GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 1995

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 1995 TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DIBIDANG PEKERJAAN UMUM OPTA KARYA KEPADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Menimbang

: a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya serta upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya, sejalan dengan ketentuan tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 juncto Ketentuan pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dipandang perlu menyerahkan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya kepada Pemerintah Daerah Tingkat II b. bahwa penyerahan sebagian urusan dimaksud pada huruf a konsideran Menimbang ini, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan titik berat Otonomi di Daerah tingkat II, yang pengaturannya perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32) ; 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3037) ; 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 3469) ; 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 3353) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

1

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 3353) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 3487) ; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II; 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/1991 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II ; 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/1991 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Teknis dan Pengawasan Teknis bidang Pekerjaan Umum kepada Dinas Pekerjaan Umum ; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. MEMUTUSKAN Menetapkan

: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DI BIDANG PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA KEPADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Pemerintah Daerah Tingkat I, adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; b. Gubernur Kepala Daerah, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ; c. Daerah Tingkat I, adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; d. Pemerintah Daerah Tingkat II, adalah Pemerintah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Timur ; e. Kepala Daerah Tingkat II, adalah Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur ; f. Daerah Tingkat II, adalah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Timur ; g. Cipta Karya, adalah suatu bidang pembinaan atas penetapan ruang kota dan Daerah, bangunan gedung, perumahan, air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman;


2

Pasal 2 Dengan tidak mengurangi tanggung jawab Gubernur Kepala Daerah atas Pembinaan dalam bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya, diserahkan sebagian urusan dalam bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dari Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini. BAB II URUSAN YANG DISERAHKAN Pasal 3 Sebagian urusan di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah : a. Pembinaan atas pembangunann dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan ; b. Pembinaan atas pengaturan dan pengawasan terhadap pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan gedung ; c. Pembinaan atas perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan air bersih pedesaan dengan sistem perpipaan dan sumur artesis ; d. Pembinaan atas pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana penyediaan air bersih baik yang dilakukan Perusahaan Daerah Air Minum Daerah maupun oleh masyarakat; e. Pembinaan atas pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana pembuangan sampah, air limbah dan drainase pemukiman di Daerah Tingkat II. Pasal 4 Tata cara pelaksanaan penyerahan sebagian urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 5 Disamping sebagian urusan yang telah diserahkan seperti tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, kepada Daerah Tingkat II dapat ditugaskan untuk melaksanakan urusan-urusan di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dalam rangka tugas Pembantuan. Pasal 6 Penyelenggaraan tugas dan wewenang urusan dalam bidang Umum Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam pasal Daerah ini, dilakukan oleh Kepala Daerah Tingkat II sesuai perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti petunjuk Kepala Daerah serta berdasarkan kebijaksanaan Menteri Umum.


Pekerjaan Peraturan peraturan Gubernur Pekerjaan

3

BAB III KLEPEGAWAIAN Pasal 7 Urusan Kepegawaian yang ditimbulkan akibat penyerahan sebagian urusan di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV KEKAYAAN DAN INVENTARIS Pasal 8 Dengan penyerahan sebagian urusan di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya kepada Daerah Tingkat II, mengenai kekayaan dan inventaris barang bergerak maupun tidak bergerak yang dikuasai Pemerintah Daerah Tingkat I diserahkan hak penguasaannya kepada Pemerintah Daerah Tingkat II, kecuali yang masih dipergunakan untuk kepentingan Daerah Tingkat I. Pasal 9 (1) Kekayaan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dimaksud dalam pasal 8 dapat dialihkan statusnya sebagai berikut: a. kekayaan dalam bentuk barang bergerak hak penguasaannya dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II b. kekayaan dalam bentuk barang tidak bergerak dapat menjadi hak pakai Pemerintah Daerah Tingkat II c. pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud huruf a dan b pasal ini dituangkan dengan Berita Acara. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 10 Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan urusan yang telah diserahkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II yang bersangkutan. BAB V ORGANISASI Pasal 11 (1) Di Daerah Tingkat II dapat dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Tingkat II sebagai unsur pelaksana dalam bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan ; (2) Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Tingkat II ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat II yang bersangkutan dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah.


4

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12 Dengan penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya kepada Pemerintah Daerah Tingkat II, Cabang Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Tingkat I yang berada di Daerah Tingkat II dihapus. Pasal 13 Dalam hal penyerahan sebagian urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini belum dilaksanakan secara nyata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengelolaan sebagian urusan tersebut tetap dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah. BAB VI KETENTUAN UMUM Pasal 14 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah. Pasal 15 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerha Tingkat I Jawa Timur.

Ditetapkan di : Surabaya Pada tangal : 29 Desember 1995 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Ketua,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

ttd ttd TRIMARJONO, SH

M. BASOFI SOEDIRMAN

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Agustus 1996 Nomor 600.35-670 Tahun 1996 MENTERI DALAM NEGERI ttd MOH. YOGIE. S.M.


5

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Nopember 1996 Nomor 8 Tahun 1996 Seri D. A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Sekretaris Wilayah/Daerah ttd Drs. SOENARJO. MSi Pembina Utama Muda NIP 510 040 479


6

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 1995 TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DI BIDANG PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA KEPADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II

I. PENJELASAN UMUM. 1. Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di bidang Cipta Karya kepada Daerah Tingkat II adalah merupakan perwujudan daripada kebijaksanaan untuk meletakkan titik berat otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II, yang didasarkan pada pertimbangan bahwa Daerah Tingkat II merupakan Daerah Otonom yang lebih langsung berhubungan dengan masyarakat ; 2. Tujuan pemberian otonomi kepada Daerah Tingkat II adalah untuk memungkinkan Daerah Tingkat II mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1

: Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian tentang istilah-istilah pokok yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

: Cukup Jelas

Pasal 3

: Prasarana drainase perkotaan adalah drainase yang berfungsi mengendalikan kelebihan air permukaan antara lain dengan mengalirkan air permukaan ke badan air atau ke bangunan resapan buatan.

Pasal 4 : Cukup Jelas sampai dengan 15


1

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 1995

Recommend Documents