PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 1973 – 1974
TENTANG
BANK PEMBANGUNAN PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DATI I LAMPUNG
Menimbang
: 1. Bahwa
Untuk
mempercepat
terlaksananya
usaha-usaha
Pembangunan di Daerah Lampung, perlu adanya pemutusan pengerahan dana untuk biaya pembangunan. 2. Bahwa perlu segera menetapkan suatu Peraturan Daerah tentang Pokok- pokok Bank Pembangunan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 (Lembaran tahun 1962 No.59). Mengingat
: 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Peraturan Daerah Tingkat I Lampung. 2. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Pemerintah di Daerah. 3. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang
Pokok – pokok
Perbankan. Dengan bertujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung. MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG BANK PEMBANGUNAN DAERAH.
BAB I KETENTUEN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : (1) Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung. (2) Kepala Daerah ialah Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung. (3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung. (4) Bank Pembangunan Daerah ialah Bank Pembangunan Daerah Lampung. (5) Direksi ialah Direksi Bank Pembangunan Daerah Lampung. (6) Dewan Pengawas ialah Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Lampung.
BAB II PENDIRIAN
Pasal 2
(1) Bank Pembangunan Daerah didirikan berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 (Lembaran negara tahun 1962 Nomor 59) tentang Ketentuanketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah. (2) Bank Pembangunan Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan dapat mempunyai kantor-kantor Cabang dan Kantor Perwakilan di dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung. BAB III KETENTUAN DASAR
Pasal 3
(1) Bank Pembangunan Daerah adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usahausaha berdasarkan Peraturan Daerah ini. (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap Bank Pembangunan Daerah berlaku juga ketentuan Hukum positif Indonesia lainnya. BAB IV MAKSUD DAN USAHA
Pasal 4
Maksud Pendirian Bank Pembangunan Daerah ialah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha Pembangunan Daerah dalam rangka Pembangunan Nasional. Pasal 5
Untuk melaksanakan maksud tersebut dalam Pasal 4 Bank Pembangunan Daerah memberikan pinjaman untuk keperluan Investasi, Perluasan, Rehabilitasi dan modal kerja pada Proyek-proyek Pembangunan Daerah dan/atau proyek-proyek lainnya yang dapat menunjang lajunya Pembangunan Daerah baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta.
Pasal 6
(1) Bank Pembangunan Daerah dapat menerima uang dari pihak ketiga sebagai Deposita berjangka.
(2) Bank Pembangunan Daerah dapat menerima uang Giro yang penggunaanya seperti ditetapkan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini khusus dalam bidang bidang yang bersifat jangka pendek dapat menjalankan usaha-usaha Bank lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku. (3) Bank Pembangunan Daerah adalah bukan Bank Devisa. (4) Bank Pembangunan Daerah tidak boleh menyimpan alat-alat likwidenya pada Bank lainnya kecuali Bank Indonesia atau Bank-Bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.
BAB V MODAL
Pasal 7
(1) Modal Dasar Bank Pembangunan Daerah berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) terdiri atas: a. 500 (lima ratus) lembar saham priorotas a Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah). b. 500 (lima ratus) lembar saham biasa a Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah). (2) Dari jumlah Nominal saham tersebut diatas diambil dan diatur penuh oleh Pemerintah Daerah Saham Prioritas sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah). (3) Modal termaksud dalam ayat (1) dapat dirubah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 8
(1) Bank Pembangunan Daerah mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menjadi ketentuan tersebut dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c. (2) Cadangan Umum dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin di derita terhadap modal Bank Pembangunan Daerah. BAB VI SUMBER–SUMBER LAIN
Pasal 9
(1) Bank Pembangunan Daerah dapat mengeluarkan Obligasi dan mengadakan pinjaman–pinjaman lainnya. (2) Untuk pinjaman – pinjaman Luar Negeri harus dapat izin terlebih dahulu dari Pemerintah daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dan Menteri Keuanhgan Republik Indonesia. (3) Bank Pembangunan Daerah mempergunakan sumber–sumber pembiayaan tertentu Yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan atau Pemerintah Pusat.
(4) Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dapat mengadakan kerja sama ofinancing dengan Lembaga–lembaga Keuangan lainnya setelah mendapatkan persetujuan Kepala Daerah.
BAB VII SAHAM – SAHAM
Pasal 10 (1) Saham – Saham Prioritas dan saham–saham biasa dapat di miliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II dalam Daerah Tingkat I Lampung. (2) Penyertaan dalam modal Bank Pembangunan Daerah oleh Daerah Tingkat I Daerah Tinglkat II sebagai dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. (3) Saham–saham dikeluarkan atas nama. (4) Saham– saham tidak boleh digunakan surat jaminan. (5) Hak wewenang dan kekuasaan pemilik saham dilakukan oleh Kepala Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pasal 11
(1) Surat–surat saham diberikan nomor urut dimulai 001 sampai dengan nomor urut 500 bagi saham Prioritas, dan nomor 001 A sampai nomor 500 A bagi saham–saham biasa. (2) Surat – surat saham disertai dengan tanda–tanda deviden dan talon yang masing– masing mempunyai nomor yang sama dengan saham yang disertainya. (3) Surat saham harus ditanda tangani oleh ketua Badan Pengawas dan Direksi. (4) Direksi berkewajiban mentata usaha saham–saham tersebut sebagaimana mestinya dan harus menyimpan daftar–daftar saham dengan sebaik – baiknya. Pasal 12
(1) Untuk surat-surat saham tanda-tanda Deviden dan Talon yang rusak dan tidak dapat dipakai lagi, dapat diberikan duplikat-duplikatnya oleh Direksi setelah diterima permintaan tertulis dari yang bersangkutan/berkepentingan. Surat-surat yang asli kemudian dihapuskan dan dari perbuatan ini dibuat berita acara oleh Direksi dan Badan Pengawas serta dilaporkan dalam rapat umum pemegang saham yang berikut. (2) Untuk surat saham, tanda-tanda deviden dan talon yang hilang oleh Direksi dapat diberikan duplikat-duplikatnya apabila menurut pertimbangan Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dengan memberikan jaminan-jaminannya yang dipandang perlu olehnya untuk tiap-tiap peristiwa yang khusus. (3) Setelah duplikat-duplikat dikeluarkan, maka surat-surat aslinya tidak berlaku lagi.
(4) Segala ongkos-ongkos yang bersangkutan dengan pengeluaran duplikat-duplikat tersebut harus ditanggung oleh peminta.
BAB VIII PIMPINAN
Pasal 13
(1) Bank Pembangunan Daerah sehari-hari dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 orang, apabila Direksi terdiri atas lebih dari seorang, maka seorang diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama. (2) Direksi bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I atas
pelaksanaan penguasaan dan pengurusan Bank melalui Badan Pengawas. (3) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki syarat-syarat keahlian, ahklak serta moral yang baik. (4) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun. (5) Setelah masa jabatan tersebut dalam ayat (4) berakhir anggota Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
Pasal 14
(1) Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia, atau karena masa jabatan berakhir atau dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh kepal Daerah karena: a. Permintaan sendiri. b. Melakukan tindakan yang merugikan Bank Pembaguanan Daerah. c. Melakukan tindakan yang tau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun Kepentingan Negara. d. Melakukan tindakanyang melawan Hukum. (2) Apabila diduga terdapat tuduhan termaksud dalam ayat (1) huruf b, c, dan d, maka atas usul Badan Pengawas, Kepala Daerah dapat memberhentikan sementara Anggota Direksi yang bersangkutan dari tugasnya. (3) Pemberhentian sementara waktu diberitahukan secara tertulis oleh Kepala Daerah, kepada Anggota Direksi yang bersangkutan disertai dengan alasan–alasan yang menyebabkan tindakan itu. (4) Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang khusus yang diadakan untuk itu oleh Badan Pengawasan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementara. (5) Dalam sidang khusus diatas, Badan Pengawas memutuskan apabila Anggota direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan atau Pemberhentiannya sementara.
(6) Selambat–lambatnya 14 hari sejak keputusan sidang itu berlaku, Kepala Daerah memberitahukan keputusan yang diambilnya terhadap usul dimaksud pada ayat (5) kepada anggota Direksi yang bersangkutan dalam hal pemberhentiannya tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum. (7) Jika sidang tersebut dalam ayat (4) tidak diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu satu bulan setelah pemberhentian sementara diberitahukan menurut ayat (3) maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum. (8) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf b, c, dan d Pasal ini merupakan pemberhentian tidak dengan hormat. Pasal 15
(1) Anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar. (2) Antara anggota-anggota Direksi dengan Kepala Daerah tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus kesamping termasuk menantu dan ipar. (3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Daerah.
Pasal 16
(1) Direksi mewakili Bank Pembangunan Daerah di dalam dan diluar Pengadilan. (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai Bank Pembangunan Daerah. (3) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada seorang/anggota
Direksi
yang
khusus
ditunjuk
untuk
itu
atau
kepada
seorang/beberapa orang pegawai Bbank Pembangunan Daerah baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain. Pasal 17
(1) Direksi melakukan kebijaksanaan Bank Pembangunan Daerah sehari-hari menurut kebijaksanaan Umum yang digariskan oleh Badan Pengawas. (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Bank Pembangunan Daerah. (3) Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang disyahkan oleh Ketua Badan Pengawas. Pasal 18
(1) Direksi harus mendapat persetujuan dari Ketua Badan Pengawas dalam hal: a. Membuka Kantor-kantor cabang dan Perwakilan dalam lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung. b. Mengeluarkan surat-surat obligasi.
c. Meminjamkan kepada seorang atau suatu badan Hukum jumlah uang
yang
melebihi 25 % (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar. d. Membeli, menjual, memberangkatkan atau dengan cara lain atau mendapatkan atau melepaskan hak atas barang – barang bergerak dan tidak bergerak. (2) Direksi harus mendapat persetujuan dari ketua Badan Pengawas dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam hal: a. Meminjam dari seorang atau suatu badan, Hukum jumlah uang yang melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari modal dasar. b. Mengikat Bank Pembangunan Daerah sebagai penanggung lebih dari 50% (lima puluh perseratus) modal dasar. BAB IX PENGHASILAN DAN JAMINAN HARI TUA DIREKSI/PEGAWAI
Pasal 19
(1) Gaji, tunjangan–tunjangan dan pendapatan–pendapatan lainya Direksi dan Pegawai Bank Pembangunan Daerah diatur dalam Peraturan khusus yang ditetapkan oleh Direksi serta disyahkan oleh Ketua Badan Pengawas. (2) Bank Pembangunan Daerah mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua Direksi dan Pegawai Bank Pembangunan Daerah yang merupakan kekayaan yang dipisahkan. (3) Bank Pembangunan Daerah memberikan sumbangan pada dana tersebut ayat (2) diatas. (4) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua Direksi dan Pegawai Bank Pembangunan Daerah tersebut pada ayat (2) dan sumbangan Bank Pembangunan Daerah kepada dana tersebut ayat (3) tidak diperhitungkan dengan dana-dana dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d. (5) Ketentuan selanjutnya tentang dana pensiun dan Tunjangan Hari Tua tersebut pada ayat (2) serta sumbangan tersebut pada ayat (3) ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Ketua Badan Pengawas. (6) Bank Pembangunan Daerah wajib mengusahakan supaya dana pensiun mendapat jumlah harga tunai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap para pegawai-pegawai dan Direksi Bank Pembangunan Daerah dan juga wajib menjaga supaya jumlah harga tunai itu jangan berkurang. BAB X TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DIREKSI/PEGAWAI
Pasal 20
(1) Direktur Utama dan para Direktur dalam kedudukannya sebagai anggota Direksi serta semua pegawai Bank Pembangunan Daerah, yang karena diadakan
tindakan
melawan Hukum, peraturan Bank Pembangunan Daerah atau ketentuan–ketentuan
Badan Pengawas, atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Bank Pembangunan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut. (2) Ketentuan–ketentuan tentang tuntutan ganti rugi sebagaimana termaksud dalam ayat (1) diatas akan diatur
kemudian oleh Direksi dengan persetujuan Ketua Badan
Pengawas dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku. BAB XI RAPAT PEMILIK SAHAM
Pasal 21
(1) Rapat pemegang saham diadakan sekali setahun setelah tahun berakhirnya tahun Buku, selambat–lambatnya bulan Juni dan dalam hal–hal yang dianggap perlu dapat diadakan rapat istimewa Pemilik saham yang dipimpin oleh Direksi. (2) Keputusan dalam rapat pemegang Saham diambil dengan kata mufakat. (3) Jika kata mufakat termasuk pada ayat (2) tidak tercapai, maka pendapat–pendapat yang dikemukakan dalam rapat disampaikan kepada Kepala Daerah. (4) Kepala Daerah mengambil keputusan dengan memperhatikan pendapat–pendapat termaksud pada ayat (3) setelah mendengar Badan Pengawas. (5) Rapat Umum Pemilik saham dapat mengajulkan saran–saran dan pertimbangan– pertimbangan kepada Badan Pengawas/Direksi mengenai kebijakan umum yang selayaknya dijalankan setiap Pemilik saham berhak menanyakan tentang jalannya Perusahaan mengemukakan pendapat–pendapat dan memberi saran–saran dalam Rapat Umum Pemilik saham. Pasal 22
(1) Rapat Istimewa pemegang Saham dapat diadakan sewaktu–waktu apabila direksi atau Badan Pengawas menganggap perlu. (2) Rapat Pemilik saham Prioritas dipimpin dan diketuai oleh Ketua Badan Pengawas atau kalau Ketua Badan Pengawas tidak ada oleh seorang anggota Badan Pengawas yang tertua. (3) Keputusan dalam rapat Pemilik Saham Prioritas diambil dengan kata mufakat. (4) Jika mufakat termaksud dalam ayat (3) tidak tercapai, maka pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam rapat disampaikan kepada Kepala Daerah. (5) Kepala Daerah mengambil Keputusan dengan memperhatikan pendapat–pendapat termaksud pada ayat (4).
BAB XII PENGAWAS
Pasal 23
(1) Badan pengawas menentukan garis besar kebijaksanaan Bank Pembangunan Daerah dan menjalankan pengawasan. (2) Ketentuan-ketentuan
tentang
cara
menjalankan
pekerjaan,
Badan
Pengawas
ditetapkan oleh Badan Pengawas dengan persetujuan Kepala Daerah dengan mengingat ketentuan-ketentuan pokok yang ditetapkan dalam peraturan ini. Pasal 24
(1) Badan Pengawas terdiri dari 3 orang, diantaranya Kepala Daerah sebagai Ketua Badan Pengawas. (2) Anggota Badan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia. (3) Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (4) Pengangkatan itu berlaku untuk selama-lamanya 3 (tiga) tahun, setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali. (5) Dalam hal-hal tertentu Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat memberhentikan Anggota Badan Pengawas meskipun waktu tersebut pada ayat (4) belumberakhir. (6) Ketua dan Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dibebankan pada Bank Pembangunan Daerah. Pasal 25
Pengawas Tehknis Perbankan dijalankan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. BAB XIII ANGGARAN DAN RENCANA KERJA
Pasal 26
(1) Tiap tahun selambat-lambatnya bulan September Direksi menyampaikan pada Badan Pengawas Anggaran Perusahaan dan Rencana kerja untuk buku baru. (2) Apabila sampai permulaan tahun buku baru, Badan Pengawas tidak mengemukakan keberatannya maka Anggaran Perusahaan dan Rencana Kerja tersebut berlaku sepenuhnya. (3) Tiap perubahan atas Anggaran Perusahaan dan Rencana kerja yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Ketua Badan Pengawas.
BAB XIV PERHITUNGAN TAHUNAN
Pasal 27
(1) Tahun Buku Bank Pembangunan Daerah adalah tahun takwin. (2) Selambat-lambatnya (6) bulan setelah tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Kepala Daerah, Badan Pengawas dan Bank Indonesia. (3) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah menerima perhitungan tahunan itu oleh Kepala Daerah tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disyahkan. (4) Perhitungan Tahunan termaksud dalam ayat (2) disyahkan oleh Kepala Daerah, Pengesahan termaksud memberikan pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termasuk dalam perhitungan tahunan tersebut. BAB XV PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
Pasal 28
(1) Penggunaan
Laba Bersih, setelah lebih dahulu dikurangi dengan penyusutan,
cadangan tujuan, dan pengurangan-pengurangan lainnya yang wajar dalam Perusahaan Bank Pembangunan Daerah, ditetapkan sebagai berikut: a. Untuk Dana Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung 15 % (lima belas perseratus). b. Untuk Para Pemilik Saham Prioritas dan Saham Biasa 40 % (Empat puluh perseratus) yang dibagi menurut perbandingan Nilai Nominal Saham-saham yang dimilikinya. c. Untuk cadangan umum 25 % (Dua puluh lima persen). d. Sisanya sebanyak 20 % (Dua puluh persen). -
5 % (lima perseratus) Sumbangan Dana Pensiun.
-
2 % (dua perseratus) sokongan pegawai.
-
3 % (Tiga perseratus) Dana Pendidikan.
-
10 % (Sepuluh perseratus) Jasa produksi (Grafikasi Karyawan dan Tantiem Direksi).
(2) Pembagian Laba dari saham-saham Prioritas dimasukkan dalam Rekening Dana Pembangunan Daerah. (3) Cara mengurus dan Penggunaan Dana Penyusunan, Cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar termasuk pada ayat (1) ditentukan oleh Kepala Daerah.
BAB XVI KETENTUAN PIDANA
Pasal 29
(1) Anggota Direksi dan Pegawai Bank Pembangunan Daerah, Ketua dan Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan memberikan keterangan-keterangan yang diperoleh karena jabatannya atau untuk memenuhi kewajibannya menurut Undang-undang Perbankan. (2) Anggota Direksi dan Pegawai, Ketua dan Anggota Badan Pengawas yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada ayat (1) termaksud dikenakan ketentuan tindak Pidana Bank dan Undang-undang yang berlaku. BAB XVII Pembubaran
Pasal 30
(1) Pembubaran Bank Pembangunan Daerah dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (2) Sisa kekayaan Bank Pembangunan Daerah setelah pembubaran dibagikan kepada pemilik saham menurut perbandingan nilai saham-saham. (3) Pertanggungan Jawab Likwidasi oleh Likwidatur dilakukan kepada Kepala Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Likwidatur. (4) Jika setelah likwidasi terdapat kewajiban-kewajiban keuangan lainnya maka hal ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31 (1) Hal –hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Kepala Daerah. (2) Hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 32
(1)
Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
(2)
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah.
DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG PADA TANGGAL : 14 Pebruari 1977 _
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KETUA,
GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG
Dto
Dto
AR. SIREGAR
SUTIYOSO
PENJELASAN AT AS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR: 08/Perda/II/DPRD/1973-1974
TENTANG BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
I.
UMUM
Sebagai realisasi dari maksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1952 tentang Ketentuan–ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Perbankan perihal landasan hukum bagi Bank Pembangunan Daerah, maka perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah tentang Ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah Lampung sebagai pengganti Surat Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Lampung Nomor 10 A/1964 tentang Pembentukan beserta ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Lampung dan Peraturan Daerah Nomor 04/III/DPRD/1966 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
Bank Pembangunan Daerah sebagai Lembaga Keuangan Daerah harus dapat menunjang proyek-proyek Pembangunan Daerah sebagai komplement Pembangunan Nasional. Penghimpunan dana-dana dan kegiatan-kegiatan harus diarahkan pada perbankan struktur Perekonomian yang dapat menunjang kenaikan produksi dan pendapatan masyarakat. II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
: Cukup jelas
Pasal 2
: Cukup jelas
Pasal 3
: Cukup jelas
Pasal 4
: ….. Yang dimaksud dengan pasal ini ialah bahwa Bank Pembangunan Daerah menghimpun dana-dana masyarakat untuk tujuan penyediaan fasilitas Kredit Bank baik jangka panjang medium, maupun kredit jangka pendek bagi usaha-usaha yang bersifat menunjang Pembangunan Daerah dalam arti yang luas.
Pasal 5
: Cukup jelas
Pasal 6
: Cukup jelas
Pasal 7
: Modal Bank Pembangunan Daerah sesuai dengan Neraca terakhir yang telah disyahkan oleh yang berwenang mengesyahkannya, dalam hal ini Kepala Daerah sesuai bunyi Pasal 27 ayat (4) untuk selanjutnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, hal ini sesuai dengan kedudukannya sebagai badan hukum yang harus
mempunyai kekayaan sendiri, terlepas dari kekayaan umum Daerah. Pasal 8 ayat (1)
: Bank Pembangunan Daerah perlu memupuk cadangan umum yang diperoleh dari pembagian laba untuk memperbesar jaminan Bank pembangunan Daerah terhadap kewajiban kewajiban yang mungkin timbul dalam melakukan tugas dan usaha seperti tersebut dalam Pasal 4.
Pasal 9
: Cukup jelas
Pasal 10 ayat 1
: Cukup jelas
ayat 2
: Cukup jelas
ayat 3
: Saham atas nama Daerah Tingkat-tingkat Propinsi, Kabupaten, Kotamadya yang memilikinya.
ayat 4
: Saham tidak dapat dijadikan jaminan hutang/borg pada pihak ketiga, untuk mencegah berpindahnya hak atas saham-saham tersebut.
ayat 5
: Cukup jelas
Pasal 11
: Cukup jelas
Pasal 12
: Cukup jelas
Pasal 13
: Cukup jelas
Pasal 14
: Cukup jelas
Pasal 15 ayat 1
: Cukup jelas
ayat 2
: Cukup jelas
ayat 3
: Mengingat kedudukan Bank Pembangunan Daerah yang sangat vital dalam bidang Ekonomi dan Keuangan sedangkan Direksi harus mencurahkan segenap tenaga dan waktunya, maka larangan jabatan, rangkap ini perlu diadakan. Tidak termasuk dalam hal ini jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah seperti duduk dalam Panitia-panitia negara asal saja tidak
merintangi
lancarnya
tugas
sehari-hari
pada
Bank
Pembangunan Daerah. Pasal 16
: Cukup jelas
Pasal 17
: Cukup jelas
Pasal 18
: Yang dimaksud barang-barang bergerak ialah mobil/kendaraan bermotor.
Pasal 19
: Cukup jelas
Pasal 20
: Cukup jelas
Pasal 21
: Cukup jelas
Pasal 22
: Cukup jelas
Pasal 23
: Cukup jelas
