PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 23 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MOJOKERTO Menimbang :
bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan yang membutuhkan upaya pengendalian dampak lingkungan sebagai kelancaran pelaksanaan tugas operasional Pemerintah Daerah dalam bidang pengendalian dampak lingkungan dimaksud, maka perlu membentuk organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
Mengingat : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ; Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ; Undang-undang 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ; Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Nomor 3409) ; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31) ; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538) ; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundangundangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH. BAB I
- 2 KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah, adalah Kabupaten Mojokerto. 2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto. 3. Kepala Daerah, adalah Bupati Mojokerto. 4. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto. 5. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah atau selanjutnya disebut BAPEDALDA, adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Mojokerto. 6. Kepala Badan, adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah. 7. Lingkungan Hidup, adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. 8. Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah Upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. 9. Dampak Lingkungan Hidup, adalah Pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan. 10. Pengendalian, adalah Upaya pencegahan atau penanggulangan dan atau pemulihan. 11. Pencemaran lingkungan Hidup, adalah Masuknya atau dimasukkanya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. 12. Perusakan Lingkungan Hidup. Adalah Tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat, fisik atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang Pembangunan berkelanjutan. 13. Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup, adalah Upaya mengembangkan kondisi lingkungan tercemar atau rusak sehingga kondisi lingkungan kembali sesuai dengan peruntukannya. 14. Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup, untuk selanjutnya disingkat AMDAL. 15. Rencana Pengelolaan Lingkungan, untuk selanjutnya disingkat RKL. 16. Rencana Pemantauan Lingkungan, untuk selanjutnya disingkat RPL. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Mojokerto. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3 (1) (2) (3)
BAPEDALDA adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah . BAPEDALDA dipimpin oleh seorang Kepala badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Daerah. BAPEDALDA dalam melaksanakan tugasnya dibidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- 3 Pasal 4 BAPEDALDA mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan Pengendalian Dampak Lingkungan di Daerah. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, BAPEDALDA mempunyai fungsi : a. Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam arti pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan. b. Pengawasan terhadap sumber dan kegiatan-kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengawasan pelaksanaan AMDAL. c. Pelaksanaan pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan. d. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan RKL dan RPL serta pengendalian teknis pelaksanaan AMDAL. e. Penerapan dan pengembangan fungsi informasi lingkungan. f. Penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat. g. Pengelolaan urusan kesekretariatan. h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah. BAB IV ORGANISASI Pasal 6 (1) Susunan Organisasi BAPEDALDA terdiri dari : a. Kepala Badan ; b. Sekretariat ; c. Seksi Pemantauan dan pemulihan Lingkungan ; d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian ; e. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Susunan organisasi BAPEDALDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. Pasal 7 Sekretariat membawahi : a. Urusan Umum dan Kepegawaian ; b. Urusan Keuangan dan Perlengkapan ; c. Urusan Hukum dan Program. Pasal 8 Seksi Pemantauan dan Pemulihan lingkungan membawahi : a. Sub Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan ; b. Sub Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan ; c. Sub Seksi Analisis dan Evaluasi ; d. Sub Seksi Penyuluhan. Pasal 9 Seksi Pengawasan dan pengendalian membawahi : a. Sub Seksi Pengembangan Kapasitas ; b. Sub Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan ; c. Sub Seksi Penerapan RKL dan RPL ; d. Sub Seksi Perijinan.
- 4 BAB V URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Kepala Bapedalda Pasal 10 Kepala BAPEDALDA mempunyai tugas memimpi, mengawasi, membina, melaksanakan koordinasi serta melakukan kerjasama dibidang pengelolaan dampak lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 11 (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas-tugas pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatalaksanaan, penyusunan program, dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada Kepala dan semua unsur di lingkungan BAPEDALDA, serta melakukan proses administrasi dalam upaya penegakan Peraturan Perundangundangan dibidang Lingkungan Hidup. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 12 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 11, Sekretariat mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program BAPEDALDA dalam pengelolaan pengendalian dampak lingkungan dan penyusunan informasi lingkungan hidup ; b. pengelolaan dan pelaksanaan proses administrasi dalam rangka penegakan Peraturan Perundang-undangan dibidang Lingkungan Hidup ; c. pengelolaan tata usaha umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan kerumahtanggaan ; d. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada kepala dan semua unit organisasi di lingkungan BAPEDALDA ; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pasal 13 (1) Urusan Umum dan kepegawaian tugas : a. melakukan pengelolaan surat menyurat dan tata kearsipan serta tugas-tugas keprotokolan; b. melakukan urusan kerumahtanggaan ; c. melakukan tata usaha kepegawaian ; d. mengelola administrasi tentang kedudukan, hak dan kewajiban pegawai, peningkatan karier pegawai serta kesejahteraan pegawai ; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris BAPEDALDA. (2) Urusan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala urusan Umum dan Kepegawaian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Pasal 14 (1) Urusan Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas : a. menghimpun dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan ; b. melaksanakan pengelolaan keuangan, gaji pegawai serta pertanggung jawabannya ; c. menyiapkan data dalam rangka menyususn rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan ; d. melakukan pengadaan perlengkapan dan peralatan ; e. melakukan tata usaha pemeliharaan perlengkapan dan peralatan ; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris BAPEDALDA.
- 5 (2) Urusan Keuangan dan Perlengkapan di pimpin oleh Kepala urusan Keuangan dan Perlengkapan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Pasal 15 (1) Urusan Hukum dan program mempunyai tugas : a. menyiapkan dan mengumpulkan bahan peraturan Perundang-undangan dibidang Lingkungan hidup dalam rangka menyusun produk Peraturan Perundang-undangan dibidang pengendalian dampak lingkungan ; b. melakukan proses administrasi penegakan Peraturan Perundang-undanga dibidang lingkungan hidup ; c. melakukan pemeliharaan dan mengarsipkan dokumen proses administrasi penataan lingkungan hidup sesuai Peraturan Perundang-undanga yang berlaku ; d. menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program BAPEDALDA guna pengendalian dampak lingkungan ; e. melakukan koordinasi penyusunan program pengendalian dampak lingkungan serta menyusun informasi lingkungan ; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang dibrikan oleh sekretaris BAPEDALDA. (2) urusan Hukum dan Program dipimpin oleh seorang Kepala urusan Hukum dan Program yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Bagian Ketiga Seksi Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan Pasal 16 (1) Seksi Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan serta melakukan analisa dan evaluasi penyuluhan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan, pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan. (2) Seksi Pemantauan dan pemulihan lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 17 Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 16, Seksi Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan mempunyai fungsi : a. Penyusunan bahan kebijaksanan operasional pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan serta penyuluhan lingkungan hidup. b. Pelaksanaan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan ; c. Pembinaan, koordinasi, perencanaan dan pelaksanaan pemantauan serta pemulihan kualitas lingkungan ; d. Pelaksanaan penyuluhan, pembinaan dan koordinasi peran serta masyarakat dalam pengendalian dampak lingkungan dan upaya pemulihan kualitas lingkungan hidup ; e. Pelaksanaan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup ; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Pasal 18 (1) Sub Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas : a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk menyusun standar kualitas dan kondisi lingkungan di Daerah ; b. melaksanakan kegiatan operasional pemantauan dan pengkajian tentang kualitas lingkungan ; c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan pengkajian kualitas lingkungan ; d. menyusun laporan tentang kondisi dan kualitas lingkungan di Daerah ; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan dan Pemulihan Lingkungan. (2) Sub Seksi Pemantauan kualitas lingkungan di Pimpin oleh Kepala Sub Seksi yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Seksi Pemantauan dan pemulihan lingkungan.
- 6 Pasal 19 (1) Sub Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas : a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk menyusun kebijaksanaan teknis program pemulihan kualitas lingkungan di Daerah ; b. melaksanakan kebijaksanaan teknis operasional pemulihan kualitas lingkungan ; c. melakukan koordinasi kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi sumber daya alam hayati, penghijauan dan kegiatan lain dalam rangka pemulihan kualitas lingkungan ; d. menyusun laporan tentang pemulihan kualitas lingkungan di Daerah; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan. (2) Sub Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan. Pasal 20 (1) Sub Seksi Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas : a. mengumpulkan bahan dalam rangka menyusun kebijaksanaan teknis sebagai dasar pengkajian dan penelitihan pencegahan dampak lingkungan ; b. mempersiapkan bahan dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam analisa, penelitihan dan penelitihan AMDAL ; c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan analisa, pengkajian, penelitian dan penetapan hasil evaluasi AMDAL ; d. melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi penerapan pengendalian dampak lingkungan ; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan. (3) Sub Seksi Analisis dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan. Pasal 21 (1) sub Seksi Penyuluhan mempunyai tugas : a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk menyususn kebijaksanaan teknis dibidang penyuluhan dalam rangka kegiatan pemantauan, pengendalian dan pemulihan lingkungan ; b. melaksanakan koordinasi pembinaan dan penyuluhan dibidang pemantauan, pengendalian dan pemulihan kualitas lingkungan hidup ; c. melaksanakan koordinasi pengembangan kapasitas peran serta masyarakat serta menampung keluhan masyarakat dibidang pemantauan, pengendalian dan pemulihan kualitas lingkungan ; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan. (2) Sub Seksi Penyuluhan di pimpin oleh Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Seksi pemantauan dan pemulihan lingkungan. Bagian Keempat Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pasal 22 (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengawasan dan pengendalian perijinan. (2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 23 Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 22, Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijaksanaan operasional pengawasan dan pengendalian kualitas dan dampak lingkungan ; b. pembinaan pengembangan kelembagaan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup ; c. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; d. pembinaan dan koordinasi pemberian perijinan ;
- 7 e.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Pasal 24
(1) Sub Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas : a. merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang pengembangan kelembagaan pengelola dan sumber daya manusia dalam rangka pengendalian dampak lingkungan ; b. melakukan pengkajian dan koordinasi dibidang optimasi kapasitas kelembagaan pengelola dan sumber daya manusia pengelola lingkungan hidup ; c. melakukan pemantauan, analisis dan evaluasi kegiatan pengembangan kapasitas kelkembagaan dan sumber daya manusia dalam bidang pengendalian dampak lingkungan; d. melukan bimbingan teknis dalam rangka optimasi kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup ; e. melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pembinaan, pendidikan dan pelatihan pengendalian dampak lingkungan di Daerah ; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian. Pasal 25 (1) Sub Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan dalam rangka merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang pengawasan dan pengendalian pencemaran serta kerusakan lingkungan ; b. melaksanakan kebijaksanaan teknis pengawasan dan pengendalian pencemaran serta kerusakan lingkungan ; c. melakukan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pengawasan dan pengendalian pencemaran serta kerusakan lingkungan ; d. menyusun laporan tentang pengawasan dan pengendalian pencemaran serta kerusakan lingkungan di Daerah ; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian . (2) Sub Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pengawasan dan pengendalian. Pasal 26 (1) Sub Seksi Penerapan RKL dan RPL mempunyai tugas : a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka menyusun kebijaksanaan penerapan bahan dalam rangka menyususn kebijaksanaan penerapan RKL dan RPL ; b. melaksanakan koordinasi dalam rangka penerapan kebijaksanaan RKL dan RPL ; c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan RKL dan RPL ; d. menyusun laporan tentang penerapan RKL dan RPL di Daerah ; e. melakanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian. (2) sub Seksi Penerapan RKL dan RPL dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pengawasan dan pengendalian . Pasal 27 (1) Sub Seksi Perijinan mempunyai tugas : a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk menyusun kebijaksanaan pemberian perijinan dibidang pengendalian dan pengelolaan dampak lingkungan, pengolahgan dan pembuangan limbah ; b. mengawasi dan mengendalikan perijinan dibidang pengendalian pengelolaan dampak lingkungan, pengolahan dan atau pembuangan limbah ; c. melakukan pembinaan dan koordinasi dibidang perijinan pengendalian dan pengelolaan dampak lingkungan, pengolahan dan atau pembuangan limbah ; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengawasan dan pengendalian. (2) Sub Seksi Perijinan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
- 8 -
Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 28 Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPEDALDA sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan. Pasal 29 (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 28 terdiri sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB VI TATA KERJA Pasal 30 (1) Kepala BAPEDALDA dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan BAPEDALDA wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BAPEDALDA maupun antar Unit Kerja lain sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan BAPEDALDA bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan tunjukk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas. (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan BAPEDALDA bertanggungjawab kepada Atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktu. Pasal 31 (1) Jabatan Kepala BAPEDALDA tidak boleh dirangkap. (2) Apabila Kepala BAPEDALDA berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Kepala BAPEDALDA dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya. BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 32 (1) Kepala BAPEDALDA diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur. (2) Sekretaris dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Badan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur. (3) Kepala urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Badan. (4) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 33 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pasal 78 sampai dengan Pasal 84 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 30 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Mojokerto dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- 9 -
Pasal 34 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 35 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah kabupaten Mojokerto.
Disahkan di Mojokerto pada tanggal 29 Juni 2000 BUPATI MOJOKERTO Ttd. MACHMOED IBNOE ZAIN Diundangkan di Mojokerto pada tanggal 29 Juni 2000 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO Ttd. ISWANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2000 NOMOR 16 SERI C
- 10 -
PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 23 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH A. U M U M Bahwa dengan telah diundangkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan yang membutuhkan upaya-upaya pengendalian dampak lingkungan, sebagai kelancaran pelaksanaan tugas operasional Pemerintah Daerah dalam bidang pengendalian dampak lingkungan dimaksud, maka perlu membentuk organisasi dan Tata kerja badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah. B. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 angka 1 s/d 13 angka 14
: :
angka 15
:
angka 16
:
Pasal 2 s/d 27 Pasal 28
:
:
Pasal 29 s/d 35
:
Cukup jelas. Yang dimaksud AMDAL adalah Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengembalian keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Yang dimaksud RKL adalah Dokumen upaya penanganan dampak lingkungan dari studi ANDAL. yang dimaksud RPL adalah Dokumen upaya pemanfaatan dampak lingkungan dari hasil RKL berdasarkan ANDAL. Untuk mengawasi tingkat ketaatan pada pelaksanaan. Cukup jelas. Yang dimaksud Kelompok Jabatan fungsional adalah Kelompok Pegawai negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas pokok. Cukup jelas.
BUPATI MOJOKERTO TTD, MACHMOED IBNOE ZAIN
- 11 LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 23 TAHUN 2000 TANGGAL 29 JUNI 2000
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
KEPALA BADAN SEKRETARIS
URUSAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN KELOMPOK JABATAN FUNGSUONAL
URUSAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPA
URUSAN HUKUM DAN PROGRAM
SEKSI PEMANTAUAN DAN PEMULIHAN LINGKUNGAN
SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
SUB SEKSI PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN
SUB SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS
SUB SEKSI PEMULIHAN KUALITAS LINGKUNGAN
SUB SEKSI PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
SUB SEKSI ANALISIS DAN EVALUASI
SUB SEKSI PENERAPAN RKL DAN RPL
SUB SEKSI PENYULUHAN
SUB SEKSI PERIJINAN
BUPATI MOJOKERTO, TTD. H. MACHMOED IBNOE ZAIN
