PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 13 TAHUN 1997 TENTANG KEDUDUKAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Menimbang

: a. bahwa Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun di Jawa Timur, telah diatur dalam Peraturan 'Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 ; b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1996 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun, perlu menetapkan kembali Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32) ; 2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ; 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

(Lembaran

Negara

Tahun

1974

Nomor

5,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

1

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153) ; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) ; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa ; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pungutan Desa ; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1982 tentang Pengawasan Atas Jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipilih/ diangkat menjadi Kepala Desa/Perangkat Desa ; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa ; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1996 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun ; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa ; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ; 15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1981 tentang Lembaga Musyawarah Desa (LMD) ; 16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 3 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa ; 17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 18 Tahun 1987 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ; 18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 19 Tahun 1987 tentang Pungutan Desa ;


2

19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. MEMUTUSKAN Menetapkan

: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG KEDUDUKAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Gubernur Kepala Daerah, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ; b. Bupati/Walikotamadya

Kepala

Daerah,

adalah

Bupati/

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur ; c. Daerah Tingkat II, adalah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Timur ; d. Pemerintah, Pemerintah Daerah, adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ; e. Pejabat yang berwenang, adalah Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun ; f. Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun, adalah

pengertian

sebagaimana dimaksud dalam Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ; g. Perangkat Desa, adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun ;


3

h. Anggaran

Penerimaan

dan

Pengeluaran

Keuangan Desa,

adalah rencana operasional tahunan dari pada program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan desa yang selanjutnya disebut APPKD. B A B II KEDUDUKAN Pasal 2 Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pasal 3 (1) Pegawai Negeri yang dipilih menjadi Kepala Desa atau diangkat menjadi Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa atau Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri ; (2) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri sebagai dimaksud pada ayat (1) , tetap dibayarkan oleh instansi induknya ; (3) Pegawai Negeri yang dipilih menjadi Kepala Desa atau diangkat menjadi Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala dusun dapat dinaikkan pangkat nya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ; (4) Pegawai Negeri yang dipilih menjadi Kepala Desa atau diangkat menjadi Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun berhak mendapatkan kenaikan gaji berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;


4

(5) Pegawai Negeri yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa dikembalikan ke instansi induknya. BAB III KEDUDUKAN KEUANGAN Pasal 4 Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan penghasilan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 5 (1) Penghasilan tetap setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dibebankan kepada APPKD, dengan perincian sebagai berikut : a. Kepala Desa sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 135.000,00 (seratus .tiga puluh lima ribu rupiah) ; c. Kepala Urusan sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ; d. Kepala Dusun sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ; (2) Bagi

Desa

yang

APPKDnya

memungkinkan,

penghasilan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dapat diberikan melebihi dari perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) , paling banyak 3 (tiga) kali jumlah penghasilan tetap terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku ; (3) Bagi desa-desa yang benar-benar tidak mampu melaksanakan ketentuan pasal 4, dibantu oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II, sesuai dengan kemampuan anggaran.


5

Pasal 6 Pegawai Negeri yang dipilih atau diangkat menjadi Kepala Desa atau diangkat menjadi Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, diberikan penghasilan tetap setiap bulannya yang dibebankan kepada APPKD yaitu sebesar : a. Kepala Desa sebesar

Rp.

75.000,00

(tujuh puluh lima ribu

rupiah) setiap bulan ; b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) setiap bulan ; c. Kepala Urusan sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setiap bulan ; d. Kepala Dusun sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setiap bulan. Pasal 7 Kenaikan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pasal 5 dan pasal 6 dapat diberikan secara periodik paling lama 2 (dua) tahun sekali, sesuai

dengan

kemampuan

APPKD

dan

ditetapkan

dengan

Keputusan Desa. Pasal 8 Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan keluarganya yang bukan berasal dari Pegawai Negeri, dapat dipertimbangkan untuk diberikan berdasarkan kemampuan APPKD. Pasal 9 (1) Apabila Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun mengalami kecelakaan didalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintahan Desa sehingga berakibat tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sebesar 2 (dua) kali penghasilan yang diterima setiap bulan yang dananya berasal dari APPKD ;


6

(2) Apabila Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun meninggal dunia didalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintahan Desa, maka kepadanya diberikan Tunjangan Kematian sebesar penghasilan yang diterima setiap bulan selama 4 (etnpat) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal yang bersangkutan meninggal dunia yang dananya berasal dari APPKD serta tunjangan lainnya yang berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah ; (3) Tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 10 (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang diberhentikan dengan hormat atau atas permintaan sendiri dari jabatannya dan metnpunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun untuk Kepala Desa dan 9 (sembilan) tahun untuk Perangkat Desa, diberikan penghargaan dan uang jasa sebesar 2 (dua) kali jumlah penghasilan tetap terakhir yang dananya berasal dari APPKD dan tunjangan lainnya yang berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah ; (2) Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang diberhentikan sementara dari jabatannya oleh pejabat yang berwenang, diberikan tunjangan sebesar 50 % (lima puluh prosen) dari jumlah pendapatan sesuai pasal 5 dan 6 ; (3) Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang diangkat oleh pejabat yang berwenang memperoleh tunjangan sebesar 50 % (lima puluh prosen) dari jumlah pendapatan sesuai pasal 5 dan 6.


7

Pasal 11 Penghasilan tetap dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9 ayat (1) dan pasal 10, dapat diberikan kepada para anggota LMD dan staf Perangkat Desa yang jutnlahnya disesuaikan dengan kemampuan APPKD dan disahkan oleh Kepala Daerah Tingkat II. Pasal 12 Pemberian penghasilan bagi Aparatur Pemerintah Desa dibayarkan berdasarkan daftar yang dibuat oleh Bendaharawan Desa dan diketahui/di-setujui oleh Kepala Desa. Pasal 13 Bendaharawan Desa membuka Rekening di Bank-Bank Pemerintah atau Kantor Pos yang terdekat, untuk menyimpan uang dari Pemerintah Desa yang bersangkutan. BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 14 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah. Pasal 15 Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


8

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Agar supaya setlap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 22 Desember 1997 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

JAWA TIMUR

Ketua, ttd

ttd

KOL. INF. SUTARMAS

M. BASOFI SOEDIRMAN


9

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 16 Juli 1998 Nomor 140.35 – 524.

MENTERI DALAM NEGERI ttd. SYARWAN HAMID Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 18 Agustus 1998 Nomor 8 Tahun 1998 Seri D. A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Sekretaris Wilayah/Daerah ttd Drs. SOENARJO, MSi Pembina Utama Madya NIP 510 040 479 Sesuai dengan aslinya A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH Kepala Biro Hukum ttd. A S A N, S H Pembina NIP 510 050 109


10

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 13 TAHUN 1997 TENTANG KEDUDUKAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN I. PENJELASAN UMUM Sebagai pelaksanaan pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1996 fungsi aparat Pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun, yaitu bahwa Kepala Desa mengemban tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara serta penanggung jawab utama dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dan bagi Perangkat Desa merupakan pembantu Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan serta seiring dengan peningkatan dan perkembangan fungsi dan peranan pemerintah desa yang perlu diimbangi dengan adanya peningkatan penghasilan dan kesejahteraannya sesuai dengan kondisi masing-masing desa dalam rangka merangsang gairah dan prestasi kerja Kepala Desa dan Perangkatnya. Sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1996 dimaksud perlu

diatur mengenai kedudukan dan kedudukan keuangan Kepala

Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun di Jawa Timur. Sehubungan dengan hal tersebut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan, Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun, sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


1

II. PENJELASAN PASAL DEM I PASAL Pasal 1

:

Cukup Jelas

Pasal 2

:

-

Kepala

Desa

berkedudukan

sebagai

alat

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemrintah Desa

yang

memimpin

penyelenggaraan

Pemerintahan Desa ; -

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf, pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa ;

-

Kepala

Urusan

Pembantu

berkedudukan

Sekretaris

sebagai

Desa

unsur

dalam bidang

tugasnya ; -

Kepala

Dusun

berkedudukan

sebagai

unsur

pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya ; -

Pemerintah

dan

Pemerintah

Daerah

tingkat

atasnya adalah pemerintah mulai dariTingkat Kecamatan sampai dengan Pemerintah Tingkat Pusat ; Pasal 3

:

Cukup Jelas

Pasal 4

:

Bahwa

penghasilan

tetap

setiap

bulannya

dan

penghasilan lainnya bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun ditentukan dalam suatu Keputusan Desa dengan memperhatikan kemampuan APPKD yang bersangkutan . Penghasilan lainnya dapat diberikan antara lain berupa tunjangan tambahan penghasilan, tunjangan istri/anak dan lain-lainnya yang sejenis sesuai dengan kondisi masing-masing desa. Pasal 5 ayat (1)

:

Merupakan

perincian

penghasilan

Kepala

Desa,

Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun pada setiap bulannya yang dihitung setiap tahun dan dibebankan pada APPKD. Mengenai jumlah tersebut pada ayat ini, pada dasarnya merupakan pedoman, sehingga Pemerintah Desa dalam rangka menetapkan penghasilan

tetap

tersebut

disesuaikan

dengan

kemampuan desa yang bersangkutan.


2

Untuk selanjutnya penetapan besarnya penghasilan tetap tersebut dituangkan dengan Keputusan Desa. Besarnya penghasilan Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per bulan bagi Kepala Urusan dan Kepala

Dusun

dengan

memperhatikan

dan

mempertimbangkan Upah Minimum Regional Jawa Timur. Ayat (2)

:

Tambahan penghasilan paling banyak 3 (tiga) kali dari penghasilan tetap dimaksudkan untuk membatasi agar

penerimaan

penghasilan

yang

berlebihan

sebagaimana

atas

diperoleh

dasar

sebelum

Peraturan Daerah ini berlaku, disamping untuk adanya keseitnbangan antara desa yang berpenghasilan tinggi dengan desa yang berpenghasilan rendah. Ayat (3)

:

Bantuan pemerintah, Petnerintah Daerah Ting-kat I dan Tingkat II dapat berbentuk TPAPD atau bantuan lainnya

sesuai

dengan

Peraturan

Perundang-

undangan yang berlaku. Pasal 6

:

Merupakan

perincian

penghasilan

Kepala

Desa,

Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang berasal dari Pegawai Negeri pada setiap bulan yang dihitung dalam setiap tahunnya dan dibebankan pada pengeluaran rut in yang dibiayai dengan Anggaran Penerimaan Rutin yang jumlahnya lebih kecil dari pada Kepala Desa atau Perangkat Desa yang berasal bukan dari Pegawai Negeri. Apabila Pegawai Negeri tersebut dalam masa jabatannya sebagai

Kepala

kedudukan

Desa/Perangkat

keuangannya

akan

pensiun, beralih

maka menjadi

kedudukan sebagai Kepala Desa/Perangkat Desa bukan Pegawai Negeri, sehingga berlaku ketentuan tersebut dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini dengan tetap memperhatikan APPKD. Pasal 7

:

Pada setiap 2 (dua) tahun sekali dapat diberi kan kenaikan penghasilan sebesar 10 % dari penghasilan tetap

setiap

bulannya

disesuaikan

dengan

kemampuan APPKD, melalui pertimbangan LMD.


3

Pasal 8 s.d. Pasal 10

:

Cukup Jelas

Pasal 11

:

Dengan persetujuan Kepala Daerah Tingkat II kepada anggota LMD dan staf perangkat desa dapat diberikan penghasilan tetap yang dituangkan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Desa yang jumlahnya lebih kecil dari penghasilan tetap Kepala Urusan dan Kepala Dusun sesuai dengan kemampuan dari Pendapatan Asli Desa sendiri.

Pasal 12

:

Yang dimaksud Bendaharawan Desa adalah Kepala Urusan Keuangan.

Pasal 13, 14, 15 dan 16

:

Cukup Jelas


4

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Recommend Documents