PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 1997 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Menimbang

: bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugastugas operasional Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam bidang pengendalian dampak lingkungan dan dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan yang membutuhkan upaya pengendalian dampak lingkungan di Daerah, maka dipandang perlu untuk menetapkan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam suatu Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang mengadakan Perubahan Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32); 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

1

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373); 7. Peraturan

Pemerintah

Nomor

20

Tahun

1990

tentang

Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409); 8. Peraturan

Pemerintah

Nomor

45

Tahun

1992

tentang

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Dampak Mengenai Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3595); 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1994 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan ; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ; 14. Keputusan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor 97 Tahun

1993

tentang Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ; . 15. Keputusan

Menteri

Dalam Negeri

Nomor 98 Tahun

1996

tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah ; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 1997 tentang Pembentukan

8

(delapan)

Badan

Pengendalian

Dampak

Lingkungan Daerah Tingkat I; 17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

2

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. MEMUTUSKAN Menetapkan

: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

TENTANG

ORGANISASI

DAN

TATAKERJA

BADAN

PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat Jawa Timur; b. Daerah, adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; c. Gubernur Kepala Daerah, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Timur; d. Sekretaris Wilayah/Daerah, adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur; e. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; f. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, adalah Kepala

Badan

Pengendalian

Dampak

Lingkungan

Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; g. Lingkungan Hidup, adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya; h. Pengelolaan

Lingkungan

Hidup,

adalah

upaya

terpadu

untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan

penataan,

pemeliharaan,

pemulihan,

pemanfaatan, pengawasan

pengembangan, dan

pengendalian

lingkungan hidup;


3

i. Dampak

Lingkungan

Hidup,

adalah

pengaruh

perubahan

pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan; j. Pengendalian,

adalah

upaya

pencegahan

dan

atau

penanggulangan dan atau pemulihan; k. Baku Mutu Lingkungan Hidup, adalah ukuran batas atau kadar mahluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup; l. Pencemaran

Lingkungan

Hidup,

adalah

masuknya

atau

dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan

hidup

tidak

dapat

berfungsi

sesuai

dengan

peruntukannya; m. Perusakan Lingkungan Hidup, adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat, fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan; n. Pemulihan

Kualitas

Lingkungan

Hidup,

adalah

upaya

mengembalikan kondisi lingkungan tercemar atau rusak sehingga kondisi lingkungan kembali sesuai dengan peruntukannya. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, selanjutnya disebut BAPEDALDA adalah Unsur Pelaksana Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah; (2) BAPEDALDA

dipimpin

oleh

seorang

Kepala,

yang

dalam

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah;


4

(3) BAPEDALDA didalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Wilayah/ Daerah. Pasal 3 BAPEDALDA mempunyai tugas membantu Gubernur Kepala Daerah dalam

melaksanakan

pembinaan

dan

koordinasi

pelaksanaan

pengendalian dampak lingkungan hidup di Daerah maupun Daerah Tingkat II di Wilayahnya. Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 3, BAPEDALDA mempunyai fungsi : a. perumusan kebijaksanaan operasional pengelolaan lingkungan pencegahan,

penanggulangan

pencemaran

dan

kerusakan

lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan; b. pelaksanaan

oordinasi

pencegahan

dan

penanggulangan

pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan; c. pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengendalian dampak lingkungan; d. pelaksanaan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan; e. pembinaan dan pengendalian teknis mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); f. pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak dan kerusakan lingkungan; g. pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan; h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.


5

BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 5 (1) Susunan Organisasi BAPEDALDA terdiri dari: a. Kepala BAPEDALDA Tingkat I; b. Sekretariat; c. Bidang Pengembangan Kapasitas; d. Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan; e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian; f. Bidang Pemantauan dan Pemulihan; g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPEDALDA. Bagian Kedua Kepala BAPEDALDA Pasal 6 Kepala BAPEDALDA mempunyai tugas memimpin, mengawasi, membina dan melaksanakan kerjasama serta koordinasi di bidang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan , sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 7 Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala BAPEDALDA dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan ketatausahaan,

kerumahtanggaan,

kepegawaian,

keuangan,

perlengkapan, ketatalaksanaan dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada Kepala dan semua unsur di lingkungan BAPEDALDA serta melakukan proses administrasi dalam upaya penegakan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

6

Pasal 8 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana program Bapedalda dalam pengelolaan pengendalian dampak lingkungan dan penyusunan informasi lingkungan; b. pengelolaan dan pelaksanaan proses administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup; c. pengelolaan

tata

usaha

umum,

kepegawaian,

keuangan,

perlengkapan dan kerumahtanggaan; d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada Kepala dan semua Unit Organisasi di lingkungan BAPEDALDA; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPEDALDA. Pasal 9 (1) Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Program; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Hukum; d. Sub Bagian Umum. (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Pasal 10 (1) Sub Bagian Program, mempunyai tugas : a. Menghimpun

data

dan

menyiapkan

bahan

penyusunan

program BAPEDALDA dalam rangka pengendalian dampak lingkungan; b. Melaksanakan koordinasi penyusunan program pengendalian dampak lingkungan; c. Menyusun informasi lingkungan; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

7

(2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas : a. Menghimpun

dan

menyiapkan

bahan

dalam

rangka

penyusunan anggaran keuangan; b. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan gaji pegawai; c. Melaksanakan

pertanggungjawaban

atas

pelaksanaan

pengelolaan keuangan; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. (3) Sub Bagian Hukum, mempunyai tugas : a. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan peraturan perundangundangan di bidang lingkungan hidup; b. Menyiapkan rencana produk peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian dampak lingkungan; c. Melakukan

proses

administrasi

penegakan

peraturan

perundang-undangan di bidang lingkungan hidup; d. Melakukan pemeliharaan dan mengarsipkan dokumen proses administrasi penataan lingkungan sesuai peraturan perundangundangan; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. (4) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas : a. Melakukan pengelolaan urusan surat menyurat dan tata kearsipan; b. Melakukan tata usaha kepegawaian; c. Mengelola

administrasi

tentang

kedudukan,

hak

dan

kesejahteraan pegawai; d. Melakukan tata usaha dan pemeliharaan perlengkapan; e. Melakukan urusan kerumahtanggaan; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. Bagian Keempat Bidang Pengembangan Kapasitas Pasal 11 Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPEDALDA di bidang pengembangan kapasitas pengendalian dampak lingkungan. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

8

Pasal 12 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 11, Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi: a. penyusunan

bahan

pengembangan

kebijaksanaan

kelembagaan

dan

teknis kapasitas

di

bidang

pengendalian

dampak lingkungan; b. pembinaan pengembangan kelembagaan pengelola lingkungan hidup; c. pengembangan kapasitas pengendalian dampak lingkungan; d. pembinaan kapasitas pengelola lingkungan hidup; e. pembinaan, analisis dan evaluasi program-program BAPEDALDA; f. pelaksanaan

tugas-tugas

lain

yang

diberikan

oleh Kepala

BAPEDALDA. Pasal 13 (1) Bidang Pengembangan Kapasitas, terdiri dari: a. Seksi Kelembagaan; b. Seksi Sumber Daya Manusia; c. Seksi Evaluasi dan Pengembangan Program; (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas. Pasal 14 (1) Seksi Kelembagaan, mempunyai tugas : a. Merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang pengembangan kelembagaan pengelola lingkungan hidup dalam rangka pengendalian dampak lingkungan; b. Melakukan pengkajian dan koordinasi di bidang optimasi kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup; c. Melakukan pemantauan, analisis dan evaluasi kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan pengendalian dampak lingkungan; d. Melakukan bimbingan teknis dan manajemen dalam rangka optimasi kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup;


9

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Seksi Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas : a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk menyusun kebijaksanaan teknis operasional pengembangan sumber daya manusia dalam rangka pengendalian dampak lingkungan; b. Melaksanakan

koordinasi

perencanaan,

pengkajian

dan

pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka pengendalian dampak lingkungan di Daerah; c. Melaksanakan

koordinasi

dalam

rangka

pelaksanaan

pembinaan, pendidikan dan pelatihan pengendalian dampak lingkungan di Daerah; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas. (3) Seksi Evaluasi dan Pengembangan Program, mempunyai tugas : a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk menyusun kebijaksanaan teknis operasional di bidang pengembangan pengelolaan pengendalian dampak lingkungan; b. Melaksanakan peningkatan

koordinasi, kinerja,

evaluasi,

pembinaan,

pengkajian, pengelolaan

upaya dan

pengembangan program kerja sama luar negeri dibidang kegiatan pengendalian dampak lingkungan; c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas. Bagian Kelima Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan Pasal 15 Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPEDALDA di bidang pembinaan dan pengembangan teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL ), pengkajian dan pembinaan laboratorium.


10

Pasal 16 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 15 , Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis AMDAL; b. pengembangan, pembinaan dan pengendalian AMDAL; c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan AMDAL; d. pengembangan dan pembinaan laboratorium lingkungan; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPEDALDA. Pasal 17 (1) Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan terdiri dari: a. Seksi Pembinaan Teknis AMDAL; b. Seksi Pengkajian; c. Seksi Pembinaan Laboratorium; (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan. Pasal 18 (1) Seksi. Pembinaan Teknis AMDAL, mempunyai tugas : a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan kebijaksanaan teknis tentang AMDAL; b. Melakukan

koordinasi

dalam

rangka

pengembangan

pelaksanaan prosedurdan peraturan AMDAL; c. Melakukan

koordinasi

dalam

rangka

pembinaan

dan

bimbingan teknis penyusunan AMDAL; d. Melakukan

koordinasi

pengawasan,

pemantauan,

pengendalian dan evaluasi AMDAL; e. Melaksanakan proses perijinan dibidang pengendalian dampak lingkungan serta pengolahan dan atau pembuangan limbah; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan.


11

(2) Seksi Pengkajian, mempunyai tugas : a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk menyusun kebijaksanaan teknis sebagai dasar pengkajian dan penelitian pencegahan dampak lingkungan; b. Mempersiapkan bahan dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam pengkajian dan penelitian AMDAL; c. Melaksanakan koordinasi Instansi terkait dalam melakukan pengkajian, penelitian dan penetapan hasil evaluasi AMDAL; d. Melaksanakan audit lingkungan e. Melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi penerapan standarisasi serta penilaian sistem akreditasi di

bidang

pengendalian dampak lingkungan; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang AnaHsis Pencegahan Dampak Lingkungan. (3) Seksi Pembinaan Laboratorium, mempunyai tugas : a. Melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pemantauan untuk menyusun kebijaksanaan teknis di bidang yang berkaitan dengan laboratorium, penelitian kualitas lingkungan hidup, rekayasa kemampuan hayati lingkungan pengembangan pemeriksaan dan analisis contoh uji; b. Mengembangkan

dan

mengelola

laboratorium

serta

memberikan layanan jasa sarana pendidikan dan pelatihan; c. Mengawasi kualitas metodologi Pengujian dan hasil uji laboratorium serta melakukan pengujian contoh limbah dan kualitas lingkungan; d. Memelihara dan merawat peralatan serta pengadaan bahanbahan laboratorium; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan. Bagian Keenam Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pasal 19 Bidang

Pengawasan

dan

Pengendalian

mempunyai

tugas

melaksanakan sebagian tugas BAPEDALDA di bidang pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

12

Pasal 20 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 19, Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan kebijaksanaan operasional pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan; b. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan; c. pembinaan

dan

koordinasi

pelaksanaan

pengendalian

pencemaran; d. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan; e. pembinaan dan koordinasi pemberian perijinan pembuangan limbah; f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPEDALDA. Pasal 21 (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari: a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air dan Laut; b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Tanah dan Udara; c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan; d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan. (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian. Pasal 22 (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air dan Laut mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijaksanaan teknis pengendalian pencemaran air, pesisir dan laut;


13

b. Melaksanakan

kebijaksanaan

teknis

pengendalian

pencemaran air pesisir dan laut yang mungkin terjadi dari rencana kegiatan tertentu; c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan evaluasi pengendalian pencemaran air pesisir dan laut; d. Melaksanakan koordinasi dalam merumuskan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis serta pemantauan terhadap limbah industri, domestik dan kegiatan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran air, pesisir dan laut; e. Melaksanakan

tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pengawasan dan Pengendalian. (2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Tanah dan Udara mempunyai tugas: a. Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijaksanaan teknis pengendalian pencemaran tanah dan udara; b. Melaksanakan

kebijaksanaan

teknis

pengendalian

pencemaran tanah dan udara yang mungkin terjadi dari rencana kegiatan tertentu; c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan evaluasi pengendalian pencemaran tanah dan udara; d. Melaksanakan

koordinasi

dalam

rangka

merumuskan

kebijaksanaan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis serta pengawasan dan evaluasi mutu limbah industri domestik dan kegiatan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran tanah dan udara; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian. (3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas: a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk menyusun kebijaksanaan teknis operasional di bidang pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan; b. Melaksanakan kebijaksanaan teknis operasional pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan;


14

c. Melakukan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian. (4) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perijinan mempunyai tugas: a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk menyusun kebijaksanaan perijinan di bidang pengendalian dampak lingkungan serta pengolahan dan atau pembuangan limbah; b. Melakukan pengawasan dan pengendalian perijinan di bidang pengelolaan

lingkungan

serta

pengolahan

dan

atau

pembuangan limbah; c. Melakukan pembinaan dan koordinasi di bidang perijinan pengelolaan

lingkungan

serta

pengolahan

dan

atau

pembuangan limbah; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian. Bagian Ketujuh Bidang Pemantauan dan Pemulihan Pasal 23 Bidang Pemantauan dan Pemulihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPEDALDA di bidang pemantauan, pengendalian dampak lingkungan dan pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan. Pasal 24 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 23, Bidang Pemantauan dan Pemulihan mempunyai tugas : a. penyusunan bahan kebijaksanaan operasional pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan; b. pelaksanaan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan serta peran serta masyarakat; c. pembinaan,

koordinasi

perencanaan

dan

pelaksanaan

pemantauan serta pemulihan kualitas lingkungan;


15

d. pembinaan dan koordinasi peran serta masyarakat dalam pengendalian dampak lingkungan dan upaya pemulihan kualitas lingkungan; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPEDALDA. Pasal 25 (1) Bidang Pemantauan dan Pemulihan terdiri dari: a. Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan; b. Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan; c. Seksi Pembinaan Peran Serta Masyarakat. (2) Masing - masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemantauan dan Pemulihan. Pasal 26 (1) Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan, mempunyai tugas : a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk menyusun standar mutu lingkungan di Daerah; b. Melaksanakan

kegiatan

operasional

pemantauan

dan

pengkajian tentang kualitas lingkungan; c. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan pengkajian kualitas lingkungan; d. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan tentang kondisi dan kualitas lingkungan di Daerah; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemantauan dan Pemulihan. (2) Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan, mempunyai tugas : a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk menyusun kebijaksanaan teknis program pemulihan kualitas lingkungan; b. Melaksanakan kebijaksanaan teknis operasional pemulihan kualltas lingkungan melalui kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi sumber daya alam hayati, penghijauan dan kegiatan lain dalam pemulihan kualitas lingkungan;


16

c. Melakukan koordinasi pembinaan, bimbingan teknis, dan evaluasi kegiatan pemulihan kualitas lingkungan; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemantauan dan Pemulihan. (3) Seksi Pembinaan Peran Serta Masyarakat, mempunyai tugas : a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk menyusun kebijaksanaan teknis di bidang pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kegiatan pengendalian lingkungan dan pemulihan kondisi lingkungan; b. Melaksanakan

koordinasi

perencanaan,

pengkajian

dan

pengembangan kapasitas peran serta masyarakat di bidang pengendalian dampak lingkungan dan upaya pemulihan kualitas lingkungan; c. Melaksanakan koordinasi pembinaan dan penyuluhan peran serta masyarakat di bidang pengendalian dampak lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan; d. Menghimpun, mengumpulkan data informasi dalam rangka menampung keluhan masyarakat di bidang pengendalian dampak lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan. e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemantauan dan Pemulihan. Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 27 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis BAPEDALDA sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan. Pasal 28 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri dari sejumlah karyawan dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;


17

(2) Kelompok Jabatan Fungsional'sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala BAPEDALDA; (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , diatursesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku.

BAB IV TATAKERJA Pasal 29 (1) Semua

Unit

Kerja

di

lingkungan

BAPEDALDA,

dalam

melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Pasal 30 (1) Setiap

Pimpinan

berkewajiban

Unit

Kerja

memimpin

di

lingkungan

bawahan

BAPEDALDA,

masing-masing

dan

memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; (2) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan BAPEDALDA wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya; (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan,

wajib

diolah

dan

dipergunakan

sebagai

bahan

penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan; (4) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.


18

Pasal 31 (1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap Pimpinan Unit Kerja mengadakan rapat berkala; (2) Setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan. Pasal 32 BAPEDALDA secara teknis dibina oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, secara umum dibina oleh Menteri Dalam Negeri dan secara operasional dibina oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 33 (1) Kepala BAPEDALDA diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri; (2) Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala BAPEDALDA; (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala BAPEDALDA; (4) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


19

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 34

Hal -hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka : a. Pasal 118 sampai dengan Pasal 129 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 12 Tahun 1992 tentang Organisasi

dan

Tatakerja

Sekretariat

Wilayah/Daerah

dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Timur; b. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 Agustus 1997 Nomor 84 Tahun 1997 tentang : Pembentukan Organisasi

dan

Tatakerja

Lingkungan Daerah

Badan

(BAPEDALDA)

Pengendalian

Dampak

Tingkat I Jawa Timur

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Bagan Susunan Organisasi BAPEDALDA sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


20

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 37 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 22 Desember 1997 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

JAWA TIMUR Ketua, ttd.

ttd.

KOL INF. SUTARMAS

M. BASOFI SOEDIRMAN


21

Diundangkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 19 Juni 1998 Nomor 94 Tahun 1998. MENTERI DALAM NEGERI ttd. SYARWAN HAMID Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 19 Agustus 1998 Nomor 10 Tahun 1998 Seri D. A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Sekretaris Wilayah/Daerah ttd. Drs. SOENARJO, MSi Pembina Utama Madya NIP

510 040 479

Sesuai dengan aslinya A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum ttd. A S A N, S H Pembina NIP 510 050 109


22

PENJELASAN ATAS BRATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMOR NOMOR 9 TAHUN 1997 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH (BAPEDALDA) PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR I.

PENJELASAN UMUM. Dalam rangka mengimbangi lajunya perkembangan pembangunan di Daerah, perlu melakukan upaya untuk melestarikan dan meningkatkan kemampuan serta daya dukung lingkungan bidup secara serasi, seimbang dan berkesinambungan. Untuk kepentingan tersebut Pemerintah telah menetapkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan pengendalian Dampak Lingkungan dan Keputusan

Menteri

Dalam

Negeri

Nornor

98

Tahun

1996

tentang

Pedoman

Pembentukan, Organisasi dan tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA). Unit Kerja tersebut yang akan mengelola dan bertanggung jawab di bidang ligkungan hidup serta pengendalian dampak lingkungan. Dengan

pertimbangan

beban

kerja

serta

kompleksitas

dan

besarnya

permasalahan lingkungan di Jawa Timur dengan memperhatikan kemampuan yang ada, maka sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan tatakerja BAPEDALDA, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I memandang perlu untuk segera membentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan di Daerah. BAPEDALDA yang merupakan Unit Pelaksana Daerah selanjutnya an melakukan peruxnusan kcbijaksanaan operasional serta jngkoordinasikan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan ncemaran, kerusakan lingkungan dan pcrmasalahan kualitas lingkungan. Kegiatan-kegiatan dimaksud telah dilaksanakan oleh beberapa Unit Kerja sesuai fungsinya dan dengan pembentukan BAPEDALDA dimaksudkan untuk keterpaduan dan terkoordinasinya pcnyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan di Daerah.


1

Susunan Organisasi BAPEDALDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sesuai penetapan dalam lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 adalah Pola Maksimal, sedangkan jumlah dan nomenklatur Sub Bagian dan Seksi mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja BAPEDALDA. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 s.d. Pasal 15

:

cukup jelas.

Pasal 16

:

Analisis

Mengenai

Dampak

Lingkungan

Hidup

(AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting

suatu

usaha

dan/atau

kegiatan

yang

direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi

proses

pengambilan

keputusan

tentang

penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Pasal 17

:

cukup jelas.

Pasal 18 ayat (2)

:

Audit lingkungan hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 19 s.d. 27

:

cukup jelas.

Pasal 28 dan pasal 29

:

Jabatan

fungsional

adalah

kedudukan

yang

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi

yang

dalam

pelaksanaan

tugasnya

didasarkan pad a kcahlihan dan / atau ketrampilan tcrtcntu scrta bcrsifat mandiri. Jabatan Fungsional yang mungkin ada pada BAPEDALDA adalah Peneliti, Pranata Komputer, Pustakawan dan Jabatan Fungsional lain di bidang lingkungan hidup. Pasal 30 sd. pasal 35

:

cukup jelas.


2

Pasal 36

:

Sesuai Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Mei 1997

Nomor

:

061/1666/SJ

bahwa

dengan

terbentuknya BAPEDALDA di lingkungan Pemerintah Propinsi

Daerah

Tingkat

I,

maka

Biro

Bina

Lingkungan Hidup pada Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat I hapus. Pasal 37 dan pasal 38

:

cukup jelas


3

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Recommend Documents