PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 1979
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR LAMPUNG
Menimbang : a. Bahwa
Pembentukan,
Susunan
Organisasi
dan
Formasi
Dinas Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; b. Bahwa
untuk
kelancaran
tugas - tugas
Dinas
Perikanan
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung serta untuk mencapai tujuan seluruh kegiatan dan aktifitas dengan effisien, perlu adanya kemantapan tentang
Organisasi
Susunan
dan
Organisasi
menetapkan dan
Tata
ketentuan-ketentuan
Kerja
Dinas
dengan
berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dengan memperhatikan Surat Menteri Pertanian tanggal 18-12-1978 Nomor 1827/B/78 perihal Salinan Surat Menteri Pertanian kepada Menteri Dalam Negeri tentang saran Struktur Organisasi Dinas Daerah Tingkat I;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung; 2. Undang-Undang
Nomor
5
Tahun
1974
tentang
Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah; 3. Peratutan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1957 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebahagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Perikanan Darat kepada Propinsi Sumatera Selatan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebahagian dari urusan Pemerintah Pusat dilapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet kepada Daerah Swatantera Tingkat I; 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; 6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat
I
Lampung
tanggal
15
Desember
1971
Nomor
15/Kept/GH/DPRD/71-72 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
Dengan persetujuan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud : a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung. b. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung. c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung. d. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung. e. Kepala Dinas Perikanan adalah Kepala Dinas Perikanan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung. f.
UPT adalah Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Perikanan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
g. Perikanan adalah semua usaha yanga meliputi menangkap, memelihara membiakkan, menyebarkan, mengolah dan memasarkan. h. Hasil perairan adalah semua hasil perairan berupa ikan, udang-udang, kerang-kerang, rumput laut, penyu dan hasil perairan lainnya. i.
Nelayan adalah mereka yang mata pencaharian seluruhnya atau sebagian dari usaha perikanan laut dan perairan laut lainnya.
j.
Petani ikan adalah mereka mata pencaharian seluruhnya atau sebagian dari usaha perikanan budi daya dan pemeliharaan perairan air tawar lainnya.
k. Usaha Perikanan adalah usaha yang bergerak dibidang penangkapan, pengolahan dan pemasaran hasil perairan. l.
Pengusaha Perikanan adalah pengusaha yang bergerak dibidang penangkapan, pengolahan dan pemasaran hasil perairan.
m. Resort Perikanan adalah Daerah Kesatuan Kerja yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kepentingan dalam pembinaan dan pengembangan usaha perikanan dan menurut kegiatan serta jenis usaha yang meliputi satu atau lebih Wilayah Kecamatan.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama KEDUDUKAN
Pasal 2
(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah. (2) Kepala Dinas tidak dapat dirangkap oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Lampung. (3) Kepala Bagian, Kepala Sub
Dinas
diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur
Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Perikanan.
Bagian Kedua TUGAS POKOK
Pasal 3
Dinas Perikanan Daerah mempunyai tugas pokok : a. Melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga dalam bidang Perikanan. b. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur Kepala Daerah kepadanya.
Bagian Ketiga FUNGSI
Pasal 4
Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 3, Dinas Perikanan Daerah mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan tekhnis pemberian bimbingan dana pembinaan, pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya dan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. c. Pengamanan dan pengendalian tekhnis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN PEMBAGIAN TUGAS Bagian Pertama SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
(1). Susunan Organisasi Dinas Perikanan Daerah terdiri dari : 1. Kepala Dinas; 2. Bagian Tata Usaha; 3. Sub Dinas Program; 4. Sub Dinas Produksi; 5. Sub Dinas Bina Usaha Perikanan; 6. Sub Dinas Bina Mutu; 7. Sub Dinas Penyuluhan; 8. Cabang Dinas Tingkat I; 9. UPT Budi Daya Air Tawar; 10. UPT Budi Daya Air Payau; 11. UPT Pangkalan Pendaratan Ikan; 12. UPT Laboratorium/Pengujian Mutu (2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana terlampir
Bagian Kedua PEMBAGIAN TUGAS Kepala Dinas
Pasal 6
(1). Dinas Perikanan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah. (2). DinasPerikanan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.
Pasal 7
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : Memberikan pelayanan administratif bagi seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perikanan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Dinas.
Pasal 8
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas, Bagiatan Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Koordinasi dalam arti mengatur dan membina kerjasama, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh ketatausahaan, kerumahtanggaan Dinas Perikanan
termasuk pelayanan administratif bagi seluruh Unit Organisasi dalam lingkungan Dinas perikanan. b. Pembinaan administrasi dalam arti membina urusan tata usaha menyelenggarakan administrasi kepegawaian, mengelola keuangan dan ketatalaksanaan. c. Penelitian dan pengembangan yang meliputi penyusunan program kerja, mengurus statistik tentang hasil pelaksanaan tugas Dinas Perikanan dan mempersiapkan laporan. d. Pendidikan dan Latihan dalam arti membina Unit Pendidikan dan latihan sepanjang belum diselenggarakan oleh unit organisasi lainnya. e. Hubungan Masyarakat dalam arti hubungan dengan Lembaga resmi dan masyarakat. f.
Keamanan dan ketertiban dalam arti membina dan memelihara keamanan dan ketertiban dalam lingkungan Dinas Perikanan.
Pasal 9
Bagian Tata Usaha terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Kepegawaian; 3. Sub Bagian Keuangan; 4. Sub Bagian Perlengkapan; 5. Sub Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan;
Pasal 10
Sub Bagian Umum mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan semua pengurusan ketatausahaan; b. Mengurus segala sesuatunya yang berkenaan dengan Dinas Perikanan; c. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Dinas; d. Mengurus perjalanan dinas di lingkunagn Dinas; Pasal 11
Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan semua pengelolaan, pengendalian dan tata usaha pegawai; b. Merencanakan
dan
memperhatikan
segala
sesuatu
di
bidang
pengadaan,
pemberhentian, pensiun dan mutasi pegawai Dinas Perikanan; c. Merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu di bidang pengembangan karier termasuk menyelenggarakan pendidikan dan latihan.
Pasal 12
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. Mempersiapkan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Perikanan; b. Menyelenggarakan
tata
usaha
pengurusan
keuangan
Dinas
(Pembukuan,
Penerimaan, Pengeluaran, Pertanggungan jawab dan lain-lain); c. Mempersiapkan pertanggungan jawab keuangan dan evaluasi perbendaharaan dalam lingkungan Dinas Perikanan Daerah.
Pasal 13
Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas : a. Merencanakan pengadaan, penyimpanan, distribusi, perlengkapan Dinas; b. Mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan penghapusan perlengkapan; c. Mengurus gedung-gedung yang dikuasai oleh Dinas Perikanan; d. Menyelenggarakan pengendalian perbekalan di lingkungan Dinas Perikanan.
Pasal 14
Sub Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan mempunyai tugas : a. Menyusun petunjuk-petunjuk pelaksanaan organisasi, sehingga berdaya guna semaksimal mungkin; b. Mempersiapkan petunjuk-petunjuk dalam rangka pembinaan organissai Dinas Daerah Tingkat II dan Unit-unit lainnya di bawah Dinas Perikanan Daerah; c. Menyusun konsepsi tata kerja dan tata ruang Dinas Perikanan; d. Menyelenggarakan tugas-tugas dalam rangka pengamanan di lingkungan Dinas Perikanan; e. Menyelenggarakan urusan-urusan keolahragaan dalam lingkungan Dinas Perikanan; f.
Menyelenggarakan urusan-urusan lainnya yang diserahkan oleh Kepala Dinas.
SUB DINAS PROGRAM
Pasal 15
Sub Dinas Program mempunyai tugas perencanaan, perumusan kebijaksanaan tekhnis di bidang Perikanan ke dalam rencana program dan proyek-proyek sesuai dengan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah dan petunjuk teknis Menteri Pertanian.
Pasal 16
Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Sub Dinas Program mempunyai fungsi: a. Mempersiapkan dan merumuskan rencana, program dan proyek-proyek di bidang Perikanan;
b. Melaksanakan pengumpulan data dan pengolahan data serta menyusun statistik dan dokumentasi Perikanan; c. Melaksanakan Pengamanan tekhnis atas pelaksanaan rencana program dan petunjuk di bidang perikanan.
Pasal 17
Sub Dinas Program terdiri dari : 1. Seksi Data; 2. Seksi Perumusan dan Pengendalian; 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
Pasal 18
Seksi Data mempunyai tugas : a. Menghimpun data produksi penangkapan, budi daya dan sosio perikanan; b. Mengolah dan mengadakan evaluasi dan menyajikan data tersebut; c. Menyusun statistik atas data-data tersebut di atas; d. Menyusun dan mempersiapkan dokumentasi.
Pasal 19
Seksi Perumusan dan Pengendalian mempunyai tugas : a. Menelaah dan menilai pelaksanaan rencana, program dan proyek; b. Merumuskan saran dan penyesuain pelaksanaan program dan proyek.
Pasal 20
Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas : a. Menelaah dan menilai pelaksanaan rencana, program dan proyek; b. Merumuskan saran penyesuaian; c. Menyusun laporan pelaksanaan rencana program dan proyek.
SUB DINAS PRODUKSI
Pasal 21
Sub Dinas Produksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan budi daya ikan, pembinaan kelestarian penangkapan/budi daya sumber perairan dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 22
Untuk melaksanakan tugas tersebut Pasal 21 Sub Dinas produksi mempunyai fungsi : a. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan tekhnik produksi, sarana penangkapan dan budi daya dan budi daya ikan; b. Melaksanakan pembinaan kelestarian sumber hayati perikanan berdasarkan petunjuk teknis Menteri pertanian.
Pasal 23
Sub Dinas produksi terdiri dari : 1. Seksi Penangkapan Ikan; 2. Seksi Budi Daya Ikan; 3. Seksi Sarana Produksi dan Pengendalian Lingkungan.
Pasal 24
(1).
Seksi
Penangkapan
Ikan
mempunyai
tugas
melaksanakan
monitoring
perkembangan tekhnis mesin dan daerah penangkapan, serta mempersiapkan program penyuluhan Perikanan yang akan dilakukan oleh petugas lapangan dan atau UPT yang berkaitan dan serta membantu petugas penyuluhan dalam memecahkan masalah tekhnik yang dihadapi. (2).
Seksi Budidaya Ikan air Tawar mempunyai tugas melaksanakan pengembangan tekhnik budidaya ikan dengan segala aspeknya termasuk pengolahan dan pemanfaatan,
sumber
benih
alam
peningkatan
tekhnik
pembibitan
serta
mempersiapkan program penyuluhan yang akan dilakukan oleh penyuluh lapangan atau
UPT
yang
berkaitan
serta
membantu
petugas
penyuluhan
dalam
menyelesaikan tekhnis yang dihadapinya. (3).
Seksi
Sarana Produksi
mempunyai tugas mempelajari tekhnik pendayagunaan
sarana penangkapan/budi ikan dan merumuskan pengembangan, melaksanakan persiapan penyuluhan tekhnik penggunaan sarana penangkapan/budidaya yang akan dilakukan melalui tugas penyuluhan dalam memecahkan masalah tekhnis yang dihadapi
dan
pengendalian
lingkungan
bertugas
melaksanakan
tindakan
pencegahan pencemaran perairan dan penyakit pemberantasan hama serta membantu petugas penyuluhan memecahkan masalah tekhnis yang dihadapi.
SUB DINAS BINA USAHA PERIKANAN
Pasal 25
Sub Dinas Bina Usaha Perikanan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, pengaturan pengembangan, perizinan usaha perikanan pembinaan tekhnis koperasi BUUD/KUD Perikanan serta permohonan usaha perikanan.
Pasal 26
Untuk melaksanakan tugas tersebut Pasal 25 Sub Dinas Bina Usaha Perikanan mempunyai fungsi : a. melaksanakan pemberian bimbingan kepada nelayan dan petani ikan dalam bidang management usaha perikanan. b. Melaksanakan
pemberian
bimbingan
dalam
rangka
pengembangan
usaha
Koperasi/BUUD/KUD Perikanan. c. Melaksanakan penilaian dan pemberian rekomendasi/izin kepada pihak-pihak pengusaha Perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undanga yang berlaku. d. Merencanakan/merumuskan/membina usaha peningkatan penanaman modal di bidang usaha Perikanan.
Pasal 27
Sub Dinas Perikanan terdiri dari : 1. Seksi Bimbingan Usaha; 2. Seksi Perizinan; 3. Seksi Permodalan.
Pasal 28
(1).
Seksi Bimbingan Usaha, mempunyai tugas melaksanakan bimbingan/pembinaan kepada Nelayan dan Petani Ikan dalam bidang peningkatan usaha perikanan dan Koperasi/BUUD/KUD baik di bidang produksi maupun pengolahan dan hasil melalui usaha-usaha penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan Lapangan (PPL).
(2). Seksi Perizinan dan Rekomendasi mempunyai tugas melaksanakan
penilaian
rencana permohonan izin usaha di bidang perikanan, mempersiapkan pemberian rekomendasi kepada calon pengusaha perikanan dan mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah di bidang perikanan. (3).
Seksi
Permodalan
mempunyai
tugas
melaksankan
perencanaan/perumusan
kebutuhan permohonan para nelayan dan petani ikan, mempersiapkan penyuluhan mengenai cara-cara mendapatkan kredit kepada nelayan dan petani ikan yang akan dilakukan oleh Penyuluh Perikanan Lapangan (PPL) serta membantu Penyuluhan Perikanan Lapangan (PPL) dalam memecahkan masalah-masalah tekhnis yang dihadapi.
SUB DINAS BINA MUTU DAN PEMASARAN
Pasal 29
Sub Dinas Bina Mutu mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengaturan cara-cara pengolahan hasil, pengujian mutu, serta pemasaran hasil Perikanan dan dalam melakukan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 30
Untuk melaksankan tugas tersebut pada Pasal 29, Sub Dinas Bina Mutu mempunyai fungsi: a. Melaksanakan bimbingan, pembinaan pengembangan tekhnik pengolahan dan pengujian mutu hasil perikanan. b. Melaksanakan pembinaan dan pengaturan pengolahan sarana-sarana pemasaran hasil-hasil perikanan dan bahan-bahan yang berhubungan dengan kebutuhan perikanan.
Pasal 31
Sub Dinas Bina Mutu dan Pemasaran terdiri dari : 1. Seksi Tekhnik Pengolahan. 2. Seksi Informasi Pasar. 3. Seksi Sarana Pemasaran.
Pasal 32
(1). Seksi Teknik Pengolahan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan tekhnik pengolahan hasil-hasil perikanan, pengujian laboratorium terhadap mutu hasil perikanan, mempersiapkan penyuluhan yang akan dilakukan oleh Penyuluh Perikanan Lapangan (PPL) dan membantu Penyuluh Perikanan Lapangan (PPL) dalam memecahkan masalah-masalah tekhnis yang dihadapi. (2). Seksi Informasi Pasar mempunyai tugas monitoring harga dan pemasaran hasil-hasil perikanan dan bahan-bahan yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan perikanan serta mengatur penyampaian informasi Pasar kepada nelayan. (3). Seksi Sarana Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengaturan pemanfaatan dan pengolahan pelelangan ikan dan sarana-sarana pengolahan/pemasaran mempersiapkan program melalui Petugas Lapangan (PPL) dalam memecahkan masalah-masalah tekhnis yang dihadapi.
SUB DINAS PENYULUHAN
Pasal 33
Sub Dinas Penyuluhan mempunyai tugas merumuskan/mengevaluasi dan mengkoordinir program penyuluhan dan latihan keterampilan nelayan/petani ikan baik yang dilakukan oleh Sub Dinas maupun oleh UPT/Para Penyuluh Lapangan dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut pasal ini sub Dinas Penyuluhan mempunyai fungsi a. Mengadakan
perumusan/serta
petunjuk
evaluasi
pelaksanaan
latihan-latihan
keterampilan para Nelayan dan Petani Ikan. b. Merumuskan mengevaluasi tata dan sarana penyuluhan bagi para nelayan/petani ikan.
c. Mengkoordinir program penyuluhan yang akan dilakukan di bidang perikanan.
Pasal 34
Sub Dinas Penyuluhan terdiri dari : 1.
Seksi Latihan Keterampilan;
2.
Seksi Tata Penyuluhan;
3.
Seksi Sarana Penyuluhan;
Pasal 35
(1).
Seksi
Latihan
Keterampilan
mempunyai
tugas
melaksanakan
perumusan/pengarahan pelaksanaan latihan keterampilan nelayan dan petani ikan, dan mengadakan evaluasi serta petunjuk-petunjuk peningkatan latihan keterampilan nelayan/petani ikan serta mengkoordinir/membina para kelompik nelayan/petani. (2). Seksi
Tata
Penyuluhan mempunyai tugas merumuskan
mengelola tata
administrasi serta tekhnik penyuluhan, melalui usaha-usaha perayaan pameranpameran,
penerangan
Widyawisata,
ceramah
kepada
masyarakat
tugas
merumuskan
dan
nelayan/petani ikan. (3).
Seksi
Sarana
Penyuluhan
mempunyai
keperluan
dan
mengolah/memelihara alat-alat/sarana penyuluhan perikanan.
CABANG DINAS PERIKANAN
Pasal 36
(1).
Cabang
Dinas
Perikanan
ditetapkan
bagi
Kotamadya
Daerah
Tingkat
II
Tanjungkarang-Telukbetung di mana fungsi perikanannya seluruhnya belum diserahkan kepada Daerah Tingkat II (PP. No. 64/1957). (2).
Cabang Dinas Perikanan dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas Perikanan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
(3). Tingkat cabang Dinas Tingkat I indentik dengan Dinas Perikanan Daerah Tingkat II.
Pasal 37
(1).
Cabang Dinas Perikanan Kotamadya Tanjungkarang-Telukbetung administratif di bawah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung sedang tekhnis dan taktis operasionil berada di bawah Dinas Perikanan.
(2).
Struktur organisasi, tugas dan wewenang Cabang Dinas Perikanan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
UNIT PELAKSANA TEKHNIS (UPT)
Pasal 38
(1).
Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) adalah merupakan pusat penyuluhan yang dalam tingkat
perkembangan
teknologi
perikanan
berorientasi
pada
penyuluhan
percontohan (peragaan). (2). Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang di dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan akan tetapi akan memelihara Span of Control yang lebih efektif Kepala Dinas Perikanan dapat melimpahkan wewenang koordinasi dan pengawsan atas pelaksanaan tugastugas Unit Pelaksana Tekhnis kepada Kepala Sub Dinas menurut bidangnya masing-masing.
Pasal 39
(1). UPT Budi Daya Air Payau bertugas sebagai Unit Pelaksana Penyuluhan pengembangan tekhnis pengusahaan Daerah Budi daya air Payau, membina keterampilan petani ikan melakukan pengujian lapangan terhadap hasil-hasail percobaan tekhnik budi daya. (2). Untuk melaksankan tugas tersebut UPT Budi daya air Payau mempunyai fungsi : a. Memberikan bimbingan keterampilan Budi daya Air Payau; b. Mengadakan
pengujian
lapangan
tekhnik budi daya air payau dan
mengembangkan kepada masyarakt/petani ikan.
Pasal 40
(1). UPT Budi daya Air Tawar merupakan Balai Benih Ikan/Sentral yang bertugas sebagai pelaksana di bidang pengembangan budi daya air tawar dan pembinaan, bimbingan budi daya air tawar kepada pengusaha/petani ikan mengarah kepada usaha yang lebih maju. (2). Untuk melaksankan tugas tersebut UPT Budi daya Air Tawar mempunyai fungsi : a. Meningkatkan produksi dan distribusi benih dan induk-induk ikan yang unggul untuk disuplly kepada masyarakat/petani ikan. b. Sebagai
Pusat
Pembinaan/Bimbingan
keterampilan
petani
ikan
melalui
penyuluhan dan peragaan.
Pasal 41
(1).
UPT Pangkalan Pendaratan Ikan tempat kegiatan yang berkedudukan di salah satu tempat pendaratan ikan, bertugas melaksanakan kegiatan-kegiatan penyuluhan yang mengarah kepada usaha penangkapan yang mengarah kepada usaha penangkapan yang bersifat dinamis dan rasional.
(2). Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut UPT Pangkalan Pendaratan Ikan sebagai tempat Unit pembinaan penangkapan mempunyai fungsi : a. Mengelola
sarana-sarana
penyuluhan
penangkapan,
seperti
kapal-kapal
prototype, alat-alat percontohan dan sebagainya. b. Mengadakan aplikasi tekhnologis penangkapan ikan, dengan melaksanakan pengujian tekhnik-tekhnik penangkapan dengan melaksanakan pengujian tekhnik-tehnik penangkapan dengan alat-alat baru sesuai dengan hasil penelitian. c. Memberikan pembinaan keterampilan nelayan melalui usaha-usaha penyuluhan dan peragaan. d. Memberikan petunjuk tentang tekhnik pengusahaan dan pemasaran ikan.
Pasal 42
(1). UPT Laboratorium Pengujian Mutu adalah unit pelaksana tekhnis di bidang pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan berdasarkan petunjuk tekhnik pengusahaan dan pemasaran ikan. (2). Untuk
melaksankan tugas
tersebut
UPT Laboratorium
Pengujian Mutu
mempunyai fungsi : a. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian laboratorium terhadap bahan baku, bahan pembantu dan produksi akhir dari Unit pengolahan hasil perikanan dalam rangka pembinaan mutu produksi. b. Membimbing, membina dan mengadakan pengawasan serta pengujian ketelitian dan kecermatan pekerja-pekerja dari laboratorium unit pengolahan hasil perikanan. c. Memberikan bimbingan tekhnis dalam segala bidang dan aspek yang berhubungan dengan pembinaan mutu hasil perikanan dalam kesempatan pengolahan ikan.
Pasal 43
(1).
Susunan
Organisasi, Tata Kerja UPT
ditetapkan oleh Kepala Dinas Perikanan
menurut petunjuk dan ketentuan yang berlaku. (2). Para Personalia UPT ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Perikanan.
BAB IV TATA KERJA
Pasal 44
(1).
Untuk terselenggaranya mekanisme kerja yang menjamin pembinaan yang terpadu maka prosedur dan tata kerja Dinas Perikanan Daerah diatur sebagai berikut :
a. Kepala Dinas Perikanan
melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan
Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Kepala Dinas Perikanan selanjutnya berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengatur tata kerja unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungannya. (2). Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perikanan Daerah dan Dinas Perikanan Kabupaten serta Resort Perikanan menerapkan prinsip koordinasi dalam lingkungan Dinas yang urusannya sejenis atas dasar hubungan fungsionil. (3).
Dengan berlandaskan prinsip pembagian kerja serta menjamin adanya kesatuan gerak yang searah maka Kepala Dinas mengatur/mengkoordinir dan mengendalikan secara tekhnis kegiatan dalam lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten dan Resortresort Perikanan.
BAB V KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45
(1).
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.
(2). Perincian tugas Unit Organisasi yang lebih kecil diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perikanan Daarah. (3). Pada saat berlakunya
Peraturan Daerah ini, segala ketentuan Daerah yang
mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. (4). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
Telukbetung, 22 Mei 1979
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,
TINGKAT I LAMPUNG,
dto.
dto.
RUSLAN ATMO
YASIR HADIBROTO
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR : 4 TAHUN 1979
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
1.
UMUM
Menurut Pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Susunan Organisasi dan Formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pedoman yang diatur oleh Menteri Dalam Negeri. Dari bunyi pasal tersebut, jelaslah bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasil guna serta agar supaya tercipta keseragaman organisasi Dinas Daerah, diperlukan pedoman organisasi Dinas Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Khusus mengenai susunan organisasi dan tatakerja Dinas Perikanan Daerah, maka selain Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas memperhatikan pula maksud surat Menteri Pertanian kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Nopember 1978 No. 281.Mentan/XI/1978?Rhs tentang Struktur Organisasi Dinas Daerah Tingkat I di lingkungan Pertanian. Memperhatikan
Peraturan
Penrintah
Nomor
64/1957
dan
Peraturan
Pemerintah Nomor 43/1951 yang mengatur penyerahan sebagian urusan Perikanan Laut dan Perikanan Darat kepada Pemerintah Daerah dalam membentuk dan menyusun Dinas Perikanan Daerah harus memperhatikan petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian. Dengan memperhatikan prinsip pelaksanaan otonomi Daerah secara nyata dan bertanggung jawab, serta menjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah atas dasar keutuhan Negara Kesatuan, maka kosistensi antara kebijakasanaan nasional dan ragioanl/Daerah harus tetap dijaga dengan cara menyusun organissai dan tatakerja yang dapat menjamin terpeliharanya hubungan tekhnis fungsionil yang saling isi mengisi antara Pusat dan Daerah. Atas hal tersebut diatas, mka Kepala Dinas Perikanan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Menteri Pertanian cq. Direktur Jenderal Perikanan.
2.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 dan Pasal 2
: Cukup jelas.
Pasal 3 ayat 1
: Cukup jelas.
ayat 2
: Tugas - tugas perbantuan
misalnya tugas-tugas dalam
mengelola/membina operasi proyek-proyek pembangunan Sub Sektor Perikanan. Pasal 4 dan Pasal 5
: Cukup jelas.
Pasal 6 ayat 1
: Dinas
Perikanan
Daerah
adalah bagian / perangkat
Pemerintah di daerah sesuai dengan penyerahan sebagian urusan Pusat di bidang Perikanan kepada Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 64/1957 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43/1951). ayat 2
: Kepala Dinas merupakan pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perikanan yang berarti merupakan pembantu Gubernur Kepala Daerah dalam urusan Perikanan yang telah diserahkan kepada Daerah, akan tetapi sebagaimana bunyi Peraturan Pemerintah Nomor 64/1957 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43/1951 tekhnis urusan tersebut tetap diatur oleh Pemerintah Pusat (Menteri Pertanian).
Pasal 17 s/d Pasal 15 : Cukup jelas. Pasal 36
: Berhubung Dinas Perikanan Kotamadya TanjungkarangTelukbetung
berasal dari Dinas Perikanan Laut dan
menurut Peraturan Pemerintah Nomor 64/1957 urusan Perikanan Laut belum diserahkan wewenangnya sampai ke Daerah Tingkat II serta sampai sekarang Dinas Perikanan
Kotamadya
tersebut
belum
diatur
oleh
Walikotamadya maka untuk itu sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 dibentuk Cabang Dinas Tingkat I. Kepala Cabang Dinas Tingkat I pada hakekatnya setingkat dengan Kepala Dians Perikanan
Tinggat
II/Kabuapten
(Eselon
IV)
hanya
perbedaan wewenang pengaturanya yang bernada sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64/1957. Pasal 37
: Cukup jelas
Pasal
: UPT adalah Unit yang benar-benar melakukan fungsi pelaksanaan dan tidak perencanaan dan pengaturan fungsi-fungsi administrasi lainnya.
Pasal 39 dan Pasal 40 : Cukup jelas. Pasal 41
: Pangkalan
Pendaratan
Ikan
yang
dibangun
oleh
Pemerintah baik yang berasal dari APBN maupun APBD biasanya akan berada dan berlokasi di tempat-tempat pendaratan ikan sekitar konsentrasi perkebunan yang
berkesinambungan maka tempat-tempat pendaratan ikan tersebut akan berkembang untuk itu perlu diatur secara terkoordinir. Pasal 42
: Pada hakekatnya mutu hasil perikanan harus dijamin dengan menjaga kesehatan masyarakat yang untuk itu pengujian mutu perlu dilakukan sesuai dengan peraturan bersama Menteri Pertanian dan Menteri Kesehatan Nomor 31/Kpts/UM/1/1975. Nomor 32/Kab/PU/1975
Pasal 43, 44 dan 45
: Cukup jelas.
