KABUPATEN KARIMUN. Renstra Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Tahun

KABUPATEN KARIMUN

i Renstra Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Tahun 2012-2016

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T atas berkah rahmat karunia-Nya Penyusunan Rencana Strategis SKPD Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Tahun 2012-2016 dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Strategis Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Tahun 2012-2016 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang no.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Renstra Kecamatan Durai ini berpedoman kepada Surat Edaran Permen no. 54 Tahun 2010, tentang Petenujuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Rencana Strategi Kecamatan Durai pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan. Rencana Strategis Kecamatan Durai ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para karyawan Kecamatan Durai Kabupaten Karimun, didalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsinya. Amin.

CAMAT DURAI

MUHAMMAD FIDIAS, SE. PENATA TINGKAT I NIP. 1969012120021005

i Renstra Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Tahun 2012-2016

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .........................................................................................................................

i

DAFTAR ISI .........................................................................................................................................

ii

DAFTAR TABEL ................................................................................................................................

iii

BAB I. 1.1 1.2 1.3 1.6 BAB II.

PENDAHULUAN LATAR BELAKANG ...................................................................................................... LANDASAN HUKUM ................................................................................................... MAKSUD DAN TUJUAN.............................................................................................. SISTEMATIKA PENULISAN .......................................................................................

1 2 4 5

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN DURAI

2.1. TUGAS, FUNGI DAN STRUKTUR ORGANISASI ....................................................

7

2.2. SUMBER DAYA SKPD 2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD ....................................................................................... 2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENBEMBANGAN PELAYANAN SKPD ........................................................................................................ BAB III.

18

ISU-ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD ............................................................................. 3.2. TELAAH VISI MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH ........................................................................ 3.3. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS .............................................................................. BAB IV.

14

20 21 24

VISI,MISI,TUJUAN DANSASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI SKPD ....................................................................................................... 4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD ....................................... 4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN .......................................................................................

30 32 35

35

BAB V.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI.

INDIKATOR KINERJASKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII. PENUTUP LAMPIRAN

ii Renstra Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Tahun 2012-2016

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisis Pegawai Kantor Camat Durai .......................................................................

14

Tabel 2. Jumlah pegawai menurut status, pangkat dan golongan ..............................................

15

Tabel 3. Jumlah pegawai menurut latar belakang pendidikan ....................................................

16

Tabel 4. Perlangkapan kantor camat durai .....................................................................................

16

Tabel 5. Kinerja pelayanan masa kini pada kantor camat durai ..................................................

17

Tabel 6. Penjabaran misi, tujuan dan sasaran jangka pendek ......................................................

34

Tabel 7. Penjabaran misi, tujuan dan sasaran ke dalam strategi ..................................................

36

Tabel 8. Rencana program kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif kantor camat durai kabupaten karimun ..............................

39

Tabel 9. Imdikator kinerja Kantor camat durai 2012-2016 ............................................................

48

iii Renstra Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Tahun 2012-2016

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

LATAR BELAKANG Pengembangan Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun sampai tahun 2025 diarahkan

untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama sebagaimana tercantum didalam RPJP, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama–sama antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu Camat dengan Kelompokkelompok masyarakat baik yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud, proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasilhasilnya. Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Karimun di wilayah Kecamatan Durai mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kecamatan Durai, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Durai dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama lima tahun maupun 1 Renstra Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Tahun 2012-2016

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku satu tahunan. Dokumen - dokumen perencanaan inilah yang kemudian mengilhami penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Durai Kabupaten Karimun. Renstra Kecamatan Durai pada hakekatnya adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang berlaku secara internal bagi segenap jajaran Kecamatan sendiri. Substansinya merupakan bentuk kongkrit dari apresiasi Kecamatan Durai terhadap apa yang harus dilakukan oleh Kecamatan Durai agar proses perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan selalu mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kecamatan Durai. Sehubungan dengan fungsinya untuk mengarahkan pencapaian visi dan misi Kecamatan Durai, maka Rencana Strategis Kecamatan Durai merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 – 2016 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program lima tahunan meliputi program internal maupun eksternal, yaitu yang merupakan program SKPD Kecamatan Durai.

1.2.

LANDASAN HUKUM Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun tahun 2012 - 2016 didasarkan pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008, Nomor 107, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4880) 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuan gan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2 Renstra Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Tahun 2012-2016

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tenTang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonasia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Peraturan

Pemerintah

Pertanggungjawaban

Nomor

Keuangan

7

Tahun

Dalam

2008

Pelaksanaan

tentang

Pengelolaan

Dekonsentrasi

dan

dan Tugas

Pembantuan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,

Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

3 Renstra Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Tahun 2012-2016

Kepala Daerah Kepada DPRD,dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007 tentang pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 Nomor 19); 17. Peraturan Bupati Karimun Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2010 Nomor 18).

1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud. 1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2012 2016 dapat tercapai. 2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal. 3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan. 4. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Durai dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Tujuan. 1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks. 2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik. 3. Memanfaatkan

perangkat

manajerial

dalam

pengelolaan

pemerintahan

dan

pembangunan. 4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan


5. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi masa depan. 6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima. 7. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders).

1.4.

SISTEMATIKA PENULISAN. Dokumen Renstra Kecamatan Durai di formulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN Bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renstra Kecamatan Durai dengan dokumen perencanaan lainnya serta Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD Bab ini berisi struktur organisasi, susunan kepegawaian dan perlengkapan serta TugasPokok dan fungsi Kecamatan Durai.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bab ini berisi kondisi umum Permasalahan Daerah masa kini, Tata Ruang, Ekonomi dan Infrastruktur, Sosial dan Kesra (Pendidikan, Kesehatan, Kemiskinan, Pemberdayaan Perempuan, Kelembagaan Dan Partisipasi Masyarakat) serta Isu Strategis Daerah yang perlu diperhatikan kedepannya.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bab ini berisi visi dan misi kecamatan Durai, Tujuan, strategi dan kebijakan Kecamatan Durai.


BAB V.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF. Bab ini berisi Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Bab ini berisi Tabel Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

BAB VII. PENUTUP LAMPIRAN


BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN DURAI 2.1. TUGAS DAN FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Tugas Umum Dalam Peraturan Daerah Nomor : 01 tahun 2004 tentang Pembentukandan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai kerja tertentu, dipimpin oleh camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris daerah, secara umum, sebagai berikut : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menagani sebagian urusan pemerintahan dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi : a. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat ; b. Mengkkordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan; d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayananumum; e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; f. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan: Selain itu juga camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas.

Tugas Khusus Secara spesifik tugas dan fungsi Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor : 1 Tahun 2006 tentang kedudukan, Tugas pokok dan tata kerja Kecamatan Durai, dengan ketentuan di dalamnya sebagai berikut : 7 Renstra Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Tahun 2012-2016

Suratsurat/Pelayanan dari Masyarakat

Camat Durai

Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat

Sekcam Durai

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Kasi PMD

Kasi Pelayanan Umum

Operator Komputer

Desa

Penyelesaian Pelayanan

Kasi Pemerintahan

Kasi Kesos

Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Kasi LH

Kasi Keamanan dan Trantib

Pelaksanaan teknis Kebijakan Kepala Daerah dan melaporkan Kepada Camat melalui Sekcam

Alur Kerja Kecamatan Durai Kabupaten karimun

1. CAMAT (1) Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan, kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan karakteristik Wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang - undangan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi sebagai berikut : 8 Renstra Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Tahun 2012-2016

a. Menyelenggarakan tugas - tugas pemerintah umum dam membina Pemerintahan Desa / Kelurahan; b. Melaksanakan tugas-tugas kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati; c. Melaksanakan

pembinaan

ketentraman

dan

Ketertiban,

Pemberdayaan

Masyarakat, Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan Hidup; d. Melakukan Koordinasi dengan Instansi lain dalam rangka pelaksanaan penataan dan pembinaan; e. Menyusun rencana pembangunan di wilayah kerja kecamatan;

2.

SEKRETARIS KECAMATAN a. Sekretaris mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan tugas pemerintah dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/ aparatur Kecamatan; b. Untuk melenggarakan tugas tersebut, seskretaris mempunyai fungsi

sebagai

berikut : a. Menyusun rencana kerja mengendalikan dan mengevaluasi pelaksaannya; b. Mengurus dan melaksanakan segala sesuatu yang berkaitana dengan pelayanan ketatausahaan, administrasi kepegawaian perlengkapan dan rumah tangga; c. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan. Sekretaris membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; Masing-masing bagian sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas: a. Melaksanakan urusan surat menyurat , kearsipan, perlengkapan kerumahtanggaan, dan administrasi Kepegawaian Kecamatan. b. Uraian tugas dimaksud , sebagai berikut : 9 Renstra Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Tahun 2012-2016

a) Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian Kecamatan: b) Melaksanakan urusan perlengkapan, pemeliharaan dan inventarisasi; c) Menyiapkan bahan rencana dan mengusulkan kenaikan pangkat dan gaji berkala; d) Menyiapkan

bahan

rencana,dan

mengusulkan

penilaian

prestasi

kerja

kepegawaian Kecamatan ; e) Menyiapkan bahan rencana pengusulan pendidikan dan pelatihan pegawai Kecamatan; f) Menyiapkan bahan rencana pengusulan peningkatan kesejahteraan pegawai Kecamatan; g) Menyiapkan bahan pencatatan prestasi pelanggaran kedisiplinan dan kasus pegawai Kecamatan; h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris .

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas: a.

Melakukan perumusan perencanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan Kecamatan.

b. Uraian tugas dimaksud, sebagai berikut : a) Melakukan perumusan perencaan kegiatan Kecamatan; b) Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan Kecamatan; c) Mempersiapkan sarana dan prasarana yang menunjangan perumusan perencanaan Kecamatan; d) Melakukan rapat koordinasi perencanaan dengan insdtansi lain dalam menunjang kegiatan Kecamatan; e) Melaksanakan kerjasama dengan instansi lain untuk menunjang pelaksaan penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan Kecamatan; f) Menyiapkan bahan rencana dan pengusulan anggaran; g) Mengelola anggaran Kecamatan; h) Melaporkan penggunaan dan mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan Kecamatan; i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris


3.

SEKSI PEMERINTAHAN 1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan; 2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Melaksanakan dan membina pemerintahan umum kependudukan dan catatan sipil; b) Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang merupakan wewenang Kecamatan; c) Memberikan pelayanan, rekomendasi kependudukan; d) Melaksanakan administrasi kependudukan; e) Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

4.

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat merupakan tugas membantu Camat dalam meyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat. 2. Untuk menyelengarakan tugas tersebut seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Membina kegiatan pemberdayaan masyarakat; b) Melalkukan koordinasi dengan instansi terikat; c) Melakukan pengawasan, pembinaan dan memfasilitasi kegiatan program kesehatan masyarakat; d) Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat; e) Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oloeh pimpinan.

5.

SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL 1. Seksi Kesejahteraan social mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial; 2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi kesejahteraan sosial mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Melaksanakan penggulangan masalah sosial; b) Melakukan Pencegahan dan penanggulan bencana alam; 11

Renstra Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Tahun 2012-2016

c) Melaksakan koordinasi pembinaan kegiatan organisasi sosial/ kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat d) Melakukan tugas lainnya yang ditugaskan oleh pimpinan.

6.

SEKSI LINGKUNGAN HIDUP 1. Seksi lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan urusan lingkungan hidup; 2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi lingkungan hidup mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Melakukan pencegahan atas pengambilan sumber alam tanpa izin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup; b) Melakukan koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan ; c) Melakukan Pengawasan kebersihan di lingkungan wilayah Kecamatan; d) Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

7.

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 1. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketenteraman dan ketertiban; 2. untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Melakukan pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban; b) Melakukan Koordinasi dan membina Kesatuan Pelindung Masyarakat (LINMAS) di wilayah kerja Kecamatan; c) Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan.


STRUKTUR ORGANISASI Susunan organisasi Kecamatan Durai mengacu pada Peraturan Bupati Karimun Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan fungsi Kecamatan terdiri dari : a.

Camat

b. Sekretaris Camat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan c.

Seksi Pemerintahan

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat e. Seksi Kesejahteraan Sosial f.

Seksi Lingkungan Hidup

g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Adapun Struktur Organisasi SKPD Kecamatan Durai adalah sebagai berikut : CAMAT SEKRETARIS KASUBAG UMUM

KASUBAG KEU

STAF

STAF

KASI PEM

KASI TRANTIB

KASI PMD

KASI KESOS

STAF

STAF

STAF

STAF

KASI LH

STAF

DESA


2.2. SUMBER DAYA SKPD 1) Komposisi Pegawai Secara Keseluruhan Personil kecamatan Durai Sampai Desember 2010 adalah sebanyak 30 Orang dengan Komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Kecamatan Durai adalah sebagaimana ditunjukkan tabel dibawah ini : Tabel 1. Komposisi Pegawai Kantor Camat Durai

No

Kedudukan Dalam Organisasi

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

1

-

1

2.1 Sekrataris Camat

1

-

1

2.1.1 Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

-

1

1

2.1.2. kepala Sub bagian Perencanaan dan keuangan

1

-

1

3.1 Kepala Seksi Tata Pemerintahan

1

-

1

3.1.1 Staf Pendukang PNS/Honorer

2

2

4

3.2 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1

-

1

3.2.1 Staf Pendukung PNS/Honorer

2

1

3

3.3 Plt. Kepala Seksi Kesos

1

-

1


2

-

2

3.4 Plt. Kepala seksi LH

1

-

1


2

-

2

3.5 Plt. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1

-

1


10

-

10

Kelompok Jabatan Fungsional

-

-

-

1.

Camat

2.

Sekretaris

3.

4.

Komposisi Pegawai

Seksi-Seksi

Jumlah

20

4

30

2) Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan Dari komposisi pegawai Kecamatan Durai yang keseluruhan berjumlah 30

orang

terdapat :


 16 Orang berstatus pegawai negeri Sipil (PNS)  14 Orang Honorarium Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Kecamatan Durai menurut Status pangkat dan Golongan adalah sebagaimana dtunjukkan pada tabel 2.2. Tabel.2 Jumlah Pegawai Menurut Status, pangkat dan Golongan N o

1

2

Unit Kerja di Lingkungan Kecamatan Tabing Status kepegawaian

Gol/ Ruang

Pembina

IV.a

Penata Tkt I

III.d

Penata

III.c

Penata Muda Tkt I Penata Muda

III.b

Penata Muda Pengatur Tkt I Pengatur

II.d

Pengatur Muda Tkt I Pengatur

II.b

Juru Tkt I

I.d

Juru

I.c

Juru Muda Tkt I

I.b

Juru Muda

I.a

Honorarium Daerah Total

Camat

1

Sekretariat Kecamatan

Lurah

Seksi

Seksi

PEM

PMD

Seksi

Seksi

Seksi

Fungsi

Kesos

LH

Trantib

onal

Staf

1 1

1

III.a 1

II.c

II.a

2

1

3

1

2

1

2

2

2

1

2

1

9

5

4

3

3

11

3) Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Mengacu pada klasifikasi status pegawai, maka tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai Kecamatan Durai, adalah sebagai berikut : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Terdapat : 

1 Orang Berpendidikan S-2 15

Renstra Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Tahun 2012-2016



3 Orang Berpendidikan S-1



1 Orang Berpendidikan D-3



25 Orang Berpendidikan SMA / Sederajad Tabel 3. Jumlah pegawai Menurut latar belakang Pendidikan

Status kepegawaian

No 1

Camat

Sekretariat Kecamatan-

Unit Kerja di Lingkungan Kecamatan Durai Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Lurah PMD PEM Kesos LH Trantib

Fungsi onal

Staf

Pegawai Negri Sipil 1. Strata–3 2. Strata-2

1

3. Strata-1

1

1

1

4. Diploma-4 5. Diploma-3

1

6.

2

3

3

3

3

11

SMA/Sederajat 7. SLTP/Sederajat 8. SD/Sederajat 2

Honorariun 1. Strata-1 2. SMA Total

1

3

5

4

3

3

11

30

4) Perlengkapan Secara keseluruhan jumlah perlengkapan kantor yang dikelola oleh Kecamatan Durai dalam mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi adalah total nilai sebesar Rp. ….. Yang didalamnya mencakup beberapa barang sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini : Tabel 4. Perlengkapan No

Nama Barang

Jumlah

1

Tanah

10.000 M2

2

Bangunan Gedung

3 Buah

Jumlah harga (Rp)


3

4

Alat Angkut - Mobil

2 Buah

- Motor

2 Buah

Alat

Kantor

dan

Rumah

Tangga 5

Alat Studio

6

Buku / Perpustakaan

1 Set

Total

2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD Dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Kecamatan Durai menuju pelaksanaan tata Pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang pemerintahan, pembangunan dan masyarakat perlu adanya Standar Pelayanan Minimal.

NO 1 1.

2.

3.

Tabel 5. Tabel Kinerja Pelayanan Masa Kini Pada Kecamatan Durai WAKTU JENIS PELAYANAN INDIKATOR KET PENYELESAIAN 2 3 4 5 Administrasi Kependudukan - Pembuatan KTP Terbitnya KTP - Pembuatan KK Terbitnnya KK - Surat Keterangan Pindah Terbitnya Surat Keterangan Pindah - Surat Keterangan Lainnya Terbitnya Surat Keterangan Lainnya Perizinan - Rekomendasi IMB Terbitnya Rekomandasi IMB - Surat Izin Keramaian Terselenggaranya Keamanan dan Ketertiban Pertanahan - Pembuatan akta-akta tanah Terbitnya akta Tanah - Surat Keterangan Kredit Terlayaninya Permohonan Bank Kredit Bank

14 hari 14 hari 1 jam 1 jam

1 hari 1 hari

5 hari 2 Hari


2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN Dalam

melaksanakan

tugas

dan

fungsi

Kecamatan,

Kantor

Camat

Durai

menginventarisir Tantangan dan Peluang yang ada, Namun sebelum itu dapatlah di paparkan kekuatan dan kelemahan yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Camat Durai sebagai berikut : a. Kekuatan - Memiliki kewenangan berdasarkan Keputusan Bupati Karimun Nomor 38 B Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat. - Memiliki Tugas Pokok dan Fungsi yang jelas berdasarkan Keputusan Bupati Karimun Nomor 01 Tahun 2006 - Memiliki mekanisme prosedur pelayanan yang jelas dan baku. - Semangat kerja yang tinggi. - Adanya komitmen bersama dari seluruh stake holder untuk menuju mewujudkan visi dan misi kecamatan b. Kelemahan - Sumber Daya Aparatur yang masih rendah. - Sumber Daya Aparatur yang masih kurang (Banyaknya struktur jabatan yang belum terisi). - Anggaran kecamatan yang rendah. - Sarana dan Prasarana yang masih kurang. - Letak Geografis Kecamatan yang jauh dari Pusat Pemerintahan

Adapun Peluang dan Ancaman Eksternal yang dihadapi adalah sebagai berikut : a. Peluang Eksternal. - Partisipasi dan dukungan yang cukup baik dari masyarakat - Suasana wilayah kecamatan yang kondusif - Kebijakan Pemerintah Daerah yang mendukung 18 Renstra Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Tahun 2012-2016

b. Ancaman Eksternal - Keadaan sosial ekonomi masyarakat yang cenderung mengalami perubahan dalam jangka pendek. - Peraturan Perundang-undangan yang mengalami perubahan. - Situasi dan kondisi geografis Rumusan Permasalahan strategis : -

Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan;

-

Pedoman pengelolaan daerah yang berubah-ubah aturan;

-

SDM Aparatur yang ada tidak sesuai kebutuhan.

-

Kecendrungan penurunan moralitas dan rendahnya keteladanan pimpinan di semua lapisan.

-

Dampak krisis finansial global.

-

Menurunnya kwalitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup akibat pemanasan global dan rendahnya pemeliharaan lingkungan.

-

Semakin tingginya ancaman penyakit dan kualitas kesehatan yang rendah

-

Tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan merata.

-

Tuntutan akan pendidikan yang berkualitas dan tejangkau di berbagai lapisan masyarakat.

-

Adanya tuntutan terhadap ketahanan pangan yang bermutu, sehat, merata dan terjangkau.

-

Meningkatnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

-

Peningkatan pemerataan kondisi infrastruktur dan lingkungan bagi kehidupan masyarakat yang sehat dan nyaman.

-

Tingginya tuntutan profesionalisme kinerja aparat pemerintah dalam pelayanan mayarakat.

Rumusan Perubahan umum yang Perlu Dilakukan : -

Menambah jumlah pegawai yang berkualitas sesuai keahliannya;

-

Melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugasnya;

-

Menambah jumlah anggaran sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku;

-

Meningkatkan tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat;

-

Peraturan Perundangan yang mendukung visi dan misi tidak berubah-ubah;

-

Menjadikan Kecamatan sebagai SKPD murni


BAB III ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD KANTOR CAMAT DURAI Berdasarkan rumusan, permasalahan strategis yang dihadapi masa kini, yang diidentifikasi berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Camat Durai adalah sebagai berikut :

1. Agama Sebagai Pilar Utama Pembangunan. Agama merupakan dasar dari segala sesuatu tindakan maupun kebijakan yang akan diambil. Masyarakat yang taat beragama menghasilkan masyarakat yang madani, sabar, kerja keras dan mensyukuri segala sesuatu yang dihasilkan. Hal ini dianggap sangat penting dan untuk meningkatkan Ketaqwaan diperlukan suatu usaha dalam menigkatkan kualitas keimananmasyarakat itu sendiri. Hingga demikian akan menghasilkan masyarakat yang memiliki jiwa pembangunan yang bersih dan bertawakal. 2. Melayani masyarakat secara optimal. Sebagai tugas dari aparatur negara melayani masyarakat secara optimal merupakan tugas yang utama. Pelayanan yang prima merupakan suatu konsep yang harus dilaksanakan. Bagaimana melayani masyarakat secara prima merupakan suatu permasalahan sehingga bagaimana dapat ditingkatkan. Berbagai cara terbaik pun kan dilakukan untuk itu. 3. Infrastruktur daerah pesisir yang memadai. Infrastruktur merupakan sarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Infrastruktur akan membantu masyarakat

meningkatkan kualitas proses kagiatan terutama dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Prasarana infrastruktur yang terpelihara merupakan investasi dalam memperpanjang keberadaan infrastruktur tersebut. Sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat lebih lama dan optimal. 4. Pelaksanaan undang-undang danperaturan daerah. Sosialisasi dan pelaksanakan undang-undang merupakan permasalah tersendiri yang harus mendapat perhatian. Pemahaman masyarakat yang kurang terhadap peraturan perundang-undangan khususnya peraturan-peraturan daerah Kabupaten Karimun harus dibarengi dengan sosialisasi yang optimal. 20 Renstra Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Tahun 2012-2016

5. Kegiatan Kecamatan yang sukses. Sebagai ujung tombak mensukseskan kegiatankegiatan ditingkat kecamatan secara tidak langsung mensukseskan kegiatan tingkat kabupaten. Menjadikan kegiatan yang sukses dan lebih baik merupakan permasalah yang harus dipecahkan. Mengoptimalkan prasarana yang ada dan sumberdaya aparatur, dengan menggunakan dana yang sehemat mungkin merupakan hal yang harus dilaksanakan. 6. Pembinaan Aparatur Desa. Membina desa merupakan salah satu kewajiban pemerintahan kecamatan. Pemerintahan Desa merupakan perpanjangan tangan pemerintah daerah. 7. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum. Ketentraman dan ketertiban akan menciptakan suasana masyarakat yang kundusif. Hal ini penting untuk menunjang kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Tidak terlepas juga ketaatan masyarakat terhadap pertaturan-peraturan daerah. Merupakan tugas kecamatan untuk ikut melaksanakan dan menjaga keberlangsungan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. 8. Masyarakat yang mandiri. Untuk mencapai masyarakat yang mandiri, kecamatan harus melaksanakankan kegiatan-kegiatan pemberdayaan. Konsep pembelajaran masyarakat harus ditingkatkan.

3.2. TELAAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

3.2.1. Visi Visi amatlah penting dalam suatu kebijakan pembangunan mengingat visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan adanya visi, maka segala sumber daya dapat digunakan secara terarah guna mewujudkan kondisi akhir yang dicita-citakan melalui serangkaian tahapan perjalanan. Oleh karena itu, visi pembangunan mempunyai berbagai fungsi antara lain adalah (i) sebagai arah bagi semua kebijakan pembangunan, (ii) sebagai tujuan dan sasaran akhir yang hendak dicapai oleh kebijakan pembangunan, (iii) sebagai acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan, dan (iv) sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kebijakan pembangunan.


Lebih jauh, visi pembangunan dapat menjadi pranata yang berfungsi sebagai pedoman perilaku pembangunan, sebagai alat pemersatu masyarakat dalam pembangunan, dan sebagai sarana pengendali sosial dalam pembangunan. Jadi, penentuan visi pembangunan dengan misi dan strategi pencapaiannya amatlah penting agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas. Berhubung dengan itu, untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah kedepan, maka visi pembangunan Kabupaten Karimun untuk jangka waktu 2011-2016 adalah sebagai berikut: ”Terwujudnya Kabupaten Karimun yang Maju dan Berdaya Saing Berlandaskan Iman dan Taqwa” Secara konseptual visi pembangunan Kabupaten Karimun tahun 2011-2016, mengarah pada mendukung tujuan pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2010-2014. “Maju dan

Berdaya saing“ diartikan sebagai kabupaten Karimun yang memiliki pertumbuhan

ekonomi yang berkualitas, kreatif, produktif dan inovatif yang ditandai dengan meningkatnya kegiatan investasi, membaiknya infrastruktur dasar, berkembangnya pengelolaan sumber daya lokal secara optimal, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, meningkatnya produktifitas kesehatan serta meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. “Berlandaskan iman dan taqwa” diartikan sebagai kabupaten yang meletakkan nilai-nilai agama sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Landasan nilai-nilai agama ini tercermin dari sikap dan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia, suasana kehidupan yang agamis, dan kehidupan antar umat beragama yang harmonis. Kesemua hal tersebut didukung oleh pendidikan keagamaan (formal dan nonformal) secara sistematis dan menyeluruh sehingga dapat membentuk masyarakat yang cerdas secara intelektual maupun spiritual. 3.2.2. Misi Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Karimun 2011-2016 tersebut, maka ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut: 1. Meningkatkan dan memeratakan ketersediaan infrastruktur daerah yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan masyarakat Peningkatan dan pemerataan ketersediaan infratruktur daerah ini diartikan sebagai penyediaan infratruktur baik dari sisi ketersediaan (kuantitas) dan kualitasnya. Infratruktur 22 Renstra Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Tahun 2012-2016

daerah yang dimaksud diantaranya adalah infrastruktur pada kawasan FTZ, terutama yang terkait dengan kawasan industri, kawasan strategis, infrastruktur dasar, infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, dan infrastruktur sosial ekonomi. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya guna berlandaskan iman dan taqwa Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilihat dari empat aspek (i) aspek pendidikan, (ii) aspek kesehatan, (iii) aspek pembangunan iman dan taqwa, dan (iv) aspek kesetaraan gender. Pembangunan iman dan taqwa ditujukan sehingga kehidupan keagaman semakin marak dan menjadi bagian dari keseharian masyarakat serta menguatnya sistem pendidikan keagamaan khususnya pendidikan nonformal. Sumber daya manusia (SDM) yang berdaya guna adalah SDM yang produktif dilihat dari meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha. 3. Mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi yang terpadu dengan ekonomi berbasis kerakyatan Ekonomi berbasis kerakyatan yang dimaksud adalah koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, nelayan dan pembudidaya kecil, serta industri rakyat lainnya. Keterpaduan ekonomi berbasis kerakyatan dengan pusat pertumbuhan ekonomi dimaksudkan agar pertumbuhan dan perkembangan industri skala menengah dan besar dapat seiring dan sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan pelaku usaha kecil. Hal ini mensyaratkan adanya keterkaitan yang saling memperkuat antar skala industri.

4. Memaksimalkan kualitas pelayanan publik Kualitas pelayanan publik yang maksimal diwujudkan dalam bentuk peningkatan kecepatan pelayanan, aksesibilitas layanan, penyusunan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal khususnya di bidang-bidang yang menjadi urusan wajib, serta penyederhanaan sistem layanan khususnya di bidang perizinan.

5. Mengelola sumber daya kelautan dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan Karakteristik kabupaten Karimun sebagai kabupaten kepulauan ditandai dengan melimpahnya sumber daya kelautan dan pulau-pulau kecil. Untuk menjaga keberlanjutan sumber daya tersebut, perlu dikedepankan pengelolaan yang menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. 23 Renstra Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Tahun 2012-2016

Berdasarkan visi dan misi tersebut, Bupati Kabupaten Karimun mempunyai motto sebagai berikut: Kerja Amanah Kerja Keras Kerja Cerdas Penjelasan makna dari motto: Kerja Amanah Penyelenggara pemerintahan yang mampu bekerja melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan arah dan kebijakan, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan yang sudah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya, berpihak kepada kepentingan masyarakat, terbuka, siap dan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT dan masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Kerja Keras Penyelenggara pemerintahan yang mampu bekerja efektif dan efisien memanfaatkan waktu secara optimal, disiplin penuh gairah dan semangat, memiliki strategi dan kebijakan memajukan daerah tanpa mengenal lelah, mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki daerah demi kesejahteraan masyarakat. Kerja Cerdas Penyelenggara pemerintahan yang mampu menciptakan inovasi dan ide dalam pengembangan kemajuan daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pengelola pembangunan, memanfaatkan setiap peluang dan kesempatan, mengedepankan intelektualitas, rasionalitas dan moralitas dalam berbuat dan bertindak, matang dalam perencanaan, konsekwen dalam pelaksanaan demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah dimasa depan.

3.3. PENENTUAN ISU-ISU STATEGIS Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan

pembangunan

karena

dampaknya

yang

signifikan

bagi

entitas

(daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi 24 Renstra Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Tahun 2012-2016

atau

hal

yang

bersifat

penting,

kelembangaan/keorganisasian

dan

mendasar,

berjangka

menentukan

tujuan

panjang, di

masa

mendesak, yang

akan

bersifat datang

(Permendagri 54/2010). Adapun isu strategis yang diperhatikan untuk kecamatan Durai adalah :

1. Terbatasnya kapasitas pemerintah daerah Terbatasnya kapasitas pemerintah daerah ditunjukkan dari kurangnya pemahaman dan keterampilan pegawai di bidang-bidang tugas yang membutuhkan keahlian khusus, diantaranya adalah operator komputer, arsiparis, dan administrasi kependudukan. Sementara mutasi antar SKPD juga menjadi salah satu penyebab, karena kaderisasi menjadi terbatas dilakukan bagi pegawai di lingkungan Kantor Camat Durai. Selain itu terdapat pula keterbatasan anggaran bagi pengembangan sumber daya manusia pegawai. Keterbatasan kualitas adalah satu sisi, sedangkan keterbatasan kuantitas ada di sisi lainnya. Kurangnya jumlah aparatur yang mempunyai keadilan dibidangnya ini terutama dirasakan pada staf kantor camat umumnya dan Kantor Camat Durai khususnya. Minimnya penguasaan teknologi informasi juga menjadi satu keterbatasan mengingat penguasaan teknologi informasi menjadi prasyarat dasar bagi peningkatan pengetahuan dan efektivitas serta efisiensi kerja. Lemahnya penguasaan tentu diikuti dengan kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dan prinsip-prinsip serta teknologi e–Government di kalangan aparatur pemerintahan. Perkembangan yang cepat dari teknologi informasi dan komunikasi belum ditangkap sebagai peluang dan kekuatan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, khususnya guna mengatasi sulitnya komunikasi daerah kepulauan. Selain kapasitas sumber daya manusia, terdapat pula masalah terkait kelembagaan. Salah satu masalah kelembagaan yang terekam adalah masih dirasa belum jelasnya ketentuan-ketentuan daerah yang mengatur pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat. Camat dan Lurah bekerja melaksanakan tugas-tugas eksekutif, namun perlindungan hukum atas pelaksanaan tugas-tugas itu dirasakan masih kurang, termasuk juga pelrindungan prosedural jika terdapat pemanggilan-pemanggilan Camat dan Lurah dari instansi-instansi lain.


2. Terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran Masih dijumpai permasalahan mengenai sarana dan prasarana yang belum optimal, Fasilitas teknologi informasi juga belum optimal tersediakan padahal manfaatnya besar untuk menunjang kinerja dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat. Sejalan dengan usia alat/barang, maka kualitasnya pun semakin menurun sehingga banyak dibutuhkan penggantian atau pemeliharaan. Belum optimalnya kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belum banyak kerjasama antar daerah yang dilaksanakan dalam penyediaan pelayanan publik dan menangkap dampak multiplier positif (spill over) terutama di daerah perbatasan antar daerah, termasuk dengan kabupatenkabupaten perbatasan di bagian selatan dan barat.

3. Masih lemahnya kualitas dan aksesibilitas basis data strategis Basis data yang valid dan reliable guna menunjang pengambilan keputusan dirasakan masih lemah. Beberapa contoh basis data yang masih lemah diantaranya adalah luas wilayah kecamatan dan data kependudukan. Selain basis data yang masih lemah, aksesibilitas terhadap data juga cukup sulit. Masyarakat masih sulit mengakses data dan informasi pembangunan yang pada akhirnya berdampak kepada distribusi pembangunan yang tidak tepat sasaran dan minimnya partisipasi masyarakat untuk mendukung dan terlibat dalam pembangunan daerah. Untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja aparat pemerintah sangat diperlukan data-data perkembangan pembangunan. Minimnya data menyebabkan sulitnya mengukur capaian-capaian pembangunan.

4. Agama dan Budaya Persoalan lain dalam hal budaya yang dapat menjadi ancaman ke depan adalah dengan diberlakukannya Free Trade Zone (FTZ) di kabupaten karimun. Dikhawatirkan bahwa ancaman ini jika tidak diantisipasi dengan baik dapat melemahkan adat dan budaya setempat karena belum adanya kesiapan masyarakat baik kesiapan dalam hal kapasitas maupun kesiapan dalam hal benteng moralitas. Adapun isu permasalahan yang berkembang sekarang adalah sebagai berikut: 26 Renstra Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Tahun 2012-2016

a. Masih kurang memadainya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di tengah masyarakat. b. Adanya arus sekularisasi akibat dari globalisasi yang mendangkalkan nilai-nilai keagamaan. c. Masih kurangnya jumlah guru agama di sekolah-sekolah. d. Masih kurangnya sarana prasarana pendidikan agama di sekolah-sekolah.

Pengembangan FTZ



Sebagai kabupaten yang sebagian wilayahnya ditetapkan masuk dalam kawasan Free Trade Zone (FTZ), salah satu tantangan terbesar pembangunan di Kabupaten Karimun adalah bagaimana menciptakan kawasan yang memiliki tingkat keamanan dan kenyamanan yang kondusif dan cukup menarik bagi para pengusaha untuk berinvestasi. Tantangan terkait dengan pengembangan usaha dan ekonomi daerah yang lainnya adalah berupa tantangan menumbuhkan perekonomian masyarakat khususnya golongan kecil dan menengah (ekonomi kerakyatan) yang sebisa mungkin terintegrasi dan bersinergi dengan perkembangan FTZ. Saat ini Karimun sedang mempersiapkan masa transisi untuk menggantikan sektor pertambangan dengan sektor jasa. Untuk mendukung hal ini, perlu adanya sinergitas antara daerah dan instansi vertikal dalam upaya peningkatan pelayanan jasa-jasa maritim Infrastruktur perkotaan yang dekat dengan kawasan industri dan tingkat keamanan menjadi daya tarik Karimun. Karimun juga melihat

adanya peluang dari pergeseran industri di

Singapura dan pelimpahan kapal yang melintas akibat reklamasi Singapura Untuk meningkatkan keterkaitan antara FTZ dan ekonomi kerakyatan, salah satunya adalah dengan memprioritaskan industri-industri yang bahan bakunya merupakan komoditas di Karimun. Menyongsong pelaksanaan FTZ yang akan menjadikan Kabupaten Karimun menjadi pusat ekonomi memerlukan manusia-manusia yang berkualitas baik dari segi jasmani maupun rohani. Program peningkatan insan yang beriman dan bertakwa harus selalu terusmenerus dilaksanakan.



Pertanian Permasalahan yang terekam pada sektor pertanian adalah soal daya saing. Harga produk

pertanian lokal kalah bersaing dengan produk dari luar, karena tingginya biaya produksi. Perlu dilakukan terobosan-terobosan untuk menekan biaya produksi ini, misalnya dengan bantuan 27 Renstra Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Tahun 2012-2016

mekanisasi pertanian dan subsidi pupuk. Hal ini akan membuat produk pertanian lebih memiliki daya saing sekaligus menguntungkan konsumen karena harga yang semakin terjangkau. Permasalahan selanjutnya adalah banyaknya lahan tidur (idle). Lahan-lahan tersebut menjadi tidur baik karena ditelantarkan pemiliknya maupun karena pemiliknya kekurangan modal untuk menggarap. Lahan tidur yang sebenarnya produktif ini tentu saja menyebabkan potensi pertanian menjadi tidak teroptimalkan. Permasalahan lain yang disampaikan oleh para petani adalah kurangnya pembinaan teknis dilakukan. Karena kurangnya pembinaan tersebut, maka yang petani lakukan adalah trial and error yang menyebabkan biaya menjadi semakin besar karena kemungkinan gagal yang semakin besar. Pembinaan yang dirasakan dibutuhkan adalah dalam bentuk penyuluhan, pelatihan, percontohan dan pendampingan teknis dan manajemen usaha. Salah satu permasalahan teknis seputar budidaya tanaman yang dihadapi petani saat ini adalah hama penyakit tanaman, khususnya pada komoditas sayur-sayuran. Saat ini, pemenuhan komoditas-komoditas pertanian masih banyak didatangkan dari luar. Tingkat permintaan (demand) akan komoditas ini demikian tinggi dan belum dapat terpenuhi.Hal ini dapat ditangkap sebagai peluang untuk meningkatkan sektor pertanian. Dukungan sumber daya alam yang melimpah, salah satunya adalah banyak lahan-lahan tidur yang sebenarnya subur tetapi tidak dimanfaatkan, adalah modal berharga untuk menignkatkan sektor ini. Sumber daya manusia petani pun menjadi satu kekuatan, terutama ketika semakin banyak orang tertarik untuk bertani ketika melihat contoh-contoh kesuksesan yang diraih petani-petani lainnya. Beberapa permasalahan yang perlu dihadapi dalam upaya mengoptimalkan sektor pertanian adalah rendahnya daya saing produk akibat tingginya biaya produksi, pembinaan teknis kepada petani yang masih kurang dilakukan, aksesibilitas petani dan nelayan terhadap modal yang terbatas, ketersediaan infrastruktur yang belum memadai dan aspek-aspek teknis budidaya seperti hama penyakit tanaman.



Pariwisata Salah satu fakta yang menonjol dari sektor pariwisata adalah semakin turunnya jumlah

wisatawan. Kondisi ini teramati semenjak tahun 2004 dan terus berlangsung hingga saat ini. Kondisi ini bisa jadi terkait dengan pelarangan kegiatan judi karena sebelumnya banyak wisatawan yang menunjungi Karimun untuk alasan ini. 28 Renstra Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Tahun 2012-2016

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata adalah: 1.

Pengembangan objek-objek wisata terkendala oleh masalah pembebasan lahan sehingga di beberapa titik belum dilakukan pembebasan lahan wisata pantai;

2.

Belum optimalnya pemanfaatan pesisir dan laut dalam pengembangan wisata bahari dan keunggulan wilayah lainnya;

3.

Kurangnya pelayanan prima dalam pelayanan perhotelan;

4.

Belum tertatanya transportasi tradisional untuk kepentingan wisata;

5.

Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung sektor kepariwisataan dan kebudayaan daerah. Sedangkan infrastruktur yang terbangun belum dikelola dengan sistem manajemen yang baik; Kendala-kendala yang dihadapi untuk merevitalisasi sektor ini adalah terbatasnya

destinasi pariwisata, belum dijadikannya budaya dan adat setempat sebagai bagian dari destinasi wisata, dan degaradasi pesisir dan laut mengancam oyek-obyek wisata bahari seperti terumbu karang.



Kemiskinan Beragam faktor yang melatarbelakangi terjadinya kemiskinan di wilayah Kecamatan

Durai tersebar diKelurahan kapling (sungai ayam) dan Kelurahan teluk Uma Daerah pantai dilatarbelakangi oleh pembangunan yang kurang merata, kurangnya informasi dan kesempatan kerja, dan faktor tidak maksimalnya program keluarga berencana. Kurangnya pemerataan pembangunan penduduk yang tinggal di wilayah pesisir menjadi salah satu yang berdampak pada kemiskinan. Kurangnya pemerataan pembangunan dapat menyebabkan kurangnya akses penduduk terhadap program pembangunan. Kantong-kantong lapangan pekerjaan yang terkonsentrasi pada pusat-pusat pembangunan sulit di akses, akibatnya informasi mengenai pengembangan usaha sangat minim dan perekrutan tenaga kerja tidak berimbang, sehingga kesempatan kerja bagi masyarakat local kurang. Munculnya berbagai persoalan sosial tidak terlepas dari masalah kemiskinan atau pengangguran yang kini masih dihadapi sebagian masyarakat. Persoalan bertambah rumit karena perekrutan tenaga kerja dengan menggunakan sistem kontrak (outsourcing) tidak member kepastian terhadap masa depan tenaga kerja. Kemiskinan telah dicoba diatasi dengan berbagai pendekatan. Salah satu di antaranya adalah program perbaikan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan pengelola BAZ (Badan Amil Zakat). Diharapkan perbaikan RTLH di tahun-tahun yang akan datang dapat ditingkatkan jumlah dan jangkauannya. 29 Renstra Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Tahun 2012-2016

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. VISI DAN MISI Sebagaimana amanat dari Undang - Undang Nomor : 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah bahwa (RPJM Daerah) sebagai penjabaran dari Visi, Misi Kepala Daerah yang Penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, program - program pembangunan dan kegiatan pokok. Salah satu yang termuat didalam RPJM tersebut adalah program Satuan Kerja Perangka Daerah ( Renstra-SKPD ) yang dalam penyusunannya mengacu kepada visi, misi dan program Kepala daerah. Sebagai salah satu SKPD yang ada di Kabupaten Karimun maka Kecamatan Durai harus mempersiapkan Renstra sebagai dokumen perencanaan untuk priode 5 (lima) tahun. Disini akan kami kemukakan mengenai Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan dan Strategi yang telah ditetapkan sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan di kecamatan Durai.

4.1.1. Visi Kecamatan Durai Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimilki serta kindisi dan proyeksi yang diinginkan ke depan, maka visi Kecamatan Durai Kabupaten Karimun, adalah :

“Terwujudnya Kecamatan Durai Yang Tertib, Mandiri dan Sejahtera Tahun 2025”

Pernyataan visi diatas dimaksudkan untuk menjadikan Kecamatan Durai sebagai lembaga yang memiliki kompetensi dalam pelayanan prima dan professional kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan global dalam melayani masyarakat dengan transparan, akuntabel dan partisipatif untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Terarah dan Mandiri sejalan dengan arah pembangunan yang partisipatif dengan tidak terlepas dari nilai-nilai dan kaidah yaitu: 26 Renstra Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Tahun 2012-2016

1. Bertaqwa. Melandasi hidup dan semua aktivitas dalam melayani masyarakat secara prima merupakan ibadah kita dan pertanggung jawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai implikasi umat beragama. Tidak melaksanakan pelayanan masyarakat hanya semata-mata sebagai tugas belaka. 2. Kerja Keras. Merupakan motto dalam bekerja yang tidak terlepas dalam melayani masyarakat semaksimal mungkin, mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan. Tidak pernah mengeluh dan selalu setia. 3. Disiplin, Bermoral Tinggi dan Berdedikasi Disiplin merupakan kunci sukses dalam melakukan sesuatu pekerjaan, tanpa kedisiplinan maka kinerja akan menurun, sedangkan moralitas akan mengiringi kegiatan agar tetap terarah pada tujuan dan merupakan pertanggungjawaban jabatan seseorang. Dedikasi adalah pengabdian tugas kewajiban yang dibebankan dan ukuran bagi seseorang yang mengabdikan dirinya demi keberhasilan tugas atau pekerjaan. Bagi seorang pegawai yang berdedikasi tinggi, keterbatasan sarana atau fasilitas kerja tidak dinilai sebagai hambatan yang menyebabkan proses kegiatan kerja menjadi terhambat. Justru di tengah-tengah keterbatasan itu ia secara kreatif mampu mendayagunakannya untuk mencapai produktivitas kerja yang setinggi tingginya. Seseorang yang berdedikasi, selalu mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Penuh tanggung jawab adalah sikap berani mengambil resiko atas pekerjaan yang dilaksanakannya serta konsekwen dalam mempertanggung jawabkannya. 4. Aktif dan Inovatif. Tidak kaku dalam memberikan pelayaan kepada masyarakat sejalan dengan perkembangan teknologi dan keadaan globalisasi yang semakin signifikan sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efesien. 5. Memacu Untuk Pembangunan dan prestasi. Prestasi lahir dari masyarakat yang tidak kenal lelah dan tidak takut dengan kesalahan dengan harapan dapat membangun masyarakat dari berbagai bidang secara berkelanjutan.


4.1.2.

Misi Kecamatan Durai Untuk mencapai visi maka ada beberapa Misi yang harus dicapai dalam rangka terwujudnya warga masyarakat kecamatan Durai yang maju, mandiri dan berbudaya yaitu : 1. Menjadikan agama sebagai pilar pembangunan. 2. Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat. 3. Pemeliharaan pembangunan infrastruktur pedesaan dan kawasan pesisir. 4. Melaksanakan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. 5. Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan. 6. Mengoptimalkan pembinaan pelenggaraan pemerintah Desa. 7. Melaksanakan upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum. 8. Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD Tujuan Misi Kecamatan Durai 1. Menciptakan masyarakat Kecamatan Durai yang beriman dan bertaqwa dan menjadikan Agama sebagai dasar dalam melaksanakan seluruh kegiatan 2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas prasarana dan fasilitas pelayanan umum. 4. Meningkat Kesadaran dan partisipasi dalam penerapan dan penegakan peraturan per undang-undangan. 5. Meningkatakan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan. 6. Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan di pedesaan 7. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum. 8. Meningkatkan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.


Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari Suatu tujuan yang di fermentasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, Rasional uantuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, sasaran yang akan dicapai Kantor camat Tebing Adalah : 1. Terwujudnya Masyarakat yang Madani; 2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat; 3. Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 4. Terwujudnya Kesadaran dan partisipasi dalam penerapan dan penegakan peraturan Per undang-undangan; 5. Terwujudnya Peningkatan penyelengaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; 6. Terwujudnya Peningkatan penyelengaraan Pemerintah Desa; 7. Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum. 8. Terwujudnya masyarakat yang partisipatif dan mandiri. Penjabaran Misi, Tujuan dan sasaran Jangka Menegah SKPD di sajikan dalam tabel berikut ini :


Tabel 6. Penjabaran Misi, Tujuan Dan Sasaran Jangka Pendek MISI Menjadikan agama sebagai pilar pembangunan

TUJUAN Menciptakan masyarakat Kecamatan Durai yang beriman dan bertaqwa dan menjadikan Agama sebagai dasar dalam melaksanakan seluruh kegiatan

SASARAN Terwujudnya Masyarakat yang Madani

Meningkatkan Pelayanan Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat kepada Masyarakat

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat

Pemeliharaan pembangunan infrastruktur pedesaan dan kawasan pesisir

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas prasarana dan fasilitas pelayanan umum

Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan fasilitas pelayanan umum

Melaksanakan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan

Meningkat Kesadaran dan partisipasi dalam penerapan dan penegakan peraturan per undang-undangan

Terwujudnya Kesadaran dan partisipasi dalam penerapan dan penegakan peraturan Per undang-undangan

Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan

Meningkatakan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan

Terwujudnya penyelengaraan pemerintahan Kecamatan

Peningkatan kegiatan di tingkat

Mengoptimalkan pembinaan pelenggaraan pemerintah Desa

Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan di pedesaan

Terwujudnya penyelengaraan Desa

Peningkatan Pemerintah

Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Meningkatkan Ketentraman Terwujudnya Ketentraman dan dan Ketertiban Umum Ketertiban Umum

Meningkatkan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatkan Kegiatan Terwujudnya masyarakat yang Pemberdayaan Masyarakat partisipatif dan mandiri


4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN Strategi merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan ,visi dan misi. Satu Strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Adapun strategi yang akan di tempuh Kantor Kecamatan Durai adalah sebagai berikut : 1.

Melaksanakan kegiatan untuk membangun dan membina masyarakat yang bersifat keagaamaan.

2.

Meningkatkan serta Kualitas dan penyediaan Fasilitas Pelayanan.

3.

Melaksanakan kegiatan-kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana umum dengan memberdayakan masyarakat semaksimal mungkin.

4.

Melaksanakan kegitatan sosialisasi dan pengawasan terhadap perarturan-peratuan daerah dan perudang-undangan.

5.

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas apatur.

6.

Melaksanakan Kegiatan Pemerintah, pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan dilaksanakan dengan transparansi dan Akuntabilitas yang bersih dan berwibawa;

7.

Melaksanakan kegiatan pengawsan dan penertiban umum terhadap masyarakat;

8.

Meningkatkan Parisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta.


Tabel 7. Penjabaran Misi, Tujuan Dan Sasaran ke Dalam Strategi MISI

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

Menjadikan agama sebagai pilar pembangunan

Menciptakan masyarakat Kecamatan Durai yang beriman dan bertaqwa dan menjadikan Agama sebagai dasar dalam melaksanakan seluruh kegiatan

Terwujudnya Masyarakat Madani

Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat

Meningkatkan serta Kualitas dan penyediaan Fasilitas Pelayanan

Pemeliharaan pembangunan infrastruktur pedesaan dan kawasan pesisir

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas prasarana dan fasilitas pelayanan umum

Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan fasilitas pelayanan umum

Melaksanakan kegiatan-kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana umum dengan memberdayakan masyarakat semaksimal mungkin

Melaksanakan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan

Meningkat Kesadaran dan partisipasi dalam penerapan dan penegakan peraturan per undang-undangan

Terwujudnya Kesadaran dan partisipasi dalam penerapan dan penegakan peraturan Per undangundangan

Melaksanakan kegitatan sosialisasi dan pengawasan terhadap perarturan-peratuan daerah dan perudang-undangan

Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan

Meningkatakan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan

Terwujudnya Peningkatan penyelengaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan

Meningkatkan Kualitas Kuantitas apatur

Mengoptimalkan pembinaan pelenggaraan pemerintah Desa

Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan di pedesaan

Terwujudnya Peningkatan penyelengaraan Pemerintah Desa

Melaksanakan Kegiatan Pemerintah, pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan dilaksanakan dengan transparansi dan Akuntabilitas yang bersih dan berwibawa



Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

Melaksanakan kegiatan pengawsan dan penertiban umum terhadap masyarakat



Terwujudnya masyarakat yang partisipatif dan mandiri

Meningkatkan Parisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta

yang

Melaksanakan kegiatan untuk membangun dan membina masyarakat yang bersifat keagaamaan

dan


Kebijakan adalah arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan.Kebijakan Kantor Kecamatan Durai dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Funsi, meliputi : 1. Kebijalkan Internal, yaitu kebijakan SKPD dalam upaya peningkatan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia aparatur; b. Penyediaan Sarana dan prasarana Kantor yang memadai; c. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas; d. Penegakan aturan yang berlaku. 2. Kebijakan Ekternal, yaitu Kebijakan yang diterbitkan oleh SKPD dalam rangka mengatur, mendorong dan menfasilitasi kegiatan masyarakat sebagai berikut : a. Peningkatan

Kesadaran

Masyarakat

untuk

ikut

berpartisipasi

dalam

pembangunan; b. Peningkat peran sector swasta; c. Peningkatan Koordinasi antar instansi diwilayah Kecamatan; d. Optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. e. Meningkatkan Kapasitas Masyarakat; f.

Meningkatkan Kualitas Lingkungan Sosial dan Ekonomi Masyarakat.


BAB V.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pelaksanaan Rencana strategis Kantor Camat Durai Tahun 2012-2016 membutuhkan kerangka Sistimatis yang berisi indikasi Rencana Program Prioritas berikut kegiatan-kegiatan yang mendesak untuk dilakukan, oleh karena itu perlu disusun indikasi rencana program prioritas dan perkiraan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan program tersebut selama 5 (lima) tahun kedepan. Indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan diuraikan pada tabel sebagai berikut sebagai berikut :


BAB VI.

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN DURAI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN KARIMUN Pada bagian ini dikemukaan indicator kinerja Kantor Camat Durai langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai

yang secara

dalam lima tahun mendatang sebagai

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Karimun. Indikator kinerja Kantor Camat Durai yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Iini ditambpilkan dalam tabel 9. Berikut ini :


Tabel 9. Indikator Kinerja Kantor Camat Durai 2012-2016

No

Indikator

Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0 (2011)

Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD

Target capaian setiap Tahun

1 (2012)

2 (2013)

3 (2014)

4 (2015)

5 (2016)

5

6

7

8

9

1

2

1.

Kualitas iman dan taqwa meningkat

64

64 %

68 %

72 %

76 %

80 %

80

2.

Kualitas pelayanan masyarakat meningkat

60

64 %

68 %

72 %

76 %

80 %

80

3.

Kualitas sarana dan prasarana meningkat

60

58 %

62 %

62 %

68 %

72 %

72

4.

Meningkatnya masyarakat yang paham peraturan dan perundang undangan

58

60 %

62 %

64 %

68 %

70 %

70

5

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah di kecamatan

60

64 %

68 %

72 %

76 %

80 %

80

6

Sumber daya aparatur desa yang meningkat

60

64 %

66 %

68 %

70 %

72 %

72

7

Suasana masyarakat semakin kondusif

60

64 %

68 %

72 %

76 %

80 %

80

8.

Terwujudnya masyarakat yang partisipatif dan mandiri

60

62

66

70

74

78

78


BAB VII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Durai Tahun 2012–2016 ini merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah kedua yang harus dioperasionalisasikan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis ini harus dimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2016. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan Visi Dan Misi Bupati untuk pembangunan daerah 5 tahun kedepan. Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka Kecamatan sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa Rencana Strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Durai. Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan Durai. Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan Durai telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

CAMAT DURAI

MUHAMMAD FIDIAS, SE. PENATA TINGKAT I NIP. 1969012120021005


KABUPATEN KARIMUN. Renstra Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Tahun

Recommend Documents