PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 1998/1999 DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG
: bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun Anggaran 1998/1999 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
MENGINGAT
: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur ; 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
1
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang
Penyempurnaan
Bentuk
dan
Susunan
Anggaran
Pendapatan Daerah ; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.35.384 Tahun 1998 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun Anggaran 1998/1999 ; 14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun Anggaran 1998/1999 ; 15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun Anggaran 1997/1998. MEMPERHATIKAN : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 6 Januari
1998
perihal
Pedoman
Penyusunan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
2
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Juni 1998 Nomor 903/2092/PUOD tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 ; 3. Pembahasan dalam Sidang Panitia Anggaran Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24 dan 26 September 1998 ; 4. Pembahasan Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah tanggal 31 Oktober 1998. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. MEMUTUSKAN MENETAPKAN
: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
TENTANG
PENETAPAN
PERUBAHAN
ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 1998/1999. Pasal 1 (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 semula Rp. 875.804.278.090,83 diperkirakan berkurang dengan Rp.104.054.737.991,96
sehingga
menjadi
sebesar
Rp.771.749.540.098,87 ; (2) Rincian penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimuat dalam Lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.
Pasal 2 (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 semula Rp. 875.804.278.090,83 diperkirakan berkurang dengan Rp. 104.054.737.991,96
sehingga
menjadi
sebesar
Rp.
771.749.540.098,87 dan dirinci sebagai berikut :
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
3
a. Belanja
Rutin
sebelum
Perubahan sebesar...................
Rp.
491.180.305.090,83
Berkurang sebesar .............
Rp.
10.553.714.641,96
Rp.
480.626.590.448,87
Perubahan sebesar ................
Rp.
384.623.973.000,00
Berkurang sebesar ............
Rp.
93.501.023.350,00
Rp.
291.122.949.650,00
Belanja
Rutin
setelah
Perubahan sebesar ................. b. Belanja Pembangunan sebelum
Belanja Pembangunan setelah Perubahan sebesar ...............
(2) Rincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan Lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini. Pasal 3 Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun Anggaran 1998/1999 setelah Perubahan menjadi sebesar Rp. 771.749.540.098,87. Pasal 4 (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999 bertambah
semula dengan
Rp.191.801.921.337,00 Rp.2.600.000.000,00
diperkirakan
sehingga
menjadi
sebesar Rp. 194.401.921.337,00 ; (2) Rincian penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimuat dalam Lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini. Pasal 5 (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999 semula Rp. 191.801.921.337,00 diperkirakan bertambah sebesar Rp.2.600.000.000,00
sehingga
menjadi
sebesar
Rp.194.401.921.337,00 dan dirinci sebagai berikut :
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
4
a. Belanja
Rutin
sebelum
Perubahan sebesar...................
Rp.
191.801.921.337,00
mengalami Perubahan sebesar.. Rp.
2.600.000.000,00
Belanja
Rutin
setelah
Perubahan sebesar .................
Rp.
194.401.921.337,00
b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan sebesar ................
Rp.
-
mengalami Perubahan sebesar.. Rp.
-
Belanja Pembangunan setelah Rp.
-
c. Belanja Pembangunan setelah Rp.
-
Perubahan sebesar ...............
Perubahan sebesar ................ (2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan Lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini. Pasal 6 Penjabaran
lebih
lanjut
mengenai
Anggaran
Pendapatan,
Kegiatan/Pasal dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun Anggaran 1998/1999 di maksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Daerah ini dituangkan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur. Pasal 7 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Juni 1998 Nomor 71 Tahun 1998 juncto tanggal 23 Juli 1998 Nomor 89 Tahun 1998 tentang Perubahan Kedua Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Maret 1998 Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun Anggaran 1998/1999 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
5
Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, selama Tahun Anggaran 1998/1999. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
Surabaya, 9 Pebruari 1999 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
K e t u a, ttd
ttd
H. SUTARMAS
IMAM UTOMO S.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
6
Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Pebruari 1999 Nomor 903.35 – 086. MENTERI DALAM NEGERI ttd. SYARWAN HAMID Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 1 Juni 1999 Nomor 5 Tahun 1999 Seri D. A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Sekretaris Wilayah/Daerah ttd. Drs. SOENARJO, MSi Pembina Utama Madya NIP 510 040 479 Sesuai dengan aslinya A.n. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH Kepala Biro Hukum ttd. A S A N, S H Pembina NIP 510 050 109
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
7
