GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 1983 TENTANG PENGUJIAN MUTU BASIL PERIKANAN DI JAWA TIMUR GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG
: bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam bidang Perikanan kepada Daerah Tingkat II, serta dalam rangka meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian mutu hasil Perikanan di Jawa Timur dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1983 tentang Pengujian Mutu Hasil Perikanan di Jawa Timur dengan menuangkan perubahan tersebut dalam suatu Peraturan Daerah.
MENGINGAT
: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ; 2. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur; 3. Undang - undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ; 4. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat di lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah Swatantra Tingkat I; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1951 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat di lapangan Perikanan Darat kepada Daerah Swatantra Tingkat I; 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tanggal 28 Mei 1990 tentang Penyederhanaan Tata Cara Pengujian Mutu Ikan Segar dan Ikan Beku ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
1
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Peraturan Daerah Perubahan ; 9. Keputusan Menteri Kesehatan tanggal 10 April 1976 Nomor 319 / B / SK / 1976 tentang Pengesahan Laboratorium Pengujian Hasil Perikanan; 10. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 8277 KP/VIII 785 dan Nomor 630 7 KP 7II7 88 tentang Pengawasan Mutu Barang Ekspor dan Lampirannya ; 11. Keputusan bersama Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan dan Menteri Perdagangan Nomor 363 / Kpts / IK.120 / 5 / 1990; Nomor 248 / Menkes / SKB / V /1990 dan Nomor 143 / Kpb / V / 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1990 tentang Penyederhanaan Tata Cara Pengujian Mutu Ikan Segar dan Ikan Beku untuk Ekspor , 12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1979 juncto Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 26 Tahun 1981 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1979 tentang Dmas Perikanan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; 13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1983 tentang Pengujian Mutu Hasil Perikanan di Jawa Timur. 14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; 15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di bidang Perikanan kepada Daerah Tingkat II. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. MEMUTUSKAN MENETAPKAN
: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 1983 TENTANG PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN DI JAWA TIMUR Pasal I Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1983 tentang Pengujian Mutu Hasil Perikanan di Jawa Timur, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1984 seri B tanggal 1 Oktober 1984 Nomor 2/B, diubah sebagai berikut:
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
2
A. Pasal 1 diubah dan harus dibaca : Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Pemerintah Daerah Tingkat I, adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; b. Gubernur Kepala Daerah, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur; c. Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, adalah Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur ; d. Dinas Perikanan Daerah Tingkat I, adalah Dinas Perikanan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; e. Dinas Perikanan Daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II, adalah Dinas Perikanan Daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Timur ; f. Laboratorium Penguji, adalah Unit Laboratorium Penguji Mutu Hasil Perikanan Pemerintah Daerah Tingkat I; g. Pemeriksa/Penguji, adalah Laboratorium Penguji ; h. Sertifikat Mutu Ekspor, adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Laboratorium Penguji yang menerangkan bahwa suatu hasil akhir yang akan diekspor telah memenuhi standar mutu ; i. Mutu Hasil Perikanan, adalah Standar yang ditetapkan mengenai bahan baku, bahan tambahan, bahan pembantu, komposisi pembungkus dan lain-lain mengenai pengujian tiap jenis hasil penkanan , j. Hygiene, adalah keadaan yang membuat hasil perikanan menjadi makanan yang sehat dan tidak membahayakan kesehatan ; k. Hasil Perikanan, adalah hasil akhir penanganan dan pengolahan ikan yang siap untuk dipasarkan ; l. Standar Mutu, adalah nilai sesuatu hasil yang memenuhi persyaratan identitas, hygiene, kimiawi, keseragaman mengenai ukuran berat dan isi, jumlah rupa label dan sebagainya ; m. Harga Patokan, adalah penetapan harga yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan atau Instansi lain yang berwenang; n. Ikan, adalah segala jenis binatang serta tumbuh - tumbuhan perairan yang akan ditangani dan atau diolah untuk dijadikan hasil akhir, yang dapat dipakai sebagai makanan manusia dan makanan ternak serta keperluan industri; o. Unit Pengolahan, adalah suatu perusahaan baik perorangan maupun Badan Hukum yang bergerak di Bidang pengolahan ikan ; p. Unit Pengolahan Ikan secara Modern, adalah Unit Pengolahan Ikan yang melakukan pengolahan ikan dengan cara pembekuan, pengalengan, pembuatan tepung ikan dan pengolahan lain dengan menggunakan mesin - mesin modern berdasarkan metode yang telah diakui secara Nasional dan Internasional dengan standar mutu tertentu baik untuk bahan Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
3
B.
C.
D.
E.
baku maupun produk akhir ; q. Unit Pengolahan Ikan secara Tradisional, adalah Unit Pengolahan Ikan yang mencakup teknik - teknik yang mempergunakan proses pengurangan air dengan tenaga surya / matahari, penggunaan bahan pengawet tradisional (asam cuka, garam, zat-zat yang terdapat pada asap dan sebagainya), dengan atau tanpa disertai proses fermentasi, sehingga dapat menciptakan perubahan - perubahan tertentu yang dapat menghambat kemunduran mutu yang menjurus pada pembusukan, serta menghasilkan produk olahan awetan yang mempunyai ciri khusus dalam rupa flavour, odour, tekstur dan konsistensinya yang dapat merupakan daya tarik tersendiri bagi konsumen. Pasal 2 ayat (2) diubah dan harus dibaca : (2) Pemeriksaan tersebut pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Laboratorium Penguji. Pasal 3 diubah dan harus dibaca : (1) Setiap hasil perikanan yang akan diekspor harus memiliki Sertifikat Mutu Ekspor yang dikeluarkan oleh Laboratorium Penguji; (2) Setiap hasil produksi Unit Pengolahan Ikan secara modern yang akan dikonsumsi dan akan diperdagangkan di dalam Negeri, harus memiliki Surat Keterangan Mutu yang diterbitkan oleh Laboratorium Penguji; (3) Setiap hasil produksi Unit Pengolahan Tradisional yang dipasarkan didalam Negeri, Daerah Tingkat II dapat menerbitkan Surat Keterangan Mutu. Pasal 4 ayat (2) dan (3) diubah dan ditambah, sehingga haras dibaca : (2) Pemeriksaan hasil produksi Unit Pengolahan Ikan secara modern untuk konsumsi dalam negeri dilakukan terhadap setiap contoh hasil produksinya dengan cara pengambilan contoh sebagai berikut: a. Sampai dengan 5.000 Kilogram / hari sebanyak 2 (dua) contoh ; b. Selanjutnya setiap kelipatan 5.000 Kilogram ditambah 1 (satu) contoh. (3) Besarnya biaya pemeriksaan untuk setiap contoh tersebut pada ayat (2) pasal ini ditetapkan sebagai berikut: a. Pemeriksaan secara mikrobiologis sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); b. Pemeriksaan secara kimiawi sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ; (4) Pengambilan contoh pemeriksaan / pengujian dilakukan minimal 3 (tiga) bulan sekali, sedang setiap contoh minimal 1/2 (setengah) kilogram. Pasal 8 diubah dan harus dibaca : Pengambilan contoh dilaksanakan oleh Pejabat Pengambil Contoh pada Dinas Perikanan Daerah.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
4
F. Pasal 12 ayat (1) diubah dan harus dibaca : (1) Pelanggaran terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam pidana kumngan selama - lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ; G. Antara Bab VI dan Bab VII, disisipkan Bab VI A, terdiri dari Pasal 12a dan 12b yang harus dibaca : BAB VIA KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 12 a Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 12 b Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 12 a Peraturan Daerah ini berwenang: a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ; c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ; d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ; e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ; f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi; g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ; h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hak tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ; i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan Pasal ll Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
5
Ditetapkan di : Surabaya Tanggal : 8 Januari 1994 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR JAWA TIMUR Ketua, ttd, ttd, TRIMARJONO, SH
M. BASOFI SOEDIRMAN
Disahkan dengan Keputusan Menten Dalam Negeri tanggal 11 Agustus 1994 Nomor 523.35 – 562 Menteri Dalam Negeri, ttd, MOH. YOGIE S.M
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Agustus 1994 Nomor 4 Tahun 1994 Seri B. A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Sekretaris Wilayah/Daerah ttd Drs. MOH. SAFII AS'ARI Pembina Utama Madya NIP 010 052 819
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
6
PENJELASAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 4 TAHUN1983 TENTANG PENGUJIAN MUTU BASIL PERIKANAN DI JAWA TIMUR I. PENJELASAN UMUM Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dibidang perikanan kepada Daerah Tingkat II dan semua peraturan pelaksanaannya, maka Dinas Perikanan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam hal urusan pembinaan mutu hasil Perikanan hanya menangani pembinaan mutu hasil Perikanan dari produksi unit pengolahan Ikan secara modern, baik untuk konsumsi dalam negeri maupun untuk diperdagangkan keluar negeri serta hasil produksi unit pengolah ikan Tradisional yang akan diperdagangkan keluar negeri (diekspor). Sehubungan dengan diserahkannya urusan tentang pengujian mutu untuk pengolahan ikan yang akan diperdagangkan didalam negeri dan atau untuk konsumsi dalam negeri, maka mengenai pencatatan statistik peredaran ikan / hasil laut lainnya pendataannya di peroleh dari Surat Keterangan Mutu. Kaitan hal tersebut perlu diadakan Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1983 tentang Pengujian Mutu Hasil Perikanan di Jawa Timur dengan menuangkannya dalam Peraturan Daerah ini. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I huruf A
: Untuk selanjutnya setiap Pasal didalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1983, semua istilah yang berbunyi Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan, diubah dan harus dibaca Laboratorium Penguji.
Huruf B sampai : Cukup jelas dengan huruf E Huruf F
: Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1989, urusan Unit Pengolahan Ikan Tradisional telah diserahkan pada Daerah Tingkat II akan tetapi untuk hasil produksi Unit Pengolahan Ikan Tradisional yang akan diperdagangkan keluar negeri, penerbitan Sertifikat Mutu Ekspornya tetap diterbitkan oleh Laboratorium Penguji.
Huruf G
: Cukup jelas
Pasal II
: Cukup jelas
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
1
