PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG BADAN KOORDINASI WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG BADAN KOORDINASI WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan

Otonomi

Propinsi

dan

Otonomi

Kabupaten/Kota,

diperlukan koordinasi, pembinaan, kerja sama, kemitraan dan pengawasan secara terus menerus di Wilayah ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhurufa, perlu menetapkan Badan Koordinasi Wilayah Propinsi Jawa Tirnur dan menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang mengadakan Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32) ; 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan

Propinsi sebagai

Daerah Otonom

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165 );

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

1

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ; 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancahgan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dengan persetujuan, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PRO PI NSt JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN

DAERAH

PROPINSI

JAWA

TIMUR

TENTANG

BADAN

KOORDINASI WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Propinsi, adalah Pemerintah Propinsi Javva Timur; 2. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur ; 3. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tirnur ; 4. Badan Koordinasi Wilayah, adalah Badan Koordinasi Wilayah Propinsi Jawa Timur yang berkedudukan di- Madiun, Bojonegoro, Malang, dan Pamekasan ; 5. Kepala Badan, adaiah Kepala Badan Koordinasi Wilayah Propinsi Jawa Timur ; 6. Wakil Kepala Badan, adalah Wakil Kepala Badan Koordinasi Wilayah Propinsi Jawa Timur ; 7. Desentralisasi,

adalah

penyerahan

wewenang

pemerintahan

oleh

Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia ;


2

8. Dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubenur sebagai Wakil Pemerintah dan atau perangkat pusat di Daerah ; 9. Tugas Pembantuan, adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan ; 10. Wilayah Administrasi yang selanjutnya disebut wilayah, adalah wilayah kerja Gubernur selaku Wakil Pemerintah ; 11. Pembinaan adalah memfasilitasi dalam upaya pemberdayaan otonomi daerah ; 12. Pengawasan adalah proses kegiatan yang dilakukan dengan cara. membandingkan antara peraturan/rencana/program dengan kondisi dan atau kenyataan yang ada.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Badan Koordinasi Wilayah, adalah unsur penunjang Pemerintah Propinsi di bidang pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan otonomi Propinsi dan otonomi Kabupaten /Kota di wilayah ;

(2) Badan Koordinasi Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Koordinasi Wilayah, mernpunyai tugas membantu, Gubernur dalam pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Otonomi Propinsi dan Otonomi Kabupaten/Kota di wilayah.


3

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Koordinasi Wilayah mempunyai fungsi : a. pelaksanaan

pengkoordinasian,

pembinaan

dan

pengawasan

dan

pengawasan

penyelenggaraan Otonomi Propinsi di wilayah ; b. pelaksanaan

pengkoordinasian,

pembinaan

penyelenggaraan tugas dekonsentrasi dan tugas pengawasan Propinsi; c. pelaksanaan

pengkoordinasian,

pembinaan

dan

pengawasan

dan

pengawasan

penyelenggaraan otonomi Kabupaten/Kota di wilayah ; d. Pelaksanaan

pengkoordinasian,

pembinaan

penyelenggaraan tugas pembantuan Kabupaten/Kota ; e. pelaksanaan perwujudan keterpaduan antara Otonomi Propinsi dan Otonomi Kabupaten/Kota di wilayah ; f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

perkembangan penyelenggaraan

otonomi propinsi dan penyelenggaraan otonomi Kabupaten/Kota di wilayah ; g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perkembangan penyelenggaran tugas

dekonsentrasi

dan

tugas

pembantuan Propinsi serta tugas

pembantuan Kabupaten/Kota ; h. penyusunan laporan kegiatan Badan Koordinasi Wilayah sebagai masukan Gubernur dalam pengambilan kebijakan ; i.

pelaksanaan tugas-tugas Ketatausahaan.

BAB III ORGAN ISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Badan Koordinasi Wilayah, terdiri atas : a. Kepala Badan ; b. Wakil Kepala Badan; c. Sekretariat; d. Bidang Otonomi Propinsi; e. Bidang Otonomi Kabupaten/Kota ; f. Kelompok Jabatan Fungsional.


4

(2) Sekretariat dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan

Pasal 6

Kepala

Badan,

mempunyai

tugas

memimpin,

melakukan

koordinasi,

pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan Badan Koordinasi Wilayah.

Pasal 7

Wakil Kepala Badan, mempunyai tugas : a. mewakili Kepala Badan apabila Kepala Badan berhalangan ; b. memimpin kegiatan tugas intern Badan ; c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian dan keuangan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi : a. pengelolaan penyiapan administrasi dan urusan umum ; b. pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai ; c. pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai dan pertimbangan mutasi pegawai antar kabupaten/ kota ; d. penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan Badan Koordinasi Wilayah ; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.


5

Pasal 10

(1) Sekretariat, terdiri atas : a. Sub Bagian Umum ; b. Sub Bagian Kepegawaian ; c. Sub Bagian Keuangan.

(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas : a. melaksanakan

pengelolaan

urusan

surat-menyurat,

pengetikan,

penggandaan dan kearsipan ; b. mengurus administrasi perjalananan dinas dan tugas keprotokolan; c. melaksanakan

urusan

rumah

tangga,

keamanan

kantor,

penyelenggaraan rapat dinas dan dokumentasi; d. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan dan pengelolaan inventaris perlengkapan kantor; e. melakukan

perawatan/pemeliharaan,

perbaikan

gedung

dan

perlengkapan kantor serta proses penghapusan barang inventaris ; f. menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan Badan sebagai bahan masukan

Gubernur

dalam

rangka

pengambilan kebijakan ;

g. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas : a. malaksanakan kegiatan tata usaha kepegawaian.; b. mempersiapkan usulan mutasi; c. membuat pertimbangan mutasi pegawai antar Kabupaten/Kota; d. melaksanakan upaya pengembangan karier, kesejahteraan dan disiplin pegawai; e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas : a. menghimpun data dan penyiapan bahan kebutuhan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan ; b. melaksanakan pengelolaan anggaran keuangan termasuk pembayaran gaji dan hak-hak lainnya;


6

c. melaksanakan laporan pertanggungjawaban anggaran ; d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat Bidang Otonomi Propinsi

Pasal 12

Bidang Otonomi Propinsi, mempunyai tugas melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Otonomi Propinsi di wilayah.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Otonomi Propinsi mempunyai fungsi : a. penyiapan, pengolahan dan penyusunan rencana serta

program kerja

dalam rangka penyelenggaraan koordinasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan otonomi Propinsi di wilayah ; b. penyiapan, pengolahan dan penyusunan rencana serta program kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan Propinsi; c. penyiapan, pengolahan dan penyusunan rencana serta program kerja dalam rangka

penyelenggaraan

penyelenggaraan

koordinasi,

pemerintahan,

pembinaan

ekonomi

dan

dan

pengawasan

keuangan

serta

kesejahteraan masyarakat di wilayah ; d. pelaksanaan

monitoring

dan

evaluasi

serta

penyusunan

laporan

penyelenggaraan otonomi Propinsi; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 14

(1) Bidang Otonomi Propinsi terdiri atas : a. Sub Bidang Pemerintahan ; b. Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan ; c. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial.

(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Otonomi Propinsi.


7

Pasal 15

(1) Sub Bidang Pemerintahan, mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah data dalam rangka pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan ; b. menghimpun dan mengolah data dalam rangka pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan Propinsi bidang pemerintahan di wilayah ; c. melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan batas wilayah Propinsi ; d. melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pengoperasian satuan polisi pamong praja di wilayah ; e. melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Propinsi di wilayah ; f. membantu mengkoordinasikan pelaksanaan pemilu di Kabupaten/Kota dan antar Kabupaten/Kota di wilayah ; g. melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi dan Keputusan Gubernur di wilayah ; h. melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah Propinsi dan Keputusan Gubernur di wilayah ; i.

melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pengelolaan asset Propinsi di wilayah ;

j.

melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pertanahan di wilayah ;

k. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Otonomi Propinsi.

(2) Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah data dalam rangka pelaksanaan koordinasi, pembinaan

dan

pengawasan

ekonomi

dan keuangan Propinsi di

wilayah ; b. menghimpun dan rnengolah data dalam rangka pelaksanaan koordinasi, pembinaan

dan

pengawasan

tugas

dekonsentrasi

dan

tugas

pembantuan Propinsi bidang ekonomi dan keuangan di wilayah ; c. menghimpun dan mengolah data dalam rangka pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penggalian Pendapatan Asli Daerah Propinsi;


8

d. melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pengelolaan industri pertambangan ; e. melakukan

koordinasi,

pembinaan

dan

pengawasan

pengelolaan

koordinasi,

pembinaan

dan

pengawasan

pengelolaan

dan

pengawasan

pengelolaan

pertanian ; f. melakukan

pariwisata dan perhubungan ; g. melakukan

koordinasi,

pembinaan

koperasi dan perdagangan ; h. melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta memberikan rekomendasi perizinan Propinsi di wilayah ; i.

melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Otonomi Propinsi.

(3) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah data dalam rangka koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan :kesejahteraan sosial di wilayah ; b. menghimpun dan rnengolah data dalam rangka koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan Propinsi bidang kesejahteraan sosial; c. melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pendidikan dan kesehatan masyarakat di wilayah ; d. melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap kerukunan umat beragama di wilayah ; e. melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan tenaga kerja di wilayah ; f. melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pemberdayaan masyarakat; g. melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat; h. melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan dampak lingkungan hidup terhadap masyarakat; i.

melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Otonomi Propinsi.


9

Bagian Kelima Bidang Otonomi Kabupaten / Kota

Pasal 16

Bidang Otonomi Kabupaten/Kota, mempunyai tugas melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi Kabupaten/Kota di wilayah. Pasal 17

Untuk myelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Otonomi Kabupaten/Kota mempunyai fungsi : a. penyiapan, pengolahan dan penyusunan rencana serta program kerja' dalam rangka penyelenggaraan koordinasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan otonomi Kabupaten/Kota di wilayah ; b. penyiapan, pengolahan dan penyusunan rencana serta program kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas. pembantuan Kabupaten/Kota ; c. penyiapan, pengolahan dan penyusunan rencana serta program kerja dalam rangka

penyelenggaraan

penyelenggaraan

koordinasi,

pemberdayaan

pembinaan

dan

.pemerintahan,

pengawasan

ekonomi

dan

pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di wilayah ; d. pelaksanaan

monitoring

dan

evaluasi

serta

penyusunan

laporan

penyelenggaraan otonomi Kabupaten/Kota ; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 18

(1) Bidang Otonomi Kabupaten/Kota, terdiri atas : a. Sub Bidang Pemberdayaan Pemerintahan ; b. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Keuangan c. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Otonomi Kabupaten/Kota.


10

Pasal 19

(1) Sub Bidang Pemberdayaan Pemerintahan, mempunyi tugas : a. menghimpun dan mengolah data dalam rangka pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan

tugas pemberdayaan pemerintahan

Kabupaten/Kota ; b. menghimpun dan mengolah data dalam rangka pelaksanaan koordinasi, pembinaan

dan

pengawasan

penyelenggaraan tugas

pembantuan

Kabupaten/Kota bidang pemberdayaan pemerintahan ; c. melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap perubahan nama

daerah,

ibukota,

batas

wilayah,

pemekaran

wilayah,

penggabungan, penghapusan, pembentukan daerah dan kecamatan ; d. melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan kerjasama dan penyelesaian

perselisihan/konflik

di

Kabupaten/Kota

dan

antar

Kabupaten/Kota dan atau Kabupaten/Kota dengan Propinsi; e. melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap Peraturan Daerah yang telah ditetapkan Kabupaten/Kota ; f. melakukan koordinasi, pembinaan. dan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota ; g. melakukan

koordinasi,

pembinaan

dan

pengawasan

terhadap

perkembangan kependudukan di Kabupaten/Kota ; h. melakukan

koordinasi,

pembinaan

dan

pengawasan

terhadap

penyelenggaraan kewenangan Kabupaten/Kota ; i.

melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Otonomi Kabupaten / Kota.

(2) Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Keuangan, mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah data dalam rangka pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan tugas ekonomi dan keuangan ; b. menghimpun dan mengolah data dalam rangka pelaksanaan koordinasi, pembinaan

dan

pengawasan

penyelenggaraan tugas

pembantuan

Kabupaten/Kota bidang pemberdayaan ekonomi dan keuangan ; c. melakukan koordinasi,

pembinaan dan

pengawasan

dalam rangka

sinkronisasi perencanaan tata ruang dan pembangunan antar sektor antar Kabupaten/Kota dan Propinsi ; d. melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pengembangan irigasi di Kabupaten/Kota ; e. melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pemantauan harga 9 (sembilan) bahan pokok di Kabupaten/Kota;


11

f. melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana wilayah serta dampak lingkungan di wilayah ; g. melakukan koordinasi, pembinaan dan pemantauan serta evaluasi keuangan Kabupaten/Kota ; h. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Otonomi Kabupaten/Kota.

(3) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah data dalam rangka pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat; b. menghimpun dan mengolah data dalam rangka pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan Kabupaten/Kota bidang pemberdayaan masyarakat; c. melaksanakan

koordinasi,

pembinaan

dan

pengawasan

lerhadap

pengembangan sumber daya manusia dan penggunaan teknologi tepat guna di wilayah ; d. melaksanakan penyelenggaraan

koordinasi, kegiatan

pembinaan sosial

dan

budaya,

pengawasan

pendidikan

dan

ketenagakerjaan ; e. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pemberdayaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat di wilayah ; f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengembangan kerukunan hidup beragama ; g. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Otonomi Kabupaten/Kota.

Bagian Keenam Wilayah Kerja

Pasal 20

Badan Koordinasi Wilayah Propinsi Jawa Timur berjumlah 4 (empat) yaitu : 1. Badan Koordinasi Wilayah I, berkedudukan di Kota Madiun dengan Wilayah Kerja meliputi Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung,

Kabupaten

Pacitan,

Kabupaten

Blitar,

Kota

Blitardan

Kabupaten Nganjuk ;


12

2. Badan Koordinasi Wilayah II, berkedudukan di Kabupaten Bojonegoro dengan

wilayah

kerja

meliputi

Kabupaten

Bojonegoro,

Kabupaten

Lamongan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Kediri dan Kota Kediri ; 3. Badan Koordinasi Wilayah III, berkedudukan di Kota Malang dengan wilayah kerja meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso ; 4. Badan Koordinasi Wilayah IV, berkedudukan di Kabupaten Pamekasan dengan

wilayah

kerja

meliputi

Kabupaten

Pamekasan,

Kabupaten

Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik.dan Kabupaten Sidoarjo.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional, .mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Badan Koordinasi Wilayah sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri atas sejumlah pegawai dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan ;

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undar.gan yang berlaku.


13

BAB IV TATA KERJA

Pasal 23

Semua unit kerja di lingkungan Badan Koordinasi Wilayah dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 24

(1) Setiap Pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan Koordinasi Wilayah, berkewajiban memimpin bawahannya dan memberikan . bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan ;

(2) Setjap Pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan Koordinasi Wilayah wajib menyarnpaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya ;

(3) Setiap laporan yang diterima qleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan ;

(4) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 25

(1) Dalam

rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan,

setiap pimpinan unit kerja mengadakan rapat berkala ;

(2) Setiap pimpinan unit kerja mengawasi bawahannya dan mengambil langkahlangkah

yang

diperlukan

apabila

bertentangan

dengan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku.


14

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 26

(1) Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

(2) Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Bagan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.


15

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar

setiap

orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 3 Mei 2001

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

IMAM UTOMO. S

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 11 Juni 2001 Nomor 25 Tahun 2001 Seri D. A.n. GUBERNUR JAWA TIMUR Sekretaris Daerah

ttd.

Drs. SOENARJO, Msi Pembina Utama NIP 510 040 479


16

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KOORDINASI WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

NOMOR

: 5 TAHUN 2001

TANGGAL

: 3 MEI 2001

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG BADAN KOORDINASI WILAYAH PROPINS! JAWA TIMUR

I.

PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kesempatan dan keleluasaan untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah, dalam rangka lebih meningkatkan kreatifitas dan mengembangkan peran serta masyarakat. Dalam hal ini kedudukan Propinsi sebagai Daerah Otonom dan sekaligus sebagai wilayah administrasi dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan : 1. Untuk mernelihara hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah Propinsi yang bersifat lintas Daerah Kabupaten/Kota serta melaksanakan kewenangan yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota ; 3. Untuk melaksanakan tigas-tugas pemerintah tertentu yang dilimpahkan dalam rangka pelaksanaan Asas Dekonsentrasi. Dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administrasi, Gubernur selaku wakil Pemerintah melakukan bimbingan, pembinaan dan pengawasan terhadap Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka beban tugas yang dilakukan Gubernur akan meningkat, sehingga perlu dibentuk lembaga Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) yang membantu Gubernur dalam penyelenggaraan otonomi Propinsi di lapangan dan memfasilitasi serta memberdayakan otonomi Kabupaten/ Kota di wilayah. Pembentukan lembaga ini sesuai dengan Pasal 65 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, dimana ditegaskan bahwa di daerah dapat dibentuk lembaga teknis sesuai kebutuhan daerah, sedangkan nomenklatur, jenis dan jumlah unit organisasi ditetapkan Pemerintah Daerah berdasarkan kemampuan, kebutuhan dan beban kerja ; hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Adapun pertimbangan lain yang melatarbelakangi dibentuknya Badan Koordinasi Wilayah yaitu : a. Perlunya rentang kendali (Span of Control) mengingat Propinsi Jawa Timur terdiri atas 37 (tiga puluh tujuh) Kabupaten/Kota dengan kondisi geografis, demografis dan sosial budaya yang berbeda ;


1

b. Terbatasnya sumber daya alam pada semua Daerah Kabupaten/Kota dan adanya kewenangan

yang

belum/tidak

dilaksanakan

memungkinkan

Daerah

melakukan

kerjasama yang pada akhirnya dapat pula terjadi perselisihan antar Daerah. Oleh karena itu Gubernur sebagai wakil Pemerintah harus memfasilitasinya ; c. Pelayanan masyarakat yang kurang optimal, karena belum memenuhi pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dirnungkinkan timbulnya keluhan dari masyarakat, sehingga perlu didorong ; Berkaitan dengan hal-hal tersebut,

maka

perlu

mengatur Badan Koordinasi Wilayah

Propinsi Jawa Timur dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 11

: Cukup jelas.

Pasal 12

: Otonomi Propinsi meliputi: 1. Mencakup kewenangan bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota. 2. Kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. 3. Kewenangan . Propinsi sebagai Wilayah Administrasi.

Pasal 13 sampai dengan 19 : Cukup jelas. Pasal 20

: Pembagian

wilayah

kerja

Badan

Koordinasi

Wilayah

berdasarkan pendekatan rentang kendali, spesifikasi wilayah, ketentraman dan ketertiban. Pasal 21 sampai dengan 29 : Cukup jelas.


2

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG BADAN KOORDINASI WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

Recommend Documents