PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG KANTOR KAS DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 13 TAHUN

2000

TENTANG KANTOR KAS DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kedudukan Bank Pembangunan Daerah yang melaksanakan Fungsi Kas Daerah dan sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Lembaga Kas Daerah dalam Pengurusan Keuangan Daerah, maka di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur perlu dibentuk Kantor Kas Daerah dan menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam Peraturan Daerah. Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32) ; 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah-an Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuanqan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

1

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penvusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitunqan Angaaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Neaara Tahun 1975 Nomor 6); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedornan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Neaara Tahun 2000 Nomor 165) ; 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundanq-undangan dan Bentuk Rancanqan Undanq-undanq, Rancanqan Peraturan Pemerintah dan Rancanqan Keputusan Pemerintah (Lembaran Neqara Tahun 1999 Nomor 70) ; 8. Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

2

Tahun

1994

tentang

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juncto Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentanq Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kedudukan Bank Pembangunan Daerah yang melaksanakan Fungsi Kas Daerah ; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tahun 1980 tentanq Manual Administrasi Keuangan Daerah ; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentanq Pelaksanaan Pemeqanq Kas Daerah dalam Pengurusan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR,

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG KANTOR KAS DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Pemerintah Propinsi, adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur ; b. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur ;

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

2

c. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur ; d. Kantor Kas Daerah, adalah Kantor Kas Daerah Propinsi Jawa Timur ; e. Kepala Kantor, adalah Kepala Kantor Kas Daerah Propinsi Jawa Timur ; f. Biro Keuangan, adalah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur ; g. PT. Bank Jatim, adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Timur ; h. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur. i.

Rekonsiliasi, adalah pencocokan ulang berdasarkan bukti-bukti yang ada dan sah untuk memantapkan kebenaran antara saldo buku Kas B.IX dengan saldo Rekening Bank yang ditunjuk.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Kantor Kas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Propinsi dalam penyelenggaraan urusan Kas Daerah ;

(2) Kantor Kas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Kantor Kas Daerah mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayar, atau menyerahkan dan mempertanggungjawabkan uang dan atau surat berharga milik Pemerintah Propinsi.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 3, Kantor Kas Daerah mempunyai fungsi : a. perumusan

kebijaksanaan

operasional

pengelolaan keuangan Kas

Daerah, sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Gubernur ; b. pelaksanaan koordinasi atas penerimaan dan pengeluaran keuangan Daerah dengan instansi terkait ; c. pembinaan, pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan Keuangan Kas dan Bank ;

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

3

d. pelaksanaan pembukuan ; e. pelaksanaan pengendalian keuangan dan evaluasi ; f. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan ; g. penyusunan rancangan dan program bagi penyelenggaraan tugas Kantor Kas Daerah ; h. pengkajian dan analisis pemberdayaan uang Daerah.

BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Kantor Kas Daerah terdiri atas : a. Kepala Kantor ; b. Bagian Tata Usaha ; c. Bidang Kas dan Bank ; d. Bidang Pembukuan ; e. Bidang Pengendalian Keuangan ; (2) Bagian dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Bagian Kedua Kepala Kantor Kas Daerah

Pasal 6

Kepala Kantor Kas Daerah mempunyai tugas : a. memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan dan melaksanakan koordinasi atas pengelolaan Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; b. mendayagunakan uang daerah dalam bentuk selain giro dengan tetap menjamin tersedianya dana untuk belanja daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

4

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 7, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. pengelolaan administrasi kepegawaian ; b. pengelolaan administrasi keuangan ; c. pengelolaan surat menyurat dan kearsipan ; d. pengelolaan administrasi perlengkapan kantor, kebersihan kantor dan keamanan kantor ; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Kantor.

Pasal 9

(1) Bagian Tata Usaha terdiri atas : a. Sub Bagian Umum ; b. Sub Bagian Keuangan ;

(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas : a. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan serta tata usaha kearsipan ; b. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor, kebersihan kantor dan keprotokolan ; c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian ; d. mengurus usaha peningkatan kesejahteraan pegawai serta keluarganya ; e. melaksanakan pembinaan mental spiritual pegawai serta keluarganya ; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Tata Usaha;

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas a. menyusun rencana anggaran Kantor Kas Daerah; b. mengelola keuangan dan urusan perlengkapan keperluan kedinasan Kantor Kas Daerah ; c. mengerjakan pembukuan dan mempertanggungjawabkan anggaran Kantor Kas Daerah ;

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

5

d. melaksanakan tugas -tugas lain yang diberikan oleh Kepala Tata Usaha.

Bagian Keempat Bidang Kas dan Bank

Pasal 11

Bidang Kas dan Bank mempunyai tugas untuk mengelola seluruh penerimaan dan pengeluaran uang daerah, meneliti dan menguji berkas-berkas dan buktibukti penerimaan dan pengeluaran uang Kas Daerah berdasarkan bukti-bukti yang sah.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 11, Bidang Kas dan Bank mempunyai fungsi : a. pengelolaan penerimaan dan pengeluaran melalui transaksi Kas dan Bank serta menerbitkan Giro sebagai dasar pembayaran ; b. penelitian atas berkas-berkas bukti penerimaan dan pengeluaran

atas

tagihan-tagihan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; c. pengadaan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran Keuangan Daerah dengan rekening Kas Daerah pada PT. Bank Jatim ; d. pengadaan rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk penyusunan Buku Kas (B.IX) ; e. penerimaan pengembalian potongan Surat Perintah Membayar Giro yang dibayarkan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Propinsi ; f. pelaksanaan pemungutan dan penyetoran terhadap pajak-pajak Negara ; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Pasal 13

(1) Bidang Kas dan Bank terdiri atas : a. Seksi Penerimaan Kas dan Bank ; b. Seksi Pengeluaran Kas dan Bank ; c. Seksi Pengelolaan Pajak-pajak Negara ;

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kas dan Bank.

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

6

Pasal 14

(1) Seksi Penerimaan Kas dan Bank mempunyai tugas : a. menerima dan meneliti berkas-berkas dan bukti penerimaan pajak daerah retribusi daerah dan pendapatan lain-lain ; b. menerima dan meneliti berkas-berkas dan bukti-bukti penerimaan dari Pemerintah Pusat dan pihak ketiga ; c. melakukan rekonsiliasi data penerimaan dari instansi penghasil dan sumber penerimaan lainnya; d. melaksanakan secara tertib Pembukuan Buku Kas dalam bentuk B.IX ; e. melaksanakan pencocokan data secara tertib transaksi Penerimaan Kas Daerah dengan saldo rekening Kas Daerah pada Bank ; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kas dan Bank.

(2) Seksi Pengeluaran Kas dan Bank, mempunyai tugas : a. menerima dan meneliti berkas dan bukti pengeluaran berupa Surat Perintah Membayar Giro; b. melakukan pembayaran pada Bendaharawan atau pihak ketiga berdasarkan Surat Perintah Membayar Giro ; c. melakukan secara tertib pembukuan Buku Kas dalam bentuk B.IX ; d. menyusun rekapitulasi seluruh pengeluaran Keuangan Daerah ; e. melaksanakan pencocokan secara. tertib transaksi pengeluaran Kas Daerah dengan rekening Bank ; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kas dan Bank.

(3) Seksi Pengelolaan Pajak-pajak Negara, mempunyai tugas : a. melaksanakan registrasi pajak-pajak Negara atas Surat Perintah Membayar Giro ; b. melaksanakan registrasi pemungutan dan pelaporan pajak Negara atas dana rutin dan pembangunan ; c. menyetorkan hasil pemungutan pajak Negara ke Kas Negara ; d. melaporkan pemungutan pajak Negara ke

Kantor Pelayanan Pajak

sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; e. membuat laporan realisasi pemungutan dan penyetoran pajak Negara ; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kas dan Bank.

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

7

Bagian Kelima Bidang Pembukuan

Pasal 15

Bidang pembukuan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembukuan seluruh penerimaan dari pendapatan daerah dan penerimaan dari dana-dana pusat serta seluruh pengeluaran Kas Daerah.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 15, Bidang Pembukuan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi, pembukuan mengenai penerimaan ; b. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi pembukuan mengenai pengeluaran Kas Daerah ; c. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi mengenai penerimaan danadana pusat ; d. pengumpulan

data

yang

berhubungan

dengan

pembukuan

dalam

pelaksanaan tugas Kantor Kas Daerah ; e. pelaksanaan

penyusunan

rekapitulasi

pembukuan

penerimaan

dan

pengeluaran secara berkala ; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Pasal 17

(1) Bidang Fembukuan terdiri atas : a. Seksi Pembukuan Penerimaan Pendapatan Daerah ; b. Seksi Pembukuan Pengeluaran ; c. Seksi Pembukuan Dana-dana Pusat.

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembukuan.

Pasal 18

(1) Seksi Pembukuan Penerimaan Pendapatan Daerah, mempunyai tugas : a. menerima bukti penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain ;

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

8

b. mengerjakan pembukuan semua penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain ; c. melakukan pencocokan data penerimaan untuk menjamin keakuratan data pembukuan ; d. menghimpun berkas-berkas pembukuan penerimaan secara tertib ; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan ;

(2) Seksi Pembukuan Pengeluaran, mempunyai tugas : a. menerima bukti pengeluaran ; b. mengerjakan pembukuan semua pengeluaran ; c. melakukan pencocokan data pengeluaran untuk menjamin keakuratan data pembukuan ; d. menghimpun berkas-berkas pembukuan pengeluaran secara tertib ; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan ;

(3) Seksi Pembukuan Pendapatan Dana-dana Pusat, mempunyai tugas ; a. menerima bukti penerimaan dana pusat ; b. mengerjakan pembukuan semua penerimaan dana pusat ; c. melakukan pencocokan data penerimaan dana pusat untuk menjamin keakuratan data pembukuan ; d. menghimpun

berkas-berkas

pembukuan

penerimaan dana pusat

secara tertib ; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan.

Bagian Keenam Bidang Pengendalian Keuangan

Pasal 19

Bidang Pengendalian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengendalian keuangan yang meliputi Penelitian dan Pengujian penerimaan, pengeluaran, dan evaluasi, pelaporan serta melakukan pengolahan data.

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

9

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 19, Bidang Pengendalian Keuangan mempunyai fungsi : a. perencanaan dan penyusunan penerimaan dan pengeluaran berdasarkan Anggaran Kas Pendapatan serta Anggaran Pengeluaran ; b. pelaksanaan

kegiatan

pengamatan

dan

pemantauan

terhadap

kecenderungan penurunan dan peningkatan penerimaan dan pengeluaran; c. pelaksanaan perhitungan terhadap posisi saldo transaksi Kas Berjalan ; d. pelaksanaan pengujian dan pengendalian aliran kas ; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam rangka pendayagunaan kas daerah; f. pelaksanaan dokumentasi dan statistik data keuangan Kas Daerah ; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Pasal 21

(1) Bidang Pengendalian Keuangan terdiri atas : a. Seksi Pengujian Penerimaan dan Pengeluaran ; b. Seksi Pengolahan Data ; c. Seleksi Evaluasi dan Laporan.

(2) Masing-masing Seksi

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Keuangan.

Pasal 22

(1) Seksi Pengendalian Penerimaan dan Pengeluaran mempunyai tugas : a. melaksanakan pengujian perhitungan secara cermat antara penerimaan dan pengeluaran kas ; b. melaksanakan rekapitulasi

data penerimaan dan pengeluaran untuk

pengendalian posisi kas ; c. melaksanakan

pengendalian

posisi

kas

dengan monitoring arus

penerimaan dan pengeluaran kas ; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Keuangan ;

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

10

(2) Seksi Pengolahan Data mempunyai tugas : a. mengumpulkan data dan laporan kegiatan operasional Kantor Kas Daerah ; b. melaksanakan dokumentasi data penerimaan dan pengeluaran ; c. menyusun statistik penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah ; d. menyajikan data dan informasi kegiatan operasional Kantor Kas Daerah; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Keuangan.

(3) Seksi Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas : a. melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan program kerja operasional dana Kas Daerah ; b. mengajukan saran dan pertimbangan dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan tugas-tugas Kantor Kas Daerah ; c. menyusun laporan seluruh kegiatan operasional Kantor Kas Daerah ; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Keuangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 23

Semua unit kerja di lingkungan Kantor Kas Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 24

(1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Kantor Kas Daerah berkewajiban memimpin bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan ;

(2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Kantor Kas Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya ;

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan ;

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

11

(4) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 25

(1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan setlap pimpinan unit kerja mengadakan rapat berkala ;

(2) Setlap pimpinan unit kerja mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 26

(1) Kantor Kas Daerah dalara melaksanakan tugasnya wajib menerap~kan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Dinas Pendapatan, PT. Bank Jatim dan Biro Keuangan ;

(2) Penyimpanan dana Kas Daerah disimpan pada PT. Bank Jatim ;

(3) Selain hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pelayanan satu atap pengelolaan Surat Perintah Membayar SPM Giro antara Kantor Kas Daerah, Biro Keuangan dan PT. Bank Jatim

yang

pelaksanaannya ditetapkan oleh Gubernur.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 27

(1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

(2) Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Kantor melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

12

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Bagan Susunan Organ!sasi Kantor Kas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Juli 1999 Nomor 62 Tahun 1999 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Kantor Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Jawa Timur dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 27 September 2000 GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

IMAM UTOMO. S

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

13

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 2 Oktober 2000 Nomor 12 Tahun 2000 Seri D. A.n. GUBERNUR JAWA TIMUR Sekretaris Daerah

ttd.

Drs. SOENARJO, MSi Pembina Utama Madya NIP 510 040 479

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

14

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR

:13TAHUN2000

TANGGAL

: 27 SEPTEMBER 2000

BAGAN ORGANISASI KANTOR KAS DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

1

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG KANTOR KAS DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Tatakerja Kantor Kas Daerah Propinsi Jawa Timur, yang merupakan perangkat Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang disebut Lembaga Teknis Pemerintah Propinsi.

Pemegang Kas Daerah Propinsi Jawa Timur pada hakekatnya telah dibentuk berdasarkah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kedudukan Bank Pembangunan Daerah yang melaksanakan fungsi Kas Daerah dengan demikian Bank Pembangunan Daerah (PT Bank Jatim) ditunjuk sebagai pemegang Kas Daerah Propinsi Jawa Timur.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 maka Bank Pembangunan Daerah .(PT Bank Jatim) yang semula melaksanakan fungsi Kas Daerah dicabut dan dialihkan pada Kantor Kas Daerah Propinsi Jawa Timur. Memperhatikan hal tersebut di atas Menteri Dalam Negeri menerbitkan pula Keputusan Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah Dalam Pengurusan Keuangan Daerah.

Bahwa oleh karena fungsi pemegang Kas Daerah berada pada Kepala Daerah maka dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 Pemerintah Propinsi Jawa Timur telah membentuk Kantor Kas Daerah yang berdasarkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 62 Tahun 1999 tanggal 26 Juli 1999 dengan nama Kantor Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur yang merupakan Lembaga Teknis Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan mempunyai tugas membantu Gubernur .dalam nemerima setoran, menyimpan, membayar dan mem- pertanggungjawabkan uang atau suratsurat berharga dan atau pembayaran yang sah di lingkun-gan Propinsi Jawa Timur.

Memperhatikan Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) yang merupakan landasah pokok pengelolaan keuangan negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelak-sanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah diubah derigan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 mengandung arti Kantor Kas Daerah memerlukan status kelembagaan yang harus berdiri sendiri.

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

2

Perangkat Pemerintah Daerah yang disebut Lembaga Keuangan Daerah yang melaksanakan tugas membantu Gubernur dalam menjalankan pekerjaan untuk kepentingan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 pengaturan lebih lanjut sarapai saat ini belum ada. Sambil menunggu pengaturan lebih lanjut dan sejalan dengan pembentukan perangkat/lembaga Pemerintah Daerah seperti Dinas Daerah, maka pembentukan Kantor Kas Daerah, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 sampai dengan 5

: Cukup jelas

Pasal 6 huruf a

: Cukup jelas

huruf b

: yang dimaksud dengan mendayagunakan uang daerah dalam bentuk selain giro adalah penyimpanan uang daerah yang tidak digunakan disimpan dalam bentuk deposito pada bank yang ditunjuk.

Pasal 7 sampai dengan 25 : Cukup jelas. Pasal 26 ayat (1) dan (2)

: Cukup jelas.

Pasal 26 ayat (3)

: yang dimaksud dengan pelayanan satu atap adalah untuk memberikan prima dalam rangka meningkatkan kelancaran pengelolaan SPM-Giro kepada bendaharawan, pihak ketiga dan masyarakat .

Pasal 27 sampai dengan 31 : Cukup jelas.

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

3