GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 1991 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
MENIMBANG
: a. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pengenaan Pajak Secara Progresive Terhadap Pemilikan Kendaraan Bermotor lebih dari satu dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.024-787 Tahun 1993 tentang Tarip Pajak Kendaraan Bermotor, serta dalam rangka peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah perlu adanya langkah pengaturan Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Timur dengan memperhatikan azas keadilan dan kemampuan daya pikul masyarakat dibidang perpajakan terhadap pemilikan atau penguasaan atas kendaraan bermotor lebih dari satu serta faktor efisiensi transportasi dan faktor perusakan jalan, b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud huruf a konsideran ini dipandang perlu mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 tahun 1991 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dengan menambah pengaturan pengenaan tarip pajak progresive terhadap pemilikan atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor lebih dari satu serta perubahan Tarip Pajak Kendaraan Bermotor yang telah disesuaikan dengan perkembangan keadaan ekonomi dan moneter serta faktor effisiensi transportasi dan faktor perusakan jalan, dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
1
MENGINGAT
: 1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); 2. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur juncto Undang - undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan perubahan dalam Undang - undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; 3. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 8 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 101 ); 4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah - Daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 77); 5. Undang - undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1287); 6. Undang - undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 7. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1155 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 10); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Januari 1993 Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pengenaan Pajak secara Progresive terhadap pemilikan kendaraan bermotor lebih dari satu, 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.024-787 Tahun 1993 tentang Tarip Pajak Kendaraan Bermotor; 13. Keputusan Menteri Dalam Negen Nomor 76 Tahun 1993 tentang Admimstrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I JawaTimur Nomor 1 Tahun 1964 tentang Penagihan Pajak dan Retnbusi Daerah dengan Surat Paksa, 15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkal I JawaTimur Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pajak Kendaraan Bermotor ( Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Ja\va Timur Nomor 17 Tahun 1992 Seri A).
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
2
Dengan persetujuan Dewan Pervvakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. MEMUTUSKAN MENETAPKAN
: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 1991 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Pasal I Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Desember 1991 Nomor 973.024.35 - 1192 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1992 Sen A Nomor 1, diubah sebagai berikut : A. Setelah pasal 1 huruf h ditambahkan huruf i, j, k, 1, m dan n baru yang harus dibaca : i. Isi cylinder adalah isi ruang yang berbentuk bulat torak pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin; j. Tenaga kuda / Horse Power ( HP ) adalah ukuran daya kemampuan mesin; k. Tahun pembuatan adalah tahun perakitan; l. Fungsi kendaraan bermotor adalah penggunaan kendaraan bermotor yang diperuntukkan sebagai kendaraan umum dan bukan kendaraan umum; m. Nilai Jual adalah nilai jual yang tercantum dalam Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 024-1014 tanggal 28 Nopember 1986 tentang Pedoman Penetapan Tarip Bea Balik Nama dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor; n. Faktor effisiensi dan faktor perusakan jalan merupakan bentuk partisipasi pengguna jalan, dalam meningkatkan effisiensi penggunaan sarana dan prasarana transportasi jalan raya serta berkenaan dengan biaya pemeliharaan jalan yang berkaitan dengan potensi perusakan perkerasan jalan akibat penggunaan jalan oleh kendaraan; B. Judul BAB III diubah dan harus dibaca : DASAR PERHITUNGAN TARIP PAJAK DAN PENGENAAN TARIP PAJAK PROGRESIVE.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
3
C. Pasal 6 diubah dan harus dibaca : (1) Untuk menghitung besarnya pajak kendaraan bermotor di dasarkan atas jenis, isi cylinder /tenaga kuda (HP) tahun pembuatan,fungsi, nilai jual kendaraan bermotor, faktor effisiensi transportasi serta faktor perusakan jalan, yang besamya tarip ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II,II dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini; (2) Penetapan besarnya tarip tersebut pada ayat (1) pasal ini didasarkan pada pedoman yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. D. Antara pasal 6 dan pasal 7 disisipkan 2 (dua) pasal baru yaitu pasal 6 a dan 6 b yang harus dibaca : Pasal 6 a (1) Pemilikan atau penguasaan atas kendaraan bermotor lebih dari satu jenis mobil penumpang yang dimiliki perorangan dan tidak dipergunakan sebagai angkutan umum dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dengan Tarip Progresive, (2) Pemilikan atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor dimaksud pada ayat (1 ) pasal ini, didasarkan pada nama dan alamat yang sama; (3) Untuk menentukan urutan kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor tersebut pada ayat ( 1 ) pasal ini didasarkan pada saat kepemilikan. Pasal 6 b Besarnya Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan Progresive adalah sebagai berikut : a. Untuk pemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor kedua dikenakan tarip Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 120% (seratus dua puluh per seratus) dari tarip yang berlaku; b. Untuk pemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor ketiga dikenakan tarip Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 140 % (seratus empat puluh per seratus) dari tarip yang berlaku; c. Untuk pemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor keempat dan seterusnya dikenakan tarip Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 160 % (seratus enam puluh per seratus) dari tarip yang berlaku. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
4
Ditetapkan di : Surabaya Tanggal : 8 Januari 1994 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR JAWA TIMUR Ketua, ttd, ttd, TRIMARJONO, SH
M. BASOFI SOEDIRMAN
Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 16 April 1994 Nomor 973.024.35 – 247. Menteri Dalam Negeri, ttd, MOH. YOGIE S.M
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 27 April 1994 Nomor 2 Tahun 1994 Seri A
A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Sekretaris Wilayah/Daerah ttd Drs. S O E D J I T O Pembina Utama Madya NIP 010 052 819
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
5
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 1991 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR I. PENJELASAN UMUM Pajak Kendaraan Bermotor sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah yang sangat potensial bagi Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur yang dalam pelaksanaannya diupayakan langkah - langkah untuk melestarikan dan meningkatkan penenmaannya dimasa - masa mendatang dengan tetap memegang teguh prinsip -prinsip keadilan dan kepastian hukum. Pengenaan tarip pajak berdasarkan jenis, isi cylinder / tenaga kuda (HP), tahun pembuatan, fungsi, dan nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1991 masih dirasakan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan, oleh karena bagi anggota masyarakat yang berkemampuan lebih dan memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu belum dikenakan pajak lebih fungsi, mengingat pembayaran pajak pada hakekatnya juga dimaksudkan agar golongan masyarakat yang mampu menyisihkan sebagian kekayaan untuk membantu golongan masyarakat yang kurang mampu. Menyadari akan hal - hal tersebut di atas dengan dilandasi oleh kebijaksanaan Menteri Dalam Negeri sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pengenaan Pajak secara Progresive terhadap pemilikan kendaraan bermotor lebih dari satu, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 973.024 - 787 Tahun 1993 tentang Tarip Pajak Kendaraan Bermotor maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur mengatur pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur berdasarkan : 1. Tarip Pajak progresive yang bertujuan untuk : a. penerapan daya pikul terhadap kemampuan pemilikan kendaraan bermotor; b. mengurangi kecemburuan sosial dengan pembatasan pemilikan kendaraan bermotor perorangan; c. mewujudkan fungsi mengatur dari pajak yaitu antara lain mengurangi kemacetan lalu lintas karena volume kendaraan bermotor sudah tidak sebanding dengan prasarana jalan yang ada. 2. Pembaharuan Struktur Tarip Pajak Kendaraan Bermotor dengan memasukkan unsur Road User Taxation (RUT) yang meliputi faktor efisiensi transportasi dan potensi perusakan permukaan jalan dan bertujuan : a. membantu pemeliharaan kerusakan jalan dan pengembangan jalan; b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan prasarana jalan dengan berprinsip yang kuat membantu yang lemah; c. meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Daerah pada umumnya.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
1
Untuk mencapai tujuan Penetapan Tarip Pajak progresive maka cara/teknis pengenaannya ditentukan sebagai berikut : a. bagi pemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor lebih dari satu; b. bagi kendaraan bermotor jenis penumpang milik perorangan dan tidak dipergunakan sebagai angkutan umum; c. pengenaan terhadap pemilikan atau yang menguasai kendaraan bermotor tersebut didasarkan pada nama dan alamat yang sama. d. Besarnya pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan tarip progresive adalah sebagai berikut : 1. untuk permlikan atau penguasaan kendaraan bermotor kedua dikenakan tarip Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 120% dari tanp yang berlaku, 2. untuk pemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor ketiga dikenakan tarip Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 140 %dari tanp yang berlaku; 3. untuk pemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor keempatdan seterusnya dikenakan tarip Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 160 % dari tarip yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas dan dalam upaya menciptakan tertib administrasi pendapatan Daerah maka dipandang perlu mengadakan perubahan pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dengan suatu Peraturan Daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Huruf A, dan B Huruf C
: Cukup jelas : bahwa besarnya tarip Pajak Kendaraan Bermotor didalamnya sudah termasuk perhitungan faktor eifisiensi transportasi dan faktor perusakan jalan.
Huruf D Pasal 6 : pemilikan atau penguasaan kendaraan ber -motor yang dikenakan Pajak a ayat ( 1 ) Kendaraan Bermotor dengan tarip pajak progresive dalam ketentuan ini adalah untuk pemilikan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya contoh : Si A memiliki kendaraan bermotor jenis mobil penumpang dan tidak dipergunakan sebagai angkutan umum dengan uruturutan pemilikan sebagai berikut : 1. Sedan L - 201 - AB 2. Jeep L - 1001 - AB 3. Minibus L - 1201 - AB Station 4. Station L - 1301 - AB Wagon Maka yang dikenakan tarif Pajak Kendaraan Bermotor progresive adalah kendaraan bermotor nomor unit 2,3 dan 4. Ayat (2) dan ayat : Cukup Jelas (3) Pasal 6 b
: Cukup Jelas
Pasal II
: Cukup Jelas
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
2
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
3
