PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 1988
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR LAMPUNG,
Menimbang
:
a. bahwa sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang menetapkan bahwa Susunan Organisasi dan Format Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 1981 tentang Susunan organisasi dan Tata kerja Dinas kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat I Tingkat II Lampung Selatan tidak sesuai lagi dengan Penyerahan Urusan Pemerintahan dalam bidang Kesehatan kepada Daerah, oleh karena itu perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 4 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Lampung Selatan; 2. Undang-Undnag Nomor 28 Tahun 1986 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 menjadi UndangUndang; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ; 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagaian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kesehatan kepada Daerah; 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah; 7. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Mentri Dalam Negeri Nomor 48/MENKES/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang
Petunjuk
Peraturan Daerah;
Pelaksanaan
Peraturan
tentang
Bentuk
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; 9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 05/DPRD-lS/1979 tanggal 21 April 1979 tentang Peraturan
Tata
Tertib
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan
MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
DAERAH
LAMPUNG SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN
TATA
KERJA
DINAS
TINGKAT
II
SUSUNAN KESEHATAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan. a. Daerah Tingkat II adalah Daerah tingkat II Lampung Selatan. b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan. c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Lampung Selatan. d. Dinas Kesehatan adalah
Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah
Tingkat II Lampung Selatan. e. Kepala Dinas Adalah Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Daerah tingkat II Lampung Selatan. f.
Unit Pelaksana Tehnis adalah Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kesehatan kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
g. Upaya Kesehatan adalah Setiap kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan keadaan sehat.
BAB II KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEDUDUKAN
PASAL 2
(1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan. (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati kepala Daerah.
Tugas Pokok
Pasal 3
Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok: a. Melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan. b. Melaksanakan tugas-tugas pembantuan yang diserahkan oleh Bupati Kepala Daerah.
Fungsi
Pasal 4
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagai tersebut pada Pasal 3 diatas maka Dinas Kesehatan mempunyai fungsi: a. Perencanaan dalam arti merencanakan segala usaha dan kegiatan dalam hal pengumpulan, pencatatan dan pengolahan data, penyusunan
rencana/program
untuk
penyelenggaraan
upaya
kesehatan. b. Pelaksanaan dalam arti melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam hal penyelenggaraan upaya kesehatan. c. Bimbingan dan Pengawasan dalam arti segala usaha dan kegiatan dalam memberikan bimbingan, pengawasan dan penilaian atas pelaksanaan upaya kesehatan. d. Koordinasi yaitu segala upaya untuk mengatur dan membina kerja sama, mengintegrasikan, mengsinkronisasikan seluruh kegiatan baik dalam lingkungan Dinas Kesehatan maupun dengan Instansi lain yang terkait. e. Administrasi yaitu segala usaha dan kegiatan Ketaatan umum, Urusan rumah Tangga, Urusan Kepegawaian Perlengkapan dan Keuangan.
SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS MASING-MASING UNIT Bagian Pertama Paragrap 1 Susunan Organisasi
Pasal 5
(1)
Susunan Organisasi Dinas kesehatan terdiri dari: a. Kepala Dinas. b. Seksi Pemulihan Tata Usaha. c. Seksi Pemulihan Kesehatan. d. Seksi Pencegahan Penyakit. e. Seksi pembinaan Kesehatan Lingkungan. f.
Seksi Penyuluhan Kesehatan.
g. Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak. h. Unit Pelaksana Tehnis. (2)
Bagan Susunan Organisasi Dinas kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 6
Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari: a. Urusan Umum. b. Urusan Perlengkapan. c. Urusan Keuangan.
Pasal 7
Seksi Pemulihan kesehatan terdiri dari: a. Sub Seksi Rumah Sakit. b. Sub Seksi Pembinaan Puskesmas. c. Sub Seksi Kesehatan gigi dan mulut.
Pasal 8
Seksi Pencegahan Penyakit terdiri dari: a. Sub Seksi Pengamatan Penyakit. b. Sub Seksi Pemberantasan Vector. c. Sub Seksi Imunisasi.
Pasal 9
Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan terdiri dari:
a. Sub Seksi Kebersihan Lingkungan. b. Sub Seksi Samijaga (sasaran Air Minum dan Jamban Keluarga).
Pasal 10
Tugas Kepala Dina adalah: a. Membantu
bupati
Kepala
Daerah
dalam
menggariskan
kebijaksanaan dalam bidang kesehatan. b. Merumuskn kebijaksanaan operasional dalam bidang Kesehatan Daerah. c. Memimpin dan meakili sub bidang seksi-seksi dan UPT Dinas dalam menyelenggarakan
usaha-usaha
pembangunan
di
bidang
Kesehatan Daerah. d. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Bupati kepala Daerah tentang langkah sebagai kewenangan denganbidang tugasnya atas sesuatu yang perlu diambil. e. Melaksanakan segala kegiatan dalam bidang tugasnya yang telah dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah. f.
Mengadakan pembinaan tenaga Kesehatan.
g. Memberikan saran dan pertimbangan
kepada Bupati Kepala
Daerah tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya. h. Melaksanakan segala kegiatan dalam bidang tugasnya yang telah dibebankan oleh Bupati Kepala Daerah.
Paragraf 3 Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 14
Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas: a. Menyelenggarakan segala usaha dan kegiatan dalam bidang pelayanan tehnis dan administrasi yang meliputi urusan umum Perlengkapan, Kepegawaian dan Keuangan; b. Membantu
Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan rencana
kegiatan, rencana Anggaran dan belanja seluruh satuan organisasi bawahannya serta seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas Kesehatan; c. Membantu Kepala Dinas dalam menggariskan
kebijakansanaan
dibidang tugasnya; d. Melaksanakan
kegiatan
Ketata
Usahaan,
perencanaan,
Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan Dinas Kesehatan; e. Menyelenggarakan
penyempurnaan
organisasi
ketatalaksanaan kantor serta penerapan Arsip Dinamis;
dan
f.
Menyelenggarakan rapat dan penerimaan tamu;
g. Menjuruskan aktifitas organisasi bawahannya kearah tujuan yang akan dicapai; h. Mengawasi dan menilai aktifitas bawahannya agar sesuai dengan rencana dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan; i.
Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tuganya;
j.
Melaksanakan segala kegiatan yang dibebankan oleh Kepala Dinas;
k. Kepala Sub bagian bertanggungjawab kepada kepala Dinas.
Pasal 15
Urusan Umum mempunyai tugas: a. Melaksanakan urusan Ketata Usahaan dan pembinaan Kearsipan Dinasmis. b. Menyelenggarakan
segala
pekerjaan
pengetikan,reproduksi,
pencatatan surat masuk dan keluar exspidisi. c. Mengurus perjalanan Dinas. d. Menyiapkan ruang rapat dan keperluan rapat lainnya. e. Menyelenggarakan Urusan Rumah Tanggan Dinas. f.
Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data serta menyusun statistik bagi seluruh unit organisasi Dinas Kesehatan.
g. Mempersiapkan dan membantu merumuskan rencana dan proyek dalam bidang Kesehatan bagi seluruh unit organisasi Dinas Kesehatan. h. Menyusun rencana sesuai dengan kebijaksanaan pimpinan. i.
Membantu memantau perkembangan pelaksanaan
rencana,
meneliti dan menyusun laporan bagi seluruh unit organisasi Dinas Kesehatan. j.
Melaksanakan tugas-tugas
lain yang diberikan oleh Kepala Sub
Bagian Tata Usaha. k. Kepala Urusan Umum bertanggungjawab
kepada Kepala Sub
Bagian Tata Usaha.
Pasal 17
Urusan Kepegawai mempunyai tugas: a. Menyelenggarakan Administrasi Kepegawaian yang meliputi usul peningkatan status, kenaikan gaji berkala, usul kenaikan pangkat, mutasi, pembinaan karier, dan kesejahteraan pegawai. b. Melaksanakan usaha penyempurnaan Tata laksana kepegawaian. c. Melaksanakan pendataan Pegawai dan menyusun rencana kebutuhan tenaga.
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tataa Usaha. e. Kepala Urusan Kepegawaian bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
Pasal 18
Urusan Keuangan mempunyai tugas: a. Menyelenggarakan urusan otorisasi dan administrasi Keuangan Dinas, membantu menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja Dinas serta mengelola penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan Dinas Kesehatan. b. Menyelenggarakan pembukuan dan pertanggungjawaban keungan serta perhitungan evaluasi, perbendaharaan Dinas Kesehatan. c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Sub Bagaian Tata Usaha. d. Kepala Urusan keuangan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
Paragrap 4 Seksi Pemulihan Kesehatan
Pasal 19
Seksi Pemulihan Kesehatan mempunyai tugas: a. Menyelenggarakan segala urusan dan kegiatan dalam bidang pengawasan dan pembinaan terhadap perkembangan Rumah Sakit Umum, Puskesmas Kesehatan gigi dan mulut. b. Membantu Kepala Dinas dalammenggariskan kebijaksanaan dibidang tugasnya. c. Memimpin satuan organisasi bawahannya dalam pengembangan Rumah Sakit Umum, Puskesmas dan Perawatan gigi. d. Membuat rencana kerja satuan organisasi bawahannya. e. Memantau perkembangan Usaha Pemulihan Kesehatan dan merumuskan perbaikan sarana dalam usaha peningkatan mutu pelayanan Kesehatan. f.
Membina dan mengarahkan satuan organisasi bawahannya kearah target yang akan dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. h. Kepala Seksi Pemulihan Kesehatan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Pasal 20
Sub Seksi Rumah Sakit mempunyai tugas: a. Pengawasan dan pembinaan terhadap perkembangan rumah Sakit Umum; b. Menyebarkan informasi tentang cara-cara pemberantasan penyakit. c. Meningkatkan usaha pengadaan sarana pemberantasan vektor. d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Seksi Pencegahan Penyakit. e. Kepala Sub Seksi pemberantasan vektor bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pencegahan penyakit.
Paragraf 6 Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan
Pasal 27
Seksi Pembinaan Kesehatan lingkungan mempunyai tugas: a.
Menyelenggarakan semua usaha dan kegiatan dalam bidang kebersihan lingkungan, sarana air minum dan jamban keluarga serta kesehatan tmpat-tempat umum.
b.
Membantu Kepala Dinas
dalammenggariskan kebijaksanaan
dibidang tugasnya. c.
Membuat rencana kerja satuan organisasi bawahannya.
d.
Mengkoordinir
satuan
organisasi
bawahannya
dalam
meningkatkan kesehatan lingkungan. e.
Mengerahkan aktifitas satuan organisasi bawahannya sesuai dengan rencana/program.
f.
Melaksanaakn tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Dinas.
g.
Kepala
Seksi
Pembinaan
Kesehatan
Lingkungan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 28 Sub Seksi Kebersihan lingkungan mempunyai tugas: a.
Mengolah dan menganalisa data tentang kebersihan lingkungan.
b.
Membina Usaha peningkatan kebersihan lingkungan, tempat pengolahan/penyajian makanan dan minuman serta pengawasan penyimpanan dan pemakaian pestisida.
c.
Membantu usaha-usaha dan kegiatan pemugaran perumahan Desa.
d.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan.
e.
Kepala Sub Seksi Kesehatan Lingkungan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan.
Ditetapkan di : Telukbetung Pada Tanggal : 23 jUNI 1988 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI Ketua,
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,
dto.
dto.
ALIMUDDIN UMAR, SH
POEDJONO PRANYOTO
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH TINGKAT II
SUB BAGIAN TATA USAHA
URUSAN UMUM
URUSAN PERLENGKAPAN
URUSAN KEPEGAWAIAN
URUSAN KEPEGAWAIAN
SEKSI PEMULIHAN KESEHATAN
SEKSI PENCEGAHAN PENYAKIT
SEKSI PEMBINAAN KESEHATAN LINGKUNGN
SEKSI PENYULUHAN KESEHATAN
SEKSI PEMBINAAN KESESEHATAN IBU DAN ANAK
SUB SEKSI RUMAH SAKIT
SUB SEKSI PENGAMATN PENYAKIT
SUB SEKSI KEBERSIHAN LINGKUNGAN
SUB SEKSI PELAYANAN LANGSUNG
SUB SEKSI KESEHATAN IBU
SUB SEKSI KESEHATAN GIGI DAN MULUT
SUB SEKDI PEMERANTASAN VEKTOR
SUB SEKSI KEBERSIHAN TEMPAT UMUM
SUB SEKSI UKS
SUB SEKSI GIZI
UNIT PELAKSANAAN TEHNIS
RSU
PUSKEMAS
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT ii LAMPUNG SELATAN
MUCHTAR, MS
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN
KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH TINGKAT II
KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH TINGKAT II
KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SEL ATAN
