PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 46 TAHUN 2000 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROPINSI JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 46 TAHUN 2000 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROPINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAM YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR

Menimbang

: a. bahwa dalam

rangka

meningkatkan

penyelenggaraan

kegiatan

perencanaan pembangunan Daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur sesuai dengan ketentuan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintnh Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka perlu
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undong-undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

1

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenamjan Pemerintah

dan

Kewenangan

Propinsi

sebagai

Daerah

Otonom

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ; 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 2000 Nornor 70).

Dengan persetujuan, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR,

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROPINSI JAWA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Pemerintah Propinsi, adalah Pemorintah Propinsi Jawa Timur; b. Gubernur. adalah Gubernur Jawa Timur; c. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur; d. Badan Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencannan Pembangunan Propinsi Jawa Timur; e. Kepala Badan, adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Timur; f. Wakil

Kepnla

Badan,

adalah

Wakil

Kepala

Badan

Perencanaan

Pembangunan Propinsi Jawa Timur.


2

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Badan Perencanaan Pembangunan, adalah unsur penunjang PemerinUih Propinsi di bidang perencanaan pembangunan ;

(2) Badan Perencanaan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Perencanaan Pembangunan mempunyai fungsi: a. penyusunan Pembangunan

rancangan Daerah

Pola dan

Dasar Rencana

Pembangunan, Pembangunan

Program Tahunan

Daerah (REPETADA); b. penyusunnn rencana dan pengembangan wilayah daerah dan rencana pengembangan kawasan-kawasan strategis kepentingan daerah d,m regional; c. penyusun.m rencana kebijaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; d. pengkoordinasian dan penyusunnn program kerjasama luar negeri di bidang pembangunan ; e. pengkoordinasian dengan instansi dan atau lembaga terkait untuk kepentingan perencanaan pembnngunan ; f. pelaksanaan pengendalian dan evnluasi pembangunan ; g. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan.


3

BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, terdiri atas : a. Kepala Badan ; b. Wakil Kepala Badan ; c. Sekretariat; d. Bidang Ekonomi; e. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan ; f. Bidang Prasarana Wilayah; g. Bidang Pengendalian dan evaluasi; h. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Sekretariat dan masing-rnasmg Bidang dipimpin oleh seorang Sekretans dan Kepala Bidnng yang berada di bawah dan bertancj'jung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin dalam perumusan perencanaan pembangunan dan mengkoodinasikan program dan melakukan hubungan atau kerjasama dengan Instansi lain dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan

Pasal 7

Wakil Kepala Badan, mempunyai tugas : a. mewakili Kepala Badan dan memimpin Badan apabila Kepala Badan berhalangan ; b. memimpin kegiatan pengawasan intern Badan ; c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.


4

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan rencana kegiatan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi: a. pengelolaan administrasi umum, perlengkapan dan perpustakaan ; b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai. c. pengelolaan administrasi keuangnn dan gaji pegawai; d. penyusunnn rencana kegiatan tahunan ; e. pelayanan teknis administratif kepada Kepala Badan dan semua unit organisasi di lingkungan Badan ; f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 10

(1) Sekretariat, terdiri atas : a. Sub Bagian Urnum ; b. Sub Bagian Kepegawaian ; c. Sub Bagian Keuangan ; d. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan ;

(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas : a. melakukan

pengelolaan

urusan

surat

menyurat,

pengetikan,

penggandaan, kearsipan dan mengelola perlengkapan ; b. mengelola administrasi perjalanan dinas, kendaraan dinas dan tugas keprotokolan ;


5

c. melakukan urusan rumah tangga, keamanan kantor, rapat dinas. dokumentasi

dan

informasi

serta

mengelola perpustakaan ;

d. melakukan tugas-tugas lain ynng diberikan oleh Sekretaris ;

(2) Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas : a. melakukan tata usaha kepegawaian ; b. menyiapkan usulan mutasi pegawai; c. melakukan pengembangan Karier, kesejahteraan dan disiplin pegawai; d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris ;

(3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas : a. menghimpun data dan menyiapkan bahan kebutuhan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan ; b. melakukan pengelolaan anggaran keuangan termasuk pembayaran gaji dan hak-hak lainnya ; c. melakukan verifikasi pengelolaan anggaran rutin dan pembangunan ; d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris ;

(4) Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan, mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengintegrasikan usulan-usulan rencana kegiatan tahunan; b. menyusun rencana kegiatan tahunan ; c. melakukan evaluasi rencana kegiatan tahunan ; d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat Bidang Ekonomi

Pasal 12

Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan dan meng-koordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pertanian dan kelautan, industri dan pariwisata, perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta pengembangan dunia usaha.


6

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi : a. penyusunan perencanaan di bidang pertanian dan kelautan, Industri dan pariwisata, perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta pengembangan dunia usaha ; b. pengkoordinasian dan memadukan rencana pembangunan di bidang pertanian

dan

kelautan,

industri

dan

pariwisata,

perdagangan,

koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta dunia usaha yang disusun oleh

dinas-dinas

dan

satuan

organisasi

lain

dalam lingkungan

Pemerintah Propinsi; c. penyusunan program-program pembangunan bidang ekonomi lintas sektoral dan lintas Kabupaten/Kota ; d. pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang ekonomi dan perumusim langkah-langkah kebijnksanaan pemecahannya ; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 14

(1) Bidang Ekonomi, terdiri atas : a. Sub Bidang Pertanian dan Kelautan ; b. Sub Bidang Industri dan Pariwisata ; c. Sub Bidang Perdagangan dan Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah ; d. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha ;

(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di awah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi.

Pasal 15

(1) Sub Bidang Pertanian dan Kelautan, mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian tanaman pangan, perkebunan kehutanan, peternakan, perikanan dan kelautan ;


7

b. melakukan

koordinasi

dan

memadukan

rencana

pembangunan

pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan kelautan ; c. melakukan inventarisasi permnsalahan pembangunan pertanian dan kelautan ; d. melakukan tugas-tugas lain y.ing diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi;

(2) Sub Bidang Industri dan Pariwisata, mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan rencana dan program industri dan industn pariwisata ; b. melakukan koordinasi dan memadukan rencana pembangunan industri dan industri pariwisata ; c. melakukan inventarisasi permasalahan pembangunan industri dan industri pariwisata ; d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi;

(3) Sub Bidang Perdagangan dan Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah. mempunyai tugas : a. melakukan

penyusunan

rencnna

dan

program

pembangunan

perdagangan dan koperasi, pengusaha kecil dan menengah ; b. melakukan

koordinasi

dan

memadukan

rencana

pembangunan

perdagangan dan koperasi, pengusaha kecil dan menengah ; c. melakukan inventarisasi permasalahan pembangunan perdagangan dan koperasi, pengusaha kecil dan menengah ; d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi;

(4) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha, mempunyai tugas : a. melakukan

penyusunan

rencana

dan

program

pembangunan

rencana

pembangunan

pengembangan dunia usaha ; b. melakukan

koordinasi

dan

memadukan

pengembangan dunia usaha ; c. melakukan inventarisasi permasalahan pembangunan pengembangan dunia usaha; d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi.


8

Bagian Kelima Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan

Pasal 16

Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian

kegiatan

perencanaan

pembangunan

di

bidang

pemerintahan dan aparatur, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kebudayaan, mental spiritual, kependudukan dan tenaga kerja serta kerjasama luar negeri.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pemerintahan dan Kemasyarnkatan mempunyai fungsi: a. penyusunan

perencanaan

kesejnhteraan

rakyat.

di

bidang

pendidikan.

pemerintahan

kebudayaan,

dan

aparatur,

mental

spiritual,

kependudukan dan tenaga kerja serta kerjasama luar negeri. b. pengkoordinasian dan pemaduan rencana pembangunan di bidang pemerintahan

dan

aparatur,

kependudukan,

kesejahteraan

rakyat,

ketenagakerjaan, transmigrasi, pemberdayaan perempuan, kesehatan, informasi dan komunikasi pendidikan, pemuda dan olah raga, kebudayaan dan mental spiritual yang disusun oleh dinas-dinas dan satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Propinsi; c. penyusunan

program-program

di

bidang

pemerintahan

dan

kemasyarakatan lintas sektoral dan lintas Kabupaten/Kota ; d. pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan

serta

perumusan

langkah-langkah

kebijaksanaan

pemecahannya ; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 18

(1) Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, terdiri atas : a. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur; b. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Tenaga Kerja ; c. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual; d. Sub Bidang Kerjasama Luar Negeri;


9

(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.

Pasal 19

(1) Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur, mempunyai tugas : a. melakukan

penyusunan

rencana

dan

program

pembangunan

pemerintahan, peningkatan aparatur, informasi dan komunikasi, hukum serta pengembangan otonomi daerah ; b. melakukan

koordinasi

dan

memadukan

rencana

pembangunan

pemerintahan, peningkatan aparatur, informasi dan komunikasi, hukum serta pengembangan otonomi daerah ; c. melakukan inventarisasi permasalahan pembangunan pemorintahan dan aparatur; d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan ;

(2) Sub Bidang Kesejahteraan Ratyat, mempunyai tugas : a. melakukan

penyusunan

roncana

dan

program

pembangunan

kesehatan, kesejahteraan sosial, kependudukan dan tenaga kerja. keluarga sejahtera dan pemberdayaan masyarakat; b. melakukan

koordinasi

dan

memadukan

rencana

pembangunan

kesehatan, kesejahteraan sosial, kependudukan dan tenaga kerja, keluarga sejahtera dan pemberdayaan masyarakat; c. melakukan inventarisasi permasalahan pembangunan kesejahteraan rakyat, kependudukan dan tenaga kerja ; d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan ;

(3) Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan

Mental Spiritual, mempunyai

tugas : a. melakukan

penyusunan

rencana

dan

program

pembangunan

pendidikan, generasi muda, olahraga, kebudayaaan dan mental spiritual; b. melakukan

koordinasi

dan

memadukan

rencana

pembangunan

pendidikan, generasi muda, olahraga, kebudayaaan dan mental spiritual;


10

c. melakukan inventarisasi permasalahan pembangunan pendidikan, kebudayaan dan mental spiritual; d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan ;

(4) Sub Kerjasama Luar Negeri, mempunyai tugas : a. melakukan

penyusunan

rencana

dan

program

pembangunan

rencana

pembangunan

kerjasama luar Negeri; b. melakukan

koordinasi

dan

memadukan

program kerjasama luar Negeri; c. melakukan inventarisasi permasalahan dan evaluasi pembangunan program ketjasama luar Negeri; d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.

Bagian Keenam Bidang Prasarana Wilayah

Pasal 20

Bidang

Prasarana

Wilayah

mempunyai

tugas

melaksanakan

dan

mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan dan pengembnnrjan di

bidang

prasarna

sumber

daya

air,

prasarana

perhubungan

dan

telekomunikasi, tata ruang dan pengembangan wilayah, sumber alam dan lingkungan hidup serta pertambangan dan energi.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Prasamna Wilayah mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan prasarana sumber daya air, prasarana perhubunpan dan telekomunikasi, tata ruang dan pengembangan wilayah, sumber alam dan lingkungan hidup seni pertambangan dan energi; b. pengkoocinasian

dan

memadukan

rencana

pembangunan

dan

pengembangan prasarana sumber daya air, prasarana perhubungan dan telekomunikasi, tata ruang dnn pengembangan wilayah, sumber alam dan lingkungan hidup serta pertambangan dan energi;


11

c. penyusunan program pembangunan di bidang prasarana wilayah, lintas sektor Kabupaten/Kota ; d. pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang prasarana wilayah dan perumusan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya ; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 22

(1) Bidang Prasarana Wilayah, terdiri atas : a. Sub Bidang Prasarana Sumber Daya Air ; b. Sub Bidang Prasarana Perhubungan ; c. Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah ; d. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ;

(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana Wilayah.

Pasal 23

(1) Sub Bidang Prasarana Sumber Daya Air, mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan rencana dan program pembangunan serta pengembangan prasamna sumber daya air ; b. melakukan koordinasi dan memadukan rencana pembangunan serta pengembangan prasarana sumber daya air ; c. melakukan

inventarisasi

permasalahan

pembangunan

prasurana

sumber daya air d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana Wilayah ;

(2) Sub Bidang Prasarana Perhubungan, mempunyai tugas ; a. melakukan penyusunan rencana dan program pembangunan serta pengembangan prasarana perhubungan dan telekomunikasi ; b. melakukan koordinasi dan mernadukan rencana pembangunan serta pengembangan prasarana perhubungan dan telekomunikasi ; c. melakukan

inventarisasi

permasalahan

pembangunan

prasarana

perhubungan dan telekomunikasi ; d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana Wilayah ;


12

(3) Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah, mempunyai tugas : a. melakukan

penyusunan

rencana

program tata

ruang dan

pengembangan wilayah ; b. melakukan koordinasi dan memadukan rencana tata ruang dan pengembangan wilayah ; c. melakukan inventarisasi permasalahan tata ruang dan pengembangan wilayah ; d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana Wilayah ;

(4) Sub Bidang Sumber Alam dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas : a. melakukan

penyusunan

rencana

dan

program

pembangunan,

pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pertambangan dan energi; b. melakukan

koordinasi

pembangunan,

dan

pengembangan

memadukan sumber

daya

rencana alam

dan

lingkungan hidup serta pertambangan dan energi; c. melakukan inventarisasi permasalahan pembangunan sumber alam dan lingkungan hidup serta pertambangan dan energi; d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana Wilayah.

Bagian Ketujuh Bidang Pengendahan dan Evaluasi

Pasal 24

Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas pengendalian dan evaluasi pembnngunan bidang ekonomi, pemerintahan dan kemasyarakatan serta prasarana wilayah.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi: a. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan ; b. pelaksanaan

koordinasi

dengan

instansi

terkait

dalam

rangka

pengendalian dan evaluasi pembangunan ;


13

c. penyusunan informasi pelaksanaan pembangunan ; d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 26

(1) Bidag Pengendalian dan Evaluasi terdiri atas : a. Sub Bidang Pengendaliun Ekonomi; b. Sub Bidang Pengendalian Pemerintahan dan Kemasyarakatan ; c. Sub Bidang Pengendalian Prasarana Wilayah ; d. Sub Bidang Pengolahan D.ita dan Informasi;

(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi.

Pasal 27

(1) Sub Bidang Pengendalian Ekonomi, mempunyai tugas : a. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan bidang ekonomi; b. melakukan koordinasi pengendalian pembangunan bidang ekonomi; c. melakukan penyusunan pengendalian pembangunan bidang ekonomi; d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi;

(2) Sub

Bidang

Pengendalian

Pemerintahan

dan

Kemasyarakatan,

mempunyai tugas : a. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan ; b. melakukan

koordinasi

pengendalian

pembangunan

bidang

pembangunan

bidang

pemerintahan dan kemasvnrakatan ; c. melakukan

penyusunan

pengendalian

pemerintahan dan kemasyarakatan ; d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi.;

(3) Sub Bidang Pengendalian Prasarana Wilayah, mempunyai tugas : a. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan bidang prasarana wilayah ;


14

b. melakukan

koordinasi

pengendalian

pombangunan

bidang

prasarana wilayah ; c. melakukan penyusunan pengendaiian pembangunan bidang prasarana wilayah ; d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi;

(4) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas : a. melakukan pengumpulan, pemutakhiran dan pengolahan data ; b. melakukan penyiapan visualisasi dan pengembangan sistem informasi data hasil pembangunan ; c. melakukan penyusunan pelaporan hasil-hasil pembangunan ; d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengundalian dan Evaluasi

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugns teknis Badan Perencanaan Pembangunan sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan ;

Pasal 29

(1) Kelompok Jabatan Functional sebagaimana dimaksud dalam passl 27, terdiri atas sejumlah pegawai dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai Mompok sesuai dengan bidang keahliannya ;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoorainasikan oleh pejabat fungsional yang senior yang ditunjuk oleh Gubernurdan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan ;

(3) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;


15

(4) Jenis fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku ;

BAB IV TATA KERJA

Pasal 30

Semua unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 31

(1) Setiap

pimpinan

unit

kerja

di

lingkungan

Badan

Perencanaan

Pembangunan berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberi bimbingan dan petunjuk bag! pelaksanaan tugas bawahan;

(2) Setiap pimpinan unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya ;

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan ;

(4) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 32

(1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan unit kerja mengadakan rapat berkala ;

(2) Setiap pimpinan unit kerja mengowasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperluknn apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


16

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 34

(1) Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubornur dari Pegawai Nogeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1982 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.


17

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar orang

mengetahuinya,

memerintahkan

setiap

pengundangan Peraturan Daerah

ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 18 Desenber 2000 GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

IMAM UTOMO. S


18

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 2 Januari 2001 Nomor 20 Tahun 2001 Seri D. A.n. GUBERNUR JAWA TIMUR Sekretaris Daerah

ttd.

Drs. SOENARJO, MSi Pembina Utama Madya NIP 510 040 479


19


20

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 46 TAHUN 2000 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROPINSI JAWA TIMUR

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka kelangsungan pembangunan yang berkesinambungan diperlukan sistem dan mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang terpadu, serasi, selaras dan seimbang antar wilayah yang dapat menjamin terpenuhinya aspirasi dan kebutuhan dasar masyarakat. Penyelenggaraan kegiatan perencanaan pembangunan Daerah Propinsi Jawa Timur selama ini dilakukan oleh Badan Perencanaan Daerah Propinsi Jawa Timur, sebagaimana diatur dalam Poraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1982 yang mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. Hal ini sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25-Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, dipandang perlu menata kembali susunan organisasi dan tatakerja Badan Perencanaan Daerah Propinsi Jawa Timur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai dengan Pasal 26

: Cukup jelas

Pasal 27ayat(1), (2). (3)

: Cukup jelas

ayat (4) huruf a

: Cukup jelas

huruf b

: Yang

dimaksud

dengan

visualisasi

adan

penginformasian potensi dan hasil-hasil pembangunan melalui audio visual, internet, slide proyek dan leaflet kepada masyarakat dan lembaga/instansi serta dunia usaha pengguna data. huruf c dan d

: Cukup jelas

Pasal 28 sampai dengan Pasal 37 : Cukup jelas


1

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 46 TAHUN 2000 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROPINSI JAWA TIMUR

Recommend Documents