PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 1979
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasil guna, dipandang perlu untuk menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan Peraturan Daerah. Mengingat
: l.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang
Nomor
5
Tahun
1974
tentang
Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dilapangan Perikanan, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I; 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; 5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 15 Desember 1971 Nomor 15/KEP/CH/DPRD/1971-72 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Daerah Tingkat I Lampung
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS
LAMPUNG.
KEHUTANAN
PROVINSI
DAERAH
TINGKAT
I
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung; b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung; c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung. d. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung; e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung; f.
Bagian Tata Usaha adalah Unsur pembantu Kepala Dinas di bidang administrasi;
g. Sub Dinas adalah Unsur pembantu Kepala Dinas yang membawahi Seksi-seksi yang akan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan perkembangan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. Cabang Dinas/Kesatuan Pemangku Hutan adalah Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung yang merupakan unsur pelaksana dalam rangka kegiatan pengurusan Hutan di Daerah Tingkat II; i.
Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) adalah Unit pelaksana Cabang Dinas Kesatuan Pemangkuan Hutan;
j.
Kepala Resort Pemangkuan Hutan dan Kepala Sub Resort Pemangkuan Hutan adalah Perangkat Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) dilapangan.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2 KEDUDUKAN 1. Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kehutanan; 2. Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.
Pasal 3 TUGAS POKOK Dinas Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Lampung dibidang Kehutanan, serta tugas-tugas pembantuan yang dilimpahkan oleh Pusat kepada Daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
Pasal 4 FUNGSI Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Pelaksaan sesuai dengan tugas pokoknya dan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; c. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA Pasal 5 (1) Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Kepala Bagian Tata Usaha; c. Kepala Sub Dinas; d. Kepala Cabang; e. Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan; f. Kepala Resort Pemangkuan Hutan; g. Kepala Sub Resort Pemangkuan Hutan. (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana terlampir; (3) Formasi Dinas Kehutanan didasarkan atas kebutuhan volume pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Peraturan Daerah ini.
Pasal 6 TATA KERJA 1. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah; 2. Perangkapan Jabatan Kepala Dinas oleh Kepala Instansi Vertikal yang sejenis dimungkinkan atas persetujuan Gubernur Kepala Daerah dan Menteri Pertanian; 3. Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian Dinas, Kepala Cabang Dinas dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas, yang kedudukannya berada dibawah dan bertangungjawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 7 BAGIAN TATA USAHA Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan terhadap seluruh unsur dilingkungan Dinas Kehutanan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dinas.
Pasal 8 Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Koordinasi dalam arti mengatur dam membina kerjasama, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh ketatausahaan dan kerumah tanggaan Dinas termasuk pelayanan administrasi bagi seluruh unit-unit organisasi dalam lingkungan Dinas Kehutanan; b. Pembinaan administratif dalam arti membina urusan tata usaha, menyelenggarakan administrasi kepegawaian, mengelola keuangan dan ketatalaksanaan; c. Penelitian dan pengembangan yang meliputi penyusunan program kerja, mengurus statistik tentang hasil pelaksanaan tugas Dinas dan mempersiapkan laporan; d. Pendidikan dan latihan keterampilan pegawai; e. Keamanan dan ketertiban dalam arti membina dan memelihara keamanan dan ketertiban dalam lingkungan Dinas Kehutanan.
Pasal 9 Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Kepegawaian; c. Sub Bagian Keuangan; d. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
Pasal 10 Sub Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan Tata Usaha Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi : a. Menyelenggarakan pengendalian surat dan arsip; b. Melaksanakan pengetikan dan reproduksi; c. Melaksanakan urusan perkantoran; d. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Dinas.
Pasal 11 Sub
Bagian
Kepegawaian
mempunyai
tugas
menyelenggarakan
pengurusan
kepegawaian dan pembinaan organisasi dalam lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi : a. Melaksanakan penyusunan rencana kepegawaian; b. Melaksanakan tata mutasi kepegawaian; c. Melaksanakan pembinaan pegawai dan pensiun;
Pasal 12 Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan keuangan dalam lingkungn Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi : a. Melaksanakan perencaaan anggaran dan pembiayaan; b. Melaksanakan pembukuan dan verifikasi;
c. Melaksanakan pengurusan perbendaharaan; d. Mempersiapkan pertanggung jawaban keuangan.
Pasal 13 Sub
Bagian
Perlengkapan
dan
Rumah
Tangga
pegawai
mempunyai
tugas
menyelenggarakan urusan perlengkapan dan rumah tangga Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi : a. Perlengkapan Material; b. Perawatan dan pemeliharaan inventaris; c. Urusan rumah tangga lainnya.
Pasal 14 SUB DINAS BINA PROGRAM Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang perencanaan program kehutanan.
Pasal 15 Sub Dinas Bina Program terdiri dari : a. Seksi Rencana Karya; b. Seksi Kawasan Hutan; c. Seksi Inventrisasi Hutan
Pasal 16 Seksi Rencana Karya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja serta evaluasi atas pelaksanaan rencana kerja tersebut, meliputi : a. Penyusunan operation plan dan penyusunan daftar usulan proyek; b. Penelaahan pelaksanaan operation plan dan DUP Pembangunan; c. Mengadakan evaluasi dan penyusunan laporan tahunan.
Pasal 17 Seksi Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penatagunaan hutan dan memelihara batas kawasan, meliputi : a. Melaksanakan pengukuran kawasan hutan dan pembuatan jalan rintisan untuk kepentingan tataguna hutan; b. Membantu melaksanakan tatabatas dan rekonstruksi batas kawasan hutan; c. Membuat peta, skets, maket dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan Dinas Kehutanan.
Pasal 18 Seksi Inventarisasi Hutan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi data kawasan hutan yang meliputi : a. Menginventarisasi kawasan hutan; b. Meneliti jumlah penyerobot dalam kawasan hutan untuk bahan rencana resatlement penduduk; c. Inventarisasi tegakan dan penyusunan laporan hasil pengadaan inventarisasi tersebut.
Pasal 19 SUB DINAS PEMBINAAN HUTAN Sub Dinas Pembinaan Hutan mempunyai tugas membantu pelaksanaan sebagian tugas pokok Dinas Kehutanan dibidang pembinaan hutan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
Pasal 20 Sub Dinas Pembinaan Hutan terdiri dari : a. Seksi Reboisasi dan Rehabilitasi; b. Seksi Perlindungan Hutan; c. Seksi Aneka Guna Hutan.
Pasal 21 Seksi Reboisasi dan Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan reboisasi dan rehabilitasi yang meliputi : a. Melaksanakan reboisasi; b. Melaksanakan pembinaan hutan buatan dan silvikultur; c. Turut mengusahakan kelestarian kesuburan tanah; d. Pemeliharaan dan perawatan tanaman reboisasi.
Pasal 22 Seksi Perlindungan Hutan mempunyai tugas melaksanakan perlindungan hutan yang meliputi : a. Melakukan permudaan hutan dan hutan buatan; b. Melaksanakan penelitian penegakan hutan; c. Mengadakan usaha perlindungan tanaman-tanaman reboisasi dan penghijauan; d. Mengadakan penelitian jenis tanaman reboisasi dan penghijauan yang paling cocok.
Pasal 23 Seksi Aneka Guna Hutan mempunyai tugas melaksanakan aneka usaha kehutanan seperti pengadaan bibit dan persemaian reboisasi, yang meliputi : a. Mengusahakan aneka usaha seperti persediaan bibit reboisasi dengan cukup; b. Mengadakan persiapan-persiapan dan mengawasi pembuatan persemaian; c. Meneliti bibit reboisasi yang cocok dan menyiapkan bibit-bibit pada masa yang tepat untuk ditanam.
Pasal 24 SUB DINAS USAHA TANI Sub Dinas Usaha Tani mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang pemasaran dan peredaran hasil hutan.
Pasal 25 Sub Dinas Usaha Tani terdiri dari : a. Seksi Informasi Pasar; b. Seksi Pengujian Hasil Hutan; c. Seksi Pungutan Iuran.
Pasal 26 Seksi Informasi Pasar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut perdagangan hasil hutan, yang meliputi : a. Mengusahakan kestabilan harga pasaran hasil hutan, antara lain meneliti biaya pengolahan dan tarif angkutan hasil hutan; b. Mengusahakan agar setiap peraturan-peraturan tata usaha hasil iuran dapat diterapkan sebagaimana mustinya; c. Menyelesaikan dokumen perdagangan hasil hutan.
Pasal 27 Seksi Pengujian Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan standarisasi dan normalisasi pengukuran dan pengujian hasil hutan, yang meliputi : a. Melaksanakan pengukuran dan pengujian hutan; b. Menyelesaikan dokumen-dokumen pengukuran dan pengujian hasil hutan; c. Mengusahakan agar semua peraturan-peraturan yang menyangkut pengukuran dan pengujian hasil hutan dapat dilaksanakan dengan sempurna oleh pengusaha hasil hutan.
Pasal 28 Seksi Pungutan Iuran mempunyai tugas melaksanakan pungutan dan penyelesaian dokumen iuran hasil hutan, yang meliputi : a. Menyelenggarakan pungutan iuran hasil hutan; b. Menyelesaikan tata dokumentasi pungutan iuran hasil hutan.
Pasal 29 SUB DINAS KEAMANAN DAN PENYULUHAN Sub Dinas Keamanan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Kehutanan dalam bidang keamanan dan penyuluhan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas : a. Merupakan Komando Polisi Khusus Kehutanan dengan bekerja sama dengan Polri mengadakan pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan; b. Mengadakan penyuluhan/bimbingan masalah kehutanan pada masyarakat; c. Menghimpun dan memberikan informasi masalah perundang-undangan; d. Pemberitaan dan informasi Wana Karya serta mengadakan analisa pemberitaan siaran pedesaan dan pameran-pameran kehutanan; e. Mengadakan penyuluhan.
Pasal 30 Sub Dinas Keamanan dan Penyuluhan terdiri dari : a. Seksi Perundang-undangan; b. Seksi Polsus Kehutanan; c. Seksi Sarana Penyuluhan.
Pasal 31 Seksi Perundang-undangan mempunyai tugas penyelenggaraan informasi masalah perundang-undangan kehutanan, meliputi : a. Mempelajari dan memberikan informasi masalah perundang-undangan kehutanan; b. Menyiapkan pelaksanaan lebih lanjut dari perundang-undangan Kehutanan dalam bentuk keputusan-keputusan; c. Menghimpun semua peraturan-peraturan dan perundang-undangan dengan baik dan lengkap sehingga mudah bila diperlukan.
Pasal 32 Seksi Polsus Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan, yang meliputi : a. Mengadakan operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan; b. Membina kerjasama dengan Polri serta mengadakan latihan-latihan ketrampilan; c. Mengadakan pengecekan angkutan hasil hutan.
Pasal 33 Seksi Sarana Penyuluhan mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan pendidikan, latihan dan penyuluhan kehutanan, yang meliputi : a. Mengadakan aneka penyuluhan kehutanan; b. Dokumentasi alat/sarana penyuluhan.
Pasal 34 SUB DINAS PRODUKSI Sub Dinas Produksi mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas pokok Dinas Kehutanan dalam bidang eksploitasi dan industri hasil hutan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas, meliputi : a. Mengadakan bimbingan terhadap eksploitasi dan hasil industri hutan; b. Menertibkan pemberian perizinan eksploitasi hasil hutan sesuai peraturan perizinan yang berlaku; c. Mengusahakan peningkatan produksi hasil hutan dengan memperhatikann prinsip kelestarian; d. Memberikan
bimbingan
masalah
tenaga
kerja
dan
permodalan
pengusaha
eksploitasi/industri hasil hutan; e. Mengusahakan peningkatan pemanfaatan, kapasitas industri hasil hutan; f.
Meneliti
kewajiban-kewajiban
yang
harus
ditaati
oleh
para
pengusaha
eksploitasi/industri hasil hutan; g. Meneliti/mengevaluasi faktor-faktor penghambat pengembangan industri hasil hutan.
Pasal 35 Sub Dinas Produksi terdiri dari : a. Seksi Sarana Produksi; b. Seksi Pemungutan Hasil Hutan; c. Seksi Pengolahan Hasil Hutan.
Pasal 36 Seksi Sarana Produksi mempunyai tugas melaksanakan bimbingan masalah tenaga kerja dan permodalan pengusaha hasil hutan, meliputi : a. Turut mengusahakan penyelesaian permasalahan tenaga kerja pengusaha eksploitasi dan industri hasil hutan; b. Mengadakan bimbingan yang teratur dalam bidang management terutama pengusaha lemah dan modal nasional; c. Evaluasi penyempurnaan sarana perdagangan hasil hutan; d. Turut mengawasi pemasukan tenaga kerja asing, pendatang serta penagihan iuran wajib pendidikan dan latihan; e. Mempersiapkan norma-norma keselamatan dan kesehatan kerja bersama instansi lain yang berwenang.
Pasal 37 Seksi Produksi Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan masalah produksi hasil hutan meliputi : a. Mengusahakan peningkatan hasil hutan dengan memperhatikan prinsip kelestarian; b. Pelaksanaan sanksi seusi dengan peraturan, melakukan penagihan kewajibankewajiban pengusaha dalam perjanjian pengusahaan hutan (Ferestry Agreement); c. Penertiban pemberian izin “trial cutting”, kappersil dan lain-lain; d. Melaksanakan penilaian performance bagi setiap perusahaan di bidang perkayuan dalam rangka pemenuhan kewajiban-kewajibannya terhadap pemerintah; e. Memberikan bimbingan dan pengawasan sistim tebang pilih dan lain lain masalah produksi hasil hutan.
Pasal 38 Seksi Industri Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan masalah industri hasil hutan dan hasil hutan ikutan, yang meliputi : a. Penertiban pendirian industri non HPH melalui koordinasi antar industri yang bersangkutan; b. Turut memikirkan pola perdagangan legs dalam negeri dalam rangka penyediaan bahan baku untuk industri non HPH ; c. Mengusahakan peningkatan pemanfaatan, kapasitas industri, baik industri orientasi ekspor maupun industri dengan orientasi lokal ; d. Meneliti faktor faktor penghambat pengembangan industri hasil hutan ; e. Mengadakan bimbingan terhadap pengolahan/industri hasil hutan .
dengan
Pasal 39 CABANG DINAS KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN Cabang Dinas Kesatuan Pemangkuan Hutan Adalah unsur pelaksana dalam rangka kegiatan pengurusan hutan di daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas , yang meliputi : a. Melaksanakan kebijaksanaan teknis pengurusan hutan yang menjadi wewenangnya sesuai dengan kebijaksaaan Kepala Dinas ; b. Melaksanakan kegiatan pengawasan serta bimbingan eskploitasi pengusahaan hutan, pembinaan hutan dan pembinaan kawasan hutan ; c. Mengawasi perizinan pemungutan hasil hutan dan peredaran hasil hutan ; d. Turut aktif dalam kegiatan Land Use Planning, Reboisasi dan turut membantu pelaksanaan penghijauan ; e. Pertanggungan jawab atas perawatan / pemeliharaan dan reboisasi dalam wilayah kesatuan Pemangkuan Hutannya masing masing; f.
Mengawasi pelaksaaan penerimaan iuran Hasil Hutan dan iuran hasil hutan ikutan termasuk iuran hasil hutan tambahan ;
g. Menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan instansi lain untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan kelancaran pembangunan dibidang kehutanan ; h. Mengadakan koordinasi, sinkronisasi dengan organisasi pelaksana wilayah KPH sampai tingkat bawah.
Pasal 40 Cabang Dinas Kesatuan Pemangkuan Hutan terdiri dari : a. Cabang Dinas Kehutanan Pemangkuan Hutan Lampung Utara ; b. Cabang Dinas Kesatuan Pemangkuan Lampung Tengah ; c. Cabang Dinas Kesatuan Pemangkuan Lampung Selatan.
Pasal 41 Susunan Organisasi Cabang Dinas Kesatuan Pemangkuan Hutan : a. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Pemangkuan Hutan ; b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, yang terdiri dari : 1. Urusan Umum ; 2. Urusan Kepegawaian ; 3. Urusan Keuangan ; 4. Urusan Perlengkapan dan Rumah Tangga ; c. Kepala Seksi terdiri dari : 1. Seksi Perencanaan dan Pengawasan ; 2. Seksi Pemanfaatan dan Pembinaan Hutan ; 3. Seksi Pemasaran Hasil Hutan . Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Cabang Dinas Kesatuan Pemangkuan Hutan dalam pelayanaan ketata-usahaan secara umum bagi seluruh satuaan organisasi pada wilayah kesatuan pemangkuan hutan.
Pasal 42 Cabang Dinas KPH adalah unsur pelaksanaan dalam rangka kegiatan pengurusan hutan di Daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. a. Cabang Dinas KPH dipimpin oleh Kepala Dinas KKPH yang diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas. b. Kepala Cabang Dinas KPH merupakan unsur dalam pengurusan pelaksana tugas dibidang Kehutanan di Daerah Tingkat II; c. Kedudukan Cabang Dinas KPH secara administratif operasional dan organisasi berada dibawah Dinas Kehutanan dan Kepala Cabang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 43 Seksi Perencanaan dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Kepala Cabang Dinas KPH dibidang Teknis Perencanaan dan Pengawasan.
Pasal 44 Seksi Pemanfaatan dan Pembinaan Hutan mempunyai tugas membantu Kepala Cabang Dinas KPH dibidang Teknis Eksploitasi dan Pembinaan Hutan.
Pasal 45 Seksi Pemasaran Hasil Hutan mempunyai tugas membantu Kepala Cabang Dinas KPH dibidang teknis pemasaran hasil hutan.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 46 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai peraturan pelaksananaannya.
Pasal 47 Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang mengatur materi yang sama atau yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 48 Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Peraturan
Daerah
ini
dengan
penempatan dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
Telukbetung, 9 Juli 1979
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,
TINGKAT I LAMPUNG,
Dto
dto
RUSLAN ATMO
YASIR HADIBROTO
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKATI LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 1979
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
A. U M U M Menurut ketentuan dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan daerah. Sebagai realisasi dari pada ketentuan tersebut, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Surat Keputusan Nomor 363 Tahun 1977 tanggal 4 November 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas. Dengan berpedoman pada kedua peraturan tersebut diatas, maka ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan Peraturan Daerah.
B. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s/d Pasal 39 Cukup Jelas Pasal 40 banyaknya Seksi disesuaikan dengan kebutuhan Pasal 41 s/d 48 Cukup Jelas.
