PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 1996 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR Menimbang :
bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 1999 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Kendaraan Bermotor, perlu diadakan penyesuaian terhadap pembagian wilayah kerja- Balai Pengujian Kendaraan Bermotor di lingkungan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sebagaimana diatur dalam pasal 30 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 8 Tahun 1996, dan mengatur perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.
Mengingat : 1.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 perihal Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32); Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83) ; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerin-tahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410) ; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487) ; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528) ;
2. 3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ; 11. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990, Nomor 95 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah an Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II ; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ; 15. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 106 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas ; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35A Tahun 1999 tentang Pedoman dan Tata Kerja Balai Pengujian Kendaraan Bermotor; 17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 8 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur. MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 1996 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR. Pasal I
A. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 8 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Juli 1997 Nomor 104 Tahun 1997 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 September 1997 Nomor 8 Tahun 1997 Seri D, ketentuan Pasal 30 diubah dan harus dibaca : “Balai Pengujian Kendaraan Bermotor di lingkungan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri dari : a. Balai Pengujian Kendaraan Bermotor di Surabaya, dengan wilayah kerja Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Lamongan, Tuban dan Bojonegoro ; b. Balai Pengujian Kendaraan Bermotor di Sidoarjo, dengan wilayah kerja Kabupaten Sidoarjo, Pasuruan dan Mojokerto, Kota Pasuruan dan Mojokerto c. Balai Pengujian Kendaraan Bermotor di Malang, dengan wilayah kerja Kabupaten dan Kota Malang;
d.
Balai Pengujian Kendaraan Bermotor di Probolinggo, dengan wilayahkerja Kabupaten Probolinggo, Situbondo dan Bondowoso, Kota Probolinggo ; e. Balai Pengujian Kendaraan Bermotor di Jember, dengan wilayah kerja Kabupaten Jember dan Lumajang ; f. Balai Pengujian Kendaraan Bermotor di Tulungagung, dengan wilayah kerja Kabupaten Tulungagung, Trenggalek dan Blitar, Kota Blitar ; g. Balai Pengujian Kendaraan Bermotor di Kediri, dengan wilayah kerja Kabupaten Kediri, Nganjuk dan Jombang, Kota Kediri ; h. Balai Pengujian Kendaraan Bermotor di Madiun, dengan wilayah kerja Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo dan Pacitan, Kota Madiun; i. Balai Pengujian Kendaraan Bermotor di Banyuwangi, dengan wilayah kerja Kabupaten Banyuwangi ; j. Balai Pengujian Kendaraan Bermotor di Pamekasan, dengan wilayah kerja Kabupaten Pamekasan, Sumenep, Bangkalan dan Sampang. B. Dengan diubahnya ketentuan dimaksud pada huruf A, ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Pertambangan, Sosial, Tenaga Kerja, Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, Pasal 3 huruf A angka 5, dinyatakan dicabut. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propirisi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 3 Januari 2000 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd. IMAM UTOMO. S Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tanggal 19 Januari 2000 Nomor 3 Tahun 2000 Seri D. A.n. GUBERNUR JAWA TIMUR Sekretaris Daerah ttd. Drs. SOENARJO, MSi Pembina Utama Madya NIP 510 040 479
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 1996 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
I. PENJELASAN UMUM Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Propinsi dan Kabupaten/Kota telah dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1990. Dengan adanya penyerahan urusan tersebut, sudah barang tentu memerlukan wadah organisasi dengan sebaik mungkin agar dapat menangani urusan tersebut sebagaimana diharapkan. Dalam hubungan ini Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II dalam Keputusan Nomor 61 Tahun 1993. Dalam Keputusan ini telah diatur Struktur dan Susunan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II. Dimana secara tegas dan jelas memuat bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas Lalu Lintas dan angkutan Jalan Daerah Tingkat I adalah unsur Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pengujian kendaraan bermotor. Sedangkan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tingkat II adalah unsur Pelaksana Teknis Dinas yang mempunya tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Terminal dan Perparkiran. Dalam pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor lebih lanjut, maka sementara ini pelaksanaan ada di Propinsi yang ditangani dengan Struktur Organisasi Cabang Dinas, sedangkan Propinsi Jawa Timur sejak awal adanya penyerahan urusan sebagian dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 telah mempersiapkan diri untuk langsung melayani dengan wadah Unit Pelayanan Teknis Dinas dengan sebutan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor. Sejalan dengan upaya-upaya pemantapan realisasi otonomi daerah yang berdayaguna dan berhasil guna dimana titik berat otonomi daerah diletakkan pada Kabupaten/Kota maka diterbitkan pula Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan. Dalam hal ini untuk urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diserahkan adalah sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990. Namun demikian karena di Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo adalah merupakan daerah Percontohan, maka dengan dasar Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Pebruari 1995 Nomor 118/401/PUOD perihal Program Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II, maka dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1995 telah menyerahkan pula urusan pengujian kendaraan bermotor kepada Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo. Akan tetapi dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 1999 yang merupakan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 yang telah menyatakan bahwa urusan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Sidoarjo adalah merupakan bagian dari Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sehingga mengingat kegiatan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor ini adalah merupakan pelayanan masyarakat yang tidak boleh terhenti serta
membutuhkan kejelasan, ketegasan dan kepastian hukum maka perlu secepat mungkin mempunyai landasan hukum dalam pengoperasiannya. Dalam hubungan ini diperlukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 8 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Dengan perubahan ini, sekaligus menarik sebagian urusan yang diserahkan kepada Kabupaten Sidoarjo yakni urusan penunjukan lokasi, pengelolaan, pelaksanaan dan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimuat dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1995 pasal 3 huruf a butir 5. Dengan demikian urusan tersebut dapat kembali menjadi bagian dari Urusan Propinsi Jawa Timur yang pelaksariaannya dilakukan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Propinsi Jawa Timur melalui Balai Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilandasi dengan Peraturan Perundangan yang legal dan sah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I : Cukup jelas Pasal II : Cukup jelas
