GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 13 TAHUN 1995 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) dr. SAIFUL ANWAR MENJADI UNIT SWADANA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG
: 1. bahwa sebagai upaya peningkatan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah dr. SAIFUL ANWAR dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. SAIFUL ANWAR menjadi Unit Swadana Daerah dengan suatu Peraturan Daerah ;
MENGINGAT
: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32); 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 3037); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapajan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6); 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
1
8. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.01/ 1992 tentang Tata Cara Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah menjadi Unit Swadana ; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Unit Sawadana Daerah; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. MEMUTUSKAN MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) dr. SAIFUL ANWAR MENJADI UNIT SWADANA DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Gubernur Kepala Daerah, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ; b. RSUD dr. SAIFUL ANWAR, adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. SAIFUL ANWAR yang dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur yang berkedudukan di Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ; c. Unit Swadana Daerah adalah Satuan Kerja Daerah tertentu yang diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsi-onalnya secara langsung ; d. Penerimaan fungsional, adalah Penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan jasa yang diberikan oleh RSUD dr. SAIFUL ANWAR dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat dan atau Dinas / Lembaga / Satuan Kerja Daerah dan lainnya; BAB II UNIT SWADANA DAERAH Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini RSUD dr. SAIFUL ANWAR ditetapkan menjadi Unit Swadana Daerah ; (2) Dengan ditetapkannya menjadi Unit Swadana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD dr. SAIFUL ANWAR diberikan wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung.
Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
2
BAB III PENUTUP Pasal 3 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Ketua, ttd
Ditetapkan di : Surabaya Pada tangal : 29 Desember 1995 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR ttd
TRIMARJONO, SH
M. BASOFI SOEDIRMAN
Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Mei 1996 Nomor 445.35 - 390 Tahun 1996 MENTERI DALAM NEGERI ttd MOH. YOGIE. S.M. Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tiraur tanggal 14 Juni 1996 Nomor 7 Tahun 1996 Seri D. A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Sekretaris Wilayah / Daerah ttd. Drs. MOH. SAFFI AS'ARI Pembina Utama Madya NIP 010 052 819 Sesuai dengan aslinya A.n. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum ttd PUTU SETIAWAN, SH Pembina NIP 510 057 157
Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
3
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 13 TAHUN 1995 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) dr. SAIFUL ANWAR MENJADI UNIT SWADANA DAERAH
I. PENJELASAN UMUM. Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 1991, dalam rangka peningkatan pelayanan baik barang dan jasa kepada masyarakat, satuan kerja daerah dapat ditetapkan menjadi Unit Swadana Daerah. Demikian pula halnya dengan RSUD dr. SAIFUL ANWAR sebagai Rumah Sakit Kelas B Pendidikan yang di kuasai oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur yang merupakan unsur pelaksana sebagian urusan di bidang kesehatan, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan meningkatkan kemampuan serta cakupan pelayanan memerlukan gerak operasional yang flexibel, cepat, efisien dan berhasil guna. Hal ini dapat dicapai apabila ada dukungan dana operasional rutin yang harus selalu tersedia setiap saat bila diperlukan. Saat ini RSUD dr. SAIFUL ANWAR dalam pengelolaan kegiatan operasional terikat dengan peraturan yang cukup ketat, dimana sesuai dengan peraturan ICW setiap pendapatan rumah sakit harus disetor terlebih dahulu ke Kas Daerah dan selanjutnya baru bisa diminta kembali setelah melalui prosedur SPP rutin sehingga hal ini dapat menghambat gerak operasional rumah sakit. Oleh karena itu, untuk menghilangkan hambatan ini salah satu prosedur yang perlu ditempuh adalah bila rumah sakit diperkenankan menggunakan langsung hasil pendapatan retribusinya dan pertanggungjawaban dapat dilakukan kemudian sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Selanjutnya prosedur ini dimungkinkan bila RSUD dr. SAIFUL ANWAR berstatus sebagai Unit Swadana agar mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya rumah sakit yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu dan cakupan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan tetap mengutamakan pelayanan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Sebagai Unit Swadana Daerah, penerimaan fungsional RSUD dr. SAIFUL ANWAR dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, walaupun tidak disetor kepada Kas Daerah, demikian pula pengeluaranpengeluaran untuk kegiatan Unit Swadana Daerah tetap dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur secara bruto. Dengan demikian terhadap RSUD dr. SAIFUL ANWAR yang telah ditetapkan sebagai Unit Swadana Daerah tetap disediakan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk menunjang kelancaran kegiatannya, khususnya kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Semua pengaturan ini dilakukan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pengelolaan Unit Swadana Daerah.
Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
1
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1
: Cukup Jelas
Pasal 2 ayat 2
: Cukup Jelas
Ayat (2)
: RSUD dr. SAIFUL ANWAR dalam pengelolaan penerimaan fungsionalnya tetap berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan serta Pertanggung-jawaban Keuangan Unit Swadana Daerah antara lain : 1. Dana Swadana hanya dapat digunakan untuk membiayai : a. Kegiatan operasional yang berkenaan dengan produksi jasa yang dibutuh-kan ; b. Kegiatan pemeliharaan ; c. Peningkatan Sumber Daya Manusia; 2. Penggunaan Dana Unit Swadana untuk pembiayaan investasi prasarana dan sarana terlebih dahulu hams mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.
Pasal 3
: Cukup Jelas
Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
2
