GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 22 TAHUN 1994 TENTANG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 22 TAHUN 1994 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG

: a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menyempurnakan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDONO Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah; b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a konsideran Menimbang, dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDONO Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT

: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur ; 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495 ); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

1

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487); 7. Keputusan Presiden Republik Indonsia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1993 ; 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 983/MENKES/SK/ XI/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ; 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1164/MENKES/SK/ XII/1993 tentang Peningkatan Kelas RSU Daerah dr. SOEDONO, Madiun Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur ; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah ; 16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tatakerja Dinas Tingkat I dan Dinas Tingkat II; 17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 20 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;


2

b. Daerah, adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; c. Gubernur Kepala Daerah, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ; d. Dinas Kesehatan Daerah, adalah Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; e. Kepala Dinas Kesehatan Daerah, adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; f. Rumah Sakit, adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedono milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur yang berkedudukan di Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun ; g. Direktur, adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedono. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Rumah Sakit adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan ; (2) Rumah Sakit dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah dan taktis operasional kepada Gubernur Kepala Daerah. Pasal 3 Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan, pencegahan dan menyelenggarakan upaya rujukan serta penyelenggaraan pendidikan, pelatihan penelitian dan pengembangan kesehatan. Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, Rumah Sakit mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan pelayanan medis ; b. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis ; c. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan ; d. Penyelenggaraan pelayanan rujukan ; e. Penyelenggaraan usaha pendidikan dan pelatihan paramedik; f. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan ; g. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan ; h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah dan Kepala Dinas Kesehatan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

3

Pasal 5 Rumah Sakit diklasifikasikan sebagai Rumah Sakit Umum Kelas B Non Pendidikan yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis spesialistik dan sub spesialistik terbatas. Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit, terdiri dari : a. Direktur ; b. Wakil Direktur ; c. Bagian Umum ; d. Bagian Perencanaan dan rekam Medik ; e. Bagian Keuangan ; f. Bagian Pelayanan ; g. Bidang Keperawatan ; h. Instalasi - instalasi, yaitu : 1. Instalasi Rawat Inap ; 2. Instalasi Rawat Jalan ; 3. Instalasi Rawat Darurat; 4. Instalasi Perawatan Intensip ; 5. Instalasi Bedah Sentral; 6. Instalasi Radiologi; 7. Instalasi Farmasi; 8. Instalasi Gizi; 9. Instalasi Rehabilitasi Medik ; 10. Instalasi Patologi Medik ; 11. Instalasi Pemeliharaan Sarana ; i. Komite Medis ; j. Staf Medis Fungsional. (2) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit sebagaimana tercantum lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. Bagian Pertama Direktur dan Wakil Direktur Pasal 7 Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan, membina, mengkordinasikan dan mengawasi serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Rumah Sakit sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pasal 8 (1) Dalam menjalankan tugasnya, Direktur dibantu oleh (2) dua orang Wakil Direktur, yaitu : a. Wakil Direktur Umum dan Keuangan ; b. Wakil Direktur Pelayanan ;


4

(2) Wakil Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Pasal 9 (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan, mempunyai tugas pengawasan, pengendalian dan kordinasi kegiatan Sekretariat, penyusunan perencanaan, anggaran dan pengelolaan keuangan, pelayanan rekam medik, kegiatan farmasi, gizi, laboratorium klinik, radiologi, serta pemeliharaan Rumah Sakit; (2) Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membidangi : a. Bagian Umum b. Bagian Perencanaan dan Rekam Medik ; c. Bagian Keuangan ; d. Instalasi Radiologi ; e. Instatesi Farmasi ; f. Instalasi Gizi ; g. Instalasi Patologi Klinik ; h. Instalasi Pemeliharaan Sarana ; (3) Masing - masing Bagian dan Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian atau Kepala Instalasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan. Pasal 10 (1) Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas pengawasan, pengendalian, kordinasi kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis serta asuhan keperawatan, yang meliputi rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, perawatan intensip, pelayanan bedah sentral, rehabilitasi medik dan perawatan jenazah ; (2) Wakil Direktur Pelayanan, membidangi : a. Bidang Pelayanan ; b. Bidang Keperawatan ; c. Instalasi Rawat Inap ; d. Instalasi Rawat Jalan ; e. Instalasi Rawat Darurat ; f. Instalasi Perawatan Intensip ; g. Instalasi Bedah Sentral ; h. Instalasi Rehabilitasi Medik ; (3) Masing - masing Bidang dan Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang atau Kepala Instalasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan. Bagian Kedua Bagian Umum Pasal 11 Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan yang meliputi tata usaha kepegawaian, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

5

Pasal 12 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini, Bagian Sekretariat mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan urusan kepegawaian ; b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan ; c. Pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan ; d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 13 (1) Bagian umum terdiri dari : a. Sub Bagian Tata Usaha ; b. Sub Bagian Kepegawaian ; c. Sub Bagian Rumah Tangga ; (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum. Pasal 14 (1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas : a. Melakukan urusan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan ; b. Melakukan tata kearsipan ; c. Mengurus perjalanan dinas ; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugasnya; (2) Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas : a. Menyusun dan memelihara data perencanaan serta pengembangan pegawai ; b. Menyiapkan bahan dan memproses pengangkatan, kenaikan pangkat, penempatan dalam jabatan, hukuman jabatan, pemberhentian, pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepegawaian ; c. Menyiapkan bahan dan melakukan upaya dalam meningkatkan disiplin pegawai serta mengurus kesejahteraan dan kedudukan hukum pegawai ; d. Menyiapkan bahan dan menyusun perencanaan pegawai untuk mengikuti penataran, kursus, tugas belajar dan lainnya yang berhubungan dengan peningkatan mutu dan ketrampilan serta pengembangan karier pegawai ; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugasnya; (3) Sub Bagian Rumah Tangga, mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kebutuhan, melakukan tata usaha serta pemeliharaan perlengkapan/peralatan kantor termasuk kendaraan dinas dan barang inventaris lainnya ;


6

b. Menyusun perencanaan dan mengurus pemeliharaan kantor atau bangunan lainnya yang dikuasai dan dikelola Rumah Sakit; c. Mengurus kebersihan, keamanan dan ketertiban Rumah Sakit; d. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Ketiga Bagian Perencanaan dan Rekam Medik Pasal 15 Bagian Perencanaan dan Rekam Medik, mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program, pelaporan, rekam medik, naskah peraturan perundangan dan pelayanan informasi, hubungan masyarakat serta pengelolaan perpustakaan. Pasal 16 Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini, Bagian Perencanaan dan Rekam Medik, mempunyai fungsi : a. Kordinasi dalam penyusunan rencana dan program serta pelaporan dan naskah peraturan perundangan ; b. Pengelolaan rekam medik ; c. Penyelenggaraan perpustakaan, pelayanan informasi, dokumentasi dan hubungan masyarakat; d. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 17 (1) Bagian Perencanaan dan Rekam Medik, terdiri dari : a. Sub Bagian Program ; b. Sub Bagian Rekam Medik ; (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perencanaan dan Rekam Medik. Pasal 18 (1) Sub Bagian Program, mempunyai tugas : a. Menghimpun dan mengkaji data serta menyusun persiapan dan rencana kegiatan Rumah Sakit; b. Melaksanakan pemantauan dan menyusun laporan pelaksanaan program ; c. Menyiapkan data untuk penyusunan peraturan perundangan; d. Melaksanakan dokumentasi, kehumasan serta mengelola perpustakaan ;


7

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Rekam Medik sesuai dengan bidang tugasnya ; (2) Sub Bagian Rekam Medik, mempunyai tugas : a. Menghimpun, memelihara dan mensistimatisasikan catatan medik Rumah Sakit; b. Melakukan kegiatan rekam medik ; c. Menyajikan informasi rekam medik bagi yang membutuhkan; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perencaan dan rekam Medik sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keempat Bagian Keuangan Pasal 19 Bagian Keuangan, mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk menyusun anggaran dan pengelolaan keuangan serta mobilisasi dana. Pasal 20 Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 19 Peraturan Daerah ini, Bagian Keuangan, mempunyai fungsi : a. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit; b. Pengelolaan keuangan ; c. Kordinasi dalam rangka mobilisasi dana ; d. Penyajian laporan akuntansi keuangan, laporan akuntansi manajemen dan kegiatan mobilisasi dana ; e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 21 (1) Bagian Keuangan, terdiri dari : a. Sub Bagian Penyusunan Anggaran ; b. Sub Bagian Perbendaharaan ; c. Sub Bagian Mobilisasi Dana ; (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan. Pasal 22 (1) Sub Bagian Penyusunan Anggaran, mempunyai tugas : a. Menyiapkan dan mengolah bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit; b. Menyusun Daftar Isian Kegiatan (DIK) dan Daftar Isian Proyek (DIP) ; c. Menghimpun data penyusun Perubahan Anggaran Keuangan; d. Melaksanakan verifikasi laporan keuangan ;


8

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya ; (2) Sub Bagian Perbendaharaan, mempunyai tugas : a. Melaksanakan pembukuan dan pencatatan keuangan lainnya; b. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan ; c. Menyusun laporan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen Rumah Sakit; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya ; (3) Sub Bagian Mobilisasi Dana, mempunyai tugas : a. Mengolah dan menggerakkan dana yang diperoleh dari pelayanan dan jasa Rumah Sakit; b. Menyiapkan bahan kordinasi atau kerja sama dengan instansi/ lembaga lain dalam penggalian dana Rumah Sakit; c. Menyusun laporan hasil mobilisasi dana Rumah Sakit; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kelima Bidang Pelayanan Pasal 23 Bidang Pelayanan, mempunyai tugas mengkordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis, melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas, kegiatan pelayanan medis, penunjang medis serta penerimaan dan pemulangan pasien. Pasal 24 Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 23 Peraturan Daerah ini, Bidang Pelayanan mempunyai fungsi : a. Kordinasi rencana kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis ; b. Pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis ; c. Pengawasan serta pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien; d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 25 (1) Bidang Pelayanan, terdiri dari : a. Seksi Pelayanan Medis ; b. Seksi Penunjang Medis ; (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan.


9

Pasal 26 (1) Seksi Pelayanan Medis, mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan dan mengkordinasikan kebutuhan pelayanan medis pada Instalasi Rawat Inap, Rawat Jalan, Rawat Darurat, Perawatan Intensip, Bedah Sentral dan Rehabilitasi Medik ; b. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan kegiatan pelayanan medis ; c. Melakukan pengawasan dan pemantauan penerimaan dan pemulangan pasien ; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya ; (2) Seksi Penunjang Medis, mempunyai tugas : a. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas kesehatan ; b. Melaksanakan pengawasan dan penilaian pelayanan pada pasien ; c. Melakukan pemantauan terhadap kegiatan penunjang medis; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keenam Bidang Keperawatan Pasal 27 Bidang Keperawatan, mempunyai tugas mengkordinasikan, mengatur, mengendalikan kegiatan asuhan keperawatan, kebutuhan tenaga, perlengkapan dan fasilitas keperawatan, pembinaan dan bimbingan pelaksanaan arahan keperawatan, etika dan mutu keperawatan serta perawatan jenazah. Pasal 28 Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 27 Peraturan Daerah ini, Bidang Keperawatan, mempunyai fungsi : a. Kordinasi perencanaan kebutuhan tenaga, sarana dan prasarana kegiatan asuhan keperawatan ; b. Pengawasan dan pemantauan kegiatan asuhan keperawatan dan perawatan jenazah ; c. Pembinaan dan upaya pengembangan tenaga keperawatan ; d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 29 (1) Bidang Keperawatan, terdiri dari : a. Seksi Tenaga Keperawatan ; b. Seksi Penelitian Keperawatan ;


10

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keperawatan. Pasal 30 (1) Seksi Tenaga Keperawatan, mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana peningkatan mutu dan etika asuhan keperawatan ; b. Melakukan kegiatan untuk pengembangan profesi tenaga keperawatan ; c. Menyiapkan bahan pembinaan tenaga paramedis perawatan dalam rangka melaksanakan asuhan keperawatan sesuai dengan standar ; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keperawatan sesuai dengan bidang tugasnya ; (2) Seksi Penelitian Keperawatan, mempunyai tugas : a. Menyiapkan kebutuhan dan mengatur peralatan keperawatan; b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan peralatan keperawatan ; c. Melakukan perawatan jenazah ; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keperawatan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Ketujuh Instalasi Pasal 31 Instalasi sebagaimana tersebut dalam pasal 6 huruf h Peraturan Daerah ini, merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang, kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan. Pasal 32 (1) Masing-masing Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur sesuai bidang tugasnya ; (2) Kepala Instalasi adalah jabatan non struktural. Pasal 33 (1) Instalasi Rawat Inap, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan bagi pasien rawat inap ; (2) Instalasi Rawat Jalan, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan bagi pasien rawat jalan ;


11

(3) Instalasi Rawat Darurat, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan bagi pasien rawat darurat ; (4) Instalasi Perawatan Intensip, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan perawatan intensip ; (5) Instalasi Bedah Sentral, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pembedahan ; (6) Instalasi Radiologi, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan diagnosa penyakit melalui pemeriksaan radiologi dan pengobatan melalui radio terapi ; (7) Instalasi Farmazi, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan obat dan alat kesehatan ; (8) Instalasi Gizi, mempunyai tugas menyediakan fasilitas dan kebutuhan serta menyelenggarakan kegiatan pengelolaan, penyediaan dan penyaluran makanan, terapi gizi dan konsultasi gizi ; (9) Instalasi Rehabilitasi Medik, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemulihan kesehatan, yang meliputi fisiotherapi, orthotik prostetik, terapi wicara, terapi kerja dan terapi sosial ; (10)Instalasi Patologi Klinik, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan darah, urine, faeces dan cairan tubuh ; (11)Instalasi Pemeliharaan Sarana, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan serta menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan sarana Rumah Sakit. Bagian Kedelapan Komite Medis Pasal 34 (1) Komite Medis, adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari Anggota Staf Medis Fungsional ; (2) Komite Medis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Pasal 35 Komite Medis terdiri dari : a. Ketua merangkap Anggota ; b. Wakil Ketua merangkap Anggota ; c. Sekretaris merangkap Anggota ; d. Anggota – anggota.


12

Pasal 36 Komite Medis, mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar pelayanan dan memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi Anggota Staf Medis Fungsional dan mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta kegiatan penelitian dan pengembangan. Pasal 37 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Medis dapat dibantu oleh Panitia-panitia yang Anggotanya terdiri dari Staf Medis Fungsional dan tenaga profesi lainnya secara exofficio ; (2) Panitia adalah Kelompok Kerja Khusus di dalam Komite Medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus ; (3) Pembentukan Panitia tersebut pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Direktur. Bagian Kesembilan Staf Medis Fungsional Pasal 38 (1) Staf Medis Fungsional, adalah kelompok Dokter yang bekerja di Instalasi dalam jabatan fungsional; (2) Staf Medis Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan ; (3) Dalam melaksanakan tugas, Staf Medis Fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya dan setiap kelompok dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh Anggota kelompok untuk masa bakti 3 (tiga) tahun ; (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Medis Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. BAB IV TATAKERJA Pasal 39 Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, Wakil Direktur, Komite Medis, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Instalasi wajib menerapkan prinsip kordinasi, Integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain sesuai tugasnya masing-masing.


13

Pasal 40 (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Rumah Sakit bertanggung jawab memimpin dan mengkordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikann bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas ; (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu. Pasal 41 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wakil diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Pasal 42 (1) Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Instalasi wajib menyampaikan laporan kepada Wakil Direktur. (2) Masing-masing laporan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan tembusan kepada satuan organisasi lain dalam rumah sakit yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 43 Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan satuan organisasi dalam memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat secara rutin/berkala. BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN Pasal 44 (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Kesehatan Daerah setelah mendapat pertimbangan Menteri Kesehatan dan persetujuan Menteri Dalam Negeri ; (2) Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Direktur setelah mendapat pertimbangan Kepala Dinas Kesehatan Daerah ; (3) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Kesehatan Daerah; (4) Kepala Instalasi adalah Jabatan Non Struktural yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.


14

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 45 (1) Untuk kelancaran pelaksanaan misi dan pengelolaan sumber daya Rumah Sakit, dapat dibentuk Dewan Penyantun dan Satuan Pengawas Intern ; (2) Dewan Penyantun, adalah kelompok Pengarah atau Penasehat yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemilik Rumah Sakit dan Tokoh Masyarakat yang ditetapkan oleh Gubemur Kepala Daerah ; (3) Satuan Pengawas Intern, adalah kelompok fungsional yang keanggotaannya ditetapkan oleh Direktur. Pasal 46 (1) Dalam hal diperlukan, Rumah Sakit dapat mengelola Paviliyun yang pada dasarnya memberikan perawatan kepada pasien secara khusus ; (2) Tata cara pelaksanaan Paviliyun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah. Pasal 47 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya. Pasal 48 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 12 Tahun 1985 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDONO, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 49 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.


15

Ditetapkan di Pada tanggal

: Surabaya : 29 Desember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR JAWA TIMUR Ketua, ttd, ttd, TRIMARJONO, SH Disahkan dengan Keputusan Nomor 126 Tahun 1995.

M. BASOFI SOEDIRMAN Menteri

Dalam

Negeri tanggal 13 Oktober 1995

MENTERI DALAM NEGERI ttd. M. Y 0 G I E SM.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Nopember 1995 Nomor 10 Tahun 1995 Seri D. A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Sekretaris Wilayah/Daerah ttd. Drs. MOH. SAFII AS'ARl Pembina Utama Madya NIP 010 052 819


16

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 22 TAHUN 1994 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR I. PENJELASAN UMUM Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1164/MENKES/SK/XII/ 1993, klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedono telah naik, yaitu dari Kelas C menjadi Kelas B Non Pendidikan. Dengan demikian peningkatan kelas dimaksud akan mempengaruhi Susunan Organisasi yaitu adanya Wakil Direktur, peningkatan Sub Bagian dan Seksi menjadi Bagian dan Bidang. Selanjutnya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah, maka Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah mengalami penyempurnaan, yang meliputi : a. Kedudukan Wakil Direktur ; b. Nomenklatur Unit Pelaksana Fungsional menjadi Instalasi yang berfungsi sebagai tempat dan fasilitas pelayanan kesehatan serta pendidikan ; c. Adanya kelompok Staf Medis Fungsional serta Komite Medis. Sehubungan hal tersebut maka Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedono perlu segera disempurnakan sebagai Organisasi Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan sesuai ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan tersebut diatas dengan Susunan Organisasi berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedono sebagai unsur pelaksanaan sebagian urusan di bidang kesehatan, merupakan Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan yang melaksanakan pelayanan kesehatan, penyembuhan pasien, pemulihan kesehatan termasuk cacad tubuh dan jiwa, baik spesialistik maupun sub spesialistik. Rumah Sakit sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kesehatan mempunyai misi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat serta mengutamakan misi kemanusiaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu : a. Menghormati dan memperlakukan pasien sebagai manusia seutuhnya dengan tidak dipengaruhi oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, adat istiadat, perbedaan kelamin, golongan dan kedudukan sosial ; b. Menghormati etika profesi tenaga yang bekerja di Rumah Sakit ; c. Menghormati kemandirian keputusan profesional tenaga profesi yang dilandasi oleh kesadaran, tanggung jawab dan moral yang tinggi sesuai dengan etika profesi masingmasing. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1

: Cukup Jelas

Pasal 2 ayat (1)

: Cukup Jelas


1

Ayat (2)

: Direktur secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah dalam hal pengelolaan program, sumber daya manusia dan peralatan Rumah Sakit. Sedangkan taktis operasional bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah dalam hal kelancaran pengelolaan anggaran Rumah Sakit, mengingat fungsi Rumah Sakit yang membutuhkan kecepatan dan kelancaran pelayanan kepada Pasien.

Pasal 3

: Cukup jelas.

Pasal 4

: a. Pelayanan Medis meliputi pelayanan medis umum dan kesehatan gigi, pelayanan spesialistik dan sub spesialistik ; b. Penunjang Medis mencakup Radioterapi, Radiodiagnostik, Anestesiologi, Patologi Klinik, Patologi Anatomi, Gizi, Farmasi dan Rehabilitasi Medis ; Penunjang Non Medis mencakup Laundry, Pemeliharaan Sarana dan Perawatan Jenazah ; c. Pelayanan dan Asuhan Keperawatan meliputi pelayanan dan asuhan keperawatan dasar dan lanjutan ; d. Pelayanan rujukan mencakup rujukan IPTEK, specimen dan pasien ; e. Pendidikan dan Pelatihan mencakup tenaga medik, paramedik dan non medik ; f. Cukup Jelas ; g. Cukup Jelas.

Pasal 5

: RSUD. dr. Soedono diklasifikasikan sebagai Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan yang didasarkan pada pembedaan tingkatan menurut kemampuan pelayanan kesehatan yang dapat disediakan dan dipergunakan untuk pendidikan baik pendidikan medik, paramedik maupun non medik. Pelayanan kesehatan yang spesialistik terdiri antara lain : bedah, penyakit dalam, kebidanan dan kandungan, kesehatan anak, mata, THT, kulit kelamin, jantung, syaraf, gigi dan mulut, paru, bedah syaraf, ortopedi, jiwa, radiologi, patologi klinik dan rehab medis. Pelayanan yang bersifat sub spesialistik adalah pelayanan kesehatan dengan pendalaman tertentu dalam salah satu pelayanan spesialistik.

Pasal 6 sampai : Cukup Jelas. dengan pasal 30 Pasal 31

: Pada Instalasi bertugas paramedis fungsional yang terdiri dari paramedis perawatan dan non perawatan dalam jabatan fungsional. Dalam melaksanakan fungsinya paramedis fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi. Penempatan paramedis dan tenaga non medis dilakukan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan atas usul Kepala Bidang atau Kepala Bagian yang terkait.

Pasal 32 dan 33 : Cukup Jelas. Pasal 34

: Komite Medis adalah suatu organisasi yang terdiri dari Ketua-ketua Kelompok Staf Medis Fungsional.


2

Pasal 35 dan 36 : Cukup Jelas. Pasal 37

: Panitia yang dapat dibentuk antara lain : Panitia Pengendalian Instalasi Nosokomial, Panitia Rekam Medik, Panitia Farmasi dan Terapi, Panitia Audit Medis dan lain-lain.

Pasal 38 : Cukup Jelas. sampai dengan pasal 43 Pasl 44

: Status Rumah Sakit sebagai Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan milik Pemerintah Daerah sehingga pengangkatan dan pemberhentian Direktur oleh Gubernur Kepala Daerah. Namun karena Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas-tugas teknis mempunyai hubungan konsultatip dan dibina secara teknis oleh Departemen Kesehatan maka untuk pengangkatan dan pemberhentian Direktur dimintakan pertimbangan kepada Menteri Kesehatan.

Pasal 45 ayat : Cukup Jelas. (1) Ayat (2)

: Dewan Penyantun mempunyai tugas mengarahkan Direktur dalam melaksanakan misi Rumah Sakit dengan memperhatikan kebijaksanaan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

: Satuan Pengawas Intern adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya Rumah Sakit.

Pasal 46 : Cukup Jelas. sampai dengan pasal 49


3

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 22 TAHUN 1994 TENTANG

Recommend Documents