GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 1979

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 1979 TENTANG DINAS KESEHATAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG

: a. Bahwa sebagai konsekwensi penerimaan tugas dan wewenang pengurusan di bidang kesehatan sebagai pelaksanaan UndangUndang Nomor 2 Tahun 1950 Bab II pasal 4 ayat (1) angka XII dan Lampiran A angka XII (khusus untuk Urusan Kesehatan) junctis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1952, maka urusan di bidang kesehatan menjadi urusan rumah tangga Daerah (Otonomi) Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat IJawa Timur, yang penyelenggaraannya perlu dilakukan dalam bentuk Dinas Kesehatan Daerah ; b. Bahwa kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dimaksud pada huruf a konsideran ini harus disusun sesuai dengan ketentuan dalam pasal 49 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1974, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, serta memperhatikan pula ketentuan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 (Lampiran F) tentang Tunjangan Jabatan Strukturil ; c. Bahwa dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah JawaTimur tanggal 25 Mei 1960 Nomor Des/427/G/Drh/59 telah dibentuk Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, semula disebut Jawatan Kesehatan Propinsi Jawa Timur, yang menyelenggarakan tugas dan wewenang pengurusan di bidang kesehatan, dimaksud pada huruf a konsideran ini, sehingga sesuai dengan maksud huruf b konsideran ini perlu menetapkan ketentuan dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Timur tersebut menjadi ketentuan dalam suatu Peraturan Daerah.

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

1

MENGINGAT

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 dari hal pembentukan Propinsi Jawa Timur; 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat mengenai Kesehatan, kepada Daerah-Daerah Swatantra Propinsi di Jawa Timur ; 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Strukturil ; 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ; 8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Taluin 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG DINAS KESEHATAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 (1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah : a. Pemerintah Daerah Tingkat I, ialah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; b. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ; c. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I, ialah Sekretaris Wilayah/ Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; d. Kepala Dinas Kesehatan Daerah, ialah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; e. Dinas Kesehatan Daerah, ialah Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; f. Cabang Dinas Kesehatan Daerah, ialah Cabang Dinas Kesehatan Daerah Pltopinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;


2

g. Daerah Tingkat I, ialah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; h. Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II, ialah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Timur; i. Daerah Tingkat II, ialah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Timur; (2) Dalam Peraturan Daerah ini, pengertian istilah : a. Usaha pelayanan kesehatan rujukan, adalah usaha pelayanan kesehatan antara berbagai tingkat unit-unit pelayanan medis ; b. pelayanan kesehatan khusus, adalah pelayanan kesehatan di bidang penyakit khusus seperti penyakit jiwa, penyakit mata, penyakit kusta dan sebagainya ; c. pembinaan medis teknis, adalah kegiatan-kegiatan yang meliputi perencanaan, bimbingan, pengawasan dan penilaian atas pelaksanaan pelayanan kesehatan ; d. tenaga medis, adalah tenaga ahli bidang kesehatan terdiri dari dokter, dokter gigi, apoteker dan sarjana lainnya di bidang kesehatan ; e. tenaga para medis, adalah tenaga kesehatan tingkat menengah dan rendah ; f. usaha kesehatan lingkungan, .adalah usaha untuk menjaga dan mengawasi faktor-faktor dalam lingkungan fisik dan manusia agar jangan sampai menimbulkan akibat-akibat tidak baik kepada pertumbuhan, kesehatan dan kehidupannya ; g. pengamatan serangga penular penyakit, adalah suatu usaha kesehatan yang menyelidiki dan membasmi serangga penular penyakit antara lain : g.1. nyamuk anopeles, adalah serangga perantara yang dapat menularkan penyakit malaria ; g.2. nyamuk aedes aegypti, adalah serangga perantara yang dapat menularkan penyakit demam berdarah ; h. pengamatan pencemaran lingkungan, adalah pengawasan keadaan yang menyebabkan pencemaran udara, air dan lainlain yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat ; i. produksi obat, adalah produksi obat-obatan yang tidak diperoleh dari Departeman Kesehatan guna memenuhi kebutuhan Rumah-Rumah Sakit di Jawa Timur ; j. informasi dan dokumentasi kesehatan, adalah informasi dan dokumentasi bidang kesehatan dan kedokteran, antara lain masalah gizi, kesehatan perorangan, kesehatan masyarakat, pemakaian obat untuk kesehatan, dan lain-lain hal yang sifatnya pencegafaan dalam bidang kesehatan, serta masalah ilmu urai/jaringan, ilmu faal, patologi (penyakit-penyakit), radiologi, dan lain-lain hal yang sifatnya klinis/untuk pengobatan dalam bidang kedokteran ; k. penyakit menular langsung, adalah penyakit menular yang dapat berjangkit dari manusia kepada manusia lainnya secara langsung tanpa melalui binatang perantara, antara lain : tuberkulose, cacar, penyakit kelamin dan lain-lain ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

3

l. usaha pengebalan (immunisasi), adalah usaha kesehatan untuk memberikan ketahanan tubuh terhadap serangan sesuatu penyakit dengan cara vaksinasi, antara lain : vaksinasi cacar, Basil Calmitte Guerin, difteri, tetanus, batuk rejan ; m. perbaikan gizi, adalah usaha untuk memperbaiki dan meningkatkan rautu makanan bagi masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah baik hidup di pedesaan maupun perkotaan ; n. pelayanan laboratorium, adalah pelayanan penunjang untuk menentukan diagnosa. B A B II PEMBENTUKAN DINAS KESEHATAN DAERAH Pasal 2 Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, semula disebut Jawatan Kesehatan Propinsi Jawa Timur, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Timur tanggal 25 Mei 1960 Nomor Des/427/G/Drh/59, dinyatakan menjadi Dinas Kesehatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini. Pasal

3

Ketentuan dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Timur tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, yang mengatur pembentukan Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I Jawa Timur, dengan beberapa perubahan dan penyempurnaannya, ditetapkan menjadi ketentuan Peraturan Daeran, sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah ini. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 4 (1) Daerah TiDinas Kesehatan Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah (2) Tingkat I ; (2) Dinas Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Kesehatan Daerah yang merupakan pembantu langsung dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, sedang dalam bidang administrasi dibawah koordinasi Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I. Pasal 5 (1) Dinas Kesehatan Daerah mempunyai tugas pokok : a. melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah (Otonomi) Pemerintafr Daerah Tingkat I dalam bidang kesehatan ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

4

b. melaksanakan tugas pembantuan yang menyangkut bidang kesehatan yang diserahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I kepada Dinas Kesehatan Daerah ; (2) Perincian tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi : a. usaha pencegahan dan pemberantasan penyakit menular ; b. usaha menciptakan kesehatan lingkungan ; c. usaha pemulihan kesehatan ; d. pengadaan dan penyaluran obat dan alat-alat kesehatan pada Unit-Unit Kesehatan dalam lingkungan Dinas Kesehatan Daerah ; e. pengawasan dan pembinaan usaha di bidang kesehatan termasuk bidang farmasi : f. Penyelenggaraan pendidikan tenaga paramedis, serta penvelenggaraan fatihan dalam rangka peningkatan kwalitas tenaga-tenaga medis dan paramedis ; g. bitnbingan dan pembinaan medis - teknis pada Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II ; h. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Unit Pelaksana Daerah Tingkat I bidang kesehatan. Pasal

6

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat menugaskan kepada Dinas Kesehatan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini, untuk memperhatikan kebijaksanaan teknis bidang kesehatan dari Departemen Kesehatan. Pasal 7 Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud dalam pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah ini, Dinas kesehatan Daerah menyelenggarakan fungsi-fungsi : 1. Perencanaan, yang merupakan segala usaha dan kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, penilaian dan penyusunan rencana untuk melaksanakan tugas pokok : 2. pelaksanaan, yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan kebijaksanaan sesuai dengan rencana yang telab ditetapkan ; 3. pembinaan, yang merupakan segala usaha dan kegiatan penyuluhan, pendidikan dan latihan kearah peningkatan pelayanan kesehatan ; 4. pengawasan, yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku ; 5. administrasi, yang merupakan segala usaha dan kegiatan di bidang ketata usahaan umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan ; 6. koordinasi, yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk mengadakan hubungan dan kerja sama dengan Dinas serta Instansi lain guna kelancaran pelaksanaan tugasnya. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

5

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 8 Organisasi Dinas Kesehatan Daerah terdiri dari : a. Unsur Pimpinan, yaitu. Kepala Dinas Kesehatan Daerah ; b. Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Bagian dan Sub Dinas ; c. Unsur Pelaksana, yaitu : 1. Cabang Dinas Kesehatan Daerah, yang mempunyai wilayah kerja lebih atau sebagian dari satu wilayah Daerah Tingkat II; 2. Unit Pelaksana Tennis Dinas yang merupakan unit pelaksana teknis di lapangan. Pasal 9 Bagian dan Sub Dinas dimaksud dalam pasal 8 huruf b Peraturan Daerah ini terdiri dari : a. Bagian Tata Usaha ; b. Sub Dinas Pencegahan Penyakit ; c. Sub Dinas Pembinaan Kesehatan Lingkungan ; d. Sub Dinas Pemulihan Kesehatan ; e. Sub Dinas Penyuluhan Kesehatan ; f. Sub Dinas Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak. Pasal 10 Cabang Dinas Kesehatan Daerah dimaksud dalam pasal 8 huruf c angka 1 Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 1. Cabang Dinas Kesehatan Daerah di Surabaya, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, Sidoarjo, Mojokerto dan Jombang serta Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Mojokerto ; 2. Cabang Dinas Kesehatan Daerah di Malang, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, Pasuruan, Probolinggo dan Lumajang serta Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, Pasuruan dan Probolinggo ; 3. Cabang Dinas Kesehatan Daerah di Madiun, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo dan Pacitan serta Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun ; 4. Cabang Dinas Kesehatan Daerah di Kediri, dengan Wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk dan Blitar serta Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri dan Blitar ; 5. Cabang Dinas Kesehatan Daerah di Bondowoso, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi dan Jember ; 6. Cabang Dinas Kesehatan Daerah di Bojonegoro, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro, Tuban dan Lamongan ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

6

7. Cabang Dinas Kesehatan Daerah di Pamekasan, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan, Sampang, Sumenep dan Bangkalan. Pasal 11 (1) Dinas Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Kesehatan Daerah ; (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha ; (3) Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas ; (4) Cabang Dinas Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas Kesehatan Daerah ; (5) Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kesehatan Daerah. Pasal 12 (1) Pada Bagian Tata Usaha dibentuk sebanyak-banyaknya 5 (lima) Sub Bagian ; (2) Pada Sub Dinas dibentuk sebanyak-banyaknya 3 (tiga) seksi ; (3) Pembentukan Sub Bagian dan Seksi dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah yang untuk berlakunya memerlukan pengesahan Menteri Dalam Negeri ; (4) Pembentukan Cabang Dinas Kesehatan Daerah dan Unit Pelaksana Tehnis Dinas dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Menteri Dalam Negeri. Pasal 13 Bagan-susunan Organisasi Dinas Kesehatan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEMEGANG JABATAN STRUKTURIL Pasal 14 (1) Kepala Dinas Kesehatan Daerah dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ; (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah ini, diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur Kepala Daerah Tingkat I, dengan memperhatikan usul Kepala Dinas Kesehatan Daerah'; (3) Kepala-Kepala Sub Bagian dan Seksi dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan memperhatikan usul Kepala Dinas Kesehatan Daerah ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

7

(4) Kepala Cabang Dinas Kesehatan Daerah dan Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kesehatan Daerah dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) dan (5) Peraturan Daeraah ini diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Pedoman Menteri Dalam Negeri. BAB VI TATA KERJA Pasal 15 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Kesehatan Daerah bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, sedang pertanggung jawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I; (2) Setiap Pimpinan kesatuan organisasi dalam Hngkungan Dinas Kesehatan Daerah berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing ; (3) Kepala Dinas Kesehatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, baik dalam lingkungan Dinasnya maupun dalam hubungan antar Dinas/Instansi lainnya. Pasal 16 (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : a. Membantu Kepala Dinas Kesehatan Daerah dalam menyelenggarakan pembinaan administrasi, Organisasi dan tata laksana terhadap seluruh unsur di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah ; b. memberikan pelayanan administratib kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah dan seluruh perangkat Dinas Kesehatan Daerah ; c. membantu Kepala Dinas Kesehatan Daerah dalam mengadakan perencanaan di bidang Kesehatan ; d. memimpin kegiatan Sub bagian — Sub bagian yang berada di bawah pengawasannya ; e. melaksanakan pekerjaan lain yang ditugaskan Kepala Dinas ; f. membantu Dinas Kesehatan Daerah dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas pokok Dinas Kesehatan Daerah ; (2) Sub Dinas Pencegahan Penyakit mempunyai tugas : a. menyelenggarakan usaha penanggulangan penyakit malaria dan penyakit yang ditularkan oleh serangga ; b. menyelenggarakan usaha pemberantasan penyakit menular yang ditularkan oleh binatang ; c. menyelenggarakan usaha pemberantasan penyakit menular langsung ; d. menyelenggarakan usaha perlindungan terhadap penyakit melalui usaha immunisasi (pengebalan) ;


8

e. menyelenggarakan usaha pengamatan terus menerus tentang adanya penyakit kejadian luar biasa yang mengganggu kesehatan masyarakat ; (3) Sub Dinas Pembinaan Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas: a. Melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Kesehatan di bidang Kesehatan Lingkungan berdasarkan kebijaksanaan tehnis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas ; b. Membina dan membimbing kegiatan pelaksanaan kebersihan lingkungan ; c. Menyelenggarakan usaha pencegahan berjangkitnya penyakit dengan Usaha kesehatan lingkungan ; d. Membina dan membimbing kegiatan pelaksanaan pembangunan dan perawatan sarana air minum dan jamban keluarga ; e. Membina dan membimbing kegiatan pelaksanaan kesehatan pada tempat-tempat umum. (4) Sub Dinas Pemulihan Kesehatan mempunyai tugas : a. menyelenggarakan usaha pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit ; b. menyelenggarakan usaha pelayanan kesehatan rujukan ; c. menyelenggarakan usaha pelayanan laboratorium dalam rangka menunjang pemulihan kesehatan ; d. menyelenggarakan usaha pelayanan kesehatan khusus ; e. menyelenggarakan pengawasan dan pembinaan terhadap Rumah Sakit - Rumah Sakit Swasta ; (5) Sub Dinas Penyuluhan Kesehatan mempunyai tugas : a. Melaksanakan sebagian Tugas pokok Dinas Kesehatan di bidang Penyuluhan Kesehatan Masyarakat berdasarkan kebijaksanaan tehnis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas ; b. Memberikan bimbingan dan petunjuk dalam melaksanakan penyuluhan langsung serta pengawasan tehnis penyuluhan Kesehatan Masyarakat ; c. Membina dan membimbing kegiatan pelaksanaan pendidikan dan latihan ; d. Membina dan membimbing kegiatan pelaksanaan usaha kesehatan sekolah ; (6) Sub Dinas Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak mempunyai tugas : a. Melaksanakan sebgian tugas pokok Dinas Kesehatan di bidang Kesejahteraan Ibu dan Anak. b. Membina dan membimbing penyelenggaraan usaha peningkatan kesehatan ibu dan anak ; c. Membina dan membimbing penyelenggaraan usaha medis Keluarga Berencana; d. Membina dan membimbing penyelenggaraan usaha kesehatan masyarakat ; e. Menyelenggarakan usaha perbaikan gizi.


9

Pasal 17 (1) Cabang Dinas Kesehatan Daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas dan wewenang Dinas Kesehatan Daerah untuk wilayah kerjanya masing-masing ; (2) Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) pasal ini cabang Dinas Kesehatan Daerah mengadakan komunikasi dan koordinasi dengan Sub Dinas dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini menurut bidangnya masing-masing. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18 (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini : a. Rumah Sakit Umum Madiun di Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun, Rumah Sakit Paru-Paru Jember di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, Rumah Sakit Paru-Paru Batu di Kabupaten Daerah Tingkat II Malang dan Rumah Sakit ParuParu Dungus di Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun, Balai Pemberantasan Penyakit Paru-Paru Surabaya di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Balai Pemberantasan Penyakit Paru-Paru Malang di Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, Balai Pemberantasan Penyakit Paru-Paru Madiun di Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun, Balai Pemberantasan Penyakit Paru-Paru Jember di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, Balai Pemberantasan Penyakit Paru-Paru Pamekasan di Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan, Unit Pengamatan Serangga Penular Penyakit Jawa Timur di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Unit Pengamatan Pencemaran Lingkungan Jawa Timur di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Rumah Sakit Kusta Sumberglagah di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto, Rumah Sakit Kusta Nganget di Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban, Rumah Sakit Kusta Lamongan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dan Rumah Sakit Kusta Kediri di Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri, Latihan Percontohan Kesehatan Masyarakat Mojosari di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto dan Latihan Percontohan Kesehatan Masyarakat Cerme di Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Jawa Timur di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Unit Produksi Obat Surabaya di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Jaringan Informasi dan Dokumentasi Kesehatan Jawa Timur di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Hostus Medicus Batu di Kabupaten Daerah Tingkat II Malang yang telah ada, masing-masing menjadi Unit Pelaksana Tennis Dinas Kesehatan Daerah dimaksud dalam pasal 8 huruf c angka 2 Peraturan Daerah ini yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Pedoman Menteri Dalam Negeri ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

10

b. Balai Pengobatan Kusta Menganti dan Cerme di Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, Balai Pengobatan Kusta Ngimbang, Mantup dan Paciran di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, Balai Pengobatan Kusta Bangkalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan, Balai Pengobatan Kusta Pamekasan di Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan, Balai Pengobatan Kusta Sampang di Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang, Balai Pengobatan Gigi Pamekasan di Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan, Balai Pengobatan Rabies Surabaya di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang telah ada, masing-masing menjadi Unit Pelaksana Tehnis Wilayah Dinas Kesehatan Daerah dimaksud dalam pasal 8 huruf c angka 2 Peraturan Daerah ini yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Pedoman Menteri Dalam Negeri. (2) sanaan pembentukan Cabang Dinas Kesehatan Daerah dan Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kesehatan Daerah dimaksud dalam pasal 10 dan 11 ayat (5) Peraturan Daerah ini, dilakukan secara bertahap menurut ketentuan Pedoman Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah Tingkat I dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini..

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, sepanjang mengenai pelaksanaannya ; (2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Ketua, ttd. BLEGOH

SOEMARTO


Surabaya, 4 Oktober 1979. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT JAWA TIMUR

ttd. SOENANDAR PRIJOSOEDARMO

11

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 16 September 1980 No. : 061.341.35-485. DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH DIREKTUR PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH ttd. Drs. H. SO EM AR NO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1980 Seri C pada tanggal 7 Oktober 1980 Nomor 6/C. A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Sekretaris Wilayah / Daerah ttd. TRIMARJONO, SH


12

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR : 19 TAHUN 1979 TANGGAL : 4 OKTOBER 1979 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN DAERAH PROPINSI TINGKAT I JAWA TIMUR

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Sekretaris Wilayah / Daerah ttd. TRIMARJONO, SH


1

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 1979 TENTANG DINAS KESEHATAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR I. PENJELASAN UMUM 1. Urusan kesehatan sebagian telah diserahkan menjadi urusan rumah tangga Daerah (Otonomi) Pemerintah Daerah Tingkat I berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 pasal 4 ayat (1) angka XII dan Lampiran A Angka XII (Urusan Kesehatan) juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 yang kemudian dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1952 juncto Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Timur tanggal 25 Mei 1960 Nomor Des/427/G/Drh/59 telah dibentuk Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan tugas di bidang kesehatan yang meliputi urusan-urusan mendirikan dan menyelenggarakan Rumah-Rumah Sakit Umum dan Balai-Balai Pengobatan Umum, mengadakan pengawasan atas Rumah-Rumah Sakit Sipil dan usaha-usaha kesehatan yang diselenggarakan oleh instansi lain dan Swasta, mengadakan usaha memperbaiki kesehatan dan mencegah timbulnya penyakit, menyelenggarakan pendidikan tenagatenaga teknis baik tenaga menengah maupun rendah untuk mendapatkan tenaga Pemerintah, mengawasi dan mengkoordinir Dinas Kesehatan Daerah di Bawahnya, serta urusan lain mengenai pemeliharaan kesehatan. 2. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1974, maka kedudukan, tugas pokok, fungsi,. susunan organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I harus dilakukan dengan Peraturan Daerah Tingkat I ; dengan berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 serta memperhatikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 (Lampiran F), maka kedudukan, tugas pokok, fungsi, Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah dengan menetapkan ketentuanketentuan dalam Surat Keputusan Gubemur Kepala Daerah Jawa Timur tersebut angka 1 dimuka dengan beberapa penyempurnaannya menjadi sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah ini. 3. Disamping Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sampai saat ini Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur juga menyelenggarakan urusan kesehatan dalam bentuk Rumah Sakit Umum yaitu : 1. Rumah Sakit Umum Dokter Soetomo di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ; 2. Rumah Sakit Jiwa Menur di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ; 3. Rumah Sakit Umum Dokter Saiful Anwar di Kotamadya Daerah Tingkat I II Malang. Sedangkan hubungan/koordinasi penyelenggaraan urusan kesehatan antara Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan Rumah Sakit Umum tersebut akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan petunjuk dari Departemen Dalarn Negeri dan Departemen Kesehatan.


1

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 ayat (1) : Cukup jelas. sampai dengan ayat (2) huruf d Pasal 1 ayat (2) huruf e

: Yang dimaksud dengan tenaga kesehatan Tingkat Menengah dan rendah antara lain : a. di bidang masyarakat

kesehatan : Pemilik Kesehatan, Nutritionnis dan lainlain ;

b. di bidang perawatan

: Perawat Kesehatan sebagainya ;

Fisioterapis dan

c. di bidang kebidanan

: Bidan dan sebagainya ;

d. di bidang farmasi

: Asisten Apoteker (Pengatur Farmasi) dan sebagainya ;

e. di bidang kesehatan : Analis dan sebagainya ; lain, umpamanya untuk laboratorium Pasal 1 ayat (2) : Maksud dari usaha kesehatan lingkungan tersebut adalah untuk huruf f mencegah penjalaran penyakit dengan jalan mengeliminir atau memberantas faktor-faktor lingkungan yang merupakan jalur dari mata rantai penularan/penjalaran penyakit tersebut ; Pasal 1 ayat (2) : Cukup jelas. huruf g s.d. N Pasal

2

: Cukup jelas.

Pasal

3

: Semua ketentuan yang terdapat dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Timur tanggal 25 Mei 1960 Nomor Des/427/G/Drh/59 secara hukum menjadi ketentuan Peraturan Daerah ini, setelah diubah dan disempumakan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal Peraturan Daerah ini ; dengan demikian bprarti ketentuan dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Timur menjadi tidak mempunyai kekuatan normatif lagi dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal

4

: Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas. sampai dengan ayat (2) huruf d Pasal 5 ayat (2) : 1. Pengertian "Usaha bidang kesehatan" hiiruf e Rumah Sakit - Rumah Sakit Swasta :


2

2. Khusus pembinaan usaha bidang Kesehatan Swasta adalah pembinaan berupa bimbingan teknis untuk peningkatan pengelolaan serta dapat berupa bantuan materiil/keuangan dan tenaga kesehatan untuk penyelenggaraan usaha bidang Kesehatan ; Pasal 5 ay at (2) : Cukup jelas. huruf f s.d. H Pasal

6

: Cukup jelas.

Pasal

7

: Yang dimaksud fungsi pengawasan pada angka 4 Pasal ini, ialah pengawasan kedalam mengenai pcnyelenggaraan tugasnya sendiri, maupun membantu pengawasan yang menjadi wewenang Gubernur Kepala Daerah Tingkat I khususnya di bidang kesehatan fungsi koordinasi tersebut dalam angka 6 pasai ini dalam rangka usaha yang harus dilakukan supaya tugas Dinas serasi dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan baik dengan kebijaksanaan regional maupun Nasional.

Pasal

8

: Bagian dan Sub Dinas sebagai unsur penibantu Pimpinan berada di Kantor Dinas. Ragian, Sub Dinas, mempunyai kedudukan sama, kecuali apabila bertugas atas nama Kepala Dinas Kesehatan Daerah, Cabang Dinas Kesehatan Daerah dan Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kesehatan Daerah mempunyai kedudukan menurut Pedoman Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9 sampai : Cukup jelas. dengan 13 Pasal

14

: Pengangkalan dan pemberhentian dimaksud dalam pasal ini adalah pengangkatau kedalam jabatan atau pemberhentian jabatan pada Dinas Kesehatan Daerah,

Pasal

I5

: Cukup jelas.

Pasal 16 ayat (1) : Cukup jelas. huruf a sampai dengan c Pasal 16 ayat (I) : Yang dimaksud "membantu Krpaia Dinah Kesehatan Daerah dalam huruf f menyelenggarakan tugas pokok", adalah melaksanakan tugas yang bersifat pelayanan (staf). Pasal 16 ayat (2) : Cukup jelas. sampai dengan (1) Pasal 1 7 sampai : Cukup jelas. dengan 19


3

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 1979

Recommend Documents