GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 13 TAHUN 1981

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 13 TAHUN 1981 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH CAT PATNA SURABAYA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG

: Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978), khusus tentang Otonomi Daerah, dipandang perlu menetapkan dasar hukum Perusahaan Industri Daerah KIMIA GRUP CAT yang diperoleh dari penyerahan Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1964 junctis Peraturan Perdana Menteri Nomor 188/PM/1964 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1965, sebagai Perusahaan Daerah CAT PATNA SURABAYA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sesuai dengan maksud pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

MENGINGAT

: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ; 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan perubahan dalam Undang-undang 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Propinsi Jawa Timur ; 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah juncto Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1964 tentang Ketentuanketentuan pokok mengenai pembangunan perusahaan dan proyek Negara dalam rangka menggerakkan dana, daya dan tenaga masyarakat juncto Peraturan Perdana Menteri Nomor 188/PM/1964 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1964 ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

1

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Penghitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1972 tentang Inventarisasi semua Perusahaan Daerah dan Unit-unitnya ; 8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1975 tentang Penyesuaian Status Perusahaan Daerah dengan Ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PERUSAHAAN DAERAH CAT PATNA SURABAYA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah : a. Pemerintah Daerah Tingkat I, ialah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; b. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ; c. Daerah Tingkat I, ialah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; d. Perusahaan Daerah, ialah Perusahaan Daerah CAT PATNA SURABAYA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; e. Direksi, ialah Direksi Perusahaan Daerah ; f. Pimpinan Unit, ialah Perusahaan Daerah ;

Pimpinan

Unit

dalam

lingkungan

g. Badan Pengawas ialah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur vang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dan mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.


2

BAB II PENETAPAN STATUS PERUSAHAAN DAERAH Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah Tingkat I ini, Perusahaan Industri Daerah (PINDA) KMIA GRUP CAT yang telah dikuasai Pemerintah Daerah Tingkat I dari penyerahan Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1964 junctis Peraturan Perdana Menteri Nomor 188/PM/1964 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1965 dinyatakan dibentuk dan ditetapkan sebagai Perusahaan Daerah Tingkat I sesuai dengan maksud pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, dengan nama Perusahaan Daerah CAT PATNA SURABAYA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, selanjutnya disebut Perusahaan Daerah ; Perusahaan Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini menguasai 2 (dua) Unit Pabrik, yaitu : a. Pabrik Cat "PATNA" Surabaya ; b. Pabrik Cat dan Pernis "INDAH". (2) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan, termasuk para karya-wan/pekerja serta usaha dari PINDA KIMIA GRUP CAT beralih menjadi hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan karyawan/pekerja serta usaha Perusahaan Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini; (3) Pelaksanaan pengalihan dimaksud pada ayat (3) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Pasal 3 (1) Perusahaan Daerah memiliki status sebagai badan hukum, yang berhak melak-sanakan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini; (2) Perusahaan Daerah memperoleh kedudukan sebagai badan hukum dengan berlakunya Peraturan Daerah ini. Pasal 4 Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, terhadap Perusahaan Daerah berlaku segala ketentuan hukum di Indonesia. BAB III TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA Pasal 5 Perusahaan Daerah CAT PATNA SURABAYA berkedudukan di Surabaya dan dapat mendirikan cabang-cabangnya di dalam Daerah Tingkat I dan perwakilan di tempat-tempat yang diperlukan.


3

Pasal 6 Perusahaan Daerah sebagai suatu kesatuan Produksi bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan Daerah Tingkat I maupun pembangurian Nasional pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Pasal 7 Untuk mencapai tujuan dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah berpedoman kepada dasar-dasar komersial yang sehat, ketentraman serta kegembiraan/kegairahan kerja dalam perusahaan dan mempunyai lapangan usaha di bidang produksi, pemasaran Cat, pernis dan pengalengan. BAB IV MODAL Pasal 8 (1) Modal Perusahaan Daerah seluruhnya terdiri dari kekayaan Pemerintah Daerah Tingkat I yang dipisahkan, tidak terdiri atas saham-saham dengan modal dasar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah ) ; (2) Modal Perusahaan Daerah dapat ditambah dengan ketentuan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I. Pasal 9 (1) Perusahaan Daerah mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah ini ; (2) Perusahaan Daerah tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia ; (3) Semua alat likwid disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah atau Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. BAB V PENGUASAAN, PENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN Pasal 10 (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi, terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) otang Direktur, yang dibantu Pimpinan Unit dengan ketentuan : a. Jika lebih dari seorang Direktur salah satu diantaranya ditunjuk sebagai Direktur Utama ; b. Direktur Utama bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I melalui Badan dimaksud dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini dan Direktur-Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

4

c. Pimpinan Unit dalam Perusahaan Daerah memimpin satu jenis lapangan usaha/kesatuan Produksi dan bertanggung jawab pada Direksi. (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas dasar pengusulan dan pertimbangan dari Badan dimaksud dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini ; (3) Direksi diangkat untuk waktu selama-lamanya 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali, dengan syarat-syarat umum, yaitu : a. Warga Negara Indonesia, b. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ; c. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ; d. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah Tingkat I; e. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945, seperti G.30.S/PKI dan atau Organisasi terlarang lainnya. f. Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa, terutama terhadap Pemerintah Daerah Tingkat I; g. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempu-nyai kekuatan past! ; h. Sehat jasmani dan rokhani ; dan syarat-syarat khusus yaitu : a. Mempunyai kepribadian dan kepemimpinan ; b. Berwibawa, jujur ; c. Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang pengelolaan perusahaan ; (4) Pimpinan Unit dan Karyawan Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan memperhatikan syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus tersebut dalam ayat (3) pasal ini, serta memperhatikan pula pertimbangan dari Badan dimaksud dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini. Pasal 11 Kepada Anggota Direksi, Pimpinan Unit dan Karyawan diberikan gaji dan penghasilan-penghasilan lain berdasarkan Peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah yang elite tap kan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Pasal 12 (1) Antar. anggota-anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan Pimpinan. Unit tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika untuk kepentingan Perusahaan Daerah diijinkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

5

(2) Jika setelah pengangkatan mereka yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini termasuk periparan yang dilarang dalam hubungan jabatan mereka diperlukan ijin Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk melanjutkan jabatannya ; (3) Anggota Direksi dan Pimpinan Unit dilarang merangkap jabatan lain ; (4) Anggota Direksi dan Pimpinan Unit dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perusahaan/perkumpulan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba. Pasal 13 (1) Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia atau karena masa jabatannya berakhir atau dapat diberhentikan sewaktuwaktu oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, karena : a. Permintaan sendiri ; b. Tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah ; c. Tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah Tingkat I maupun kepentingan Negara ; (2) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf b dan c pasal ini jika merupakan suatu pelanggaran hukum pidana, merupakan pemberhentian dengan tidak hormat; (3) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf b dan c pasal ini dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam waktu satu bulan setelah kepada anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan memberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dimaksud pada ayat (2) pasal 10. Peraturan Daerah ini; (4) Selama persoalan dimaksud pada ayat (2) pasal 10 Peraturan Daerah ini belum diputus, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan ; (5) Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara belum ada keputusannya mengenai pemberhentian anggota Direksi atau Pimpinan Unit berdasarkan ketentuan ayat (2) pasal ini, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal dan anggota Direksi atau Pimpinan Unit yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali jika untuk keputusan pemberhentian dimaksud pada ayat (2) pasal ini diperlukan keputusan pengadilan, dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 14 (1) Direksi mewakili Perusahaan Daerah didalam dan diluar pengadilan ;


6

(2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu dan atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah tersebut, baik sendiri, maupun bersamasama atau kepada orang/badan lain, dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Pasal 15 (1) Direksi berkewajiban memimpin penyelenggaraan Perusahaan Daerah ; (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan Daerah; (3) Tata Tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi dan Pimpinan Unit dalam Perusahaan Daerah diatur dalam suatu Peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, setelah mendapat pertimbangan dari Badan dimaksud dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini. Pasal 16 (1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk : a. mengadakan perjanjian-perjanjian dengan Bank-Bank dan pemegang Kas tentang mengambil dan memasukkan uang dalam jumjah-jumlah tertentu ; b. mengadakan pinjaman dan mengeluarkan pinjaman Obligasi ; c. menjalankan perkara dalam pengadilan, melepaskan hak atas banding dari suatu Keputusan hakim dan memberi kuasa untuk mengadakan arbitrase atau perantara ; d. mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I; (2) Persetujuan dan atau pemberian kuasa dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah mendapat pertimbangan Badan dimaksud dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini ; (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, segala tindakan dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah, dan untuk ini menjadi tanggung jawab pribadi Anggota Direksi yang bersangkutan.


7

BAB VI PENGAWASAN Pasal 17 Direksi berada di bawah pengawasan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang sehari-hari dilaksanakan oleh sebuah Badan yang berfungsi membantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam pengawasan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian semua Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I, yang dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dan mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri. BAB VII TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI Pasal 18 (1) Semua Karyawan Perusahaan Daerah, termasuk anggota Direksi yang merugikan Perusahaan Daerah karena tindakan melawan hukum atau melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya dengan langsung atau tidak langsung diwajibkan mengganti kerugian tersebut; (2) Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Daerah/Pegawai Negeri berlaku sepenuhnya terhadap Karyawan Perusahaan Daerah ; (3) Semua Karyawan Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan pemba-yaran atau penyerahan uang dan Suratsurat berharga serta barang persediaan milik Perusahaan Daerah wajib memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau Badan dimaksud dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini, melalui atasan langsung dan Direksi; (4) Tuntutan terhadap Karyawan yang melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Karyawan Perusahaan Daerah ; (5) Semua surat bukti dan surat lain yang termasuk bagian tata buku dan administrasi Perusahaan Daerah disimpan di tempat Perusahaan Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I kecuali apabila untuk sementara disimpan/dipindahkan kepada Badan yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini yang dianggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan ; (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya surat bukti lainnya dimaksud pada ayat (5) pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan ke Instansi Akuntan Negara. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

8

Pasal 19 Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan penghasilan lain bagi Direksi, Pimpinan Unit dan Karyawan Perusahaan Daerah diatur sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan untuk itu bagi Direksi, Pimpinan Unit dan Karyawan Perusahaan Daerah dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini. BAB VIII TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH Pasal 20 Tahun buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwim. Pasal 21 (1) Direksi wajib membuat Anggaran Perusahaan Daerah untuk setiap tahun buku dan selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku yang bersangkutan mulai berlaku sudah diajukan untuk dimintakan persetujuan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I melalui Badan dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini, dan diberikan Keputusan mengenai pengesahan/ penolakannya selambat-lambatnya dalam 2 (dua) minggu sebelum tahun anggaran yang bersangkutan ; (2) Anggaran Perusahaan Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak berlaku atau tidak berlaku sepenuhnya apabila Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah mendapat pertimbangan dari Badan dimaksud dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini, mengemukakan keberatan atau menolak Anggaran Perusahaan Daerah tersebut yang ditetapkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tahun buku yang bersangkutan ; (3) Dalam hal terjadi keberatan atau penolakan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Direksi Perusahaan Daerah wajib menyempurnakan atau mengubah Anggaran Perusahaan Daerah tersebut sampai mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, selambatlambatnya dalam triwulan pertama tahun buku yang bersangkutan ; (4) Anggaran Tambahan atau Perubahan Anggaran yang diadakan oleh Direksi dalam tahun buku yang bersangkutan berlaku setelah mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. (5) Jika anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan oleh Direksi belum mendapatkan persetujuan Gubernur Kepala Daerah sambil menunggu ditetapkan perobahan Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan oleh Direksi, diperlakukan anggaran Perusahaan Daerah tahun anggaran yang lalu sebagai dasar pengeluaran untuk tahun yang berjalan.


9

BAB IX LAPORAM PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA, KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH, LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN Pasal 22 Direksi wajib menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I melalui Badan dimaksud dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini, dan kepada Menteri Dalam Negeri, sekali dalam setiap triwulan. Pasal 23 (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi untuk tiap tahun buku kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I melalui Badan dimaksud dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini, dan kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya akhir bulan Maret tahun berikutnya ; (2) Direksi harus menyebutkan cara penilaian dalam perhitungan tahun dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berdasarkan pemeriksaan Akuntan Publik ; (3) Perhitungan tahunan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus menda-pat pengesahan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah dipertimbangkan oleh Badan dimaksud dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini; (4) Perhitungan tahunan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dianggap telah disahkan apabila selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterima perhitungan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tidak diajukan keberatan tertulis. BAB X PENGELOLAAN BARANG PERUSAHAAN DAERAH Pasal 24 (1) Pengadaan barang untuk kepentingan penyelenggaraan Perusahaan Daerah harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Perusahaan Daerah yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan harus dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ; (2) Setiap mutasi barang Perusahaan Daerah baik status maupun fisik bam dilakukan setelah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, berdasarkan pertimbangan dari Badan dimaksud dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini dan setelah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, semuanya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


10

B A B XI PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA Pasal 25 (1) Dari laba bersih yang telah disahkan menurut pasal 23 Peraturan Daerah ini, setelah terlebih dahulu dikurangi penyusutan dan cadangan tujuan serta pajak, ditetapkan sebagai berikut : a. Untuk dana Pembangunan Daerah ............ 30% (tiga puluh perseratus ) ; b. Untuk Anggaran Belanja Daerah ............ 25% ( dua puluh lima perseratus ) ; c. Untuk Cadangan Umum ............ 20% ( dua puluh perseratus ) ; d. Jasa Produksi untuk Direksi, Karyawan dan Badan Pengawas ............ 7'/2% (tujuh setengah perseratus ) ; e. Untuk Dana Sosial dan Pendidikan ............ 7'/2% (tujuh setengah perseratus ) ; f. Sumbangan Dana Pensiun Pegawai dan Sokongan ............ 10%. ( sepuluh perseratus ) ; ____ Jumlah : 100% BAB XII PEMBUBARAN, PERUBAHAN STATUS DAN PELEBURAN/PENGGABUNGAN PERUSAHAAN DAERAH Pasal 26 (1) Pembubaran, perubahan status, peleburan/penggabungan Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat I ; (2) Dalam hal pembubaran, penunjukan likwidatur Perusahaan Daerah dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I; (3) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi dikuasai Pemerintah Daerah Tingkat I ; (4) Pertanggungjawaban likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I yang menyangkut tanggung jawab pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya ; (5) Dalam hal likwidasi, Pemerintah Daerah Tingkat I menanggung atas kerugian yang diderita Pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perasahaan Daerah yang sebenarnya.


11

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Pasal 28 Sejak Peraturan Daerah ini berlaku, semua Peraturan yang menjadi landasan penyelenggaraan Perusahaan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 29 (1) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan ; (2) Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; Surabaya, 8 Juni 1981 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR JAWA TIMUR ttd. ttd. BLEGOH

SOEMARTO

SOENANDAR

PRIJOSOEDARMO

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Daiam Negeri Tanggal 7 Juli 1981 Nomor 539.341.35-497. DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH DIREKTUR PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH ttd. Drs. H. SOEMARNO Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1981 Seri C tanggal 10 Juli 1981 Nomor 19/C. A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Sekretaris Wilayah / Daerah ttd. TRIMARJONO, Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

SH 12

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 13 TAHUN 1981 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH CAT PATNA SURABAYA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR A. PENJELASAN UMUM. Dengan maksud untuk dapat lebih meningkatkan pendapatan kepada Daerah sebagai pelaksanaan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab sesuai dengan Undangundang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah dan Garis-Garis Besaf Haluan Negara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Otonomi Daerah, serta dengan tidak mengenyampingkan kemaiifaatan umum, maka adalah sudah sewajarnya apabila Pemerintah Daerah dapat mendirikan Perusahaan Daerah. Bahwa di dalam mendirikan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksudkan di atas, beberapa faktor yang periu mendapatkan perhatian adalah sebagai berikut: a. dasar daya guna dalam perusahaan ; b. sistem ekonomi perusahaan dalam rangka mewujudkan program peningkatan kegiatan yang menguntungkan ; c. ketentraman dan kegembiraan kerja dalam perusahaan supaya dapat terpelihara dengan sebaik-baiknya. Dengan diterimanya beberapa Perusahaan Negara Perindustrian Rakyat (PNPR) oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dari Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1964 juncto Peraturan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 188/P.M./1964, maka untuk mencapai tujuan dan maksud tersebut, Perusahaan-Perusahaan dimaksud perlu diatur dan ditetapkan sebagai Perusahaan Daerah dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Perlu ditambahkan bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 sebenar-nya telah dicabut dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969, tetapi pencabutan ini berlaku setelah Undang-undang penggantinya mulai berlaku. Dan untuk mencapai daya guna yang sebesar-besarnya dalam mengelola Perusahaan Daerah dengan mendasarkan kepada dasar-dasar pikiran termaksud di atas, maka beberapa perusahaan yang mempunyai jenis usaha yang sama perlu dilebur ke dalam satu Perusahaan Daerah. B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1

: Cukup jelas.

Pasal 2

: Sesuai dengan sifat usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah bekas PNPR ini, maka beberapa unit produksi yang mempunyai jenis usaha yang dapat dikategorikan sama dilebur ke dalam satu Perusahaan Daerah; jadi dengan peleburan ini tidak berarti bahwa unit-unit produksi menjadi hapus melainkan masih tetap berdiri seperti sediakala hanya berada di bawah satu Perusahaan Daerah.


1

Pasal 3

: Cukup jelas.

Pasal 4

: Yang dimaksud dengan segala macam hukum di Indonesia ialah hukum yang berlaku seperti Hukum Perdata dan Hukum Dagang serta Hukum Adat, sepanjang ketentuannya sesuai sebagai hukum yang berlaku di Indonesia dan sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 5

: Adalah sudah sewajarnya bahwa Perusahaan Daerah sebagai suatu badan usaha dapat meluaskan sayapnya/usahanya dalam wilayah Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 6

: Cukup jelas.

Pasal 7

: Dalam rangka pembangunan ekonomi sekarang ini, Perusahaan Daerah sebagai faktor produksi, dengan mendasarkan pada dasar-dasar pikiran sehat secara ekonomi perusahaan mempunyai peranan yang cukup besar, khususnya dalam rangka ikut mewujudkan masyarakat adfl dan makmur, materiil dan spiritual berdasarkaii Pancasila, Perusahaan Daerah sebagai faktor produksi berusaha untuk sedapat-dapatnya memberikan kegairahan kerja kepada para Karyawannya, hal mana akan dapat menambah pendapatan bagi Pemerintah Daerah Tingkat I, disamping itu bidang usaha Perusahaan Daerah meliputi juga pergudangan (persewaan gudang), perindustrian dan Iain-lain.

Pasal 8

: Sesuai dengan kedudukannya sebagai Badan Hukum (Rechtsperson), maka Perusahaan Daerah mempunyai kekayaan sendiri terlepas dari kekayaan umum Daerah, sehingga dengan demikian, maka Perusahaan dapat dipelihara terlepas dari pengaruh Anggaran Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat I, sedang modal Perusahaan Daerah adalah merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Tingkat I yang dipisahkan, tidak terdiri atas saham-saham dengan modal dasar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dianggap wajar untuk menunjang kepentingan Perusahaan Daerah CAT PATNA SURABAYA yang pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan memi-liki data sebagai berikut: a. Jumlah kredit yang ditanggung berupa kredit Bank, Mesin dan Iain-lain sebesar Rp. 205.641.117,43 (dua ratus lima juta enam ratus empat puluh satu ribu seratus tujuh belas rupiah empat puluh tiga sen) ; b. Pemasaran cukup baik dan disamping itu pemilikan asset Perusahaan Daerah berupa barang bergerak dan barang tak bergerak cukup untuk menunjang permodalan.

Pasal 9

: Cukup jelas.

Pasal 10

: Dimaksudkan untuk menghindarkan jangan sampai terdapat hu-bungan kekeluargaan yang mungkin menimbulkan kelompok famili yang merugikan nama baik Daerah dan Perusahaan Daerah sendiri ; ijin yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I hanyalah semata-mata dipergunakan untuk kepentingan perusahaan, sehingga karenanya hams dijaga supaya yang berkuasa di Perusahaan tidak mempunyai hubungan keluarga dan periparan.


2

Pasal 11 : Cukup jelas sampai dengan 14 Pasal 15

: Persetujuan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I terhadap tata tertib yang dibuat oleh Direksi adalah dimaksudkan untuk pengawasan preventip.

Pasal 16

: Dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan Direksi sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

Pasal 17

: Yang dimaksud dengan pengawasan dalam pasal ini ialah pengawasan umum yang lazim berlaku dalam tiap-tiap perusahaan terhadap tugas yang dipercayakan kepada Direksi yaitu tugas menjalankan pimpinan, cara mengurus dan menguasai perusahaan, apakah benar-benar sesuai dengan garis-garis kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pemilik dalam hal ini Pemerintah Daerah/Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ; pengawasan tersebut dilakukan oleh sebuah Badan yang dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri yang sekaligus melakukan pembinaan terhadap semua Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I.

Pasal 18

: Cukup jelas.

Pasal 19

: Dalam Perusahaan Daerah tidak ada pengertian buruh dan majikan, semuanya adalah Karyawan, agar dalam mengatur kedudukan hukum, gaji, pensiun dan sokongan serta penghasilan lain terhadap mereka berlaku ketentuan-ketentuan yang seragam, diperlukan suatu Peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah.

Pasal 20

: Cukup jelas.

Pasal 21

: Untuk menyelenggarakan pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan dengan baik, diperlukan adanya suatu Anggaran Perusahaan; oleh karena itu perusahaan diwajibkan menyusun anggaran tersebut tiap-tiap tahun buku yang bersangkutan ; ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk meneliti dan mempertimbangkan anggaran perusahaan dimaksud, untuk menetapkan prioritas serta daya guna pelaksanaan proyek yang dimuat anggaran tersebut. Untuk menjamin kelancaran jalannya perusahaan, maka ditentukan bahwa di dalam hal perusahaan telah memasuki sesuatu tahun buku baru, sedangkan atas proyek di dalam anggaran tahun buku sebelum-. nya tidak diajukan keberatan-keberatan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, maka hal ini tidak menjadi rintangan untuk melanjutkan pelaksanaan proyek dalam anggaran berikutnya.

Pasal 22

: Yang dimaksudkan laporan dalam pasal ini, ialah laporan berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan, jadi bukan laporan tahunan dan neraca laba/rugi, laporan itu dimaksudkan agar Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat mengikuti dan menilai jalannya perusahaan dan kemudian dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.


3

Pasal 23

: Perhitungan tahunan dipergunakan sebagai dasar bagi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk memberikan pengesahan atas tindakan Direksi selama masa tahun yang lampau dalam hal menguasai dan mengurus perusahaan ; penUaian pos-pos pada perhitungan tahunan dilakukan menurut sistim harga beli/harga pengganti/ persediaan beli (persediaan yang tidak boleh tidak) yang menghasilkan perhitungan laba yang besar dalam arti ekonomi perusahaan, yang lazim disebut "goed koopmans gebruik". Kesalahan dalam kebijaksanaan yang kemudian diketemukan oleh yang berhak melakukan kontrole sesudah perhitungan tahunan disahkan, menjadi tanggung jawab Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 24

: Yang dimaksud dengan mutasi barang Perusahaan Daerah antara lain : a. penghapusan barang ; b. pengubahan bentuk dan fungsi barang ; c. pelepasan hak atas barang ; d. perubahan hak atas barang ; e. penyerahan pada penguasaan pihak lain ; f. penukaran barang ; g. penjualan barang ; h. dan Iain-lain.

Pasal 25

: Laba bersih yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah laba yang dihitung secara ekonomi perusahaan setelah dikurangi dengan semua koreksi yang dianggap perlu dan cadangan tujuan yang wajar dalam perusahaan ; cadangan tujuan adalah cadangan yang dibentuk dari laba, yang tidak merupakan koreksi daripada kekayaan atau kewajiban/hutang kepada pihak ketiga, yang dimuat dalam neraca untuk jumlah lebih tinggi dari pada yang sebenarnya. Termasuk cadangan perluasan, cadangan untuk selisih kurs, cadangan untuk asuransi sendiri dan sebagainya; cadangan umum dimaksudkan untuk menampung hal-hal dan kejadian yang tidak dapat diduga semula. Dana pembangunan dimaksudkan sebagai kewajiban perusahaan untuk memberikan sumbangan guna keperluan pembangunan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I penggunaannya untuk sosial dan pendidikan adalah untuk kepentingan Karyawan perusahaan, antara lain untuk mempertinggi mutu kesehatan dan kecakapan. Pemberian jasa produksi dimaksudkan sebagai penghargaan kepada Karyawan, karena hasil pekerjaannya yang sangat dihargai oleh konsumen, sehingga masih diperoleh laba, sumbangan dana, pensiun dan sokongan pegawai dimaksudkan untuk membentuk dana penampung pembayaranpembayaran kepada pegawai-pegawai yang pada waktu mulai berlakunya Peraturan Daerah ini sudah lanjut usianya dan tidak dapat dimasukkan di dalam pensiun yang akan dibentuk itu. Premi untuk pensiun biasanya merupakan bagian dari nilai pokok saja yang dihasilkan akan dipotong dari gaji/upah Karyawan.


4

Pasal 26

: Karena pepdirian perusahaan daerah ini dilakukan dengan Peraturan Daerah, maka pembubarannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah juga. Pembubaran ini dapat beralasan antara lain apabila perusahaan tersebut dianggap tidak lagi mencapai tujuannya atau tidak diperlukan lagi oleh Pemerintah Daerah Tingkat I. Dalam pengaturan benda karena pembubaran itu, perlu diperhatikan pula segala sesuatu yang bersangkutan dengan nasib Karyawan-karyawan Perusahaan Daerah yang bersangkutan.

Pasal 27 sampai dengan 29

: Cukup jelas.


5

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 13 TAHUN 1981

Recommend Documents