PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 13 TAHUN 1979
TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR : 08/Perda/II/DPRD/ 1973-1974 TENTANG BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
Menimbang
: a. Bahwa dalam rangka pembinaan Bank Pembagunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung untuk ditingkatkan sesuai dengan tuntutan akselerasi Pembangunan daerah serta sarana-sarana dari Bank Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia tentang Permodalan Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Lampung, maka perlu dipertimbangkan
menaikkan
jumlah
Modal
Statutair
Bank
Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dari modal awal Rp. 100.000.000,- menjadi Rp. 1.000.000.000,-. b. Bahwa dipandang perlu untuk memperluas usaha-usaha BPD sesuai dengan tuntutan keadaan guna menunjang Pembangunan Daerah. c. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas dipandang perlu untuk merubah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 08/Perda/II/DPRD/1973-1974 tgl 9 Oktober 1973 tentang Bank Pembangunan Daerah Lampung, dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962
tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah. 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967
tentang Pokok-pokok
Perbankan. 5. Surat keputusan Menteri Keuangan RI Nomor tanggal 7 Agustus 1967
157/Menkeu/67
tentang Penyerahan 10% hasil bersih
Pungutan IPEDA Daerah Tingkat II pada BPD sebagai penyertaan saham Daerah Tingkat II. 6. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor EXBANK 14/9/32 tanggal 8 Oktober 1974 tentang peningkatan daya guna BPD. 7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung Nomor 15/Kept/CH/DPRD/71-1972 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung. MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN DAERAH
PROPINSI
DAERAH
TINGKAT
I
LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR
08/PERDA/II/DPRD/1973-1974
TENTANG
BANK
PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG. . Pasal I
Merubah Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 22 Peraturan Daerah dimaksud sehingga berbunyi sebagai berikut.
Pasal 4
Maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah adalah untuk membentuk pembiayaan Usaha-usaha pelaksanaan pembangunan daerah dan turut mengembangkan Ekonomi Daerah dalam rangka pembangunan Nasional.
Pasal 5
Untuk melaksanakan maksud tersebut pada Pasal 4, Bank Pembangunan Daerah melakukan Usaha-usaha sebagai berikut : 1. Menghimpun dana-dana masyarakat baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek dan menyalurkannya untuk pembangunan dalam bentuk pinjamanpinjaman guna keperluan Investasi, perluasan, rehabilitasi dan modal kerja pada proyek-proyek yang menunjang lajunya kegiatan pembangunan Daerah baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun oleh swasta. 2. Usaha-usaha perbankan lainnya yang tidak bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan lain yang berlaku.
Pasal 6
(1). Bank Pembangunan Daerah dapat menerima uang sebagai simpanan Deposito berjangka, Giro, Tabungan dan sebagainya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. (2). Bank Pembangunan Daerah dapat turut serta dalam penyertaan modal dalam Perusahaan yang tidak bersifat tetap, dengan persetujuan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (3). Bank Pembangunan Daerah berfungsi sebagai pemegang Kas Daerah Tingkat I dan Tingkat II.
(4). Bank Pembangunan Daerah menyimpan alat-alat Likwidya pada Bank Indonesia atau Bank-bank lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia.
Pasal 7
(1). Modal dasar Bank Pembangunan Daerah berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) terdiri atas : a. 300 (tiga ratus) lembar saham prioritas a Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) = Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). b. 700 (tujuh ratus) lembar saham biasa a Rp. 1.000.000,- (satu juta) = Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). (2).
Dari jumlah nominal saham
tersebut
di atas
diambil dan disetor penuh oleh
Pemerintah Daerah saham prioritas sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
Pasal 10
(1).
Saham
-
saham
prioritas
dimiliki
oleh
Pemerintah
Daerah
Tingkat
II
Kabupaten/Kotamadya dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung. (2).
Hak wewenang dan Kekuasaan pemilik saham dilakukan oleh Kepala Daerah dan Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya sebagaimana dimaksud ayat (1).
Pasal 11
(1).
Surat-surat Saham diberikan Nomor Urut dimulai Nomor 001 s/d Nomor 300 bagi saham Prioritas, dan Nomor 001 A s/d 700 A bagi Saham-saham.
Pasal 12
(2).
Untuk surat Saham, tanda-tanda dividen dan tolak yang hilang, maka oleh Direksi dapat
diberikan
Duplikat-duplikatnya
apabila
menurut
Pertimbangan
Direksi
kehilangan itu cukup dibuktikan dan adanya jaminan yang dipandang perlu olehnya tiap-tiap peristiea yang khusus.
Pasal 13
Setelah
masa
jabatan
tersebut dalam ayat (4) berakhir Anggota Direksi yang
bersangkutan dapat diangkat kembali.
Pasal 18
(1). a. Meminjamkan kepada seorang atau suatu Bahan Hukum untuk jumlah Uang yang melebihi 2.5% (dua setengah perseratus) dari Modal dasar.
b. Membeli, Menjual, Memberatkan atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aktiva tetap. (2).
Direksi harus mendapat persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal : a. Meminjam atau mengikat Bank Pembangunan Daerah pada seorang atau sesuatu Badan Hukum untuk jumlah uang yang melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari Modal dasar.
Pasal 19
Gaji, Tunjangan-tunjangan dan pendapatan-pendapatan lainnya serta Pensiun Direksi diatur
Pasal 22
Gaji Tunjangan-tunjangan dan Pendapatan-pendapatan lainnya serta Pensiun Pegawai diatur dalam suatu Peraturan Kepegawain yang ditetapkan oleh direksi. Rapat istimewa pemegang Saham dapat diadakan sewaktu-waktu apabila Direksi atau badan Pengawas menganggap perlu.
PASAL II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangaan dengan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
Telukbetung, 26 Nopember 1979
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,
TINGKAT I LAMPUNG,
dto.
dto.
RUSLAN ATMO
YASIR HADIBROTO
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TK I LAMPUNG NOMOR 13 TAHUN 1979
TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR : 08/Perda/II/DPRD/ 1973-1974 TENTANG BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG
A. U M U M
Bahwa dalam rangka pembinaan Bank Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung untuk ditingkatkan sesuai dengan tuntutan akselarasi Pembangunan Daerah serta guna memperluas Usaha-usaha Bank Pembagunan Daerah dimaksud sesuai dengan tuntutan keadaan dalam rangka menunjang Pembangunan daerah dipandang perlu untuk merubah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 08/Perda/DPRD/73-74 tentang Bank Pembangunan Daerah Lampung, dengan Peraturan Daerah.
B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Pasal 1,4,5 dan 6 ayat (1,2 dan 4) Pasal 6 ayat (3)
:
: Cukup jelas
Sebelum terbentuknya Bank Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, Cabang di Daerah Tingkat II yang bersangkutan, dapat menunjuk pemegang Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku..
Pasal 7, pasal 11 dan 12 Pasal 13 ayat (5)
:
Terhadap
: Cukup jelas pasal
ini
Gubernur
Kepala
Daerah
dapat
mengambil kebijakan lain apabila dipandang perlu, dengan alasan-alasannya. Pasal 18, 19 dan 22 : Cukup jelas.
