GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 33 TAHUN 1994 TENTANG PENGGUNAAN JASA LABORATORIUM JALAN YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG
:
a. bahwa dalam rangka menjamin mutu konstruksi bangunan prasarana perhubungan darat yang berupa jalan, perlu diadakan lebih dahulu pengujian terhadap kadar bahan-bahan pembuatan jalan ; b. bahwa guna melaksanakan pengujian dimaksud pada huruf a konsideran Menimbang ini Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur mengadakan Laboratorium Jalan ; c. bahwa guna lebih meningkatkan manfaat dan daya guna Laboratorium jalan dimaksud dan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat pemakai jasa laboratorium, perlu mengatur penggunaan Jasa Laboratorium Jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam Peraturan Daerah.
MENGINGAT
:
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur ; 2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah juncto Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-undang darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 mengenai Undang-undang ; 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ; 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
1
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; 8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 546/Kpts/1986 tentang Pedoman Tata Cara Penggunaan Unit Laboratorium di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. MEMUTUSKAN MENETAPKAN
: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PENGGUNAAN JASA LABORATORIUM JALAN YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; b. Gubernur Kepala Daerah, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ; c. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; d. Laboratorium Jalan, adalah Laboratorium yang dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur yang digunakan untuk pengujian mutu bahan jalan ; e. Jasa Laboratorium, adalah hasil pengujian Laboratorium Jalan ; f. Pemohon, adalah orang atau Badan Hukum yang memanfaatkan jasa laboratorium jalan ; g. Laboran, adalah petugas yang melaksanakan kegiatan pengujian mutu bahan jalan. BAB II KETENTUAN PENGGUNAAN JASA LABORATORIUM JALAN Pasal 2 Untuk meningkatkan dan menjaga mutu konstruksi bangunan prasarana perhubungan darat yang berupa jalan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur mengadakan Laboratorium Jalan yang mempunyai rungsi untuk menguji mutu bahan yang akan digunakan sebagai bahan pembuatan jalan. Pasal 3 Disamping digunakan untuk kepentingan Dinas oleh Pemerintah Propinsi Daaerah Tingkat I Jawa Timur, setiap Perusahaan dan atau
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
2
kontraktor yang bergerak dalam bidang konstruksi jalan dapat memanfaatkan jasa laboratorium dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini. Pasal 4 Jasa Laboratonum yang dapat diberikan adalah pengujian terhadap bahan-bahan yang akan digunakan dalam pembuatan jalan yang terdiri dari : a. Pekerjaan lapangan ; b. Aspal keras ; c. Aspal beton ; d. Test benda uji beton ; e. Agregat; f. Tanah jalan. BAB III KETENTUAN RETRIBUSI Pasal 5 (1) Setiap perusahaan dan atau kontraktor yang ingin memanfaatkan Jasa Laboratorium dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ; (2) Persetujuan penggunaan Jasa Laboratorium Jalan diberikan oleh Gubemur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 6 Tata cara penggunaan Jasa Laboratorium akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah. BAB III KETENTUAN RETRIBUSI Pasal 7 (1) Setiap penggunaan Jasa Laboratorium dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi; (2) Besarnya retribusi penggunaan Jasa Laboratorium tersebut pada ayat (1) pasal ini, adalah sebagai berikut: 1. Untuk Pekerjaan Lapangan : a. penyodiran ringan sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap titik; b. DPC, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap titik; c. benkleman beam, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap titik; d. test pit (CBR) lapangan, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap titik; e. kepadatan lapangan (Sound Cane), sebesar Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) setiap titik;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
3
2.
3.
4.
5.
f. pemboran mesin tanah, sebesar Rp. 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) setiap meter; g. pemboran mesin batu, sebesar Rp. 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) setiap meter; Untuk Pengujian Aspal Keras : a. penetrasi, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap uji; b. titik lembek, sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap uji; c. daktilitas, sebesar Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) setiap uji; d. titik nyala, sebesar Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) setiap uji; e. berat jenis, sebesar Rp. 4.650,00 (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) setiap uji; f. pelekatan aspal terhadap agregat, sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) setiap uji; g. kehilangan berat, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap uji; h. penetrasi setelah kehilangan berat, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap uji; i. viskositas, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap uji; j. kelarutan, sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) setiap uji; Untuk Pengujian Aspal Beton : a. ekstrasi, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap uji; b. core drill, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap uji; c. berat/isi, sebesar Rp. 5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) setiap uji; Untuk Pengujian Test Benda Uji Beton : a. kuat tekan kubus, sebesar Rp. 3.200,00 (tiga ribu dua ratus rupiah) setiap uji; b. kuat tekan cylinder, sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) setiap uji; c. kuat tekan dengan hammer test, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap titik; Untuk Pengujian Agregat : a. abrasi test, sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) setiap uji; b. gradasi, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap uji; c. berat jenis : ●
dan penyerapan agregat kasar, sebesar Rp. 9.200,00 (sembilan ribu dua ratus rupiah) setiap uji;
●
dan penyerahan agregat halus, sebesar Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) setiap uji;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
4
d. berat isi, sebesar Rp. 4.400,00 (empat ribu empat ratus rupiah) setiap uji; e. kadar lumpur, sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap uji; f. sound ness test : ●
agregat kasar, sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap uji;
agregat halus, sebesar Rp. 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) setiap uji; g. mix design (agregat A, B dan C), sebesar Rp. 92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah) setiap uji; h. sand equivalent, sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap uji; i. impact test, sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap uji ; 6. Untuk Pengujian Tanah Bahan Jalan : a. kadar air, sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) setiap uji; b. berat jenis, sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap uji ; b. atterberg LL/PL/PI, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap uji; c. analisa saringan, sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap uji; d. pemadatan standard, sebesar Rp. 26.000,00 (duaa puluh enam ribu rupiah) setiap uji; e. pemadatan modified, sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap uji; f. CBR standrad, sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap uji ; g. CBR modified, sebesar Rp. 37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) setiap uji. Pasal 8 ●
Dalam hal-hal tertentu Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan keringanan ataupun pembebasan terhadap pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini. Pasal 9 Pembayaran retribusi Jasa Laboratorium Jalan dilakukan melalui Bendaharawan Khusus Penerima yang ditunjuk dan selanjutnya disetor ke Kas Daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 10 Pembinaan, pengawasan dan pengembangan Laboratonum Jalan dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
5
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah. Pasal 12 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Ditetapkan di : Surabaya Pada tangal : 29 Desember 1995 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Ketua,
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
ttd ttd TRIMARJONO, SH
M. BASOFI SOEDIRMAN
Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Agustus 1995 Nomor 620.35-440 Tahun 1995 MENTERI DALAM NEGERI ttd MOH. YOGIE. S.M.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 September 1995 Nomor 5 Tahun 1995 Seri B.
A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Sekretaris Wilayah/Daerah ttd. Drs.MOH.SAFII AS'ARI Penbina Utama Madya NIP 010 052 819
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
6
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 33 TAHUN 1995 TENTANG PENGGUNAAN JASA LABORATORIUM JALAN YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
I. PENJELASAN UMUM. Bahwa dengan semakin pesatnya pembangunan prasarana perhubungan darat berupa jalan di Propinsi Jawa Timur yang membutuhkan biaya tidak sedikit perlu diimbangi dengan kualitas mutu konstruksi bangunan jalan dan jembatan secara optimal. Dalam rangka menjamin mutu konstruksi bangunan jalan, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan Jasa Laboratorium Jalan, dipandang perlu mengatur pemanfaatan Jasa Laboratorium Jalan milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur yang juga merupakan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah yangdapat digali untuk menunjang dana pembangunan bagi Propinsi Jawa Timur. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I
: Cukup Jelas
Pasal 2
: Cukup Jelas
Pasal 3
: Cukup Jelas
Pasal 4 huruf a
: Pekerjaan lapangan adalah pekerjaan penelitian di lapangan untuk memperoleh data yang akan dipakai sebagai dasar perhitungan pekerjaan konstruksi yang akan direncakan, dan juga digunakan untuk pengendalian mutu serta pemeriksaan hasil akhir dari suatu pekerjaan konstruksi.
Huruf b
: Aspal keras adalah salah satu bahan penting bagi pembuatan konstruksi jalan sehingga perlu diuji sesuai standrad spesifikasi yang diizinkan.
Huruf c
: Aspal beton adalah bahan campuran aspal keras dan batuan yang diformulasikan sesuai kebutuhan pekerjaan konstruksi jalan yang direncanakan
Huruf d
: Test benda uji beton adalah pengujian benda uji beton yang diambil dari suatu pekerjaan konstruksi beton guna dievaluasi mutunya.
Huruf e
: Agregate adalah bahan yang terdiri dari batuan pasir dan filler untuk bahan konstruksi jalan dan jembatan yang perlu diuji sesuai standard spesifikasi yang diizinkan.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
1
Huruf f
: Tanah jalan adalah tanah yang akan dipakai sebagai pondasi dasar pembuatan jalan sehingga perlu diuji sesuai dengan spesifikasi yang diizinkan.
Pasal 5
: Cukup Jelas
Pasal 6
: Cukup Jelas
Pasal 7
; Retribusi pemanfaatan Jasa Laboratorium ini wajib dibayarkan terlebih dahulu kepada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sebelum basil pengujian diserahkan kepada pemanfaat jasa.
Pasal 8
: Pembebasan atau keringanan pembayaran retribusi dapat dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur setelah mempelajari sifat pekerjaan dari pemohon. Misal : Untuk keperluan Instansi/Dinas/Pemerintah Daerah. Untuk kepentingan sosial dan amal.
Pasal 9
: Cukup Jelas
Pasal 10
: Pengawasan sebagaimana tersebut dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur yaitu Kepala Daerah Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sebagai pengelola Laboratorium dan atau Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan.
Pasal 11 dan 12
: Cukup Jelas
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
2
