PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARIMUN, Menimbang

: a. bahwa dengan semakin meningkatnya volume kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dipandang perlu untuk dimekarkan dan dibentuk kecamatan, Kelurahan dan Desa baru dari beberapa Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang sudah ada; b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 126 Kecamatan di bentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah, Pasal 127, Kelurahan di bentuk di wilayah kecamatan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah dan Pasal 200, dalam Pemerintahan Kabupaten/Kota dibentuk Pemerintahan Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; c.

bahwa dengan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, rentang kendali pelayanan, potensi ekonomi, politik dan sosial budaya, maka Pembentukan wilayah kecamatan, Kelurahan dan Desa baru perlu dilakukan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Karimun;

1

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238); 2

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karimun Tahun 2006 – 2025; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2010 Nomor 2); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 Nomor 8);

3

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN dan BUPATI KARIMUN MEMUTUSKAN : Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Karimun; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang membantu Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah; 5. Kepala Daerah adalah Bupati Karimun; 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun; 7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Karimun; 8. Camat adalah Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan; 9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan; 10. Lurah adalah Kepala Kelurahan; 11. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui

4

12.

13. 14. 15. 16. 17.

18. 19.

20. 21. 22. 23. 24. 25.

dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Lembaga kemasyarakatan desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, yang terdiri atas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) / Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD); Lembaga Adat; Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK); Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW); Karang Taruna; dan Lembaga kemasyarakatan desa lainnya. Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di Kabupaten Karimun; Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan atau Pembentukan dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih atau pembentukan Kelurahan diluar Kelurahan yang telah ada; Kecamatan Induk adalah Kecamatan yang merupakan asal dari Kecamatan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah ini; Ibu Kota adalah tempat/lokasi pusat pelayanan kepada masyarakat yang pada umumnya ditandai oleh adanya kantor kecamatan, Kelurahan dan Desa; Batas wilayah kecamatan adalah pemisah wilayah kerja administrasi dan kewenangan kecamatan dengan kecamatan lain. Batas wilayah kelurahan adalah pemisah wilayah kerja administrasi dan kewenangan kelurahan dengan kelurahan lain; Batas wilayah desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa yang lain; Perubahan nama kelurahan dan atau desa adalah perubahan yang dilakukan guna kelengkapan administrasi di kelurahan dan/atau di desa. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Pembentukan Kecamatan, Kelurahan dan Desa baru dalam wilayah Kabupaten Karimun dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada pertimbangan demografi, rentang kendali pelayanan dan luas wilayah. 5

Pasal 3 Pembentukan Kecamatan, Kelurahan dan Desa baru dalam wilayah Kabupaten Karimun bertujuan untuk meningkatkan dan memperpendek rentang kendali pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. BAB III PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA Bagian Kesatu Pembentukan Kecamatan Pasal 4 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Karimun yang meliputi : 1. Kecamatan Meral Barat; 2. Kecamatan Ungar; dan 3. Kecamatan Belat. Pasal 5 Wilayah Kerja administrasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini terdiri dari : 1. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Meral Barat berasal dari sebagian wilayah kecamatan Meral dan kecamatan Tebing yang meliputi : a. Kelurahan Pasir Panjang; b. Kelurahan Darussalam; c. Desa Pangke; dan d. Desa Pangke Barat. 2. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Ungar berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Kundur yang meliputi : a. Kelurahan Alai; b. Desa Batu Limau; c. Desa Ngal; dan d. Desa Sungai Buluh. 3. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Belat berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Kundur Utara yang meliputi : a. Desa Sebele; b. Desa Lebuh; c. Desa Penarah; d. Desa Sungai Asam; e. Desa Tebias; dan f. Desa Degong.

6

Pasal 6 Dengan dibentuknya Kecamatan Meral Barat, Kecamatan Ungar dan Kecamatan Belat maka wilayah Kecamatan Meral, Kecamatan Tebing, Kecamatan Kundur dan Kecamatan Kundur Utara dikurangi dengan wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Bagian Kedua Pembentukan Kelurahan Pasal 7 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Karimun, Kecamatan Meral, Kecamatan Kundur dan Kecamatan Moro di Kabupaten Karimun, yang meliputi: 1. Kelurahan Tanjung Balai Kota dan Kelurahan Sungai Lakam Barat dalam Wilayah Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun; 2. Kelurahan Baran Timur, Kelurahan Sungai Pasir dan Kelurahan Parit Benut dalam Wilayah Kecamatan Meral Kabupaten Karimun; 3. Kelurahan Gading Sari dalam Wilayah Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun; dan 4. Kelurahan Moro Timur dalam Wilayah Kecamatan Moro Kabupaten Karimun; Pasal 8 Dengan dibentuknya Kelurahan Tanjung Balai Kota, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kelurahan Baran Timur, Kelurahan Sungai Pasir, Kelurahan Parit Benut, Kelurahan Gading Sari dan Kelurahan Moro Timur, maka sebagian wilayah Kelurahan Tanjung Balai, Kelurahan Sungai Lakam,Kelurahan Baran, Kelurahan Sungai Raya, Kelurahan Tanjung Batu Kota dan Kelurahan Moro dikurangi dengan wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7. Bagian Ketiga Pembentukan Desa Pasal 9 Dengan Peraturan Daerah ini, atas dasar prakarsa masyarakat Desa Parit Kecamatan Karimun, Desa Pangke Kecamatan Meral, Desa Sebele, Desa Lebuh dan Desa Teluk Radang Kecamatan Kundur Utara, Desa Batu Limau Kecamatan Kundur, Desa Keban, Desa Selat Mie dan Kelurahan Moro Kecamatan Moro, maka dibentuk: 1. Desa Selat Mendaun dalam wilayah Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun; 2. Desa Pangke Barat dalam wilayah Kecamatan Meral Kabupaten Karimun; 3. Desa Tebias, Desa Perayun dan Desa Degong dalam wilayah Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun; 4. Desa Sungai Buluh dalam wilayah Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun;

7

5. Desa Niur Permai, Desa Rawa Jaya, Desa Buluh Patah dan Desa Pulau Moro dalam wilayah kecamatan Moro Kabupaten Karimun; Pasal 10 Dengan dibentuknya Desa Selat Mendaun, Desa Pangke Barat, Desa Perayun, Desa Tebias, Desa Degong, Desa Sungai Buluh, Desa Niur Permai, Desa Rawa Jaya, Desa Buluh Patah dan Desa Pulau Moro, maka sebagian wilyah Desa Parit, Desa Pangke, Desa Teluk Radang, Desa Sebele, Desa lebuh, Desa Keban, Desa Selat Mie dan Kelurahan Moro dikurangi dengan wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9. BAB IV IBU KOTA KECAMATAN Pasal 11 Ibukota Kecamatan ditetapkan sebagai berikut : 1.Ibukota Kecamatan Meral Barat berkedudukan di Kelurahan Darussalam; 2.Ibukota Kecamatan Ungar berkedudukan di Desa Sungai Buluh;dan 3.Ibukota Kecamatan Belat berkedudukan di Desa Sebele. BAB V BATAS WILAYAH DAN JUMLAH PULAU Bagian Kesatu Batas Wilayah Kecamatan Pasal 12 Batas-batas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut : 1. Batas wilayah Kecamatan Meral Barat adalah sebagai berikut : Sebelah Utara : Selat Malaka. Sebelah Selatan : Kecamatan Meral. Sebelah Timur : Kecamatan Tebing. Sebelah Barat : Kabupaten Kepulauan Meranti. 2. Batas wilayah Kecamatan Ungar adalah sebagai berikut : Sebelah Utara : Kecamatan Kundur/Kecamatan Belat. Sebelah Selatan : Kecamatan Durai. Sebelah Timur : Kecamatan Durai/Kecamatan Moro. Sebelah Barat : Kecamatan Kundur. 3. Batas wilayah Kecamatan Belat adalah sebagai berikut : Sebelah Utara : Kecamatan Buru. Sebelah Selatan : Kecamatan Kundur Utara. Sebelah Timur : Kecamatan Moro. Sebelah Barat : Kecamatan Kundur Utara.

8

Bagian Kedua Batas Wilayah Kelurahan Pasal 13 Batas-batas wilayah Keluarahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut : 1. Batas Wilayah Kelurahan Tanjung Balai Kota adalah sebagai berikut : Sebelah Utara : Kelurahan Teluk Air Sebelah Selatan : Desa Parit Sebelah Timur : Kota Batam Sebelah Barat : Kelurahan Tanjung Balai 2. Batas Wilayah Kelurahan Sebelah Utara Sebelah Selatan Sebelah Timur Sebelah Barat

Sungai Lakam Barat adalah sebagai berikut : : Kelurahan Harjosari : Desa Tulang : Kel. Sungai Lakam Timur : Kelurahan Baran Timur

3. Batas Wilayah Kelurahan Sebelah Utara Sebelah Selatan Sebelah Timur Sebelah Barat

Baran Timur adalah sebagai berikut : : Kelurahan Kel. Harjosari : Desa Tulang : Kelurahan Sungai Lakam Barat : Kelurahan Baran Barat


Sungai Pasir adalah sebagai berikut : : Kelurahan Harjosari : Kelurahan Meral Kota : Kelurahan Meral Kota : Kelurahan Sungai Raya


Parit Benut adalah sebagai berikut : : Kelurahan Darussalam : Kelurahan Sungai Raya : Kelurahan Sungai Raya : Desa Pangke.


Gading Sari adalah sebagai berikut : : Kel. Tg.Batu Kota : Desa Batu Limau : Kel. Tg. Batu Kota/Desa Sungai Buluh : Desa Lubuk


Moro Timur adalah sebagai berikut : : Desa Pauh : Desa Jang : Desa Sugie : Kelurahan Moro/Desa Pulau Moro

9

Bagian Ketiga Batas Wilayah Desa Pasal 14 Batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah sebagai berikut : 1. Batas Wilayah Desa Selat Mendaun adalah sebagai berikut : Sebelah Utara : Desa Parit Sebelah Selatan : Desa Tanjung Batu Kecil Sebelah Timur : Kelurahan Lubuk Puding Sebelah Barat : Desa Parit 2. Batas Wilayah Desa Pangke Barat adalah sebagai berikut : Sebelah Utara : Kelurahan Pasir Panjang/Kelurahan Darussalam Sebelah Selatan : Desa Pangke Sebelah Timur : Desa Pangke Sebelah Barat : Kabupaten Kepulauan Meranti 3. Batas Wilayah Desa Tebias adalah sebagai berikut : Sebelah Utara : Desa Sebele Sebelah Selatan : Desa Teluk Radang Sebelah Timur : Desa Sebele Sebelah Barat : Desa Teluk Radang 4. Batas Wilayah Desa Degong adalah sebagai berikut : Sebelah Utara : Kecamatan Buru Sebelah Selatan : Desa Ngal Sebelah Timur : Desa Pulau Moro Sebelah Barat : Desa Lebuh 5. Batas Wilayah Desa Perayun adalah sebagai berikut : Sebelah Utara : Desa Tanjung Batu Kecil Sebelah Selatan : Desa Teluk Radang Sebelah Timur : Desa Sungai Asam/Desa Sebele Sebelah Barat : Desa Gemuruh 6. Batas Wilayah Desa Sungai Buluh adalah sebagai berikut : Sebelah Utara : Kelurahan Alai Sebelah Selatan : Desa Batu Limau Sebelah Timur : Kecamatan Durai Sebelah Barat : Kelurahan Tanjung Batu Kota 7. Batas Wilayah Desa Pulau Moro adalah sebagai berikut : Sebelah Utara : Kelurahan Moro Sebelah Selatan : Kecamatan Durai Sebelah Timur : Desa Jang Sebelah Barat : Desa Degong. 8. Batas Wilayah Desa Niur Permai adalah sebagai berikut : Sebelah Utara : Desa Keban Sebelah Selatan : Desa Rawa Jaya Sebelah Timur : Desa Tanjung Pelanduk Sebelah Barat : Desa Sugie

10

9. Batas Wilayah Desa Rawa Jaya adalah sebagai berikut : Sebelah Utara : Desa Niur Permai/Desa Tanjung Pelanduk Sebelah Selatan : Desa Sugie Sebelah Timur : Desa Selat Mie Sebelah Barat : Desa Sugie 10.Batas Wilayah Desa Buluh Patah adalah sebagai berikut : Sebelah Utara : Selat Mie Sebelah Selatan : Kecamatan Durai Sebelah Timur : Kota Batam Sebelah Barat : Desa Selat Mie Pasal 15 (1) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 13 dan Pasal 14 dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (2) Penentuan batas wilayah dan luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Bagian Keempat Jumlah Pulau Pasal 16 (1) (2) (3) (4) (5)

Kecamatan Meral Barat memiliki sebanyak 20 buah pulau; Kecamatan Ungar memiliki sebanyak 25 buah pulau; Kecamatan Belat memiliki sebanyak 22 buah pulau Kecamatan Buru memiliki sebanyak 7 buah pulau Nama-nama pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. BAB VI PERUBAHAN WILAYAH KECAMATAN Pasal 17

(1)

Dengan dibentuknya Kecamatan Meral Barat, maka Kecamatan Meral dan Kecamatan Tebing mengalami perubahan, antara lain : 1. Kecamatan Meral terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu : a. Kelurahan Meral Kota; b. Kelurahan Sungai Pasir; c. Kelurahan Baran Timur; d. Kelurahan Baran Barat; e. Kelurahan Sungai Raya; dan f. Kelurahan Parit Benut. 2. Kecamatan Tebing terdiri dari 5 (lima) Kelurahan dan 1 (satu) Desa, yaitu: a. Kelurahan Tebing; b.Kelurahan Teluk Uma; 11

c. Kelurahan Pamak; d.Kelurahan Kapling; e. Kelurahan Harjosari; dan f. Desa Pongkar. (2)

Dengan dibentuknya Kecamatan Ungar, maka Kecamatan Kundur mengalami perubahan terdiri dari 3 (tiga) Kelurahan dan 3 (tiga) Desa, antara lain : 1. Kelurahan Tanjung Batu Kota; 2. Kelurahan Tanjung Batu Barat; 3. Kelurahan Gading Sari; 4. Desa Sungai Sebesi; 5. Desa Sungai Ungar; dan 6. Desa Lubuk.

(3)

Dengan dibentuknya Kecamatan Belat, maka Kecamatan Kundur Utara mengalami perubahan terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 4 (empat) Desa, antara lain : 1. Kelurahan Tanjung Berlian Kota; 2. Desa Tanjung Berlian Barat; 3. Desa Sungai Ungar Utara; 4. Desa Teluk Radang; dan 5. Desa Perayun.

(4)

Kecamatan Moro yang sebelumnya terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 6 (enam) Desa mengalami perubahan menjadi 2 (dua) Kelurahan dan 10 (sepuluh) Desa, antara lain : 1. Kelurahan Moro; 2. Kelurahan Moro Timur; 3. Desa Pauh; 4. Desa Sugie; 5. Desa Jang; dan 6. Desa Pulau Moro; 7. Desa Keban; 8. Desa Niur Permai; 9. Desa Rawa Jaya; 10. Desa Tanjung Pelanduk; 11. Desa Selat Mie; dan 12. Desa Buluh Patah.

(5)

Kecamatan Karimun yang sebelumnya terdiri dari 4 (empat) Kelurahan dan 2 (dua) Desa mengalami perubahan menjadi 6 (enam) Kelurahan dan 3 (tiga) Desa, antara lain : 1. Kelurahan Tanjung Balai; 2. Kelurahan Tanjung Balai Kota; 3. Kelurahan Sungai Lakam Timur; 4. Kelurahan Sungai Lakam Barat; 5. Kelurahan Teluk Air; 6. Kelurahan Lubuk Semut; 7. Desa Parit; 8. Desa Selat Mendaun; dan 9. Desa Tulang.

12

(6)

Kecamatan Buru mengalami perubahan dengan penambahan pulau Pacat, yang sebelumnya masuk di wilayah Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara menjadi Wilayah Kelurahan Buru Kecamatan Buru;

(7)

Perubahan Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB VII PERUBAHAN NAMA KELURAHAN DAN DESA Pasal 18

(1) (2) (3) (4) (5)

Nama Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan karimun diubah menjadi Kelurahan Sungai Lakam Timur; Nama Kelurahan Baran Kecamatan Meral diubah menjadi Kelurahan Baran Barat; Nama Kelurahan Urung Kecamatan Kundur Utara diubah menjadi Kelurahan Tanjung Berlian Kota; Nama Desa Urung Barat Kecamatan Kundur Utara diubah menjadi Desa Tanjung Berlian Barat;dan Nama Desa Durai Kecamatan Durai diubah menjadi Desa Telaga Tujuh. BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas para pejabat di lingkungan Kecamatan, Kelurahan dan Desa di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20 (1)

(2)

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua peraturan yang mengatur Pembentukan Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Seluruh kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang belum dilaksanakan oleh Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang baru dibentuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, 7 dan Pasal 9 dengan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kecamatan, Kelurahan dan Desa induk dan secara efektif berjalan setelah adanya pejabat pelaksana tugas atau pejabat definitif.

13

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun. Disahkan di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 11 Juli 2012 BUPATI KARIMUN, ttd NURDIN BASIRUN Diundangkan di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 11 Juli 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN, ttd ANWAR HASYIM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2012 NOMOR 2

14

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN

I. PENJELASAN UMUM Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota atau antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Selain itu Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Dengan dilakukannya Pembentukan Kecamatan, Kelurahan dan Desa baru dari beberapa Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang sudah ada di Kabupaten Karimun, maka tugas umum pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan dan Desa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 126, Kecamatan di bentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah, pasal 127, Kelurahan di 15

bentuk di wilayah kecamatan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah dan pasal 200, dalam Pemerintahan Kabupaten/Kota dibentuk Pemerintahan Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan pemberian keleluasaan pada Daerah untuk menetapkan perangkat daerah sesuai kebutuhan, dengan mengedepankan pertimbangan kewenangan, potensi, karakteristik dan kebutuhan serta kemampuan keuangan dan ketersediaan sumber daya aparatur. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat Daerah Kabupaten terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan Dan Kelurahan. Pembentukan Kecamatan harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Syarat administratif pembentukan kecamatan meliputi: a. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima) tahun; b. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 (lima) tahun; c. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lain untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamata baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan; d. Keputusan Kepala Desa atau nama lain untuk desa dan Keputusan Lurah atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan; e. Rekomendasi Gubernur. Syarat fisik kewilayahan meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan. Cakupan wilayah untuk daerah kabupaten paling sedikit terdiri atas 10 desa/kelurahan. Lokasi calon ibukota memperhatikan aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya. Sarana dan prasarana pemerintahan meliputi bangunan dan lahan untuk kantor camat yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu pemerintah kabupaten dapat membentuk kecamatan di wilayah yang mencakup satu atau lebih pulau, yang persyaratannya dikecualikan dari persyaratan dimaksud dengan pertimbangan untuk efektifitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di pulau-pulau terpencil dan/atau terluar. Namun pembentukan kecamatan tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kesejahteraan masyarakat, maka perlu dibentuk: 1. Kecamatan Meral Barat; 2. Kecamatan Ungar; 3. Kecamatan Belat; 4. Kelurahan Tanjung Balai Kota; 16

guna

mewujudkan

5. Kelurahan Sungai Lakam Barat 6. Kelurahan Baran Timur; 7. Kelurahan Sungai Pasir; 8. Kelurahan Parit Benut; 9. Kelurahan Gading Sari; 10. Kelurahan Moro Timur; 11. Desa Selat Mendaun; 12. Desa Pangke Barat; 13. Desa Tebias; 14. Desa Degong; 15. Desa Perayun; 16. Desa Sungai Buluh; 17. Desa Pulau Moro; 18. Desa Niur Permai; 19. Desa Rawa Jaya; dan 20. Desa Buluh Patah. Berdasarkan pertimbangan dan persyaratan sebagaimana dimaksud, maka guna menjadi dasar hukum Pembentukan tiga kecamatan, tujuh kelurahan dan sepuluh desa sebagaimana dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Karimun tentang Pembentukan Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Karimun. Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas

17

Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

18

Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2012 NOMOR 1

19

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN

PETA WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN MERAL BARAT

BUPATI KARIMUN, ttd NURDIN BASIRUN

20

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN

NAMA – NAMA PULAU DI WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN MERAL BARAT No Nama Pulau 1 2 1. TUNTUN 2. TOKONG KELELAWAR 3. TOKONG BENLANDA BESAR 4. KOKONG BELANDA KECIL 5. TENGAH 6. BEKAJANG 7. BERUSUT 8. KOPI 9. ASAM 10. MANGKE 11. KERA 12. TELUNJUK 13. TELUNJUK KECIL 14. PENGUYU 15. BARAN 16. TENGKORAK 17. MUDU 18. RANGGES

Titik Koordinat 3 N 01⁰ 08’ 59” dan E 103 ⁰ 21’ 06” N 01° 09’ 02” dan E 103° 18’ 11” N 01° 08’ 38” dan E 103° 17’ 46”

Kel / Desa 4 Kel. Pasir Panjang

Ket 5 Tdk Huni

Kel. Pasir Panjang

Tdk Huni

Kel. Pasir Panjang

Tdk Huni

N 01° 08’ 29” dan E 103° 17’ 40” N 01° 07’ 21” dan E 103° 17’ 34” N 01° 07’ 44” dan E 103° 17’ 34” N 01° 07’ 08” dan E 103° 17’ 24” N 01° 06’ 38” dan E 103° 17’ 50” N 01° 07’ 02” dan E 103° 18’ 09” N 01° 06’ 41” dan E 103° 18’ 15” N 01° 07’ 41” dan E 103° 19’ 56” N 01° 07’ 19” dan E 103° 19’ 58” N 01° 07’ 32” dan E 103° 19’ 50” N 01° 07’ 34” dan E 103° 20’ 21” N 01° 06’ 54” dan E 103° 32’ 38” N 01° 07’ 01” dan E 103° 17’ 05” N 01° 05’ 39” dan E 103° 17’ 21” N 01° 03’ 17” dan E 103° 18’ 31”

Kel. Pasir Panjang

Tdk Huni

Kel. Pasir Panjang

Tdk Huni

Kel. Pasir Panjang

Tdk Huni

Kel. Pasir Panjang

Tdk Huni

Kel. Pasir Panjang

Tdk Huni

Kel. Pasir Panjang Kel. Pasir Panjang

Huni (20 KK) Tdk Huni

Kel. Pasir Panjang

Tdk Huni

Kel. Pasir Panjang

Tdk Huni

Kel. Pasir Panjang

Tdk Huni

Kel. Pasir Panjang

Tdk Huni

Kel. Pasir Panjang Kel. Pasir Panjang

Huni (10 KK) Tdk Huni

Kel. Pasir Panjang

Tdk Huni

Kel. Pasir Panjang

Tdk Huni

21

19. LADA 20. TAMBELAS

N 01° 02’ 30” dan E 103° 18’ 44” N 00° 58’ 56” dan E 103° 17’ 54”

Kel. Pasir Panjang

Tdk Huni

Desa Pangke

Tdk Huni


22

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN

PETA WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN UNGAR


23

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN

NAMA – NAMA PULAU DI WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN UNGAR No Nama Pulau Titik Koordinat 1 2 3 1. UNGAR N 00⁰ 39’ 25” dan E 103 ⁰ 29’ 33” 2. MANDAH N 00⁰ 41’ 41” dan E 103 ⁰ 30’ 25” 3. MENSAYU N 00⁰ 41’ 16” dan DARAT E 103 ⁰ 31’ 41” 4. MENSAYU N 00⁰ 41’ 28” dan LAUT E 103 ⁰ 32’ 02” 5. MENDULAN N 00⁰ 41’ 17” dan G E 103 ⁰ 32’ 37” 6. BABI N 00⁰ 41’ 57” dan E 103 ⁰ 33’ 18” 7. BUKIT DUA N 00⁰ 41’ 07” dan E 103 ⁰ 33’ 27” 8. ANTU N 00⁰ 41’ 47” dan E 103 ⁰ 33’ 56” 9. PIATU N 00⁰ 42’ 38” dan E 103 ⁰ 33’ 53” 10. MANGAS N 00⁰ 41’ 10” dan E 103 ⁰ 33’ 58” 11. NGAL N 00⁰ 41’ 16” dan E 103 ⁰ 35’ 06” 12. PROPOS N 00⁰ 40’ 28” dan E 103 ⁰ 34’ 37” 13. NIUR N 00⁰ 40’ 26” dan E 103 ⁰ 33’ 27” 14. MAS N 00⁰ 40’ 09” dan E 103 ⁰ 34’ 06” 15. SEKAJANG N 00⁰ 39’ 31” dan BESAR E 103 ⁰ 34’ 35” 16. SEKAJANG N 00⁰ 39’ 49” dan KECIL E 103 ⁰ 35’ 07” 17. SEKAJANG N 00⁰ 39’ 01” dan LAUT E 103 ⁰ 34’ 57” 18. NIPAH N 00⁰ 38’ 21” dan DARAT E 103 ⁰ 33’ 15” 19. NIPAH N 00⁰ 37’ 58” dan TENGAH E 103 ⁰ 33’ 29” 24

Kel / Desa 4 Kel. Alai / Desa Batu Limau Desa Ngal

Ket 5 Huni

Desa Ngal

Tdk Huni

Desa Ngal

Tdk Huni

Desa Ngal

Tdk Huni

Desa Ngal

Tdk Huni

Desa Ngal

Tdk Huni

Desa Ngal

Tdk Huni

Desa Ngal

Tdk Huni

Desa Ngal

Tdk Huni

Desa Ngal

Huni

Desa Ngal

Huni

Desa Ngal

Tdk Huni

Desa Ngal

Tdk Huni

Desa Ngal

Tdk Huni

Desa Ngal

Tdk Huni

Desa Ngal

Tdk Huni

Desa Ngal

Tdk Huni

Desa Ngal

Tdk Huni

Huni

20. KELEMPUN G 21. KLOROK

N 00⁰ 37’ 54” dan E 103 ⁰ 33’ 08” N 00⁰ 37’ 29” dan E 103 ⁰ 34’ 22” 22. NIPAH LAUT N 00⁰ 37’ 16” dan E 103 ⁰ 33’ 52” 23. TIKUS N 00⁰ 36’ 16” dan E 103 ⁰ 33’ 56” 24. TIABUNG N 00⁰ 35’ 30” dan E 103 ⁰ 31’ 52” 25. KAYUARA N 00⁰ 37’ 05” dan E 103 ⁰ 29’ 40”

Desa Ngal

Tdk Huni

Desa Ngal

Tdk Huni

Desa Ngal

Tdk Huni

Desa Ngal

Tdk Huni

Desa Batu Limau

Tdk Huni

Desa Batu Limau

Tdk Huni


25

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN

PETA WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN BELAT


26

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN

NAMA – NAMA PULAU DI WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN BELAT No 1

Nama Pulau 2

1. BELAT 2. DEGONG 3. SERAYA 4. PANJANG 5. JUNGE 6. PELAKAT 7. TEBIAS 8. TEREMEN 9. SEBUNTAH 10. SERENTENG 11. KISAR 12. SEPEDU 13. KEDI 14. PENISIL 15. MAN 16. TELIPO 17. NIKE 18. MENOTOS 19. SEMUNTAH 20. JUMANAT 21. SELEWANG

Titik Koordinat 3 N 00⁰ 50’ 24” 103 ⁰ 28’ 17” N 00⁰ 45’ 29” 103 ⁰ 22’ 34” N 00⁰ 45’ 10” 103 ⁰ 33’ 01” N 00⁰ 44’ 12” 103 ⁰ 33’ 52” N 00⁰ 56’ 43” 103 ⁰ 31’ 46” N 00⁰ 44’ 49” 103 ⁰ 35’ 01” N 00⁰ 50’ 24” 103 ⁰ 26’ 10” N 00⁰ 49’ 07” 103 ⁰ 27’ 42” N 00⁰ 49’ 32” 103 ⁰ 26’ 46” N 00⁰ 49’ 35” 103 ⁰ 27’ 09” N 00⁰ 51’ 19” 103 ⁰ 24’ 43” N 00⁰ 51’ 41” 103 ⁰ 24’ 26” N 00⁰ 49’ 44” 103 ⁰ 31’ 04” N 00⁰ 48’ 15” 103 ⁰ 32’ 00” N 00⁰ 48’ 47” 103 ⁰ 31’ 02” N 00⁰ 48’ 43” 103 ⁰ 31’ 42” N 00⁰ 48’ 16” 103 ⁰ 32’ 14” N 00⁰ 43’ 54” 103 ⁰ 31’ 06” N 00⁰ 51’ 30” 103 ⁰ 24’ 33” N 00⁰ 49’ 01” 103 ⁰ 31’ 21” N 00⁰ 45’ 06” 103 ⁰ 31’ 03”

Kel / Desa 4

Ket 5 Huni

dan E

Sebele, Lebuh, Penarah,Sei.asam Desa Lebuh

dan E

Desa Lebuh

Huni

dan E

Desa Lebuh

Huni

dan E

Desa Lebuh

Huni

dan E

Desa Lebuh

Huni

dan E

Desa Sebele

Tdk Huni

dan E

Desa Sebele

Tdk Huni

dan E

Desa Sebele

Tdk Huni

dan E

Desa Sebele

Huni

dan E

Desa Sebele

Tdk Huni

dan E

Desa Sebele

Huni

dan E

Desa Penarah

Tdk Huni

dan E

Desa Penarah

Huni

dan E

Desa Penarah

Tdk Huni

dan E

Desa Penarah

Tdk Huni

dan E

Desa Penarah

Tdk Huni

dan E

Desa Penarah

Tdk Huni

dan E

Desa Sebele

Tdk Huni

dan E

Desa Lebuh

Tdk Huni

dan E

Desa Lebuh

Tdk Huni

dan E

27

Huni

22. TIKUS

N 00⁰ 46’ 04” dan E 103 ⁰ 33’ 16”

Desa Lebuh

Tdk Huni


28

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN

PETA WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN BURU


29

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN

NAMA – NAMA PULAU DI WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN BURU No Nama Pulau Titik Koordinat 1 2 3 N 00⁰ 54’ 17” dan E 1. Buru 103 ⁰ 30’ 26”

2. Gunung Papan 3. Rengat 4. Belungking 5. Nibung 6. Randui 7. Pacat

N 00⁰ 53’ 36” dan E 103 ⁰ 26’ 47” N 00⁰ 55’ 19” dan E 103 ⁰ 27’ 46” N 00⁰ 55’ 1” dan E 103 ⁰ 28’ 17” N 00⁰ 54’ 45” dan E 103 ⁰ 28’ 40” N 00⁰ 52’ 46” dan E 103 ⁰ 25’ 25” N 00⁰ 50’ 54” dan E 103 ⁰ 29’ 58”

Kel / Desa 4 Kec.Buru, Kel.Lubuk Puding Kec.Buru, Kel.Lubuk Puding Tg. Batu Kecil

Ket 5 Huni

Tdk Huni

Tg. Batu Kecil

Tdk Huni

Tg. Batu Kecil

Tdk Huni

Tg. Hutan

Huni

Kel. Buru

Tdk Huni

Huni


30

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN

PETA WILAYAH ADMINISTRASI KELURAHAN TANJUNG BALAI KOTA


31

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN

PETA WILAYAH ADMINISTRASI KELURAHAN SUNGAI LAKAM BARAT


32

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN

PETA WILAYAH ADMINISTRASI KELURAHAN SUNGAI PASIR

BUPATI KARIMUN,

H. NURDIN BASIRUN


33

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN

PETA WILAYAH ADMINISTRASI KELURAHAN BARAN TIMUR

BUPATI KARIMUN,

H. NURDIN BASIRUN


34

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN

PETA WILAYAH ADMINISTRASI KELURAHAN PARIT BENUT

BUPATI KARIMUN,

H. NURDIN BASIRUN


35

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN

PETA WILAYAH ADMINISTRASI KELURAHAN GADING SARI


36

LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN

PETA WILAYAH ADMINISTRASI KELURAHAN MORO TIMUR

BUPATI KARIMUN,

H. NURDIN BASIRUN


37

LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA SELAT MENDAUN


38

LAMPIRAN XVII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA PANGKE BARAT

BUPATI KARIMUN,

H. NURDIN BASIRUN


39

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA SUNGAI BULUH

BUPATI KARIMUN,

H. NURDIN BASIRUN


40

LAMPIRAN XIX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERAYUN

BUPATI KARIMUN,

H. NURDIN BASIRUN


41

LAMPIRAN XX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA DEGONG

BUPATI KARIMUN,

H. NURDIN BASIRUN


42

LAMPIRAN XXI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA TEBIAS

BUPATI KARIMUN,

H. NURDIN BASIRUN


43

LAMPIRAN XXII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA NIUR PERMAI

BUPATI KARIMUN,

H. NURDIN BASIRUN


44

LAMPIRAN XXIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA RAWA JAYA


45

LAMPIRAN XXIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA BULUH PATAH

BUPATI KARIMUN,

H. NURDIN BASIRUN


46

LAMPIRAN XXV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA PULAU MORO

BUPATI KARIMUN,

H. NURDIN BASIRUN


47

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN

Recommend Documents