PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 12 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Menimbang

: a. bahwa dalam rangka pendayagunaan barang-barang yang merupakan kekayaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur agar dapat digunakan oleh masyarakat umum dengan memungut retribusi, serta sebagai upaya menertibkan penerimaan dari pemakaian kekayaan dimaksud diperlukan pengaturan ; b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenisjenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat I ; c. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32) ; 2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104) ;

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

1

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10,

Tambahan Lembaran Negara

Nomor 2824) ; 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Keten-tuanketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831) ; 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ; 6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Nomor 65 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ; 7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ; 8. Undang-undang Nomor 8 Tahun Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ; 9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299) ; 10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ; 11. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ; 12. Peraturan

Pemerintah

Nomor

32

Tahun

1969

tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan Pencegahan Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101) ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan

Lembaran


Negara

Nomor

3253);

Peraturan 2

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 ten-tang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 8) ; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445) ; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Nomor 3692) ; 18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai ; 19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 70/PRT/1996 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai-sungai di Wilayah Kerja Perum Jasa Tirta pada Sungai Kali Wonokromo, Kali Kedurus dan Kali Porong ; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah ; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah ; 22. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 546/KPT/1986 tentang Pedoman Tata Cara Penggunaan Unit Laboratorium di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum ; 23. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 585/KPTS/1988 tentang

Pedoman

Penggunaan

Peralatan

dilingkungan

Departemen Pekerjaan Umum ; 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ; 25. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor o8/Kpts/IK.410/1/1994 tentang Ketentuan Tarip Penggunaan Fasilitas dan Pelayanan Barang serta Jasa Perusahaan Umum Prasarana Perikanan Samodra di Pelabuhan Perikanan Nusantara serta Pelabuhan Perikanan Pantai/Pangkalan Pendaratan Ikan ; 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

3

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ; 28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah ; 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ; 30. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Perikanan kepada Daerah Tingkat II ; 31. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pemeriksaan Hewan atau Ternak dari Bahan Asal Hewan Serta Penggunaan Kandang Peristirahatan Ternak di Tempat-tempat Lintas Ternak. Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Timur MEMUTUSKAN Menetapkan

: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah, adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; b. Pemerintah

Daerah,

adalah

Pemerintah

Propinsi Daerah

Tingkat I Jawa Timur ; c. Gubernur Kepala

Daerah,

adalah Gubernur

Kepala Daerah

Tingkat I Jawa Timur ; d. Pejabat, adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku ; e. Badan, adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

4

yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya ; f. Retribusi Jasa Usaha, adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ; g. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah, antara lain, pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan alat pemboran dan alat-alat teknik lainnya serta

pemakaian laboratorium dan

kandang peristirahatan ternak di Pos Pemeriksaan Hewan ; h. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan

perundang-undangan

retribusi

diwajibkan

untuk

melakukan pembayaran retribusi ; i. Tanah, adalah Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; j. Bangunan, adalah Bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; k. Pelabuhan tempat

Perikanan/Pangkalan

berlabuh

atau

Pendaratan

Ikan, adalah

bertambatnya perahu/kapal perikanan

guna mendaratkan hasil tangkapannya,

melakukan persiapan

penangkapan ikan, termasuk perbekalan kapal, awak kapal serta sebagai basis kegiatan produksi, pemasaran, pengolahan hasil perikanan dan pembinaan masyarakat perikanan ; l. Wilayah Kerja Pelabuhan Perikanan/Pangkalan Pendaratan Ikan, adalah

Wilayah

Kerja

dilingkungan

Pelabuhan

Perikanan/

Pangkalan Pendaratan Ikan ; m. Sarana Laboratorium Perikanan, adalah laboratorium Penguji Mutu Hasil Perikanan dilingkungan Dinas Perikanan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; n. Hewan, adalah semua binatang yang hidup didarat baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar ; o. Ternak,

adalah

hewan

piaraan

yang

kehidupannya

yakni

mengenai tempat berkembang biak serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia ; p. Bahan Asal Hewan atau Ternak, adalah bahan yang berasal dari hewan atau ternak yang dapat diolah lebih lanjut ;


5

q. Hasil Bahan Asal Hewan atau Ternak, adalah bahan asal hewan atau ternak yang diolah dan dipergunakan untuk makan manusia, penyusunan makanan hewan dan bahan baku untuk industri dan farmasi ; r. Pemeriksaan Kesehatan Hewan, adalah kegiatan yang dilakukan oleh ahli atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan penyidikan penyakit pada hewan atau ternak, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan melalui uj i laboratorium baik untuk kepentingan konsumsi per-dagangan yang dilakukan dari tempat asal atau di Pos Pemeriksaan Hewan ; s. Pos Kesehatan Hewan, adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi kepentingan pemeriksaan kesehatan hewan atau ternak ; t. Pos Pemeriksaan Hewan, adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi kepentingan pemeriksaan kesehatan hewan atau ternak di perbatasan ; u. Kandang Peristirahatan Ternak, adalah tempat per-istirahatan ternak atau kandang yang disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi kepentingan per-istirahatan ternak yang dikirim keluar atau masuk

Daerah

;Laboratorium

Kesehatan

Hewan,

adalah

laboratorium milik Pemerintah Daerah yang berwenang untuk melak-sanakan

pemeriksaan

hewan

atau

ternak

dan

uji

Laboratorium, untuk penyidikan dan penetapan penyakit bagi kepentingan hewan atau ternak, bahan asal hewan dan hasil bahan hewan meliputi Laboratorium type B dan C, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner ; v. Laboratorium Jalan, adalah laboratorium yang dikusai oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur yang digunakan untuk pengujian mutu bahan jalan ; w. Peralatan Jalan, adalah peralatan yang dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur yang digunakan untuk menunjang

kelancaran

kegiatan

pembangunan

jalan

dan

jembatan ; x. Laboratorium Bahan Galian, adalah laboratorium yang dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur yang digunakan dalam penentuan kualitas bahan galian secara uji fisik maupun uji kimia ;


6

y. Tempat Lelang, adalah tempat yang dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur berikut sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk penyelenggaraan lelang kayu dan hasil hutan ikutan lainnya atau kegiatan lainnya ; z. Alat Ukur Digital, adalah alat yang digunakan untuk mengukur jarak, elevasi, dan azimut dari suatu titik pengukuran ke titik lain secara digital ; aa. Mesin Pemboran, adalah alat yang digunakan untuk mengambil contoh bahan galian dari bawah permukaan bumi atau dari dalam bumi yang bekerja secara mekanis ; bb. Pejabat yang ditunjuk, adalah pejabat kepala instansi pengelola pemakaian kekayaan Daerah ; cc. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan kekayaan Daerah ; dd. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi ; ee. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas juralah retribusi yang telah ditetapkan ; ff. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat

disingkat

SKRDLB,

adalah

Surat

Keputusan

yang

menentukan jumlah kelebihan pem-bayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ; gg. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ; hh. Surat Keputusan Keberatan, adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi ; ii. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan ke-patuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah ber-dasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah ;


7

jj. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah. Pasal 3 (1) Obyek Retribusi, adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan Daerah, yang berada dilingkungan : a. Dinas Perikanan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; b. Dinas Peternakan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; c. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; d. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; e. Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; f. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; g. Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; (2) Tidak termasuk obyek retribusi, adalah pemakaian kekayaan Daerah untuk pelayanan umum.


8

Pasal 4 Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan Daerah. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi

Pemakaian

Kekayaan

Daerah

digolongkan

sebagai

Retribusi Jasa Usaha. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat

penggunaan

jasa

diukur

berdasarkan

jangka

waktu

pemakaian kekayaan Daerah. BAB V PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI Pasal 7 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak

sebagaimana

keuntungan

yang

pantas

diterima

oleh

pengusaha sejenis yang beroperasi secara ejifisien dan berorientasi pada harga pasar.


9

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8 (1) Tarip retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan ; (2) Besarnya tarip ditetapkan berdasarkan tarip pasar yang berlaku di Wilayah Daerah atau sekitarnya ; (3) Dalam hal tarip pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh, maka tarip ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarip yang meliputi : a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa ; b. unsur keuntungan yang dikendaki per satuan jasa ; (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi : a. biaya operasional langsung, yang meliputi biaya pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa ,b. biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang men-dukung penyediaan jasa ; c. biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset ; d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman j angka pendek ; (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan

dalam

persentase

tertentu

dari

(3) huruf b total

biaya

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.


10

BAB VII JENIS-JENIS PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH Pasal 9 Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut: a. Di lingkungan Dinas Perikanan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur terdiri dari : 1. pemakaian tanah ; 2. pemakaian bangunan ; 3. pemakaian ruangan untuk rapat/pesta ; 4. pemakaian peralatan/kendaraan ; 5. pas masuk wilayah kerja pelabuhan perikanan/ pangkalan pendaratan ikan ; 6. pemakaian sarana laboratorium perikanan ; 7. pemakaian tempat pendaratan kapal perikanan ; b. Dilingkungan Dinas Peternakan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam menetapkan status sehat pada hewan atau ternak dan bahan asal hewan yang keluar/masuk di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur terdiri dari : 1. Pemakaian Laboratorium Kesehatan Hewan ; 2. Pemakaian

Pos

Kesehatan

Hewan

untuk

pemeriksaan

kesehatan hewan atau ternak ; 3. Pemakaian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner ; 4. Pemakaian Pos Pemeriksaaan Hewan untuk Pemeriksaan Kesehatan Hewan atau ternak ; 5. Pemakaian

Kandang

Peristirahatan

Ternak

di

Pos

Pemeriksaan Hewan atau Ternak ; c. Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur terdiri dari : 1. Pemakaian Tanah ; 2. Peralatan Mesin Gilas Jalan ; 3. Pemakaian Peralatan Jalan ; 4. Pembangunan Jembatan Darurat/Balley ; 5. Pemakaian Jasa Laboratorium Jalan ;


11

d. Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, berupa pemakaian tanah ; e. Dilingkungan Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur terdiri dari : 1. Pemakaian Jasa Laboratorium Bahan Galian Golongan C ; 2. Pemakaian Jasa Alat Ukur Digital Total Station ; 3. Pemakaian Jasa Mesin Bor Teknik ; f. Dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, berupa Pemakaian Tempat Lelang Kayu Hasil Hutan; g. Dilingkungan Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur berupa pemakaian gedung atau ruangan. Pasal 10 Struktur dan besarnya Retribusi Pemakaian Ke-kayaan Daerah dimaksud dalam pasal 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 11 Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan pemakaian kekayaan daerah diberikan. BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 12 (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan ; (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.


12

BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 13 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 14 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ; (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambat nya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD ; (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 15 (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai

awal

tindakan

pelaksanaan

penagihan

retribusi

dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ; (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;


13

(3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 16 (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur Kepala Daerah ; (2) Gubernur Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)

bulan

sejak

diterimanya

permohonan

kelebihan

pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan ; (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan

permohonan

pengembalian

kelebihan

retribusi

dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ; (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut ; (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB ; (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.


14

Pasal 17 (1) Permohonan

pengembalian

kelebihan

pembayaran

retribusi

diajukan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : a. nama dan alamat Wajib Retribusi ; b. masa retribusi ; c. besarnya kelebihan pembayaran ; d. alasan yang singkat dan jelas ; (2) Permohonan

pengembalian

kelebihan

pembayaran

retribusi

disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat ; Bukti penerimaan oleh Pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur Kepala Daerah. Pasal 18 (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Metnbayar Kelebihan Retribusi ; (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitung kan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 19 (1) Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan

dan

pembebasan

retribusi

setelah

mendapat

pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;


15

(2) Pengurangan,

keringanan

dan

pembebasan

retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi antara lain lembaga sosial dan lembaga-lembaga lain yang melaksanakan kegiatan sosial ; (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah. BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 20 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ; (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. Diterbitkan Surat Teguran atau ; b. Ada pengaduan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA Pasal 21 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang ; (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat pelanggaran.


16

BAB XVII PENYIDIKAN Pasal 22 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah

diberi

wewenang

khusus

sebagai

Penyidik

untuk

melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ; (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ; d. memeriksa

buku-buku,

catatan-catatan

dan

dokumen-

dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi

daerah

;melakukan

mendapatkan bahan

penggeledahan

untuk

bukti pembukuan, pencatatan

dan

dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ; e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelak-sanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ; f. menyuruh

berhenti

dan

atau

melarang

seseorang

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ; g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi tersangka atau saksi ; h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; i. menghentikan penyidikan ;


17

j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelan-caran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ; (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mem-beritahukan dimulainya penyidikan dan menyampai kan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka : a. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 39 Tahun 1981 junctis Nomor 3 Tahun 1984 dan Nomor 15 Tahun 1989 tentang Pemakaian Tanah yang dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 33 Tahun 1994 tentang Penggunaan Jasa Laboratorium Jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; c. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 14 Tahun 1995 tentang Penggunaan Peralatan Jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; d. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penggantian Biaya serta Penerimaan Imbalan Jasa dan Hasil Samping Obyek-obyek Perikanan ; e. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1997 Juncto Nomor 17 Tahun 1991 tentang Penggunaan Jalan Lori ; f. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 3 Tahun 1983 tentang Retribusi Pelelangan Kayu Hasil Hutan ;


18

g. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1988 juncto Nomor 29 Tahun 1994 tentang Penginapan Remaja yang dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 24 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 25 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 22 Desember 1998 DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

JAWA TIMUR

Ketua, ttd.

Ttd.

H. SUTARMAS

IMAM UTOMO S.


19

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 April 1999 Nomor 974.35 – 303. MENTERI DALAM NEGERI ttd. SYARWAN HAMID

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 26 April 1999 Nomor 2 Tahun 1999 Seri B. A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Sekretaris Wilayah/Daerah ttd. Drs. SOENARJO, MSi Pembina Utama Madya NIP 510 040 479 Sesuai dengan aslinya A.n. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH Kepala Biro Hukum ttd. A S A N, SH Pembina NIP 510 050 109


20

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR

: 12 TAHUN 1999

TANGGAL

: 22 DESEMBER 1999

TARIP RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH A. DI LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR 1. Untuk Pemakaian Tanah : a) untuk biaya pengembangan, sebesar Rp 400,00 (empat ratus rupiah) setiap meter persegi setiap tahun ; b) untuk sumbangan pemeliharaan, sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) setiap meter persegi setiap tahun ; c) Untuk penggunaan pelataran : 1) pelataran tanpa pengerasan, sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) setiap meter persegi, setiap bulan : 2) pelataran dengan pengerasan, sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) setiap meter persegi, setiap bulan :

2. Untuk pemakaian bangunan, tidak termasuk penggunaan listrik dan air : a) pemakaian bangunan sementara, sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) setiap meter persegi setiap tahun ; b) pemakaian bangunan semi permanen, sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap meter persegi setiap tahun ; c) pemakaian bangunan permanen, sebesar Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) setiap meter persegi setiap tahun ;

3. Ruangan untuk pesta/rapat, termasuk listrik dan air, sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap meter persegi setiap hari ;

4. Pemakaian Peralatan/Kendaraan : a) Penggunaan Tangki Solar, sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) setiap ton solar yang terjual ; b) Penggunaan alat-alat : 1. Gerobak Rp 150,00 (seratus lima puluh rupiah) setiap jam ; 2. Peti/Keranjang ikan Rp 100,00 (seratus rupiah) setiap jam ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

1

5. Untuk Pas Masuk Wilayah Kerja Pelabuhan Perikanan/ Pendaratan Ikan, sekali masuk : a) Orang/umum Rp 50,00 (lima puluh rupiah) setiap orang; b) Becak/Gerobak/sepeda Rp 100,00 (seratus rupiah) setiap kendaraan ; c) Sepeda motor Rp 200,00 (dua ratus rupiah) setiap kendaraan , d) Mobil Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) setiap kendaraan ; e) Truk Rp 500,00 (lima ratus rupiah) setiap kendaraan ; f) Pengangkutan Es Batu Rp 2,50 (dua rupiah lima puluh sen) setiap balok ; g) Untuk berlangganan khusus bagi pemakai jasa yang menggunakan fasilitas Pelabuhan Perikanan/Pangkalan Pendaratan Ikan dihitung 50 % (lima puluh persen) dari tarip pas harian, dibayar untuk 1 (satu) bulan sekaligus.

6. Pemakaian Sarana Laboratorium Perikanan : a) Pengujian Fisika yang terdiri dari : 1) Filth, sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu) setiap contoh ; 2) Stabilitas kaleng sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu) setiap contoh ; b) Pengujian Organoleptik, sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap contoh ; c) Pengujian Mikrobiologi terdiri dari : 1) Total Plate Count (aerob), sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap contoh ; 2) Total Plate Count (anaerob), sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu) setiap contoh ; 3) Coliform, sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap contoh ; 4) Eschericiacoli, sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap contoh ; 5) Salmonella, sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) setiap contoh ; 6) Vibrio Cholera, sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap contoh ; 7) Vibrio parahaemolyticus, sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) setiap contoh ; 8) Staphylococus aureus, sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap contoh; 9) Shigela, sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu) setiao contoh ; 10)Listeria, sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) setiap contoh ; 11)Clostridium, botolinum sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap contoh;


2

d) Pengujian Kimiawi : 1) Protein, sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap contoh ; 2) Lemak, sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap contoh ; 3) Abu, sebesar Rp 17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) setiap contoh ; 4) Air, sebesar Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) setiap contoh ; 5) Garam, sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap contoh ; 6) Tri methyl Amine (TMA), sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap contoh ; 7) Total Volatile Base (TVB), sebesar 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap contoh; 8) Mercury, sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap contoh; 9) Histamin, sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap contoh; 10)Antibiotik (perjenis), sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap contoh; 11)Logam Berat (perjenis), sebesa Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap contoh; 12)Free Fatty Acid (FFA), sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap contoh;

7. Untuk penggunaan tempat pendaratan Kapal Perikanan. a) Biaya Tambat Labuh Umum yang terdiri dari : 1) Kapal Perikanan diatas 31 GT, sebesar Rp 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) sekali masuk setiap 1/4 etmal ; 2) Kapal Perikanan 21 - 30 GT, sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sekali masuk setiap 1/4 etmal ; 3) Kapal Perikanan 11 - 20 GT, sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) sekali masuk setiap 1/4 etmal ; 4) Kapal Perikanan dibawah 10 GT, sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) sekali masuk setiap 1/4 etmal ;

b) Biaya Tambat Labuh Khusus yang terdiri dari : 1) Berlangganan, dihitung 50 % (lima puluh persen) dari jumlah biaya tambat labuh umum selama 1 (satu) bulan dengan batas maksimum langganan 1 (satu) bulan; 2) Kapal menunggu naik dock atau floating repair, menunggu musim/cuaca baik, dihitung 100 % (seratus persen) dari jumlah biaya tambat labuh umum selama 1 (satu) bulan, dengan batas maksimum labuh khusus selama 1 (satu) bulan ;


3

3) Labuh Khusus diatas batas waktu maksimum 1 (satu) bulan, dihitung 150 % (seratus lima puluh persen) dari jumlah biaya tambat labuh umum selama 1 (satu) bulan.

B. DI

LINGKUNGAN

DINAS TINGKAT I JAWA TIMUR PETERNAKAN

DAERAH

PROPINSI DAERAH 1. Untuk pemakaian Laboratorium bagi pemeriksaan kesehatan hewan atau ternak yang akan dikirim keluar, masuk Propinsi Jawa Timur, setiap ekor ditetapkan sebagai berikut: a) Ternak Besar (Sapi, Kerbau, Kuda), sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ; b) Ternak Babi, sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ; c) Ternak Kecil (Kambing, Domba), sebesar Rp 1.000,00 (satu ribu rupiah) ; d) Unggas Hidup (Ayam, Itik, Entok), sebesar Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah) ; e) Anak Ayam (DOC) dan Anak Itik (DOD), sebesar Rp 10,00 (sepuluh rupiah) ;

2. Untuk pemakaian Laboratorium bagi pemeriksaan bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan ditetapkan sebagai berikut : a) Daging segar/beku, sebesar Rp 75,00 (Tujuh puluh lima rupiah) setiap kilogram ; b) Daging Ayam/Itik/Entok/Merpati, sebesar Rp 50,00 (lima puluh rupiah) setiap kilogram ; c) Telor (Ayam dan Itik) , sebesar Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah) setiap kilogram ; d) Susu Segar, sebesar Rp 10,00 (sepuluh rupiah) setiap liter ; e) Kulit Hewan, sebesar Rp 50,00 (lima puluh rupiah) setiap lembar ; f) Hasil bahan asal hewan, sebesar Rp 50,00 (lima puluh rupiah) setiap kilogram.

3. Untuk pemakaian kandang peristirahatan ditetapkan untuk setiap ekor sebagai berikut : a) Ternak Besar (Sapi, kerbau dan kuda), sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah) dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 14 (empat belas) hari, lebih dari 14 (empat belas) hari ditambah sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) setiap hari ; b) Ternak Babi, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 14 (empat belas) hari, lebih dari 14 (empat belas) hari ditambah sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) setiap hari ; c) Ternak Kecil (kambing, domba) sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 14 (empat belas) hari ditambah sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) setiap hari.


4

C. DILINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR : 1. Pemakaian tanah : a) Pemakaian tanah untuk pemasangan kabel telepon/ listrik : 1) saluran diatas dan atau sepanjang jalan, sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setahun tiap satu hektometer atau bagiannya ; 2) Silangan dibawah jalan secara memotong, sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap silangan per tahun ; 3) Silangan dibawah jalan secara boring, sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap silangan per tahun ; 4) Setiap silangan kabel diatas jalan, sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setahun ; 5) Setiap manhole dibahu jalan, sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setahun ; 6) Manhole diperkerasan jalan, sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setahun ; 7) Penempatan kabel telepon/listrik dengan mengguna-kan pipa saluran berlaku tarip seperti angka 2 Pasal ini.

b) Pemakaian tanah untuk pemasangan pipa saluran dibawah atau urut sepanjang jalan : 1) 0 sampai dengan 4 inci, sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setahun setiap hektometer atau bagian nya ; 2) lebih dari 4 inci sampai dengan 10 inci, sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) setahun setiap hektometer atau bagiannya ; 3) lebih dari 10 inci, sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah} setiap kelipatan 10 inci setahun setiap hektometer ;

c) Pemakaian tanah untuk pemasangan pipa saluran yang menyilang dibawah jalan : 1) Secara boring dikenakan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) setahun setiap silangan ; 2) Secara memotong jalan sebesar 0 sampai dengan 4 inci, sebsar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setahun setiap silangan ; 3) Secara memotong jalan sebesar lebih dari 4 inci sampai dengan 10 inci sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setahun setiap silangan ; 4) Lebih dari 10 inci, sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kelipatan 10 inci setahun setiap silangan ;


5

d) Pemakaian tanah untuk lain-lain : 1) Untuk setiap penempatan utilitas pada jembatan dikenakan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) setahun setiap meter atau bagiannya ; 2) Penggunaan tanah untuk pemasangan papan reklame, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebulan setiap meter persegi atau bagiannya ; 3) Penggunaan tanah untuk pemasangan kain reklame atau spanduk sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebulan ; 4) Penggunaan tanah untuk pendirian warung, depot dan bangunan tidak permanen lainnya, sebesar Rp 150,00 (seratus lima puluh rupiah) sebulan tiap meter persegi atau bagiannya ; 5) Penggunaan tanah untuk terop, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) tiap meter persegi atau bagiannya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari ; 6) Untuk setiap penempatan utilitas yang berada di jembatan dikenakan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap 1 (satu) meter atau bagiannya ; 7) Penggunaan tanah untuk keperluan jalan keluar masuk ke perusahaan atau industri sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) setiap meter persegi (M2) setiap bulan ; 8) 8) Penggunaan tanah untuk tempat penjemuran, penim-bunan barang atau bahan sebesar Rp 150,00 (seratus lima puluh rupiah) setiap meter persegi atau bagiannya sebulan ;

e) Penggunaan tanah untuk tempat pompa bensin : 1) biaya tetap, sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) tiap bulan untuk pompa dan tangki dengan perlengkapannya ; 2) biaya tambahan, sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap meter persegi kios setiap bulan ; 3) pompa tambahan, sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) tiap pompa setiap bulan ; 4) tangki tambahan, sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap bulan ; 5) untuk jalan keluar masuk ke pompa bensin, sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) tiap meter persegi tiap bulan ; 6) biaya tambahan untuk pengukuran luas tanah yang digunakan, sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ; f) Penggunaan tanah untuk pembakaran batu merah : 1) sampai dengan 500 meter persegi, sebesar Rp 20,00 (dua puluh rupiah) tiap meter persegi setahun ; 2) lebih dari 500 meter persegi, sebesar Rp 30,00 (tiga puluh rupiah) tiap meter persegi setahun ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

6

g) Penggunaan tanah untuk : 1) bangunan/rumah permanen beserta halamannya, sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) tiap meter persegi setahun ; 2) bangunan/rumah semi permanen beserta halamannya, sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) tiap meter persegi setahun ; 3) bangunan/rumah sederhana beserta halamannya, sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) tiap meter persegi setahun ; 4) suatu usaha perusahaan atau industri beserta halamannya sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) tiap meter persegi setahun ; h) Penggunaan tanah untuk pemasangan jalan ini : 1) jalan lori yang sejajar dengan jalan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebulan setiap hektometer atau bagiannya ; 2) untuk setiap jalan lori yang menyilang di jalan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ; 3) biaya pemeliharaan untuk setiap silangan jalan lori sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

2. Pemakaian Mesin Gilas Jalan : a) Kapasitas Peralatan 6-8 Ton : 1) Tahun Pembuatan 1965 - 1980, sebesar Rp 40.300,00 (empat puluh ribu tiga ratus rupiah) setiap hari ; 2) Tahun 1980-sekarang, sebesar Rp 50.500,00 (lima puluh ribu lima ratus rupiah) setiap hari ;

b) Kapasitas Peralatan 8-10 Ton : 1) Tahun Pembuatan 1965 - 1980, sebesar Rp 43.750,00 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap hari ; 2) Tahun 1980-sekarang, sebesar Rp 59.600,00 (lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) setiap hari ;

c) Kapasitas Peralatan 10 - 12 Ton : 1) Tahun Pembuatan 1965 - 1980, sebesar Rp 46.200,00 (empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) setiap hari ; 2) Tahun 1980-sekarang, sebesar Rp 64.650,00 (enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) setiap hari ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

7

d) Kapasitas Peralatan 12 - 14 Ton : 1) Tahun Pembuatan 1965 - 1980, sebesar Rp 51.250,00 (lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) setiap hari ; 2) Tahun 1980-sekarang, sebesar Rp 67.200,00 (enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) setiap hari ;

3. Pemakaian Peralatan Jalan : a) Buldozer, kapasitas 110 HP, sebesar Rp 319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) setiap hari ; b) Whell Loader, kapasitas 1 M3, sebesar Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) setiap hari ; c) Motor Grader, kapasitas 130 HP, sebesar Rp 268.500,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) setiap hari ; d) Stone Crusher, kapasitas 30 HP, sebesar Rp 317.300,00 (tiga ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah) setiap hari ; e) Mobile Crane, kapasitas 15 Ton, sebesar Rp 488.500,00 (empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) setiap hari ; f) Tyre Roller, kapasitas 8-15 Ton, sebesar Rp 146.900,00 (seratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) setiap hari ; g) Vibrator Roller, kapasitas

6,5 Ton, sebesar Rp 191.500,00 (seratus sembilan

puluh satu ribu lima ratus rupiah) setiap hari ; h) Plate Tamper, kapasitas 5 HP, sebesar Rp 5.900,00 (lima ribu sembilan ratus rupiah) setiap hari ; i) Trailer, kapasitas 10 Ton, sebesar Rp 127.600,00 (seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) setiap hari ; j) Compresor, kapasitas 125 Cfm, sebesar Rp 55.500,00 (lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) setiap hari ; k) ST. Generator, kapasitas 3 KVA, sebesar Rp 4.250,00 (empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) setiap hari ; l) ST. Generator, kapasitas 30 KVA, sebesar Rp 8.750,00 (delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap hari ; m) Water Pump, kapasitas 4 Inch, sebesar Rp 31.900,00 (tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) setiap hari.


8

4. Pembangunan Jembatan Darurat/Balley, untuk setiap ben-tang (sepanjang 3,05 meter): a) Type konstruksi 2-2, sebesar Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) setiap hari ; b) Type konstruksi 3-1, sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap hari ; c) Type konstruksi 2-1, sebesar Rp 2.100,00 (dua ribu seratus rupiah) setiap hari ; d) Type konstruksi 1-1, sebesar Rp 1.600,00 (seri-bu enam ratus rupiah) setiap hari ;

5. Pemakaian Jasa Laboratorium Jalan : a) Untuk pekerjaan jalan ; 1) Penyondiran ringan, sebesar Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap titik ; 2) DCP, sebesar Rp 27.500,00 (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap titik ; 3) Benklemen beam, sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap titik ; 4) Test pit (CBR) lapangan, sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap titik ; 5) Kepadatan

Lapangan

(Sound

cane),

sebesar Rp 17.500,00 (tujuh belas

ribu lima ratus rupiah) setiap titik ; 6) Pemboran mesin tanah, sebesar Rp 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) setiap meter ; 7) Pemboran mesin batu, sebesar Rp 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) setiap meter ; 8) CBR lapangan, sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap titik ; 9) Kadar air dengan karbit (alat spedy), sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap uji ;

b) Untuk Pengujian Aspal Keras : 1) Penetrasi, sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap uji ; 2) Titik lembek, sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap uji ; 3) Daktalitas, sebesar Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) setiap uji ; 4) Titik nyala, sebesar Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) setiap uji ; 5) Berat jenis, sebesar Rp 4.650,00 (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) setiap uji ; 6) Pelekatan aspal terhadap agregat, sebesar Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) setiap uji ; 7) Kehilangan berat, sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap uji ; 8) Penetrasi setelah kehilangan berat,

sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu

rupiah) setiap uji ;


9

9) Viskositas, sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap uji ; 10)Kelarutan, sebesar Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah) setiap uji ;

c) Untuk Penguj ian Aspal Beton : 1) Ekstrasi, sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap uji ; 2) Core driil, sebesar Rp 27.500,00 (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap titik ; 3) Berat isi campuran, sebesar Rp 5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) setiap uji ; 4) Uji basah dan kering campuran tanah dan semen yang dipadatkan, sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap uji ;

d) Untuk Pengujian Test Benda Uji Beton : 1) Kuat tekan kubus, sebesar Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) setiap uji / 2) Kuat tekan cylinder, sebesar Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) setiap uji ; 3) Kuat tekan dengan hammer test, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap titik ; 4) Core boring beton, sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap uji ;

e) Untuk Pengujian Agregat : 1) kbrasi test, sebesar Rp 12.500,00 (,dua belas ribu lima ratus rupiah) setiap uji ; 2) Gradasi, sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap uji ; 3) Berat jenis penyerapan agregat Kasar, sebesar Rp 9.200,00 (sembilan ribu dua ratus rupiah) setiap uji ; 4) Berat jenis penyerapan agregat halus, besar Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) setiap uji ; 5) Berat isi, sebesar Rp 4.400,00 (empat ribu empat ratus rupiah) setiap uji ; 6) Kadar lumpur, ;sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap uji ; 7) Sound nest agregat kasar, sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap,uji ; 8) Sound nest test agregat, sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap uji ; 9) Mix design (agregat A, B, C), sebesar Rp 92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah) setiap uji ; 10)Sand equivalent, sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap uji ; 11)Impact test, sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap uji ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

10

f) Untuk Pengujian Tanah Bahan Jalan : 1) Kadar air, sebesar Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) setiap uji ; 2) Berat jenis, sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap uji ; 3) Atterberg LL/PL/PI, sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap uji ; 4) Analisa saringan, sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap uji ; 5) Pemadatan standard, sebesar Rp 26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) setiap uji ; 6) Pemadatan modified, sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap uji ; 7) CBR standard, sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap uji ; 8) CBR modified, sebesar Rp 37.000,00 (tiga puluh tujuh rupiah) setiap uji ; 9) Kuat geser langsung, sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap uji ; 10)Kuat tekan bebas, sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap uji ; 11)Kelulusan air (tekan konstan), sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap uji ; 12)Konsolidasi tanah satu dimensi, sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap uji ; 13)Sumur uji / parit uji, sebesar Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap meter ; 14)Klasifikasi tanah dan tanah mengandung agregat untuk konstruksi jalan raya, sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap uji ;

D. DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN DAERAH PRO-PINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR 1. Pemakaian Tanah Pengairan untuk Pemasangan Saluran Telepon sebagai berikut : a. Saluran diatas tanah pengairan dengan tnenggunakan tiang penyangga sepanjang jalan, sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) setahun setiap 100 (seratus) meter atau bagiannya ; b. Saluran diatas tanah pengairan dengan memakai tanaman pohon sepanjang jalan sebagai penyangga, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) setahun setiap 100 (seratus) meter atau bagiannya ; c. Silangan dari saluran, sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setahun ;


11

2. Pemakaian Tanah Pengairan untuk Pemasangan Pipa-pipa Saluran sebagai berikut : a. Saluran diatas atau urut sepanjang tanah pengairan dan untuk pemasangan pipa saluran yang melintang diatas tanah pengairan dikenakan retribusi ; 1) 0 sampai dengan 4 inci, sebesar Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) setahun setiap 100 (seratus) meter atau bagiannya ; 2) lebih dari 4 inci sampai dengan 10 inci, sebesar Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah) setahun setiap 100 (seratus) meter atau bagiannya ; 3) lebih dari 10 inci, sebesar Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah) setiap kelipatan 10 setahun setiap 100 (seratusO meter atau bagiannya ;

b. Saluran yang menyilang dibawah tanah pengairan dikenakan retribusi : 1) 0 sampai dengan 4 inci, sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) setahun setiap silangan ; 2) lebih dari 4 inci sampai dengan 10 inci, sebesar Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) setahun setiap silangan ; 3) lebih dari 10 inci, sebesar Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) setiap kelipatan 10 setahun setiap silangan ;

3. Pemakaian Tanah Pengairan untuk Pemasangan Saluran Listrik sebagai berikut : a. Saluran diatas dan sepanjang tanah pengairan, sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) setahun setiap hektometer ; b. Silangan diatas tanah pengairan, sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) setahun tiap silangan ; c. Saluran dibawah tanah pengairan, sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) setahun tiap silangan ; d. Silangan dibawah tanah pengairan, sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) setahun tiap silangan ;

4. Pemakaian Tanah Pengairan untuk Pemasangan Papan atau Panggung Reklame, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebulan setlap meter persegi atau bagiannya ; 5. Pemakaian Tanah Pengairan untuk Pemasangan Setiap Kain Reklame atau Spanduk, sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) sebulan ; 6. Pemakaian Tanah Pengairan untuk Pendirian Warung, Depot dan Bangunan tidak permanen lainnya, sebesar Rp 150,00 (seratus lima puluh rupiah) sebulan setiap meter persegi ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

12

7. Pemakaian Tanah Pengairan untuk Terop, sebesar Rp 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) setiap meter persegi dalam jangka waktu sampai dengan 10 (sepuluh) hari perpanjangan paling lama setiap kali 10 (sepuluh) hari dengan retribusi, sebesar Rp 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) ; 8. Pemakaian Tanah Pengairan untuk Tempat Pompa Bensin sebagai berikut : a. Biaya tetap, sebesar Rp 20.000,00

(dua puluh ribu rupiah) setiap bulan untuk

pompa dan tangki dengan perlengkapannya ; b. Biaya tambahan, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap meter persegi (M2) kios setiap bulan ; c. Pompa tambahan, sebesar Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) setiap pompa tiap bulan ; d. Tangki tambahan, sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap bulan ; e. Untuk jalan keluar masuk ke pompa bensin, sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) setiap meter persegi (M2) setiap bulan ; f. Biaya tambahan untuk pengukuran

luas

tanah yang dipakai, sebesar Rp

10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ; 9. Pemakaian Tanah Pengairan untuk Jalan Keluar masuk ke Perusahaan/Industri, sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) setiap meter persegi (M2) setiap bulan ; 10. Pemakaian Tanah Pengairan untuk Pembakaran Batu Merah sebagai berikut : a. Sampai dengan 500 meter persegi, sebesar Rp 20,00 (dua puluh rupiah) tiap meter persegi (M2) setahun ; b. Lebih dari 500 meter persegi, sebesar Rp 30,00 (tiga puluh rupiah) tiap meter persegi (M2) setahun ; 11. Pemakaian Tanah Pengairan untuk : a. Bangunan/rumah permanen beserta halamannya, sebesar Rp 800,00 (delapan ratus rupiah) setiap meter persegi (M2) setahun ; b. Bangunan/rumah semi permanen beserta halamannya, sebesar Rp 400,00 (empat ratus rupiah) setiap meter persegi (M2) setahun ; c. Bangunan/rumah sederhana beserta halamannya, sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) setiap meter persegi (M2) setahun ; d. Suatu usaha perusahaan atau industri beserta halamannya, sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) setiap meter persegi (M2) setahun ;


13

12. Pemakaian Tanah Pengairan untuk tempat Jemuran, Penim-bunan Barang atau Bahan, sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) setiap meter persegi atau bagiannya sebulan ; 13. Pemakaian Tanah Pengairan Stren untuk Pertanian sebagai berikut : a. Dengan masa tanam satu kali, sebesar Rp 20,00 (dua puluh rupiah) setiap meter persegi setahun ; b. Dengan masa tanam lebih dari satu kali, sebesar Rp 40,00 (empat puluh rupiah) setiap meter persegi setahun. Masing-masing minimum Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap tahun, kecuali untuk petani yang tidak mampu berdasarkan pertimbangan Kepala Desa setempat.

E. DI LINGKUNGAN DINAS PERTAMBANGAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR 1. Pemakaian Jasa Laboratorium Bahan Galian sebagai berikut : a. Pelayanan Analisa Kimia Batu gamping, Kalsit, Dolomit dan Marmer, sebesar Rp 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) setiap analisa ; b. Pelayanan Analisa Kimia Feldspar, Phospat, Zeolit, Toseki, Pyropelit, Benton.it, Kaolin, Tran, Lempeng dan Pasir Kwarsa, sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) setiap analisa ; c. Pelayanan Analisa batuan secara diganoliptik, sebesar Rp 5.000,00 ( lima ribu rupiah) setiap analisa ; d. Pelayanan Pengujian Kadar Air, sebesar Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) setiap uji; e. Pelayanan Pengujian Berat Jenis, sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap uji ; f. Pelayanan Pengujian Berat Isi, sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap uji ; g. Pelayanan Analisa Ayak (saringan), sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap analisa ;

2. Pemakaian Jasa Alat Ukur Digital Total Station sebagai berikut : a. Pemakaian Alat Ukur, sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari ; b. Pengukuran Topografi,

sebesar Rp 500.000,00

(lima ratus ribu rupiah) setiap

hektar ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

14

c. Penghitungan Volume/cadangan bahan galian,

sebesar Rp 1,00 (satu rupiah)

setiap meter kubik ; d. Penghitungan Volume Pemotongan dan Pengurukan (cut and fill), sebesar Rp 5,00 (lima rupiah) setiap meter kubik ; e. Pengukuran luas permukaan, sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hektar ; f. Pemakaian luas proyeksi, sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hektar ;

3. Pemakaian Jasa Mesin Bor Teknik sebagai berikut : a. Pengeboran Inti

(corring)

untuk batuan lunak dan material lepas, sebesar Rp

100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap meter ; b. Pengeboran Inti (corring) untuk batuan keras, sebesar Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) tiap meter ; c. Biaya dimaksud pada huruf a dan b tidak termasuk biaya transportasi alat bor menjadi tanggungan pemakai jasa ;

F. DI

LINGKUNGAN

DINAS TINGKAT I JAWA TIMUR PENDAPATAN

DAERAH

PROPINSI DAERAH 1. a. Pemakaian Tempat Lelang untuk penyelenggaraan Lelang Kayu dan Hasil Hutan Ikutan lainnya sebesar 2,5 % dari harga lelang tangan pertama milik perhutani untuk setiap kali pemakaian ; b. Pemakaian tempat lelang untuk kegiatan lainnya sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) /M2 (meter persegi) untuk set lap kali pemakaian selama 8 (delapan) jam ; 2. Pemakaian lebih dari 8 (delapan) jam, besarnya retribusi dihitung sebesar dua kali dari besarnya retribusi seba-gaimana dimaksud pada angka (1) .


15

G. DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA DAERAH PRO PINS I DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR, untuk pemakaian : 1. Kamar tanpa fasilitas AC, sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap hari setiap orang ; 2. Kamar dengan fasilitas AC, sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari setiap orang ; 3. Gedung pertemuan, sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH I

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT

I PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

JAWA TIMUR

Ketua, ttd.

ttd.

H. SUTARMAS

IMAM UTOMO S.


16

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 12 TAHUN 1998 TENTANG TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH I. PENJELASAN UMUM Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang ajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, dimungkinkan pemakaian semua asset Pemerintah Daerah oleh masyarakat, untuk itu atas jasa pelayanan Pemerintah Daerah tersebut kepada pihak masyarakat dapat dikenakan pepungutan Retribusi Jasa Usaha dan dalam pungutan Retribusi Jasa Usaha dimungkinkan Pemerintah Daerah untuk menarik keuntungan. Hal ini sangat berbeda dengan pengaturan sebelumnya dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957 dimana pada waktu itu pungutan jasa pelayanan diklarifikasikan sebagai leges dart untuk pugutannya tidak diperkenankan untuk menarik keuntungan. Sesuai ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Retribusi Daerah Tingkat I Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan jenis retribusi Daerah Tingkat I. Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tersebut berupa pemakaian tanah, bangunan, peralatan, laboratorium maupun asset Pemerintah Daerah lainnya yang berada pada Dinas-Dinas dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Untuk memungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tersebut mengatur ketentuanketentuannya dalam Peraturan Daerah pinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3 s.d. 8

Cukup Jelas

Pasal 9 huruf a

Cukup Jelas


1

Angka 1 s.d. 6

Cukup Jelas

Angka 7

1 (satu) etmal adalah sama dengan 24 (dua puluh empat) jam

Huruf c angka 1

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal

14

Mei

1994

Nomor 974/1411/PUOD,

penggunaan tanah untuk pemasangan tiang listrik, telepon, pipa air kepentingan

yang bertujuan untuk melayani

umum

tidak Dikecualikan dipungut

retribusi. Khusus untuk utilitas yang menempel pada jembatan dikenakan retribusi lebih tinggi, mengingat resiko pemindahan utilitas pada waktu pelebaran jalan sulit untuk dilaksanakan sehingga hal ini upaya

antisipasi

agar pemilik

utilitas

sebagai membuat

jembatan sendiri. Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Cara

menghitung

peralatan

jalan

Peraturan Daerah

besarnya

retribusi penggunaan

sebagaimana

dimaksud

dalam

ini sesuai dengan rumus yang

diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 585/Kpts/1988. Angka 4 dan 5

Cukup Jelas.

Huruf d s.d. g

Cukup Jelas.

Pasal 10 s.d. 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Petunjuk Pelaksanaan dimaksud dalam pasal ini, adalah petunjuk tentang mekanisme perizinan dan pemungutan mengenai pemakaian kekayaan Daerah untuk tiap dinas dari instansi masing-masing.

Pasal 25

Cukup Jelas.


2

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Recommend Documents