GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 1978 TENTANG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 1978

TENTANG

DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG

: a. Bahwa sebagai konsekwensi penerimaan tugas dan wewenang pengurusan di bidang pendapatan Daerah yang meliputi tugas pemungutan pajak Daerah dan tugas koordinasi administratif di bidang pemungutan retribusi dan pendapatan Daerah lainnya, sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1950 jumto Undang-Undang Nomor 18 tahun 1950, maka urusan di bidang pendapatan Daerah dimaksud yang menjadi urusan rumah tangga Daerah (otonomi) Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur diselenggarakan dengan rrembentuk Dinas Pendapatan Daerah ; b. Bahwa kedudukan, tugas pokok, fungsi susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah dimaksud pada huruf a konsideran ini harus disusun sesuai dengan ketentuan dalam pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD. 7/7/39-26 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I, serta memperhatikan pula ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1977 (lampiran F) tentang tunjangan Jabatan Strukturil ;

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

1

c. Bahwa dengan Surat Keputusan Gubemur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Maret 1962 Nomor Des/ 451/G/28/Drh junsto Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 11 Juni 1971 Nomor Pem/419/G/1971 dan beberapa Surat Keputusan menge-nai perubahan/penyempurnaan beri'kutnya, terakhir dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Juli 1977 Nomor HK.I/87/77 sepanjang menyangkut organisasi dan tata kerjanya telah dibentuk Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, yang menyelenggarakan tugas dan wewenang pengurusan di bidang pendapatan Daerah dimaksud pada huruf a konsideran ini, sehingga perlu menetapkan ketentuan dalam S urat KeputusanSurat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tersebut di muka menjadi ketentuan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

MENGINGAT

: 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang PokokPokok Pemerintahan di Daerah ; 2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 tahun 1950 ; 3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1968 tentang penyerahan pajak-pajak Negara, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, pajak Bangsa Asing dan pajak Radio kepada Daerah ; 4. Undang-Undang Nomor 11 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ; 5. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ; 6. Peraturan pemerintah Nomor 3 tahun 1957 tentang penyerahan pajak Negara kepada Daerah ; 7. Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1977 tentang tunjangan Kabatan Strukturil ; 8. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Taka Kerja Dinas Daerah ; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD. 7/7/39-26, tanggal 31 Maret 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.


2

MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINS! DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 (1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah : a. Pemerintah Daerah Tingkat I, ialah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; b. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur; c. Sekretaris Wiiayah/Daerah Tingkat I, ialah Sekretaris Wilayah/ Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; d. Kepala Dinas Pendapatan Daerah, ialah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; e. Dinas Pendapatan Daerah, ialah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; f. Wilayah/Cabang Dinas Pendapatan Daerah, ialah Wilayah/Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; g. Daerah Tingkat I, ialah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; h. Daerah Tingkat II, ialah Katmpaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Timur ; (2) Dalam Peraturan Daerah ini pengertian istilah : a. Pendapatan Daerah Tingkat I, adalah pendapatan yang menjadi hak dan wewenang pemungutan Pemerintah Daerah Tingkat I berupa, 1. Pajak Rumah Tangga ; 2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ; 3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN/KB) ; 4. Sumbangan Wajib Pemilik Pesawat Tetevisi (SWTV) ; 5. Retribusi Daerah Tingkat I dan pendapatan lainnya, yang ditugaskan pemungutannya kepada Dinas Pendapatan Daerah ; 6. Jenis-jenis pungutan lain yang akan diserahkan kemudian kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan diselenggarakan pemungutannya oleh Dinas Pendapatan Daerah ; b. Kantor Bersama SAMSAT, adalah Kantor Bersama Sistim Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap, dengan petugas yang terdiri dari Unit Pelaksa-na tugas Dinas Pendapatan Daerah, Kepolisian dan Perusahaan Umum (PERUM) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, yang dibentuk sebagai pelaksanaan Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Tingkat I, Komando Daerah Kepolisian X Jawa Timur dan Perum Asuransi Kerugian Jasa Raharja Cabang Utama Surabaya dalam Naskah Kerja Sama tanggal 30 Juni 1377.


3

BAB II PEMBENTUKAN DINAS PENDAPATAN DAERAH Pasal 2 Dinas Pendapatan Daerah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tanggal 28 Maret 1962 Nomor Des/451/G/28/Drh junctis ; Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tanggal 11 Juni 1971 Nomor Pem/419/G/1971 dan Surat Keputusan mengenai perubahan berikutnya terakhir dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tanggal 18 Juli 1977 Nomor HK.I/87/77, dinyatakan menjadi Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini. Pasal 3 Ketentuan dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini yang mengatur pembentukan Dinas Pendapatan Daerah berikut Susunan Organisasi dan Tata Kerjanya dengan beberapa perubahan dan penyempurnaan, ditetapkan menjadi ketentuan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah ini. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK Pasal 4 (1) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai kedudukan sebagai Pemerintah Daerah Tingkat I ; (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang merupakan pembantu langsung dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dan dalam bidang administrasi dibawah koordinasi Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I. Pasal 5 (1) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok : a. melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah (otonomi) Pemerintah Daerah Tingkat I dalam bidang penggalian dan pengumpiilan pendapatan Daerah, berupa pemungutan pajak-pajak Daerah Tingkat I dan tugas koordinasi administratif di bidang pemungutan retribusi dan pendapatan Daerah Tingkat I, yang diselenggarakan oleh Instansi lain di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I ; b. melaksanakan tugas pembantuan yang menyangkut bidang pendapatan di Daerah Tingkat I yang diserahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I kepada Dinas Pendapatan Daerah ;


4

c. melaksanakan tugas koordinasi, bimbingan dan pembinaan administrasi maupun tehnis pemuhgutan dalam rangka pelaksanaan pungutan pajak dan retribusi Daerah Tingkat II ; (2) Perincian tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ialah : a. melaksanakan usaha dan kegiatan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan Daerah ke dalam Kas Pemerintah Daerah Tingkat I baik mengenai sumber pendapatan Daerah yang ada maupun yang akan diadakan kemudian yang ditugaskan kepada Dinas Pendapatan Daerah dengan memperhatikan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau peraturan perundangan yang berlaku ; b. mengadakan dan melaksanakan koordinasi atas seluruh kegiatan di bidang pemungutan pendapatan Daerah Tingkat I yang berdasarkan ketentuan yang berlaku menjadi wewenang Pemerintah Daerah Tingfeat I dan secara fungsionil menjadi tugas Instansi selain Dinas Pendapatan Daerah ; c. mengadakan penelitian dan evaluasi mengenai tata cara pemungutan pajak, retribusi dan pungutan lainnya yang akan diadakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I, sepanjang hal itu menjadi hak dan wewenangnya, guna menciptakan atau mencari sistim yang lebih berdaya guna dan berhasil guna ; d. membuat perkiraan keadaan yang menyangkut pendapatan Daerah Tingkat I dan memberi bahan pertimbangan serta pendapat kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai bahan guna menetapkan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan ; e. memberi saran dan pendapat kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam mempertimbangkan mengenai jumlah serta macam pungutan Daerah Tingkat I yang bermacam ragam itu ; f. mengolah petunjuk pelaksanaan tentang pendapatan Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ; g. menyiapkan ketentuan pelaksanaan di bidang pungutan Daerah Tingkat I ; h. menyusun laporan mengenai segala kegiatan dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah ; i. menyusun rencana dan melaksanakan anggaran belanja Dinas Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I ; j. mengikuti perkembangan keadaan secara terus menerus, dan memperhatikan akibat atau pengaruh dari keadaan itu terhadap pelaksanaan tugas pokok ; k. mengumpulkan, mengadakan sistimatisasi dan mengelola data dan bahan-bahan mengenai atau yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok ; l. membuat rancangan dan program yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pokok ; m. tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

5

Pasal 6 Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat menugaskan kepada Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah untuk memperhatikan kebijaksanaan Pemerintah Pusat di bidang penggalian dan mngutan pendapatan Daerah Tingkat I. Pasal 7 Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud dalam pasal 5 dan memperhatikan ntuan pasal 6 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi-fungsi : a. perencanaan, yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk menyusun rencana, lengoiah, menilai guna melaksanakan tugas pokok ; b. pelaksanaan, yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan Pemungutan dan pemasukan pendapatan Daerah ke Kas Daerah Tingkat I sesuai mgan rencana yang telah ditetapkan ; c. pembinaan, yang merupakan segala usaha dan kegiatan penyuluhan ke arah peningkatan pendapatan Daerah Tingkat I, perbaikan tata laksana dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat ; d. administrasi, yang merupakan segala usaha dan kegiatan di bidang tata usaha umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan ; e. koordinasi, yang merupakan segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan peningkatan dan cara pemungutan pendapatan Daerah Tingkat I ; f. pengawasan, yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I serta peraturan perundangan yang berlaku. BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 8 Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari : a. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Dinas Pendapatan Daerah ; b. Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Bagian dan Sub Dinas ; c. Unsur pelaksana, yaitu : 1. Wilayah Dinas Pendapatan Daerah, yang mempunyai wilayah kerja lebih atau sebagian dari satu wilayah Daerah Tingkat II ; 2. Cabang Dinas Pendapatan Daerah, yang mempunyai wilayah kerja sama dengan satu wilayah Daerah Tingkat II ;


6

3. Unit Pelaksana Teknis Wilayah/Cabang Dinas Pendapatan Daerah berupa Unit Pelaksana Tugas Wilayah/cabang Dinas Pendapatan Daerah pada Kantor Bersama SAMSAT. Pasal 9 (1) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Pendapatan Daerah ; (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seotang Kepala Baguan Tata Usaha ; (3) Sub Dinas dipimpin oleh Kepala Sub Dinas ; (4) Wilayah/Cabang Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Wilayah/Cabang Dinas Pendapatan Daerah ; (5) Unit Pelaksana Teknis Wilayah/Cabang Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Wilayah/ Cabang Dinas Pendapatan Daerah. Pasal 10 Bagian dan Sub Dinas dimaksud dalam pasal 8 huruf b Peraturan Daerah ini erdiri dari : Bagian Tata Usaha ; a. Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan ; b. Sub Dinas Pajak ; c. Sub Dinas Retribusi ; d. Sub Dinas Pendapatan lain-lain ; e. Sub Dinas Pengawasan dan Pembinaan. Pasal 11 (1) Wilayah Dinas Pendapatan Daerah dimaksud dalam pasal 8 huruf c angka 1 Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 1. Wilayah Dinas Pendapatan Daerah di Surabaya Utara, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan-kecamatan Semampir, Pabean Cantikan dan Simokerto di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ; 2. Wilayah Dinas Pendapatan Daerah di Surabaya Timur, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan-Kecamatan Genteng dan Tambaksari di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ; 3. Wilayah Dinas Pendapatan Daerah di Surabaya Selatan, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan-Kecamatan Wonokromo, Gubeng, Sukolilo, Wonocolo, Rungkut, Karangpilang, Driyorejo, Kedamean dan Wringinanom di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ; 4. Wilayah Dinas Pendapatan Daerah di Surabaya Barat, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan-Kecamatan Sawahan, Tandes dan Krembangan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;


7

5. Wilayah Dinas Pendapatan Daerah di Surabaya Tengah, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan-Kecamatan Bubutan dan Tegalsari di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ; 6. Wilayah Dinas Pendapatan Daerah di Mojokerto, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ; 7. Wilayah Dinas Pendapatan Daerah di Madiun, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun ; 8. Wilayah Dinas Pendapatan Daerah di Blitar, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar ; 9. Wilayah Dinas Pendapatan Daerah di Malang Barat, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Klojen kecuali Lingkungan II Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ; 10. Wilayah Dinas Pendapatan Daerah di Malang Timur, dengan wilayah kerja meliputi Lingkungan II Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Kedungkandang Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ; 11. Wilayah Dinas Pendapatan Daerah di Pasuruan, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan ; 12. Wilayah Dinas Pendapatan Daerah di Probolinggo, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo ; (2) Cabang Dinas Pendpatan Daerah dimaksud dalam pasal 8 huruf c angka 2 Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 1. Cabang Dinas Pendapatan Daerah di Gresik, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik ; 2. Cabang Dinas Pendapatan Daerah di Sidoarjo, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ; 3. Cabang Dinas Pendapatan Daerah di Jombang, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ; 4. Cabang Dinas Pendapatan Daerah di Bojonegoro, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro ; 5. Cabang Dinas Pendapatan Daerah di Tuban, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban ; 6. Cabang Dinas Pendapatan Daerah di Lamongan, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ; 7. Cabang Dinas Pendapatan Daerah di Ngawi, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi ; 8. Cabang Dinas Pendapatan Daerah di Magetan, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan ; 9. Cabang Dinas Pendapatan Daerah di Ponorogo, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

8

10. Cabang Dinas Pendapatan Daerah di Pacitan, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ; 11. Cabang Dinas Pendapatan Daerah di Kediri Barat, dengan wilayah kerja meliputi Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri ; 12. Cabang Dinas Pendapatan Daerah di Kediri Timur, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri ; 13. Cabang Dinas Pendapatan Daerah di Nganjuk, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ; 14. Cabang Dinas Pendapatan Daerah di Tulungagung, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Tulungagung ; 15. Cabang Dinas Pendapatan Daerah di Trenggalek, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek ; 16. Cabang Dinas Pendapatan Daerah di Malang Selatan, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Malang ; 17. Cabang Dinas Pendapatan Daerah di Lumajang, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang; 18. Cabang Dinas Pendapatan Daerah di Bondowoso, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso ; 19. Cabang Dinas Pendapatan Daerah di Situbondo, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo ; 20. Cabang Dinas Pendapatan Daerah di Jember, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Jember ; 21. Cabang Dinas Pendapatan Daerah di BanyuwangL, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II BanyuwangL 22. Cabang Dinas Pendapatan Daerah di Pamekasan, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan ; 23. Cabang Dinas Pendapatan Daerah di Bangkalan, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan ; 24. Cabang Dinas Pendapatan Daerah di Sampang, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang; 25. Cabang Dinas Pendapatan Daerah di Sumenep, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Sumenep ; (3) Sesuai dengan perkembangan keadaan dapat dibentuk Wilayah/Cabang Dinas Pendapatan Daerah yang baru. Pasal 12 (1) Pada Bagian Tata Usaha dibentuk sebanyak-banyaknya 5 (lima) Sub Bagian ; (2) Pada tiap Sub Dinas dibentuk sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Seksi; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

9

(3) Pada Wilayah/Cabang Dinas Pendapatan Daerah dapat dibentuk 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Seksi dan Unit Pelaksana Teknis, dan pada Sub Bagian dibentuk sebanyak-banyaknya 5 (lima) Urusan; sedangkan pada Seksi dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Seksi ; (4) Pembentukan Sub Bagian, Seksi dan Unit Pelaksana :Tekms raaupun Urusan dan Sub Seksi dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, diatiar deiigan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas usul dan pertirabangan Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Pasal 13 Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana terlampir pada ituran Daerah ini. BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEMEGANG JABATAN STRUKTURIL Pasal 14 (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ; (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas dan Kepala Wilayah/Cabang Dinas Pendapatan Daerah dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah ; (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah ini diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah, setelah mendapat perse -tujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. BAB VI TATA KERJA Pasal 15 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Pendapatan Daerah bertang-' gung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sedang pertanggung jawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris.WHayah/ Daerah Tingkat I ; (2) Setiap Pimpinan Kesatuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan bertanggung jawab langsung kepada atasannya masing-masing ; (3) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, baik dalam lingkungan Dinasnya maupun dalam hubungan antar Dinas/ Instansi lainnya. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

10

Pasal 16 (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : a. Membantu Kepala Dinas Pendapatan Daerah menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana terhadap seluruh unsur di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah ; b. Memberikan pelayanan administratif kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan seluruh perangkat Dinas Pendapatan Daerah ; c. Membantu Kepala Dinas Pendapatan Daerah menyelenggarakan pelaksanaan tugas pokok Pendapatan Daerah ;

dalam Dinas

d. Melaksanakan usaha dan kegiatan di bidang tata usaha umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, perpustakaan dan hubungan masyarakat ; (2) Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas : a. melaksanakan usaha dan kegiatan di bidang penelitian, perencanaan, persiapan, pengolahan dan penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis Kepala Dinas Pendapatan Daerah, program kerja, target penerimaan dan pengembang -an serta penggalian sumber pendapatan Daerah Tingkat I ;

b. mengumpulkan, menyiapkan dan merumuskan bahan-bahan untuk usul, perubahan dan menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang pajak, retribusi dan pendapatan Daerah Tingkat I lainnya ; c. Menyelenggarakan pengarsipan, dokumentasi, dan statistik serta pengolahan data sebagai bahan perencanaan dan pengembangan ; (3) Sub Dinas Pajak mempunyai tugas : a. melaksanakan usaha dan kegiatan teknis administratip pemungutan, pengumpulan dan pemasukan pajak Daerah Tingkat I berdasarkan kebijaksanaan yang digariskan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah ; b. menyelenggarakan pembukuan dan laporan mengenai penetapan, pembayaran dan tunggakan pajak Daerah Tingkat I;


11

c. menyelenggarakan usaha dan kegiatan penyelesaian yang bersangkutan dengan sengketa pajak dan doleansi ; (4) Sub Dinas Retribusi mempunyai tugas : a. membantu Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam usaha dan kegiatan koordinasi dan pengawasan administratip, di bidang pemungutan retribusi Daerah Tingkat I ; b. menyelenggarakan pembukuan dan laporan mengenai hasil pemungutan retribusi Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Daerah Tingkat I lainnya ; c. membantu Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam usaha melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis pemungutan retribusi Daerah Tingkat II ; (5) Sub Dinas Pendapatan lain-lain mempunyai tugas : a. membantu Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam usaha melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemungutan pendapatan lain-lain, yang meliputi penerimaan untuk Pemerintali Pusat, sumbangan, retribusi perijinan dan penerimaan lain-lain ; b. menyelenggarakan pembukuan pendapatan lain-lain ;

dan

laporan

mengenai

(6) Sub Dinas Pengawasan dan Pembinaan mempunyai tugas : a. melaksanakan usaha dan kegiatan pengawasan serta pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah ; b. melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang kepegawaian keuangan dan materiil dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah ; c. membantu Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan administrasi, organisasi dan tata laksana terhadap Daerah Tingkat II. Pasal 17 (1) Wilayah/Cabang Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan segala tugas dan wewenang Dinas Pendapatan Daerah untuk daerah kerja masing-masing ; (2) Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) pasal ini Wilayah/Cabang Dinas Pendapatan Daerah mengadakan komunikasi dan koordinasi dengan Sub Dinas lain dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini menurut bidangnya masingmasing. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

12

Pasal 18 Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat menunjuk beberapa Kepala Wilayah/Cabang Dinas Pendapatan Daerah tertentu sebagai koordinator baik di bidang administratif maupun di bidang teknis operasionil terhadap pelaksanaan tugas beberapa Kepala Wilayah/Cabang Dinas Pendapatan Daerah lainnya, maupun terhadap penyelenggaraan tugas pemungutan retribusi Daerah Tingkat I oleh Wilayah/Cabang Dinas-Dinas Daerah Tingkat I lainnya, yang pembinaannya ditugaskan kepada Dinas Pendapatan Daerah. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19 Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Kantor Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Unit Pelaksana Tugas Dinas Pendapatan Daerah sada Kantor Bersama SAMSAT yang telah ada, masing-masing menjadi Wilayah/Cabang Dinas Pendapatan Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Wllayah/Cabang Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan pasal 8 dan 11 Peraturan Daerah ini, yang pelaksanaannya dilakukan dengan Surat Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sepanjang mengenai pelaksanaannya ; (2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Surabaya, 29 Nopember 1978. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR JAWA TIMUR Ketua, ttd ttd. ( BLEGOH

SOEMARTO

)


(

SOENANDAR

PRIJOSOEDARMO

)

13

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Desember 1979 Nomor PEM. 10/85/43-752. DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH DIREKTORAT PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH ttd. (

DRS. H. SOEMARNO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Seri B pada tanggal 13 Desember 1979 Nomor 5/B.

)

Jawa Timur Tahun 1979

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd. ( TRMARJONO, SH. )


14

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR : 8 Tahun 1978 TANGGAL : 29 Nopember 1978 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd. ( TRMARJONO, SH. )


1

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 1978 TENTANG DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR I. PENJELASAN UMUM. 1. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Maret 1962 Nomor Des/451/G/28/Drh junctis tanggal 11 Juni 1971 Nomor Pem/419/G/1971, yang beberapa kali telah diubah terakhir dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Juli 1977 Nomor HK.I/87/77, telah dibentuk Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan tugas di bidang pendapatan Daerah yang meliputi tugas pemungutan pajak Daerah, retribusi Daerah dan pendapatan Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1950 juncto Undang-Undang Nomor 18 tahun 1950, serta melakukan koordinasi, Pengarahan, bimbingan dan pembinaan administrasi ketatausahaan serta teknis pemungutan retribusi di Daerah Tingkat II sehubungan dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Nopember 1977 Nomor KUPD. 7/36/17 perihal penegasan terhadap fungsi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I. 2. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kedudukan, tugas pokok, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata KerjaDinas Daerah Tingkat I harus dilakukan dengan Peraturan Daerah Tingkat I ; dengan berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Maret 1978 Nomor KUPD. 7/7/39-26 serta dengan memperhatikan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1977 (lampiran F), maka kedudukan, tugas pokok, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah dengan menetapkan ketentuan-ketentuan dalam Surat Kepuyusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tersebut angka 1 diatas dengan beberapa penyempurnaannya menjadi sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah ini. 3. Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah disesuaikan dengan tugas dan wewenang sebagai Dinas yang bertugas pokok melakukan pemungutan pendapatan Daerah Tingkat I atas dasar : a. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1956 tentang perimbangan keuangan ; b. Perat ran Pemerintah Nomor 5 tahun 1969 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1968. II.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 ayat (1)

: Cukup jelas.


2

(2)

: Dalam rangka pelaksanaan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan/Keamanan Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Desember 1976 Nomor Pol Kep/13/XII/76, Nomor KEP 1693/MK/IV/12/1976 dan Nomor 311 Tahun 1976 tentang peningkatan kerja sama antara Pemerintah Daerah Tjngkat I, Komando Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan Daerah, khususnya mengenai pajak-pajak kendaraan bermotor, maka pada tanggal 30 Juni 1977 telah diadakan kerja sama dalam bentuk pelaksanaan Sistim Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT) antara Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Komando Daerah Kepolisian X Jawa Timur dan Perusahaan Umum Asuransi Kcrugian Jasa Raharja Cabang Utama Surabaya, Unit Pelaksana Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kantor Bersama SAMSAT tersebut adalah merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah dan dipimpin Dinas Pendapatan Daerah yang tanggung jawab dan koordinasinya dibawah Kepala Wi lay ah/Cabang Dinas Pendapatan Daerah setempat

Pasal 2, 3 dan 4

: Cukup jelas.

Pasal 5

: Penyelenggaraan pemungutan pendapatan Daerah dimaksud dalam pasal ini didasarkan pada : 1. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 tahun 1961 juncto Nomor 11 tahun 1973 menyangkut Pajak Rumah Tangga ; 2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 tahun 1961 juncto Nomor 1 tahun 1978, menyangkut Pajak Kendaraan Bermotor ; 3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 3 tahun 1969 juncto Nomor 2 tahun 1978, tentang Bea Balik Nania Kendaraan Bermotor ; 4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 14 tahun 1976 tentang Tanda Pajak dan Formulir Perpajakan ; 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 15 tahun 1976 tentang Sumbangan Wajib Televisi (TV) ; 6. Pendapatan Daerah lainnya sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, dengan tugas-tugas pembantuan.

Pasal 6

: Cukup jelas.

Pasal 7

: Fungsi-fungsi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendapatan Daerah disesuaikan dengan fungsi-fungsi yang ditentukan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Nopember 1977 Nomor KUPD. 7/36/17, yaitu fungsi perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Administrasi dan Koordinasi serta ditambah dengan fungsi Pembinaan yang merupakan segala usaha dan kegiatan penyuluhan ke arah peningkatan pendapatan Daerah, perbaikan tatalaksana dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.


3

Pasal 8 huruf a

: Cukup jelas.

huruf b

: Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah selaku aparat pemungutan dan penghimpun pendapatan Daerah, maka untuk pembantu pimpinan Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :Bagian Tata Usaha, Sub-Dinas Perencanaan dan Pengembangan, Sub Dinas Pajak, Sub Dinas Retribusi, Sub Dinas Pendapatan Lainlain dan Sub Dinas Pengawasan dan Pembinaan.

huruf c

: Unsur pelaksana Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari Wilayah/ Cabang Dinas Pendapatan Daerah dan Unit Pelaksana Teknls Cabang Dinas Pendapatan Daerah. Mengenai Wilayah/ Cabang Dinas Pendapatan Daerah pembentukan dan penentuan Wilayah kerjanya disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pemungutan dan pelayanan kepada wajib pajak sehlngga dapat dicapai peningkatan pendapatan Daerah serta peningkatan kecepatan pemasukannya ke Kas Daerah Tingkat I. Mengenai Unit Pelaksana Teknis Cabang Dinas Pendapatan Daerah telah dlbentuk Kantor Bersama SAMSAT di Kotabes Surabaya dan setiap Kores Kepolisian di Seluruh Jawa Timur, yang melaksanakan tugas pemungutan khususnya meliputi penetapan, penerimaan pembayaran dan pemberian Tanda Lunas untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,

Pasal 9 dengan 10

sampai: Cukup

Pasal 11

jelas.

: Wilayah/Cabang Dinas Pendapatan Daerah yang disebutkan dalam pasal ini adalah Cataang-Cabang Dinas Pendapatan Daerah yang ada dan telah dibentuk dengan Surat Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I sebelum taerlakunya Peraturan Daerah ini dan akan ditambah dengan Cabang-Cabang Dinas Pendapatan Daerah yang akah dibentuk kemudian sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 12 ayat (1) (2): Cukup jelas. dan (3) ayat (4)

: Dengan memperhatikan usul dan pertimbangan Kepala Dinas Pendapatan Daerah, maka dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dibentuk Sub Bagian dan Seksi pada Cabang Dinas Pendapatan Daerah, Unit Pelaksana Teknis Cabang Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 13 dan 14

: Cukup jelas.

Pasal 15 ayat (1)

: Cukup jelas.

ayat (2)

: Setiap pimpinan Kesatuan Organisasi yaitu para Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Cabang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, Kepala Urusan bertanggung jawab langsung kepada atasannya masing-masing.


4

Pasal 16 dengan 18 Pasal 19

sampai: Cukup jelas.

: a. Dengan berlakunya Peraturan Pendapatan Daerah Propinsi Timur yang menjadi Wilayah adalah 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Surabaya Utara ; Surabaya Timur ; Surabaya Selatan Surabaya Barat ; Surabaya Tengah Mojokerto ;

Daerah ini, maka Kantor Daerah Tingkat I Jawa Dinas Pendapatan Daerah

7. Madiun ; 8. Blitar ; 9. Malang Barat ; 10. Malang Timur 11. Pasuruan ; 12. Probolinggo.

b. Kantor Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur yang menjadi Cabang Dinas Pendapatan Daerah adalah : 1. Gresik ; 2. Sidoarjo ; 3. Jombang ; 4. Bojonegoro ; 5. Tuban ; 6. Lamongan ; 7. Ngawi ; 8. Mage tan ; 9. Ponorogo ; 10. Pacitan ; 11. Kediri Barat ; 12. Kediri Timur ;


13. Nganjuk ; 14. Tulungagung ; 15. Trenggalek ; 16. Malang Selatan ; 17. Lumajang ; 18. Bondowoso ; 19. Situbondo ; 20. Jember ; 21. Banyuwangi ; 22. Sumenep ; 23. Pamekasan ; 24. Sampang ; 25. Bangkalan.

5

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 1978 TENTANG

Recommend Documents