PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG NOMOR 12 TAHUN 2002
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2002
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR LAMPUNG,
Menimbang
:
a.
bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penetapan Anggaran 2002, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Daerah;
b.
bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah.
Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1994 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 41; tambahan Lembaran Neagra Nomor 3685 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Nomor 4048); 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 44; Tambahan Lembaran Negara Tahun 3688);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3581); 7. Peraturan
Pemerintah
Nomor
25
Tahun
2000
tentang
Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 201; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 9. Peraturan Pemerintah Nomor Pengelolaan
dan
105 Tahun 2000 tentang
Pertanggungjawaban
Keuangan
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022); 10. Peraturan Pemerintah Nomor Pengelolaan
dan
106 Tahun 2000 tentang
Pertanggungjawaban
Keuangan
dalam
Pelaksanaan Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023); 11. Peraturan Pemerintah Nomor
107 Tahun 2000 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 204; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027); 13. Peraturan Pemerintah Nomor
109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210; tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 14. Peraturan Pemerintah Nomor
110 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
15. Peraturan Pemerintah Nomor
115 Tahun 2000 tentang
Pembagian Hasil Penerimaan pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 218; Tambahan lambaran Negara nomor 4034); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia tahun 2001 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 119; tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 18. Peraturan daerah Propinsi Lampung Nomor 1 tahun 2001 tentang Rencana Strategi (Renstra Propinsi Lampung Tahun 2001/2005) ( Lembaran daerah Propinsi Lampung Nomor 03 seri D Nomor 3); 19. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2002, tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2002.
Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1978 tentang Pengurusan Pendapatan daerah Hasil Pajak Bumi dan bangunan; 4. Peraturam Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit anggaran; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang
Langkah
Pertama
Pensinkronisasian
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tanggal18 september 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan susunan Perubahan
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 903-617 tanggal18 September 1988; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan sistem digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 1998 tentang Bentuk dan susunan anggaran Pendapatan Daerah; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah; 12. Keputusan Menteri Keuangan Republik lndonesia Nomor 6/KMK/04/2001
tentang
Pelaksanaan
Pembagian
hasil
Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/KMK.06/2002 tanggal 7 Mei 2002 tentang Penetapan Jumlah Dana Daerah dari sumber Daya Alam, Minyak Bumi dan gas Alam, Pertambangan Umum serta Perikanan Tahun Anggaran 2002; 14. Surat Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor: 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 Perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2002; 15. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/1260/0TDA
tanggal
31
Desember
2001
perihal
Penyampaian rincian dana Alokasi Umum tahun Anggaran 2002 se Propinsi Lampunng; 16. Surat Kanwil 111 Sumbagsel Direktorat Jenderal Pajak departemen
Keuangan
Nomor
S-631/WPI03/BD.0301/2002
tanggal 5 Februari 2002 perihal Pelaksanaan Pembsgisn Penerimssn PPh Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun Anggaran 2002; 17. Risalah sidang-sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN
DAERAH
PROPINSI
LAMPUNG
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2002.
Pasal 1
1.
Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah
Rp.
468.307.466.000,00
bertambah
sejumlah
Rp.
119.174.319.264,68 sehingga menjadi Rp. 587.481.785.264.68.
2. Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2002 semula berjumlah Rp.
468.307.466.000,00
bertambah
Rp.
119.174.319.264,68
sehingga menjadi Rp. 587.481.785.264,68 dengan rincian sebagai berikut : a. Belanja Rutin sebelum Perubahan
Rp. 311.182.036.900,00
Bertambah
Rp. 54.134.319.264.68
Belanja Rutin Setelah Perubahan
Rp. 365.316.356.164.68
b. Belanja Pembangunan Sebelum Perubahan
Rp. 157.125.429.100,00
Bertambah
Rp. 65.040.000.000,00
Belanja Pembangunan setelah Perubahan Rp. 222.165.429.100,00 Pasal 2
1. Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah dimaksud pada pasall, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini. 2. Rincian penambahan /pengurangan Anggaran Pendapatan Daerah dimaksud pada pasal ini ayat (1), sebagaiman tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini. 3. Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada pasa11 ayat (2) hurufb, sebagaimana tercantum pada Lampiran 111 Peraturan Daerah ini. 4. Rincian
Penambahan/Pengurangan
anggaran
Pendapatan
pembangunan dimaksud pada pasall ayat (2) hurufb sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
Pasal 3
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud, pada Pasal I, Pasal 2, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 4
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Lampung.
Disahkan di Telukbetung Pada tanggal 10 Juli 2002 GUBERNUR LAMPUNG
dto
Drs. 0EMARSON0
