PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 1982
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan diktum Pasal
49 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka pembentukan, Susunan Organisasi dan Formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; b. bahwa untuk, melaksanakan tugas-tugas yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Tingkat I, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1958, tentang Penyerahan tugas dilapangan Bimbingan dan Perbaikan Sosial kepada Daerah Tingkat I, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Sosial Provinsi Daerah Tingkat I Lampung. Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi DaerahTingkat I Lampung; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kesejahteraan Sosial; 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1958 tentang Penyerahan tugas dilapangan Bimbingan dan Perbaikan Sosial kepada Daerah Tingkat I; 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah/Wilayah; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; Dengan
Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Daerah Tingkat I Lampung.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS
SOSIAL
PROVINSI
DAERAH
TINGKAT
I
LAMPUNG.
BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung. b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung. c. Daerah adalah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung; d. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial
Provinsi Daerah Tingkat I
Lampung. e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Tingkat I Lampung. f.
UPT adalah Unit Pelaksana Teknis yang menangani masalah Kesejahteraan Sosial tertentu, dalam kegiatan Penyantunan dan Rehabilitasi pada Panti-panti Pemerintah.
g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Sosial Provinsi Daerah Tingkat I
Lampung,
sebagai
Unsur
Pelaksana
di
Dinas
Sosial
di
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
BAB II PEMBENTUKAN KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas
Sosial
Provinsi Daerah
Tingkat I Lampung .
Bagian Kedua KEDUDUKAN Pasal 3 (1)
Dinas Sosial adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pertanian Tanaman Pangan yang berkedudukan di Ibukota provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
(2)
Dinas
Sosial
dipimpin
oleh
seorang
Kepala
bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah.
Dinas
yang
Bagian Ketiga TUGAS POKOK Pasal 4 (1)
Dinas Sosial mempunyai tugas pokok: Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang – bidang Bimbingan dan Perbaikan Kesejahteraan Sosial.
(2)
Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
Bagian Keempat FUNGSI Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas-tugas dimaksud dalam Pasal 4
Dinas Sosial
mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan tehknis, pemberian bimbingan dan pembantuan pemberian perizinan dengan kebijaksanaan yang ditetapkan
oleh
Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan Perturan Perundang-undangan yang berlaku. 2. Pelaksanaan Tugas Usaha-usaha Kesejahteraan Soaial sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 3. Pengamanan dan Pengendalian Tehknis atau Pelaksanaan Tugas Pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala
Daerah
berdasarkan
Peraturan
Perundang-udangan
yang
berlaku.
BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN PEMBAGIAN TUGAS MASING-MASING UNIT Bagian Pertama Pasal 6 SUSUNAN ORGANISASI
(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari: 1. Kepala Dinas; 2. Bagan Tata Usaha; 3. Sub Dinas Bina Sosial; 4. Sub Dinas Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial; 5. Sub Dinas Bantuan Sosial; 6. UPT/Panti Penyantunan dan Rehabilitasi Sosial milik Pemerintah.; 7. Cabang-cabang Dinas di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
Bagian Kedua Pasal 7 KEPALA DINAS (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah. (2) Apabila keadaan belum memungkinkan maka Kepala Dinas dapat dirangkap oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Lampung atas persetujuan Gubernur Kepala Daerah dan Menteri Sosial Republik Indonesia.
Pasal 8 Tugas Kepala Dinas adalah: a. Melaksanakan segala tugas menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. b. Melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan berdasarkan Kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah. c. Memimpin,
mempertanggungjawabkan
kegiatan
dalam
rangka
pelaksanaan tugas-tugas Dinas Sosial. d. Bilamana Kepala Dinas memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah, maka hal tersebut diajukan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan keputusan.
TUGAS-MASING-MASING UNIT Pasal 9 BAGIAN TATA USAHA Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : (1) Melaksanakan
semua
tugas
yang
berkenaan
dengan
ketata
usahaan/administrasi. (2) Melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas. (3) Melaksanakan tugas yang menyangkut Kepegawaian, Pendidikan dan Kesejahteraan Pegawai. (4) Mengurus perbekalan, peralatan dan perawatannya. (5) Menyelenggarakan hubungan masyarakat, dokumentasi dan Sekretariat pimpinan. (6) Menyelenggarakan keamanan dalam lingkungan Dinas. (7) Mengurus kegiatan keolahragaan. (8) Menyimpan/menyusun Laporan Dinas. (9) Melaksanakan Urusan Rumah Tangga lainnya, termasuk Organisasi Tatalaksana dan Protokol.
Pasal 10 Bagian Tata Usaha terdiri dari: a. Sub Bagian Umum. b. Sub Bagian Kepegawaian. c. Sub Bagian Keuangan.
d. Sub Bagian Perlengkapan. e. Sub Bagian Pelaporan dan Penyediaan Data.
Pasal 11 Sub Bagian Umum mempunyai tugas: a. Menyelenggarakan Urusan Ketata Usahaan. b. Menyimpan/mengatur jalannya surat-surat Dinas c. Menyimpan
Rancangan Perda/Konsep surat-surat Keputusan dan
sebagainya. d. Menyimpan/memelihara arsip-arsip Dinas; e. Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga lainnya termasuk pelaksanaan pembinaan Organisasi dan Tatalaksana.
Pasal 12 Sub Bagian Kepegawaian mempunyai Tugas : a. Menyelenggarakan Urusan Administrasi kepegawaian; b. Mengurus, merencanakan pengadaan pegawai, pemberhentian, kenaikan pangkat dan gaji pegawai. c.
Merencanakan
dan mempersiapkan konsep dibidang pengembangan
karier pegawai. d. Menyelenggarakan pendidikan dan kesejahteraan pegawai. e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sepanjang menyangkut masalah kepegawaian.
Pasal 13 Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. Mempersiapkan
dan menyusun Rencana Anggaran Routine dan
Proyek-proyek Dinas; b. Menyelenggarakan Pembukuan serta Perhitungan Anggaran Dinas; c. Mengadakan usaha penyempurnaan Sistim dan Sarana Administrasi Keuangan; d. Mengadakan
penilaian/perifikasi
terhadap
pengurus
dan
pertanggungjawaban Keuangan Dinas. e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sepanjang berkenan dengan Keuangan Dinas. f.
Menyelenggarakan Perjalanan Dinas dilingkungan Dinas.
Pasal 14 Sub bagian Perlengkapan mempunyai tugas: a. Mengurus pengadaan perbekalan, peralatan dan perawatan alat-alat inventaris Dinas; b. Mengatur pemakaian kendaraan-kendaraan Dinas; c. Menyelenggarakan keamanan dalam lingkungan Dinas; d. Mengurus kegiatan keolahragaan.
Pasal 15 Sub Bagian Pelaporan dan Penyediaan Data mempunyai tugas: a. Menyiapkan /menyusun laporan Dinas; b. Menyelenggarakan
hubungan
masyarakat,
dokumentasi
dan
Sekretariat Pimpinan; c. Menyelenggarakan/menyediakan data dan laporan-laporan. d. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang termasuk dibidang data dan pelaporan.
Pasal 16 SUB DINAS BINA SOSIAL Sub Dinas Bina Sosial mempunyai tugas: a. Melaksanakan Tata Usaha Sub Dinas. b. Memberikan Penyuluhan dan Bimbingan Sosial terhadap Masyarakat dan
Organisasi-organisasi
yang
bergerak
dibidang
Usaha
Kesejahteraan Sosial. c. Memberikan Pengarahan/Pembinaan terhadap Usaha Swadaya Sosial Masyarakat. d. Memberikan stimulans bagi usaha-usaha Sosial dalam masyarakat. e. Membimbing
pelaksanaan
cara-cara
peningkatan/pemanfaatan
sumber-sumber sosial dan lingkungan hidup dalam masyarakat.
Pasal 17 Sub Dinas Bina Sosial terdiri dari: a. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial; b. Seksi Pembinaan Swadaya Sosial masyarakat; c. Seksi Seksi Pembinaan Masyarakat Terisolir.
Pasal 18 Seksi Penyuluhan dan Bimbingan sosial mempunyai tugas: a. Melaksanakan Penyuluhan Sosial
dibidang Usaha Kesejahteraan
Sosial ; b. Melaksanakan Penyuluhan Sosial secara tertulis; c. Menyelenggarakan Penyuluhan Sosial Peragaan; d. Menyelenggarakan Bimbingan Sosial Tingkat Dasar; e. Menyelenggarakan Bimbingan Sosial Terpadu; f.
Menyelenggarakan Bimbingan sosial Motivasi Keluarga Berencana;
g. Menyelenggarakan Bimbingan Sosial Motivasi Gizi. h. Menyelenggarakan Bimbingan Sosial Motivasi Peningkatan Produksi. i.
Menyelenggarakan Bimbingan Sosial Khusus.
j.
Menyelenggarakan Latihan Pembimbing Sosial masyarakat Pratama.
k. Penyelenggaraan latihan Pembimbing Sosial Masyarakat Utama. l.
Penyampaian Laporan hasil Penyuluhan dan Bimbingan Sosial.
Pasal 19 Seksi Pembinaan Swadaya Sosial Masyarakat mempunyai tugas: a. Mengadakan pembinaan terhadap kegiatan-kegiatan Organisasi Masyarakat yang bergerak dibidang Usaha-usaha Kesejahteraan; b. Melaksanakan Latihan Usaha Swadaya Sosial Masyarakat dibidang Usaha-usaha produksi; c. Melaksanakan Latihan Usaha Swadaya Sosial masyarakat dibidang Usaha-usaha perumahan Sejahtera Gotong Royong. d. Melaksanakan Swadaya Sosial masyarakat dibidang Usaha-usaha produksi. e. Melaksanakan
Latihan Peningkatan Peranan dan Fungsi Wanita
dibidang usaha-usaha produksi. f.
Membimbing
pelaksanaan
cara-cara
peningkatan/pemanfaatan
sumber-sumber sosial dan lingkungan hidup dalam masyarakat. g. Membimbing
pelaksanaan
usaha-usaha
peningkatan
kegiatan
organisasi masyarakat yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial.
Pasal 20 Seksi Pembinaan Masyarakat Terisolir mempunyai tugas: a. Mengadakan orientasi dan observasi tentang areal lokasi pembinaan. b. Menyusun Pedoman Usaha Pendekatan Sosial. c. Mengusahakan pengadaan sarana dan prasarana pembinaan. d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan masyarakat.
Pasal 21 SUB DINAS REHABILITASI DAN PELAYANAN SOSIAL Sub Dinas Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial mempunyai tugas: a. Menyelenggarakan tugas-tugas penyantunan anak-anak terlantar, anak-anak putus sekolah, panti-panti pendidikan dan penyaluran kedalam masyarakat; b. Memberikan bimbingan, bantuan kepada yang mengalami kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan karena berbagai faktor; c. Mengadakan usaha-usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah minus; d. Menyelenggarakan usaha-usaha penyantunan dan penyaluran orangorang dewasa terlantar kedalam panti-panti karya; e. Menyelenggarakan panti rehabilitasi penderita cacad jasmani dan rohani; f.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang ada hubungannya dengan tugas-tugas kemanusiaan;
Paragraf 22 Sub Dinas Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial terdiri dari: a. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial; b. Seksi Kesejahteraan Anak dan Keluarga; c. Seksi Rehabilitasi Penderita Cacad;
Pasal 23 Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial mempunyai tugas: a. Melaksanakan Usaha-usaha penampungan, penyantunan, pendidikan dan latihan bagi para Tuna Karya; b. Menyelenggarakan Panti Guna dan Panti Pendidikan (penyatunan) bagi para Tuna Sosial; c. Mengadakan usaha-usaha penyaluran ke dalam masyarakat; d. Mengadakan
usaha-usaha
pencegahan
dan
pemberantasan
perdagangan wanita, buku cabul, pemabok dan bekerjasama dengan Instansi lain. e. Mengadakan pencegahan/mengurangi terhadap meluasnya masalah Tuna Susila.
Pasal 24 Seksi Kesejahteraan Anak dan Keluarga mempunyai tugas: a. Menyelenggarakan usaha perlindungan Kesejahteraan Anak anak Remaja diluar Panti. b. Mengadakan pembinaan Anak-anak Putus Sekolah. c. Memberikan
Bimbingan
kepada
Keluarga-keluarga
dalam
peningkatan Kesejahteraan. d. Menyelenggarakan bantuan, Pendidikan Ketrampilan Anak-anak didalam Panti.
Pasal 25 Seksi Rehabilitasi Penderita Cacad mempunyai tugas: a. Menyelenggarakan
Administrasi
dan
Registrasi
dari
berbagai
golongan Penderita Cacad; b. Menyelenggarakan
Usaha-usaha
Penyantunan,
Perawatan,
Pendidikan/ Latihan Ketrampilan/Kegunaan bagi para Penderita Cacad; c. Menyelenggarakan Usaha-usaha Pemberian Modal dan bantuan kepada Penderita Cacad yang berusaha Berdiri Sendiri; d. Mengadakan/mengusahakan penyaluran tenaga Penderita Caacd ke berbagai Lapangan Kerja.
Pasal 26 SUB DINAS BANTUAN SOSIAL Sub Dinas bantuan Sosial mempunyai tugas: a. Melaksanakan Usaha Pemberian Pertolongan Pertama kepada Para Korban Bencana Alam; b. Melaksanakan
Usaha-usaha
Pencegahan
terhadap
hal-hal
menimbulkan kemungkinan adanya Bencana Alam; c. Menyelenggarakan Koordinasi, Bimbingan dan Pembinaan Bantuan Kesejahteraan
Sosial
dibidang
Bantuan
Korban
Bencana
Alam/Pejuang/Perintis Kemerdekaan, Repatriasi, Korban kekacauan dan rupa-rupa hal; d. Memberikan Bimbingan dan Pelayanan serta Jaminan Sosial, bagi para lanjut usia/jompo serta pembinaan sumbangan sosial.
Pasal 27 Sub Dinas Bantuan Sosial terdiri dari: a. Seksi Urusan Korban Bencana Alam. b. Seksi Bantuan Kesejahteraan Sosial. c. Seksi Pembinaan Sumbangan Sosial.
Pasal 28 Seksi Urusan Korban Bencana Alam mempunyai tugas: a. Menyelenggarakan bantuan pertolongan pertama Korban Bencana Alam. b. Menyelenggarakan
pengamanan
penduduk
didaerah
yang
berbahaya. c. Mengadakan perlengkapan penanggulangan Bencana Alam. d. Mengusahakan pedoman pembinaan/usaha-usaha penanggulangan korban Bencana Alam.
Pasal 29 Seksi bantuan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas: a. Menyelenggarakan Usaha Pemberian Bantuan dan Pelayanan terhadap Perintis/Pejuang Kemerdekaan. b. Menyelenggarakan bantuan dan Usaha-usaha Pelayanan terhadap Korban Kekacauan. c. Menyelenggarakan Usaha-usaha kegiatan Pembinaan Semangat dan Jiwa Perintis/Pejuang Kemerdekaan. d. Menyelenggarakan Usaha-usaha Pembinaan/Pemeliharaan Makammakam Pahlawan. e. Menyelenggarakan Pemberian bantuan dan Pelayanan terhadap orang lanjut usia/jompo.
Pasal 30 Seksi Pembinaan Sumbangan Sosial mempunyai tugas: a. Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengendalian Usaha-usaha Pengumpulan Dana Sosia. b. Memberikan Bimbingan dan Pengarahan Penyelenggaraan dan Penggunaan Sumbangan Sosial. c. Menyelenggarakan/pengendalian pemberian izin pengumpulan uang dan barang atau dari bantuan sosial lainnya.
Pasal 31 UPT/PANTI PENYANTUNAN DAN REHABILITASI SOSIAL MILIK PEMERINTAH (1). Unit Pelaksana Teknis yang ada dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Daerah tingkat I Lampung yaitu Panti Penyantunan dan Rehabilitasi Sosial milik Pemerintah terdiri dari: a. Panti Asuhan Yatim Piatu. b. Panti Karya Soaial. c. Panti Rehabilitasi Wanita Tuna Susila. (2). Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPT tersebut dalam ayat (1) ditetapkan kemudian berdasarkan Pedoman Menteri Dalam Negeri.
Pasal 32 PANTI ASUHAN YATIM PIATU a. Panti Asuhan Yatim Piatu adalah Lembaga/Kesatuan Kerja yang merupakan prasarana dan sarana yang memberikan pelayanan Sosial terhadap anak-anak yatim piatu dan anak-anak terlantar yang berdasarkan profesi pekerjaan Sosial. b. Pelayanan Sosial yang diberikan terhadap Anak Yatim Piatu dan Anak-anak Terlantar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas,
diberikan
dalam
bentuk
penyaluran
atau
perawatan,
rehabilitasi dan pengembangan penyaluran/penempatan ke dalam masyarakat. c. Warga/Asuhan dalam Panti adalah mereka-mereka yang orang tuanya tidak lengkap lagi atau tidak sama sekali serta karena hambatan-hambatan sosial
Pasal 33 a. Panti Karya Sosial adalah Lembaga Kesatuan Kerja yang merupakan prasarana dan sarana dalam usaha rehabilitasi dan pelayanan sosial dengan sistim panti dan atau merupakan unit pelaksanaan teknis dalam
bidang
kesejahteraan
Anak,
Masyarakat/Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial.
Keluaraga
dan
b. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial ini diberikan kepada mereka karena hambatan fisik, mental, phsychologis dan Sosial Economis menyebabkan kesukaran-kesukaran hidup dan penghidupannya, sehingga tidak dapat berperan secara aktif dalam pembangunan.
Pasal 34 PANTI REHABILITASI WANITA TUNA SUSILA a. Panti
Rehabilitasi
Wanita
Tuna
Susila
berfungsi/bertugas
melaksanakan Pelayanan dan Rehabilitasi Wanita Tuna Susila dalam Daerah Provinsi Lampung baik rehabilitasi fisik, mental maupun Sosial. b. Merencanakan, mengatur dan memonitor pemeriksaan lapangan tentang Untuk melaksanakan pada ayat (1) diatas, maka Panti Rehabilitasi melaksanakan kegiatan yang meliputi indentifikasi, rehabilitasi dan penyaluran bagi Wanita tuna Susila yang telah disantun. c. Panti Rehabilitasi Wanita Tuna Susila adalah prasarana dan sarana rehabilitasi Wanita Tna Susila, yang merupakan unit pelaksana teknis dibidang rehabilitasi dan pelayanan Sosial berdasarkan profesi pekerjaan Sosial yang termasuk dalam bidang kesejahteraan anak, keluarga dan masyarakat.
Pasal 35 CABANG-CABANG DINAS Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas ditetapkan kemudian berdasarkan Pedoman Menteri Dalam Negeri.
BAB IV TATA KERJA Pasal 36 a. Dalam melaksanakan tugas anatara Dinas Sosial dan Kanwil Departemen Sosial Provinsi Lampung diselenggarakan atas dasar hubungan fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya. b. Dalam
melaksanakn
tugasnya,
Kepala
Dinas
Sosial
wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unsur-unsur Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal, Departemen maupun anatara Dinas Otonom. c. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Sosial Provinsi Daerah Tingkat I Lampung maupun kantor cabang Dinas bertanggungjawab memimpin bawahannya masing-masing serta memberikan pedoman, bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan tersebut. d. Setiap Pimpinan, setiap bawahan dari satuan Organisasi wajib mengikuti
dan
mematuhi
petunjuk-petunjuk
atasannya
dan
melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasannya masingmasing secara berkala. e. Kepala Sub Dinas menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas melalui Kepala bagian Tata Usaha dan Bagian Tata Usaha menampung laporan berkala Dinas Sosial Provinsi. f.
Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Dinas bertanggungjawab penuh atas segala pekerjaan yang dibebankan kepadanya langsung kepada Kepala Dinas.
g. Dalam Melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit dibantu oleh semua satuan Organisasi yang berada dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan serta petunjuk pada bawahannya, dan masingmasing
pimpinan
wajib
mengadakan
rapat
berkala
dengan
bawahannya.
Pasal 37 Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala-kepala Sub Dinas dan Kepala Kantor Cabang bertanggungjawab penuh kepada Kepala Dinas.
Pasal 38 Apabila seorang Pejabat pimpinan dalam lingkungan Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Pejabat Pimpinan sementara untuk melaksanakan tugas kewajiban Pimpinan yang berhalangan tersebut.
BAB V FORMASI Pasal 39 a. Formasi Dinas Sosial ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung. b. Kepala Bagian, Kepala-kepala Sub Dinas serta Kepala-Kepala Cabang Dinas Tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur kepala Daerah atas usul Kepala Dinas. c. Kepala-kepala Sub Bagian dan Kepala-kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas. d. Hal-hal yang menyangkut Unit Pelaksanaan Teknis Dinas akan ditentukan kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 40 Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka, segala ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 41 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya. Pasal 42 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya akan memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG PADA TANGGAL : 18 Pebruari 1982
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG KETUA,
GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG
Dto
Dto
RUSLAN ATMO
YASIR HADIBROTO
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 1982
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
A. UMUM Bahwa sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah maka Pembentukan Susunan Organisasi dan Ormasi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan dibidang Kesejahteraan Sosial yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat I berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
5 Tahun 1958, maka dipandang perlu menetapkan
Struktur Organisasi Dinas Sosial provinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan suatu Peraturan Daerah yang berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. B. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 s/d 7 ayat (1) : Cukup jelas Pasal 7 ayat (2)
: Apabila keadaan personil dan material telah memungkinkan maka jabatan Kepala Dinas sedapat mungkin dipisahkan dari jabatan Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi lampung.
Pasal 8 s/d Pasal 18
: Cukup Jelas
ayat (5) Pasal 18 ayat (6)
: Dinas Sosial membantu
Provinsi Daerah Tingkat I Lampung turut
pelaksanaan
Program
Keluarga
Berencana
dengan melalui kerjasama secara koordinatif dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Provinsi Lampung. Pasal 18 ayat (7)
: Dinas
Sosial
Provinsi
Daerah
bekerjasama secara koordinatif
Tingkat
I
Lampung
dengan Dinas Kesehatan
Provinsi Daerah Tingkat I Lampung, kantor Wilayah Kesehatan Provinsi Lampung dalam pelaksanaan Perbaikan Gizi Masyarakat. Pasal 18 ayat (8)
: Dinas
Sosial
Provinsi
Daerah
Tingkat
I
Lampung
bekerjasama secara koordinatif dengan Dinas Perindustrian Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dan Kantor Wilayah Perindustrian Provinsi Lampung dalam Usaha peningkatan produksi. Pasal 19 s/d
:
Pasal 21 ayat (2)
: Cukup Jelas
Pasal 21 ayat (3)
: Ketentuan Daerah minus akan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah.
Pasal 21 ayat (4)
:
s/d Pasal 48
: Cukup Jelas
