GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 15 TAHUN 1981 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG
: Bahwa dalam rangka melancarkan dan meningkatkan kegiatan pelaksanaar tugas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, maka dipandang perlu untuk mengatur kembali kedudukan keuangan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan dimaksud, dengan memperhatikan Pedoman dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 dan mencabut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1969, dengan suatu Peraturan Daerah Tingkat I.
MENGINGAT
: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; 3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1981 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1981/1982.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. MEMUTUSKAN MENETAPKAN
: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
1
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 (1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Pemerintah Daerah Tingkat I, ialah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; b. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur; c. DPRD Tingkat I, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; (2) Dalam Peraturan Daerah ini, pengertian dari. istilah : a. Uang paket, ialah uang yang dibayarkan kepada Anggota DPRD Tingkat I untuk setiap hari menghadiri rapat-rapat DPRD Tingkat I yang sah, yang didalamnya telah termasuk uang sidang, uang pengangkutan lokal dalam kota, dan uang makan ; b. Uang representasi, ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua DPRD Tingkat I berhubung dengan kedudukannya; c. Uang kehormatan, ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD Tingkat I berhubung dengan jabatannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Wakil Ketua DPRD Tingkat I ; d. Tunjangan khusus, ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Tingkat I berhubung dengan tugas-tugas khusus yang perlu dikembangkan bagi peningkatan kegiatan ; e. Tunjangan jabatan, ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Tingkat I berhubung dengan kedudukannya sebagai pejabat Daerah ; f. Tunjangan Pimpinan Komisi, ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan karena melaksanakan jabatan Pimpinan Komisi dalam 1 (satu) tahun Sidang ; g. Tunjangan Pimpinan Fraksi, ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan karena melaksanakan jabatan Pimpinan Fraksi dalam 1 (satu) tahun Sidang ; h. Di luar kota, ialah bertempat tinggal dan nyata-nyata berdomisili di luar kota dan di luar wilayah Kecamatan yang berbatasan dengan kota yang bersangkutan ; i. Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Tingkat I, ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagaj Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Tingkat I; j. Saat berhenti memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Tingkat I, ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
2
BAB II KEDUDUKAN KEUANGAN Bagian Pertama Uang Paket Pasal 2 Uang paket harian bagi para Anggota DPRD Tingkat I pada setiap kali menghadiri rapat-rapat Paripurna/Komisi/Panitia yang dibentuk oleh DPRD Tingkat I, ditentukan sebagai berikut : a. Bagi Anggota yang berasal dari dalam dan dari luar wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan ; b. Bagi Anggota yang berasal dari luar wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, diberikan uang pengangkutan (transpor) sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) setiap bulan. Pasal 3 Kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD Tingkat I tidak diberikan uang paket untuk rapat-rapat yang dipimpin atau dihadirinya. Pasal 4 Rapat-rapat yang sah dari Panitia dan lain sebagainya yang dibentuk oleh DPRD Tingkat I dipandang sebagai rapat-rapat DPRD Tingkat I dan terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Uang Kehormatan Pasal 5 (1) Uang kehormatan ditetapkan bagi : a. Ketua DPRD Tingkat I sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ; b. Wakil Ketua DPRD Tingkat I sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ; (2) Diatas jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) pasal ini kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD Tingkat I diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
3
Bagian Ketiga Uang Representasi Pasal 6 Disamping penghasilan dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini, tiap-tiap bulan diberikan uang representasi untuk : a. Ketua DPRD Tingkat I sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ; b. Wakil Ketua DPRD Tingkat I sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ; Pasal 7 Pegawai Negeri, Pegawai Daerah, atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD Tingkat I tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap. Pasal 8 Apabila uang kehormatan sebagai Ketua, Wakil Ketua DPRD Tingkat I kurang dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, maka ia menerima tambahan berupa selisih kedua penghasilan itu. Bagian Keempat Tunjangan Khusus Pasal 9 (1) Tunjangan khusus kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Tingkat I : a. Ketua, sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan ; b. Wakil Ketua, sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan ; c. Anggota, kecuali yang tersebut pada huruf a dan b pasal ini, sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan ; (2) Tunjangan khusus kepada Sekretaris DPRD Tingkat I sebesar Rp. 140.000,00 (seratus em pat puluh ribu rupiah) ; Bagian Kelima Tunjangan Jabatan Pasal 10 Tunjangan jabatan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Tingkat I : a. Ketua, sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulan ; b. Wakil Ketua, sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) setiap bulan ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
4
c. Anggota, kecuali yang tersebut pada huruf a dan b pasal ini, sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setiap bulan. Bagian Keenam Tunjangan Pimpinan Komisi-Komisi Pasal 11 Tunjangan Pimpinan Komisi-komisi dalam DPRD Tingkat I, kepada a. Ketua, sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulan ; b. Wakil Ketua, sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan ; c. Sekretaris, sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan. Bagian Ketujuh Tunjangan Pimpinan Fraksi-Fraksi Pasal 12 Tunjangan Pimpinan Fraksi-Fraksi dalam DPRD Tingkat I, kepada a. Ketua, sebsar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebulan ; b. Wakil Ketua, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ; c. Selgretaris, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sebulan. Bagian Kedelapan Tunjangan Pimpinan, Anggota Panitia Anggaran dan Panitia Khusus Pasal 13 Tunjangan Pimpinan dan Anggota Panitia Anggaran dan Panitia Khusus dalam DPRD Tingkat I, diberikan setelah selesai mengadakan kegiatan kepada : a. Ketua, sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ; b. Wakil Ketua, sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ; c. Sekretaris, sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ; d. Anggota, sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah). Bagian Kesembilan Uang harian pada waktu mengadakan perjalanan Dinas Pasal 14 Uang harian pada waktu mengadakan peninjauan oleh Anggota DPRD Tingkat I, ditentukan sebagai berikut : a. Untuk peninjauan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya adalah sama dengan melakukan kegiatan rapat, sehingga tidak diberikan uang harian ; b. Untuk peninjauan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sehari ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
5
c. Untuk peninjauan keluar wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, kecuali yang tersebut pada huruf d pasal ini, sebesar Rp. 21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah) ; d. Peninjauan keluar Jawa atau ke Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sehari. Bagian Kesepuluh Uang penggantian biaya berobat Pasal 15 (1) Uang penggantian biaya berobat bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota serta Sekretaris DPRD Tingkat I sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebulan ; (2) Bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris DPRD Tingkat I beserta keluarganya, yang atas petunjuk dokter diperlukan perawatan khusus pada rumah sakit diberikan bantuan keuangan yang besarnya ditentukan oleh Pimpinan DPRD Tingkat I. Bagian Kesebelas Tunjangan Kematian Pasal 16 (1) Apabila Ketua dan Wakil Ketua DPRD Tingkat I meninggal dunia kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia di dalam dan atau karena menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih ; (2) Apabila Anggota DPRD Tingkat I meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 2/3 (dua pertiga) dari jumlah tunjangan kehormatan bersih yang diterima oleh seorang Wakil Ketua. Pasal 17 Pengangkutan jenazah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Tingkat I yang meninggal dunia, dari tempat kedudukan ke tempat kediaman semula, apabila dikehendaki ahli waris ditanggung oleh keuangan Pemerintah Daerah Tingkat I. Bagian Keduabelas Tanda Penghargaan Pasal 18 (1) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Tingkat I pada akhir masa jabatannya atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia diberikan uang tanda penghargaan yaitu : a. bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Tingkat I, untuk tiap 6 (enam) bulan memangku jabatan sejumlah 1 (satu) kali uang kehormatan bersih dengan sebanyak-banyaknya 6 (enam) kali uang kehormatan bersih ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
6
b. bagi Anggota DPRD Tingkat I sesuai ketentuan ayat (1) huruf a pasal ini, akan tetapi besarnya uang kehormatan bersih bagi Anggota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan memperhatikan kemampuan Pemerintah Daerah Tingkat I dengan sebanyak-banyaknya 2/3 (dua pertiga) dari uang kehormatan bersih yang diterima oleh seorang Wakil Ketua; (2) Masa memangku jabatan yang kurang dari 6 (enam) bulan dibulatkan keatas menjadi 6 (enam) bulan penuh ; (3) Dalam hal Ketua, Wakfl Ketua dan Anggota DPRD Tingkat I meninggal dunia, uang tanda penghargaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan kepada ahli warisnya. BAB III RUMAH JABATAN DAN MOBIL ATAU ALAT PENGANGKUTAN DINAS LAINNYA Pasal 19 (1) Untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD Tingkat I selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah rumah jabatan dengan ketentuan bahwa biaya pemeliharaan pemakaian air, penerangan dan gas untuk rumah itu ditanggung oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dan yang hams ditinggalkan/dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Pemerintah Daerah Tingkat I pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD Tingkat I ; (2) Untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD Tingkat I selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan Pemerintah Daerah Tingkat I memungkinkan, dapat disediakan sebuah mobil atau alat pengangkutan lain untuk keperluan dinas serta pengemudinya dengan ketentuan bahwa biaya pemakaian tersebut ditanggung oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dan yang harus dikembalikan dalam keadaan wajar kepada Pemerintah Daerah Tingkat I tanpa suatu kewajiban dari pihak Pemerintah Daerah Tingkat I pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua atau Wakil Ketua DPRD Tingkat I. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1969 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur dinyatakan tidak berlaku lagi, sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
7
Pasal 21 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, sepanjang pelaksanaannya. Pasal 22 (1) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan ; (2) Mengundangkan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
Surabaya, 8 Juli 1981. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR JAWA TMUR Ketua, ttd. ttd. SOENANDAR PRIJOSOEDARMO BLEGOH SOEMARTO Disahkan dengan Suiat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Juli 1981 Nomor 160.341.35-494.
DIREKTORAT JENDERAL FEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH DIREKTUR PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH ttd. ( Drs. H. SOEMARNO ) Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1981 Seri C tanggal 10 Juli 1981 Nomor 20/C. A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Sekretaris Wilayah / Daerah DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TGL 10-07-1981 No. 20/C
ttd TRIMARJONO, SH
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
8
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 15 TAHUN 1981 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR I. PENJELASAN UMUM. Semula Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerab Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1969 sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5,6 dan 7 Tahun 1969 dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1976 dan Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 April' 1977 Nomor Pern 7/2/33 pelaksanaannya seharusnya dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah, akan tetapi dituangkan dalam bentuk Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Mpret 1980 Nomor 76 Tahun 1980, dapat di tarn bah kan penjelasan bahwa penuangan dalam bentuk Keputusan tersebut dan bukan dalam bentuk Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1976 berdasarkan pada pertimbangan sebagai berikit : 1. Landasan didukung oleh income murni Daerah ; 2. Pedoman Menteri Dalam Negeri dimaksud tidak sesuai dengan kondisi setempat; 3. Perlu ada pengaturan khusus sesuai dengan kondisi setempat; II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 ayat (1) ayat (2) huruf a sampai dengan i huruf j
Pasal 2 sampai dengan pasal 22
: Cukup jelas. : Cukup jelas. : Saat Anggota DPRD Tingkat I berhenti adalah pada saat yang bersangkutan menyatakan mengundurkan diri, sehingga tanpa menunggu Keputusan pembementiannya. Sedang untuk yang diberhentikan adalah pada saat yang bersangkutan menerima Keputusan pemberhentian dari atasan yang berhak mengangkat. : Cukup jelas.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
1
