GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 1979

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 1979 TENTANG DINAS SOSIAL DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG

: a. Bahwa sebagai konsekwensi penerimaan tugas dan wewenang pengurusan di bidang bimbingan dan perbaikan sosial sebagai pelaksanaan ketentuan daiam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 Bab II pasal 4 ayat (1) angka VIII dan Lampiran A angka VIII (khusus untuk Urusan Sosial) junctis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1958, maka urusan di bidang kesejahteraan sosial tersebut menjadi urusan rumah tangga Daerah (otonomi) Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, yang penyelenggaraannya perlu dilakukan dalam bentuk Dinas Sosial Daerah ; b. Bahwa kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Soslal Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dimaksud pada huruf a konsideran ini, harus disusun sesuai dengan ketentuan dalam pasal 49 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1974, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, serta memperhatikan pula ketentuan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 (Lampiran F) tentang Tunjangan Jabatan Strukturil) ; c. Bahwa dengan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat ke I Jawa Timur tanggal 22 Oktober 1958 Nomor B.H/4567/L/58.DPD telah dibentuk Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, semula disebut Dinas Sosial Daerah Swatantra Tingkat ke I Jawa Timur, yang menyelenggarakan tugas dan wewenang pengurusan di bidang bimbingan dan perbaikan sosial dimaksud pada huruf a konsideran ini, sehingga sesuai dengan maksud huruf b konsideran ini, perlu menetapkan ketentuan dalam Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Swatantra ke I Jawa Timur tersebut menjadi ketentuan dalam suatu Peraturan Daerah.

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

1

MENGINGAT

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Propinsi Jawa Timur; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuanketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1958 tentang Penyerahan Tugas Di lapangan Bimbingan dan perbaikan Sosial kepada Daerah Tingkat ke I; 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Strukturil ; 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG DINAS SOSIAL DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 (1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah : a. Pemerintah Daerah Tingkat I, ialah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; b. Gubemur Kepala Daerah Tingkat I, ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur; c. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I, ialah Sekretaris Wilayah/ Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; d. Kepala Dinas Sosial Daerah, ialah Kepala Dinas Sosial Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; e. Dinas Sosial Daerah, ialah Dinas Sosial Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; f. Cabang Dinas Sosial Daerah, ialah Cabang Dinas Sosial Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; g. Daerah Tingkat I, ialah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; h. Daerah Tingkat II, ialah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Timur ;


2

(2) Dalam Peraturan Daerah ini, pengertian istilah : a. kesejahteraan Sosial, adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritail yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir bathin, yang memungkinkan bagi setiap Warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila ; b. Usaha-usaha kesejahteraan sosial, adalah semua upaya, program, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial ; c. penyuluhan dan bimbingan sosial, adalah kegiatan penumbuhan dan pembinaan pengertian, kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial masyarakat terhadap masalahmasalah sosial dan usaha-usaha kesejahteraan sosial kearah terwujudnya fungsi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ; d. rehabilitasi sosial, adalah kegiatan asuhan, bimbingan, latihan dan penyaluran yang ditujukan kepada orang-orang yang karena berbagai sebab mengalami hambatan fisik, mental dan sosial, agar dapat kembali berfungsi dalam kehidupan sosialnya secara sehat dan berguna serta mampu berpartisipasi dalam pembangunan ; e. pelayanan sosial, adalah kegiatan berupa asuhan, bimbingan, latihan, dan bantuan yang ditujukan kepada orang seorang, keluarga dan golongan-golongan masyarakat yang karena berbagai sebab memerlukan pertolongan agar dapat berfungsi dalam kehidupan sosialnya dan berpartisipasi dalam pembangunan ; f. bantuan, adalah pemberian berupa barang atau uang kepada seseorang, keluarga, golongan-golongan masyarakat dan Badan-Badan Sosial Swasta yang memerlukannya guna memperkuat usahanya untuk berfungsi dalam masyarakat dan berpartisipasi dalam pembangunan ; g. subsidi, adalah pemberian dalam bentuk barang atau uang atau tenaga personil yang diberikan secara tctap atau untuk jangka waktu lama kepada Badan-Badan Sosial Swasta guna memperkuat usahanya untuk berfungsi dalam masyarakat dan berpartisipasi dalam pembangunan ; h. Panti Asuhan, adalah unit kegiatan untuk mengasuh anakanak terlantar ; i. Panti Karya, adalah unit kegiatan untuk merehabilitasi orang orang dewasa terlantar ; j. Panti Werdha, adalah unit kegiatan untuk mengasuh orangorang lanjut usia terlantar ; k. Panti Rehabilitasi Wanita, adalah unit kegiatan untuk merehabilitasi wanita korban pelacuran ;


3

l. Pusat penampungan, adalah unit kegiatan untuk menampung, mengadakan seleksi dan mengasuh untuk sementara waktu orang-orang terlantar sebelum disalurkan ke panti sosial atau masyarakat ; m. Pusat Latihan dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, adalah unit kegiatan untuk memberikan penyuluhan, latihan, pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha-usaha kesejahteraan sosial ; n. asuhan keluarga, adalah suatu sistem asuhan anak-anak terlantar yang dititipkan kepada keluarga-keluarga ; o. Badan Sosial Swasta, adalah badan-badan yang diusahakan oleh masyarakat dan menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan sosial. BAB II PEMBENTUKAN DINAS SOSIAL Pasal

2

Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, semula disebut Dinas Sosial Daerah Swatantra Tingkat ke I Jawa Timur yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat ke I Jawa Timur tanggal 22 Oktober 1958 Nomor B.H./4567/L/58.DPD, dinyatakan menjadi Dinas Sosial Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini. Pasal 3 Ketentuan dalam Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat ke I Jawa Timur tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, yang mengatur pembentukan Dinas Sosial Daerah Swatantra Tingkat ke I Jawa Timur dengan beberapa perubahan dan penyempurnaan, ditetapkan menjadi ketentuan Peraturan Daerah, sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah ini. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 4 (1) Dinas Sosial Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Tingkat I ; (2) Dinas Sosial Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Sosial Daerah yang merupakan pembantu langsung dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, sedang dalam bidang administrasi dibawah koordinasi Sekretaris Wilayah/ Daerah Tingkat I.


4

Pasal 5 (1) Dinas Sosial Daerah mempunyai tugas pokok : a. melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah (Otonomi) Pemerintah Daerah Tingkat I dalam bidang kesejahteraan Sosial ; b. melaksanakan tugas pembantuan yang menyangkut bidang kesejahteraan sosial yang diserahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I kepada Dinas Sosial Daerah ; (2) Perincian tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi : a. usaha-usaha pencegahan, pengembangan, perbaikan dan rehabilitasi sosiaJ ; b. penyuluhan, bimbingan, latihan dan pemberian bantuan kepada Badan-Badan Sosial Swasta dan Swadaya masyarakat pada umumnya di bidang kesejahteraan sosial ; c. pengawasan dan pembinaan kepada usaha-usaha masyarakat di bidang kesejahteraan sosial. Pasal 6 Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat menugaskan kepada Dinas Sosial Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini, untuk memperhatikan kebijaksanaan teknis di bidang kesejahteraan sosial dari Departemen Sosial. Pasal 7 Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud dalam pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah ini, Dinas Sosial Daerah menyelenggarakan fungsi-fungsi : 1. perencanaan, yang merupakan segala usaha dan kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, penilaian dan penyusunan rencana untuk melaksanakan tugas pokok ; 2. pelaksanaan yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan kebijaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ; 3. pembinaan, yang merupakan segala usaha dan kegiatan penyuluhan, bimbingan dan bantuan, khususnya di bidang kesejahteraan sosial kearah peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan serta perbaikan tata laksana dan peningkatan kemampuan aparatur ; 4. pengawasan, yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku ; 5. administrasi, yang merupakan segala usaha dan kegiatan di bidang ketatausahaan umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan ;


5

6. koordinasi, yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk mengadakan hubungan dan kerja sama dengan Dinas serta Instansi lain, guna kelancaran pelaksanaan tugasnya. BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 8 Organisasi Dinas Sosial Daerah terdiri dari : a. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Dinas Sosial Daerah ; b. Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Bagian dan Sub Bagian , c. Unsur pelaksana, yaitu : 1. Cabang Dinas Sosial Daerah, yang mempunyai wilayah kerja sama dengan satu wilayah Daerah Tingkat II ; 2. Unit Pelaksana Tehnis Dinas yang merupakan unit pelaksana tennis di lapangan. Pasal 9 Bagian dan Sub Dinas dimaksud dalam pasal 8 huruf b Peraturan Daerah ini terdiri dari: 1. Bagian Tata Usaha ; 2. Sub Dinas Bina Sosial ; 3. Sub Dinas Rehabilitasi dan pelayanan Sosial ; 4. Sub Dinas Bantuan Sosial. Pasal

10

Cabang Dinas Sosial Daerah dimaksud dalam pasal 8 huruf c angka 1 Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 1. Cabang Dinas Sosial Daerah di Gresik, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik ; 2. Cabang Dinas Sosial Daerah di Surabaya, dengan wilayah kerja meliputi Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ; 3. Cabang Dinas Sosial Daerah di Sidoarjo, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ; 4. Cabang I Dinas Sosial Daerah di Mojokerto, dengan wilayah kerja meliputi Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ; 5. Cabang II Dinas Sosial Daerah di Mojokerto, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto ; 6. Cabang Dinas Sosial Daerah di Jombang, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ; 7. Cabang I Dinas Sosial Daerah di Malang, dengan wilayah kerja meliputi Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ; 8. Cabang II Dinas Sosial Daerah di Malang, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Malang ; 9. Cabang I Dinas Sosial Daerah di Pasuruan, dengan wilayah kerja meliputi Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan ; 10. Cabang II Dinas Sosial Daerah di Pasuruan, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

6

11. Cabang I Dinas Sosial Daerah di Probolinggo, dengan wilayah kerja meliputi Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo; 12. Cabang. II Dinas Sosial Daerah di Probolinggo, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo ; 13. Cabang Dinas Sosial Daerah di Lumajang, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang ; 14. Cabang I Dinas Sosial Daerah di Madiun, dengan wilayah kerja meliputi Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun ; 15. Cabang II Dinas Sosiaf Daerah di Madiun, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun ; 16. Cabang Dinas Sosial Daerah di Ngawi, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi ; 17. Cabang Dinas Sosial Daerah di Magetan, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan ; 18. Cabang Dinas Sosial Daerah di Magetan, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo ; 19. Cabang Dinas Sosial Daerah di Pacitan, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ; 20. Cabang I Dinas Sosial Daerah di Kediri, dengan wilayah kerja meliputi Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri ; 21. Cabang II Dinas Sosial Daerah di Kediri, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri ; 22. Cabang Dinas Sosial Daerah di Nganjuk, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ; 23. Cabang Dinas Sosial Daerah di Tulungagung, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Tulungagung; 24. Cabang Dinas Sosial Daerah di Trenggalek, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek ; 25. Cabang I Dinas Sosial Daerah di Blitar, dengan wilayah kerja meliputi Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar ; 26. Cabang II Dinas Sosial Daerah di Blitar, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar ; 27. Cabang Dinas Sosial Daerah di Bondowoso, dengan wjlayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso ; 28. Cabang Dinas Sosial Daerah di Situbondo, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo ; 29. Cabang Dinas Sosial Daerah di Banyuwangi, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi ; 30. Cabang Dinas Sosial Daerah di Jember, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Jember ; 31. Cabang Dinas Sosial Daerah di Bojonegoro, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro ; 32. Cabang Dinas Sosial Daerah di Tuban dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban ; 33. Cabang Dinas Sosial Daerah di Lamongan, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ; 34. Cabang Dinas Sosial Daerah di Pamekasan, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan ; 35. Cabang Dinas Sosial Daerah di Sampang, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

7

36. Cabang Dinas Sosial Daerah di Sumenep, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Sumenep ; 37. (1)Cabang Dinas Sosial Daerah di Bangkalan, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkaan. (2)Penetapan pembentukan cabang Dinas tersebut dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Menteri Dalam Negeri. Pasal 11 (1) Dinas Sosial Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Sosial Daerah ; (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala Bagian Tata Usaha ; (3) Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas ; (4) Cabang Dinas Sosial Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas Sosial Daerah ; (5) Unit Pelaksana Tehnis Dinas Sosial Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas Sosial Daerah. Pasal 12 (1) Pada Bagian Tata Usaha dibentuk sebanyak-banyaknya 5 (lima) Sub Bagian ; (2) Pada Sub Dinas, dibentuk sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Seksi ; (3) Pembentukan Sub Bagian, dan Seksi dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, diatur lebih ianjut dengan Peraturan Daerah yang untuk berlakunya memerlukan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri ; (4) Pembentukan Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-seksi dan Unit Pelaksana Tehnis pada Cabang Dinas Sosial Daerah, dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Menteri Dalam Negeri. Pasal 13 Bagan susunan organisasi Dinas Sosial Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEMEGANG JABATAN STRUKTURIL Pasal 14 (1) Kepala Dinas Sosial Daerah dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ; (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dan (3), Peraturan Daerah ini diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas Sosial Daerah ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

8

(3) Kepala-Kepala Sub Bagian, dan Seksi dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas Sosial Daerah ; (4) Kepala Cabang Dinas Sosial Daerah dan Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas Sosial Daerah dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) dan (5) Peraturan Daerah ini diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Pedoman Menteri Dalam Negeri. BAB VI TATA KERJA Pasal 15 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Sosial Daerah bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, sedang pertanggung jawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I ; (2) Setiap Pimpinan kesatuan organisasi dalam lingkungan Dinas Sosial Daerah berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing : (3) Kepala Dinas Sosial Daerali dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, baik dalam lingkungan Dinasnya maupun dalam hubungan antar Dinas/Instansi lainnya. Pasal 16 (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : a membantu Kepala Dinas Sosial Daerah menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana terhadap seluruh unsur di lingkungan Dinas Sosial Daerah; b memberikan pelayanan administratip kepada Kepala Dinas Sosial Daerah dan seluruh perangkat Dinas Sosial Daerah ; c membantu Kepala Dinas Sosial Daerah dalam menyelenggarakan perencanaan di bidang kesejahteraan sosial ; d membantu Kepala Dinas Sosial Daerah dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas pokok Dinas Sosial Daerah ; (2) Sub Dinas Sosial mempunyai tugas : a. memberikan penyuluhan dan bimbingan sosial mengenai usaha-usaha kesejahteraan sosial di Daerah serta swadaya masyarakat yang berkaitan dengan usaha-usaha tersebut ; b. mengadakan pengawasan dan pembinaan Badan-Badan Sosial Swasta dan usaha-usaha masyarakat di bidang kesejahteraan sosial ; (3) Sub Dinas Rehabilitasi dan pelayanan sosial mempunyai tugas : a. menyelenggarakan Panti-panti Asuhan tingkat pertama dan lanjutan bagi bayi-bayi dan anak-anak terlantar, termasuk bagi anak-anak yang putus sekolah ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

9

b. menyelenggarakan usaha penempatan anak dalam asuhan keluarga ; c. membina kegiatan usaha pemungutan anak sebagai anak angkat ; d. menyelenggarakan pusat-pusat penampungan bagi orangorang dewasa terlantar dan gelandangan ; e. menyelenggarakan panti Karya tingkat pertama dan lanjutan bagi orang dewasa terlantar ; f. menyelenggarakan panti Rehabilitasi wanita ; g. menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan sosial dalam rangka penang-gulangan kemaksiatan ; h. memberikan bimbingan teknis dan bantuan/subsidi kepada Badan-Badan Sosial Swasta yang menyelenggarakan usahausaha bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial; (4) Sub Dinas Bantuan Sosial mempunyai : a. menyelenggarakan panti Werdha bagi orang lanjut usia ; b. memberikan bantuan kepada fakir-miskin dan orang-orang terlantar diluar banti Sosial ; c. memberikan bantuan kepada korban bencana alam ; d. memberikan bimbingan teknis dan bantuan/Subsidi kepada Badan-Badan Sosial Swasta yang menyelenggarakan panti Werdha dan atau memberikan bantuan kepada fakir miskin/orang-orang terlantar/korban bencana alam. Pasal

17

(1) Cabang Dinas Sosial Daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas dan wewenang Dinas Sosial Daerah untuk wilayah kerjanya masing-masing ; (2) Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Cabang Dinas Sosiai Daerah mengadakan komunikasi dan koordinasi dengan Sub Dinas dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini, menurut bidangnya masing-masing ; BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18 (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini ; a. Dinas Sosial Kabupaten/Kotamadya Daerah Tmgkat II menjadi Cabang Dinas Sosial Daerah dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Pedoman Menteri Dalam Negeri ; b. Pusat Latihan dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial di Sidoarjo, .panti Rehabtfitasi Wanita "Anggraini" di Madiun, Panti Karya "Margo Utomo" di Pasuruan yang telah ada masing-masing menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Daerali ini, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Pedoman Menteri Dalam Negeri ; c. 1. Panti-panti Asuhan Taman Harapan di Bangil, Pamardi Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

10

Utomo di Tuban, Rahayu di Ngawi, Putera Widodo di Ponorogo, Tunas Harapan di Nganjuk, Wismo Rini di Banyuwangi, Taman Harapan di Sumenep dan Taruna Bhakti di Kediri ; 2. Panti-panti Karya Jiwo Waluyo di Ponorogo, Popo Pinardi di Nganjuk, Rogo Pinardi di Trenggalek, Wismo Bhakti di Banyuwangi, Kadang di Tuban, Suka Mulya di Bondowoso, Ngesti Rahayu di Madiun dan Persinggahan di Sidoarjo ; 3. Panti-panti Werdha Mardi Utomo di Jombang, Mojopahit di Mojokerto, Waluyo Husodo di Lamongan, Pamardi Rahayu di Tulungagung, Budhi Hardjo di Pacitan, Budhi Luhur di Bondowoso, Margo Mulyo di Jember, Pola Raga di Bangkalan dan Pendidikan Umum di Kediri ; 4. Panti Rehabilitasi Wanita Mardi Rini di Situbondo, yang telah ada, masing-masing menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Daerah dimaksud dalam pasal 8 huruf c angka 2 Peraturan Daerah ini, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Pedoman Menteri Dalam Negeri ; (2) Pelaksanaan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Daerah dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) Peraturan Daerah ini dan Unit Pelaksana Teknis Cabang Dinas Sosial Daerah dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) Peraturan Daerah ini dilakukan secara bertahap menurut Ketentuan Pedoman Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kemampuan anggaran Pemerintah Daerah Tingkat I dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, sepanjang mengenai pelaksanaannya ; (2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Surabaya, 4 Oktober 1979. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR JAWA TIMUR K e t u a, ttd. BLEGOH

SOEMARTO


ttd. SOENANDAR

PRIJOSOEDARMO

11

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1980 Nomor : 061.341.35-484. DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH DIREKTUR PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH ttd. Dvs. H. SOEMARNO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1980 Seri C pada tanggal 7 Oktober 1980 Nomor 7/C. A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Sekretaris Wilayah I Daerah ttd. TRIMARJONO, SH


12

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR : 9 TAHUN 1980 TANGGAL : 4 OKTOBER 1980

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Sekretaris Wilayah I Daerah ttd. TRIMARJONO, SH


1

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 1979 TENTANG DINAS SOSIAL DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR I. PENJELASAN UMUM 1. Urusan sosial sebagian telah diserahkan menjadi urusan rumah tangga Daerah (Otonomi) Pemerintah Daerah Tingkat I berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 pasal 4 ayat (1) angka VIII Lampiran A angka VIII (Urusan Sosial) juncto UndangUndang Nomor 18 Tahun 1950, yang kemudian dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1958, juncto Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat ke I Jawa Timur tanggal 22 Oktober 1958 Nomor BH/4567/L/58.DPD telah dibentuk Dinas Sosial Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur yang semula disebut Dinas Sosial Daerah Swatantra Tingkat ke I Jawa Timur dengan tugas di bidang kesejahteraan sosial. 2. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1974, maka kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Tingkat I harus ditakukan dengan Peraturan Daerah Tingkat I ; dengan berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 serta memper-hatikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 (Lampiran F), maka kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Sosial Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah dengan menetapkan ketentuan dalam Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat ke I Jawa Timur tersebut angka 1 dimuka, dengan beberapa penyempurnaannya menjadi sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah ini. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 dan 2

: Cukup jelas.

Pasal 3

: Semua ketentuan yang terdapat daiam Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat ke I Jawa Timur tanggal 22 Oktober 1958 Nomor BH/4567/L/58. DPD, secara hukum menjadi ketentuan Peraturan Daerah ini, setelah diubah dan disempurnakan sebagaimana dicantumkan dalam pasal-pasal Peraturan Daerah ini, dengan demikian berarti bahwa ketentuan dalam Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat ke I Jawa Timur menjadi tidak mempunyai kekuatan normatif lagi dengan beriakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

: Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1)

: Cukup jelas.


2

Pasal 5 ayat (2): Yang dimaksud "usaha pencegahan sosial" adalah usaha pencegahan huruf a terhadap permasalahan di bidang kesejahteraan sosial yang merugikan masyarakat ; Pasal 5 ayat (2): Cukup jelas. huruf b dan c Pasal 6

: Cukup jelas.

Pasal 7

: Yang dimaksud fungsi pengawasan pada angka 4 pasal ini, ialah pengawasan kedalam mengenai penyelenggaraan. tugasnya sendiri maupun membantu pengawasan yang menjadi wewenang Gubernur Kepala Daerah Tingkat I khususnya di bidang kesejahteraan sosial ; fungsi koordinasi tersebut dalam angka 6 pasal ini dalam rangka usaha yang harus dilakukan supaya tugas Dinas serasi dengan kebijaksanaan yang ditetapkan-baik dengan kebijaksanaan regional maupun Nasional.

Pasal 8

: Bagian dan Sub Dinas sebagai unsur pembantu Pimpinan berada di Kantor Dinas. Bagian dan ,Sub Dinas, mempunyai kedudukan sama, "kecuali apabila bertugas atas nama Kepala Dinas Sosial Daerah. Cabang Dinas Sosial Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Daerah mempunyai kedudukan sesuai dengan Pedoman Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9 sampai: Cukup jelas. dengan 13 Pasal 14

: Pengangkatan dan pemberhentian dimaksud dalam pasal ini adalah pengangkatan kedalam jabatan atau pembementian dari jabatan pada Dinas Sosial Daerah.

Pasal 15

: Cukup jelas.

Pasal 16 ayat (1): Cukup jelas. dan (2) Pasal 16 ayat (3): Yang dimaksud anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab huruf a orang tuanya melalaikan kewajibannya atau sebab lain, sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial ; Pasal 16 ayat (3): Cukup jelas. huruf b sampai dengan ayat (4) Pasal 17

: Cukup jelas.

Pasal 18 ayat (1): Cukup jelas. huruf a


3

Pasal 18 ayat (1) huruf b dan c

: Mengenai Panti Karya dan Panti Rehabilitasi Wanita ada 2 (dua) jenis, yaitu : 1. yang,terdapat di Tingkat Propinsi disebut Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Daerah. Misalnya: Panti Karya "Margo Utomo" di Pasuruan, Panti Rehabilitasi Wanita "Ahggraini" di Madiun ; 2. Yang terdapat di Cabang Dinas Sosial Daerah disebut sesuai dengan sebutan pada Pedoman Menteri Dalam Negeri. Misalnya: Panti Karya "Jiwo Waluyo" di Ponorogo, Panti Rehabilitasi "Margo Rini" di Situbondo.

Pasal 18 ayat (2)

: Cukup jelas 3. : Cukup jelas.

Pasal 19


4

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 1979

Recommend Documents