PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 1980
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATANPROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR LAMPUNG,
Menimbang
: a. bahwa sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah yang menetapkan bahwa Pembentukan Susunan Organisasi dan Formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; b. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Tingkat I berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor
51
tahun
1952
tentang
Pelaksanaan
Penyerahan Sebagaian dari urusan Pemerintah Pusat mengenai kesehatan
Kepada
Daerah-daerah
Swantantra
Provinsi
di
Sumatera, maka dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam
Negeri
Nomor 363
Tahun
1977
tentang
Pedoman
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; 3. Peraturan
Pemerintah
Nomor
51
Tahun
1952
tentang
Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat Mengenai
Kesehatan
Kepada
Daerah–daerah
Swantantra
Provinsi di Sumatera; 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan; 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1980 tentang Petunjuk
Pelaksanaan
Mengenai
Pembentukan
Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan; 6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat
I
Lampung
tanggal
19
Agustus
1978
Nomor
07/Kept/KH/DPRD/78-79 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
Dengan
Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Daerah Tingkat I Lampung.
MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung; b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung; c. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung; d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung; e. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas adalah Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung; f.
Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama KEDUDUKAN
Pasal 2
(1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan; (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah.
Bagian Kedua TUGAS POKOK
Pasal 3
Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok: 1. Melaksanakan urusan Rumah Tangga Pemerintah Daerah dibidang Kesehatan; 2. Melaksanakan
tugas-tugas
pembantuan
yang
diserahkan
oleh
Gubernur Kepala Daerah. Bagian Ketiga FUNGSI
Pasal 4
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Dinas Kesehatan mempunyai fungsi: 1. Perencanaan,
yaitu
segala
usaha
dan
kegiatan
dalam
hal
pengumpulan, pencatatan dan pengolahan data yang diperlukan, menyusun rencana dan program untuk penyelenggaraan pembangunan dibidang kesehatan. 2. Pelaksanaan,
yaitu
segala
usaha
dan
kegiatan
dalam
hal
penyelenggaraan dibidang Kesehatan. 3. Bimbingan dan Pengawasan, yaitu segala usaha dan kegiatan dalam memberikan pengawasan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan dibidang kesehatan. 4. Bimbingan dan Pengawasan, yaitu segala usaha dan kegiatan dalam memberikan pengawasan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan dibidang kesehatan. 5. Koordinasi, yaitu segala usaha untuk mengatur dan membina kerja sama, mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh kegiatan baik dalam lingkungan Dinas Kesehatan maupun dengan instansi lain yang bersangkutan dalam bidang Kesehatan. 6. Administrasi, yaitu segala usaha dan kegiatan dibidang ketata-usahaan umum,
perencanaan
Urusan
Rumah
Tangga
kepegawaian Urusan pelengkapan dan keuangan.
Dinas,
Urusan
BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS MASING-MASING UNIT Bagian Pertama ORGANISASI
Pasal 5
(1). Dinas Kesehatan terdiri: a. Kepala Dinas. b. Bagian Tata Usaha. c. Sub Dinas Pemulihan Kesehatan. d. Sub Dinas Pencegahan Penyakit. e. Sub Dinas Pembinaan Kesehatan lingkungan. f.
Sub Dinas Penyuluhan Kesehatan.
g. Sub Dinas Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak. h. Unit Pelaksanan Tekhnis (UPT) Dinas. i. (2)
Cabang Dinas.
Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana terlampir. Bagian Kedua PERINCIAN TUGAS MASING-MASING UNIT Paragraf 1 KEPALA DINAS
Pasal 6
Tugas Kepala Dinas adalah: a. Membantu Gubernur Kepala Daerah dalam menggariskan kebijaksanaan dalam bidang kesehatan. b. Merumuskan kebijaksanaan operasional dalam bidang Kesehatan Daerah. c. Memimpin dan membawahi Sub-sub Dinas , Unit Pelaksana Tehknis Cabang Dinas dalam menyelenggarakan usaha-usaha pembangunan dibidang Kesehatan di Daerah; d. Memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan serta pengawasan dalam bidang kesehatan bagi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten; e. Mengadakan
pengawasan
serta
pengendalian
terhadap
kesatuan
Organisasi bawahannya tentang usaha pelaksanaan bidang kesehatan apakah telah sesuai dengan rencana, program dan kebijaksanaan yang telah digariskan; f.
Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Gubernur Kepala Daerah tentang langkah-langkah yang berhubungan dengan bidang tugasnya atas sesuatu yang perlu diambil;
g. Melaksanakan segala kegiatan dalam bidang tugasnya yang telah dibebankan oleh Gubernur Kepala Daerah.
Paragraf 2 BAGIAN TATA USAHA
Pasal 7
1. Tugas Pokok bagian Tata Usaha adalah segala usaha dan kegiatan dalam bidang pelayanan tekhnis dan administratif yang menyangkut urusan perencanaan umum, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan dan Keuangan; 2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: a. Membantu dan mengkoordinir rencana kegiatan dan rencana anggaran belanja dan seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kesehatan; b. Membantu
Kepala
Dinas
dalam
menggariskan
kebijaksanaan
dibidang tugasnya; c. Melaksanakan kegiatan ketata-usahaan, perencanaan, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan dinas; d. Menyelenggarakan penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan dalam kantor serta penempatan arsip dan administrasi yang dinamis; e. Menyelenggarakan rapat dan penerimaan tamu; f.
Membawa aktifitas unit organisasi bawahannya kearah target dan tujuan yang akan dicapai sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan;
g. Memberikan pengawasan dan pengendalian dan menilai aktivitas bawahan apakah pelaksanaan tugas telah sesuai dengan rencana dan program yang telah ditetapkan; h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; i.
Menyelenggarakan pelaksanaan tugas-tugas yang telah dibebankan oleh Kepala Dinas;
j.
Bertanggungjawab atas segala tugas-tugas yang telah dibebankan oleh Kepala Dinas;
3. Bagian Tata Usaha terdiri dari a. Sub Bagian Perencanaan; b. Sub Bagian Umum; c. Sub Bagian Kepegawaian; d. Sub Bagian Perlengkapan; e. Sub Bagian Keuangan.
Pasal 8
Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas: a. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data serta menyusun statistik bagi seluruh unit organisasi Dinas Kesehatan; b. Mempersiapkan dan merumuskan rencana program dan proyek dalam bidang kesehatan bagi seluruh unit organisasi Dinas Kesehatan; c. Menyusun rencana dan program sesuai dengan kebijaksanaan pimpinan; d. Mengikuti perkembangan pelaksanaan rencana, meneliti dan menyusun laporan bagi seluruh kegiatan unit organisasi dilingkungan Dinas Kesehatan; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha; f.
Bertanggung jawab atas segala tugas-tugas yang telah dibebankan oleh pimpinan. Pasal 9
Sub Bagian Umum mempunyai tugas: a. Melaksanakan urusan ketata usahaan dan pembinaan kearsipan dinamis; b. Menyelenggarakan
segala
pekerjaan
pengetikan,
reproduksi
dan
ekspedisi; c. Mengurus Perjalanan Dinas; d. Mengurus dan menyelenggarakan urusan Rumah Tangga Dinas; e. Mengurus tamu dan akomodasi apabila diperlukan; f.
Menyiapkan tempat untuk keperluan rapat-rapat;
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Tagian Tata Usaha; h. Bertanggungjawab langsung pada Kepala Bagian Tata Usaha. Pasal 10
Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas: a. Menyelenggarakan pengangkatan,
administrasi
Kepegawaian
kenaikan gaji berkala,
yang
kenaikan pangkat,
meliputi mutasi,
pembinaan karier dan kesejahteraan pegawai; b. Menyelenggarakan usaha penyempurnaan Organisasi dan tatalaksana kepegawaian; c. Bertanggungjawab atas tugas-tugasnya kepada Kepala Bagian Tata Usaha
Pasal 11
Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas: a. Menghimpun dan mengolah data-data materiil dan perlengkapan Dinas serta menyelenggarakan analisa kebutuhan perlengkapan Dinas; b. Menyelenggarakan usaha penyempurnaan Organisasi dan tatalaksana kepegawaian; c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha; d. Menyelenggarakan
urusan
pemeliharaan
dan
penyimpanan
serta
perawatan terhadap semua perlengkapan dan barang-barang Dinas; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha; f.
Bertanggungjawab langsung kepada Bagian Tata Usaha. Pasal 12
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas: a. Menyelenggarakan urusan Organisasi dan administrasi keuangan Dinas, penyusunan
anggaran
dan
pendapatan
Dinas
serta
mengelola
penerimaan pengeluaran keuangan Dinas; b. Menyelenggarakan pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan serta perhitungan evaluasi perbendaharaan Dinas; c. Menyelenggarakan tugas-tugas lain dibidang keuangan yang telah ditetapkan oleh Daerah. Paragraf 3 SUB DINAS PEMULIHAN KESEHATAN
Pasal 13
(1) Tugas pokok Sub Dinas Pemulihan Kesehatan adalah segala usaha dan kegiatan
dalam
bidang
pengawasan
dan
pembinaan
terhadap
perkembangan Rumah Sakit Umum, Puskesmas serta Kesehatan Gigi; (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Pemulihan Kesehatan mempunyai fungsi: a. Membantu
Kepala
Dinas
dalam
menggariskan
kebijaksanaan
dibidang tugasnya; b. Membayar rencana unit Organisasi bawahannya; c. Memimpin
seksi-seksi
bawahannya
dalam
organisasi
dan
pengembangan Rumah Sakit dan Puskesmas serta perawatan kesehatan gigi;
d. Mengikuti
perkembangan
usaha
pemulihan
kesehatan
dan
merumuskan program dan saran perbaikan dalam rangka usaha peningkatan mutu pelayanan kesehatan gigi kepada masyarakat; e. Membina/mengarahkan aktifitas seksi-seksi bawahannya kearah target yang akan dicapai sesuai dengan rencana dan program yang telah ditentukan; f.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dalam bidang tugasnya;
g. Membina iklim kerjasama yang baik dengan sub-sub Dinas dan subsub Bagian kearah tugas-tugas yang telah digariskan oleh Kepala Dinas; h. Kepala Sub Dinas bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas; Pasal 14
Sub Bagian Rumah Sakit mempunyai tugas: a. Mengadakan pengawasan dan pembinaan terhadap perkembangan Rumah
Sakit
kearah
peningkatan
pelayanan
kesehatan
kepada
Masyarakat; b. Memberikan pelayanan dan pembinaan Rumah Sakit dalam usaha pengadaan alat-alat kesehatan dan obat-obatan; c. Mengawasi pemakaian obat-obatan pada setiap Rumah Sakit; d. Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pemulihan Kesehatan dalam bidang tugasnya; e. Bertanggungjawab atas tugas-tugasnya kepada Kepala Sub Dinas Pemulihan Kesehatan. Pasal 15
Seksi Pembina Puskemas mempunyai tugas: a. Mengadakan
pengawasan
dan
pembinaan
terhadap
pelaksanaan
program-program Puskemas; b. Memberikan
pembinaan
kepada
puskemas dalam rangka usaha
peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat; c. Meningkatkan usaha untuk mengadakan sarana dan fasilitas kesehatan dan obat-obatan bagi puskesmas; d. Bertanggungjawab atas tugas-tugasnya kepada Sub Dinas Pemulihan Kesehatan.
Pasal 16
Seksi Kesehatan Gigi mempunyai tugas: a. Mengadakan pengawasan dan pembinaan terhadap perkembangan kesehatan Gigi pada setiap Rumah Sakit dan Puskesmas-puskesmas:
b. Memberikan pengawasan dan pelayanan pengadaan alat-alat dan obatobatan kesehatan Gigi kearah peningkatan pelayanan kesehatan Gigi kepada masyarakat; c. Mengadakan evaluasi dan perumusan program terhadap pengembangan kesehatan gigi; d. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam bidangnya yang telah diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pemulihan Kesehatan; e. Bertanggungjawab langsung kepada kepala Sub Dinas Pemulihan Kesehatan; Paragraf 4 SUB DINAS PENCEGAHAN PENYAKIT
Pasal 17
(1) Tugas pokok Sub Dinas Pencegahan Penyakit adalah segala usaha dan kegiatan dalam bidang pengamatan penyakit, Immunisasi dan bidang Vektor; (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Pencegahan Penyakit mempunyai fungsi: a. Membantu
Kepala
Dinas
dalam
menggariskan
kebijaksanaan
dibidang tugasnya; b. Menyusun rencana kesehatan terhadap pengamatan penyakit pada suatu Daerah tertentu yang diperkirakan mempunyai gejala-gejala penyakit menular; c. Memimpin Seksi-seksi bawahannya dalam menyelenggarakan usahausaha
pengawasan
dan
pengamatan
penyakit,
mengadakan
pencegahan serta Imunisasi dan mengadakan pemberantasan Vektor, agar masyarakat terhindar dari penyakit menular; d. Mengadakan dan
menyelenggarakan usaha-usaha peningkatan
pemberantasan sumber-sumber bibit penyakit; e. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam bidang tugasnya yang telah diberikan oleh Kepala Dinas; f.
Bertanggung jawab langsung atas tugas-tugasnya kepada Kepala Dinas.
(3) Sub Dinas Pencegahan penyakit terdiri: a. Seksi Pengamatan Penyakit. b. Seksi Imunisasi. c. Seksi Pemberantasan Vektor.
Pasal 18
Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai tugas: a. Mengumpulkan data dan membuat rencana penelitian dan Evaluasi tentang kemungkinan terjadinya wabah penyakit pada suatu daerah tertentu; b. Mengolah dan membuat laporan tentang hasil evaluasi dan penelitian yang telah dilakukan secara periodik dan berkala kepada pimpinan; c. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam bidangnya yang telah diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pencegahan Penyakit; d. Bertanggungjawab atas tugas-tugasnya langsung kepada Kepala Sub Dinas Pencegahan Penyakit. Pasal 19
Seksi Imunisasi mempunyai tugas: a. Mengadakan penelitian dan evaluasi atas hasil penelitian dari Seksi Pengamatan Penyakit tentang kemungkinan adanya wabah penyakit menular; b. Melaksanakan tugas operasional immunisasi dan vaksinasi kepada masyarakat apabila dimungkinkan adanya wabah penyakit menular dalam suatu daerah; c. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam bidang yang telah diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pencegahan Penyakit; d. Bertanggungjawab atas tugas-tugas langsung kepada Kepala Sub Dinas Pencegahan. Pasal 20
Seksi Pemberantasan Vektor mempunyai tugas: a. Mempersiapkan dan mengusahakan terselenggaranya pemberantasan Vektor; b. Menyebar luaskan informasi tentang cara-cara pemberantasan sumbersumber bibit penyakit kepada seluruh masyarakat, agar masyarakat mempunyai pola hidup sehat dan tersentuh hatinya untuk berpartisipasi terhadap pemberantasan sumber bibit penyakit; c. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam bidangnya yang telah diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pencegahan penyakit;
Paragraf 5 SUB DINAS PEMBINAAN KESEHATAN LINGKUNGAN Pasal 21
(1). Tugas pokok Sub Dinas Pembinaan Kesehatan Lingkungan adalah semua usaha dan kegiatan dalam bidang kebersiahan lingkungan termasuk sumber air, jamban keluarga dan kesehatan tempat Umum; (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Pembinaan Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas; a. Membantu Kepala Dinas
dalam menggariskan kebijaksanaan
dibidang tugasnya; b. Membuat
rencana
kegiatan
dan
rencana
anggaran
bagi
penyelenggaraan tugas-tugas seksi-seksi bawahan; c. Memimpin seksi-seksi bawahannya dalam mengumpulkan dan menganalisa data-data penyelenggaraan kegiatan lain dalam bidang kesehatan lingkungan dan kesehatan tempat umum serta jamban keluarga; d. Mengkoordinasikan usaha-usaha peningkatan kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat; e. Merumuskan dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada masyarakat tentang cara-cara pembuatan jamban keluarga, cara-cara hidup sehat yang memenuhi syarat-syarat kesehatan; f.
Mengarahkan dan meningkatkan aktifitas terhadap unit-unit organisasi bawahannya kearah target dan tujuan yang akan di capai sesuai dengan rencana dan program yang telah ditentukan;
g.
Melaksanakan
tugas-tugas lain dalam bidangnya
yang
telah
diberikan oleh kepala Dinas; h. Bertanggungjawab atas tugas-tugas kepada Kepala Dinas. (3) Sub Dinas Pembinaan Kesehatan lingkungan terdiri dari: a. Seksi Kebersihan Lingkungan; b. Seksi Samijaya; c. Seksi Kesehatan Tempat Umum. Pasal 22
Seksi Kebersihan Lingkungan mempunyai tugas: a. Mengumpulkan
dan
menganalisa
data-data
tentang
kebersihan
meningkatkan
kebersihan
lingkungan; b. Mengkoordinasikan
usaha-usaha
untuk
lingkungan; c. Membantu usaha-usaha dan kegiatan pembangunan masyarakat Desa serta pengembangan dan pemugaran Kampung/Desa;
d. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam bidangnya yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pembinaan Kesehatan Lingkungan; e. Bertanggung jawab atas tugas-tugasnya kepada Kepala Sub Dinas Pembinaan Kesehatan Lingkungan. Pasal 23
Seksi Samijaka mempunyai tugas: a. Mengumpulkan dan menganalisa data-data pelaksanaan tentang jamban keluarga; b. Memberikan petunjuk-petunjuk kepada masyarakat tentang cara-cara bagaimana membuat jamban keluarga yang memenuhi syarat-syarat kesehatan; c. Melaksanakan tugas-tugas dalam bidangnya yang telah diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pembinaan Kesehatan Lingkungan; d. Bertanggung jawab atas tugasnya kepada Kepala Sub Dinas Pembinaan Kesehatan Lingkungan. Pasal 24
Seksi Kesehatan Tempat Umum mempunyai tugas: a. Mengumpulkan,
mengelola
dan
menganalisa
data-data
tentang
pelaksanaan program dalam bidang Kesehatan Tempat Umum; b. Mengkoordinir dan mengkonsolidasikan fasilitas dan sarana-sarana kesehatan masyarakat ditempat umum; c. Melaksanakan tugas-tugas dalam bidangnya yang telah diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pembinaan Kesehatan Lingkungan; d. Bertanggung jawab atas tugasnya kepada kepala Sub Dinas Pembinaan Kehatan Lingkungan. Paragraf 6 SUB DINAS PEMBINAAN PENYUHAN KESEHATAN
Pasal 25
(1) Tugas Pokok Sub Dinas Penyuluhan Kesehatan adalah semua usaha dan kegiatan bidang penyuluhan langsung, untuk membangkitkan peran serta masyarakat dan usaha kesehatan sekolah; (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Penyuluhan Kesehatan mempunyai fungsi: a. Membantu Kepala Dinas dalam menggariskan kebijaksanaan di bidang tugasnya; b. Membuat rencana kerja dan rencana anggaran bagi unit organisasi bawahannya kearah pelaksanaan program yang telah ditentukan;
c. Memberikan bimbingan dan petunjuk langsung kepada masyarakat berupa penyuluhan-penyuluhan, mass media dan lain-lain mengenai program pemerintah dibidang kesehatan; d. Memimpin
kegiatan
Unit-unit
organisasi
bawahannya
dalam
melaksanakan penyuluhan langsung, memberikan bimbingan dan pengawasan tentang tekhnis penyuluhan kesehatan masyarakat; e. Mengkoordinasikan
usaha-usaha
untuk
meningkatkan
usaha
kesehatan sekolah; f.
Mengarahkan aktivitas unit-unit organisasi bawahannya kearah target dan tujuan yang akan dicapai sesuai dengan rencana dan program yang telah ditentukan;
g. Mengawasi dan menilai kegiatan unit organisasi bawahannya apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan rencana dan program yang telah ditentukan; h. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam bidangnya yang telah diberikan oleh Kepala Dinas; i.
Bertanggung jawab atas semua tugas-tugasnya kepada Kepala Dinas.
(3) Sub Dinas Penyuluhan Kesehatan terdiri dari: a. Seksi Penyuluhan Langsung; b. Seksi Peran Masyarakat; c. Seksi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Pasal 26
Seksi Penyuluhan Langsung mempunyai tugas: a. Melaksanakan tugas-tugas penyuluhan langsung kepada masyarakat sesuai
dengan
rencana
program
yang
telah
ditentukan
berupa
penyuluhan langsung, mass media, pemutaran film, brosur-brosur, selebaran dan lain-lain ; b. Memberikan pengawasan dan pengarahan kepada masyarakat agar meningkatkan pola hidup sehat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya; c. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam bidangnya yang telah diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penyuluh Kesehatan; d. Bertanggung jawab atas tugas-tugasnya kepada Kepala Sub Dinas Penyuluhan Kesehatan. Pasal 27
Seksi Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas: a. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat melalui Mass media, brosur-brosur, selebaran, pemutaran film kesehatan dan lain-lain dengan tujuan agar masyarakat mengerti dan menyadari bahwa program
kesehatan itu adalah milik bersama, sehingga masyarakat berperan untuk mengambil bagian dengan partisipasinya dalam melaksanakan programprogram kesehatan; b. Membina
dan
mengikut
sertakan
masyarakat
berperan
dalam
partisipasinya untuk turut aktif memberantas, membasmi penyakit dan memelihara serta meningkatkan kesehatannya; c. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam bidangnya yang telah diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penyuluhan kesehatan; d. Bertanggung jawab atas tugas-tugasnya kepada Kepala Sub Dinas Penyuluhan Kesehatan. Pasal 28
Seksi Usaha Kesehatan Sekolah mempunyai tugas : a. Mengkoordinir usaha-usaha untuk meningkatkan usaha kesehatan sekolah sesuai dengan rencana dan program yang telah ditentukan; b. Menyelenggarakan dan usaha pengadaan fasilitas dan sarana-sarana Usaha Kesehatan Sekolah; c. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam bidangnya yang telah diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penyuluhan Kesehatan; d. Bertanggung jawab atas tugas-tugasnya kepada Kepala Sub Dinas Penyuluhan Kesehatan. Paragraf 7 SUB DINAS PEMBINAAN KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK
Pasal 29
(1) Tugas pokok Sub Dinas Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak adalah semua usaha dan kegiatan dibidang kesehatan ibu, kesehatan anak dan bidang Gizi; (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak mempunyai fungsi: a. Membantu Kepala Dinas dalam menggariskan
kebijaksanaan
dibidang tugasnya; b. Menyusun rencana kegiatan dan rencana anggaran kegiatan bagi unit organisasi bawahannya; c. Memimpin bawahannya dalam menyelenggarakan usaha-usaha pemeriksaan kesehatan ibu, kesehatan Anak melalui Rumah-rumah Sakit, Puskesmas, dan melaksanakan kegiatan pelayanan terhadap ibu yang menderita sakit dalam mengandung dan kegiatan-kegiatan mengenai perlunya Keluarga Berencana;
d. Memberikan
penerangan
dan
penyuluhan
kepada
penderita
kekurangan gizi, apa dan bagaimana gizi serta menyusun dan mengatur menu/makanan yang bergizi sesuai dengan kebutuhan standar Gizi. e. Mengarahkan aktifitas unit organisasi bawahannya kearah target yang akan
dicapai sesuai dengan rencana dan program yang
ditentukan; f.
Mengawasi dan meneliti kegiatan unit organisasi bawahannya apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana;
g. Melaksanakan
tugas-tugas
lain
dalam
bidangnya
yang
telah
ditentukan dan bertanggunmg jawab kepada Kepala Dinas. (4) Sub Dinas Kesejahteraan Ibu dan Anak terdiri dari: a. Seksi Kesehatan Ibu; b. Seksi Kesehatan Anak; c. Seksi Gizi. Pasal 30
Seksi Kesehatan Ibu mempunyai tugas: a. Menyelenggarakan usaha-usaha pemeriksaan kesehatan ibu melalui Rumah-rumah Sakit dan Puskesmas-puskesmas; b. Melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan terhadap ibu yang menderita penyakit kandungan dan kegiatan-kegiatan mengenai perlunya Keluarga Berencana serta pelayanannya; c. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam bidangnya yang diberikan oleh kepala Sub Dinas Kesehatan Ibu dan Anak; d. Bertanggungjawab atas tugas-tugasnya
kepada Kepala Sub Dinas
Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak. Pasal 31
Seksi Kesehatan Ibu dan Anak mempunyai tugas: a. Menyelenggarakan usaha-usaha pencegahan terhadap anak-anak yang menderita penyakit menular melalui rumah-rumah sakit dan puskesmaspuskesmas diwilayahnya; b. Menyelenggarakan penerangan serta penyuluhan terhadap ibu-ibu yang anaknya menderita kekurangan Gizi agar dapat dipelihara dan dijaga pertumbuhannya; c. Menyelenggarakan pemeriksaan anak balita melalui Rumah-rumah Sakit dan Puskesmas-puskesmas agar dapat dijaga pertumbuhannya; d. Mengawasi dan meneliti unit-unit organisasi bawahannya apakah pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana dan program yang telah ditentukan;
e. Melaksanakan
tugas-tugas
lain
yang
telah
ditentukan
dan
bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak.
Pasal 32
Seksi Gizi mempunyai tugas: a. Memberikan penyuluhan tentang gizi kepada penderita kekurangan Gizi dan masyarakat pada umumnya; b. Merencanakan dan menyusun makanan penderita sesuai dengan kebutuhan standar Gizi; c. Mengadakan pengawasan dan penelitian kepada unit-unit organisasi bawahannya apakah pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana dan program yang telah ditentukan; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang telah diberikan dan bertanmggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak. Paragraf 8 SUB UNIT PELAKSANAAN TEHKNIS DINAS (UPT)
Pasal 33
(1) Unit Pelaksanaan Tekhnis Dinas (UPT) terdiri dari : a. Rumah Sakit Umum Provinsi di Tanjungkarang; b. Healt Centre (HC) Kedaton Tanjungkarang. (2) Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPT) merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah dan unsur pelaksana tekhnis Dinas dalam bidang pelayanan kesehatan Masyarakat. (3) Unit Pelaksana Tehknis Dinas (UPT) dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan. Pasal 34
Unit Pelaksana Tekhnis Dinas mempunyai fungsi: a. Melaksanakan dan memberikan pelayanan Medis yang sebaik-baiknya kepada Masyarakat; b. Memberikan perawatan dan pemulihan kesehatan secara sempurna kepada masyarakat; c. Melaksanakan pelayanan dan perawatan sebagai sarana penyuluhan medis, pendidikan dan latihan paramedis dan penelitian-penelitian kearah peningkatan Pelayanan kesehatan yang lebih baik dan sempurna.
Pasal 35
(1) Organisasi Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) adalah sebagai berikut: A. Rumah Sakit Umum, terdiri dari: 1. Direktur/Kepala Rumah Sakit Umum. 2. Sub Bagian Tata Usaha. 3. Seksi Medis. 4. Seksi Perawatan. 5. Seksi Keuangan. 6. Unit Pelaksana Fungsional, terdiri dari: a. Unit Rawat Jalan. b. Unit Pelayanan Daerah Medis. c. Unit Radiologi. d. Unit Rehabilitasi. e. Unit Penyakit Dalam. f.
Unit Penyakit Anak.
g. Unit Bedah. h. Unit Kebidanan dan Penyakit Kandungan. i.
Unit Penyakit Mata.
j.
Unit Penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorokan.
k. Unit Gigi dan Mulut. l.
Unit Kulit dan Kelamin.
m. Unit Syaraf dan Jiwa. n. Unit Penyakit Paru-paru. o. Unit Pathologi Klinis. p. Unit Pathologi Anatomi. q. Unit Anestesi dan perawatan Intensif 7. Instalasi Rumah Sakit Umum terdiri dari: a. Instalasi Farmasi. b. Instalasi Laboratorium. c. Inztalasi Pemeliharaan Sarana Rumuah Sakit. d. Instalasi Gizi. B. Health Centre (HC) Kedaton terdiri dari: 1. Kepala Health Centre 2. Sub Bagian Tata Usaha 3. Seksi KIA 4. Seksi Laboratorium 5. Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan 6. Seksi Penyuliuhan Kesehatan Masyarakat 7. Seksi Pencegahan Penyakit 8. Seksi Pemulihan Kesehatan 9. Seksi Pendidikan dan Latihan 10. Seksi Radiologi 11. Seksi Sterilisasi
12. Seksi Kesehatan Mata 13. Seksi Kesehatan Gigi 14. Seksi Usaha Kesehatan Gigi Sekolah dan Usaha Kesehatan Sekolah. (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksanan Tehknis (UPT) sebagai mana terlampir. Pasal 36
Direktur dan Kepala Rumah Sakit Umum Tingkat I mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan unit-unit bawahannya untuk semua tugastugas Rumah Sakit sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 37
(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, mengatur kepegawaian, mengatur tempat pendidikan dan latihan, mengelola peralatan dan perlengkapan serta mengatur semua urusan dalam. (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: a. Menyusun program dan laporan b. Melakukan kegiatan pendidikan dan latihan c. Melakukan urusan kerumah tanggaan, ketatausahaan dan
urusan-
urusan umum dan urusan dalam lainnya d. Melaksanakan urusan tata usaha kepegawayan e.
Melakukan pencatatan medis.
(3) Sub bagian Tata Usaha terdiri dari: a. Urusan Penyusunan Program dan Laporan b. Urusan Umum c. Urusan Kepegawaian e.
Urusan Pencatatan Pasal 38
(1) Urusan
penyusunan
program
dan
laporan
mempunyai
tugas
mempersiapkan, mengolah dan penyusunan laporan rumah Sakit: (2) Urusan Umum, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Rumah Tangga dan Tata Usaha Rumah Sakit, Loundry, ketertiban dan pemeliharaan Rumah Sakit; (3) Urusan
Kepegawaian,
mempunyai
tugas-tugas
melaksanakan
pengurusan kepegawaian dan pengurusan pendidikan dan latihan ; (4) Urusan pencatatan Medis mempunyai tugas mengatur pelaksanaan kegiayan pencatatan medis (medical record).
Pasal 39
(1) Seksi Medis mempunyai tugas membantu Unit Pelaksana Fungsional dan Instalasi Rumah Sakit; (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Medis mempunyai fungsi mengkoordinasikan seluruh kebutuhan unit pelaksana fungsional dan Instalasi Rumah Sakit yaitu kegiatan secara langsung atau tidak langsung memperlancar kegiatan pelayanan; Seksi Medis dari: a. Sub Seksi Medis I b. Sub Seksi Media II Pasal 40
(1) Sub
Seksi
kebutuhan
Medis unit
mempunyai
Pelayanan
tugas
Darurat
mengkoordinasikan
Medis,
Unit
seluruh
Radiologi,
Unit
Rehabilitasi, Instalasi Laboratorium, Instalasi Gizi, Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit, Instalasi Farmasi; (2) Sub Seksi Medias II mempunyai tugas mengkoordinasikan seluruh kebutuhan Unit Pelayanan Dalam, Unit Penyakit Anak, Unit Bedah, Unit Kebidanan, dan Penyakit Kandungan, Unit Penyakit Mata, Unit Penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT) Unit Gigi dan Mulut, Unit Rawat Jalan, Unit Penyakit Syaraf dan Jiwa, Unit Penyakit Paru-paru, Unit Pathologi Klinik, Unit Pathologi Anatomi, Unit Penyakit Kulit dan Kelamin dan Unit Anestesi. Pasal 41
(1) Seksi Perawatan mempunyai tugas mengatur, menghendaki kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas Perawatan Rumah Sakit ; (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Perawatan mempunyai fungsi
peraturan dan pengendalian kegiatan
pelayanan pada Unit Pelaksana Fungsional Rumah Sakit. (3) Seksi Perawatan terdiri dari: a. Sub Seksi Perawatan I c. Sub Seksi Perawatan II Pasal 42
(1) Seksi Perawatan 1 mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan pelayanan perawatan pada unit penyakit Dalam unit penyakit Anak, unit penyakit mata dan unit penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorokan.
(2) Sub Seksi Perawatan II mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan pelayanan perawatan pada unit Bedah, unit penyakit kebidanan
dan
kandungan, unit penyakit Gigi dan Mulut, unit pathologi Anatomi dan unit Rawat Jalan. Pasal 43
(1) Seksi Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Rumah Sakit ; (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Keuangan mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dalam bidang keuangan dan akutansi Rumah Sakit; (3) Seksi Keuangan terdiri dari : a. Sub Seksi Perbendaharaan c. Sub Seksi Pengelolaan Dana Intern. Pasal 44
(1) Sub Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan tata usaha keuangan dan pengelolaan perbendaharaan Rumah Sakit ; (2) Sub Seksi Pengelolaan Dana Intern mempunyai tugas melakukan penerimaan, pembukuan, penyetoran ke kas Negara/kas Daerah dan pertanggung jawaban keuangan yang diperoleh dari pelayanan Rumah Sakit. Pasal 45
(1) Unit pelaksana Fungsional adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Direktur/Kepala Rumah Sakit; (2) Unit pelaksana Fungsional terdiri dari tenaga-tenaga medis dalam jabatan fungsional; (3) Unit pelaksana fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional selaku kepala unit yang ditunjuk diantara pejabat fungsional yang senior dilingkungan unit yang bersangkutan. Pasal 46
Unit rawat jalan mempunyai tugas melaksanakan diagnosa pengobatan, perawatan, pencegahan dan peningkatan dan penelitian untuk penderita Rawat Jalan.
Pasal 47
Unit Pelayanan Darurat Medis mempunyai tugas melaksanakan tugas melaksanakan pelayanan darurat medis, pengobatan, perawatan, pendidikan pencegahan akibat penyakit dan peningkatan, pemeliharaan kesehatan dan rehabilitasi. Pasal 48
Unit Radiologi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan radiologi, termasuk diagnose, pengobatan, perawatan, pendidikan, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pelayanan kesehatan. Pasal 49
Unit Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi medis yang meliputi pelayanan Fisiotrapi, alat pembantu buatan dan latihan kerja perawatan, pengobatan, pendidikan, pencegahan dan peningkatan serta penelitian. Pasal 50
Unit Penyakit Dalam mempunyai tugas melaksanakan diagnose, pengobatan, penawaran, pendidikan, rehabilitasi, pencegahan peningkatan, pemulihan kesehatan dibidang penyakit dalam. Pasal 51
Unit penyakit anak mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan dibidang bedah. Pasal 52
Unit Bedah mempunyai tugas melakukan diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan dibidang bedah. Pasal 53
Unit kebidanan dan Kandungan mempunyai tugas melaksanakan diagnose, pengobatan perawatan, rehabilitasi, pencegahan dan peningkatan pemulihan kesehatan dibidang kebidanan dan penyakit kandungan.
Pasal 54
Unit Penyakit Mata mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, perawatan, pendidikan, rehabilitasi, pencegahan dan peningkatan pemulihan kesehatan dibidang penyakit mata. Pasal 55
Unit Penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorokan mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pendidikan, rehabilitasi pencegahan dan peningkatan pemulihan kesehatan dibidang penyakit telinga dan tenggorokan. Pasal 56
Unit Penyakit Gigi dan Mulut mempunyai
tugas melaksanakan diagnosa
pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan penyakit gigi dan mulut . Pasal 57
Unit Penyakit Kulit dan Kelamin, mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan,
pencegahan akibat penyakit dan peningkatan
pemulihan kesehatan dibidang penyakit kulit dan kelamin. Pasal 58
Unit Penyakit Syaraf dan Jiwa mempunyai tugas melaksanakan penelitian diagnosa, perawatan, pendidikan, rehabilitasi, pencegahan, pemulihan kesehatan dan peningkatan kesehatan dibidang syaraf dan Jiwa. Pasal 59
Unit
Penyakit
Paru-paru
mempunyai tugas melaksanakan penelitian
diagnosa, pengolahan, perawatan, rehabilitasi, pendidikan, pemulihan kesehatan, pencegahan dan peningkatan kesehatan dibidang Paru-paru. Pasal 60
Unit Penyakit Klinik mempunyai tugas melaksanakan penelitian, diagnosa, pendidikan, pencegahan dibidang penyakit.
Pasal 61
Unit
Pathologi
Anatomi
mempunyai
tugas melaksanakan
penelitian,
diagnose, pendidikan, pencegahan dibidang penyakit. Pasal 62
Unit Anestesi dan Perawatan Intensif mempunyai tugas melaksanakan Anestesi dan perawatan, intensif dan pengobatan. Pasal 63
(1) Instalasi adalah sarana penunjang kegiatan unit/Pelaksana Fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur/Kepala; (2) Besar kecilnya suatu Instalasi ditentukan berdasarkan volume dan beban kerja; (3) Instalasi Rumah Sakit dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur/Kepala. Pasal 64
Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan pengaturan: a. Peracikan obat, penyimpanan dan penyaluran obat-obatan, gas medis serta bahan kimia keperluan kesehatan; b. Penyimpanan dan penyaluran alat kedokteran, alat-alat perawatan dan alat kesehatan. Pasal 65
Instalasi Laboratorium Klinik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan dibidang laboratorium klinik untuk keperluan diagnose dan kegiatan transfusi darah yang dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional sejalan dengan Pasal 60. Pasal 66
Instalasi Gizi
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengolahan
penyaluran makanan sehat dan penyaluran gizi yang dilakukan oleh tenaga pegawai dalam jabatan fungsional.
Pasal 67
Instalasi
Pemeliharaan
melaksanakan:
Sarana
Rumah
Sakit
mempunyai
tugas
a. Pemeliharaan bangunan instalasi air minm, air panas, listrik, gas teknik serta pembuatan sampah dan cairan kebersihan Rumah Sakit; b. Pemeliharaan peralatan listrik, elektronis; c. Penyediaan air minum, air panas, gas tehknis dan listrik; d. Pencuciaan alat kedokteran dan alat kesehatan, yang dilakukan oleh tenaga /pegawai dalam jabatan fungsionil; e. Pengurusan jenazah. Pasal 68
Health
Centre
(HC)
Kedaton
mempunyai
tugas,
memimpin
dan
mengkoordinasikan Unit-unit bawahannya untuk semua tugas-tugas Health Centre sebagai pelaksana tehknis Dinas Tingkat I sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 69
(1) Sub Bagiam Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, mengatur personalia, mengatur tempat pendidikan dan latihan, mengelola peralatan Kantor dan perlengkapan serta semua kegiatan urusan dalam; (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: a. Menyusun program dan laporan; b. Melakukan kegiatan untuk pendidikan dan laithan; c. Melakukan ketata-usahaan dan kerumahtanggaan; d. Melakukan kegiatan Tata Usaha Kepegawaian; e. Melakukan Pencatatan medis. (3) Sub Tata Usaha terdiri dari: a. Urusan Penyusunan Program dan laporan; b. Urusan Umum dan keuangan; c. Urusan Kepegawaian; d. Urusan Pencatatan Medis. Pasal 70
(1) Urusan
Penyusunan
Program
dan
Laporan
mempunyai
tugas
mempersiapkan, mengolah dan menyusun program kegiatan semua unsur dilingkunagn Health Centre dan sekaligus menyusun pelaporan dan pencatatan dari kegiatan Health Centre; (2) Urusan Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan rumah tangga dan tata usaha keuangan Healt Centre, ketertiban dan pemeliharaan Helath Centre
(3) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengurusan pendidikan dan latihan ; (4) Urusan pencatatan Medis mempunyai tugas mengatur pelaksanaan kegiatan pencatatan medis (Medikal Report). Pasal 71
Unit KIA mempunyai tugas menyelenggarakan dan pemeliharaan kesehatan Ibu dan Anak. Pasal 72
Unit Laboratorium mempunyai tugas meneliti, mengawasi dan melaksanakan pemeriksaan di bidang laboratorium klinik untuk keperluan diagnose kegiatan transfusi darah dan lain-lain oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional. Pasal 73
Unit Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas memelihara, mengevaluasi semua kegiatan-kegiatan di bidang kesehatan lingkungan.
Pasal 74
Unit Penyuluhan Kesehatan
mempunyai tugas mengadakan penerangan-
penerangan dan petunjuk-petunjuk melalui mass-media, film, brosur dan lainlain atau semua kegiatan dan usaha-usaha dibidang penyuluhan kesehatan masyarakat. Pasal 75
Unit Pencegahan Kesehatan mempunyai tugas mengadakan penerangan Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas memelihara, mengevalusi semua kegiatan-kegiatan di bidang kesehatan lingkungan. Pasal 76
Unit Pemulihan Kesehatan mempunyai tugas memelihara pengobatanpengobatan pemeriksaan dan kegiatan-kegiatan lain dibidang pemulihan kesehatan.
Pasal 77
Sub Dinas Pendidikan dan Latihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan dan latihan atau kegiatan-kegiatan lain yang ada hubungannya dengan bidang pendidikan dan latihan. Pasal 78
Unit Radiologi mempunyai tugas meneliti, memeriksa, mengobati dan menentukan diagnose serta pemulihan kesehatan dibidang laboratorium. Pasal 79
Unit Sterilisasi mempunyai tugas membina, mengawasi, meneliti, memeriksa dan melayani serta melaksanakan kegiatan-kegiatan sterilisasi dalam bidang Keluarga Berencana. Pasal 80
Unit Kesehatan Mata mempunyai tugas memeriksa, diagnose, mengobati memberikan penerangan, petunjuk dan usaha-usaha kegiatan peningkatan dibidang kesehatan gigi. Pasal 81
Unit Kesehatan Gigi mempunyai tugas memeriksa, diagnose, mengobati, memberikan penerangan, petunjuk dan usaha-usaha kegiatan peningkatan dibidang kesehatan gigi Pasal 82
UKGS dan UKS mempunyai tugas pembinaan, pemeliharaan, pengobatan dan pemulihan kesehatan dan usaha-usaha serta peningkatan kesehatan dibidang usaha kesehatan gigi sekolah dan usaha kesehatan sekolah pada umumnya. BAB IV TATA KERJA
Pasal 83
(1) Untuk terselenggaranya mekanisme kerja yang menjamin pembinaan yang terpadu, maka prosedur dan tata kerja Dinas Kesehatan diatur sebagai berikut;
a. Kepala Dinas Kesehatan melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku; b. Kepala Dinas Kesehatan selanjutnya berkewajiban memberikan petunjuk,
bimbingan
dan
mengatur
tata
kerja
unsur-unsur
pembentukan dan pelaksanaan yang berada dalam lingkungannya. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kesehatan Tingkat I dan Dinas Kesehatan Tingkat II serta Unit Pelaksana Tehknis menerapkan prinsip koordinasi dalam lingkungan Dinas yang urusannya sejenis atas dasar hubungan fungsionil. (3) Dengan berdasarkan prinsip pembagian kerja serta menjamin adanya kesatuan
gerak
yang
searah,
maka
Kepala
Dinas
mengatur/mengkoordinasi dan mengendalikan secara tehknis kegiatan dalam lingkungan Dinas Kesehatan Tingkat I dan Dinas Tingkat II. BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP
Pasal 84
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Gubernur
Kepala
Daerah,
sepanjang
mengenai
Peraturan
pelaksanaannya. (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya
setiap
orang
dapat
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I lampung
DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG PADA TANGGAL : 14 Februari 1981 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,
TINGKAT I LAMPUNG,
dto
dto
RUSLAN ATMO
YASIR HADIBROTO
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 1980
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
A. UMUM
Bahwa sesui dengan maksud Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok
Pemerintahan
di
Daerah
yang
menetapkan
bahwa
pembentukan Ssusunan Organisasi dan Formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka atas dasar tersebut diatas dan dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 303 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang
Petunjuk pelaksanaan mengenai
pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan Peraturan Daerah.
B. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 sd 84
Cukup jelas
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s/d 4 : Cukup jelas Pasal 5
: Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sah adalah rapat-rapat yang diadakan oleh Dewan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
Pasal 6
: yang dimaksud dengan tunjangan Keluarga dan tunjangan lainnya
pada ayat (2) Pasal ini adalah segala tunjangan
yang sekarang berlaku bagi Pegawai Negeri termasuk ABRI dan Daerah yang terdiri dari tunjangan anak/istri, tunjangan jabatan dan lain-lain. Pasal 7 s/d 14
: Cukup jelas
Pasal 15
: Uang kehormatan bersih adalah uang kehormatan pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan seperti yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikurangi dengan potongan-potongan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku.
Pasal 16 s/d 17
: Cukup jelas
