PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 1978
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH LAMPUNG FARMA
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG:
Menimbang
: a. Bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah menunjang
lajunya
pembangunan,
dipandang
perlu
guna untuk
membentuk Perusahaan Daerah yang berusaha di lapangan Farmasi dan alat-alat kesehatan; b. Bahwa Perusahaan Daerah tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1963 tentang Farmasi. 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penerbitan Pungutan Daerah; 6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat
I
Lampung
tanggal
15
Desember
1971
Nomor
15/Kept/CH/DPRD/71-72 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung. MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PERUSAHAAN DAERAH LAMPUNG FARMA.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
2.
Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
3.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
4.
Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Lampung Farma.
5.
Direksi adalah Perusahaan Daerah Lampung Farma.
6.
Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Lampung Farma. BAB II PENDIRIAN
Pasal 2
Perusahaan Daerah didirikan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1962 (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10 tentang Perusahaan Daerah. BAB III KETENTUAN DASAR
Pasal 3
(1) Perusahaan Daerah adalah badan Hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini; (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini maka terhadap Perusahaan Daerah berlaku juga segala ketentuan hukum positif Indonesia lainnya. BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 4
Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu kota Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan dapat mempunyai Kantor-kantor Cabang dan Kantor-kantor Perwakilan di dalam dan di luar Propinsi Daerah Tingkat I Lampung. BAB V TUJUAN DAN USAHA
Pasal 5
(1) Perusahaan Daerah bertujuan memupuk atau mencari dana/modal yang diperlukan untuk menunjang usaha-usaha pembangunan dalam rangka melaksanakan Pembangunan Daerah.
(2) Untuk mencapai dan melaksanakan tujuan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Perusahaan Daerah dengan berpedoman pada dasardasar komersil yang sehat dan tidak meninggalkan fungsi sosialnya bagi masyarakat, melakukan usaha-usaha sebagai berikut: a. Produksi obat-obatan; b. Distribusi obat-obatan dan alat-alat kesehatan; c. Perdagangan Umum dalam bidang Farmasi. (3) Bekerja sama dengan Perusahaan lain yang bergerak dalam bidang yang
sama
seperti
Perusahaan
Negara/Swasta/Daerah
dan
Koperasi. BAB VI MODAL
Pasal 6
(1) Modal dasar Perusahaan Daerah berjumlah Rp. 122.478.697,12 (Seratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh belas delapan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh dua belas sen) dan seluruhnya merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan; (2) Modal Perusahaan Daerah dapat ditambah atau dikurangi dengan Peraturan Daerah; (3) Perusahaan Daerah mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan
dipupuk menurut
ketentuan-ketentuan dalam
Pasal 19
Peraturan Daerah ini; (4) Perusahaan Daerah tidak mempunyai cadangan diam atau cadangan rahasia; (5) Semua alat-alat liquide disimpan dalam Bank yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah. BAB VII PIMPINAN PERUSAHAAN
Pasal 7
(1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur dan dibantu oleh seorang Wakil Direktur; (2) Direktur bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah dan Wakil Direktur bertanggung jawab kepada Direktur; (3) Anggota Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat
kecakapan
dan
kejujuran
yang
diangkat
dan
diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk waktu selama-lamanya 4 (empat) tahun dan
setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali, maksimal untuk 2 (dua) kali masa jabatan.
Pasal 8
(1) Antara Gubernur Kepala Daerah dan Anggota-anggota Direksi serta antara sesama anggota Direksi sendiri, tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar; (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan seizin Gubernur Kepala Daerah; (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan Pribadi langsung atau tidak pada perkumpulan/Perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba. Pasal 9
(1) Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia atau karena masa jabatan berakhir atau dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Gubernur Kepala Daerah karena: a. Permintaan sendiri. b. Melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah. c. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan Kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara; d. Melakukan tindakan yang melawan hukum. (2) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf b, c dan d merupakan pemberhentian tidak dengan hormat. (3) Sebelum pemberhentian karena alasan pada ayat (1) huruf b, c dan d
dilakukan,
anggota
Direksi
yang
bersangkutan
diberikan
kesempatan untuk membela diri dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan menerima pemberitahuan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Gubernur Kepala Daerah. (4) Selama persoalan tersebut dalam ayat (3) belum diputuskan, maka Gubernur Kepala Daerah dapat memberhentikan untuk sementara anggota Direksi. Apabila dalam waktu setelah pemberhentian Anggota Direksi berdasarkan ayat (2) maka Pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilaman untuk keputusan pemberhentian termaksud dalam ayat (2) diperlukan Keputusan Pengadilan, dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.
Pasal 10
(1) Direksi mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan di luar pengadilan; (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada seorang anggota/beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain. Pasal 11
(1) Direksi menentukan kebijaksanaan dalam pimpinan Perusahaan Daerah; (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan Daerah; (3) Tata tertib dan cara menjalankan Direksi dalam Perusahaan Daerah diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah. Pasal 12
Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa Gubernur Kepala Daerah untuk : a.
Mengadakan perjanjian-perjanjian dengan Bank-bank dan pihakpihak lain untuk kepentingan Perusahaan Daerah.
b.
Membuka kantor-kantor Cabang/Perwakilan baik di dalam maupun di luar Daerah.
c.
Mengeluarkan pinjaman-pinjaman obligasi.
d.
Menjalankan perkara dalam pengadilan, melepas hak atas Banding dari suatu Keputusan hakim dan memberikan kuasa untuk mengadakan arbitrage.
e.
Membeli, menjual ataupun dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Perusahaan. BAB VIII PENGAWASAN
Pasal 13
Direksi
berada
di
bawah
pengawasan
Badan
Pengawas
yang
pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
BAB IX TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI
Pasal 14
(1) Semua pegawai Perusahaan Daerah, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan milik Perusahaan yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah diwajibkan mengganti kerugian tersebut; (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Negeri/Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan Daerah; (3) Semua
Pegawai
Perusahaan
Daerah
yang
dibebani
tugas
penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk
keperluan
itu
diwajibkan
bertanggung
jawab
tentang
pelaksanaan tugasnya kepada Badan yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; (4) Semua surat bukti dan surat lainnya sebagaimana juga sifatnya termasuk bilangan Tatabuku dan administrasi Perusahaan Daerah, disimpan di tempat Perusahaan Daerah atau tempat lainnya yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah, kecuali untuk sementara dipindahkan ke Badan dimaksud dalam ayat (3) tersebut di atas hal dianggapnya perlu untuk kepentingan pemeriksaan; (5) Untuk keperluan Pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrole Akuntan, pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termasuk pada ayat (4) untuk sementara dipindahkan ke Jawatan Akuntan Negara. BAB X KEPEGAWAIAN
Pasal 15
(1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan sumbangan serta hasil lainnya bagi Direksi dan pegawai/pekerja Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah sebagaiman yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. (2) Direksi
mengangkat
dan
memberhentikan
pegawai/pekerja
Perusahaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah yang dimaksud ayat (1) pasal ini dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah BAB XI TAHUN BUKU
Pasal 16
Tahun buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwin. BAB XII ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH
Pasal 17
(1) Direksi diwajibkan membuat Anggaran Perusahaan Daerah dengan mendengar pertimbangan Badan Pengawas, selambat-lambatnya (3) tiga bulan sebelum Tahun buku baru mulai berlaku, Anggaran tersebut oleh Direksi dikirim kepada Gubernur Kepala Daerah untuk dimintakan persetujuannya. (2) Kecuali apabila Gubernur Kepala Daerah mengemukakan keberatan atau menolak proyek-proyek yang dimuat di dalam Anggaran Perusahaan ini sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya. (3) Anggaran tambahan atau perubahan Anggaran dalam tahun buku yang bersangkutan oleh Direksi, dengan pertimbangan Badan pengawas, untuk berlakunya terlebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah. BAB XIII LAPORAN HASIL USAHA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH
Pasal 18
(1) Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah dikirim oleh Direksi kepada Gubernur Kepala Daerah setiap triwulan sekali; (2) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dan disampaikan
Kepada Gubernur Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku yang bersangkutan berakhir untuk disyahkan; (3) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan; (4) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah menerima perhitungan tahunan dimaksud dalam ayat (2), oleh Gubernur Kepala Daerah tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disyahkan; (5) Perhitungan tahunan dimaksud dalam ayat (2), disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah, pengesahan termaksud memberikan pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut. BAB XIV PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI
Pasal 19
(1) Dari laba bersih yang telah disyahkan menurut Pasal 18, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan Daerah ditetapkan untuk: a. Dana
Pembangunan
Daerah
sebesar…………………………30%; b. Anggaran Belanja Daerah sebesar……………………………25%; c. Cadangan umum sebesar……………………………………...20%; d. Sosial dan Pendidikan sebesar………………………………..10%; e. Jasa
Produksi
sebesar………………………………………….
10%; f.
Sumbangan Dana untuk pesiun dan sumbangan Pegawai sebesar………………………………………………...5%;
(2) Penggunaan laba cadangan umum, bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (3) Cara mengurus dan penggunaan dana penyusutan cadangan tujuan dan pengurangan lainnya yang wajar termaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah.
BAB XV PEMBUBARAN
Pasal 20
(1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan peraturan daerah. (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah. (3) Pertanggung jawab likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Pemerintah Daerah dan yang memberikan pembebasan tanggung jawab yang telah diselesaikan olehnya. (4) Dalam hal likwidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang di derita pihak ketiga disebabkan karena neraca perhitungan laba rugi yang telah disyahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan yang sebenarnya. BAB XVI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Selama Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) belum ada, maka dipergunakan Peraturan Kepegawaian yang berlaku. Pasal 22
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaanya. Pasal 23
Peraturan
Daerah
ini dapat
disebut
Perusahaan Daerah Lampung Farma.
Peraturan
Daerah
tentang
Pasal 24
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar supaya
setiap
orang
dapat
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
Telukbetung, 12 Mei 1978 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GUBERNUR/KEPALA DAERAH TK. I
PROPINSI DATI I LAMPUNG
LAMPUNG
Ketua,
cap/ttd.
cap/ttd.
(RUSLAN ATMO)
(YASIR HADIBROTO)
PENJELASAN AT AS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 1978
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH FARMASI
UMUM
Dalam rangka pemberian otonomi yang riil dan luas kepada Daerah, maka Pemerintah Pusat telah menetapkan sesuatu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 yang mengatur dasar-dasar mendirikan Perusahaan Daerah. Dengan adanya Undang-undang ini maka Daerah dapat mendirikan Perusahaan yang khusus guna menambah penghasilan Daerah, sekaligus menunjang pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan Nasional umumnya untuk memenuhi kebutuhan Rakyat, hingga tercapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Guna melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu adanya suatu perusahaan Daerah yang berusaha di lapangan Farmasi dan Alat-alat Kesehatan. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
: Cukup jelas
Pasal 2
: Cukup jelas
Pasal 3
: Cukup jelas
Pasal 4
: Cukup jelas
Pasal 5
: Perusahaan ini didirikan dengan maksud untuk memupuk ataupun mencari modal atau dana yang diperlukan untuk usaha-usaha pembangunan Daerah. Memupuk modal maksudnya adalah suatu usaha untuk mencari laba sebanyak-banyaknya, tetapi tidak melupakan fungsi sosialnya sebagai suatu usaha Pemerintah. Mencari dana dimaksudkan baik usaha-usaha dari Dalam Negeri maupun Luar Negeri guna mendapatkan kredit ataupun bantunanbantuan lainnya yang dapat memanfaatkan untuk pembangunan Daerah khususnya maupun pembangunan Nasional umumnya. Yang dimaksud dengan perdagangan umum termasuk Ekspor dan Impr di bidang Farmasi.
Pasal 6
: Modal dasar Perusahaan Daerah terdiri dari :
A. HARTA BENDA TETAP :
1. Gedung gudang obat jadi tahun 1976/1977, tahun 1978 Bernilai...........................................................Rp. 6.750.000,Penyusutan 5 % per tahun..........................Rp.
337.500,-
Nilai gedung dikurangi penyusutan..................................
Rp.
6.412.500,-
2. Gedung Kantor......................................................................
Rp.
9.930.000,-
3. Gedung dapur & tidur.........................................................
Rp.
2.995.000,-
4. Gardu listrik 100 KVA..........................................................
Rp.
5.600.000,-
B. INVENTARIS
1. Mesin-mesin Produksi tahun 1973/1974, tahun 1978 Bernilai Rp. 38.592.450,Penyusutan 10 % per tahun = 10% x Rp. 38.592.450,- =
Rp.
3.895.245,---
Nilai gedung dikurangi penyusutan..................................
Rp.
34.733.205,---
2. Meubeler dan perlengkapan pabrik yang sudah ada......
Rp.
1.928.900,---
3. Verpacking berjumlah..........................................................
Rp.
2.193.455,---
4. Sisa bahan baku.....................................................................
Rp.
185.637,12
5. Uang tunai
Rp.
57.500.000,---
Rp.
97.541.197,12
Rp.
122.478.697,12
Jumlah Mosal Dasar (A + B) adalah...................................
(Seratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh rupiah dua belas sen). Yang seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, hal ini sesuai dengan kedudukannya sebagai badan Hukum yang harus mempunyai kekayaan sendiri, terlepas dari kekayaan umum Daerah. Pasal 7
: cukup jelas.
Pasal 8
: cukup jelas.
Pasal 9
: cukup jelas.
Pasal 10 : cukup jelas. Pasal 11 : Persetujuan Gubernur Kepala Daerah dimaksudkan sebagai pengawasan prepentif. Pasal 12 : Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962. Yang dimaksud barang-barang bergerak adalah : a. Kendaraan bermotor b. Mesin-mesin alat penggerak produksi. Pasal 13 : yang dimaksud dengan pengawasan dalam pasal ini adalah pengawasan umum yang lazim berlaku dalam tiap-tiap perusahaan terhadap tugas yang dipercayakan pada Direksi yaitu tugas menjalankan pimpinan, cara mengurus dan menguasai perusahaan, apakah benar-benar sesuai dengan garis-garis kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah. Pasal 14 : cukup jelas. Pasal 15 : Dalam Perusahaan Daerah tidak ada pengertian buruh dan majikan semuanya adalah pegawai atau pekerja, agar dalam mengatur kedudukan gaji pensiun, dan sokongan serta penghasilan lain terhadap mereka berlaku ketentuan yang seragam diperlukan suatu peraturan pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sesuai dengan maksud Pasal 26 Undang-undang Nomor 5 tahun 1962. Pasal 16 : cukup jelas.
Pasal 17 : Ketentuan
dalam
pasal
ini
dimaksudkan
untuk
meneliti
dan
mempertimbangkan anggaran dimaksud, untuk menetapkan prioritas dan daya guna pelaksanaan proyek yang dimuat dalam anggaran tersebut. Pasal 18 : Yang dimaksud dengan laporan dalam pasal ini ayat (1) adalah laporan berkala
mengenai pelaksanaan pekerjaan menguasai dan
mengurus
Perusahaan, jadi bukan laporan tahunan dan neraca laba-rugi. Laporan ini dimaksudkan agar Gubernur Kepala Daerah dapat mengikuti dan menilai jalannya perusahaan. Juga dalam ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dimaksudkan laporan tahunan untuk dasar bagi Gubernur Kepala Daerah untuk memberikan pengesahan atas tindakan Direksi selama masa tahun yang lampau dalam hal menguasai dan mengurus Perusahaan. Penilaian pos-pos pada perhitungan tahunan dilaksanakan menurut sistim harga beli/harga pengganti/persediaan besi (persediaan yang tidak boleh tidak) yang menghasilkan perhitungan laba yang
besar
dalam
arti
ekonomi
perusahaan,
yang
lazim
disebut
goedkoopmansgebruik. Kesalahan dalam kebijaksanaan yang kemudian dikemukakan oleh yang berhak melakukan kontrole sesudah perhitungan tahunan disyahkan menjadi tanggung jawab Gubernur Kepala Daerah. Pasal 19 : Laba bersih yang dimaksud dalam pasal ini adalah laba yang dihitung secara Ekonomi Perusahaan, setelah dikurangi dengan semua koreksi yang dianggap perlu dan cadangan tujuan yang wajar dalam Perusahaan. Cadangan tujuan adalah cadangan yang dibentuk dari laba, yang tidak merupakan koreksi dari pada kekayaan atau kewajiban/hutang kepada pihak ketiga, yang dibuat dalam Neraca untuk yang lebih tinggi dari pada jumlah yang sebenarnya. Termasuk cadangan tujuan antara lain cadangan pembaharuan, cadangan untuk selisih kurs, cadangan untuk asuransi sendiri dan sebagainya. Cadangan umum dimaksudkan untuk menampung hal-hal yang kejadiannya tidak dapat diduga semula. Dana Pembangunan Daerah dimaksud untuk menunjang pengembangan pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, yang penggunannya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah. Anggaran Belanaj Daerah dimaksud sebagai kewajiban Perusahaan untuk memberikan sumbangan guna keperluan Pembangunan Daerah yang diselenggarakn oleh Pemerintah Daerah, Penggunaan untuk Sosial dan Pendidikan
adalah
untuk
pekerjaanya
yang
sangat
kepentingan dihargai
Pegawai/pekerja
oleh
konsumen
karena
sehingga
hasil masih
pekerjaanya yang sangat dihargai oleh konsumen sehingga masih diperoleh laba. Sumbangan dana pensiun dan sokongan Pegawai, dimaksudkan untuk membentuk dana penampung pembayaran-pembayaran kepada pegawaipegawai, yang pada waktu mulai berlakunya Peraturan Daerah ini sudah lanjut usianya dan tidak dapat dimaksudkan di dalam pensiunnya yang akan dibentuk. Premi untuk pensiun, biasanya merupakan bagian dari pada harga pokok barang-barang yang akan dipotong dari gaji Pegawai, upah pekerja.
Dana
Pembangunan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah harus sudah
disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun berikutnya a. Dana Pembangunan Daerah sebesar 30 % b. Anggaran Belanja Daerah sebesar 25 % Pasal 20 : Oleh karena Perusahaan Daerah, dibentuk dengan Peraturan Daerah maka pembubarannyapun harus dilakukan dengan Peraturan Daerah. Pembubaran ini dapat dilakukan dengan alasan antara lain: Dianggap tidak lagi dapat mencapai tujuannya atau tidak diperlukan lagi oleh Pemerintah Daerah. Dalam pengaturan benda karena pembubaran itu, perlu diperhatikan pula segala sesuatu yang bersangkutan dengan nasib Pegawai/pekerja Perusahaan Daerah. Pasal 21 : cukup jelas. Pasal 22 : cukup jelas. Pasal 23 : cukup jelas. Pasal 24 : cukup jelas.
