GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 1990 TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI UNTUK MENDIRIKAN DAN MENGELOLA YAYASAN PURNA BHAKTI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TMUR Menimbang
: a. bahwa dengan
ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Puma Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu didirikan suatu Yayasan yang diberi nama YAYASAN PURNA BHAKTI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH yang disingkat YARNATI; b. bahwa yayasan dimaksud huruf a, didirikan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas kuasa Pemerintah Daerah ; c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pemberian kuasa Pemerintah Daerah dimaksud perlu diatur dengan suatu Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ; 2. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang - undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan perubahan dalam Undang - undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Propinsi Jawa Timur ; 3. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
1
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. MEMUTUS KAN MENETAPKAN
: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI UNTUK MENDIRIKAN DAN MENGELOLA YAYASAN PURNA BHAKTI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, selanjutnya disebut DPRDI; d. YARNATI adalah Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; e. Tunjangan Purna Bhakti adalah Tunjangan yang diberikan kepada semua Anggota DPRD I setelah berakhir masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia ; f. Uang Representasi adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD I setiap bulan sehubungan dengan kedudukannya.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
2
Pasal 2
Untuk meningkatkan kesejahteraan para Purna Bhakti DPRD I, dengan pemberian Tunjangan Purna Bhakti, maka Pemerintah Daerah member! kuasa kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendirikan dan mengelola YARNATI, sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
Pasal 3
Dana tunjangan Purna Bhakti bersumber dari : 1. Modal pertama yang diperoleh dari Pemerintah Daerah atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang jumlahnya dltetapkan oleh Menteri Dalam Negeri ; 2. Selain modal tersebut pada angka 1 (satu) pasal ini, pendapatan YARNATI diperoleh dari : a. luran wajib Anggota DPRD I setiap bulan yang dipotong langsung
sebesar
10
%
(sepuhih
persen)
dari
uang
representasi; b. Sumbangan atau bantuan dari Badan Pemerintah dan atau Pihak Ketiga ; c. Pendapatan atau usaha-usaha lain yang sah,
Pasal 4
Sebagai akibat dari pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah akan mematuhi ketentuanketentuan yang akan ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YARNATI.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
3
Pasal 5 Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut mulai tanggal 1 April 1990. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Surabaya, 3 Agustus 1990
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
Ketua,
JAWA TIMUR
ttd.
ttd.
NY. ASRI SOEBARJATI SOENARDI, SH.
SOELARSO
Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Januari 1991 Nomor 160.35 -096. MENTERI DALAM NEGERI ttd. RUDINI Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Januari 1991 Nomor 1 Tahun 1991, Seri Dl. A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKATI JAWA TIMUR Sekretaris Wilayah/Daerah ttd. Drs. SOEPRAPTO NIP 010 030 249 Sesuai dengan aslinya A,n. SEKRETARIS WILAYAH /DAERAH TINGKAT I JAWATIMUR Kepala Biro Hukum ttd. SOEPRAPTO, SH NIP 010 040 507
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
4
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 1990 TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI UNTUK MENDIRIKAN MENGELOLA YAYASAN PURNA BHAKTI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH I. PENJELASAN UMUM Bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan tersebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota DPRD, perlu dibentuk Yayasan yang bertujuan yang nantinya mengelola dana yang dihimpun dari modal Pemerintah Daerah, iuran Anggota, sumbangan/bantuan dari Badan Pemerintah serta pendapatan lain yang sah. Dana tersebut selanjutnya akan dihimpun dan dikelola serta ditujukan untuk memberikan tunjangan Purna Bhakti bagi anggota DPRD yang telah berakhir masa tugasnya demi meningkatnya kesejahteraan mereka serta langkah penyeragaman jenis dan sistem pemberian tunjangan purna bhakti DPRD. Melalui Peraturan Daerah ini, diberikan kuasa kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendirikan dan mengelola Yayasan dimaksud dan nantinya bersama-sama dengan Pemerintah Daerah menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang nantinya dijadikan pegangan dalam rangka mengelola Yayasan dimaksud. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1
: Cukup jelas.
Pasal 2 ayat (1)
: Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah Tingkat 1 Jawa Timur memberikan kuasa kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendirikan YARNATI, dimana Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Java Timur termasak anggotanya. Pemberian kuasa tersebut dimaksudkan sebagai langkah agar Menteri Dalam Negeri dapat mendirikan Yayasan dimaksud sesuai dengan ketentuan yang ada.
Ayat (2)
: Mengingat bahwa anggota Yayasan Purna Bhakti adalah seluruh purna bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II di Indonesia, maka para Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Timur perlu diusulkan untuk ditetapkan sebagai anggota Yayasan dimaksud,
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
1
Pasal 3
: Cukup jelas.
Pasal 4
: Menteri Dalam Negeri bersama-sama Pemerintah Daerah menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya dipakai sebagai dasar dalam mengelola Yayasan Purna Bhakti.
Pasal 5
: Cukup kelas.
:
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
2
