GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 1980 TENTANG UPAH JASA PUNGUT/UANG PERANGSANG KEPADA APARAT PENGHASIL PENDAPATAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG
: a. Bahwa dalam rangka pembinaan kemampuan dan penertiban aparat penghasil pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur periu dilakukan usaha secara terus menerus agar dapat menjadi aparatur yang eflsien, .efektif dan bersih sehing-ga mampu melaksanakan tugas-tugas umum Pemerintah, serta mampu menggerakkan pelaksanaan pembangunan secara lancar terutama untuk dapat mewujudkan tercapainya hasil maksimal di bidang Pendapatan Asli Daerah ; b. Bahwa untuk mencapai maksud terse but -pada huruf a Konsideran ini, periu menyempurnakan ketentuan mengenai pemberian uang perangsang kepada aparat penghasil pendapatan daerali sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Agustus 1980 Nomor 165 Tahun 1980 dengan melaksanakan, Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal '23 Juli 1979 Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pemberian uang perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah.
MENGINGAT
: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang mengadakan perubahan dalam Undang-undang 1950 Nomor 2 dari hal pern ben tukan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
1
4. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Juni 1979 Nomor 102 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Juli 1979 Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah.
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TMUR TENTANG UPAH JASA PUNGUT/UANG PERANGSANG KEPADA APARAT PENGHASIL PENDAPATAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Pemerintah Daerah Tingkat I, ialah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I, Jawa Timur;
Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
2
b. Gubemur Kepala Daerah Tingkat I, ialah Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
c. Kas Daerah Tingkat I, ialah Kas Daerah Propinsi Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
d. Daerah Tingkat I, ialah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
e. Aparat penghasil pendapatan Daerah Tingkat I, ialah Dinas/ Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I yang bertugas melaksanakan pemungutan dan atau memasukkan/ meningkatkan pendapatan Daerah Tingkat I berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I;
f. Pegawai, ialah pegawai di lingkungan Dinas/Instansi yang mempunyai tugas pemungutan pendapatan Pemerintah Daerah Tingkat I ;
g. Bendaharawan Khusus Penerima, ialah Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
h. Upah Jasa Pungut/Uang Perangsang, ialah sejumlah uang dari Kas Daerah Tingkat I yang diberikan kepada Aparat Penghasil Pendapatan Daerah Tingkat I sebagai hadiah.
B A B II PEMBERIAN UPAH JASA PUNGUT/UANG PERANGSANG Pasal 2
(1) Kepada Aparat penghasil pendapatan Daerah Tingkat I diberikan upah jasa pungut/uang perangsang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ;
(2) Upah jasa pungut/uang perangsang dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan sebagai upaya pendorong kegiatan pemasukan Pendapatan Asli Daerah Tingkat I dan untukmeningkatkan kesejahteraan pegawai yang diarahkan untuk Meningkatkan kegiatan/ operasional pegawai yang bersangkutan ;
Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
3
(3) Upah jasa pungut/uang perangsang dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dipergunakan sebagai dana operasional ataupun dana investasi aparat penghasil pendapatan Daerah Tingkat I yang bersangkutan ;
(4) Pelaksanaan penyerahan upah jasa pungut/uang perangsang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan setiap bulan sekali.
B A B III JUMLAH UPAH JASA PUNGUT/UANG PERANGSANG Pasal 3
(1) Jumlah upah jasa pungut/uang perangsang diperhitungkan atas dasar persentase realisasi penerimaan hasil pemungutan Pendapatan Asli Daerah Tingkat I oleh suatu aparat penghasil pendapatan Daerah Tingkat I yang disetor ke Kas Daerah Tingkat I oleh Bendaharawan Khusus Penerima ;
(2) Jumlah persentase dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan sebagai berikut :
a. Untuk setiap penerimaan Kas sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebesar 5% (lima persen) ;
b. Untuk setiap penerimaan Kas lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebesar 4% (empat persen) ;
c. Untuk setiap penerimaan Kas lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyard rupiah) sebesar 3% ( tiga persen );
d. Untuk setiap penerimaan Kas lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyard rupiah) sebesar 2,5% (dua setengah persen ).
Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
4
BAB IV PEMBAGIAN Pasal 4 (1) Sebanyak-banyaknya 4% dari upah jasa pungut/uang perangsang dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, diserahkan kembali oleh Aparat Penghasil pendapatan Daerah Tingkat I yang bersangkutan untuk kepentingan Instansi lain di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I yang erat hubungannya dengan tugas pengawasan, penghimpunah maupun pengaturan Pendapatan Asli Daerah Tingkat I ; (2) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I memberikan petunjuk/pedoman cara pene-tapan pemberian upah jasa pungut/uang perangsang oleh Aparat Penghasil Pendapatan Daerah Tingkat I yang bersangkutan kepada pegawainya, dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tanggal 16 Agustus 1980 Nomor 165 Tahun 1980 tentang pemberian upah jasa pungut ; (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ; (3) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Ditetapkan : di Surabaya
DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Ketua,
Surabaya : Desember 1980 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
ttd. ttd. BLEGOH SOEMARTO
Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
SOENANDAR PRIJOSOEDARMO
5
Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Desember 1980 No. 974.970.35-615. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah ttd. Drs, H. SOEMARTO
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1981 Seri C tanggal 3 Januari 1981 Nomor 1/C. A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Sekretaris Wilayah/Daerah ttd. TRIMARJONO, SH
Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
6
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 1980 TENTANG UPAH JASA PUNGUT/UANG PERANGSANG KEPADA APARAT PENGHASIL PENDAPATAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR I. PENJELASAN UMUM. 1. Dalam rangka usaha meningkatkan kegiatan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur guna memperlancar pemasukan Pendapatan Asli Daerah Tingkat I Jawa Timur (pajak/retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya) oleh Dinas-Dinas Daerah/Instansi di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, maka dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Desember 1976 Nomor Hk. 1/133/76, yang telah diubah dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Januari 1979 Nomor 5 Tahun 1979, telah diberikan upah jasa pungut kepada Dinas-Dinas Daerah yang menghasilkan dan memungut pendapatan Daerah Tingkat I. 2. Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Juli 1979 Nomor 126 Tahun 1979, tentang pemberian uang perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah, dalam rangka usaha pembinaan, penyem-pumaan dan penertiban aparatur Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, yang perlu dilaksanakan secara terus menerus agar leb'ih mampu melaksanakan tugas-tugas umum pemerintah serta menggerakkan pelaksanaan pembangunan terutama untuk dapat mewujudkan kebijaksanaan Pemerintah di bidang pendapatan asli Daerah Tingkat I, maka perlu mengatur kembali mengenai pemberian uang perangsang kepada Aparat Penghasil Pendapatan Daerah Tingkat I dengan suatu Peraturan Daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1
: Cukup jelas.
Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas. sampai dengan (3) Pasal 2 ayat (4)
: Pelaksanaan penyerahan upah jasa pungut/uang perangsang ini dflakukan dengan memperhatikan tertib administrasi bidang keuangan yang berlaku dan sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh Aparat penghasil pendapatan Daerah Tingkat I Yang Bersangkutan
Pasal 3 ayat (1)
: Yang dimaksud dengan realisasi penerimaan/hasil pemungutan pendapatan Asli Daerah Tingkat I adalah seluruh hasil pemungutan Pendapatan Asli Daerah Tingkat I yang pelak-sanaan pemungutannya ditangani sendiri oleh masing-masing Aparat penghasil Pendapatan Asli Daerah Tingkat I yang bersangkutan sesuai dengan ayat penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
1
Pasal 3 ayat (2)
: Sesuai dengan Diktum Pertama dan Ketiga Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Juli 1979 Nomor 126 Tahun 1979, maka jumlah upah jasa pungut/uang perangsang disesuaikan dengan kemampuan Daerah. Sebagai contoh pelaksanaannya adalah sebagai berikut : 1. Suatu aparat penghasil pendapatan Daerah Tingkat I dalam perhitungan hasil pemungutan sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ; a. Jumlah Rp. 45.000.000,00 adalah dibawah Rp. 50.000.000,00 jadi untuk seluruhnya dalam setahun memperoleh sebesar 5% kali Rp. 45.000.000,00 sama dengan Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; b. Misalnya rata-rata hasil pemungutan tiap bulan untuk 10 bulan yang pertama adalah Rp. 4.000.000,00 dan untuk 2 bulan yang terakhir adalah Rp, 2.500.000,00 maka perhitungannya adalah 5% dari Rp. 4.000.000,00 dan 5% dari Rp. 2.500.000,00 ; 2. Suatu aparat penghasil pendapatan Daerah Tingkat I dalam perhitungan hasil pemungutan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ; a. Dari jumlah Rp. 60.000.000,00 dibagi 2 bagian yaitu pertama Rp. 50.000.000,00 dengan perhitungan 5% kali Rp. 50.000.000,00 sama dengan Rp. 2.500.000,00 dan Rp. 10.000.000,00 sebagai kelebihan dari jumlah Rp. 50.000.000,00 yang pertama diperhitungkan 4% kali Rp. 10.000.000,00 sama dengan Rp. 400.000,00 sehing-ga keseluruhan upah jasa pungut/uang perangsang berjumlah Rp. 2.500.000,00 ditambah Rp. 400.000,00 sama dengan Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ; b. Misalnya rata-rata hasil pemungutan tiap bulan selama 12 bulan adalah Rp. 5.000.000,00, maka perhitungannya tiap bulan adalah 5% kali Rp. 5.000.000,00 untuk 10 bulan yang pertama (sampai mencapai jumlah Rp. 50.000.000,00) dan 4% kali Rp. 5.000.000,00 untuk 2 bulan yang terakhir ; 3. Suatu aparat penghasil pendapatan Daerah Tingkat I dalam perhitungan hasil pemungutan sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) ; a. Dari jumlah Rp. 1.200.000.000,00 dibagi 4 bagian yaitu : Pertama, Sebesar Rp. 50.000.000,00 dengan perhitungan 5% kali Rp. 50.000.000,00 sama dengan Rp. 2.500.000,00 ; Kedua, Sebesar Rp. 50.000.000,00 dengan perhitungan 4% kali Rp. 50.000.000,00 sama dengan Rp. 2.000.000,00 ;
Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
2
Ketiga, Sebesar Rp. 900.000.000,00 dengan perhitungan 3% kali Rp. 900.000.000,00 sama dengan Rp. 27.000.000,00 ; Keempat, Sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan perhitungan 21/2% kali Rp. 200.000.000,00 sama dengan Rp. 5.000.000,00, sehingga keseluruhan upah jasa pungut/uang perangsang berjumlah Rp. 2.500.000,00 ditambah ,Rp. 27.000.000,00 ditambah Rp. 5.000.000,00 sama dengan Rp. 36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ; b. Misalnya rata-rata hasil pemuhgutan tiap bulan selama 12 bulan adalah Rp. 100.000.000,00 maka perhitungannya ialah : Pertama, Untuk bulan pertama dengan hasil pemungutan sebesar Rp. 100.000.000,00 dibagi dua dengan jumlah sebesar 5% kali Rp. 50.000.000,00 dan 4% kali Rp. 50.000.000,00; Kedua, Untuk bulan kedua sampai dengan bulan kesepuluh dengan hasfl pemungutan seluruhnya sebesar Rp. 900.000.000,00, setiap bulan sebesar 3% kali Rp. 100.000.000,00 Ketiga, Untuk bulan kesebelas dan kedua belas dengan hasil pemungutan seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,00, setiap bulan sebesar 21A% kali Rp. 100.000.000,00. Pasal 4 ayat (1)
: Cukup jelas.
Pasal 4 ayat (2)
: Untuk menjamin keseragaman dan ketepatan penggunaan atas pembagian uang jasa pungut/uang perangsang masing-masing Aparat Penghasil Pendapatan Daerah,maka diperlukan petunjuk/pedoman mengenai pembagiannya oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Pasal 5
: Cukup jelas.
Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
3
