GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 12 TAHUN 1976 TENTANG RUMAH SAKIT - RUMAH SAKIT YANG DIKUASAI PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TMUR MENIMBANG
: Bahwa untuk mengelola dengan baik Rumah Sakit-Rumah Sakit yang dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan-Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 30 Juni 1973 Nomor Hk/330/G tentang pembinaan, penyelenggaraan dan retribusi Rumah Sakit - Rumah Sakit yang dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan beberapa perubahan/penyempurnaan menjadi ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah.
MENGINGAT
: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ; Undang-Undang Nomor 9 tahun 1960 ; Undang-Undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 ; Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 1952 ; Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ; Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1965 ; Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 030/Birhup/1972; Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 031/Birhup/1972; Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 033/Birhup/1972.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. MEMUTUSKAN MENETAPKAN
: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG RUMAH SAKIT - RUMAH SAKIT YANG DIKUASAI PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
1
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah : 1. Pemerintah Daerah
2. Gubernur Daerah
, ialah Pemerintah Propinsi Tingkat I Jawa Timur ;
Daerah
Kepala , ialah Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
3. Pejabat yang ditunjuk , ialah Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; 4. Rumah Sakit
, ialah Rumah Sakit yang dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
5. Penderita
, ialah orang sakit yang menggunakan kesempatan mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit ;
6. Pemborong makanan , ialah pemborong yang mengusahakan dan menyediakan makanan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Gubemur Kepala Daerah Tingkat I.
BAB II PENETAPAN SEBAGAI PERATURAN DAERAH Pasal 2 Ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan Gubemur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 30 Juni 1973 Nomor Hk./330/G dengan beberapa perubahan/penyempurnaan, ditetapkan menjadi ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah sebagai-mana tersebut dalam Peraturan Daerah ini. BAB III PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT Pasal 3 Pembinaan dan penyelenggaraan Rumah Sakit menjadi beban Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Gubemur Kepala Daerah Tingkat I atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
2
Pasal 4 (1) Sesuai dengan keadaan dan fasilitas yang ada, Rumah Sakit dibedakan dalam bentuk Rumah Sakit Umum A, B, C dan D serta Rumah Sakit Khusus sebagai E :
1.
Rumah Sakit Umum A , ialah Rumah Sakit Umum yang melaksanakan pelayanan Kesehatan dengan spesialisasi dan sub spesialisasi yang luas ;
2. Rumah Sakit Umum B , ialah Rumah Sakit Umum yang melaksanakan pelayanan kesehatan dengan spesialisasi yang luas ;
3. Rumah Sakit Umum C , ialah Rumah Sakit yang melaksanakan pelayanan kesehatan paling sedikit dalam 4 (empat) cabang spesialisasi, yaitu penyakit dalam, bedah, kebidanan dan penyakit kandungan, kesehatan anak ;
4. Rumah Sakit Umum D , ialah Rumah Sakit Umum yang melaksanakan pelayanan kesehatan yang bersifat umum ;
5. Rumah Sakit Umum E , ialah Rumah Sakit Khusus, yang melayani penderita di bidang penyakit khusus yaitu jiwa dan lain-lain.
(2) Masing-masing Rumah Sakit dimaksud pada ayat (1) pasal ini memiliki tempat perawatan yang terdiri dari kelas II, III dan IV.
Pasal 5 Penyelenggaraan Rumah Sakit dalam bidang pelayanan dilakukan dalam bentuk: a. pengobatan berjalan di poliklinik, termasuk pemeriksaan fisik (badan), pemeriksaan laboratorium sederhana dan pemberian obat-obatan sederhana ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
3
b. perawatan, termasuk penyediaan makanan, pemberian obatobatan dan pemeriksaan laboratorium sederhana ;.
c. pelayanan tambahan, berupa tindakan-tindakan medis lainnya, pemeriksaan elektromedis, pemeriksaan dan pengobatan radiologis dan pemeriksaan laboratorium khusus.
Pasal 6
Rumah Sakit - Rumah Sakit dapat mengadakan tempat pelayanan Kesehatan yang bersifat khusus dengan nama pavilyun yang menggunakan sistim penyelenggaraan berdasarkan ketentuan tersendiri di luar Peraturan Daerah.
BAB IV RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH SAKIT Pasal 7
(1) Penderita yang mendapat pelayanan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi pengobatan dan perawatan maupun beaya tambahan, sebagaimana terperinci dalam lampiran Peraturan Daerah ini ;
(2) Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk memberikan keringanan atau pembebasan dari kewajiban membayar retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada penderita yang tidak mampu, berdasarkan Surat Keterangan yang sah.
Pasal 8
(1) Tarip retribusi dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah ini angkallsebagian dibayarkan kepada pemborong makanan untuk harga makanan yang diborongnya, sesuai dengan penetapan dari Gubernur Kepala Daerah ;
(2) Cara pembayaran retribusi dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
4
BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP Pasal 9
(1) Gubernur Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan berdasarkan Peraturan Daerah ini kepada pejabat yang ditunjuk olehnya ; (2) Retribusi dalam Lampiran Peraturan Daerah ini disetorkan pada Pemegas Kas Pemerintah Daerah.
Pasal 10
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.
Pasal 11
Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Ditetapkan di : Surabaya Tanggal : 10 Juli 1976 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur K e t u a,
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
ttd.
ttd.
Blegoh Soemarto
Soenandar Prijosoedarmo
Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Oktober 1977 No. Pern. 10/48/30-306. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah mewakili ttd. Drs. H. Soemamo Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
5
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri B pada tanggal 7 Oktober 1977 Nomor 8/B.
DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Sekretaris Wilayah/Daerah
PROPINSI JAWA TIMUR TGL 07-10-1977 No. 8/D3
ttd. Trimarjono, SH
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
6
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 12 TAHUN 1976 TENTANG RUMAH SAKIT - RUMAH SAKIT YANG DIKUASAI PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR I. PENJELASAN UMUM.
Kesejahteraan umum termasuk kesehatan Masyarakat yang sedang berkembang harus diusahakan dengan penuh ketekunan dalam pelaksanaan cita-cita bangsa Indonesia, bahwa kesehatan rakyat adalah salah satu modal pokok dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa. Untuk memelihaia dan mempertinggi tingkat kesehatan rakyat tersebut diperlukan pelayanan kesehatan yang baik, dan sejalan dengan kemajuan ilmu dan teknologi kedokteran dewasa ini, sudah sewajamya bila dilakukan usaha-usaha perbaikan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada para penderita di Human Sakit sebagai salah satu Unit penting dari pelayanan kesehatan. Atas dasar kemampuan dan sifat pelayanan medis yang dapat diberikan oleh masingmasing Rumah Sakit, maka diadakan klasifikasi Rumah Sakit - Rumah Sakit dalam beberapa Rumah Sakit dan dalam usaha memberikan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, perlu dilakukan usaha koordinasi antara semua Unit-Unit pelayanan kesehatan, dan sistim pengaturan yang dapat mengkoordinasikan semua Unit-Unit pelayanan atas dasar tanggung jawab bersama. Disamping itu, perlu sekali diusahakan pengadaan obat-obatan dan alat-alat kedokteran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan berdasarkan pada standamisasi obat-obatan dan alat-alat kedokteran, hal ini berarti pula ongkos pengelolaan Rumah Sakit bertambah, sehingga dengan demikian biaya pengelolaan Rumah Sakit itu tidaklah dapat sepenuhnya dibebankan pada Anggaran Belanja Pemerintah Daerah. Namun demikian, Pemerintah Daerah tetap berpendirian bahwa Rumah Sakit tetap berfungsi sosial, sehingga penderita dari golongan penduduk yang tidak mampu adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk golongan yang mampu ditetapkan Peraturan - Peraturan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah ini.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 dan 2
:
Cukup jelas.
Pasal 3
:
Pembinaan dan penyelenggaraan Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya menjadi be ban Pemerintah Daerah atas dasar penyerahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 1952.
Pasal 4
:
Cukup jelas.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
1
Pasal 5 huruf a :
Pengobntan berjalan di Poliklinik mencakup pemeriksaan fisik, pemeriksaan Laboratorium sederhana dan pemberian obat-obatan sederhana ; bila diperlukan dapat diadakan pemeriksaan tambahan lain dari pada yang tersebut diatas.
Pasal 5 huruf b :
Demikian pula dengan perawatan penderita, bila diperlukan dapat diadakan pemeriksaan tambahan.
huruf c
:
Yang dimaksud dengan tindakan ialah tindakan-tindakan lain dari pada pemeriksaan badan sederhana umpamanya tindakan-tindakan operasi, bedah, persalinan, dan sebagainya pemeriksaan elektro-medis misalnya elektrocardiografi dan elektro encophalografi ; pemeriksaan laboratorium khusus adalah pemeriksaan laboratorium diluar pemeriksaan yang sederhana (diluar pemeriksaan rutin).
Pasal 6
:
Maksud pengadaan Pavilyun dimaksud pasal ini adalah untuk : a. memanfaatkan tenaga-tenaga dan fasilitas-fasilitas yang ada ; b. memberikan kesan kepada masyarakat bahwa rumah sakit Pemerintahpun dapat menyelenggarakan pelayanan seperti rumah sakit Swasta ; c. sebagai persiapan rencana Pemerintah yang menyediakan rumah sakit tertentu sebagai Sosio Economic Unit yang otonom dan d. menambah pendapatan guna membantu penderita lain yang kurang mampu. Sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini khusus untuk Pavilyun Airlangga rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 April 1975 Nomor Hk.021.11/44/Sk. yang dimaksud dengan Peraturan tersendiri ialah Peraturan dari Badan Penyelenggara Pavilyun dimaksud dengan mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah.
Pasal 7 s/d 11 :
Cukup jelas.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
2
