PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 7 TAHUN 1978
TENTANG SUMBANGAN REHABILITASI CENGKEH (SRC)
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,
Menimbang
: 1. bahwa dalam rangka pembinaan/peningkatan produksi cengkeh dan peningkatan pendapatan daerah dipandang perlu untuk mengadakan pungutan
terhadap
pedagang
antar
pulau
dan
atau
pedagang/pembawa cengkeh melalui darat yang melintasi perbatasan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung; 2. bahwa
pungutan
tersebut
berbentuk
Sumbangan
Rehabilitasi
Cengkeh (SRC). Mengingat
: l.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang
Nomor
5
Tahun
1974
tentang
Pokok-pokok
Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961; 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pungutan Daerah harus dituangkan dalam Peraturan Daerah; 5. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1976 tentang Tata Niaga Cengkeh antar Pulau hasil produksi dalam negeri Jo. Keputusan PresidenNomor 58 tahun 1977; 6. Keputusan DPRD Provinsi Lampung tanggal 15 Desember 1971 dan Nomor 15/Kept/CH/DPRD/71-72 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung. Memperhatikan : 1.
Keputusan bersama Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi dan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Juni 1977 Nomor : 154/A/Kpts/77, Kep 60/rem/77, 194 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Tata Niaga Cengkeh antar Pulau Produksi Dalam Negeri;
2. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 242/Kp/IX/1975 tanggal 30 September 1975 tentang Ketentuan Pengangkutan Antar Pulau Cengkeh.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG SUMBANGAN REHABILITASI CENGKEH (SRC).
BAB I PENGERTIAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung; 2. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat Lampung; 3. Daerah adalah Daerah Tingkat I Lampung; 4. SRC adalah singkatan dari Sumbangan Rehabilitasi Cengkeh; 5. SIPAP-C adalah singkatan dari Surat Izin Pengangkutan Antar Pulau Cengkeh; 6. SKA adalah singkatan dari Surat Keterangan Asal; 7. BUUD/KUD adalah singkatan dari badan Usaha Unit Desa / Koperasi Unit Desa. BAB II SUBYEK DAN OBYEK SRC
Pasal 2
(1) Semua cengkeh hasil produksi dalam Daerah yang diantar pulaukan dan atau dibawa keluar Daerah dikenakan SRC sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per Kilogram. (2) Gagang Cengkeh tidak dikenakan SRC; (3) SRC sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini dikenakan terhadap pedagang antar pulau dan antar pedagang/pembawa cengkeh ke luar daerah. (4) Besar kecilnya SRC dalam ayat (1) mengikuti dan disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan yang lebih tinggi (dari Pemerintah Pusat). Pasal 3
(1) Pedagang antar Pulau dan atau Pedagang/pembawa cengkeh keluar Daerah dalam pengumpulan/pembelian cengkeh pada prinsipnya melalui BUUD/KUD. (2) Apabila karena sesuatu hal tempat belum memungkinkan terbentuknya BUUD/KUD atau BUUD/KUD yang sudah ada ternyata tidak mampu menyelenggarakan pembelian cengkeh dari Petani demi kepentingan Petani produsen. Pedagang dimungkinkan untuk membeli cengkeh langsung dari petani/cengkeh. BAB III CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 4
(1) Pungutan SRC dikenakan hanya sekali saja terhadap petani cengkeh yang sama. (2) Pelunasan
pembayaran
SRC
oleh
pedagang
antar
pulau
atau
oleh
pedagang/pembawa cengkeh yang melintasi perbatasan Daerah dilakukan sebelum
memperoleh SIRAP-C atau SKA cengkeh dari Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Provinsi Lampung atau Instansi lain yang ditunjuknya. (3) Permohonan untuk mendapatkan SIPAP-C atau SKA cengkeh harus disertai dengan bukti penyetoran SRC sesuai dengan jumlah cengkeh yang diperdagangkan. Dengan catatan bahwa SRC harus dibayar paling lambat 90 hari setelah cengkeh dibeli oleh pedagang. Pasal 5
(1) Pembayaran SRC dilakukan pada Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung (BPD Lampung) atas nama rekening Kas Daerah. (2) Untuk SRC yang SKA-nya dikeluarkan oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan yang ditunjuk oleh Kanwil Departemen Perdagangan Provinsi Lampung, maka pembayaran SRC dilakukan kepada Camat yang bersangkutan. Camat berkewajiban menyetorkan SRC yang diterimanya paling lambat Departemen Perdagangan Provinsi Lampung 7 (tujuh) hari setelah SRC diterima kepada Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung (BPD Lampung) atas nama rekening Kas Daerah. BAB IV PENGGUNAAN
Pasal 6
Seluruh SRC merupakan pendapatan Daerah yang dipergunakan untuk : (1) Pembinaan dan peremajaan tanaman cengkeh; (2) Prasarana yang menunjang peningkatan produksi dan pemasaran cengkeh Daerah. (3) Kegiatan-kegiatan lain yang memberi manfaat kepada daerah sebagai penghasil cengkeh. BAB V SANKSI
Pasal 7
(1) terhadap pedagang antar pulau dan atau pedagang/pembawa cengkeh melalui Daerah yang melintasi perbatasan Daerah, yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, tindakan tersebut adalah merupakan tindak Pidana pelanggaran dan terhadapnya diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1000,- (seribu rupiah), dengan merampas seluruh cengkeh-cengkeh dimaksud, sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Terhadap para petugas pelaksana termasuk BUUD/KUD yang melalaikan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan-perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8
(1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan yang mengatur materi yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi. (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya. BAB VII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
Telukbetung, 12 Mei 1978
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,
TINGKAT I LAMPUNG,
dto
dto
RUSLAN ATMO
YASIR HADIBROTO
PENJELASAN AT AS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKATI LAMPUNG NOMOR 7 TAHUN 1978
TENTANG SUMBANGAN REHABILITASI CENGKEH (SRC)
A. U M U M
Untuk Daerah Lampung, cengkeh merupakan salah satu tanaman petani yang mempunyai potensi yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan terutama kesejahteraan petani cengkeh itu sendiri. Dalam rangka lebih menggairahkan dan mendorong rakyat menanam cengkeh serta memberikan manfaat kepada Daerah, perlu mendapat perhatian sepenuhnya dari Pemerintah Daerah dengan usaha-usaha atau tindakan-tindakan pembinaan, baik dalam peningkatan produksi maupun mutunya. Oleh karena pembiayaan itu memerlukan biaya, maka sesuai dengan maksud Keputusan Presiden Nomor 58 tahun 1977 tentang Tata Niaga Cengkeh Antar Pulau Hasil Produksi Dalam Negeri Jo Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi dan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Juni 1977 Jo. Keputusan Menteri Perdagangan tanggal 30 September 1975 Nomor 242/Kp/IX/75, maka kepada yang melintasi perbatasan Daerah Tingkat I Lampung dikenakan pungutan Sumbangan Rehabilitasi Cengkeh (SRC). B. PASAL DEMI PASAL C. \ Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3
a. Pada prinsipnya pengumpulan/pembelian cengkeh dari petani produsen cengkeh dilakukan oleh BUUD/KUD. b. 1) Bagi daerah yang sudah ada BUUD/KUD-nya pembelian, pengumpulan cengkeh dilakukan oleh BUUD/KUD tersebut
tidak dibenarkan mendirikan
yang baru untuk keperluan itu. 2) Bila disamping BUUD/KUD ada terdapat Koperasi lainnya yang menangani cengkeh, agar diusahakan penyatuannya. 3) Bagi wilayah kecamatan penghasil cengkeh di daerah yang belum ada BUUD/KUD-nya agar segera dibentuk.
c. Penunjukan BUUD/KUD yang akan melaksanakan pengumpulan/pembelian cengkeh dilakukan oleh Dirjen Koperasi berdasarkan rekomendasi Team Pembina BUUD/KUD Tingkat I Lampung. d. Prosedure/sistim penjualan dan pembelian cengkeh akan diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah. e. Harga cengkeh dalam Daerah Tingkat I Lampung yang diterima oleh petani produsen paling rendah sesuai dengan harga dasar cengkeh yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas
Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas
