GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 13 TAHUN 1980

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 13 TAHUN 1980 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG

: a. Bahwa dalam rangka usaha memantapkan pelaksanaan pemungutan serta peningkatan pendapatan Daerah Tingkat I di sektor Pajak Kendaraan Bermotor sebagai pajak daerah yang menjadi wewenang Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, dipandang perlu menyempurnakan pengaturannya yang semula diatur dengan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1961 sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1968 dan terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1978, dengan mengatur dan menetap-kan kembali dalam suatu Peraturan Daerah Tingkat I yang baru sekaligus memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Maret 1978 Nomor KUPD 7/7/40—27 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 3 April 1979 Nomor KUPD 7/6/8; b. Bahwa bersamaan dengan penyempurnaan dan pengaturan kembali dimaksud pada huruf a konsideran ini, perlu sekaligus mencabut Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1961 serta perubahan dan tambahannya kecuali ketentuan tarip berikut semua tabel tarip Pajak Kendaraan Bermotor yang diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1978, selain Tabel I dan Tabel II untuk jenis kendaraan sedan dan yang sejenisnya serta jeep segala merk yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.

MENGINGAT

: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun pokok Pemerintahan di Daerah;

1974

tentang Pokok-

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang pembentuk-an Propinsi Jawa Timur junct. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan perubahan dalam Undang-undang 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Propinsi Jawa Timur;

Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

1

3. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peratur-an Umum Pajak Daerah; 4. Ordonansi Pajak kendaraan Bermotor berikut perubahanperubahannya juncto Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah; 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Maret 1978 Nomor KUPD 7/7/40-27 tentang Pedoman Dasar Pe-nyusunan Tabel untuk Penetapan Pajak Kendaraan Ber-motor/Setoran Wajib Pemeliharaan Pembangunan dan Pra-sarana Daerah juncto Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 3 April 1979 Nomor KUPD 7/6/8 tentang Tabel Pajak Kendaraan Bermotor Tahun pembuatan 1977 ke-bawah; 6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Juni 1977 Nomor 16 Tahun 1977 tentang Pedoman/petunjuk pelaksanaan Sistim Admin istrasi Manunggal dibawah Satu Atap dalam pengeluaran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Pembayaran Pajak-pajak Kendaraan Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat-1 Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah mi yang dimaksud dengan : a. Pemerintah Daerah Tingkat I, ialah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; b. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur; c. Kepala Dinas yang ditunjuk, ialah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; d. Daerah Tingkat I, ialah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; e. Pemerintah Daerah Tingkat II, ialah Pemerintah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Timur; f. Daerah Tingkat II, ialah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Timur;


2

g. h. i. j. k.

l.

m.

n.

o.

p.

q.

r.

s.

t. u. v.

Pajak PKB, ialah Pajak Kendaraan Bermotor; ST U J, ialah Surat Tanda Uji Jalan; SPT, ialah Surat Pemberitahuan; SAMSAT, ialah Sistim Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap; Kendaraan Bermotor, ialah setiap kendaraan beroda dua atau lebih yang digunakan di darat untuk mengangkut barang atau orang yang bukan melalui rel dan di-gerakkan oleh suatu kekuatan mesin yang terpasang pada kendaraan itu, demikian pula kereta gandengnya; Kendaraan penumpang umum, ialah setiap kendaraan bermotor yang semata-mata dipergunakan untuk pengangkutan penumpang umum; Sedan, ialah kendaraan bermotor roda empat yang sematamata.dipergunakan untuk mengangkut barang dan atau penumpang sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang; Jeep, ialah kendaraan bermotor roda empat yang dapat dipergunakan untuk mengangkut barang dan atau penumpang sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang; Taksi, ialah sedan yang semata-mata dipergunakan untuk pengangkutan penumpang umum, termlsuk dalam pengertian ini oplet dan suburban dengan penumpang sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang; Bis, ialah kendaraan bermotor yang semata-mata dipergunakan untuk mengangkut penumpang sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) orang; Micro bus, Light bus, Mini Bus atau Combi, ialah kendaraan bermotor yang semata-mata dipergunakan untuk mengangkut penumpang sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) orang, termasuk dalam.pengertian ini karena jenisnya adalah Ambulan dan Kereta Mayat; Truck, Mini Truck, Light Truck dan Pick Up, ialah kendaraan bermotor yang semata-mata dipergunakan untuk mengangkut barang, termasuk dalam pengertian ini Traktor, Tangki, Bestel Wegen dan Delevery Van; Kendaraan Bermotor roda tiga, ialah semua kendaraan bermotor roda tiga yang dipergunakan untuk mengangkut orang maupun barang; Sepeda Motor, ialah kendaraan bermotor beroda dua, termasuk yang memperguna-kan zispan; Ambulan, ialah setiap kendaraan bermotor yang nienurut bentuk dan sifatnya dipergunakan untuk pengangkutan orang sakit; Kereta jenazah, ialah setiap kendaraan bermotor yang menurut bentuk dan sifatnya dipergunakan untuk pengangkutan jenazah. BAB II DASAR PENGENAAN PAJAK Pasal 2

Pemerintah Daerah Tingkat I mengadakan dan memungut pajak atas semua kendaraan bermotor, dengan nama PKB.


3

Pasal 3 (1) PKB dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dipungut terhadap semua 2G kendaraan bermotor yang terdaftar sebagai kendaraan bermotor di Jawa Timur sejak tanggal pendaftarannya; (2) Pengenaan- pajak untuk kendaraan bermotor yang kemudian berada di Jawa Timur dihitung sejak saat kendaraan bermotor tersebut didaftarkan sebagai kendaraan bermotor di Jawa Timur. BAB III PENGECUALIAN DARI PENGENAAN PAJAK Pasal 4 Dikecualikan dari pengenaan PKB dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ialah : a. kendaraan bermotor yang dikuasai oleh Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II, jika kendaraan bermotor itu semata-mata dipergunakan untuk Dinas : b. kendaraan bermotor, yang menurut sifatnya semata-mata tidak dipergunakan berjalan dijalanan umum; c. kendaraan pemadam kebakaran; d. kendaraan bermotor yang dikuasai dan dipergunakan oleh pelancong/wisatawan dari luar Jawa Timur yang berada dj Jawa Timur paling lama 90 (sembilan puluh) dari berturut-turut terhitung mulai saat masuk wilayah Jawa Timur; e. kendaraan bermotor dari Perwakilan Negara Asing, Wakil Diplomatik, konsuler dan Wakil lain dari Negara Asing, selama mereka bukan warga negara Indonesia yang selanjutnya di Indonesia tidak melakukan pekerjaan atau perusahaan, dan dengan syarat timbal balik. f. kendaraan bermotor dari wakil-wakil organisasi Internasional yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I apabila mereka bukan warga negara Indonesia dan selanjutnya di Indonesia tidak melakukan pekerjaan atau usaha. BAB IV JUMLAH PAJAK Pasal 5 (1) Jumlah pajak dihitung dengan tarip yang telah ditetapkan untuk semua golongan kendaraan bermotor berdasarkan klasifikasi menurut tipe, tahun, isi silinder (CC) dan jenis kendaraan yang bersangkutan; (2) Tarip pajak dimaksud pada ayat (1) pasal ini khusus mengenai jenis kendaraan sedan dan yang sejenisnya serta jeep segala merk untuk Tabel I dan II ditetapkan dengan memperhatikan diktum Kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Maret 1978 Nomor KUPD 7/7/40—27, adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini; Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

4

(3) Ketentuan tarip pajak untuk kendaraan jenis-jenis tertentu, ditetapkan lebih tinggi dari tarip pajak dimaksud pada ayat (2) pasal ini. BAB V WAJIB PAJAK Pasal 6 Wajib pajak ialah orang atau badan hukum yang menguasai kendaraan bermotor yang menjadi obyek pajak dan bertempat tinggal/berkedudukan di Jawa Timur. BAB VI MASA. PAJAK Pasal 7 (1) Masa pajak adalah 12 (dua belas) bulan dihitung sejak tanggal pendaftaran kendaraan bermotor yang .bersangkutan; (2) Dalam rangka penerbitan STUJ pada pelaksanaan SAMSAT dimungkinkan penetapan pajak untuk masa 1 (satu) bulan; (3) Setiap terjadi perubahan atas kendaraan bermotor yang dilakukan dalam suatu masa pajak, baik perubahan bentuk maupun mesin sesuatu kendaraan bermotor wajib dilaporkan untuk diadakan perhitungan kembali mengenai jumlah pajak untuk masa pajak yang bersangkutan. BAB VII SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) Pasal 8 (1) Wajib pajak memasukkan SPT kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Kepala Dinas yang ditunjuk, selambat-lambatnya 30 (tiga pUluh) hari dihitung sejak terjadinya : a. penguasaan, bagi mereka yang baru menguasai kendaraan bermotor; b. pemindahan, bagi mereka yang menguasai kendaraan bermotor yang di-pindahkan dari Wilayah lain baik atas nama tetap maupun yang dipindah tangankan; c. perubahan, bagi mereka yang melakukan perubahan atas kendaraan bermotor dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah ini; (2) Pemasukan SPT bagi kendaraan bermotor yang telah terdaftar harus dilaksana-kan selambat-lambatnya pada akhir berlakunya masa pajak dari kendaraan bermotor yang bersangkutan; (3) Jika tidak memenuhi kewajiban memasukkan SPT dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, pajak yang terhutang dikenakan tambahan penetapan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

5

Pasal 9 (1) Pemberitahuan tentang pemilikan/penguasaan kendaraan bermotor dilakukan dengan memasukkan SPT untuk tiap kendaraan bermotor; (2) Pemberitahuan tentang pemilikan/penguasaan kendaraan bermotor dapat dilakukan oleh orang lain dengan membawa Surat Kuasa dari orang yang wajib melakukannya yang diserahkan bersama-sama dengan SPT dan dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Kepala Dinas yang ditunjuk; (3) Sebagai bukti telah dilakukan pemberitahuan, kepada orang yang bersangkutan diberi Surat Tanda Terima yang bentuknya ditetapk&n oleh Kepala Dinas yang ditunjuk. Pasal 10 (1) Bentuk SPT ditetapkan oleh Gubemur Kepala Daerah Tingkat I; (2) SPT memuat : a. nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan orang/badan hukum yang memiliki/menguasai kendaraan bermotor yang bersangkutan; b. nomor, huruf atau huruf-huruf yang terdapat pada tanda nomor kendaraan bermotor. yang bersangkutan; c. tanda-tanda lain yang perlu untuk menetapkan bukti pengenal kendaraan b bermotor yang bersangkutan; d. jenis bahan bakar yang dipergunakan untuk menggerakkan kendaraan bermotor yang bersangkutan; e. keterangan lain-lain yang diperlukan untuk menetapkan jumlah pajak. BAB VIII KETETAPAN DAN PELUNASAN PAJAK Pasal 11 (1) Penetapan pajak dan kohir yang memuat ketetapan pajak dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Kepala Dinas yang ditunjuk; (2) Sesudah kohir ditetapkan segera diberitahukan kepada wajib pajak dengan memberikan Surat Ketetapan Pajak, yang tialam pelaksanaan SAMSAT dikeluarkan dalam bentuk Notice Pajak; (3) Bentuk kohir dan Surat Ketetapan Pajak ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah I atau Kepala Dinas yang ditunjuk. Pasal 12 (1) Pajak harus dibayar lunas seluruhnya pada saat Surat Ketetapan Pajak diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini;


6

(2) Kepada pemilik kendaraan bermotor yang telah membayar lunas seluruh pajaknya dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberi tanda lunas pajak untuk masa pajak bagi kendaraan bermotor yang bersangkutan; (3) Bentuk tanda lunas pajak dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Gubemur Kepala Daerah Tingkat I atau Kepala Dinas yang ditunjuk; (4) Dalam melaksanakan ayat "(3) pasal ini, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat menetapkan plat nomor kendaraan bermotor berfungsi sebagai tanda lunas pajak. BAB IX TUNTUTAN PAJAK Pasal 13 (1) Bila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini, pajak yang harus dibayar ditambah dengan denda 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pajak yang terhutang; (2) Pajak, tambahan pajak dan denda keterlambatan membayar serta ongkos penagihan dapat dituntut kepada wajib pajak dengan kekuatan Surat Paksa yang dapat dijelaskan terhadap kendaraan bermotor yang bersangkutan; (3) Piutang pajak dimaksud pada ayat (2) pasal ini mempunyai kedudukan/hak mendahului dari pada piutang-piutang lain, kecuali piutang dengan hak utama/hak istimewa yang disebut dalam pasal 1139 Nomor 1 dan 4 dan pasal 1149 Nomor 1 serta hak gadai termasuk ikat panen, hipotik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diadakan sebelum awal masa pajak yang terhutang; (4) Kedudukan utama dimaksud pada ayat (3) pasal ini hilang sesudah pemberian Surat Ketetapan Pajak berselang 2 (dua) tahun, atau sesudah pemberitahuan akte tuntutan yang terakhir berselang 2 (dua) tahun jika dalam batas waktu tersebut kepada yang bersangkutan diberi Surat Paksa untuk membayar, atau batas waktu karena hukum diperpanjang dengan waktu penundaan jika diberikan penundaan pembayaran oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Kepala Dinas yang ditunjuk. BAB X PEMBEBASAN PAJAK Pasal 14 (1) Jika kendaraan bermotor musnah atau tidak dapat dipergunakan atau mengalami perubahan sedemikian rupa ataupun perubahan macam bah an bakar untuk menggerakkan motornya sehingga tidak lagi termasuk kendaraan bermotor menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini atau dibawa keluar Wilayah Jawa Timur untuk seterusnya atau telah pindah ketangan lain, diberikan pembebasan untuk sisa bulan berikutnya dari masa pajak yang bersangkutan; Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

7

(2) Pembebasan harus diminta oleh yang bersangkutan secara tertulis dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah masa pajak berakhir kepada Kepala Dinas yang ditunjuk; (3) Pemohon yang bersangkutan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah salinan keputusan atas permintaan pembebasan dikirimkan kepadanya dapat mengajukan permohonan banding kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I; (4) Penguasa/pemilik lama dapat menyerahkan atas pembebasan pajak dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini kepada penguasa/ pemilik baru yang dilakukan dengan tertulis dan diberitahukan kepada Kepala Dinas yang ditunjuk dalam hal kendaraan bermotor pi idah tangan; (5) Kendaraan bermotor yang tidak dapat dipergunakan harus disegel sedemikian rupa, sehingga pemakaian kembali kendaraan itu tidak mungkin tanpa merusak segel; (6) Dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dapat ditentukan tanpa penyegelan masih dapat diberikan pembebasan pajak, jika penyegelan serupa itu akan menutup kemungkinan untuk melakukan perbaikan pada kendaraan bermotor; (7) Kendaraan itu dianggap sebagai dapat dipergunakan, kecuali jika ternyata pengrusakan atau pelepasan segel tersebut terpaksa dilakukan guna mempertahankan kendaraan bermotor, jika kendaraan bermotor yang disegel serupa itu diketemukan dengan segel rusak atau terlepas dengan ketentuan waktu dua kali dua puluh empat jam harus diberitahukan kepada Kepala Dinas yang ditunjuk; (8) Ketentuan pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah ini berlaku dalam hal pelepasan atau pengrusakan segel tidak diberitahukan pada waktunya pula. Pasal 15 (1) Oleh pejabat yang telah mengeluarkan ketetapan pajak diberikan pembebasan/ pengurangan sebesar selisih pajak untuk sisa bulan berikutnya dari masa pajak yang bersangkutan, jika kendaraan bermotor mengalami perubahan dalam suatu masa pajak yang mengakibatkan adanya pembebasan/pengurangan pajak; (2) Ketentuan dalam pasal 14 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah ini berlaku pula dalam hal dimaksud pada ayat (1) pasal ini. BAB XI PENGAWASAN Pasal 16 (1) Gubernur Kepala- Daerah Tingkat I menunjuk para pejabat yang ditugaskan melakukan pemeriksaan dan untuk menyidik pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;


8

(2) Pengemudi kendaraan bermotor wajib menghentikan kendaraannya dan membolehkan petugas memasuki/memeriksa kendaraan tersebut dan menunjukkan surat tanda lunas pajak pada saat ada pemeriksaan oleh petugas yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini; (3) Petugas dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang memasuki semua tempat penyimpanannya untuk memeriksa dan meneliti kendaraan bermotor; (4) Wewenang memasuki menurut ayat (3) pasal ini, dijalankan pada hari-hari kerja antara pukul 07.00 sampai pukul 18.00; (5) Apabila diperlukan pemilik, pengurus dan pemakai tempat-tempat penyimpanan kendaraan bermotor wajib memberikan petunjuk dan keterangan yang dianggap perlu oleh petugas guna pemeriksaan dan penelitian; (6) Jika perlu untuk memeriksa tempat penyimpanan kendaraan bermotor dapat diminta bantuan alat kekuasaan Negara. BAB XII KEBERATAN ATAS KETETAPAN PAJAK Pasal 17 (1) Wajib pajak yang berkeberatan terhadap ketetapan pajaknya, dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah tanggal pemberian ketetapan pajak dapat memasukan keberatan secara tertulis tentang ketetapan pajaknya kepada Kepala Dinas yang ditunjuk ; (2) Batas waktu dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak mengingat jika jangka waktu tersebut tidak dapat ditepati oleh karena keadaankeadaan istimewa; (3) Kepala Dinas dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mengambil keputusan atas keberatan penetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini; (4) Ketetapan pajak yang sal ah dapat dikurangkan atau ditambah karena jabatan dan tambahan yang terhutang menurut Peraturan Daerah ini dapat dikembalikan atau dibebaskan oleh Kepala Dinas dimaksud pada ayat (1) pasal ini jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan atau kekhilafan pada waktu penetapannya; (5) Terhadap keputusan tersebut yang bersangkutan dalam waktu 90 (sembilan . puluh) hari sesudah salinan keputusan ini dikirim dapat mengajukan permohonan banding kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I; (6) Kewajiban membayar tidak tertunda karena dimasukkanhya keberatan terhadap ketetapan pajak.


9

BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pasal 18 (1) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1.000,00 (seribu rupiah) barang siapa yang : a. tidak sepenuhnya atau tidak memenuhi kewajiban dimaksud dalam pasal 16 Peraturan Daerah ini; b. pada SPT dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini untuk diri sendiri atau orang lain melakukan pemberitahuan yang tidak benar dan tidak lengkap, sehingga Pemerintah Daerah Tingkat I karenanya dapat dirugikan; c. di jalan terdapat mengemudikan kendaraan bermotor atau kendaraan bermotor yang memakai kereta gandeng tanpa membawa surat tan da lunas pajak atau menolak menunjukkan tanda lunas dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai kendaraan yang berdasar-kan Peraturan Daerah ini seharusnya terkena pajak; d. di jalan terdapat mengemudikan kendaraan bermotor atau kendaraan bermotor yang memakai kereta gandeng yang belum dilaporkan dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini; (2) Dalam hal pelanggaran dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam satu masa pajak sejak suatu putusan hakim dijatuhkan terhadap yang bersalah oleh karena pelanggaran yang sama dan mempunyai kekuatan tetap, sanksi pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat ditambah dengan sepertiganya. Pasal 19 (1) Dalam hal pelanggaran dimaksud dalam pasal 18 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh suatu badan hukum penuntutan pidananya dilakukan dan hukuman dijatuhkan terhadap anggotaanggota pengurus yang berkedudukan di Indonesia atau dalam hal anggota-anggota dimaksud tidak ada, terhadap wakil dari badan hukum tersebut di Jawa Timur; (2) Ketentuan pada ayat (1) pasal ini berlaku juga terhadap badan hukum yang bertindak sebagai pengurus atau wakil dari badan hukum lain. BAB XIV BAGIAN PENERIMAAN DAERAH TINGKAT II Pasal 20 (1) Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II di Jawa Timur diberikan bagian penerima-an atas pajak dimaksud dalam Peraturan Daerah ini untuk suatu tahun takwin, dalam jumlah yang didasarkan pada imbangan jumlah kendaraan bermotor yang terdapat di Daerah Tingkat 11 yang bersangkutan dikalikan dengan suatu angka indek untuk satu kendaraan bermotor ; Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

10

(2) Angka indek dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dihitung 10% (sepuluh persen) dari jumlah penerimaan kas sektor pajak untuk tahun takwin sebelumnya dibagi dengan jumlah obyek pajaknya pada tahun takwin yang bersangkutan. BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur kemudian oleh Gubemur Kepala Daerah Tingkat I, sepanjang mengenai pelaksanaannya; (2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan; (3) Dengan beriakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1961 serta Peraturan perubahan dan tambahannya, kecuali ketentuan dalam pasal 1 ayat (2) berikut lampiran-lampiran I dan II khusus, tabel III, IV dan V serta lampiran III sampai dengan lampiran IX Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1978.

Ditetapkan : di Surabaya Surabaya : 23 Desember 1980 DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Ketua, ttd. ttd. BLEGOH SOEMARTO

SOENANDAR PRIJOSOEDARMO

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Desember 1980 Nomor 024.341.3&-616. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah ttd. Drs, H. SOEMARNO


11

Diundangkan da]am Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1981 Seri A Tanggal 3 Januari 1981 Nomor 2/A. A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Sekretaris Wilayah/Daerah ttd. TRIMARJONO, SH


12

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TANGGAL : 23 DESEMBER 1980 NOMOR : 13 TAHUN 1980 TARIP PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Sedan, Salon, Station Wagon yang sejenisnya No

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Isi

0-500 501-600 601-900 901-1.200 1.201-1.500 1.501-1.800 1.801-2.100 2.101-2.400 2.401-2.700 2.701- 3.000 3.001-3.600 3.601-4.000 4.001-dan seterusnya.

I

II

III

IV

V

29.700 36.900 51.300 73.800 87.300 102.600 117.900 132.300 147.000 161.400 177.000 191.700 191.700 206.100

25.500 28.200 37.800 49.500 56.700 71.100 84.900 106.200 120.300 141.600 155.400 169.800 184.200

-

-

-

Periksa penjelasan untuk masing-masing tabel pada Lampiran III.


1

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TANGGAL : 23 DESEMBER 1980 NOMOR : 13 TAHUN 1980 TARIP PAJAK KENDARAAN BERMOTOR No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Sedan, Salon, Station Wagon yang sejenisnya

Isi 0-500 501-600 601-900 901-1.200 1.201-1.500 1.501-1.800 1.801-2.100 2.101-2.400 2.401-2.700 2.701- 3.000 3.001-3.600 3.601-4.000 4.001-dan seterusnya.

I

II

III

IV

V

21.000 27.300 33.600 42.000 50.400 58.800 67.200 75.600 86.100 96.600 107.100 117.600 130.200

18.900 24.600 30.300 37.800 .45.300 52.800 60.000 67.800 77.400 87.000 96.600 105.900 117.000

-

-

-

Periksa penjelasan untuk masing-masing tabel pada Lampiran III. LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TANGGAL : 23 DESEMBER 1980 NOMOR : 13 TAHUN 1980 PENJELASAN UNTUK MASING-MASING TABEL : Tabel

I

( Kendaraan bermotor umur sampai dengan 5 tahun dalam Lampiran I sampai dengan II ). 1. Khusus untuk Sedan dan Jeep tarip pajaknya ditentukan dengan menaikkan ± 60% dari tarip sebelumnya; 2. Khusus untuk taksi Sedan, tarip pajaknya ditentukan dengan menggolongkan ke dalam kelas setingkat lebih tinggi dari pada kelas meiru.rut isi silindernya;

Tabel II

Kendaraan bermotor umur lebih dari lima tahun sampai dengan 10 tahun) dalam Lampiran I sampai dengan II. Khusus untuk jenis kendaraan bermotor Sedan dan Jeep, tarip barunya langsung bisa disesuaikan yang rata-rata kenaikan ± (enam puluh persen).


2

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 13 TAHUN 1980 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR I. PENJELASAN UMUM. Pajak Kendaraan Bermotor semula diatur dengan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1961 yang menetapkan pajak berdasarkan Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 1934 berikut perubahannya junctis Undarig-Undang Perimbangan Keuangan Tahun 1957 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 sebagai pajak Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1978. Kemudian dalam rangka usaha memantapkan pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor serta dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan pendapatan Daerah untuk melaksanakan Surat Ke-putusan Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Maret 1978 Nomor KUPD 7/7/40-27 tentang Pedoman Dasar Penyusunan Tabel untuk penetapan Pajak Kendaraan Bermotor/Setoran Wajib Pemeliharaan Pembangunan dan Prasarana Daerah serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 3 April 1979 Nomor KUPD 7/6/8 tentangTabel Pajak Kendaraan Bermotor tahun pembuatan 1977 kebawah, maka dipandang perlu menyempurnakan pengaturan Pajak Kendaraan Bermotor tersebut diatas dengan menetapkannya kembali dalam suatu Peraturan Daerah baru kecuali mengenai ketentuan tarip berikut semua tabel tarip Pajak Kendaraan Bermotor yang diatur dalam Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1978 selain tabel I dan tabel II untuk jeiiis kendaraan sedan dan yang sejenisnya serta jeep segala merk yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini. Khusus untuk pelaksanaan ketentuan sanksi berupa tambahan penetapan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak dimaksud dalam pasal 8. ayat (3) dan/atau tambahan denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pajak yang terhutang dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini, hanya dikenakan satu kali 25% (dua puluh lima persen) dalam hal seorang wajib pajak melakukan pelanggaran atas kedua pasal tersebut secara berurutan pada saat pendaftaran untuk satu kendaraan bermotor. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1

: Pasal ini menegaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalah pahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2 dan 3

:

Pasal 4 huruf a, b,

: Cukup jelas.

c. d dan f

: Cukup jelas.


1

huruf e

: pembebasan pajak atas kendaraan bermotor dari Perwakilan Negara Asing, Wakil Diplomatik, Konsuler dan Wakil lain dari Negara Asing dimaksud dalam ketentuan ini, harus dengan persetujuan Presiden/Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.

Pasal 5 ayat (1)

: Dengan ketentuan ini kendaraan bermotor dibagi dalam 8 (delapan) golongan jenis, dan untuk menentukan besarnya tarip masing-masing golongan dibedakan menurut umur kendaraan dan besarnya isi silinder;

ayat (2)

: Besarnya tarip pajak ini ditentukan dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 3 April 1979 Nomor KUPD 7/6/8 tentang Tabel Pajak Kendaraan Bermotor tahun pembuatan 1977 kebawah; : Yang dimaksud dengan jenis-jenis tertentu adalah sebagai berikut : 1. Untuk jenis mobil sedan merk Mersedes Benz, Volvo type 264 dan yang dipersamakan berdasarkan ke-tetapan Menteri Dalam Negeri sampai dengan umur 5 tahun taripnya ditetapkan dengan menggolongkan-nya ke dalam kelas yang dua tingkat lebih tinggi dari pada kelas menurut isi silindemya;

ayat (3)

2. Untuk jenis mobil sedan merk Volvo selain type 264, BMW, Jaguar, Ford Mustang, Peugeot type 504 dan Fiat 1500 CC atau lebih, serta mobil lainnya berdasarkan ketetapan Menteri Dalam Negeri sampai dengan umur 5 tahun taripnya ditetapkan dengan menggolongkannya ke dalam kelas yang setingkat lebih tinggi dari pada kelas menurut isi silindemya; 3. Kendaraan-kendaraan bermotor yang menggunakan rotary engine sampai dengan umur 5 tahun besar silinder yang tercantum tersebut dikalikan dua.

Pasal 6

: Wajib pajak harus bertempat tinggal/berkedudukan di Jawa Timur oleh karena pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan azas domisili.

Pasal 7 ayat (1)

: Masa pajak 12 (dua belas) bulan adalah masa pajak, baik untuk kendaraan lama maupun baru;

ayat (2)

: Setiap pengeluaran Surat Tanda Uji Jalan dipungut seperduabelas besarnya pajak (Pajak Kendaraan Bermotor satu bulan), karena dengan Surat Tanda Uji Jalan (STUJ) kendaraan bermotor dimaksud sudah dapat di-pergunakan di jalan umum.

ayat (3)

: Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1) : Kendaraan bermotor yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah huruf a kendaraan bermotor lama maupun baru;


2

huruf b

: yang dimaksud dengan kata-kata "yang dipindahkan dari wilayah lain" dalam ketentuan ini adalah pemindahan dari.luar Jawa Timur ke dalam wilayah Jawa Timur atau pemindahan an tar wilayah penomoran kendaraan bermotor di Jawa Timur;

ayat (1)

: Cukup jelas.

ayat (2)

: Yang dimaksud dengan " persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Kepala Dinas yang ditunjuk" dalam ketentuan ini adalah bahwa SPT yang dimasukkan dengan Surat Kuasa dari pihak yang wajib rnelakukannya hanya dapat diterima oleh petugas untuk ditetapkan pajaknya apabila sudah ada persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Kepala Dinas yang ditunjuk; jadi yang memerlukan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Kepala Dinas yang ditunjuk adalah keabsahan SPT yang dimasukkan dengan menggunakan Surat Kuasa dari Wajib Pajak.

ayat (3)

: Cukup jelas.

Pasal 10 dan 11

: Cukup jelas.

Pasal 12 ayat (1)

: Pelunasan pajak seluruhnya dilakukan wajib pajak pada saat diberikan Surat Ketetapan Pajak/Notice Pajak;

ayat (2)

: Tanda Lunas Pajak hanya dapat diberikan setelah seluruh pajak dilunasi sampai dengan masa pajak yang her-sangkutan;

ayat (3) dan (4)

: Cukup jelas.

Pasal 13

: Cukup jelas.

Pasal 14 ayat (1)

: Cukup jelas.

ayat (2) dan ayat (3) : Pejabat-pejabat yang berwenang memberikan keputusan pembebasan/penolakan pembebasan pajak baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding harus segera memberikan keputusannya. ayat (4) sampai dengan ayat (8)

: Cukup jelas.

Pasal 15

: Cukup jelas.

Pasal 16 ayat (1)

: Cukup jelas.

ayat (2)

: Yang dimaksud pemeriksaan dalam pasal ini adalah pemeriksaan/razia yang dilaksanakan dalam rangka usaha intensifikasi pajak kendaraan bermotor. Yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengu-sutan adalah pegawai dengan pangkat/golongan serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I.


3

ayat (3) dengan (6)

sampai : Cukup jelas.

Pasal 17 ayat (1) : Cukup jelas. sampai dengan (5)

(6) : Bahwa sesuai dengan haknya, wajib pajak dapat me-ngajukan surat keberatan terhadap ketetapan pajaknya, namun pengajuan keberatan tersebut tidak mengurangi kewajibannya untuk membayar lunas tepat pada waktu-nya. Pasal 18 ayat (1)

: Sesuai dengan Peraturan yang terlaku, hukuman ku-rungan atau denda dimaksud ayat ini hanya dapat di-jatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri.

ayat (2)

: Cukup jelas.

Pasal 19

: Cukup jelas.

Pasal 20

: Dengan sistim perhitungan untuk pemberian bagian penerimaan atas Pajak Kendaraan Bermotor kepada Daerah Tingkat II dimaksud, akan lebih memantapkan pelaksanaan dan bersifat dinamis, oleh karena perhitungan tersebut selalu mengikuti perkembangan obyek pajak dan penerimaan Kas pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor untuk tiaptiap tahun takwin, dengan contoh penjelasan sebagai berikut : Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun takwin 1979 adalah a rupiah. Obyek Pajak Kendaraan Bermotor seluruh Jawe Timur tahun takwin 1979 adalah b kendaraan bermotor Angka indek untuk tahun 1980 adalah 10% x a/b +c Apabila jumlah kendaraan bermotor disuatu Daerah Tingkat II adalah d, maka bagian yang akan diterima Daerah Tingkat II tersebut adalah c x d x 1 rupiah.

Pasal 21

: Cukup jelas.


4

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 13 TAHUN 1980

Recommend Documents