PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN BIAYA OPERASIONAL RETRIBUSI DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah serta dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dibidang pembiayaan daerah, tertib administrasi pemungutan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada rnasyarakat dipandang perlu diberikan biaya pemungutan pajak dan Biaya Operasional Retribusi Daerah Kepada Aparat Pemungut; b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a perlu mengatur ketentuan mengenai Biaya Pemungutan Pajak Daerah Jan Biaya Operasional Retribusi Daerah dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan Perubahan Dalam Undang-undang 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nornor 32);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembr.ran Negara Nomor 4048);

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

1

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaga Negara Tahun 2001 Nomor 119);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah ;

11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan

Peraturan

Perundang-undangan

dan

Bentuk

Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

12. Peraturan Daerah Propinsi Javva Timur Nomor 40 Tahun 2000 tentang Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur.


2

Dengan persetujuan, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG BIAYA PEMUNGUTAN

PAJAK

DAERAH

DAN

BIAYA

OPERASIONAL

RETRIBUSI DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Propinsi Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur. 2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. 3. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah. 4. Pajak Daerah adalah Pajak Yang dipungut oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan B?kar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan (P3ABT dan AP). 5. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa umum, jasa usaha dan pemberian ijin tertentu yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 6. Biaya Operasional Retribusi Daerah adalah biaya yang disediakan dalam rangka melaksanakan kegiatan pemberian layanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan Retribusi Daerah dan dalam rangka meningkatkan penerimaan Retribusi Daerah. 7. Pernungutan

adalah

suatu

rangkaian

kegiatan

mulai

dari

penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.


3

8. Biaya Pernungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan aparat penunjang yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan aparat pemungut pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak Daerah. 9. Biaya Peningkatan Kinerja adalah biaya yang diberikan kepada Aparat Pemungut Pajak Daerah dan Instansi lainnya yang terkait dengan pemungutan PKB dan BBNKB dalam rangka meningkatkan koordinasi, pengolahan data, peningkatan kualitas pelayanan, penegakan peraturan serta kegiatan penunjang lainnya. BAB II PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN BIAYA OPERASIONAL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

(1) Kepada

aparat

Pemungut

Pajak

Daerah

diberikan

Biaya

Pernungutan dengan rnemperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ; (2) Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk meningkatkan kegiatan pegawai sebagai upaya mendorong kegiatan

peningkatan

penerimaan

pajak

daerah

dan

untuk

peningkatan kesejahteraan aparat pemungut pajak ; (3) Pelaksanaan

penyerahan

Biaya

Pemungutan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan sekali.

Pasal 3

(1) Kepada Aparat yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan Retribusi Daerah diberikan Biaya Operasionai; (2) Biaya Operasionai Retribusi Daerah diberikan untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat; (3) Pelaksanaan penyerahan Biaya Operasionai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan sekali.


4

BAB III PERHITUNGAN DAN BESARNYA BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 4

(1) Jumlah Biaya Pemungutan Pajak Daerah diperhitungkan atas dasar prosentase tertentu dari realisasi penerimaan hasil pemungutan Pajak Daerah oleh aparat Pemungut Pajak yang disetor ke Kas Daerah ; (2) Jumlah Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan Pajak sebelum dikurangi bagian bagi hasil Pajak Propinsi kepada Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Alokasi Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 4 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur. BAB IV BIAYA OPERASIONAL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

(1) Jumlah Biaya Operasionai Retribusi Daerah diperhitungkan atas dasar

prosentase

tertentu

dari

realisasi

penerimaan

hasil

pemungutan Retribusi Daerah oleh Aparat Penghasil Retribusi Daerah yang disetor ke Kas Daerah ; (2) Besarnya

Biaya

Operasiona!

Pemungutan

Retribusi

Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 5% ( lima persen ) dari penerimaan Retribusi Daerah.

Pasal 7

Alokasi penggunaan Biaya Operasional Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 6 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.


5

BAB V BIAYA PENINGKATAN KINERJA

Pasal 8

(1) Selain

Biaya Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5, untuk meningkatkan kinerja pemungutan PKB dan BBNKB diberikan Biaya Peningkatan Kinerja ; (2) Biaya Peningkatan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Besarnya Biaya Peningkatan Kinerja ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur. BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pemberian Upah Jasa Pungut Kepada Aparat Penghasil Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Timur, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.


6

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 13 Oktober 2003 GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

IMAM UTOMO. S


7

Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 13 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

ttd.

H. SOEKARWO, SH, M.Hum LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2003 NOMOR 6 TAHUN 2003 SERI E


8

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN BIAYA OPERASIONAL RETRIBUSI DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

I.

PENJELASAN UMUM Dalam rangka memperlancar pemasukan dan peningkatan penerimaan Pajak dan Retrbusii Daerah oleh Aparat pemungut pajak dan Retribusi Daerah dalam kegiatan pemungutan, penghimpunan, pernbinaan, pengawasan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah perlu diberikan Biaya Pemungutan Pajak dan Biaya Operasional pemungutan Retribusi Daerah sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja operasional dan pelayanan pemungutan

Pendapatan

Asli

Daerah,

sehingga

diharapkan

pemberian

Biaya

pemungutan Pajak dan Biaya Operasional Retribusi Daerah dimaksud dapat mewujudkan aparatur yang baik, jujur, bertanggung jawab serta dapat melaksanakan tugas pemungutan Pendapatan Asli Daerah secara profesional. Agar penggunaan Biaya Pemungutan Pajak dan Biaya Operasional dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka perlu dilakukan pengaturan dan penataan alokasi pemberian biaya pemungutan dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur, karena Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pemberian Upah Jasa Pungut Kepada Aparat Penghasil Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Timur dan Peraturan lainnya yang berkaitan dengan Pemberian Biaya Operasional dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1

:

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini , dengan adanya pengertian penting istilah tersebut

dimaksudkan

untuk

mencegah

timbulnya

salah

tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksana kan pasal-pasal Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

:

Aparat Pemungut Pajak Daerah adalah setiap aparat Instansi yang bertugas secara nyata menghasilkan dan atau memasukkan Pajak Daerah Propinsi Jawa Timur ke Kas Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


1

Pasal 3

:

Aparat Pemungut Retnbusi Daerah adalah setiap aparat instansi yang bertugas secara nyata memberikan pelayanan publik dan dalam membenkan pelayanan dengan memungut Retribusi Daerah Propinsi Jawa Timur dan menyetorkan ke Kas Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 4

:

Biaya

pemungutan

digunakan

untuk

membiayai

kegiatan

penghimpunan data dan subyek pajak, penagihan dan pengawasan dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah itu sendiri. Hasil peningkatan penerimaan tersebut pada akhirnya akan dibagi hasilkan kepada daerah Kabupaten/Kota, sehingga sudah selayaknya penerimaan Kabupaten/Kota dari bagi hasil Propinsi juga dibebani dengan Biaya Pemungutan.

Pasal 5

:

Alokasi pembagian Biaya Pemungutan Pendapatan Asli Daerah ditetapkan

dengan

Keputusan

Gubernur

Jawa

Timur

dengan

berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002.

Pasal 6

:

Penetapan Biaya Operasional dimaksudkan untuk menentukan biaya pelayanan publik (Cost of Services) dan penetapan tanp (Charging for Services) secara transparan.

Pasal

7

dengan 12

sampai :

Cukup jelas


2

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR

Recommend Documents