PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG PENGGABUNGAN 5 (LIMA) PERUSAHAAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM 5 (LIMA) PERUSAHAAN DAERAH YANG DIGABUNG DARI PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) PANCA WIRA USAHA JAWA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: bahwa upaya meningkatkan kinerja PT Panca Wira Usaha Jawa Timur dalam memanfaatkan potensi ekonomi di Jawa Timur, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal dan dapat meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penggabungan 5 (Lima) Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Perubahan Bentuk Badan Hukum 5 (Lima) Perusahaan Daerah yang Digabung Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Panca Wira Usaha Jawa Timur dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32); 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287) ;
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2007 1
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ; 6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 1998); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20) ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis Dan Bentuk Produk Hukum Daerah ; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ; 15. Peraturan Daerah Propinsl Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penggabungan 5 (Lima) Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Perubahan Bentuk Badan Hukum 5 (Lima) Perusahaan Daerah yang Digabung Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Panca Wira Usaha Jawa Timur
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2007 2
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR dan GUBERNUR JAWA TIMUR
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 5 T AHUN 1999 TENT ANG PENGGABUNGAN 5 (LIMA) PERUSAHAAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DAN PERU BAHAN BENTUK BADAN HUKUM 5 (LIMA) PERUSAHAAN DAERAH YANG DIGABUNG DARI PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) PANCA WIRA USAHA JAWA TIMUR.
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Penggabungan 5 (Lima) Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dan Perubahan Bentuk Badan Hukum 5 (Lima) Perusahaan Daerah Yang Digabung Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Panca Wira Usaha Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tanggal 15 September 1999 Nomor 9 Tahun 1999 Seri D), diubah sebagai berikut : 1. Dalam Pasal 1 : a. Urutan uraian dalam Ketentuan Umum (a, b, c dst.) diubah dan harus dibaca dengan angka arab (1,2, 3, dst) ; b. Huruf a dihapus ; c. Huruf b, c, d dan e diubah dan harus dibaca : 1. Pemerintah Provinsi, adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur 4. PT Panca Wira Usaha Jawa Timur adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Timur yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2007 3
d. Huruf h dan i dihapus; : e. Huruf I diubah dan harus dibaca : " Karyawan, adalah Karyawan Perseroan Terbatas Panca Wira Usaha Jawa Timur. " f. Ditambah 2 (dua) pengertian dan harus dibaca : 12. Holding Company adalah Perusahaan Induk yang dapat membentuk anak - anak perusahaan." 13. Kerjasama adalah Hubungan bisnis yang saling menguntungkan antara PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur maupun anak - anak perusahan dengan Pihak Ketiga." 2. Kata" Pegawai " dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 11 dan Pasal12 diubah dan harus dibaca " Karyawan " 3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah dan harus dibaca : " PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur merupakan holding company (induk perusahaan) sesuai dengan bidang usaha eks 5 (lima) perusahaan daerah sebagai core business (usaha utama), berkedudukan dan berkantor pusat di Surabaya sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Timur serta dapat membentuk anak perusahaan, dan membuka kantor cabang, cabang pembantu maupun perwakilan dalam rangka memperluas usaha yang ditetapkan oleh RUPS " 4. Ketentuan Pasal 7 diubah dan harus dibaca : " Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur melakukan usaha di bidang produksi, distribusi, jasa dan usaha lain yang menunjang kegiatan usaha tersebut yang lazim dilakukan dalam kegiatan Perseroan Terbatas berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku". 5. Kata "Dewan Komisaris" dalam Pasal 8 dan Pasal 12 ayat (2) diubah dan harus dibaca "Komisaris"; 6. Pasal 9 ayat (1) dan (3) diubah dan harus dibaca: a. ayat(1) " PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling banyak 3 (tiga) orang Direktur" b. ayat(3) "Pengangkatan dan penetapan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim Independen." Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2007 4
7. Pasal 14 diubah dan harus dibaca : " Pelepasan kekayaan PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur dalam bentuk barang tidak bergerak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" 8. Kata " Daerah " dalam Pasal 15 ayat (2) diubah dan harus dibaca "Provinsi" 9. Dalam Pasal16 : a. ayat (3) huruf a, kata "Pemerintahan Daerah Tingkat I" diubah dan harus dibaca " Pemerintah Provinsi " b. ayat (4) diubah dan harus dibaca : "Perubahan modal dasar ditetapkan oleh RUPS" 10. Pasal 18 diubah dan harus dibaca : " Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur oleh RUPS" 11. Pasal 21 ayat (2) diubah dan harus dibaca : " Paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan pada RUPS." 12. Pasal 26 : a. ayat (2) dihapus ; b. ayat (3) diubah sehingga berbunyi : “Tata cara pembubaran dan likuidasi PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku" 13. Pasal 27 diubah dan harus dibaca : “Pengawasan kebijakan Direksi dalam menjalankan dan mengelola PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur dilakukan oleh Komisaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku “;
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2007 5
Pasal ll Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 17 Juli 2006 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd. H. IMAM UTOMO. S
Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 19 September 2006 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR ttd. Dr. H. SOEKARWO, SH, M.Hum
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 3 TAHUN 2006 SERI E.
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2007 6
