PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 28 TAHUN

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 28 TAHUN 2000 TENTANG SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR

Menimbang : a. bahwa

dalam

rangka

meningkatkan

penyelenggaraan

kegiatan

pemerintahan dan pembangunan yang bersih dari KKN di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom maka dipandang perlu diadakan penataan kembali sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 12 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat 1 Jawa Timur dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur, dengan menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah. Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

1

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ; 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70). Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR, MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : a. Pemerintah Propinsi, adalah Pemeriniah Propinsi Jawa Timur ; b. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur; c. Sekretariat Daerah, adalah Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur; d. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur; e. Dewan Perwakilan Rakyal Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur. f. Sekretariat

DPRD,

adalah

Sekretariat

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah Propinsi Jawa Timur;


2

g. Sekretaris DPRD, adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur.

BAB

II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2

(1) Sekretariat DPRD, adalah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya; (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Sekretrariat DPRD, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD dan melaksanakan administrasi umum, keuangan, menyiapkan persidangan dan menghimpun Peraturan Perundang-undangan serta dokumentasi.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi : a. penyiapan

koordinasi,

integrasi

dan

sinkronisasi

seluruh

penyelenggaraan tugas ; b. penyusunan rencana, menelaah dan menyiapkan koordinasi perumusan kebijaksanaan Pimpinan DPRD c. pengelolaan administrasi umum dan kegiatan umum ; d. penyiapan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD ; e. pengelolaan administrasi keuangan. f. penyiapan

bahan

peraturan

perundang-undangan

dalam

rangka

penyusunan dan pelayanan informasi dan atau hubungan masyarakat; g. pemeliharaan

dan

pembinaan

keamanan

serta

ketertiban

dalam

Sekretariat DPRD ; h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua DPRD.


3

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Sekretarial DPRD, terdiri atas : a. Sekretaris DPRD ; b. Bagian Umum ; c. Bagian Persidangan; d. Bagian Keuangan ; e. Bagian Perundang-undangan dan Humas ; f. Kelompok jabatan fungsional;

(2) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Bagian Kedua Sekretaris DPRD

Pasal 6

Sekretaris DPRD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi, pengawasan, pengendalian dalam menyelenggarakan kesekretariatan DPRD.

Bagian Ketiga Bagian Umum Pasal 7

Bagian Umum, mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan ketata usahaan, administrasi kepegawaian, kearsipan, keprotokolan, perlengkapan dan urusan rumah tangga


4

Pasal 8

Unluk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Umum mempunyai fungsi : a. pelaksanaan tata usaha DPRD dan Sekretariat DPRD ; b. pelaksanaan administasi kepegawaian Sekretariat DPRD ; c. penyiapan sarana dan prasarana kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD; d. pelaksanaan pengaturan, pemeliharaan, perawatan dan penggunaan barang- barang inventaris serta kendaraan dinas ; e. pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan/ketertiban kantor, rumah dinas Pimpinan dan Mess DPRD ; f. pelaksanaan keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD ; g. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ; h. pengumpulan laporan tahunan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD ; i.

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 9

(1) Bagian Umum, terdiri atas : a. Sub Bagian Tata Usaha ; b. Sub Bagian Rumah Tangga dan protokol; c. Sub Bagian Perlengkapan ;

(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas : a. melakukan pencatatan surat masuk dan keluar; b. menyiapkan surat dinas, undangan rapat-rapat dan kunjungan kerja; c. melakukan penggandaan, distribusi surat-surat dinas, undangan rapatrapat dan kunjungan kerja; d. mengelola administrasi kepegawaian ; e. menyiapkan dan menghimpun berkas keanggotaan DPRD


5

f. menyiapkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD); g. melakukan tata kearsipan ; h. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum ;

(2) Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol, mempunyai tugas : a) menyusun rencana kebutuhan rumah tangga DPRD, Sekretariat DPRD, rumah dinas Pimpinan dan Mess DPRD ; b) menyiapkan dan mengatur tempat, konsumsi serta kelengkapan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD ; c) mengatur dan menyiapkan pengemudi, penggunaan kendaraan dinas beserta bahan

bakarnya untuk

kegiatan DPRD dan Sekretariat

DPRD ; d) melakukan koordinasi keamanan dan ketertiban gedung DPRD, rumah dinas Pimpinan dan Mess DPRD dengan instansi terkait; e) melakukan

pengoperasian

peralatan

teknik

penunjang kegiatan

DPRD dan Sekretariat DPRD; f) melaksanakan pemeliharaan dan pengawasan kebersihan dilingkungan gedung DPRD, rumah dinas Pimpinan dan Mess DPRD. g) Menyaliakan pelayanan kesehatan bagi anggota DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD ; h) menyusun acara/kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD ; i) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD ; j) menyediakan cindera mata dalam bentuk plakat, karangan bunga atau bentuk lainnya untuk kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD ; k) memandu

kegiatan

yang

diselenggarakan

oleh

DPRD

dan

Sekretariat DPRD ; l) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum ;

(3) Sub Bagian Perlengkapan, mempunyai tugas : a. melakukan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD ; b. melakukan inventarisasi barang-barang pada gedung DPRD, rumah dinas Pimpinan DPRD dan Mess DPRD ;


6

c. melakukan pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas, barangbernilai : inventaris pada gedung DPRD, rumah dinas Pimpinan dan Mess DPR ; d. melakukun tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum.

Bagian Keempat Bagian Persidangan

Pasal 11

Bagian

Persidangan,

mempunyai

tugas

menyelenggarakan

pelayanan

rapat-rapat DPRD dan administrasi rapat

Pasal 12

Uniuk menyeIenggarakan tugas sebagai.mana dimaksud dalam Pasal 11, Bagian Persidangan mempunyai fungsi : a. penyiapan rencana kegiatan rapat dan rencana peninjauan DPRD ; b. penyiapan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD ; c. penyusunan notulen/risalah rapat-rapat yang diadakan oleh DPRD ; d. penyiapan rancangan jadwal kegiatan DPRD ; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 13

(1) Bagian Persidangan, terdiri atas : a. Sub Bagian Rapat; b. Sub Bagian Risalah ; c. Sub Bagian Kegiatan Komisi;

(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Persidangan.


7

Pasal 14

(1) Sub Bagian Rapat, mempunyai tugas : a. menyusun rancangan jadwal rapat-rapat DPRD ; b. menyiapkan bahan-bahan sidang atau rapat termasuk daftar hadir; c. melakukan penggandaan dan distribusi bahan-bahan rapat; d. mengatur tata tempat rapat bersama-sama .dengan Sub Bagian terkait e. menyusun rancangan sambutan jalannya Rapat Paripurna untuk Pimpinan DPRD; f. menyusun dan menggandakan notulen rapat-rapat DPRD ; g. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan ;

(2) Sub Bagian Risalah, mempunyai tugas : a. memelihara dokumentasi atau rekaman hasil rapat-rapat DPRD ; b. menyusun dan menggandakan risalah rapat-rapat Paripurna DPRD termasuk dokumen lainnya; c. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan;

(3) Sub Bagian Kegiatan Komisi, mempunyai tugas : a. mempersiapkan rancangan jadwal kegiatan rapat-rapat, kunjungan kerja/peninjauan Komisi; b. menyiapkan surat-surat komisi; c. menyiapkan permohonan rapat dan kunjungan kerja/peninjauan Komisi; d. menyiapkan bahan rapat dan kunjungan kerja/peninjauan Komisi; e. penyusun

notulen/catatan

rapat

dan

laporan

kunjungan

kerja/

peninjauan Komisi; f. menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan Komisi ; g. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan.


8

Bagian Kelima Bagian Keuangan

Pasal 15

Bagian Keuangan, mempunyai tugas menyusun rencana anggaran, mengurus keuangan serta menyiisun laporan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran

DPRD dan Sekretariat

DPRD; b. penyiapan daftar gaji dan tunjangan-tunjangan DPRD dan Sekretariat DPRD; c. pelaksanaan pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran uang serta menyusun laporan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD ; d. penyiapan dan pelaksanaan pembayaran perjalanan dinas ; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 17

(1) Bagian Keuangan, terdiri atas : a. Sub Bagian Anggaran ; b. Sub Bagian Pembayaran ;

(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan

Pasal 18

(1) Sub Bagian Anggaran, mempunyai tugas : a. mengumpulkan dan mengolah data anggaran ; b. membantu penyusunan rencana anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;


9

c. menyiapkan pelaksanaan anggaran ; d. mengadakan penelitian anggaran ; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan;

(2) Sub Bagian Pembayaran, mempunyai tugas : a. melakukan penyelesaian SKO, SPP dan SPM Giro anggaran rutin ; b. melakukan pembayaran gaji, uang Iembur dan tunjangan-tunjangan lainnya ; c. melakukan tata pembukuan keuangan ; d. menyusun

bahan

laporan

pelaksanaan

anggaran

DPRD

dan

Sekretariat DPRD ; e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan.

Bagian Keenam Bagian Perundang-undangan dan Humas

Pasal 19

Bagian Perundang-undangan dan Humas, mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan produk-produk DPRD, melakukan dokumentasi produk-produk hukum, mengadakan publikasi dan menerima informasi masyarakat serta mengelola perpustakaan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Perundang-uiulangan dan Humas mempunyai fungsi: a. pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah dan produk DPRD; b. pengumpulan bahan untuk penerbitan majalah, brosur atau buku tentang kegiatan DPRD ; c. pengumpulan

produk-produk

DPRD

untuk

dokumentasi

dan

mengkliping berita;


10

d. penyimpanan dan pemeliharaan produk-produk DPRD serta produk hukum Pemerintah Propinsi; e. pelayanan kepuda masyarakat dan lembaga-lembaga pemerintah yang membutulikan informasi mengenai produk-produk DPRD dan kegiatan DPRD ; f. pengelolaan perpustakaan Sekretariat DPRD ; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 21

(1) Bagian Perundang-undangan dan Humas, terdiri atas : a. Sub Bagian Perundang-undangan ; b. Sub Bagian Publikasi ; c. Sub Bagian Informasi; (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Perundangundangan dan Humas.

Pasal 22

(1) Sub Bagian Perundang-undangan, mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan penyusunan Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD ; b. menyusun Surat Keputusan Sekretaris DPRD ; c. menyiapkan

bahan

penyusunan

dan

pembahasan

Rancangan

Peraturan Daerah ; d. memelihara semua berkas pengajuan dan penyusunan Peraturan Daerah ; e. mengumpulkan bahan dan data peraturan perundang-undangan dalam rangka mengikuti perkembangan hukum dan perundang-undangan ; f. menyebarluaskan Peraturan Daerah dan produk-produk DPRD ; g. mengelola Perpustakaan Sekretariat DPRD ; h. menyiapkan rencana kebutuhan buku-buku bacaan dan buku-buku peraturan perundang-undangan

untuk

perpustakaan

Sekretariat

DPRD ;


11

i.

membuat daftar dan kode buku-buku perpustakaan Sekretariat DPRD ;

j.

mengumpulkan

dan

menginventarisasi

buku-buku/bahan-bahan

pustaka yang berasal dari dinas/badan/lembaga/instansi lainnya; k. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perundang-undangan dan Humas ;

(2) Sub Bagian Publikasi, mempunyai tugas : a. mencermati berita atau pernyataan yang dikemukakan oleh Pimpinan, Anggota DPRD dan pihak lain, kemudian melaporkan kepada Pimpinan DPRD terhadap pemberitaan media masa yang perlu mendapat tanggapan/tindak lanjut dari DPRD ; b. mendokumentasikan

kegiatan

DPRD

dalam

bentuk

himpunan

pidato, foto, rekaman atau dalam bentuk audio visual ; c. mengumpulkan

bahan

penerbitan

majalah,

brosur atau

buku

tentang kegiatan DPRD ; d. mempublikasikan kegiatan dan produk DPRD melalui media cetak dan elektronika ; e. istribusikan hasil dokumentasi dan penerbitan DPRD, kepada Iembaga pemerintah dan masyarakat, f. menyiapkan dan mendistribusikan kebutuhan bahan-bahan bacaan berupa surat kabar dan majalah y.mg diperlukan oleh DPRD ; g. mengatur dan mendampingi wartawan media cetak dan media elektronika dalam mengikuti rapat-rapat dan kunjungan kerja DPRD; h. membuat laporan hasil kunjungan kerja untuk bahan pemberitaan media cetak dan elektronika ; i.

menyiapkan bahan atau naskah dalam rangka penyelenggaraan jumpa pers;

j.

menyusun memori dan naskah pidato DPRD ;

k. menyiapkan bahan kerja sama timbal balik dengan pers dan instansi terkait; l.

melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

m. Perundang-undangan dan Humas.


12

(3) Sub Bagian Informasi, mempunyai tugas : a. mengatur penerimaan pengaduan/aspirasi masyarakat baik langsung maupun tidak langsung untuk disampaikan kepada pimpinan dan anggota DPRD ; b. menampung

dan

mencari

masukan/informasi

dari

masyarakat

terhadap semua kebijakan DPRD ; c. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka rnemberikan tanggapan atau penjelasa terhadap surat-surat pengaduan/aspirasi masyarakat, d. menyimpan berkas surat-surat pengaduan masyarakat; e. menyiapkan

bahan

lembay.i-lembaga

guna

pelayanan

pemerintah

yang

kepada

masyarakat

membutuhkan

dan

informasi/

keterangan mengenai kegiatan DPRD ; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perundang-undangan dan Humas.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Sekretariat DPRD sesuai bidang keahlian dan ketrampilan.

Pasal 24

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri sejumlah pegawai dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD ;

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukaii berdasarkan beban kerja ,


13

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TENAGA AHLI

Pasal 25

(1) Untuk menunjang pemantapan pelaksanaan kegiatan dan membantu DPRD dalam menjalankan fiungsinya, Sekretaris DPRD dapat menyediakan tenaga ahli ;

(2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang yang mempunyai keahlian/kepakaran tertentu ;

(3) Jumlah tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan, kelayakan dan beban kerja alat kelengkapan DPRD serta kemampuan Sekretariat DPRD.

BAB V TATA KERJA

Pasal 26

Semua unit kerja di lingkungan Sekrtlariat DPRD dalam menjalankan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 27

(1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan

bimbingan

serta

petunjuk

bagi

pelaksanaan

tugas

bawahannya;

(2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD wajib menyampaikan

laporan

pelaksanaan

tugas

secara berkala

kepada

atasannya ;


14

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pinpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan ;

(4) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 28

(1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan unit kerja mengadakan rapat berkala ;

(2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yung berlaku.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 29

(1) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah dengan persetujuan Pimpinan

DPRD sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku ;

(2) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris DPRD melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;


15

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 12 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Sekretarial Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur pada BAB III dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubemur.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 18 Desember 2000 GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

IMAM UTOMO S


16

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 2 Januari 2001 Nomor 2 Tahun 2001 Seri D. A.n. GUBERNUR JAWA TIMUR Sekretaris Daerah

ttd

Pembina Utama Madya NIP 510 040 479


17

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR


18

TANGGAL :

18 DESEMBER 2000

NOMOR

28 TAHUN 2000

:

PENJELASAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 28 TAHUN 2000 TENTANG SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

I.

PENJELASAN UMUM. Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ltentang Pemerinlahan

Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang. Kewenanangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sehagai Daerah otonomi. maka beban tugas dan fungsi Sekretarial DPRD semakin meningkat, mengingat Sekretariat DPRD membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya. Dengan mempertimbangkni beban tugas dan fungsi dimaksud, perlu adanya penambahan 2 (dua) Sub bagian yaitu Sub Bagian Informasi pada Bagian Perundang-undangan dan Humas, dan Sub Bagian Kegiatan Komisi pada Bagian Persidangan dan Tenaga Fungsional serta Tenaga Ahli, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja sebagai aparatur yang memberikan pelayanan kepada DPRD dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Sehubungan dengan hal tersebul diatas perlu dilakukan penataan kembali Organisasi Sekretariat DPRD Propinsi Javva Timur dengan menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN UMUM

Pasal 1

: Cukup jelas.

Pasal 2 ayal (2) : Yang dimaksud Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD. Pasal 3 sampai : Cukup jelas. Dengan 24 Pasal 25

: Yang elimaksud dengan Tenaga Ahli adalah tenaga yang diambil dari luar Pegawai Negeri Sipil dan bertugas untuk membantu fungsi DPRD serta sifatnya tidak tetap. Yang dimaksud dengan Kemampuan adalah kemampuan dana.

Pasal 26 sampai Cukup jelas. dengan 33


1

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 28 TAHUN

Recommend Documents