PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 1982
TENTANG
PEMBENTUKAN PEMECAHAN PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
Menimbang
:
bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi DaerahTingkat I Lampung; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; 3. Undang-undang Nomor 5
Tahun 1979 tentang Pemerintahan
Desa; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pedoman
Pembentukan,
Nomor 2 Tahun 1980 tentang
Pemecahan,
Penyatuan
dan
Penghapusan Kelurahan; Dengan
Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Daerah Tingkat I Lampung.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung. b. Kelurahan adalah suatu Wialayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah
langsung dibawah camat yang tidak berheak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. c. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru diluar Wilayah Kelurahan-kelurahan yang yang telah ada. d. Pemecahan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru didalam Wilayah Kelurahan. e. Penyatuan Kelurahan adalah penggabungan dua Kelurahan atau lebih menjadi satu Kelurahan baru. f.
Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada.
g. Lingkungan adalah bagian Wilayah dalam Kelurahan yang merupakan
lingkungan
kerja
pelaksanaan
Pemerintahan
Kelurahan. BAB II PEMBENTUKAN Bagian Pertama Tujuan dan Wewenang Pembentukan Pasal 2 (1) Tujuan pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan
Pemerintahan
secara
berdaya
guna
dan
berhasil guna dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat kota sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan; (2) Kelurahan dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah berdasarkan atas usul Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II stetalah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. (3) Usul
Bupati/Walikotamadya
Kepala
Daerah
Tingkat
II
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakayat Daerah Tingkat II. (4) Kelurahan sebagaimana dimaksud didalam ayat (1) dan (2) dapat dibentuk di Ibukota Negara, Ibukota provinsi, Ibukota kabupaten, Kotamadya, Kota Administratif, dan Kota-kota lain. Bagian Kedua Syarat-syarat Pembentukan Pasal 3 (1) Dalam pembentukan Kelurahan harus dipenuhi syarat-syarat atau faktor-faktor sebagai berikut: a. Faktor penduduk sedikit-dikitnya 2.500 jiwa, atau 500 Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 20.000 jiwa atau 4.000 Kepala keluarga. b. Faktor luas wilayah yaitu mampu dijangkau secara daya guna dalam rangka pelayanan masyarakat.
c. Faktor letak Komunikasi, transportasi dan jarak dengan pusat kegiatan pemerintahan dan pusat-pusat pengembangan. d. Faktor prasarana Perhubungan, pemasaran, sosial dan prasarana fisik pemerintahan. e. Faktor sosial budaya Agama dan Adat Istiadat. f.
Faktor kehidupan masyarakat mata pencaharian dan ciri-ciri kehidupan masyarakatnya..
(2) Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan ciri-ciri sifat masyarakatnya antara lain:
a. majemuk; b. lebih dinamis; c. sensitif dan kritis; d. dukungan sosial ekonominya mayoritas sudah terpengaruh oleh kehidupan kota.
Bagian ketiga Nama Batas dan pembagian Wilayah Pasal 4 Dalam Surat Keputsan
Pembentukan Kelurahan
harus
menyebutkan nama, batas Desa, luas wilayah, dan batas kelurahan yang dibentuk.
Pasal 5 (1) Untuk memperlancar jalannya pemerintahan kelurahan didalam kelurahan dapat dibentuk beberapa lingkungan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1. (2) Jumlah lingkungan dalam suatu kelurahan disesuaikan dengan penduduk,
kondisi
wilayah
dan
jangkauan
pelaksanaan
pemerintahan.
BAB III PEMECAHAN PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN Pasal 6 (1) Kelurahan yang jumlah penduduknya melampui jumlah penduduk maksimal
dan
dengan
pertimbangan-pertimbangan
tehnis
pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat Kelurahan dimungkinkan untuk dapat dipecah. (2) Kelurahan hasil pemecahan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat bagi terbentuknya suatu Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2). (3) Pemecahan Kelurahan dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah berdasarkan atas usul Bupati/Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat II setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. (4) Usul
Bupati/Walikotamadya
Kepala
Daerah
Tingkat
II
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.
Pasal 7 (1). Kelurahan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan (2) dimungkin (2). Penghapusan dan Penyatuan Kelurahan dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah berdasarkan atas usul Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II. (3). Usul Bupati/Waliotamadya Kepala Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.
BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8 Terhadap kelurahan yang telah ada sebelum keluarnya Peraturan Daerah ini dianggap telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah ini. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 (1).Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya. (2).Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG PADA TANGGAL : 18 Pebruari 1982 _
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KETUA,
GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG
Dto
YASIR HADIBROTO
RUSLAN ATMO
Dto
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 1982 TENTANG PEMBENTUKAN PEMECAHAN PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN
I.
PENJELASAN UMUM Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa menentukan bahwa kelurahan dapat dibentuk dalam Ibukota Negara, Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten, Kota Madya, Kota Administrasi dan Kota-kota lain, yang
ditempati
Pemerintahan
oleh terendah
sejumlah
penduduk
langsung
dibawah
yang
mempunyai
Camat,
yang
Organisasi
tidak
berhak
menyelenggarakan Rumah Tangganya sendiri. Mengingat bahwa Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk dan mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah
Camat,
menghadapi
kemungkinan
perkembangan
baik
berupa
pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan, maka dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung ini menampung terjadinya hal-hal tersebut. Dalam
melakukan
pembentukan,
pemecahan,
penyatuan
dan
penghapusan Kelurahan perlu diperhatikan syarat-syarat tertentu antara lain luas wilayah dan jumlah penduduk. Persyaratan itu perlu diperhatikan suapaya
Kelurahan yang dibentuk atau dipecah itu dapat diharapkan memenuhi fungsinya sebagai suatu wilayah yang mempunyai Pemerintahan yang terendah langsung dibawah
Camat
yang
mampu
dan
tangguh
melaksanakan
tugas-tugas
Pemerintahan termasuk Pembangunan. Pengaturan lebih lanjut mengenai pembentukan, pemecahan dibantu oleh Perangkat Kelurahan. Kepala Kelurahan sebagai orang
pertama mengemban
tugas dan kewajiban yang berat, karena Kepala keluarga adalah penyelenggara dan
penanggung
kemasyarakatan
jawab
dan
utama
urusan
dibidang
Pemerintahan,
Pemerintahan
Umum
Pembangunan,
termasuk
Pembinaan
ketentraman dan ketertiban. Disamping itu Kepala keluarga juga mengemban tugas Pembangunan mental
masyarakat
Desa
baik
dalam
bentuk
menumbuhkan
maupun
mengembangkan semangat membangun yang dijwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan. Dengan beratnya beban
tugas dan kewajibannya Kepala
Kelurahan sebagai penanggungjawab Utama Desa dengan pembantu-pembantu seperti tersebut diatas, diharapkan Kepaala kelurahan dapat menyelenggarakan Pimpinan Pemerintahan Kelurahan dengan baik sesuai dan seimbang dengan laju perputaran roda pemerintahan dari atas sampai bawah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1
: Cukup Jelas
Pasal 2
: Yang dimaksud dengan kota-kota lain ialah Desa-Desa yang telah menunjukkan ciri-ciri kehidupan perkotaan.
Pasal 3
: Cukup jelas
Pasal 4
: Yang dimaksud dengan nama pada pembentukan wilayah Kelurahan
ialah
pemberian
nama
Kelurahan
misalnya
Kelurahan “Sumur batu”. Pasal 5
: Yang dimaksud dengan lingkungan adalah bagian Wilayah dalam
Kelurahan
yang
merupakan
lingkungan
kerja
pelaksanaan pemerintahan Kelurahan. Pasal 6
: Yang dimaksud dengan jumlah penduduk maksimal adalah sebanyak-banyaknya 10 000 jiwa atau 2.000 Kepala keluarga.
Pasal 7
: Cukup jelas
