PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 34 TAHUN 2000 TENTANG DINAS PERKEBUNAN PROPINSI JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 34 TAHUN 2000 TENTANG DINAS PERKEBUNAN PROPINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan bidang perkebunan di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur sesuai dengan kewenangan dan ketentuan berdasarkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemorintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka perlu diadakan penataan keml'jli Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 3 Tahun 1978 junctis Nomor 18 Tahun 1986 dan Nomor 13 Tahun 1991 ; b. bahwa berdasarkan pertimbjngan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menciptakan kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebun.m Propinsi Jawa Timur dengan menuangkan ketentuan-ketentuannya sebagai pengganti peraturan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur. Menqinqat

: 1. Undang-Undang nornor 2 tahun 1950 tentang Pernbentukan Propinsi Jawa Timur Juncto Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan Perubahan Dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur ( Lembar Negara Tahun 1950 Nomor 32); 2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46); 3. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nornor 60, tambahan lembaran Negara Nomor 3839);

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

1

4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Nomor 3848); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 ); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 7. Keputusari Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancimgan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 70). Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWATIMUR,

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN

DAERAH

PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG DINAS

PERKEBUNAN PROPINSI JAWA TIMUR BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : a. Pemerintah Propinsi, adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur; b. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur; c. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur; d. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur; e. Wakil Kepala Dinas, adalah Wakil Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur; f. Dinas Perkebunan, adalah Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur; g. Perkebunan, adalah usaha pertanian yang berbasis komoditi ekspor dan bahan baku industri; h. Usahatani, adalah usahatani perkebunan ; i.

Perkebunan Rakyat, adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat berskala kecil dengan pola sederhana ;


2

j.

Perkebunan Besar, adalah perkebunan yang dikelola Badan Usaha Milik Negara/Swasta, berskala besar dengan penerapan manajemen secara utuh dan permodalan besar;

k. Ekstensifikasi, adalah usaha peningkatan produksi dengan jalan membuka areal baru untuk lebih memanfaatkan sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal, baik ditinjau dari segi tennis, ekonomis dan ekologis ; l.

Rehabilitasi,

adalah

usaha

peningkatan

produktivitas

dengan jalan

penataan kembali kebun yang sudah ada serta penggunaan sarana produksi secara optimal; m. Intensiflkasi, adalah usaha peningkatan produktivitas kebun yang sudah ada tetapi rendah produktivitasnya ; n. Diversifikasi, adalah usaha penganekaragaman usaha tani baik secara vertikal maupun horizontal; o. Proteksi tanaman, adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya

tanaman

yang

diakibatkan

oleh

Organisme Pengganggu

Tumbuhan ; p. Organisme Pengganggu Tumtnjhan, adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan ; q. Pestisida Nabati, adalah bahan dari tumbuhan yang digunakan untuk melakukan proteksi tanaman ; r. Agensia Hayati, adalah musuh alami Organisme Pengganggu Tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai pengendali hayati / biologis; s. Eksplosif. adalah serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan yang sifatnya mendadak, populasinya berkembang sangat cepat dan menyebar luas dengan cepat; t. Pendidikan Non Formal, adalah pendidikan diluar helas terhadap petani, pelugas untuk peningkatan pengetahuan dan ketrampilan ; u. Kelembagaan ekonomi, adalah bentuk wadah organisasi usaha di bidang ekonomi; v. Pola-pola

Pengembangan

Perkebunan,

adalah

bentuk-bentuk

pengembangan usaha perkebunan ; w. Standarisasi Mutu Hasil, adalah kriteria standar dan tingkatan mutu hasil komoditi perkebunan ; x. Kemitraan Usaha, adalah bentuk kerjasama usaha antara petani / pengusaha kecil dengan memperkuat

pengusaha

besar

yang

saling mendukung,

dan menguntungkan ;


3

y. Perusahaan Perkebunan, adalah badan usaha yang berbadan hukum meliputi koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta yang melakukan usaha perkebunan ;

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Dinas Perkebunan, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Propinsi di bidang perkebunan ;

(2) Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas

Perkebunan

mempunyai

tugas

menyelenggarakan

kewenangan

desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang perkebunan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi: a. perumusan kebijaksanaan dalam rangka penyusunan

perencanaan

di

bidang perkebunan ; b. pelaksanaan

kebijaksanaan

dalam

penataan

dan

pengembangan

perkebunan ; c. pelaksanaan peningkatan produksi dan mutu hasil perkebunan, perbaikan tatalaksana dan pemasaran hasil perkebunan ; d. pengusahaan dan pemanfaatan sumber daya perkebunan ; e. pengendalian

dalam

rangka

pengamanan

dan

perlindungan

serta

pelaksanaan rehabilitasi perkebunan ; f. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan.


4

BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan terdiri atas : a. Kepala Dinas ; b. Wakil Kepala Dinas ; c. Bagian Tata Usaha ; d. Sub Dinas Penyusunan Program ; e. Sub Dinas Pengembangan dan Teknik Produksi; f. Sub Dinas Usaha Tani; g. Sub Dinas Proteksi Tanaman ; h. Kelompok Jabatan Fungsional ; i.

Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagian dan masing-masing Sub Dinas dipimpin oleh Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas yang berada di ba.vah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala

Dinas

mempunyai

tugas

memirnpin,

melakukan

koordinasi,

pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Perkebunan.

Pasal 7

Wakil Kepala Dinas, mempunyai tugas : a. mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan ; b. memimpin kegiatan pengawasan intern dinas ; c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.


5

Bagian Ketiga Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakar pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud djiam Pasal 8, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. pengelolaan

urusan

rumah

tangga,

surat-menyurat, kearsipan

dan

hubungan masyarakat serta keprotokolan ; b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai; c. pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai; d. pengelolaan dan pengadministrasian terhadap perlengkapan kantor; e. pelaksanaan pelayanan teknis administratif semua unit organisasi di lingkungan Dinas Perkebunan ; f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

(1) Bagian Tata Usaha terdiri atas.: a. Sub Bagian Umum ; b. Sub Bagian Keuangan ; c. Sub Bagian Kepegawaian ; d. Sub Bagian Perlengkapan.

(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas : a. melakukan pengelolaan surat - menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan ;


6

b. mengurusi

administrasi

perjalanan

dinas

dan

tugas

-

tugas

keprotokolan; c. melaksanakan

urusan

rumah

tangga,

mempersiapkan penyelenggaraan

rapat

keamanan

kantor

dinas,

dan

tugas-tugas

keprotokolan dan mengurus administrasi perjalanan dinas ; d. melaksanakan kegiatan

hubungan

masyarakat dan

mengurus

perpustakaan dinas ; e. menyusun dan menerbitkan surat-surat keputusan yang dikeluarkan dinas ; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan ; b. melaksanakan pengelolaan keuangan, termasuk pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai; c. melakukan pembukuan dan verifikasi pengelolaan keuangan

rutin

dan pembangunan ; d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan ; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

(3) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian ; b. menyusun formasi pegawai dan perencanaan pegawai; c. mengelola administrasi tentang kedudukan dan hak pegawai serta kesejahteraan pegawai; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

(4) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas : a. merencanakan

kebutuhun

sarana

dan

prasarana

dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas ; b. menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka menyusun rencana kebutuhan serta melaksanakan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor; c. melakukan inventarisasi terhadap barang-barang inventaris ;


7

d. melaksanakan perawatan dan perbaikan terhadap barang-barang inventaris ; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Empat Sub Dinas Penyusunan Program

Pasal 12

Sub

Dinas

Penyusunan

Program

mempunyai

tugas

mHaksanakan

pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan publikasi.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Dinas Penyusunan Program mempunyai fungsi: a. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana dan program untuk penyusunan sistem informasi manajemen; b. pelaksanaan koordinasi dengan unit organisasi di lingkungan Dinas Perkebunan dalam rangka penyusunan program kegiatan dan anggaran ; c. pelaksanaan monitoring, evaluasi clan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan ; d. penyusunan, pelaporan dan publikasi. e. pelaksanaan tugas - tugas lain yanrj diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

(1) Sub Dinas Penyusunan Progam terdiri atas : a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data ; b. Seksi Rencana dan Program ; c. Seksi Monitoring dan Evnluasi; d. Seksi Publikasi dan Pelaporan.

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Penyusunan Program.


8

Pasal 15

(1) Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas : a. mengumpulkan, menginventarisir dan mensistematisasikan data; b. mengolah, menganalisa serta menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kegiatan ; c. melaksanakan

pemutakhiran

dan

menyajikan

data

di

bidang

Perkebunan ; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang dibcrikan oleh Kepala Sub Dinas Penyusunan Program.

(2) Seksi Rencana dan Program mempunyai tugas : a. mensistematisasikan rencana dan program ; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program ; c. melaksanakan penyusunan rencana dan program , d. melaksanakan penyusunan rencana anggaran pembangunan; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Sub Dinas Penyusunan Program.

(3) Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas : a. melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan ; b. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan ; c. melaksanakan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan ; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Sub Dinas

Penyusunan Program.

(4) Seksi Publikasi dan Pelaporan mempunyai tugas : a. menyajikan informasi rencana dan program ; b. melaksanakan

publikasi

program

dan

hasil-hasilnya

di

bidang

perkebunan ; c. menyusun laporan tentang pelaksanaan program dan kegiatan ; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penyusunan Program.


9

Bagian Kelima Sub Dinas Pengembangan dan Teknik Produksi

Pasal 16

Sub

Dinas

Pengembangan

dan

Teknik

Produksi

mempunyai

tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang pengembangan tanaman dan teknologi produksi tanaman perkebunan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Sub Dinas Pengembangan dan Teknik Produksi mempunyai fungsi: a. penyusunan pedoman teknis pengawasan penggunaan bibit dan pupuk ; b. penyusunan pedoman teknis operasional dan bimbingann intensifikasi serta diversifikasi tanaman perkebunan ; c. penyusunan pedoman teknis operasional dan bimbingan rehabilitasi serta ekstensifikasi tanaman perkebunan ; d. penyusunan rekayasa dan rancang bangun serta

petunjuk teknis

operasional penggunaan alat dan mesin ; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang djberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

(1) Sub Dinas Pengembangan dan Teknik Produksi terdiri atas : a. Seksi Sarana Produksi; b. Seksi Intensifikasi dan Diversifikasi; c. Seksi Rehabilitasi dan Ekstensifikasi; d. Seksi Alat dan Mesin.

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pengembangan dan Teknik Produksi.

Pasal 19

(1) Seksi Sarana Produksi mempunyai tugas : a. menyusun rencana kebuluhan dan penyaluran benih dan pupuk;


10

b. menyusun pedoman teknis dan pengawasan peredaran benih dan pupuk ; c. melaksanakan bimbingan dan penetapan sumber benih ; d. melaksanakan pembinaan dan bimbingan penangkar benih ; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengembangan dan Teknik Produksi.

(2) Seksi Intensifikasi dan Diversifikasi mempunyai tugas : a. merencanakan kegiatan intensifikasi dan diversifikasi; b. menyusun pedoman teknis pelaksanaan intensifikasi dan diversifikasi; c. mengadakan bimbingan teknis, pengawasan dan monitoring kegiatan intensifikasi dan diversifikasi; d. melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia ; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengembangan dan Teknik Produksi.

(3) Seksi Rehabilitasi dan Ekstensifikasi mempunyai tugas : a. merencanakan kegiatan rehabilitasi dan ekstensifikasi; b. menyusun pedoman teknis pelaksanaan rehabilitasi dan ektensifikasi; c. mengadakan bimbingan teknis, pengawasan dan monitoring kegiatan rehabilitasi dan ektensifikasi; d. melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia ; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengembangan dan Teknik Produksi.

(4) Seksi Alat dan Mesin mempunyai tugas : a. melaksanakan identifikasi, rekayasa dan rancang bangun alat dan mesin tepat guna; b. menyebarkan informasi perkembangan alat dan mesin perkebunan ; c. menetapkan jenis dan standart alat dan mesin untuk kegiatan budidaya dan pasca panen perkebunan; d. melaksanakan pengujian, bimbingan teknis dan pengawasan peredaran alat dan mesin; e. melaksanakan kaji terap dan demonstrasi rakitan teknologi alat dan mesin perkebunan yang dianjurkan oleh balai penelitian dan lembaga lain ; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengembangan dan Teknik Produksi.


11

Bagian Keenam Sub Dinas Usahatani

Pasal 20

Sub Dinas Usahatani mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang usahatani tanaman perkebunan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Sub Dinas UsahaTani mempunyai fungsi: a. penyusunan pedoman operasional tata dan sarana penyuluhan ; b. penyusunan pedoman operasional dan bimbingan kelembagaan

petani

serta kelembagaan ekonomi; c. penyusunan

pedoman

opemsional

dan

bimbingan

pemanfaatan

sumberdaya serta tata cara perizinan usaha di bidang perkebunan ; d. penyusunan pedoman operasional dan bimbingan usaha, pengolahan, mutu serta pemasaran ; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

(1) Sub Dinas Usahatani terdiri atas : a. Seksi Kelembagaan Ekonomi; b. Seksi Sumberdaya dan Perizinan ; c. Seksi Bimbingar Usaha Perkebunan ; d. Seksi Pengolahan Hasil.

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Usahatani.

Pasal 23

(1) Seksi Kelembagaan Ekonomi mempunyai tugas : a. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi; b. melakukan sosialisasi dalam penerapan pola-pola pengembangan perkebunan ;


12

c. melaksanakan

monitoring

dan

evaluasi

terhadap

perkembangan

kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Sub Dinas

Usaha tani.

(2) Seksi Sumberdaya dan Perizinan mempunyai tugas a. menyusun pedoman penyelenggaraan dan peniiaian analisa dampak lingkungan pada perusahaan perkebunan ; b. melaksanakan bimbinga pengembangan Sumberdaya tenaga kerja perkebunan ; c. melaksanakan

monitoring

dan

evaluasi

terhadap

pelaksanaan

penggunaan izin yang diberikan, kepada pengusaha perkebunan ; d. melaksanakan evaluasi, bimbingan dan penerbitan

rekomendasi

terhadap pengusaha perkebunan; e. melaksanakan bimbingan dan

klasifikasi kebun serta evaluasi dan

pelaporan pada pengusaha perkebunan ; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Usaha tani.

(3) Seksi Bimbingan Usaha Perkebunan mempunyai tugas : a. melaksanakan

penyebaran

informasi

peluang

usaha

komoditi

unggulan perkebunan; b. melaksanakan penyusunan pedoman analisa usahatani; c. melaksanakan pelayanan dan penyebar luasan informasi pasar; d. menyelenggarakan

pameran

dan

promosi

komoditi

unggulan

perkebunan ; e. melaksanakan

bimbingan

dan

pengembangan

monitoring

dan

penyusunan

kemitraan

usaha

perkebunan ; f. melaksanakan

profil

investasi

dan

permodalan pada usaha perkebunan; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Usahatani.

(4) Seksi Pengolahan Hasil mempunyai tugas : a. melaksanakan

penyusunan

pedoman

teknis

pengolahan

hasil

komoditi perkebunan; b. melaksanakan penyusunan dan sosialisasi standar mutu hasil; c. melaksanakan bimbingan dan pengembangan pengolahan hasil;


13

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi mutu dan sarana pengolahan hasil; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub

Dinas

Usaha tani.

Bagian Ketujuh Sub Dinas Proteksi Tanaman

Pasal 24

Sub Dinas Proteksi Tanaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan dibidang proteksi tanaman perkebunan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksu 1 dalam

Pasal 24, Sub

Dinas Proteksi Tanaman mempunyai fungsi: a. pemberian informasi dan introdUksi tentang pemakaian sarana proteksi tanaman ; b. Penyusunan pedoman teknis pengamatan dan peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan; c. penyusunan pedoman teknis pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan ; d. penyusunan pedoman operasional dan bimbingan teknik pembuatan dan penggunaan, pemanfaatan agensia hayati dan pestisida nabati; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

(1) Sub Dinas Proteksi Tanaman terdiri atas : a. Seksi Sarana Proteksi Tanaman ; b. Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan; c. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan ; d. Seksi Agensia Hayati dan Pestisida Nabati.

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Proteksi Tanaman.


14

Pasal 27

(1) Seksi Sarana Proteksi Tanaman mempunyai tugas : a. melakukan perencanaan penyediaan kebutuhan pestisida kimiawi dan peralatan perlindungan tanaman ; b. menyusun pedoman teknis tentang penyiapan, penggunaan dan pengamanan pestisida kimia ; c. mengadakan

bimbingan terhadap penggunaan, pemeliharaan dan

perawatan alat perlindungan tanaman ; d. melaksanakan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia ; e. mengadakan

monitoring

dan

evaluasi terhadap

penggunaan,

pemanfaatan pestisida kimia dan peralatan perlindunagan tanaman ; f. menyusun pedoman operasional penggunaan pestisida kimiawi dan peralatan perlindungan tanaman; g. mengadakan

cadangan

pestisida

kimiawi

untuk mengantisipasi

timbulnya eksplosif organisme pengganggu tumbuhan ; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Proteksi Tanaman.

(2) Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas: a. melaksanakan prediksi serangan dan kerugian hasil yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan ; b. melaksanakan peramalan tentang kemungkinan terjadinya eksplosi dan serangan organisme pengganggu tumbuhan ; c. menyusun

pedoman

teknis

dan

operasional

pengamatan

dan

peramalan organisme pengganggu tumbuhan ; d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tumbuhan; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Proteksi Tanaman.

(3) Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas: a. menyusun pedoman teknis dan operasional pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dan hasilnya; b. melakukan kaji terap teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dan hasilnya ; c. melakukan

monitoring

dan

evaluasi

pengendalian

organisme

pengganggu tumbuhan dan hasilnya;


15

d. melaksanakan

pengendalian

terhadap

organisme

pengganggu

tumbuhan ; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Proteksi Tanaman.

(4) Seksi Agensia Hayati dan Postisida Nabati mempunyai tugas : a. melaksanakan eksplorasi dan identifikasi musuh alami serta pestisida nabati; b. mengadakan pengkajian ofektifitas agensia hayati dan pestisida nabati; c. mengadakan

pengkajian

tehnologi

tepat

guna

dalam penentuan

dan pengembangan agensia hayati maupun pestisida nabati; d. menyediakan biakan murni agensia hayati untuk pengembangan sarana pertindungan tanaman ; e. melaksanakan pengelolaan kebun bahan pestisida nabati; f. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan agensia hayati dan pestisida nabati; g. menyusun pedoman oporasional pemanfaatan agensia hayati dan pestisida nabati; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Proteksi Tanaman.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perkebunan sesuai bidang keahlian dan ketrampilan.

Pasal 29

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, terdiri atas S'jjumlah pegawai dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;


16

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), diatur

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 30

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) unsur pelaksana teknis dinas dalam melaksanakan fungsi pelayanan di bidang perkebunan.

Pasal 31

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas : a. Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan di Surabaya ; b. Balai Proteksi Tanaman Perkebunan di Mojoagung Jombang ; c. Balai Benih Tanaman Perkebunan di Surabaya.

Pasal 32

Susunan

Organisasi

Balai

Pengawasan

dan

Pengujian

Mutu

Benih

Perkebunan (BP2MB) di Surabaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, terdiri atas : a. Kepala Balai; b. Sub Bagian Tata Usaha ; c. Seksi Publikasi dan Dokumentasi; d. Seksi Sarana; e. Seksi Pengawasan dan Sertifikasi; f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 33

Susunan Organisasi Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) di Mojoagung Jombang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, terdiri atas : a. Kepala Balai;


17

b. Sub Bagian Tata Usaha ; c. Seksi Publikasi dan Dokumentasi; d. Seksi Sarana; e. Seksi Kaji Lapang ; f. Seksi Eksplorasi Sumber Daya Alam ; g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 34

Susunan Organisasi Balai Benih Tanaman Perkebunan di Surabaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, terdiri atas : a. Kepala Balai; b. Sub Bagian Tata Usaha ; c. Seksi Tanaman Semusim ; d. Seksi Tanaman Tahunan ; e. Seksi Pengolahan; f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 35

(1) Masing-masing Balai dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

(2) Masing-masing Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Sub Bagian dan Seksi yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai;

(3) Uraian tugas dan fungsi masing-masing Balai akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 36

Semua unit kerja dilingkungan Dinas Perkebunan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.


18

Pasal 37

(1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Perkebunan berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bag! pelaksanaan tugas bawahan ;

(2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Perkebunan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya ;

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahannya;

(4) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 38

(1) Dalam

rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan

setiap pimpinan unit kerja mengadakan rapat berkala ;

(2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 39

(1) Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas Perkebunan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Nugeri Sipil yang memenu'H syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ;


19

(2) Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan.

Pasal 41

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor 3 Tahun 1978 junto nomor 19 Tahun 1986 dan nomor 13 Tahun 1991 tentang Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dinyatakan tidak berlaku

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.


20

Pasal 43

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 18 Desember 2000

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

IMAM UTOMO S.


21

Diundangkan dalam Lembaran Daei \h Propinsi Jawa Timur tanggal 2 Januari 2001 Nomor 8 Tahu't 2001 Seri D.

A.n. GUBERNUR JAWA TIMUR Sekretaris Daerah

ttd.

Drs. SOENARJO, MSi Pembina Utama Madya NIP 510 040 479


22

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 34 TAHUN 2000 TENTANG DINAS PERKEBUNAN PROPINSI JAWA TIMUR

I.

PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi

sebagai

Daerah

Otonom,

bahwa

kewenangan

Propinsi

sesuai

dengan

kedudukannya sebagai Daerah Otonom meliputi penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Otonom yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan kewenangan Pemerintah bidang lainnya sebagimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Pasal 3 ayat (5) angka 4 terdiri atas : a. Pedoman penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan kebun ; b. Penyelenggaraan

pembentukan

dan

pemwilayahan

areal

perkebunan

lintas

Kabupaten/Kota ; c. Penyusunan perwilayahan, design, pengendalian lahan dan industri primer bidang perkebunan lintas Kabupaten/Kota ; d. Penyusunan rencana makro perkebunan lintas Kabupaten/Kota ; e. Penyelenggaraan perizinan usaha perkebunan lintas Kabupaten/Kota ; f. Pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang perkebunan ; g. Pelaksanaan

pengamatan,

peramalan

organisme

tumbuhan

pengganggu

dan

pengendalian hama terpadu perkebunan ; h. Penyelenggaraan dan pengawasan atas rehabilitasi budidaya dan pengolahan ; i.

Penyediaan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan terapan di bidang perkebunan.

Sedangkan untuk kewenangan Propinsi sebagai wilayah administrasi merupakan pelaksanaan kewenangan Pemerintah yang didekonsentrasi kepada Gubernur.

Dengan mempertimbangkan kewenangan Propinsi dan beban kerja serta mengantisipasi dinamika sosial masyarakat, kemandirian dan demokratis pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka penataan kembali organisasi Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur ditujukan untuk memeratakan jangkauan dan mengembangkan pelayanan yang mampu mengayomi dan menumbuhkan peran aktif masyarakat dalam


1

pembangunan yang merupakan perwujudan fungsi sebagai abdi masyarakat, seiring dengan tuntutan masyarakat dalam rangka reformasi di berbagai bidang.

II.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 38

:

Cukup Jelas.


2

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 34 TAHUN 2000 TENTANG DINAS PERKEBUNAN PROPINSI JAWA TIMUR

Recommend Documents