PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 1982
TENTANG PEMBENTUKAN PEMECAHAN PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
Menimbang
:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undangundang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung tentang Pembentukan Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi DaerahTingkat I Lampung; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; 3. Undang-undang Nomor 5
Tahun 1979 tentang Pemerintahan
Desa; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 2 Tahun 1981 tentang
Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa. Dengan
Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Daerah Tingkat I Lampung.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN DESA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung. b. Desa adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan
masyarakat
hukum
yang
mempunyai
organisasi
pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak meyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan republik Indonesia. c. Dusun adalah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan Kerja pelaksanaan pemerintahan Desa. d. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru diluar Wilayah Desa-desa yang telah ada. e. Pemecahan Desa
adalah tindakan mengadakan Desa baru
didalam Wilayah Desa. f.
Penyatuan Desa adalah penggabungan dua Desa atau lebih menjadi satu Desa baru.
g. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada. h. Desa persiapan adalah Desa baru didalam Wilayah Desa sebagai hasil pemecahan, yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri.
BAB II PEMBENTUKAN Bagian Pertama Tujuan dan Tata Cara Pembentukan Pasal 2 (1) Tujuan
pembentukan
Desa
adalah
untuk
meningkatkan
kemampuan menyelenggarakan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai
dengan
tingkat
perkembangan
dan
kemajuan
pembangunan; (2) Desa dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I berdasarkan usul Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.
Bagian Kedua Syarat-syarat Pembentukan Pasal 3 Dalam pembentukan Desa harus memenuhi syarat-syarat atau faktorfaktor sebagai berikut: a. Wilayah dari Desa yang akan dibentuk, bukan merupakan Kawasan kehutanan ataupun areal suatu hak guna usaha dan tidak ada senketa areal diatasnya. b. Faktor
alam
diwilayah
tersebut
memberikan
kemungkinan
kehidupan bagi warganya dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. c. Faktor luas Wilayah
yaitu harus memenuhi persyaratan luas
minimal bagi 500 Kepala Keluarga untuk pekarangan rumah, perladangan, persawahan, kebun dan sebagainya serta untuk kepentingan umum. d. Faktor letak yaitu Wilayah yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar Dusun-dusun dan ke Desa-desa lainnya, sehingga tidak terisolir. e. Faktor penduduk, yaitu jumlah bagi terbentuknya suatu Desa baru sedikit-dikitnya telah ada 200 Kepala Keluarga atau 1000 jiwa untuk kemudian dapat menampung sejumlah Kepala Keluarga lainnya, sehingga mencapai 2500 jiwa atau 500 Kepala keluarga dalam Desa tersebut nantinya. f.
Dalam pengajuan usul pembentukan desa harus dilampirkan peta yang menunjukkan situasi Desa yang akan dibentuk tersebut dan posisinya terhadap Desa-desa disekitarnya dengan ukuran yang dapat memberikan gambaran yang jelas.
g. Dalam pembentukan Desa berdasarkan faktor-faktor tersebut, pada huruf a sampai g perlu mempedomani Pola Tata Desa yang memungkinkan kelancaran perkembangan Desa yang selaras dan sesuai dengan
Tata pemerintahan Desa, tata masyarakat dan
tata ruang fisik Desa, guna mempertahankan keseimbangan lingkungan yang lestari.
Bagian ketiga Nama Bats dan pembagian Wilayah Pasal 4 Dalam Keputsan Gubernur Kepala Daerah mengenai Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus
menyebutkan nama, batas Desa, luas wilayah, dan jumlah penduduk jumlah Dusun yang dibentuk.
BAB III HAK WEWENANG DAN KEWAJIBAN Pasal 5 Desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut: a. Hak: 1. Menyelenggarakan rumah tangganya sendiri; 2. Melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketntuan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah. b. Wewenang: 1. Menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membicarakan masalah-masalah
penting
yang
menyangkut
pemerintahanDesa dan kehidupan masyarakat Desa; 2. menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan ; 3. Melakukan pungutan dari pendudukn desa berupa iuran atau sumbangan untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
dengan
masyarakat
yang
memperhatikan
kemampuan
ekonomi
bersangkutan
berdasarkan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku. c. Kewajiban: 1. Menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa yang bersangkutan; 2. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa; 3. Melakukan tugas-tugas dari pemerintahan dan Pemerintahan Daerah; 4. Menjamin dan mengusahakan keamanan, ketentraman dan kesejahtaeraan warga Desanya; 5. Memelihara tanah kas Desa, Usaha Desa dan Kekayaan Desa lainnya yang menjadi milik Desa untuk tetap berdaya guna dan berhasil guna.
BAB IV PEMECAHAN PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN Pasal 6 (1). Desa yang karena perkembangan keadaan dan pertimbanganpertimbangan tekhnis pemerintahan dan pelayanan, terhadap masyarakat Desa dimungkinkan untuk dipecah. (2). Pemecahan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus dimusyawarahkan/dimufakatkan terlebih dahulu dengan Lembaga Musyawarah Desa dengan memperhatikan syaratsyarat terbentuknya suatu Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang hasilnya dituangkan didalam Keputusan Desa. (3). Pemecahan Desa dilakukan melalui Desa persiapan yang disyahkan
oleh
Gubernur
Kepala
Daerah
atas
usul
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II. (4). Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 94) untuk dapat ditingkatkan menjadi Desa, harus memenuhi syarat-syarat terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. (5). Pengesyahan Desa Persiapan menjadi Desa dilakukan dengan keputusan
Gubernur
Kepala
Daerah
setelah
mendapat
persetujuan Menteri Dalam Negeri.
Pasal 7 (1). Desa yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dimungkinkan untuk disatukan atau dihapus. (2). Penyatuan atau penghapusan Desa dilakukan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah berdasarkan usul Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II. (3). Keputusan Gubernur Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
BAB V KETENTUAN-KETENTUAN Pasal 8 Desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada pada peraturan Daerah ini.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Pembentukan, Pemecahan, Panyatuan dan Penghapusan Desa yang bertentangan dengan peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 10 Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.
Pasal 11 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya
setiap
pengundangan
orang Peraturan
dapat
mengetahuinya,
Daerah
ini
dengan
memerintahkan penempatannya
Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG PADA TANGGAL : 18 Pebruari 1982 _
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KETUA,
GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG
Dto
Dto
RUSLAN ATMO
YASIR HADIBROTO
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 1982 TENTANG PEMBENTUKAN PEMECAHAN PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN DESA
I.
PENJELASAN UMUM Desa
yang
sebagaimana
dimaksud
Pasal
1
huruf
b,
didalam
perkembangan sejarah Ketatanegaraan dan Tata Pemerintahan sampai sekarang merupakn suatu wialayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, telah memiliki hak menyelenggarakan rumah tangganya. Hak menyelenggarakan rumah tangganya ini bukanlah hak otonomi sebagaimana dimaksudkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah. Dengan
demikian
perkembangan
dan
pengembangan
otonomi
selanjutnya baik kesamping, keatas dan atau kebawah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tetap dimungkinkan sesuai dengan kondisi politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan Nasional. Mengingat bahwa Desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk dan mempunyai organisasi pemerintahn dibawah
Camat,
menghadapi
kemungkinan
yang terendah langsung
perkembangan,
baik
berupa
pembentukan,pemecahan, penyatuan dan penghapusan, maka dalam Peraturan Daerah ini menmapung terjadinya hal-hal tersebut. Dalam
melakukan
pembentukan,
pemecahan,
penyatuan
dan
penghapusan Desa, perlu diperhatikan syarat-syarat tertentu antara lain faktor wilayah, alam, luas, letak dan jumlah penduduk. Persayarata
itu perlu diperhatikan supaya Desa yang dibentuk atau
dipecah itu dapat diharapkan memenuhi fungsinya sebagai suatu wilayah yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang mampu
dan
tangguh
melaksanakan
tugas-tugas
pemerintahan
termasuk
pembangunan. Pengaturan lebih lanjut mengenai pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan Desa oleh Peraturan Daerah ini, diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1
: Cukup Jelas
Pasal 2 ayat (1)
: Cukup jelas
Ayat (2)
: Prosedure atau tata cara pembentukan dan atau pemecahan Desa diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Pasal 3 huruf a Huruf b
: Cukup jelas : Yang dimaksud faktor alam yang memberikan kemungkinan kehidupan bagi warganya adalah anatara lain adanya kesuburan tanah,persedianair minum, dan sumber-sumber lainnya sehingga masyarakat setempat dalam usahanya mencapai
tingkat
kehidupan
yang
layak
tetap
dapat
mempertahankan keseimbangan lingkungan yang lestari. Huruf c
: Luas wilayah bagi suatu Desa harus pula diperhitungkan untuk kepentingan umum seperti jalan-jalan, sekolahan-sekolahan, tempat-tempat
peribadatan,
perkuburan
umum,
pasar,
lapangan –lapangan olah raga dan lain sebagainya sehingga luas suatu Desa diperkirakan meliputi areal sedikitnya 1.000 hektar (Ha). Huruf d s/d h : Cukup jelas Pasal 4 s/d 7
: Cukup jelas
Pasal 8
: yang dimaksud dengan Desa yang telah ada termasuk DesaDesa Persiapan yang telah disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
Pasal 9 s/d 10
: Cukup jelas
