GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 1976 TENTANG PERUBAHAN KEDUA KALI PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 1973 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR, IJIN TRAYEK DAN TIMBANGAN JEMBATAN DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG
: Bahwa dalam usaha meningkatkan pengawasan dan pembinaan lalu lintas serta angkutan umum, dipandang perlu menetapkan ketentuan dalam surat-surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 September 1974, Nomor HK/ 412/100/SK dan tanggal 23 Agustus 1975 Nomor HK.I/104/SK dengan beberapa perubahan/penyempurnaan menjadi Peraturan Daerah sebagai perubahan kedua kali dengan merubah dan menambah ketentuan dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 tahun 1973 yang telah diubah dan ditambah pertama kali dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 tahun 1974, Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Juni 1975 Seri B Nomor 1/B.
MENGINGAT
: 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ; 2. Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 ; 3. Undang-Undang Nomor.3 tahun 1965 ; 4. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 tahun 1973 ; 5. Surat Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 1 Nopember 1970 Nomor 335/L/1970 ; 6. Surat Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 3 Desember 1973 Nomor Km.l32/l/Phb-73.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
1
MEMUTUSKAN MENETAPKAN
: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TJNGKAT I JAWATIMUR UNTUK MERUBAH KEDUA KALI PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 1973 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR, IJIN TRAYEK DAN TIMBANGAN JEMBATAN. Pasal I Ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan – Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 September 1974 Nomor HK/412/100/SK dan tanggal 23 Agustus 1975 Nomor HK I/104/SK, dengan beberapa perubahan/ penyempurnaan ditetapkan menjadi ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah sebagai perubahan kedua kali dari Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 tahun 1973 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Ijin Trayek dan Timbangan Jembatan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : A. Pasal 1 angka 2, diubah dan harus dibaca : 2. Setiap pengusaha: a. Otobis umum yang memperoleh ijin untuk menyelenggarakan suatu trayek angkutan, yang sebagian atau seluruhnya berada di wilayah Jawa Timur ; b. Mobil penumpang umum yang memperoleh ijin untuk melayani trayek-trayek : 1. Jalan jurusan Surabaya - Malang dari Km Surabaya 11 + 500 sampai dengan Km Surabaya 82 + 100 ; 2. Jalan jurusan Surabaya - Mojokerto dari Km Surabaya 11 + 500 sampai dengan Km Surabaya 48 + 700 ; 3. Jalan jurusan Surabaya - Babat dari Km Surabaya 13 + 600 sampai dengan Km Surabaya 75. B. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan harus dibaca : (1) Pembayaran retribusi dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Daerah ini, dilakukan sekaligus pada saat kendaraan bermotor selesai diuji, dengan ketentuan : a. Jangka waktu berlakunya tanda uji selama-lamanya 6 (enam) bulan, dengan perhitungan setiap 1 (satu) bulan sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah) ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
2
b. Mengganti beaya pengujian untuk setiap kali melakukan pengujian kendaraan bermotor wajib uji, sebesar Rp 200,(dua ratus rupiah) ; (2) Pembayaran retribusi dimaksud dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Daerah ini, dilakukan bersama pemberian surat ijin trayek dengan ketentuan untuk : a. Kendaraan otobis dihitung menurut jarak yang ditempuh setiap hari yaitu : 1. Sampai dengan jarak 300 (tiga ratus) kilometer, sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) sebulan ; 2. Lebih dari 300 (tiga ratus) kilometer, sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebulan. b. Mobil penumpang umum yang melayani trayek-trayek dimaksud dalam pasal 1 angka 2 sub b Peraturan Daerah ini, sebesar Rp 1.250,- (seribu dua ratus lima puluh rupiah) sebulan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Ditetapkan di : Surabaya Tanggal : 10 Juli 1976 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur K e t u a,
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
ttd.
ttd.
Blegoh Soemarto
Soenandar Prijosoedarmo
Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Oktober 1977 No. Pern.10/48/27-302. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah mewakili ttd. Drs. H. Soemamo
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
3
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Serf B pada tanggal 7 Oktober 1977 Nomor 6/B.
DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Sekretaris Wilayah/Daerah
PROPINSI JAWA TIMUR TGL 07-10-1977 No. 6/D3
ttd. Trimarjono, SH
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
4
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 1976 TENTANG PERUBAHAN KEDUA KALI PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 1973 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR, IJIN TRAYEK DAN TIMBANGAN JEMBATAN I. PENJELASAN UMUM. Pada dewasa ini di Jawa Timur telah mengalami kenaikan jumlah alat pengangkutan yang sangat pesat terutama mobil penumpang umum, sehingga memerlukan peningkatan pengawasan keamanan maupun kelancaran lalu lintas dan pemberian fasilitas di bidang angkutan umum bag! para pemakai jalan. Hal tersebut diatas menyangkut masalah penertiban trayek bag! mobil penumpang umum, dan penertiban pengujian dan fasilitas alat pengujian kendaraan bermotor. Ketentuan-ketentuan dalam Surat-surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 September 1974 Nomor Hk/412/100/Sk dan tanggal 23 Agustus 1975 Nomor Hk.I/104/Sk ini ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagai Perubahan kedua kali Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 tahun 1973 yang telah diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 tahun 1974. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I huruf A sub b : Penetapan kewajiban untuk mempunyai ijin trayek oleh Kepala Daerah didasarkan kepada kenyataan volume (banyak/sedikit) penggunaan jalan-jalan tersebut oleh sesuatu atau beberapa jenis mobil penumpang umum. Penunjukan trayek-trayek yang dilarang untuk dilayani oleh mobil penumpang umum tanpa ijin terlebih dahulu ini telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan tanggal SDesember 1973 Nomor Km 132/l/Plib-73. Pasal II
: Cukup jelas.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
1
