PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 1997 TENTANG

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Menimbang

: a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan di bidang kepemudaan dan keolahragaan di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur perlu adanya Dinas Pemuda dan Olahraga yang secara langsung mengelola dan bertanggung jawab atas kegiatan kepemudaan dan keolahragaan; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a konsideran Menimbang ini dan sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 September 1997, Nomor : 061/2743/SJ tentang Pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur maka perlu membentuk Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam suatu Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang mengadakan Perubahan Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

1

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ; 3. Peraturan

Pemerintah

Nomor

65

Tahun

1951

tentang

Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari pada urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Nomor 173) ; 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1979 tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda ; 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara ; 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perabahan ; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Daerah Tingkat I dan Dinas Pemuda dan Olah Raga Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. MEMUTUSKAN Menetapkan

: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORAGNISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR.


2

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Propinsi Deerah Tingkat I Jawa Timur ; b. Daerah, adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ; d. Sekretaris Wilayah/Daerah, adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur ; e. Dinas Pemuda dan Olahraga, adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; f. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; g. Kepemudaan, adalah segala kegiatan yang dilaksanakan untuk pembinaan dan pengembangan anak, remaja dan pemuda; h. Keolahragaan, adalah segala kegiatan yang dilaksanakan untuk pembinaan dan pengembangan atlet, pembina, pelatih, wasit prasarana dan sarana serta penunjang lainnya. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3 (1) Dinas Pemuda dan Olahraga, adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

3

(2) Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugasnya dibidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Wilayah/ Daerah. Pasal 4 Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang kepemudaan dan keolahragaan

serta

tugas

pembantuan

yang

diberikan

oleh

Pemerintah. Pasal 5 Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 4, Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijaksanaan dalam rangka perencanaan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan; b. Perumusan kebijaksanaan perencanaan, pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan dan keolahragaan; c. Pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan kepemudaan yang meliputi koordinasi, kelembagaan, produktivitas dan program pengembangan anak, remaja dan pemuda; d. Pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan keolahragaan pembibitan,

yang

meliputi

peningkatan

penyelenggaraan

prestasi

dan

pemassalan

koordinasi

kegiatan

keolahragaan ; e. Perumusan

pelaksanaan

kebijaksanaan

pemberian

izin/

rekomendasi dibidang kegiatan kepemudaan dan keolahragaan ; f. Pemanfaatan,

evaluasi,

pengendalian

terhadap

kegiatan

kepemudaan dan keolahragaan ; g. Pelaksanaan urusan tata usaha ; h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.


4

BAB IV ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari : a. Kepala Dinas ; b. Bagian Tata Usaha ; c. Sub Dinas Bina Program ; d. Sub Dinas Kepemudaan ; e. Sub Dinas Keolahragaan ; f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas masing-masing dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

Bagian Kedua Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pasal 7 Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas memimpin dalam

perumusan

menyelenggarakan

dan pembinaan,

perencanaan koordinasi,

kebijaksanaan, pengawasan,

pengendalian dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga.


5

Bagian Ketiga Bagian Tata Usaha Pasal 8 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat.

Pasal 9 Untuk menyelenggarakan tugas terscbut dalam pasal 8, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan urusan kcpegawaian ; b. Pengelolaan urusan keuangan; c. Pengelolaan

urusan

surat

menyurat,

perlengkapan

dan

kerumahtanggaan serta hubungan masyarakat; d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan semua Unit Organisasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga; e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pasal 10 (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Sub Bagian Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Umum. (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah. dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.


6

Pasal 11 (1) Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian Dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan buku induk pegawai, mutasi pegawai; b. Menyusun formasi pegawai dan perencanaan pegawai; c. Mengelola administrasi tentang kedudukan dan hak pegawai; d. Mengurus kesejahteraan pegawai; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha. (2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas : a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan; b. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan gaji pegawai; c. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha. (3) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas : a. Melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan ; b. Melakukan tata usaha kearsipan ; c. Melakukan urusan rumah tangga dan keprotokolan ; d. Menyusun rencana kebutuhan, melakukan tata usaha serta pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor ; e. Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan masyarakat; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.


7

Bagian Keempat Sub Dinas Binas Program dan Sarana Pasal 12 Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan data, penyusunan program pembinaan, pengembangan kepemudaan dan keolahragaan serta penyusunan laporan.

Pasal 13 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 12, Sub Dinas Bina Program mempunyai rangsi : a. Pengumpulan, pengolahan data, analisa, evaluasi, penyusunan laporan dan pengelolaan dokumentasi; b. Pelaksanaan,

koordinasi

penyusunan

program

pembinaan,

pengembangan kepemudaan dan keolahragaan serta penyusunan laporan ; c. Pelaksanaan

perencanaan

penyediaan,

pemanfaatan,

pengendalian, evaluasi, prasarana serta sarana kepemudaan dan keolahragaan ; d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pasal 14 (1) Sub Dinas Bina Program, terdiri dari : a. Seksi Pendataan ; b. Seksi Penyusunan Program ; c. Seksi Prasarana dan Sarana ; (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Program.


8

Pasal 15 (1) Seksi Pendataan mempunyai tugas : a. Menghimpun, mengolah data, mempersiapkan bahan-bahan untuk perumusan dan penyusunan program pembinaan, pengembangan kepemudaan dan keolahragaan ; b. Melaksanakan,

mengkoordinasikan

pembinaan

serta

pengembangan kepemudaan dan keolahragaan ; c. Bersama Sub Bagian Keuangan mempersiapkan penyusunan anggaran ; d. Menyusun laporan tentang pelaksanaan program, kegiatan pembinaan

dan

pengembangan

kepemudaan

dan

keolahragaan; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Program. (2) Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas : a. Melaksanakan

perencanaan,

penyediaan,

pemanfaatan

prasarana serta sarana kepemudaan dan keolahragaan milik Pemerintah Daerah ; b. Menyiapkan bahan, memproses pemberian izin/rekomendasi penggunaan

prasarana

serta

sarana

kepemudaan

dan

keolahragaan milik Pemerintah Daerah ; c. Menghimpun data, melakukan evaluasi tentang keadaan prasarana serta sarana kepemudaan dan keolahragaan ; d. Melaksanakan perawatan, perbaikan prasarana serta sarana kepemudaan dan keolahragaan milik Pemerintah Daerah ; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Program. (3) Seksi Prasarana dan Sarana mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan, menyusun petunjuk tentang kriteria prasarana serta sarana kepemudaan dan keolahragaan ; b. Melaksanakan

pemantauan,

pengendalian

pemanfaatan

prasarana serta sarana kepemudaan dan keolahragaan ; c. Menyiapkan bahan, memproses pemberian izin/rekomendasi pembangunan prasarana dan sarana olahraga serta izin operasionalnya ; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Program. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

9

Bagian Kelima Sub Dinas Kepemudaan Pasal 16 Sub Dinas Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan program pembinaan, pengembangan anak, remaja dan pemuda serta produktivitas dan kelembagaan. Pasal 17 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 16, Sub Dinas Kepemudaan mempunyai fungsi: a. Penyiapan pedoman, petunjuk teknis pembinaan, pengembangan anak, remaja dan pemuda; b. Penyiapan pedoman, petunjuk teknis pembinaan, pengembangan produktivitas kepemudaan; c. Penyiapan pedoman, petunjuk teknis pembinaan, pengembangan lembaga kepemudaan; d. Pelaksanaan pelaksanaan

koordinasi program

perencanaan, pembinaan

analisis,

dan

evaluasi

pengembangan

kepemudaan; e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pasal 18 (1) Sub Dinas Kepemudaan, terdiri dari: a. Seksi Bina Pengembangan Program Anak, Remaja dan Pemuda; b. Seksi Bina Produktivitas Kepemudaan; c. Seksi Bina Lembaga Kepemudaan. (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Kepemudaan.


10

Pasal 19 (1) Seksi Bina Pengembangan Program Anak, Remaja dan Pemuda, mempunyai tugas : a. Melakukan

perencanaan,

analisis,

evaluasi

pembinaan,

pengembangan kegiatan anak, remaja dan pemuda; b. Menyiapkan bahan untuk merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang pengembangan kegiatan anak, remaja dan pemuda; c. Melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan kegiatan anak, remaja dan pemuda; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Kepemudaan. (2) Seksi Bina Produktivitas Kepemudaan, mempunyai tugas : a. Melakukan pelatihan

perencanaan, dalam

rangka

analisis,

evaluasi

peningkatan

pelaksanaan

produktivitas

dan

kewirausahaan pemuda; b. Menyiapkan

bahan

pembinaan,

pengembangan

penyelenggaraan program peningkatan produktivitas dan kewirausahaan pemuda; c. Menyiapkan bahan untuk merumuskan kebijaksanaan teknis di

bidang

pembinaan

peningkatan

produktivitas

dan

kewirausahaan pemuda; d. Menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka peningkatan produktivitas dan kewirausahaan pemuda; e. Melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan produktivitas dan kewirausahaan pemuda; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Kepemudaan. (3) Seksi Bina Lembaga Kepemudaan, mempunyai tugas : a. Melakukan perencanaan, analisis, evaluasi pembinaan dan pengembangan lembaga kepemudaan ; b. Menyiapkan bahan untuk merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang pengembangan lembaga kepemudaan; c. Melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan lembaga kepemudaan; d. Mengolah dan mengevaluasi data dalam rangka pemberian izin/rekomendasi pendirian lembaga kepemudaan;


11

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Kepemudaan.

Bagian Keenam Sub Dinas Keolahragaan Pasal 20 Sub

Dinas

pembinaan,

Keolahragaan

mempunyai

pengembangan

tugas

melaksanakan

penyelenggaraan

pemassalan,

pembibitan dan peningkatan prestasi olahraga. Pasal 21 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 20, Sub Dinas Keolahragaan mempunyai fungsi: a. Penyiapan

penyusunan

pedoman

dan

petunjuk

teknis

pembinaan dan pengembangan keolahragaan; b. Peningkatan

organisasi

dan

prestasi

olahraga

bagi

masyarakat, atlet usia dini, pelajar, mahasiswa, pemuda, karyawan dan penyandang cacat serta olahraga rekreasi; c. Perencanaan pengaturan dan membantu penyelenggaraan pelaksanaan

kegiatan

pertandingan-pertandingan

serta

kegiatan pembangunan keolahragaan lainnya; d. Pembinaan kegiatan olahraga dengan cara pemassalan, pembibitan dan pemusatan latihan; e. Pembinaan dan pengaturan tenaga teknis keolahragaan; f. Pelaksanaan pelaksanaan

koordinasi program

perencanaan, pembinaan

analisa,

dan

evaluasi

pengembangan

keolahragaan; g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.


12

Pasal 22 (1) Sub Dinas Keolahragaan, terdiri dari: a. Seksi Kesegaran Jasmani dan Rekreasi; b. Seksi Olahraga Masyarakat; c. Seksi Bina Prestasi. (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Keolahragaan.

Pasal 23 (1) Seksi Kesegaran Jasmani dan Rekreasi, mempunyai tugas: a. Menyusun perencanaan, melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan olahraga kesegaran jasmani dan rekreasi; b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk teknis program pembinaan,

pengembangan olahraga

kesegaran

jasmani dan rekreasi; c. Menyusun program,

menyelenggarakan kegiatan pembinaan

dan pengembangan olahraga kesegaran jasmani dan rekreasi; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Keolahragaan. (2) Seksi Olahraga Masyarakat, mempunyai tugas : a. Menyusun perencanaan, melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan

program

pembinaan

serta

pengembangan

olahraga bagi masyarakat; b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman program pembinaan dan pengembangan olahraga bagi masyarakat; c. Menyusun

program

dan

menyelenggarakan

kegiatan

pertandingan-pertandingan olahraga bagi masyarakat; d. Mengolah dan mengevaluasi data dalam rangka pemberian izin / rekomendasi pertandingan olahraga bagi masyarakat; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Keolahragaan.


13

(3) Seksi Bina Prestasi, mempunyai tugas : a. Menyusun perencanaan, melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan program pemassalan, pembibitan, peningkatan prestasi atlet

usia

dini,

pelajar,

mahasiswa,

pemuda,

karyawan dan penyandang cacat; b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis program pemassalan, pembibitan, peningkatan prestasi atlet usia dini, pelajar, mahasiswa, pemuda, karyawan serta penyandang cacat; c. Menyusun

program

dan

menyelenggarakan

kegiatan

pemassalan, pembibitan, peningkatan prestasi atlet usia dini, pelajar, mahasiswa, pemuda, karyawan serta penyandang cacat; d. Menyusun

program

dan

menyelenggarakan

pembinaan

pelatih, wasit danjuri; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Keolahragaan.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 24 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan. Pasal 25 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, terdiri dari sejumlah karyawan dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya; (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

14

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V TATA KERJA Pasal 26 Semua Unit Kerja dilingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 27 (1) Setiap Pimpinan Unit Kerja dilingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga, berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; (2) Setiap Pimpinan Unit Kerja dilingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya; (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan,

wajib

diolah

dan

dipergunakan

sebagai

bahan

penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan; (4) Setiap laporan tembusannya wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 28 (1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap Pimpinan Unit Kerja mengadakan rapat berkala; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

15

(2) Setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 29 (1) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri; (2) Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga; (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga; (4) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 30 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.


16

Pasal 31 Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 22 Desember 1997 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

JAWA TIMUR

Ketua, ttd.

ttd.

KOL. INF. SUTARMAS

M. BASOFI SOEDIRMAN


17

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Pebruari 1998 Nomor 53 Tahun 1998. MENTERI DALAM NEGERI ttd. MOH. YOGIE. SM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 April 1998 Nomor 3 D Tahun 1998. A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Sekretaris Wilayah/Daerah ttd. Drs. SOENARJO, MSi Pembina Utama Madya NIP 510 040 479 Sesuai dengan aslinya A.n. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum ttd. A S A N, S H Pembina NIP 510 050 109


18

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR I.

Umum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian daripada Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada Propinsi. Untuk melaksanakan urusan yang diserahkan tersebut, dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dibentuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1979. Salah satu urusan yang diserahkan berdasar Peraturan Pemrintah Nomor 65 Tahun 1951 tersebut ialah : "Tugas menjadi penghubung antara Pemerintah dan Gerakan Pemuda”. Pengertian "Gerakan Pemuda" meliputi usaha-usaha kepemudaan baik dalam organisasi maupun tidak, dalam lapangan yang bersifat kemasyarakatan, pendidikan dan kebudayaan yang diselenggarakan dalam kegiatan Panti Pemuda, Kepanduan dan Keolahragaan. Secara lini urusan tersebut dilakukan oleh Seksi Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan sebagai unsur staf adalah Sub Bagian Pemuda dan Sub Bagian Olahraga pada Biro Bina Sosial Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur. Dengan semakin meningkatnya kegiatan di Bidang Pemuda dan Olahraga dibutuhkan suatu Unit Kerja yang langsung menangani dan bertanggung jawab dalam pembinaan serta upaya pengembangan pemuda dan olahraga dengan membentuk Dinas Pemuda Dan Olahraga. Pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri dalam suratnya tanggal 2 Oktober 1995 Nomor 061/2263/SJ bahwa dalam usaha meningkatkan pembinaan dan pengembangan pemuda dan olahraga, Daerah dapat membentuk Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah. Selanjutnya dengan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Maret 1997 Nomor 061/3126/041/1997 diusulkan pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga ke Menteri Dalam Negeri dan mendapat persetujuan Departemen Dalam Negeri dalam suratnya tanggal 15 September 1997 Nomor 061/2743/SJ.


1

Dengan pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, diharapkan : a. Dapat lebih memantapkan mekanisme koordinasi keterpaduan program dantindak lanjutnya; b. Meningkatkan konsistensi dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan; c. Memantapkan program pembinaan dan pengembangan pemuda dan olahraga. II. Pasal demi Pasal. Pasal 1 huruf a sampai dengan f

cukup jelas .

huruf g

a. Urusan kepemudaan yang ditangani oleh Dinas

Pemuda

dan

Olah

Raga

tidak

termasuk aspek politik; b. Yang dimaksud dengan pengertian anak, remaja dan pemuda, ialah generasi muda dengan batasan usia dari 7 (tujuh) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun. Huruf h Pasal 2 s.d. Pasal 32

:

Cukup jelas.

:

Cukup jelas.


2

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 1997 TENTANG

Recommend Documents