PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KARIMUN TAHUN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Karimun 2011-2016

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2011 – 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARIMUN, Menimbang

:

a. bahwa untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 dipandang perlu untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016 sebagai perwujudan aplikatif pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 selama lima tahun kedepan dan kelanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2006-2011 Periode Lima Tahun sebelumnya; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

1

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016 ; Mengingat

:

1. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2


5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

3

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 4


Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 02); 17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 03); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 06 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2005 Nomor 07); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 Nomor 19); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2008 Nomor 03); 21. Peraturan Bupati Karimun Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2006-2011 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2006 Nomor 07);


5

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN DAN BUPATI KARIMUN MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2011 – 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karimun. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun. 4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Karimun. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun. 6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan menghitungkan sumber daya yang tersedia. 7. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana – rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat daerah. 8. Rencana Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, 6


9.

10.

11.

12.

13.

14. 15. 16. 17. 18.

19. 20.

misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis SKPD, Rencana Pembangunan Tahunan daerah, dan Rencana Kerja SKPD. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Karimun untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun tahun 2011 – 2016 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Program adalah instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan suatu program pembangunan secara kualitatif dan kuantitatif. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana dan kombinasi dari


7

beberapa atau semua jenis sumber daya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan (output) dalam bentuk barang dan jasa. 21. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Pasal 2 RPJMD merupakan : (1) Penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Karimun hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2011 serta merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun dimulai sejak tahun 2011 sampai tahun 2016. (2) Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Pasal 3 RPJMD sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 adalah tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 4 Sistematika RPJMD terdiri dari : BAB I : PENDAHULUAN Berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, proses penyusunan, serta kedudukan RPJMD terhadap dokumen perencanaan pembangunan lainnya dan sistematika penyusunan. BAB II

8

:

KONDISI UMUM KABUPATEN KARIMUN Memuat gambaran mengenai aspek kondisi geografis dan demografi daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.


BAB III

:

TINJAUAN DOKUMEN PERENCANAAN TERKAIT Berisi analisis dan tinjauan terhadap dokumen rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) kabupaten karimun 2006-2025, rencana tata ruang wilayah (RTRW) 2011-2031, rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2010-2014 dan rencana pembangunan jangka menengah daerah ( RPJMD ) Provinsi Kepulauan Riau 2010 – 2015.

BAB IV

:

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN Memuat gambaran umum kinerja dan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu serta kerangka pendanaan untuk 5 tahun kedepan.

BAB V

:

ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS Memuat permasalahan pembangunan dan isu – isu strategis yang saat ini berkembang maupun isu – isu yang kemungkinan besar dalam kurun waktu 5 (ima) tahun ke depan akan mewarnai perkembangan Kabupaten Karimun.

BAB VI

:

VISI DAN MISI KABUPATEN KARIMUN Menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan, dan sasaran dari setiap misi.

BAB VII

:

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Menjelaskan strategi dan arah kebijakan dari sasaran pembangunan berdasarkan misi yang ada.

BAB VIII :

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Memuat rumusan atas kebijakan umum dan program pembangunan daerah berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

BAB IX

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Menjelaskan rumusan rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan

:


9

BAB X

:

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Menjelaskan indikator makro daerah dan indikator kinerja pembangunan daerah 2011 – 2016 yang ditetapkan berdasarkan uraian sasaran pada masing – masing misi.

BAB XI

:

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Memuat arahan perencanaan pembangunan tahun transisi setelah periode RPJMD tahun 2011 – 2016 berakhir serta prinsip – prinsip dasar dan kaidah pelaksanaan RPJMD tahun 2011 – 2016

BAB XII

:

PENUTUP

Pasal 5 RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi : a. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra SKPD dan seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2011-2016; b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; c. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Renja SKPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; Pasal 6 RPJMD dilaksanakan oleh Bupati dan seluruh SKPD dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di daerah.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 7 (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD. (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah b. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah

10


Pasal 8 Tata cara, mekanisme serta pedoman pengendalian dan evaluasi RPJMD diatur oleh Bupati.

BAB IV PERUBAHAN RPJMD Pasal 9 (1) RPJMD dapat dirubah dalam hal : a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang – undangan; b. Terjadi perubahan yang mendasar meliputi perubahan kebijakan strategis Pemerintah Daerah dan perubahan kebijakan Nasional, terjadi bencana alam serta keadaan darurat yang tidak diprediksi sebelumnya serta terjadi pemekaran daerah; atau; c. Merugikan kepentingan nasional dan daerah. (2) Perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10 (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya dengan berpedoman pada RPJMD lama sebelum RPJMD baru tersusun. (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya. (3) RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

11

(4) Dokumen perencanaan yang telah ada sebelum Peraturan daerah ini ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai ditetapkannya dokumen perencanaan yang baru berdasarkan Peraturan daerah ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 12 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun. Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 5 Desember 2011 BUPATI KARIMUN,

H. NURDIN BASIRUN Diundangkan di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 5 Desember 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

H. ANWAR HASYIM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2011 NOMOR 8 12


PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2011 – 2016

I. UMUM Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu perwujudan dari otonomi daerah, dimana daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Perencanaan pembangunan daerah menjadi instrumen untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah sebagaimana arahan dari otonomi itu sendiri. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional, seluruh Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Selanjutnya Pemerintah Daerah akan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahunnya yang didahului oleh Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah. Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud diatas merupakan pelaksanaan dari amanat UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang¬-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan memperhatikan Undang¬Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

13

Sistem perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut setidaknya mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: (1) politik; (2) teknokratik; (3) partisipatif; (4) atas bawah (top down); dan (5) bawah atas (bottom up). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuankerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas bawah dan, bawah atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas bawah dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Kabupaten Karimun hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2011 serta merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun dimulai sejak tahun 2011 sampai tahun 2016. RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016 dalam penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 serta memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 14


dan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015, yang mana dalam hal ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 ayat (1) Cukup jelas. ayat (2) Yang dimaksud dengan “pelaku pembangunan daerah” adalah pemerintah daerah Kabupaten Karimun, dunia usaha, dan masyarakat. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 ayat (1) huruf a Cukup jelas. huruf b Perubahan atas RPJMD dapat dilakukan sepanjang untuk kepentingan daerah guna mengakomodir penyesuaian kebijakan akibat terjadinya perubahan lingkungan strategis dan kondisi – kondisi tidak terduga lainnya selama masa pelaksanaan rencana serta apabila terjadi pemekaran daerah. huruf c Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

15

Cukup jelas. ayat (2) Cukup jelas. Pasal 10 ayat (1) Dokumen RPJMD ini dapat digunakan sebagai dokumen RPJMD Transisi untuk pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2017 sebelum RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. ayat (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimaksud dalam ayat ini adalah APBD Tahun 2017 ayat (3) Cukup jelas. ayat (4) Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas.

16


DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang .................................................................. I.2. Maksud dan Tujuan .......................................................... I.2.1. Maksud.................................................................. I.2.2. Tujuan ................................................................... I.3. Landasan Hukum .............................................................. I.4. Kedudukan RPJM Kabupaten dengan Dokumen Perencanaan Provinsi ....................................... I.5. Sistematika Penulisan ....................................................... BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II.1. Kondisi Umum .................................................................. II.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi .................. II.1.2. Letak dan Kondisi Geografis ................................. II.1.3. Topografi .............................................................. II.1.4. Batimetri .............................................................. II.1.5. Geologi ................................................................ II.1.5.1. Stratigrafi .............................................. II.1.5.2. Struktur Geologi ................................... II.1.5.3. Tekstur dan Jenis Tanah ........................ II.1.6. Litologi Bawah Laut ............................................. II.1.7. Hidrologi .............................................................. II.1.7.1. Air Permukaan ...................................... II.1.7.2. Mata Air ................................................ II.1.8. Klimatologi ........................................................... II.1.9. Penggunaan Lahan ............................................... II.1.10. Kondisi Pesisir dan Laut ........................................ II.1.10.1. Pasang Surut ......................................... II.1.10.2. Karakteristik Garis Pantai ...................... II.1.10.3. Ekosistem Pesisir ................................... II.1.11. Potensi Pengembangan Wilayah .......................... II.1.11.1. Kelautan dan Perikanan ........................ II.1.11.2. Pertanian .............................................. II.1.11.3. Energi dan Sumber Daya Mineral ......... II.1.11.4. Pariwisata ............................................. II.1.11.5. Air Bersih dan Listrik ............................. II.1.11.6. Perdagangan ......................................... II.1.11.7. Perindustrian ........................................ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

33 34 34 34 35 37 39

41 41 42 43 44 45 45 46 46 47 48 48 50 50 52 53 53 54 54 54 54 55 59 64 67 69 71 17

II.2.

II.3.

II.4.

18

II.1.12. Kawasan Rawan Bencana .................................... II.1.12.1. Gerakan Tanah/Longsor ........................ II.1.12.2. Banjir .................................................... II.1.12.3. Abrasi Pantai ......................................... II.1.12.4. Kegempaan dan Zona Sesar Aktif ......... Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..................................... II.2.1. Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi ........... II.2.1.1. Pertumbuhan PDRB ............................. II.2.1.2. Laju Inflasi ............................................ II.2.1.3. Indeks Gini/Koefiesien Gini .................. II.2.2. Kesejahteraan Sosial ............................................ II.2.2.1. Pendidikan ............................................ II.2.2.2. Kesehatan ............................................. II.2.2.3. Kemiskinan ........................................... II.2.2.4. Kriminalitas (Angka kriminalitas yang tertangani) .... Aspek Pelayanan Umum ................................................... II.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib .............................. II.3.1.1. Pendidikan ............................................ II.3.1.2. Kesehatan ............................................. II.3.1.3. Sarana dan Prasarana Umum ............... II.3.1.4. Perhubungan ........................................ II.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan ............................. II.3.2.1. Penanaman Modal ............................... II.3.2.2. Industri Kecil dan Menengah ................ II.3.2.3. Kependudukan ...................................... II.3.2.4. Ketenagakerjaan ................................... II.3.2.5. Komunikasi Dan Informasi .................... II.3.2.6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ... II.3.2.7. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.......................... II.3.2.8. Perpustakaan ........................................ II.3.2.9. Pemuda dan Olah Raga ......................... Aspek Daya Saing Daerah .................................................. II.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah ............................ II.4.1.1. Angka Konsumsi Rumah Tangga per Kapita ............................................. II.4.1.2. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita ............................................. II.4.1.3. Produktivitas Total Daerah ...................

72 72 73 73 74 74 74 74 78 79 80 80 84 85 93 94 94 94 97 100 105 109 109 112 113 116 118 119 120 120 122 123 123 123 124 124


II.4.2.

II.4.3.

II.4.4.

Infrastruktur Wilayah .......................................... II.4.2.1. Aksesibilitas Daerah .............................. II.4.2.2. Penataan Wilayah ................................. II.4.2.3. Fasilitas Bank dan Non Bank ................. II.4.2.4. Ketersediaan Air Bersih ....................... II.4.2.5. Ketersediaan Listrik ............................. II.4.2.6. Ketersediaan Penginapan, Restoran, dan Rumah Makan .............................. Iklim Berinvestasi ............................................... II.4.3.1. Pengenaan Pajak dan Retribusi Daerah II.4.3.2. Regulasi Daerah yang Mendukung Iklim Usaha .......................................... II.4.3.3. Status Desa .......................................... Sumber Daya Manusia ....................................... II.4.4.1. Kualitas Tenaga Kerja ........................... II.4.4.2. Rasio Ketergantungan ..........................

BAB III TINJAUAN DOKUMEN PERENCANAAN TERKAIT III.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun 2006-2025 ........................................ III.1.1. Visi dan Misi ....................................................... III.1.2. Strategi dan Arah Pembangunan ........................ III.1.2.1. Strategi dan Arah Pembangunan untuk Mencapai Misi Pertama dan Kedua ................................................... III.1.2.2. Strategi dan Arah Pembangunan untuk Mencapai Misi Ketiga ................. III.1.2.3. Strategi dan Arah Pembangunan untuk Mencapai Misi Keempat ............ III.1.2.4. Strategi dan Arah Pembangunan untuk Mencapai Misi Kelima ................ III.2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karimun 2011-2031 ........................................ III.2.1. Rencana Struktur Ruang ..................................... III.2.2. Rencana Pola Ruang ............................................ III.3. Tinjauan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 .............. III.3.1. Visi Pembangunan .............................................. III.3.2. Misi dan Agenda Pembangunan ......................... III.3.3. Sasaran Pembangunan ....................................... Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

125 125 126 128 129 130 130 130 130 131 132 133 133 123

135 136 137

137 139 142 147 152 152 160 162 162 163 164 19

III.3.4. III.3.5. III.3.6.

Arah Kebijakan Umum ........................................ Prioritas Nasional ............................................... Sasaran dan Arah Pembangunan Wilayah Sumatera .............................................. III.3.7. Strategi Pengembangan Wilayah yang terkait dengan Kepulauan Riau .................. Tinjauan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015 ................................. III.4.1. VISI ..................................................................... III.4.2. MISI .................................................................... III.4.3. TUJUAN ..............................................................

175 175 176 177

BAB IV. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN IV.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU ...................................... IV.1.1. Pendapatan Daerah ............................................ IV.1.2. Belanja Daerah ................................................... IV.1.3. Belanja Langsung ...............................................

181 181 188 192

III.4.

166 167 167 170

IV.2.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU ......... 194 IV.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran ......................... 194 IV.2.2. Analisis Pembiayaan ........................................... 195

IV.3.

KERANGKA PENDANAAN .................................................. IV.3.1. Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama ................... IV.3.2. Proyeksi Berdasarkan Data Masa Lalu ................ IV.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan ...................

BAB V ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS V.1. Permasalahan Daerah ....................................................... V.1.1. TATA KELOLA PEMERINTAHAN, HUKUM, DAN BUDAYA ...................................................... V.1.2. SEKTOR PRIMER DAN LINGKUNGAN .................. V.1.2.1. Perikanan dan Kelautan ........................ V.1.2.2. Pertanian .............................................. V.1.2.3. Pariwisata ............................................. V.1.2.4. Lingkungan ............................................ V.1.2.5. Kehutanan ............................................. V.1.2.6. Tata Ruang ............................................ 20

197 197 199 200

203 203 207 208 213 215 216 217 217


V.1.2.7. Tenaga Kerja .......................................... EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR ........................ V.1.3.1. Ekonomi ................................................ V.1.3.2. Infrastruktur .......................................... V.1.4. SOSIAL DAN KESRA (PENDIDIKAN, KESEHATAN, KEMISKINAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELEMBAGAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT) V.1.4.1. Bidang Kesehatan ................................. V.1.4.2. Bidang Pendidikan ................................ V.1.4.3. Kemiskinan ........................................... V.1.4.4. Pemberdayaan Perempuan .................. V.1.4.5. Kelembagaan ........................................ V.1.4.6. Partisipasi Masyarakat .......................... V.1.4.7. Kependudukan ...................................... V.1.4.8. Bidang Sosial Lainnya ............................ Isu-isu Strategis .................................................................

227 227 230 232 232 233 233 233 234 235

BAB VI VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN VI.1. Visi ..................................................................................... VI.2. Misi .................................................................................... VI.3. Tujuan ................................................................................ VI.4. Sasaran ..............................................................................

243 244 247 248

V.1.3.

V.2.

218 218 218 223

BAB VII STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VII.1. Strategi .............................................................................. 253 VII.2. Arah Kebijakan ................................................................... 259 BAB VIII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB IX INDIKASI PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB X INDIKATOR KINERJA DAERAH BAB XI PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN XI.1. Pedoman Transisi ............................................................... 301 XI.2. Kaidah Pelaksanaan ........................................................... 301 BAB XII PENUTUP


21

DAFTAR TABEL Tabel II.1.

Tabel II.2.

Tabel II.3. Tabel II.4. Tabel II.5. Tabel II.6.

Tabel II.7. Tabel II.8. Tabel II.9. Tabel II.10. Tabel II.11. Tabel II.12. Tabel II.13.

Tabel II.14.

Tabel II.15.

Tabel II.16. Tabel II.17. Tabel II.18.

22

Persentase Luas Wilayah Daratan, Lautan dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2010 ............................................. 41 Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Ibukota Kecamatan serta Jumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Karimun 2010 ................. 42 Gambaran Tingkat Kemiringan Wilayah di Kabupaten Karimun ............................................... 44 Kedalaman Dasar Perairan Kabupaten Karimun .... 45 Parameter Kualitas Air Pada Beberapa Lokasi di Kabupaten Karimun ............................................... 50 Rata-rata Penyinaran Matahari, Curah Hujan dan Jumlah Hari Curah Hujan di Tanjung Balai Karimun per Bulan Tahun 2010 ............................. 51 Tipe Iklim Menurut Shmidt Ferguson .................... 52 Penggunaan Lahan di Kabupaten Karimun ............ 52 Daftar Hutan Lindung di Kabupaten Karimun Tahun 2009 ............................................................ 53 Volume dan Nilai Produksi Perikanan menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun 2010 ............... 55 Volume dan Produksi Perikanan 2005-2010 ......... 56 Volume dan Nilai Ekspor Hasil Perikanan Laut per Bulan di Kabupaten Karimun Tahun 2010 ....... 56 Jumlah Nelayan Perikanan Laut yang Menggunakan Kapal Bermotor Menurut Status Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2010 ..... 57 Jumlah Kapal/Perahu Penangkap Ikan yang Beroperasi menurut Jenis Kapal dan Wilayah Penangkapan di Kabupaten Karimun Tahun 2010.. 58 Potensi dan Pemanfaatan Budidaya Perikanan & Kelautan Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2009 ............................................. 59 Jenis Tanah di Kabupaten Karimun ........................ 60 Kesesuaian Lahan Di Kabupaten Karimun ............. 61 Produktifitas Tanaman Pangan di Kabupaten Karimun Menurut Jenis Tanaman dan Kecamatan Tahun 2010 (kuintal per ha) .................................. 61 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

Tabel II.19.



Tabel II.27.

Tabel II.28. Tabel II.29.


Tabel II.32.


Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2010 (Ton) ...................................................................... Populasi Ternak Besar Menurut Jenis dan Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2010 ... Populasi Ternak Unggas menurut Jenis dan Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2010 ... Persebaran Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun ................................................................. Produksi (Ton) Batu Granit, Bijih Timah dan Logam Timah per Bulan di Kabupaten Karimun Tahun 2009 ........................................................... Laju Kedatangan Wisatawan Mancanegara ke Kabupaten Karimun Tahun 2002-2010 ................. Jenis Objek Wisata Kabupaten Karimun ............... Perkembangan Produksi Air Bersih dan Jumlah Pelanggan PDAM Kabupaten Karimun Tahun 2010 ...................................................................... Banyaknya Mesin, Daya Terpasang, dan Produksi menurut Wilayah Kerja PT. PLN Karimun Tahun 2010 ...................................................................... LQ Sektor Industri Tahun 2008 di Kabupaten Karimun.................................................................. Jumlah Perusahaan Industri Besar/Sedang menurut Klasifikasi Industri Pengolahan di Kabupaten Karimun Tahun 2010 ........................... Kontribusi PDRB Kabupaten Karimun Menurut Lapangan Usaha Tahun 2006-2010 (%) ................. Perkembangan Produk Domestik Bruto Kabupaten Karimun Atas Dasar Harga Berlaku Menurut lapangan usaha Tahun 2006-2010 (Juta Rp) ................................................................ Perkembangan Produk Domestik Bruto Kabupaten Karimun Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut lapangan usaha Tahun 2006-2010 (Juta Rp) ................................................................ Perkembangan Indikator Pendidikan Kabupaten Karimun Tahun 2006-2010 .................................... Perkembangan APK dan APM Kabupaten Karimun Tahun 2006-2010 ..................................................


62 63 63 64

65 66 67

68

68 71

72 75

76

77 80 81 23


Tabel II.37. Tabel II.38. Tabel II. 39. Tabel II.40. Tabel II.41. Tabel II.42.

Tabel II.43.

Tabel II.44.

Tabel II.45.

Tabel II.46.

Tabel II.47.

Tabel II.48.

Tabel II. 49.

24

Jumlah Penduduk Kabupaten Karimun Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2006-2009 .... 82 Perkiraan Jumlah Penduduk Kabupaten Karimun Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2010-2014 ............................................................. 82 Perkembangan Jumlah Guru dan Murid di Kabupaten Karimun Tahun 2006-2010 .................. 83 Ketersediaan Sekolah dan Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2010 .................. 83 Jumlah Lulusan Pada Setiap Jenjang Pendidikan di Kabupaten KarimunTahun 2008-2009 ............... 84 Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Karimun Tahun 2006-2010 .............. 84 Perkembangan Beberapa Indikator Kesehatan Kabupaten Karimun Tahun 2006-2010 .................. 85 Jumlah Bayi Lahir Hidup, Bayi Lahir Mati, dan Bayi Meninggal Setelah Lahir menurut Puskesmas di Kabupaten Karimun Tahun 2010 ........................... 85 Perbandingan Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Jumlah Rumah Tangga Keseluruhan (RT) di Kabupaten Karimun Hasil Pendataan PSE Tahun 2005 dan PPLS Tahun 2008 ......................... 86 Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) Menurut Status Kemiskinan di Kabupaten Karimun Hasil Pendataan PSE Tahun 2005 dan PPLS Tahun 2008 87 Jumlah Keluarga Fakir Miskin dan Berumah Tidak Layak Huni Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2010 ........................... 87 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karimun Tahun 2010 ...................................................................... 89 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karimun Tahun 2006-2010 .................................... 90 Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, 2010 ........................................................ 90 Jumlah Pencari Kerja menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin per Bulan di Kabupaten Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

Tabel II.50.

Tabel II.51.

Tabel II.52. Tabel II.53. Tabel II.54. Tabel II.55. Tabel II.56. Tabel II.57. Tabel II.58.

Tabel II.59.


Tabel II.62.


Tabel II.65.

Karimun Tahun 2010 ............................................. Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Karimun Tahun 2006-2010 ............................................................. Tenaga Kerja Asing yang Terdaftar di Dinas Tenaga Kerja menurut Kebangsaan di Kabupaten Karimun Tahun 2010 ............................................. Banyaknya Kejahatan yang Terjadi per Semester di Wilayah Polres Karimun Tahun 2010 ................ Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI,SMP/MTs, SMA/MA/SMK, Tahun 2010 .................................. Ketersediaan Sekolah dan Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2010 ................. Perkembangan Jumlah Guru dan Murid di Kabupaten Karimun Tahun 2006-2010 ................. Rasio Guru dan Murid Tingkat Kecamatan Tahun 2010 ...................................................................... Perkembangan Jumlah Balita dan Posyandu Kabupaten Karimun 2007-2010 ............................ Jumlah dan Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Menurut Kecamatan Tahun 2010 Kabupaten Karimun .............................................. Rasio Tenaga Medis per satuan Penduduk tingkat Kecamatan Kabupaten Karimun Tahun 2009 (10.000 penduduk) ............................................... Kondisi Jalan Menurut Status Jalan di Kabupaten Karimun Tahun 2008-2009 (%) ............................. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Status Jalan di Kabupaten Karimun Tahun 2008-2009 (Km) .................................................... Realisasi Pembangunan Jalan (m) Menurut Jenis Permukaan dan Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2010 ............................................. Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Tahun 2006-2010 ............................................................. Banyaknya Mesin, Daya Terpasang, dan Produksi menurut Wilayah Kerja PT. PLN Karimun Tahun 2010 ...................................................................... Produksi Air Bersih dan Jumlah Pelanggan PDAM Kabupaten Karimun Tahun 2010 ...........................


91

92

93 94 95 95 96 96 98

99

100 101

102

103 104

104 105 25


Tabel II. 69.

Tabel II.70. Tabel II.71. Tabel II.72. Tabel II.73. Tabel II.74. Tabel II.75. Tabel II.76. Tabel II.77.

Tabel II.78. Tabel II. 79.

Tabel II.80.

Tabel II.81.

Tabel II.82.

Tabel II.83. 26

Realisasi Pembangunan Jalan menurut Jenis Permukaan dan Kecamatan (m) Tahun 2010 ........ Jumlah Angkutan Darat menurut Jenis di Kabupaten Karimun Tahun 2006-2010 ................. Lalu Lintas Kapal Pelayaran Dalam Negeri dan Luar Negeri yang Singgah di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun per Bulan Tahun 2010 .................... Lalu Lintas Penumpang yang Melalui Pelabuhan Tanjung Balai Karimun per Bulan Menurut Jenis Pelayaran yang Digunakan Tahun 2010 ................ Lalu Lintas WNI ke Luar Negeri melalui Pelabuhan Tanjung Balai Karimun per bulan Tahun 2010 ...... Kebutuhan Investasi Kabupaten Karimun Tahun 2007-2011 (Milyar Rupiah) ................................... Jumlah Perusahaan PMA dan PMDN serta Nilai Investasi 2006-2010 .............................................. Perusahaan Yang Terdaftar Sebelum FTZ, 2010 .... Perusahaan Yang Terdaftar Sesudah FTZ,2010 ..... Perusahaan Yang Sedang Dalam Pengurusan Izin di Wilayah FTZ ....................................................... Jumlah Unit Usaha Industri Kecil dan Menengah tahun 2009 ........................................................... Luas Wilayah, Jumlah Penduduk yang Tercatat dan Kepadatan Penduduk per km2 menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun 2009 .............. Laju Pertumbuhan Jumlah Penduduk di Kabupaten Karimun Tahun 2006 – 2010 .............. Jumlah Penduduk yang Tercatat Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karimun Tahun 2010 ............................................. Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2010 ............................................. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karimun 2010 .... Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karimun ................................................................ Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan yang

106 107

108

108 109 110 110 111 111 112 113

113 114

115

116

116

117


Tabel II.84.


Tabel II.89.

Tabel II.90.



Tabel II.96. Tabel II.97. Tabel II.98. Tabel II.99. Tabel II.100.

Ditamatkan di Kabupaten Karimun Tahun 2006-2010 ............................................................ Jumlah SST dan Pelanggan PT. Telkom Menurut Lokasi STO di Kabupaten Karimun per 31 Maret 2011 ...................................................................... Rata-rata Kelompok Binaan PKK, 2006-2009 ........ Jumlah ORMAS/LSM Tahun 2005 S/D 2010 Yang Terdaftar Di Kabupaten Karimun .......................... Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk ............................................................. Jumlah Buku Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Karimun Menurut Golongan/ Kelas Tahun 2006-2010 ......................................... Jumlah Pengunjung Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2006-2010 ............................................................ Jumlah Anggota Perpustakaan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2006-2010 ................................... Jumlah Karang Taruna dan Anak Binaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2009 .... Distribusi Rumah Tangga berdasarkan Golongan Pengeluaran per Kapita ........................................ Persentase Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Berdasarkan Golongan Pengeluaran Per Kapita ............................................................. Produktivitas Total Daerah di Kabupaten Karimun pada tahun 2009 .................................................. Lalu Lintas Penumpang yang Melalui Pelabuhan Tanjung Balai Karimun Menurut Jenis Pelayaran pada Tahun 2010 .................................................. Penggunaan Lahan di Kabupaten Karimun ........... Luas Kawasan Budidaya dan Kawasan Non Budidaya ............................................................... Jumlah Hotel, Restoran, dan Rumah Makan menurut Kecamatan 2010 .................................... Jenis Pajak dan Retribusi menurut Perda dan Perbup yang Ditetapkan pada Tahun 2006-2009 .. Jenis dan Jumlah Regulasi Daerah yang Mendukung Iklim Usaha pada Tahun 2006-2009..


117

118 119 119 120

120

121

122 122 124

124 125

126 127 127 130 131 132 27

Tabel II.101.

Tabel II.102.

Tabel III.1. Tabel III.2. Tabel III.3. Tabel III.4. Tabel III.5. Tabel III.6.

Tabel III.7. Tabel IV.1. Tabel IV.2. Tabel IV.3. Tabel IV.4. Tabel IV.5. Tabel IV.6. Tabel IV.7. Tabel IV.8. Tabel IV.9. Tabel IV.10. Tabel IV.11.

Tabel IV.12. Tabel VIII.1. Tabel IX.1. Tabel X.1. 28

Pencari Kerja menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Karimun Tahun 2006-2010 ............................................................ 133 Penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karimun pada Tahun 2009 ...................................................................... 134 Sistem Perkotaan Menurut RTRW Kabupaten Karimun 2011-2031 .............................................. 155 Perwujudan Rencana Struktur Ruang Kabupaten Karimun ................................................................ 158 Perwujudan Rencana Pola Ruang Kabupaten Karimun ................................................................ 161 Sasaran Pembangunan Nasional 2010-2014 ........ 165 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran Nasional 2010-2014 ...................... 169 Sasaran Angka Kematian Bayi, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, Pendapatan per Kapita Nasional 2010-2014 ................................... 170 Pusat Kegiatan Strategis Nasional ......................... 174 Penerimaan PAD Tahun 2008-2010 ...................... 183 Jenis dan Jumlah Pendapatan Daerah 2008-2010 185 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 2008-2010 ............................................................. 187 Belanja Daerah 2008-2010 ................................... 188 Belanja Tidak Langsung 2008-2010 ...................... 189 Belanja Langsung 2008-2010 ................................ 193 Proporsi Penggunaan Anggaran 2008-2010 ......... 195 Pembiayaan Daerah 2008-2010 ............................ 195 Jenis dan Jumlah Pembiayaan Daerah 2008-2010 196 Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama 2008-2010 ................................... 197 Proyeksi Pendapatan Daerah dan Pengeluaran Periodik Wajib Mengikat serta Prioritas Utama 2011-2016 ............................................................. 199 Kerangka Pendanaan 2011-2016 .......................... 200 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah................................................................... 268 Program Prioritas dan Indikasi Pendanaan yang Berasal dari APBD ................................................. 297 Indikator Kinerja Daerah ....................................... 326 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

DAFTAR GAMBAR Gambar I.1. Gambar II.1. Gambar II.2. Gambar II.3. Gambar II.4. Gambar II.5.

Gambar II.6. Gambar II.7. Gambar II.8. Gambar II.9.

Gambar II.10.

Gambar II.11. Gambar II.12.

Gambar II.13. Gambar II.14. Gambar II.15 Gambar II.16.

Kedudukan RPJM Kabupaten dengan Dokumen Rencana Pembangunan Provinsi .......................... 38 Peta Administrasi Kabupaten Karimun ................. 43 Peta Batimetri Kabupaten Karimun (Sumber : RTRW 2011–2031) ............................... 45 Jumlah Wisatawan Mancanegara Kabupaten Karimun Per Bulan Tahun 2010 ............................ 66 Perkembangan Laju Ekspor Kabupaten Karimun Tahun 2002-2010 (%) ........................................... 69 Distribusi Nilai Ekspor Kabupaten Karimun Menurut Negara Tujuan dan Jenis Sektor Usaha yang Menghasilkan Tahun 2010 ................ 70 Perkembangan Laju Impor Kabupaten Karimun Tahun 2002-2010 (%) ........................................... 70 Distribusi Impor Kabupaten Karimun Menurut Asal Negara Tahun 2010 ....................................... 70 Perkembangan Neraca Perdagangan Kabupaten Karimun Tahun 2002-2010 (Juta US $) 71 Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dan Nasional Tahun 2006-2010 78 Perbandingan Tingkat Inflasi Kabupaten Karimun, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, dan Nasional Tahun 2008-2009 ................................................. 79 Kurva Lorez Distribusi Tingkat Pendapatan Penduduk Kabupaten Karimun Tahun 2009 ......... 79 Distribusi Rumah Tangga Kabupaten Karimun Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Tahun 2009 (%) ..................................................... 88 Jumlah Pencari Kerja Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Karimun Tahun 2007-2010 ............. 91 Jumlah dan Jenis Angkutan Darat di Kabupaten Karimun Tahun 2010 ............................................ 107 Jumlah dan Jenis Bank di Kabupaten Karimun (sumber: Karimun Dalam Angka 2010) ................ 129 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Karimun pada Tahun 2009 129


29

Gambar III.1. Gambar IV.1. Gambar IV.2. Gambar IV.3. Gambar IV.4. Gambar IV.5. Gambar IV.6.

30

Prioritas Pengembangan Kawasan Perbatasan ..... 173 Pendapatan Daerah 2008-2010 ............................ 182 Besaran Komponen Pembentuk Pendapatan Daerah 2008-2010 ................................................ 182 Kontribusi PAD terhadap Pembentukan Pendapatan Daerah .............................................. 184 Kontribusi Dana Perimbangan terhadap Pembentukan Pendapatan Daerah ...................... 186 Kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Pembentukan Pendapatan Daerah ....... 188 Perbandingan antara Pendapatan Daerah dan Pengeluaran Periodik Wajib Mengikat serta Prioritas Utama 2008-2010 .................................. 198


I.1. Latar Belakang Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu perwujudan dari otonomi daerah, dimana daerah, baik provinsi maupun kabupaten/ kota, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Perencanaan pembangunan daerah menjadi instrumen untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah sebagaimana arahan dari otonomi itu sendiri. Berdasarkan jangka waktunya, perencanaan pembangunan daerah dibagi atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk periode lima tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun. Meskipun terbagi berdasarkan jangka waktu, pada prinsipnya perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dimana RPJP menjadi pedoman bagi penyusunan RPJM dan RPJM lantas dijabarkan dalam RKPD. Kesatuan tersebut tidak hanya antara dokumen perencanaan pembangunan daerah saja, tetapi juga satu kesatuan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan dokumen perencanaan pembangunan nasional. Kesatuan ini akan membuat target pembangunan nasional, target pembangunan provinsi, dan target pembangunan kabupaten/kota dapat dicapai secara sinergis. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) paling lama enam bulan setelah kepala daerah dilantik. Terpilihnya Kepala Daerah periode 2011-2016 dan pelantikannya pada bulan Maret 2011 menjadi momentum penyusunan RPJMD Kabupaten Karimun 2011-2016.


31

Selain memperhatikan keterkaitan dengan RTRW dan dokumen perencanaan daerah lainnya, RPJMD juga disusun berdasarkan kondisi dan potensi daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Dengan basis kondisi dan potensi daerah yang akurat, maka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dapat direncanakan secara lebih efektif dan efisien yang pada akhirnya berujung pada peningkatan kesejahteraan sosial yang nyata dan pencapaian visi Karimun 2016 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Karimun yang Maju dan Berdaya Saing Berlandaskan Iman dan Taqwa”. Kesemua ini akhirnya menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi Karimun 2025 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Karimun yang Maju, Mandiri, Adil, dan Berbudaya berlandaskan Iman dan Taqwa”. I.2. Maksud dan Tujuan I.2.1. Maksud Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016 dimaksudkan untuk: 1. Memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun ke depan. 2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang. 3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Karimun. 4. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan. 5. Menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintah. 6. Memberikan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap satuan kerja perangkat daerah dan kepala daerah. I.2.2. Tujuan Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 20112016 ini adalah tersedianya dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan (i) arah kebijakan keuangan daerah, (ii) strategi pembangunan daerah, (iii) kebijakan umum, (iv) program SKPD dan lintas SKPD, serta (v) program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. 32


I.3. Landasan Hukum Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan RPJM Kabupaten Karimun 2011-2016 ini adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 3902), yag telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

33

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

34

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

17. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar; 18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 19. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 20. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: 28 Tahun 2010; Nomor: 0199/M PPN/04/2010; Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 229); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Riau 2005-2025; 24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau 2011-2015; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karimun 2006-2025; I.4. Kedudukan RPJM Kabupaten dengan Dokumen Perencanaan Provinsi Pemerintah daerah dalam membuat perencanaan pembangunan mengeluarkan 6 (enam) jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu RPJPD, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

35

(Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD). Dari segi waktu dokumen tersebut dapat dibagi menjadi tiga, yaitu dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun) yaitu RPJPD dan RTRW, perencanaan jangka menengah (5 tahun) yaitu RPJMD dan Renstra-SKPD, serta jangka pendek (1 tahun) yaitu RKPD dan Renja-SKPD. Keseluruhan dokumen itu adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar I.1 RPJP Provinsi

pedoman

RPJM Provinsi

pedoman

RPJM Kabupaten

di ac u

pedoman

RKP Kabupaten

diacu

Renja SKPD Kabupaten

diacu

diacu

Renstra SKPD Kabupaten

RKP Provinsi diselaraskan

diperhatikan

diacu

RPJP Kabupaten

pedoman

Gambar I.1. Kedudukan RPJM Kabupaten dengan Dokumen Rencana Pembangunan Provinsi

RPJM Kabupaten merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional dan Provinsi. RPJM Kabupaten menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan sekaligus menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Renstra SKPD menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Dari RKPD dan RKA–SKPD inilah selanjutnya disusun RAPBD. Dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran bersifat hierarkis, artinya dokumen yang jangka waktunya lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen yang jangka waktunya lebih pendek dan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang lebih tinggi 36


menjadi rujukan bagi dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah di bawahnya. I.5. Sistematika Penulisan Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini dibuat dalam sistematika berikut ini: BAB I PENDAHULUAN I.1 LATAR BELAKANG I.2 MAKSUD DAN TUJUAN I.3 LANDASAN HUKUM I.4 KEDUDUKAN RPJM KABUPATEN DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PROVINSI I.5 SISTEMATIKA PENULISAN BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II.1 ASPEK GEOGRAFIS DAERAH DAN DEMOGRAFI II.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT II.3 ASPEK PELAYANAN UMUM II.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH BAB III TINJAUAN DOKUMEN PERENCANAAN TERKAIT III.1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) KABUPATEN KARIMUN 2006-2025 III.2 RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) 2011-2031 III.3 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2010-2014 III.4 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010-2015 BAB IV GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN IV.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU IV.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU IV.3 KERANGKA PENDANAAN BAB V ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS V.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN V.2 ISU-ISU STRATEGIS BAB VI VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN VI.1 VISI VI.2 MISI VI.3 TUJUAN VI.4 SASARAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016

37

BAB VII STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VII.1 STRATEGI VII.2 ARAH KEBIJAKAN BAB VIII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB IX INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB X PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH BAB XI PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN BAB XII PENUTUP

38


PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KARIMUN TAHUN

Recommend Documents