GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 12 TAHUN 1980 TENTANG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 12 TAHUN 1980 TENTANG PAJAK RUMAH TANGGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG

: a. Bahwa Pajak Rumah Tangga yang semula disebut personeele Belasting berdasarkan Ordonasi dalam Staats blad Tahun 1908 Nomor 13 bulan Januari 1908 sebagaimana telah diubah dan/atau ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1959, telah dinyatakan sebagai pajak Daerah Tingkat I berdasarkan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang perimbangan keuangan juncto pasal 1 sub a Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957, sehingga sebagai pajak Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur perlu dimantapkan dasar hukumnya dalam suatu Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; b. Bahwa dalam rangka memantapkan dasar hukum pe-mungutan pajak Rumah Tangga serta peningkatan Pen-dapatan Daerah dari sektor Pajak Rumah Tangga sebagai pajak Daerah dimaksud pada huruf a konsideran ini yang telah didasarkan pada Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1961 sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timiy Nomor 8 Tahun 1968 dan diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1973, dipandang perlu menetapkan kembali secara ke-seluruhan semua Peraturan tersebut dalam suatu Peraturan . Daerah dengan memperhatikan pula pedoman dalam Ke-putusan Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Maret 1980 Nomor 973.010—057 tentang pedoman penyelenggaraan dan penatausahaan pajak Rumah Tangga dasar I dan II.

MENGINGAT

: 1. Undang-Undang Nomor Pemerintahan Di Daerah;

5 Tahun

1974 tentang Pokok-pokok

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang pembentuk-an Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan perubahan dalam Undang-Undang 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Propinsi Jawa Timur; Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

1

3. Ordonasi Pajak Rumah Tangga Nomor 13 Staatsblad 1908 berikut perubahan-perubahannya; 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang pe-nyerahan pajak Negara kepada Daerah; 6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Maret 1980 Nomor 973.010.057 tentang pedoman penyelenggara-an dan penatausahaan Pajak Rumah Tangga dasar I dan II. Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PAJAK RUMAH TANGGA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Pemerintah Daerah Tingkat I, ialah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; b. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur; c. Kepala Dinas yang ditunjuk, ialah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; d. Kepala Cabang Dinas yang ditunjuk, ialah Kepala Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; e. Pemerintah Daerah Tingkat II, ialah Pemerintah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Timur; f. Pajak/RRT, ialah Pajak Rumah Tangga dasar I dan II; g. Rumah kediaman, ialah rumah atau bangunan yang berdasarkan bentuk, fungsi serta isinya dipergunakan sebagai tempat kediaman secara terus menerus berikut bangunan turutannya dan pekarangan serta perabotnya; h. Rumah peristirahatari, ialah rumah atau bangunan yang berdasarkan bentuk, fungsi serta isinya dipergunakan atau dapat dipergunakan untuk istirahat pada waktu-waktu tertentu, termasuk bungalow, dan wisma.

Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

2

BAB II DASAR PENGENAAN PAJAK Pasal 2 (1) Kepada pemilik dan/atau penghuni rumah kediaman/rumah peristirahatan di Jawa Timur dikenakan pajak/RRT; (2) Pajak dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipungut menurut : a. dasar I, nilai sewa rumah kediaman/rumah peristirahatan beserta bangunan turutannya; b. dasar II, nilai peristirahatan.

perabot

dari

rumah

kediaman/rumah

BAB III NILAI SEWA RUMAH KEDIAMAN/RUMAH PERISTIRAHATAN Pasal 3 (1) Nilai sewa rumah kediaman/rumah peristirahatan yang disewakan adalah sebesar jumlah uang yang dibayar oleh penyewa untuk penyewaan tersebut, tidak termasuk biaya pemeliharaan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus ditanggung oleh penyewa; (2) Apabila menurut pendapat Kepala Dinas yang ditunjuk jumlah nilai sewa dimaksud pada ayat (l).pasal ini dianggap tidak sesuai dengan nilai sewa yang sebenarnya menifrut ukuran nilai sewa pada umumnya, Kepala Dinas yang ditunjuk menetapkan nilai sewa dengan jalan perkiraan; (3) Nilai sewa rumah kediaman/rumah peristirahatan yang tidak disewakan atau rumah kediamafi/rumah peristirahatan yang disewakan dalam satu jumlah dengan barang lain, selain dari pada bangunan turutan dan pekarangannya, ditetapkan dengan cara perkiraan, setelah dibandingkan dengan rumah atau rumah peristirahatan yang disewakan ditempat tersebut atau tempat lain yang terdekat. Pasal 4 (1) Dalam nilai sewa yang dapat dikenakan pajak tidak dihitung bagian rumah kediaman/rumah peristirahatan atau bangunan turutannya yang semata-mata digunakan untuk : a. melakonkan pekerjaan atau perusahaan; b. sekolah; c. kegiatan untuk amal;


3

d. kegiatan badan yang me'mpunyai manfaat umum; (2) Dalam nilai sewa kena pajak tidak diperhitungkan bagian rumah kediaman/ rumah peristirahatan atau bangunan turutannya yang dikuasai Pemerintah atau yang semata-mata dipergunakan oleh orang yang karena kesehatannya perlu berada ditempat itu.: B A B IV NILAI PERABOT RUMAH KEDIAMAN/RUMAH PERISTIRAHATAN Pasal 5 (1) Pajak menurut dasar kedua dihitung atas nilai dari segala rabot yang ada dirumah rumah kediaman/rumah peristirahatan atau bangunan turutannya dan barang-barang lain kecuali: a. kuda dan binatang lain; b. perkakas dan alat kerja dan alat pembantu lain untuk melakukan suatu jabatan, pekerjaan atau perusahaan atau untuk mempelajari ilmu pengetahuan; c. bahan makanan, pakaian dan barang perhiasan, termasuk arloji; d. buku, peta dan tulisan; e. gambar, lukisan dan pigura yang tidak merupakan perabot atau hiasan rumah; f. kereta dan gerobag; g. kendaraan bermotor. Pasal 6 Dalam menghitung pajak juga tidak dimasukkan : a. Perabot rumah yang ada dibagian rumah kediaman/rumah peristirahatan atau turutannya yang semata-mata digunakan untuk salah satu dari tujuan yang tersebut dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, dengan pengertian bilamana diadakan per-kiraan nilai perabot rumah menurut pasal 7 Peraturan Daerah ini, pengecualian tersebut hanya berlaku untuk perabot rumah yang dapat dikecualikan berdasarkan pertimbangan Tim penaksir dimaksud dalam pasal 18 Peraturan Daerah ini; b. Perabot rumah yang dikuasai Negara/Pemerintah Daerah Tingkat I/Pemerintah Daerah Tingkat II dibagian rumah kediaman yang digunakan untuk Dinas.


4

Pasal 7 (1) Nilai perabot rumah dihitung menurut tarip, kecuali jika dalam pemberitahuan wajib pajak secara tegas dikehendaki penaksiran; (2) Perhitungan tarip perabot rumah dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan dengan menggunakan angka yang menunjukkan perbandingan aritara nilai sewa seluruhnya dan. nilai perabot rumah, disebut angka multiplikator, yaitu : a. untuk perabot sederhana dengan angka multiplikator 3; b. untuk perabot sedang dengan angka multiplikator 4; c. untuk perabot mew ah dengan angka multiplikator 5; (3) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menetapkan penggolongan perabot sederhana, perabot sedang dan perabot mewah dimaksud pada ayat (2) pasal ini; BAB V PENGECUALIAN PENGENAAN PAJAK Pasal 8 (1) Pengenaan pajak atas kedua dasar dikecualikan kepada : a. Wakil Diplomatik, konsuler dan anggota Perwakilan lain dari negara asing yang bukan Warganegara Indonesia dan di Indonesia tidak melakukan pekerjaan atau perusahaan dan dengan syarat timbal balik, jika oleh negara Perwakilan negara asing tersebut tidak dipungut pajak semacam itu untuk anggota Perwakilan Negara Republik Indonesia; b. Wakil Organisasi Intemasional yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bukan Warganegara Indonesia dan di Indonesia tidak melakukan pekerjaan atau perusahaan; (2) Pengenaan pajak dikecualikan kepada mereka yang mendiami rumah atau yang mempunyai hak kebendaan atas rumah peristirahatan yang mempunyai nilai sewa seluruhnya tidak melebihi suatu jumlah yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dengan pengertian dapat dikenakan pajak dasar II; (3) Pengenaan pajak dasar II dikecualikan bagi mereka yang memiliki dan atau menikmati perabot rumah tangga yang nilai jualnya tidak melebihi suatu jumlah yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.


5

BAB VI JUMLAH PAJAK Pasal 9 Jumlah pajak untuk 1 (satu) tahun ditentukan : a. 5 % (lima persen dari nilai sewa rumah kediaman se tahun dan 20 % (dua puluh persen) dari nilai sewa rumah peristirahatan se tahun; b. 2 % (dua persen) dari nilai perabot rumah kediaman dan rumah peristirahatan. BAB VII KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK Pasal 10 (1) Wajib membayar pajak atau wajib pajak : a. untuk rumah kediaman, juga untuk bagian rumah kediaman dan bangunan turutannya yang ditempati oleh pihak lain demikian pula untuk perabot rumah yang ada dibagian itu, adalah kepala keluarga; b. untuk rumah peristirahatan dan turutannya, demikian pula perabot rumah yang ada di dalamnya, adalah yang mempunyai hak kebendaan atas rumah peristirahatan tersebut; (2) Bilamana perlu untuk menentukan wajib pajak, Kepala Dinas yang ditunjuk memutuskan siapa yang dapat dianggap sebagai Kepala Keluarga dan siapa yang dianggap berdiam bersama-sama dalam satu hubungan keluarga; (3) Terhadap rumah kediaman/rumah peristirahatan yang dikenakan pajak diberikan tanda nomor register dengan bentuk dan cara pemasangannya ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. BAB VIII SURAT PEMBERITAHUAN Pasal 11 (1) Wajib pajak harus menyampaikan surat pemberitahuan setiap tahun; (2) Surat pemberitahuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini memuat : a. harga sewa rumah kediaman/rumah peristirahatan beserta bangunan turutannya dan pekarangannya atau nilai sewanya, jika rumah itu di sewa atau di sewa dalam satu jumlah dengan barang lainnya;


6

b. penjelasan mengenai rumah kediaman/rumah peristirahatan atau bangunan turutannya yang dimintakan pengecualian berdasarkan pasal- 4 Peraturan Daerah ini, dan pemberitahuan mengenai nilai sewa dari bagian sisanya; c. nama, alamat, jabatan, pekerjaan atau perusahaan dari wajib pajak; d. segala keterangan lebih lanjut sebagaimana yang diminta dalam surat pemberitahuan dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini; (3) Penghuni losmen atau rumah penginapan atau hotel tidak termasuk wajib pajak dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kecuali pengusaha/pengurus yang bertempat tinggal di dalamnya. Pasal 12 (1) Surat pemberitahuan yang ditandatangani tidak sebagaimana mestinya atau pemberitahuan dengan lisan, dianggap tidak sebagai pemberitahuan yang sah; (2) Tandatangan dalam Surat pemberitahuan dapat diganti dengan cap 3 (tiga) jari kanan, bila yang bersangkutan tidak dapat menulis, yang dibuat dihadapan 2 (dua) orang saksi, yang menguatkan dengan tandatangannya tentang ke-terangan dalam surat pemberitahuan dimaksud; (3) Pemberitahuan dapat dilakukan oleh orang yang dikuasakan dengan menunjukan surat bukti pemberian kuasa dimaksud. Pasal 13 Dalam hal seseorang menggunakan lebih dari satu rumah kediaman atau mempunyai hak kebendaan atau rumah perrstirahatan hams melakukan pemberitahuan untuk tiap rumah kediaman/rumah peristirahatan secara terpisah. Pasal 14 (1) Setiap tahun dalam bulan Januari, kepada wajib pajak diberikan panggilan untuk mengirimkan surat pemberitahuan, menurut bentuk yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk diisi sebagaimana mestinya; (2) Cara-cara penyampaian dan pengembalian surat pemberitahuan yang telah diisi dan ditanda tangani, diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I; (3) Jangka waktu pengembalian surat pemberitahuan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal disampaikan; Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

7

(4) Tentang batas akhir penyampaian surat pemberitahuan setiap tahun diadakan pengumuman oleh Kepala Dinas yang ditunjuk menurut cara yang telah ditentukan. Pasal 15 Bila tidak menerima surat pemberitahuan, wajib pajak berkewajiban menyampaikan pemberitahuan dalam waktu satu bulan sesudah pengumuman dimaksud pada pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah ini. Pasal 16 (1) Wajib pajak baru dalam sesuatu tahun pajak hams menyampaikan pemberitahuan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak hari timbul kewajiban membayar pajak; (2) Ketentuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini beriaku juga bagi wajib pajak yang pindah rumah kediaman lain dalam sesuatu tahun pajak. Pasal 17 Untuk tiap pemberitahuan yang diserahkan kembaii diberikan tanda penerimaan. BAB IX PENAKSIRAN DAN TIM PENAKSIR Pasal 18 (1) Wajib pajak yang berkeberatan terhadap penetapan nilai sewa rumah kediaman dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), maupun terhadap penetapan nilai perabot dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat meminta supaya nilai sewa rumah atau nilai perabot yang sebenarhya atas biaya sendiri ditaksir oleh Tim Penaksir dimaksud pada ayat (2) pasal ini; (2) Anggota Tim Penaksir dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebanyak 3 (tiga) orang termasuk ketua, diangkat oleh dan mengucapkan sum pah atau janji menurat cara agamanya masing-masing dihadapan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 19 (1) Penaksiran Tim penaksir yang diputuskan adalah penaksiran dari 2 (dua) orang anggota yang sependapat atau sama, atau penaksiran yang tidak paling tinggi dan tidak paling rendah jika penaksiran tiga orang berbeda/tidak sama; (2) Jika penaksiran itu melebihi jumlah yang diberitahukan sampai lebih dari sepersepuluh bagian, ketetapan pajak menurut dasar I ditambah dengan satu kali jumlah pajak yang terhitung lebih, dari perbedaan antara nilai sewa yang dikirakan dan jumlah harga sewa atau nilai sewa yang diberitahukan; Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

8

(3) Biaya penaksiran dibebankan kepada wajib pajak menurut taripyang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. BAB X KETETAPAN PAJAK, KEBERATAN DAN PERMOHONAN BANDING Pasal 20 (1) Kohir pajak ditetapkan oleh Kepala Cabang Dinas yang ditunjuk sesuai dengan pemberitahuan, kecuali dalam hal dilakukan menurut ketentuan pasal 11 Peraturan Daerah ini; (2) Terhadap ketetapan pajak dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diajukan keberatan oleh wajib pajak; (3) Keberatan dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus diajukan dengan surat kepada Kepala Dinas yang ditunjuk dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah tanggal diberikannya ketetapan pajak; (4) Tanggal cap pos kantor pengirim dianggap sebagai tanggal pemasukkan surat keberatan, jika surat dimaksud pada ayat (3) pasal ini dikirim lewat pos; (5) Untuk surat dimaksud pada ayat (3) pasal ini diberikan suatu tan da penerimaan yang menyebutkan tanggal penerimaannya; (6) Jangka waktu dimaksud pada ayat (3) pasal ini tidak mengikat jika dapat diajukan adanya keadaan-keadaan istimewa; (7) Kepala Dinas yang ditunjuk memberikan keputusan atas keberatan dimaksud pada ayat (2) pasal ini dan mengirimkan kutipan Keputusan itu kepada yang bersangkutan; (8) Jika keberatan dapat diterima dalatn keputusan dimaksud pada ayat (7) pasal ini dinyatakan jumlah ketetapan pajak yang semestinya, dengan mernperhattkan pula segala kesalahan yang ternyata ada dalam ketetapan pajak yang terdahulu. Pasal 21 (1) Terhadap Keputusan Kepala Dinas yang ditunjuk dimaksud dalam pasal 20 atau pasal 24 Peraturan Daerah ini, dapat diajukan permintaan banding kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I; (2) Surat permintaan banding sebagai yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini diajukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan Kepala Dinas yang ditunjuk dimaksud dalam pasal 20 atau pasal 24 Peraturan Daerah ini dikirim kepada yang bersangkutan. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

9

Pasal 22 Ketetapan pajak ditambah oleh Kepala Dinas yang ditunjuk bilamana kemudian ternyata telah dilakukan suatu pemberitahuan yang tidak betul yang merugikan Pemerintah Daerah Tingkat I. Pasal 23 (1) Dalam hal pemberitahuan yang dikirim secara tegas meminta penaksiran nilai perabot rumah, ketetapan pajak untuk sementara dapat ditetapkan sesuai dengan tarip, dengan tidak mengurangi kemungkinan diadakannya perhitungan kembali atau pengembalian dari apa yang telah dibayar lebih; (2) Penaksiran itu harus diselenggarakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberitahuan, setidak-tidaknya dalam tahun pajak yang bersangkutan. Pasal 24 Jika tidak dilakukan pemberitahuan seperti dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Kepala Dinas yang ditunjuk mengadakan ketetapan pajak menurut taksirannya mengenai nilai sewa yang dikenakan pajak dan tanpa mengurangi kemungkinan penerapan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 Peraturan Daerah ini. Pasal 25 (1) Jika surat pemberitahuan tidak dibuat menurut ketentuan dalam Bab VIII Peraturan Daerah ini, wajib pajak mendapat tegoran tertulis dengan cara dan waktu yang telah ditentukan; (2) Jika setelah mendapat tegoran dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib pajak yang bersangkutan tetap tidak melakukan penyesuaian surat pemberitahuan yang dibuatnya, dikenakan tambahan pengenaan pajaknya sebesar 100 % (seratus persen). Pasal 26 (1) Kekeliruan mengenai fakta, kesalahan, tulisan dan penghitungan yang terjadi pada waktu menetapkan kohir oleh Kepala Cabang Dinas dapat dibetulkan oleh Kepala Dinas yang ditunjuk; (2) Dalam hal surat ketetapan pajaknya telah diberikan pembetulan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak boleh merugikan wajib pajak; (3) Jika terjadi kelalaian yang tidak disengaja dari pihak wajib pajak yang menyebabkan pelaksanaan penetapan secara wajar akan menimbulkan ketidak adilan yang menyolok, Kepala Dinas yang ditunjuk dapat mengadakan pengurangan atau membatalkan ketetapan pajak yang telah dikeluarkan.


10

Pasal 27 Kepala Djnas yang ditunjuk berwenang atas alas an kelalaian yang dapat dimaafkan untuk membayar kembali atau memberi pembebasan sebagian atau seluruhnya terhadap tambahan-tambahan dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan pasal 25 Peraturan Daerah ini. B A B XI SURAT KETETAPAN PAJAK DAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 28 (1) Sesudah pajak ditetapkan kemudian dikeluarkan surat Keputusan pajak yang menyebutkan besarnya jumlah yang harus dibayar; (2) Bentuk dan cara memberikan Surat Ketetapan pajak serta bentuk kohir ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Pasal 29 (1) Pajak yang terhutang harus dibayar lunas selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan; (2) Pajak yang terhutang dapat diangsur berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas permohonan wajib pajak, yang dapat diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari pembayaran, dengan ketentuan ke-sempatan untuk mengangsur hanya dapat diberikan selambat-lambatnya sampai dengan akhir tahun pajak yang bersangkutan; (3) Dalam hal diberikan pengurangan pada suatu ketetapan pajak, selain yang tersebut dalam pasal 34 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, kepada wajib pajak diberikan pengembalian kelebihan pembayaran, jika jumlah yang dibayar melebihi jumlah ketetapan pajak yang terhutang setelah diberikan p'engurangan; (4) Dalam hal dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, ketetapan pajak seluruhnya dapat ditagih sekaligus. Pasal 30 (1) Jika tidak dilakukan pembayaran selambat-lambatnya pada hari pembayaran dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah ini, wajib pajak dikenakan denda 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah yang terhutang; (2) Kwajiban membayar tidak tertunda karena dimasukkannya surat keberatan terhadap ketetapan pajak dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah ini. Pasal 31 Biaya penaksiran dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) harus dibayar bersama dengan pembayaran pajak dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah ini. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

11

BAB XII TUNTUTAN PAJAK Pasal 12 (1) Pajak, denda karena tidak membayar pada waktunya dan biaya penaksiran dapat ditagih atas semua barang bergerak dan tak bergerak kepunyaan wajib pajak, begitu pula atas semua barang bergerak yang berada di rumah kediaman wajib pajak atau bangunan turutannya; (2) Piutang pajak dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai kedudukan/hak mendahului dari pada piutang-piutang lain, kecuali piutang dengan hak utama/ hak istimewa yang disebut dalam pasal 1139 Nomor 1 dan 4 pasal 1149 Nomor 1 serta hak gadai termasuk ikat panen, hipotik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diadakan sebelum awal masa pajak yang terhutang; (3) Hak mendahului dimaksud pada ayat (2) pasal ini hilang pada akhir tahun berikutnya dari tahun pajak yang terhutang. BAB MASA

XIII PAJAK

Pasal 33 (1) Pajak ditetapkan untuk satu tahun penuh, kecuali untuk wajib pajak yang baru dimaksud dalam pasal 16 Peraturan Daerah ini; (2) Pajak dimaksud pada ayat (1) pasal ini dihitung untuk bulan-bulan sisa dari tahun pajak yang bersangkutan dan berlaku juga terhadap tambahan ketetapan pajak dalam hal dimaksud dalam pasal 25 Peraturan Daerah ini; (3) Bagian sesuatu bulan yang melebihi 5 (lima) hari dihitung sebagai satu bulan penuh, kecuali bilamana untuk bulan itu telah terhutang pajak berhubung dengan keadaan istimewa yang ditentukan dalam pasal 34 ayat (5) Peraturan Daerah ini. BAB XIV PEMBEBASAN Pasal 34 (1) Kepala Dinas yang ditunjuk memberi pembebasan atas ketetapan pajak jika : a. rumah tangga wajib pajak bubar atau pindah keluar wilayah hukum Daerah Tingkat I; b. Wajib pajak meninggal dunia; (2) Pembebasan untuk tiap bulan yang belum ditetapkan dari suatu tahun pajak berjumlah seperduabelas bagian dari ketetapan pajak yang dihitung untuk satu tahun penuh; (3) Pembubaran atau pemindahan suatu rumah tangga dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini yang terjadi sebelum tanggal 6 sesuatu bulan dianggap sebagai terjadi dalam bulan sebelumnya;


12

(4) Pembebasan dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diminta secara tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala Dinas yang ditunjuk dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah akhir tahun pajak atau jika surat ketetapan pajak diberikan sesudah akhir tahun pajak, dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah hari pemberiannya; (5) Waktu-waktu dimaksud pada ayat (4) pasal ini tidak mengikat jika tidak di-mintakan pembebasan pada waktunya disebabkan keadaan istimewa; (6) Kepala Dinas yang ditunjuk dapat memberikan pembebasan atas ketetapan pajak terhadap wajib pajak yang telah meninggalkan Indonesia dalam tahun pajak yang bersangkutan walaupun hal ini tidak diminta. BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 35 (1) Diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1.000,00 (seribu rupiah), apabila; a. pemberitahuan harga sewa yang lebih rendah dari pada jumlah yang sesungguhnya atau sama sekali tidak diberitahukan dalam waktu yang ditentukan; b. tindakan yang bertujuan menghindarkan barang dari penaksiran perabot menolak masuknya Tim Penaksir yang bertugas melakukan penaksiran nilai sewa waktu antara pukul 07.00 sampai dengan pukul 14.00 atau pukul 16.00 sampai dengan pukul 18.00; c. tidak memasang, menghilangkan dan merusak tanda nomor register dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah ini; (2) Jika perlu alat kekuasaan Negara bertugas membantu agar Tim Penaksir dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat masuk kerumahrumah yang telah ditentukan; (3) Jika wajib pajak menolak masuknya Tim Penaksir yang bertugas melakukan penaksiran perabot rumah selama waktu tersebut diatas sehingga penaksiran tidak dapat dilakukan menyebabkan tarip dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan, termasuk biaya penaksiran yang harus dibayar, karena penaksiran dianggap telah benar-benar dilakukan. BAB XVI PENYIDIKAN PELANGGARAN Pasal 36 Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada pegawai-pegawai Dinas yang ditunjuk yang khusus diberi tugas untuk itu.


13

BAB XVII BAGIAN PENERIMAAN DAERAH TINGKAT II Pasal 37 (1) Kepala Pemerintah Daerah Tingkat II diberikan bagian penerimaan atas pajak/ RRT sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah penerimaan Kas sektor pajak ini, dalam wilayah Daerah Tingkat II yang bersangkutan untuk suatu tahun takwim; (2) Pemerintah Daerah Tingkat II, membantu intensifikasi pelaksanaan pungutan pajak/RRT. BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 38 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Pasal 39 (1) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan; (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1961 dengan semua perubahan dan tambahannya, terakhir Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1973.

DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Ketua,

Ditetapkan : di Surabaya Surabaya : 23 Desember 1980 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

ttd. ttd. ELEGOH SOEMARTO

WAHONO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1981 Seri A Tanggal 3 Januari 1981 Nomor I/A. A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Sekretaris Wilayah/Daerah ttd. Drs. SOEMARJONO HADIKOESOEMO Nip. 01002703


14

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 12 TAHUN 1980 TENTANG PAJAK RUMAH TANGGA I. PENJELASAN UMUM Bahwa pajak Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini telah dinyatakan sebagai pajak Daerah Tingkat I berdasarkan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor tentang penyerahan pajak Negara kepada Daerah dan telah ditetapkan dan dipungut sebagai pajak Daerah Tingkat I Jawa Timur berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1961 sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 1968 tanggal 23 Juli 1968 dan diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1973 tanggal 30 Juni 1973. Pajak Rumah Tangga semula berdasarkan Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908 sebagaimana diubah/atau ditambah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1959 dan telah dinyatakan sebagai pajak Daerah beradsarkan Undang-Undang Perimbangan Keuangan 1957 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957, yang sejak saat mulai berlakunya Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1961 ditetapkan dan dipungut sebagai pajak Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Bahwa dalam rangka usaha memantapkan pelaksanaan pemungutan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan penerimaan pendapatan Daerah dari sektor Pajak Rumah Tangga, maka dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1961 beserta perubahannya dan menetapkan kembali dengan Peraturan Daerah yang di dalamnya memuat semua ketentuan dari Peraturan terdahulu setelah disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan pemungutannya serta disesuaikan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Maret 1980 Nomor 973.010.057 tentang pedoman penyelenggaraan dan penata usahaanPajak Rumah Tangga dasar I dan II. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka dipandang perlu menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1961 dan perubahannya yaitu Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 tahun 1968 dan Nomor 11 Tahun 1973.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1

: Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1)

: Cukup jelas.

ayat (2) huruf a

: Yang dimaksud dengan rumah kediaman adalah bangunan rumah atau bagiannya yang dipergunakan untuk tempat tinggal beserta bangunan turutannya dan pekarangannya.


1

Yang dimaksud dengan rumah peristirahatan adalah bangunan rumah atau bagiannya beserta bangunan turutannya dan pekarangannya yang tidak dipergunakan untuk tempat tinggal yang memberi kemungkinan kesempatan kepada yang mempunyai hak kebendaan atas bangunan rumah tersebut kesempatan untuk istirahat disamping rumah kediamannya. Pengertian rumah peristirahatan dalam Peraturan Daerah Pajak Rumah Tangga ini adalah termasuk apa yang disebut Villa, Wisma/guest house, pesanggrahan, rumah peristirahatan dan sebagainya baik milik perseorangan maupun perusahaan kecuali rumah peristirahatan dan sejenisnya yang merupakan perusahaan (perusahaan rumah peristirahatan). Pengertian nilai sewa rumah kediaman dan rumah peristirahatan termasuk pula nilai bangunan turutan dan pekarangannya yang mempengaruhi tingkat nilai sewa rumah dimaksud. ayat (2) huruf b

: Yang dimaksud perabot rumah ialah segala apa yang ada di rumah kediaman dan rumah peristirahatan dan bangunan turutannya dan yang disebut dalam pasal 514 Kitab Undang-Undang Hukum Sipil digolongkan "inpoedel" kecuali : ̶ kuda dan binatang lain; ̶ perkakas dan alat kerja dan alat pembantu lain untuk melakukan suatu jabatan pekerjaan atau perusahaan atau untuk mempelajari ilmu pengetahuan; ̶ bahan makanan, pakaian dan barang perhiasan, termasuk arloji; ̶ buku peta dan tulisan; ̶ gambar, lukisan dan pigura yang tidak merupakan perabot atau hiasan rumah; ̶ kereta dan gerobak; ̶ kendaraan bermotor.

Pasal 3

: Bahwa nilai sewa rumah kediaman/rumah pcristirahatan adalah sama dengan harga sewa yang dibayar oleh penyewa yaitu suatu jumlah penggantian dalam bentuk apapun yang dibayarkan atas penggunaan rumah kediaman/rumah peristirahatan, kecuali untuk rumah kediaman yang tidak dapat disewakan secara bebas (rumah instansi, rumah dinas dan sebagainya) nilai sewanya ditentukan 3 (tiga) kali harga sewanya atau jumlah yang seharusnya dibayar men unit peraturanperaturan pembatasan sewa yang beriaku

Pasal 4 dengan 6

sampai : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (1)

: Penaksiran atas nilai perabot hanya dilaksanakan apabila secara tegas dinyatakan dalam Surat pemberitahuan bah-wa Wajib pajak menghendaki agar perabotnya ditentukan dengan penaksiran;


2

ayat (2)

: Perhitungan nilai perabot dengan angka multiplikator dapat diberikan contoh sebagai berikut : -Nilai perabot untuk rumah kediaman dengan perabot mewah (angka multiplikator 5),yang nilai sewa rumah kediamannya Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) satu bulan maka nilai perabotnya ialah : 5 X 12 X Rp 5.000,00, = Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

ayat (3)

: Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menentukan batas nilai perabot sederhana, sedang dan mewah dengan memperhatikan harga perabot, macam perabot dan. Penggunaannya.

Pasal 8 ayat (1)

: Cukup jelas;

ayat (2)

: Dengan adanya batas nilai sewa kena pajak ini dimaksud-kan agar tidak semua rumah kediaman dikenakan Pajak Rumah Tangga sehingga hanya Kepala Keluarga yang mendiami rumah kediaman diatas batas nilai sewa tersebut saja yang dikenakan pajak. Dalam hal ini. perlu adanya penetapan batas nilai sewa yang tepat dan sesuai dengan keadaan terakhir dari rumah kediaman sesuai dengan kondisinya yang seharus-nya dikenakan Pajak Rumah Tangga terhadap rumah kediaman/peristirahatan yang nilai sewanya dibawah batas nilai sewa kena pajak, dimungkinkan dikenakan Pajak Rumah Tangga afcas nilai perabotnya apabila perabotnya tergolong perabot mewah sebagaimana di-tentukan ole.h Gubemur Kepala Daerah Tingkat I;

ayat (3)

: Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menetapkan batas pajak untuk nilai perabotnya.

Pasal 9

: Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (1) : Yang dianggap sebagai Kepala Keluarga ialah seorang suami/ayah huruf a dari suatu keluarga atau orang yang secara nyata menjadi Kepala dari suatu rumah tangga; ayat (1) huruf b

: Yang mempunyai hak kebendaan dimaksud ayat ini termasuk mereka yang berdomisili di luar Wilayah Jawa Timur yang mempunyai hak kebendaan atas rumah peristirahatan yang menjadi obyek. Rumah Tangga ber-dasarkan Peraturan Daerah ini;

ayat (2)

: Dalam hal keluarga dimaksud ayat (1) huruf a diatas sulit ditentukan, maka Kepala Dinas yang ditunjuk dapat memutuskan siapa yang dianggap sebagai Kepala Keluarga;

ayat (3)

: Cukup jelas.

Pasal 11 ayat (1)

: Bahwa melakukan pemberitahuan adalah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi setiap tahun oleh wajib pajak dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyerahkan kembali kepada Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I;


3

ayat (2)

: Cukup jelas.

Pasal 12 ayat (1)

: Bahwa pemberitahuan tidak dimungkinkan dilakukan dengan lisan mengingat Surat Pemberitahuan yang telah diisi, ditanda tangani dan dimasukkan sebagaimana mesti-nya adalah merupakan dasar penetapan pajak;

ayat (2)

: Cukup jelas;

ayat (3)

: Bahwa pengumuman batas akhir pemberitahuan setiap tahun perlu dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I agar wajib pajak yang sampai batas waktu akhir tersebut belum menerima Surat Pemberitahuan dapat segera minta Surat Pemberitahuan yang diperlukan kepada Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I untuk kemudian diisi dan ditanda tangani serta dikembalikan sebagaimana mestinya.

Pasal 13 dengan 15

sampai : Cukup jelas.

Pasal 16 ayat (1)

: Kewajiban membayar pajak timbul sejak seseorang ber-tempat tinggal dalam suatu rumah kediaman atau sejak seseorang menjadi pemilik rumah peristirahatan.

ayat (2)

: Cukup jelas.

Pasal 17

: Cukup jelas.

Pasal 18 ayat (1)

: Penaksiran nilai sewa rumah kediaman/peristirahatan oleh tiga orang ahli dimaksud agar diperoleh penentuan besarnya nilai sewa rumah kediaman/rumah peristirahatan secara tepat dan obyektif.

ayat (2)

: Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I;

Pasal 19 ayat (1)

: Cukup jelas.

ayat (2)

: Cukup jelas.

ayat (3)

: Bahwa penetapan pajak menurut Dasar I akan terhitung lebih oleh karena adanya perbedaan nilai sewa berdasar-kan penaksiran dengan nilai sewa yang diberitahukan apabila perbedaan dimaksud lebih dari 1/10 bagian dari nilai sewa yang diberitahukan;

Pasal 20 ayat (1) : Cukup jelas. dan (2) ayat (2) : Cukup jelas. ayat (3)

: Batas waktu pengajuan keberatan dalam waktu 90 hari terhitung sejak tanggal penetapan adalah sesuai dengan jangka waktu pelunasan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat (4), sehingga pengajuan keberatan hanya dapat dilaksanakan sebelum habisnya waktu pernbayaran;


4

ayat (4) dan (5)

: Cukup jelas.

ayat (6)

: Dalam hal ini wajib pajak harus dapat menunjukkan adanya keadaankeadaan yang istimewa yang menyebabkan wajib pajak tidak dapat memenuhi jangka waktu dimaksud ayat (3);

ayat (7) dan (8)

: Cukup jelas.

Pasal 21

: Cukup jelas.

Pasal 22

: Tambahan ketetapan pajak hanya dapat dilakukan apabila kemudian diketahui bahwa wajib pajak telah melakukan suatu pemberitahuan yang tidak betul yang merugikan Pemerintah Daerah Tingkat I.

Pasal 23 ayat (1)

: Ketentuan ini diperlukan agar tidak terjadi penundaan penetapan pajak dan pembayaran oleh karena pelaksana-an penaksiran dimaksud dapat diselenggarakan dalam jangka waktu 90 hari sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini.

ayat (2)

: Penyelenggaraan penaksiran pada prinsipnya harus sudah dilaksanakan dalam waktu 90 hari, sesudah pemberitahuan; namun apabila pemberitahuan dilakukan kurang dari 90 hari dari berakhimya tahun pajak, maka penyelenggaraan penaksiran harus sudah dilaksanakan dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 24

: Cukup jelas.

Pasal 25

: Tambahan penetapan sebesar 100 % bagi mereka yang walaupun telah diberi surat teguran tidak memasukkan Surat Pemberitahuan sebagaimana mestinya.

Pasal 26 ayat (1)

: Pembetulan atas Surat Ketetapan pajak yang telah di-berikan kepada wajib pajak tidak boleh merugikan wajib pajak yang bersangkutan, oleh karena kekhilapan mengenai fakta kesalahan tulis dan hitung yang terjadi pada waktu menetapkan pajak bukan ditimbulkan/disebabkan oleh wajib pajak;

ayat (2)

: Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak ini hanya dapat dilakukan apabila terjadinya kesesatan atau ke-lalaian dimaksud benar-benar tidak disengaja oleh wajib pajak.

Pasal 26 ayat (3) : Cukup jelas. sampai dengan pasal 28 Pasal 29 ayat (1)

: Ketentuan batas waktu pembayaran ditentukan 90 hari dengan maksud agar pajak untuk suatu tahun fiskal sudah dibayar lunas pada tahun yang bersangkutan atau setidak-tidaknya sudah dibayar lunas pada tahun anggaran yang sedang berjalan, dengan tidak mengurangi kemungkinan dilakukannya pembayaran secara angsuran sebagaimana ditentukan dalam ayat (2) pasal ini.


5

ayat (2)

: Kesempatan pembayaran secara angsuran dapat diberi-kan apabila ada permohonan dari wajib pajak dan ke-sempatan untuk mengangsur hanya dapat dilakukan sampai dengan akhir tahun fiskal;

ayat (3) dan (4)

: Cukup jelas.

Pasal 30 ayat (1)

: Denda atas keterlambatan pembayaran ditentukan 25% berdasarkan perhitungan bahwa wajib pajak dianggap mempunyai hutang selama 12 bulan dengan dikenakan bunga sebesar 2% setiap bulan, sehingga seluruhnya berjumlah 24% (dibulatkan menjadi 25%);

ayat (2)

: Cukup jelas.

Pasal 31

: Biaya penaksiran dibayar seketika kepada petugas setelah selesainya penaksiran dan tidak diserahkan kepada Kas Daerah.

Pasal 32 ayat (1)

: Penagihan atas semua bar an g bergerak dan tak gerak dimaksud ayat ini dilakukan oleh Juru Sita yang di-angkat oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan berdasarkan ketentuan penyitaan yang berlaku;

ayat (2) dan (3)

: Oukup jelas.

Pasal 33 ayat (1)

: Yang dimaksud dengan satu tahun penuh adalah 12 bulan berdasarkan tahun takwin (Januari sampai dengan Desember tahun yang bersangkutan); bagi mereka yang baru menanggung pajak sesudah tanggal 26 Januari, pajak ditetapkan untuk 11 bulan oleh karena bagian suatu bulan terdiri dari 5 hari atau kurang dianggap merupakan bagian dari bulan berikutnya;

ayat (2)

: Cukup jelas.

ayat ,(3)

: Bagian suatu bulan yang melebihi 5 hart dihitung sebagai satu bulan penuh sesuai dengan ayat (1) pasal ini.

Pasal 34 ayat (1)

: Cukup jelas;

ayat (2)

: Pembebasan yang diberikan adalah untuk pajak dari bagian bulanbulan yang tersisa dari tahun fiskal yang bersangkutan dihitung sejak bulan setelah terjadinya apa yang dimaksud huruf a dan b ayat (1) pasal ini;

ayat (3) dan (4)

: Cukup jelas.

ayat (5)

: Keadaan istimewa dimaksud dalam ayat ini adalah keadaan yang tidak dikehendaki wajib pajak dan yang berada diluar kemampuan wajib pajak untuk dapat mengatasinya, sehingga wajib pajak tidak dapat menepati waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini; : Cukup jelas.

ayat (6) Pasal 35 ayat (1)

: Ketentuan mengenai ancaman hukuman dan denda di-sesuaikan dengan ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;


6

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

: Bahwa penaksiran tidak dapat dilakukan disebabkan ditolak oleh wajib pajak, maka biaya penaksiran tetap harus dibayar, seolah-olah penaksiran telah benar-benar dilakukan.

Pasal 36

: Cukup jelas.

Pasal 37 ayat (1)

: Pemberian bagian untuk Daerah Tingkat II didasarkan kepada realisa§i penerimaan sektor Pajak Rumah Tangga dari Wilayah Daerah Tingkat II yang bersangkutan, dengan contoh sebagai berikut : — Penerimaan kas Pajak Rumah Tangga tahun takwin 1980 dari suatu Wilayah Daerah Tingkat II sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); — Bagian Daerah Tingkat II dimaksud Tahun 1980 sebesar 10% X Rp 10.000.000,00 - Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

ayat (2)

: Bantuan Pemerintah DaerahTingkat II terutama di-perlukan dalam rangka meningkatkan kegiatan operasio-nal pungutan pajak Rumah Tangga dengan memperhatikan petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 38 dan 39

: Cukup jelas.


7

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 12 TAHUN 1980 TENTANG

Recommend Documents