PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 44 TAHUN 2000 TENTANG BADAN PERPUSTAKAAN PROPINSI JAWA TMUR

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR

44 TAHUN 2000

TENTANG BADAN PERPUSTAKAAN PROPINSI JAWA TMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR

Menimbang :

a. bahwa bahan-bahan informasi dan bahan-bahan keilmuan yang banyak terekam dalam berbagai media, perlu mendapatkan saluran, tempat, pendayagunaan, pemanfaatan dan pelestarian dalam wadah kelembagaan perpustakaan. b. bahwa

terbitan

propinsi

maupun

terbitan

tentang

propinsi

merupakan informasi yang perlu dilestarikan dan dipelihara dengan pengelolaan yang efektif dan efisien serta profesional. c. bahwa dalam rangka meningkatkan peran perpustakaan di lingkungan Propinsi Jawa Timur agar dapat memenuhi tuntutan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Menimbang huruf a dan b, sesuai kewenangan dan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu dibentuk Badan Perpustakaan Provinsi Jawa Timur dalam Peraruran Daerah. Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 33); 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3839);

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

1

4. Undang-undang Nomor: 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3848); 5. Peraturan Pemerintah Nomor: 70 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Undang-undang RI No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3954); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; 9. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1997 tentang Perpustakaan Nasional RI; 10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan

Peraturan

Perundang-undangan

dan

Bentuk

Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 ; 11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan'No. 0103/O/1981 tentang Pokok-pokok Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Perpustakan di Indonesia; 12. Keputusan

Bersama

Menteri

Dalam

Negeri

dan

Kepala

Perpustakaan Nasional RI No. 4 Tahun 1993, No. 002 Tahun 1993 tentang

Pedoman

Pengembangan

dan

Pembentukan, Pembinaan

Penyelenggaraan,

Perpustakaan

di

Jajaran

Departemen Dalam Negeri; 13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 33 tahun 1998 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROPINSI JAWA TIMUR


2

MEMUTUSKAN Menetapkan :

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG BADAN PERPUSTAKAAN PROPINSI JAWA TIMUR BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: a. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur; b. Gubemur adalah Gubemur Jawa Timur; c. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur; d. Badan Perpustakaan, adalah Badan Perpustakaan Propinsi Jawa Timur; e. Kepala Badan, adalah Kepala Badan Perpustakaan Propinsi Jawa Timur; f. Wakil Kepala Badan, adalah Wakil Kepala Badan Perpustakaan Propinsi Jawa Timur; g. Bahan Pustaka, adalah informasi-informasi yang terekam dalam berbagai media baik media cetak, tulis maupun media audio visual; h. Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi adalah Unit Kerja yang memiliki sumber daya manusia, ruangan secara khusus, dan koleksi bahan pustaka sekurang-kurangnya terdiri dari 1000 judul dari berbagai disiplin ilmu yang sesuai dengan jenis perpustakaan yang bersangkutan; i.

Pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan pada unit-unit

perpustakaan,

dokumentasi

dan

informasi

instansi

pemerintah dan atau unit tertentu lainnya; j.

Kepustakawanan adalah ilmu dan profesi di bidang pembinaan dan pengembangan serta penyelenggaraan perpustakaan, dokumentasi dan informasi.


3

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Badan Perpustakaan adalah unsur penunjang Pemerintah Propinsi di bidang perpustakaan.

(2) Badan Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Perpustakaan mempunyai tugas membantu Gubemur dalam penyelenggaraan

tugas

pemerintahan

di

bidang

perpustakaan,

dokumentasi dan informasi.

Pasal 4

Untuk

melaksanakan

tugas

tersebut

dalan

pasal

3,

Badan

pendayagunaan

semua

Perpustakaan mempunyai fungsi: a. pembinaan,

pengembangan

dan

jenis perpustakaan. b. perumusan kebijaksanaan teknis dalam pembinaan perpustakaan. c. pelaksanann pelayanan di bidang perpustakaan. d. pelaksanaan

penyusunan

Daerah, Bahan

Rujukan

Bibliografi berupa

Daerah,

Indeks,

Katalog

Bibliografi

Induk

Subyek,

Abstrak, dan Literatur Sekunder lainnya. e. pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan penyajian bahan pustaka karya cetak serta karya rekam. f. pelaksanaan dan pelatihan,

kerjasama dalam serta pembinaan

penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia

di

bidang perpustakaan dengan instansi terkait; g. pelaksanaan kerjasama di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi dengan badan atau instansi lain, h. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan ;


4

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Badan Perpustakaan terdiri atas: a. Kepala Badan; b. Wakil Kepala Badan ; c. Sekretariat; d. Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan; e. Bidang Layanan Perpustakaan dan Pelestarian; f. Bidang Pembinaan Perpustakaan; g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dan masing-masing Bidang dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan membina penyelenggaraan kegiatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi.

Pasal 7

Wakil Kepala Badan, mempunyai tugas : a. mewakili Kepala Badan dan memimpin Badan apabila Kepala Badan berhalangan; b. memimpin kegiatan pengawasan intern Badan ; c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.


5

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi: a. pengelolaan administrasi dan urusan umum; b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai; c. pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai; d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 10

(1) Sekretariat terdiri atas: a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Kepegawaian; c. Sub Bagian Keuangan.

(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas: a. melaksanakan

pengelolaan

urusan

surat-menyurat,

pengetikan, penggandaan dan kearsipan; b. mengurus

administrasi

perjalanan

dinas

dan

tugas

keamanan

kantor,

keprotokolan; c. melaksanakan

urusan

rumah

tangga,

penyelenggaraan rapat dinas dan dokumentasi; d. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan dan pengelolaan inventaris perlengkapan kantor;


6

e. melakukan perawatan/pemeliharaan, perbaikan gedung dan perlengkapan

kantor

serta

proses

penghapusan

barang

inventaris; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas: a. melaksanakan kegiatan tata usaha kepegawaian ; b. mempersiapkan usulan mutasi; c. melaksanakan upaya pengembangan karier, kesejahteraan dan disiplin pegawai; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris.

(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas: a. menghimpun data dan penyiapan bahan kebutuhan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan; b. melaksanakan

pengelolaan

anggaran

keuangan

termasuk

pembayaran gaji dan hak-hak lainnya; c. melaksanakan laporan pertanggungjawaban anggaran ; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris

Bagian Keempat Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan

Pasal 12

Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan mempunyai tugas pengadaan, pengolahan dan penerimaan Varya cetak dan karya rekam.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 BidangDeposit, Pengembangan dan Pengolahan mempunyai fungsi: a. pelaksanaan, pengadaan, penerimaan, pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan bahan pustaka; b. pengelolaan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;


7

c. pelaksanaan penyusunan bibliografi daerah, katalog induk daerah, bahan rujukan berupa indeks, bibliografi subyek, abstrak, dan literatur sekunder lainnya; d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Pasal 14

(1) Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan terdiri atas : a. Sub Bidang Deposit; b. Sub Bidang Pengembangan dan Pengolahan.

(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan.

Pasal 15

(1) Sub Bidang Deposit mempunyai tugas: a. melakukan

penerimaan,

pengumpulan,

penyimpanan,

pelestarian terbitan daerah baik tertulis, tercetak maupun terekam; b. memelihara dan memanfaatkan terbitan daerah untuk koleksi daerah; c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan.

(2) Sub Bidang Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka mempunyai tugas: a. melaksanakan, seleksi bahan pustaka baik terbitan daerah maupun umum; b. melaksanakan pengadaan semua jenis bahan pustaka; c. melaksanakan katalogisasi deskripsi, klasiflkasi, tajuk subyek bahan pustaka baik terbitan daerali maupun umum; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan.


8

Bagian Kelima Bidang Layanan Perpustakaan dan Pelestarian

Pasal 16

Bidang Layanan Perpustakaan dan Pelestarian mempunyai tugas melaksanakan layanan, informasi, bibliografi, literatus sekunder dan kerjasama perpustakaan dan otomasi serta pelestarian.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Bidang Layanan Perpustakaan dan Pelestarian mempunyai fungsi: a. pemberian layanan jasa informasi perpustakaan; b. pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan tentang pemanfaatan dan penggunaan perpustakaan dokumentasi dan informasi; c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Pasal 18

(1) Bidang Layanan Perpustakaan dan Pelestarian terdiri atas: a. Sub Bidang Layanan Perpustakaan; b. Sub Bidang Pelestarian.

(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Layanan Perpustakaan dan Pelestarian

Pasal 19

(1) Sub Bidang Layanan Perpustakaan mempunyai tugas: a. melaksanakan

layanan

sirkulasi,

referensi,

ekstensi

dan

multimedia; b. menyediakan bahan pustaka dan melakukan konsultasi teknis perpustakaan; c. memasyarakatkan minat baca ; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.


9

(2) Sub Bidang Pelestarian mempunyai tugas: a. melaksanakan perawatan dan pelestarian bahan pustaka; b. melaksanakan

pemeliharaan

peralatan

khusus

teknis

perpustakaan; c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Layanan Perpustakaan dan Pelestarian.

Bagian Keenam Bidang Pembinaan Perpustakaan

Pasal 20

Bidang Pembinaan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dan pembinaan semua jenis perpustakaan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Bidang Pembinaan Perpustakaan mempunyai fungsi: a. pelaksanaan kebijaksanaan di bidang pendidikan dan pelatihan serta pembinaan semua jenis perpustakaan; b. penyelenggaraan pembinaan semua jenis perpustakaan dan pemasyarakatan jabatan fungsional pustakawan; c. penyelenggaraan kerjasama pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan sistem perpustakaan dengan instansi terkait; d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Pasal 22

(1) Bidang Pembinaan Perpustakaan terdiri atas: a. Sub Bidang Sumber Daya Manusia; b. Sub Bidang Kelembagaan Perpustakaan.

(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan.


10

Pasal 23

(1) Sub Bidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas: a. melaksanakan kerjasama pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perpustakaan; b. melaksanakan

pembinaan

dan

bimbingan

sumber

daya

manusia di bidang perpustakaan; c. memasyarakatkan jabatan fungsional pustakawan; d. pelaksanaan pcnilaian angka kredit jabatan fungsional; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan.

(2) Sub Bidang Kelembagaan Perpustakaan mempunyai tugas : a. melaksanakan bimbingan teknis semua jenis perpustakaan; b. melaksanakan kerjasama instansional di bidang pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi; c. melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang penelitian dan pengembangan sistem perpustakaan ; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis perpustakaan sesuai . dengan keahliah dan ketrampilan.

Pasal 25

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, terdiri atas sejumlah pegawai dalam, jenjang Jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.


11

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 26

Semua

unit

kerja

di

lingkungan

Badan

Perpustakaan

dalam

melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 27

(1) Setiap Pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan Perpustakaan berkewajiban memimpin bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;

(2) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan Perpustakaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya;

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan

wajib

diolah

dan

dipergunakan

sebagaibahan

penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk bawahan;

(4) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.


12

Pasal 28

(1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan unit kerja mengadakan rapat berkala;

(2) Setiap pimpinan unit kerja mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 29

(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan Perpustakaan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Bagan Susunan Organisasi Badan Perpustakaan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.


13

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan. Agar

setiap

orang

dapat

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di

Surabaya

pada tanggal 18 Desember GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

IMAM UTOMO. S


14

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 2 Januari 2001 Nomor 18 Tahun 2001 Seri D.

A.n. GUBERNUR JAWA TIMUR Sekretaris Daerah

ttd.

Drs. SOENARJO, MSi Pembina Utama Madya NIP 510 040 479


15


16

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 44 TAHUN 2000

TENTANG

BADAN PERPUSTAKAAN PROPINSI JAWA TIMUR

I.

PENJELASAN UMUM

Pembangunan Nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan

masyarakat

Indonesia

seluruhnya

sebagai

pengamalan Pancasila,

meliputi

pembangunan materiil dan spiritual dengan segala aspeknya. Maka salah satu upaya yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan adalah pada sektor pendidikan. Pendidikan tidak hanya dapat dilaksanakan melalui pendidikan formal saja tetapi dilaksanakan dengan pendidikan non formal, dengan salah satunya adalah melalui perpustakaan, karcna perpustakaan adalah suatu tempat terhimpunya koleksi karya cetak dan karya rekam yang diatur menurut sistem tertentu untuk keperluan pendidikan, penelitian, informasi dan rekreasi serta konservasi.

Berdasarkan fungsi tersebut, maka perpustakaan menempati posisi khusus dalam kehidupan umat manusia, bahkan dapat dipakai sebagai tolok ukur tinggi rendahnya peradaban

suatu

bangsa.

Hal

ini

dimungkinkan

karena

dalam

perpustakaan

dilestarikan khasanah budaya nasional dalam bentuk tercetak dan terekam. Dengan sendirinya, sebagai tempat akumulasi hasil 'budaya tersebut, perpustakaan juga menempati posisi sebagai salah satu sumber informasi bagi kehidupan manusia. Disamping itu juga perpustakaan mempunyai arti yang cukup luas selain sebagai sarana mencerdaskan kehidupan bangsa, sarana pendidikan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi juga memberikan kesejahteraan, melestarikan budaya bangsa, serta melestarikan hasil karya cetak dan karya rekam. Sejauh ini pendidikan di Indonesia telah diatur dengan Undangundang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dinyatakan dalam undang-undang itu bahwa Pendidikan Nasional berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan

Pancasila

dan

Undang-undang

Dasar

1945,

berfungsi

untuk

mengembangkan kemampuan dan meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam upaya mewujudkan tujuan nasional. Perpustakaan dalam hal ini merupakan salah satu sarana pendidikan, yang berkewajiban memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan.


1

Dengan demikian setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan informnsi ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya, dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan dan martabatnya. Disisi lain pemerintah dan masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk membangun perpustakaan sebagai lembaga pelestari budaya nasional dan sekaligus sebagai penyedia informasi ilmu pengetahuan, teknologi serta kebudayaan pada umumnya dengan maksud diperuntukkan bagi umum.

Sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat yang dilayani dikenal beberapa jenis perpustakaan yang perlu dibangun/dikembangkan menurut tingkatan pemakai dan kebutuhan informasinya. Semua jenis perpustakaan itulah yang menjadi ruang lingkup/pembangunan perpustakaan di Propinsi Jawa Timur.

II.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 3

: Cukup jelas

Pasal 4 huruf a

: Jenis perpustakaan terdiri atas : Perpustakaan Umum Daerah (perpustakaan desa, kecamatan, keliling dan rumah ibadah) perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakan khusus atau perpustakaan instansi.

huruf b sampai dengan

: Cukup jelas

huruf i

Pasal 5 sampai dengan Pasal 11

: Cukup jelas

Pasal 12 huruf a

: Cukup jelas

huruf b

: Pengolahan

karya

cetak

dan

karya

rekam

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku meliputi pengelompokan menurut jenis bahan

pustaka/seleksi,

kegiatan

inventarisasi

dan

identifikasi bahan pustaka yang terdiri dari pembuatan nomor panggil, penyelesaian fisik, shelflish (sebagai pengganti buku induk).

huruf c dan d

: Cukup jelas


2

Pasal 13

: Cukup jelas

Pasal 14 ayat (1) ayat (2) huruf a

: Cukup jelas : Pengumpulan/melaksanakan seleksi bahan pustaka terbitan umum dalam kegiatan msngumpulkan daftar judul buku baru sebagai proses mengidentifikasi bahan pustaka yang akan ditambahkan pada koleksi yang telah ada di perpustakaan.

huruf b, c, d

Pasal 15

: Cukup jelas

: Yang dimaksud kerjasama perpustakaan dan otomasi adalah kerjasama dalam jaringan informasi antar perpustakaan, tukar menukar bahan pustaka, dan pemberian layanan dengan media elektronik.

Pasal 16 huruf a huruf b

: Cukupjelas : Yang dimaksud dengan melaksanakan penyuluhan dan bimbingan tentang pemanfaatan dan penggunaan perpustakaan adalah memberikan petunjuk/keterangan tentang bagaimana cara menggunakan perpustakaan dan informasi yang ada di perpustakaan.

huruf c

Pasal 17 ayat (1)

: Cukup jelas

: Yang dimaksud dengan pelestarian bahan pustaka sebagai

upaya

perpustakaan

perawatan,

pemeliharaan

perpustakaan

agar

tetap

untuk

mengadakan

terhadap berdaya

koleksi

guna

demi

kepentingan pemakai.

Pasal 18 ayat (1) huruf a

: Yang

dimaksud

dengan

layanan

sirkulasi

adalah

pemberian layanan peminjaman dan pengembalian bahan pustaka dalam kurun waktu tertentu demi kepentingan pemakai. Yang dimaksud layanan referensi adalah pemberian layanan yang bersifat langsung dengan memberikan petunjuk atau bimbingan kepada pemakai tentang pemanfaatan bahan pustaka referensi berikut kandungan isinya Yang dimaksud layanan ekstensi adalah pemberian layanan

keluar

perpustakaan

melalui

penggunaan

sarana Mobil Perpustakaan Keliling kepada masyarakat


3

sampai ke pelosok-pelosok desa, panti-panti dan Lembaga Pemasyarakatan serta rumah sakit. huruf b

: Melakukan

konsultasi

memberikan

teknis

petunjuk

atau

perpustakaan adalah keterangan

kepada

pengguna atau petugas perpustakaan lain tentang pengelolaan perpustakaan. ayat (2) huruf a huruf b

: Cukup jelas : Yang

dimaksud

dengan

peralatan

perpustakaan berupa peralatan

khusus teknik

audio visual yang

meliputi mikro reader, mikro film, vidio, tape dan lain sebagainya

sebagai penunjang kelancaran layanan

perpustakaan. huruf c

: Cukup jelas

Pasal 19 sampai dengan Pasal 32 : Cukup jelas


4

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 44 TAHUN 2000 TENTANG BADAN PERPUSTAKAAN PROPINSI JAWA TMUR

Recommend Documents