PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR : 2 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN MALANG TAHUN

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR : 2 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN MALANG TAHUN 2010-2015

TAHUN 2011

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2010–2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MALANG, Menimbang

:

a. bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga perlu diselenggarakan secara seimbang dan serasi untuk menjamin keselarasan pembangunan antar daerah tanpa mengurangi kewenangan daerah sesuai semangat desentralisasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; b. bahwa konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan sinergitas pembangunan antar daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan perlu dilakukan secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan; c. bahwa untuk pedoman dan acuan dalam menetapkan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum program satuan kerja perangkat daerah maupun program kewilayahan yang disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan bersifat indikatif, diperlukan dokumen perencanaan daerah; d. bahwa berubahnya struktur kelembagaan Pemerintah Kabupaten Malang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah mengakibatkan berubahnya target-target kinerja satuan kerja perangkat daerah; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 – 2015 dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 6. Undang-Undang Perencanaan Republik

Nomor

25

Pembangunan

Indonesia

Tahun

Tahun

2004

Nasional 2004

tentang

(Lembaran

Nomor

104,

Sistem Negara

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang

Nomor

22

Tahun

2007

tentang

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); 10. Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

3 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);

4 22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG dan BUPATI MALANG MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2010–2015. Pasal 1 Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010–2015 yang merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Malang dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun. Pasal 2 Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun sebagai berikut: BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII BAB VIII BAB IX BAB X

: PENDAHULUAN. : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH. : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN. : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS. : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN. : AGENDA, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. : INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN PENDANAANNYA. : INDIKATOR KINERJA DAERAH. : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN.

5 Pasal 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010–2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 4 Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015, dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) 5 (lima) tahunan, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahunan dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Pasal 5 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang pada tanggal, 13 Mei 2011 Diundangkan di Malang Pada tanggal 18 Mei 2011 SEKRETARIS DAERAH

BUPATI MALANG,

H. RENDRA KRESNA Dr. ABDUL MALIK, SE, M.Si NIP.19570830 198209 1 001 Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 1/E

6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2010 – 2015

I. PENJELASAN UMUM 1. Dasar Pemikiran Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang berasaskan desentralisasi, dimana Pemerintah menyerahkan sebagian wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan guna mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Sedemikian besarnya wewenang dan tugas Pemerintah Daerah sehingga memerlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian pembangunan, dengan demikian diperlukan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang efektif dan efisien. Salah satu unsur dari sistem perencanaan pembangunan nasional adalah wajib adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 2. Ruang Lingkup Ruang lingkup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan masyarakat. 3. Prinsip-prinsip Prinsip Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi: a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; b. dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan dengan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

72 4. Pendekatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menggunakan pendekatan: a. teknokratik, yaitu menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah; b. partisipatif, yaitu melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dengan mempertimbangkan relevansi pemangku kepentingan, kesetaraan antara pemangku kepentingan, transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan seluruh segmen masyarakat, rasa memiliki dokumen perencanaan serta terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan; c. politis, yaitu program-program pembangunan yang ditawarkan masingmasing calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada saat kampanye disusun ke dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. bottom up-top down, yaitu penyelarasan melalui musyawarah yang dilaksakan mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. 5. Tahapan Tahapan penyunan RPJMD terdiri dari: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal dan rancangan yang disempurnakan; c. pelaksanaan Musrenbang; d. perumusan rancangan akhir dan konsultasi kepada Gubernur Jawa Timur; e. penetapan Peraturan Daerah dan klarifikasi Gubernur Jawa Timur. 6. Muatan Muatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terdiri dari: a. visi, misi dan program Kepala Daerah; b. arah kebijakan keuangan daerah; c. strategi pembangunan daerah; d. kebijakan umum; e. program SKPD; f. program lintas SKPD; g. program kewilayahan; h. rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; i. rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas

83

Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas

DAFTAR ISI BAB I

PENDAHULUAN .........................................................

1

1.1. Latar Belakang .................................................. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan ..................................... 1.3. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya ......................................... 1.4. Sistematika Penulisan .......................................... 1.5. Maksud dan Tujuan .............................................

1 3

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .................................

10

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Aspek Geografi dan Demografi ............................... Aspek Kesejahteraan Masyarakat ............................ Aspek Pelayanan Umum ...................................... Aspek Daya Saing Daerah ......................................

10 15 28 37

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN ...............................................

44

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu .................................. 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu................ 3.3. Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2015 .....................

46 53 54

ANALISIS ISU STRATEGIS ..............................................

58

4.1. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Malang........... 4.2. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Malang ............. 4.3. Fokus Pembangunan Sektoral .................................

58 60 61

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ...................................

64

5.1. 5.2. 5.3. 5.4.

Visi ................................................................ Misi ............................................................... Tujuan............................................................ Sasaran ...........................................................

64 65 66 66

AGENDA, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ........................

68

6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.

Agenda dan Prioritas Pembangunan ......................... Strategi Pembangunan ......................................... Arah Kebijakan Umum ......................................... Icon Promotif.................................................... Kerjasama Antar Kabupaten/Kota ...........................

68 69 70 79 80

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH .................................................................

81

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN PENDANAANNYA ..............

99

BAB IX

INDIKATOR KINERJA DAERAH .........................................

130

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN ...................

136

10.1. Pedoman Transisi ............................................... 10.2. Kaidah Pelaksanaan ............................................

136 136

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

5 8 8

ii

DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel 2.5 Tabel 2.6 Tabel 2.7 Tabel 2.8 Tabel 2.9 Tabel 2.10 Tabel 2.11 Tabel 2.12 Tabel 2.13 Tabel 2.14 Tabel 2.15 Tabel 2.16 Tabel 2.17 Tabel 2.18 Tabel 2.19 Tabel 2.20 Tabel 2.21 Tabel 2.22 Tabel 2.23 Tabel 2.24 Tabel 2.25 Tabel 2.26 Tabel 2.27

Perkembangan Kependudukan Tahun 2006-2010 .............. Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 ................................................... Perkembangan Jumlah Peserta KB dan PUS Tahun 2006-2010 ............................................................ Mata Pencaharian Penduduk Tahun 2006-2010................. Perkembangan Jumlah Pemeluk Agama Tahun 2006-2010 ............................................................ Perkembangan PDRB, PDRB Per Kapita, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Tahun 2006-2010 .......... Proyeksi PDRB, PDRB per Kapita, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Tahun 2011-2015 ........................... Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Sektoral PDRB ADHK Tahun 2006-2010 ..................................... Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Sektoral PDRB ADHK Tahun 2011-2015 ............................................ Perkembangan Struktur Ekonomi PDRB ADHK Kabupaten Malang Tahun 2006-2010............................. Proyeksi Struktur Ekonomi PDRB ADHK Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 .......................................... Struktur Ekonomi PDRB ADHB Kabupaten Malang Tahun 2006-2010 ................................................... PDRB ADHB per SSWP Tahun 2005-2009 ......................... Perkembangan PDRB ADHK per SSWP Tahun 20052008 .................................................................. Klasifikasi Kinerja Ekonomi SSWP Tahun 2005-2008 ........... Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi per Wilayah Pengembangan Tahun 2015-2015 ................................ Perkembangan Angka Kemiskinan, Pengangguran dan IPM Kabupaten Malang Tahun 2006-2010 .................. Proyeksi Angka Kemiskinan, Pengangguran dan IPM Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 ............................ Daftar Desa Tertinggal Kabupaten Malang ..................... Perkembangan Jumlah Penduduk Rawan Sosial Tahun 2006-2010 ................................................... Perkembangan Keterlibatan Perempuan Dalam Organisasi Tahun 2006-2009 ...................................... Perkembangan APM dan APK Tahun 2006-2009 ................ Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun Keatas di Kabupaten Malang dan Sekitarnya Tahun 2005-2010 ............................................................ Perkembangan Guru yang Berkualifikasi Tahun 2006-2010 ............................................................ Perkembangan Partisipasi Sekolah Dibandingkan dengan Jumlah Penduduk Tahun 2006-2009 .................... Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2006-2009 ................................................... Perkembangan Jumlah Guru dan Murid per Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2006-2009 ..............................

13 14 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 28 29 29 30 30 31

iii

Tabel 2.28 Tabel 2.29 Tabel 2.30 Tabel 2.31 Tabel 2.32 Tabel 2.33 Tabel 2.34 Tabel 2.35 Tabel 2.36 Tabel 2.37 Tabel 2.38 Tabel 2.39 Tabel 2.40 Tabel 2.41 Tabel 2.42 Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 3.4 Tabel 3.5 Tabel 3.6 Tabel 3.7 Tabel 3.8 Tabel 3.9 Tabel 3.10 Tabel 4.1 Tabel 4.2 Tabel 7.1 Tabel 8.1 Tabel 9.1 Tabel 9.2

Perkembangan Indeks Harapan Hidup, Kematian Bayi, Kematian Anak dan Ibu Tahun 2006-2009 ................ Perkembangan Jumlah Dokter, Paramedis dan Sarana Prasarana Kesehatan Tahun 2006-2009 ................. Perkembangan Ketenagakerjaan Tahun 2007-2009 ............ Produksi Komoditas Andalan Pertanian Tahun 20062009 .................................................................. Perkembangan Industri dan Perdagangan Tahun 2006-2009 ............................................................ Potensi Mineral di Kabupaten Malang ........................... Perkembangan Peran Sektoral Dalam Perekonomian Berdasarkan PDRB ADHK Tahun 2006-2010 ..................... Daerah Yang Potensi Andalannya Sama Dengan Kabupaten Malang .................................................. Realisasi Ekspor Non Migas Menurut Tujuan Tahun 2009 .................................................................. Perkembangan Jumlah dan Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2008-2009 ..................................... Prasarana Jalan Tahun 2006-2009 ................................ Perkembangan Telekomunikasi Tahun 2006-2009 ............. Perkembangan Kelistrikan Tahun 2006-2009 ................... Perkembangan Sarana Transportasi Tahun 20062009 .................................................................. Angka Kriminalitas Tahun 2006-2009 ............................ Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 20062010 .................................................................. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 20062010 .................................................................. Rasio Pendapatan dengan Belanja Dalam Tahun Berjalan Tahun Anggaran 2006-2010............................. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2006-2010 ............................................................ Asset Daerah Tahun Anggaran 2005-2009 ...................... Hutang/Kewajiban Tahun Anggaran 2006-2009 ................ Ekuitas Dana Tahun Anggaran 2006-2009 ....................... Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas Dana Tahun Anggaran 2006-2009 ................................................ Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 20102015 .................................................................. Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010-2015 ......... Analisa SWOT ........................................................ Hubungan Fokus Pembangunan Sektoral dengan Isu Strategis ............................................................. Kebijakan Umum dan Program Kabupaten Malang ............ Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Malang Tahun 2011-215 ............................................................. Indikator Kinerja Daerah .......................................... Rencana Hasil RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 ............................................................

31 32 33 34 34 35 38 38 39 39 40 41 41 42 43 47 48 49 50 51 52 52 52 56 57 60 61 82 100 131 135

iv

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Malang dengan Dokumen lainnya ................................................... Gambar 2.1 Peta Wilayah Pengembangan Kabupaten Malang .............. Gambar 3.1 Kerangka Hubungan Antara Kebijakan Keuangan Daerah/APBD dengan RKPD dan Visi, Misi, Strategi RPJMD ................................................................ Gambar 3.2 Kerangka Hubungan Antara Strategi dan Komponen APBD ..................................................................

5 23

44 45

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR

:

2 TAHUN 2011

TANGGAL

:

13 MEI 2011

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pemerintah Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 1965 dengan pusat pemerintahan berada di Kota Malang, namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 maka Ibukota Kabupaten Malang dipindahkan dari Wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Adapun tujuan umum pembentukan Kabupaten Malang selaras dengan semangat dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat yang merupakan warisan leluhur pendahulu yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur material spiritual diatas dasar kesucian yang langgeng (abadi) dan dikenal dengan sesanti Satata Gama Karta Raharja. Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Periode 2010-2015 ini adalah hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35–803 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Malang Provinsi Jawa Timur serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.35–804 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Malang dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Malang Provinsi Jawa Timur. Dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta peraturan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk menata kembali dan meningkatkan sistem, mekanisme, prosedur dan kualitas proses perencanaan dan penganggaran daerah. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis, dan pembangunan daerah berkelanjutan. Dalam peraturan dan perundangan baru, penyusunan rencana dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom-up dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel, konsisten dengan rencana lainnya yang relevan, juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholders dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 telah ditetapkan proses pelaksanaan desentralisasi dimana Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan

2 yang dapat menjamin keselarasan pembangunan antar daerah tanpa mengurangi kewenangan yang diberikan. Selanjutnya sebagaomana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan, demikian juga perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga perencanaan pembangunan daerah harus disusun secara terpadu (integrated), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (aplicable) dan berkelanjutan (sustainable). Undang–Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa daerah kabupaten/kota yang memiliki Kepala Daerah baru diharuskan memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ini pula diamanatkan bahwa daerah kabupaten/kota wajib memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa pengertian RPJMD adalah dokumen rencana pembangunan jangka menengah, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun. Yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi. Selanjutnya pula berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 bahwa RPJMD ditetapkan paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah bersama DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penuh pada proses penyusunan dokumen RPJMD, dan yang tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya. Dokumen RPJMD ini disusun guna menjabarkan visi dan misi serta program Kepala Daerah terpilih sesuai dengan janji-janjinya di masa kampanye berdasarkan isu dan permasalahan strategis dan potensi Kabupaten Malang. Dalam rangka tetap menjaga sinkronisasi perencanaan antar level pemerintahan dalam jangka menengah baik dalam hal program pembangunan di daerah, provinsi, maupun pusat, maka RPJMD Kabupaten Malang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2010–2014 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009–2014 yang telah ditetapkan lebih dahulu. Pada tahapan pembangunan pertama RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 selama kurun waktu 5 tahun yang lalu banyak permasalahan pembangunan di Kabupaten Malang yang telah ditangani dan mengalami perubahan yang cukup signifikan baik dalam segi pelayanan pemerintahan maupun pembangunan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya kepercayaan masyarakat antara lain disebabkan banyaknya permasalahan yang dapat diatasi

3 secara bersama serta memberikan rasa kepuasan kepada masyarakat, dengan demikian dapat mensinergikan ketiga kekuatan utama pembangunan yaitu pemerintah dan DPRD, dunia usaha serta masyarakat, walaupun masih banyak permasalahan pembangunan dan kemasyarakatan yang masih harus ditangani kedepan. Namun hal yang mendasar dari keberhasilan pembangunan 5 tahun tahap pertama RPJPD Kabupaten Malang adalah telah mampu menggeser paradigma pembangunan dari ketergantungan sepenuhnya kepada pemerintah menjadi pembangunan terpadu antar stakeholder dan paradigma pembinaan masyarakat menjadi pemberdayaan serta mampu pula merubah paradigma aparatur dari kebiasaan yang minta dilayani menjadi melayani masyarakat. RPJMD sebagai dokumen perencanaan 5 tahunan merupakan penjabaran RPJPD yang memiliki kurun waktu 20 tahun. RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). RPJM Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010–2015 merupakan dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 tahun kedepan. Dengan demikian, substansi materi didalamnya harus mengacu dan mengarah bagi terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemanfaatan ruang baik kebijakan struktur ruang maupun pola ruang. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/915/II/Bangda tanggal 3 Maret 2011 perihal Konsultasi Rancangan Akhir RPJMD dan RKPD, dijelaskan bahwa periodesasi RPJMD sesuai dengan masa jabatan Kepala Daerah terpilih terhitung sejak dilantik sedangkan Bupati Malang dan Wakil Bupati Malang dilantik pada tanggal 26 Oktober 2010, maka dengan demikian RPJMD Kabupaten Malang ditetapkan periodesasinya Tahun 2010-2015, walaupun secara substansi perencanaan Tahun 2010 sudah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2006-2010 yang telah dilaksanakan serta telah dipertanggung jawabkan melalui Laporan Keterangan Pertangung Jawaban (LKPJ) Tahun 2010 tanggal 14 Maret 2011. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dalam menyusun RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku antara lain 1) landasan idiil Pancasila, 2) Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. serta landasan operasional sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan

Pemerintah

Nomor

39

Tahun

2006

tentang

Tata

Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan

Daerah,

sebagaimana

telah

diubah

dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025. 23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;

5 1.3. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya Gambar 1.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Malang dengan Dokumen lainnya RPJM NASIONAL

RPJPD KABUPATEN

RPJMD PROVINSI JATIM

RPJMD KABUPATEN MALANG

RTRW PROVINSI JATIM

RKPD KABUPATEN

RTRW KABUPATEN RENSTRA SKPD TH. 2010-2015 RENJA SKPD

1.3.1 RPJM Nasional RPJM Nasional Tahun 2010-2014 menyebutkan bahwa visi Indonesia Tahun 2010-2014 adalah terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, serta dengan misi 1) melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera, 2) memperkuat pilar-pilar demokrasi, 3) memperkuat dimensi keadilan di semua bidang. Untuk mewujudkan visi misi tersebut Pemerintah memiliki 5 agenda pembangunan yaitu 1) Pembangunan Ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, 2) perbaikan tata kelola pemerintahan, 3) penegakan pilar demokrasi, 4) penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, 5) Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Dengan 11 prioritas pembangunan nasional yaitu (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. 1.3.2 RPJMD Provinsi Jawa Timur RPJM Daerah Jawa Timur Tahun 2009-2014 memiliki visi terwujudnya Jawa Timur yang makmur dan berakhlak dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mempunyai satu misi mewujudkan makmur bersama wong cilik melalui APBD untuk rakyat. Untuk mewujudkan visi misi tersebut maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki 9 agenda utama yaitu 1) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin. 2) Memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, memberdayakan ekonomi rakyat, terutama wong cilik, dan meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat. 3) Meningkatkan percepatan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, terutama melalui pengembangan agroindustri/agrobisnis, serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur, terutama pertanian dan pedesaan. 4) Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta meningkatkan perbaikan pengelolaan

6 sumber daya alam, dan penataan ruang. 5) Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatkan pelayanan publik. 6) Meningkatkan kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial. 7) Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya kesetaraan gender, dan meningkatkan peran pemuda, serta mengembangkan dan memasyarakatkan olahraga. 8) Meningkatkan keamanan dan ketertiban, supremasi hukum, dan penghormatan hak asasi manusia. 9) Mewujudkan percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi dampak lumpur panas Lapindo. 1.3.3 RTRW Provinsi Jawa Timur Arahan Pengembangan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur yang cukup terkait dengan Kabupaten Malang adalah tentang struktur pemanfaatan ruang wilayah, menggambarkan rencana sistem pusat pelayanan permukiman perdesaan dan perkotaan serta sistem perwilayahan di Provinsi Jawa Timur sehingga terjadi pemerataan pelayanan, mendorong pertumbuhan wilayah di perdesaan dan perkotaan. Perwilayahan Jawa Timur direncanakan dalam Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) dengan kedalaman penataan struktur pusat permukiman perkotaan yang dibagi dalam 9 SWP yaitu 1) SWP Gerbangkertosusila Plus, 2) SWP Malang Raya, 3) SWP Madiun dan sekitarnya, 4) SWP Kediri dan sekitarnya, 5) SWP Probolinggo, Lumajang, 6) SWP Blitar, 7) SWP Jember, 8) SWP Banyuwangi, 9) SWP Madura dan Kepulauan. Sedangkan kedudukan Kabupaten Malang di dalam orde-orde perkotaan di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang termasuk dalam Orde II-B yang memiliki fungsi utama sebagai penunjang sistem metropolitan dan sebagai pusat pertumbuhan wilayah dengan potensi utama pertanian, industri dan pariwisata. 1.3.4 RTRW Kabupaten Malang Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Malang adalah 1) Kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah yang meliputi penetapan struktur ruang wilayah, penetapan pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis serta penetapan fungsi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. 2) Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah daerah memuat kebijakan dan strategi sistem perdesaan; kebijakan dan strategi sistem perkotaan; kebijakan dan strategi penetapan fungsi kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan; kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah. RTRW Kabupaten Malang sampai dengan akhir 2009 sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2003 yang mengarahkan Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) menjadi 8 SSWP yaitu 1) SSWP I Ngantang 2) SSWP II Lingkar Kota Malang 3) SSWP III Lawang 4) SSWP IV Tumpang 5) SSWP V Kepanjen 6) SSWP VI Donomulyo 7) SSWP VII Gondanglegi 8) SSWP VIII Dampit. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang SSWP diubah menjadi 6 Wilayah Pengembangan (WP) yang terdiri 1) WP I lingkar kota Malang 2) WP II Kepanjen 3) WP III Ngantang, 4) WP IV Tumpang, 5) WP V Turen dan Dampit, 6) WP VISumbermanjing Wetan.

7

1.3.5 RPJPD Kabupaten Malang RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan RPJMD karena RPJMD Tahun 2010-2015 ini merupakan bagian tahapan pembangunan kedua. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan ini mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan, atas dasar pemikiran tersebut tahapan skala prioritas utama dalam Tahapan Pembangunan kedua RPJPD (2010-2015) yaitu: 1) Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat dengan mengembangkan sistem informasi hukum; 2) Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik; 3) Mengembangkan perekonomian berbasis pertanian, pertambangan, kelautan, industri, perdagangan dan pariwisata yang didukung infrastruktur yang memadai; 4) Mengembangkan sistem pengamanan, perbaikan dan pelestarian lingkungan hidup; 5) Mengurangi kemiskinan, pengangguran dan perbaikan iklim ketenagakerjaan; 6) Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan; 7) Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan kualitas keluarga dan pengarusutamaan gender, serta diarahkan pula pada sasaran untuk melanjutkan program-program RPJMD Tahap I yang belum terselesaikan. 1.3.6 Renstra SKPD Penyusunan Renstra SKPD harus mengacu dan berpedoman pada RPJMD. Kinerja penyelenggaraan urusan SKPD akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah dan Kepala Daerah selama masa kepemimpinannya. Dalam konteks ini, adalah sangat penting bagi SKPD untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Kepala Daerah terpilih dan RPJMD, kemudian menerjemahkan kedalam rencana strategis SKPD, dan disajikan secara sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas SKPD serta dilengkapi dengan indikator atau tolok ukur pencapaiannya. 1.3.7 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang RKPD merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. 1.3.8 Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 tahun yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang memuat: a) program dan kegiatan; b) lokasi kegiatan; c) indikator kinerja; d) kelompok sasaran; e) pagu indikatif dan prakiraan maju.

8 1.4. Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya 1.4. Sistematika Penulisan 1.5. Maksud dan Tujuan BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.4. Aspek Daya Saing Daerah BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 3.3. Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2015 BAB IV ANALISIS ISU STRATEGIS 4.1. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Malang 4.2. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Malang 4.3. Fokus Pembangunan Sektoral BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1. Visi 5.2. Misi 5.3. Tujuan 5.4. Sasaran BAB VI AGENDA, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 6.1. Agenda dan Prioritas Pembangunan 6.2. Strategi Pembangunan 6.3. Arah Kebijakan Umum 6.4. Icon Promotif 6.5. Kerjasama Antar Kabupaten/Kota BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN PENDANAANNYA BAB IX INDIKATOR KINERJA DAERAH BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 10.1. Pedoman Transisi 10.2. Kaidah Pelaksanaan 1.5. Maksud dan Tujuan 1.5.1 Maksud 1. Sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang serta dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (sustainibility development) dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang sehingga secara

9 bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Malang. 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Malang serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan. 3. Menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintah. 4. Sebagai dasar komitmen bersama antara eksekutif, legislatif dan pemangku kepentingan pembangunan terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan kurun waktu 5 tahun dalam rangka pencapaian visi misi daerah. 1.5.2. Tujuan 1. Tersedianya dokumen RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 yang menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 2. RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 sebagai indikator evaluasi kinerja lima tahunan pemerintah daerah.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1 Aspek Geografi 1. Karakter Lokasi dan Wilayah Wilayah Kabupaten Malang terletak pada wilayah dataran tinggi dengan koordinat antara 112O17’10,90” – 122O57’00,00” Bujur Timur, 7O44’55,11” – 8O26’35,45” Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Malang adalah 3.534,86 km2 atau 353.486 ha terletak pada urutan luas terbesar kedua setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur, terdiri dari 33 Kecamatan 12 Kelurahan, 378 Desa, 3.217 Rukun Warga (RW) dan 14.718 Rukun Tetangga (RT), yang tersebar pada wilayah perkotaan dan perdesaan dan terletak antara 0–2000 m dari permukaan laut. Wilayah datar sebagian besar terletak di Kecamatan Bululawang, Gondanglegi, Tajinan, Turen, Kepanjen, Pagelaran, Pakisaji sebagian Kecamatan Singosari, Lawang, Karangploso, Dau, Pakis, Dampit, Sumberpucung, Kromengan, Pagak, Kalipare, Donomulyo, Bantur, Ngajum, Gedangan. Wilayah bergelombang terletak di wilayah Sumbermanjing Wetan, Wagir dan Wonosari. Daerah terjal perbukitan sebagian besar di Kecamatan Pujon, Ngantang, Kasembon, Poncokusumo, Jabung, Wajak, Ampelgading dan Tirtoyudo. Secara administrasi wilayah Kabupaten Malang berbatasan dengan: Sebelah Utara : Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, Mojokerto dan Jombang Sebelah Timur : Kabupaten Lumajang Sebelah Selatan : Samudera Indonesia Sebelah Barat : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri Lingkar dalam : Kota Malang dan Kota Batu Kondisi topografis Kabupaten Malang merupakan dataran tinggi yang dikelilingi oleh beberapa gunung dan dataran rendah atau daerah lembah pada ketinggian 250-500 meter dari permukaan laut yang terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Malang. Daerah dataran tinggi merupakan daerah perbukitan kapur (Gunung Kendeng) di bagian Selatan pada ketinggian 0-650 meter dari permukaan laut, daerah lereng Tengger Semeru di bagian Timur membujur dari Utara ke Selatan pada ketinggian 500-3600 meter dari permukaan laut dan daerah lereng Kawi Arjuno di bagian Barat pada ketinggian 500-3.300 meter dari permukaan laut. Terdapat 9 gunung dan 1 pegunungan yang menyebar merata di sebelah Utara, Timur, Selatan dan Barat wilayah Kabupaten Malang: G. Kelud (1.731 m), G. Kawi (2.651 m), G. Panderman (2.040 m), G. Anjasmoro (2.277 m), G. Welirang (2.156 m), G. Arjuno (3.339 m), G.Bromo (2.329 m), G. Batok (2.868 m), G.Semeru (3.676 m), Pegunungan Kendeng (600 m). Dengan kondisi topografi seperti ini mengindikasikan potensi hutan yang besar, memiliki sumber air yang cukup yang mengalir sepanjang tahun melalui sungai-sungainya untuk mengaliri lahan pertanian. Memiliki 18 sungai besar, diantaranya Sungai Brantas sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Timur.

11 Kondisi topografis pegunungan dan perbukitan menjadikan wilayah Kabupaten Malang sebagai daerah yang sejuk dan banyak diminati sebagai tempat tinggal dan tempat peristirahatan. Suhu udara rata-rata berkisar antara 19,1º C hingga 26,6º C. Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 71º C hingga 89º C dan curah hujan rata-rata berkisar antara 2 mm hingga 780 mm. Curah hujan rata-rata terendah terjadi pada bulan Juni, dan tertinggi pada bulan Desember. Struktur penggunaan lahan meliputi: permukiman/kawasan terbangun 22,5%; industri 0,2%; sawah 13%; pertanian lahan kering 23,8%; perkebunan 6%; hutan 28,6%; rawa/waduk 0,2%; tambak kolam 0,1% padang rumput/tanah kosong 0,3%; tanah tandus/tanah rusak 1,5%; tambang galian C 0,3%; lain-lain 3,2%. 2. Potensi Pengembangan Wilayah Secara geografis wilayah Kabupaten Malang merupakan pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah dan pesisir. Klasifikasi pengembangan wilayah adalah hutan bakau, perikanan darat, perkebunan, permukiman dan hutan. Beberapa permasalahan pengembangan wilayah adalah kerusakan alam dan lingkungan seperti banjir, erosi, longsor, kerusakan hutan, kekeringan, alih fungsi lahan, sumber daya manusia yang rendah, pengangguran, terbatasnya ketersediaan lahan. Sedangkan potensi pengembangan wilayah diarahkan ke pengembangan kawasan a) Gunung Bromo di Kecamatan Poncokusumo meliputi potensi alam yang sangat indah, aktifitas keagamaan dan acara ritual Yadnya Kasada dari masyarakat Tengger yang memiliki keunikan sendiri, vegetasi yang beragam seperti bunga abadi edelweis, flora fauna yang sangat indah; b) Gunung Kawi di Kecamatan Wonosari dengan aktifitasnya antara lain adanya mitos dan kepercayaan tentang Gunung Kawi dan komodifikasi budaya termasuk Kirab Budaya Agung, Pesarean yang dikeramatkan, kirab dan gebyar Suroan; c) Wisata Selorejo di Kecamatan Ngantang yaitu keindahan bendungan yang dikelilingi gunung; d) potensi alam Sendangbiru di Kecamatan Sumbermanjing Wetan memiliki potensi perikanan tangkap dan olahan yang sangat besar. Untuk efektifitas dan efisiensi percepatan dan pemerataan pembangunan Kabupaten Malang dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan (WP): 1) WP lingkar Kota Malang yang berorientasi ke Kota Malang (meliputi Kecamatan Dau, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Wagir, Kecamatan Tajinan, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Pakis), memiliki potensi pengembangan sub sektor perdagangan dan jasa, pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan), industri, pariwisata serta transportasi udara, dengan prioritas pengembangan infrastruktur; 1) Peningkatan akses jalan tembus terkait Kota Malang, 2) Pengembangan jalan Malang–Batu, 3) Peningkatan konservasi lingkungan, 4) Peningkatan kualitas koridor jalan Kota Malang-Bandara Abdul Rahman Saleh; dan pengembangan permukiman. 2) WP Kepanjen dengan pusat di perkotaan Kepanjen (meliputi Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Ngajum, Kecamatan

12

3)

4)

5)

6)

Kromengan, Kecamatan Pagak, Kecamatan Sumberpucung, Kecamatan Kalipare, Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Gondanglegi, Kecamatan Pagelaran), memiliki potensi pengembangan sub sektor perdagangan dan jasa skala Kabupaten, pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan), peternakan, perikanan darat, industri, pariwisata, kehutanan serta pariwisata pilgrim, dengan prioritas pengembangan infrastruktur 1) Jalan Lingkar Timur dan penyelesaian Jalan Lingkar Barat Kepanjen, 2) Peningkatan akses menuju Gunung Kawi dan Wisata Ngliyep, 3) Jalan penghubung antar sentra ekonomi di perdesaan dengan pusat kecamatan, 4) Percepatan penyelesaian JLS, 5) Peningkatan sediaan air bersih pada kawasan rawan kekeringan; dan pengembangan permukiman. WP Ngantang dengan pusat pelayanan di perkotaan Ngantang (meliputi Kecamatan Ngantang, Kecamatan Pujon, Kecamatan Kasembon), memiliki potensi pengembangan di sub sektor pariwisata antara lain Bendungan Selorejo, pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan), peternakan, industri serta perikanan air tawar, dengan prioritas pengembangan infrastruktur 1) Jalan menuju sentra produksi pertanian di perdesaan, 2) Jalan penghubung dengan Blitar dari Ngantang, 3) Peningkatan pengelolaan tanah pada kawasan rawan longsor sepanjang Pujon–Ngantang–Kasembon–Kandangan, 4) Peningkatan sediaan air di perdesaan dan penunjang irigasi. WP Tumpang dengan pusat pelayanan di perkotaan Tumpang (meliputi Kecamatan Tumpang, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Wajak, Kecamatan Jabung), memiliki potensi pengembangan sub sektor pariwisata, pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura, dan perkebunan), Peternakan, Perikanan serta Industri; dengan prioritas pengembangan infrastruktur 1) Jalan utama Pakis–Tumpang– Poncokusumo–Ngadas–Bromo, 2) Jalan pada pusat ekonomi di perdesaan, 3) Jalan tembus utama antar kecamatan, 4) Perbaikan sistem irigasi dan sediaan air; di WP ini dikembangkan Kawasan Agropolitan Poncokusumo termasuk pengembangan kawasan wisata menuju Gunung Bromo dan kawasan Minapolitan Wajak. WP Turen dan Dampit (meliputi Kecamatan Turen, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Ampelgading) dengan pusat pelayanan sosial di Turen, dan pusat pelayanan ekonomi di Dampit, memiliki potensi pengembangan sub sektor pertanian (tanaman pangan dan perkebunan), peternakan, perikanan laut, industri, pariwisata serta kehutanan, dengan prioritas pengembangan infrastruktur 1) Jalan menuju perdesaan pusat produksi, 2) Jalan menuju pantai selatan (untuk perikanan dan pariwisata), 3) Jalan khusus penunjang ekonomi sekaligus untuk evakuasi bencana (bila terjadi letusan Gunung Semeru) dan kemungkinan tsunami, 4) Peningkatan irigasi dan sediaan air; dikawasan ini dikembangkan peternakan kambing Peranakan Etawa (PE). WP Sumbermanjing Wetan dengan pusat pelayanan di perkotaan Sendangbiru (meliputi Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Bantur), memiliki potensi pengembangan sub sektor pertanian (perkebunan, tanaman pangan), perikanan laut, pertambangan, industri, pariwisata serta kehutanan, dengan prioritas

13 pengembangan infrastruktur 1) Jalan kearah perdesaan pusat produksi, 2) Jalan menuju pantai selatan terutama ke Sendangbiru dan Bajulmati (untuk perikanan dan pariwisata), 3) Pengembangan pelabuhan berskala nasional, 4) Jalur jalan khusus untuk evakuasi bencana (kemungkinan tsunami), 5) Peningkatan irigasi dan sediaan air; dikawasan ini dikembangkan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sendangbiru dan direncanakan pembangunan pelabuhan umum. 3. Wilayah Rawan Bencana Dengan kondisi topografis Kabupaten Malang yang bergunung-gunung serta memiliki bentang wilayah yang sangat luas selain memiliki potensi keindahan dan kesuburan juga memiliki potensi rawan bencana banjir, erosi, longsor dan juga tsunami, yaitu antara lain: 1) Daerah rawan longsor berada di wilayah sebelah Timur dan Selatan meliputi Kecamatan Tumpang, Jabung, Poncokusumo, Bantur, Gedangan dan Sumbermanjing Wetan. 2) Daerah rawan banjir meliputi wilayah Kabupaten Malang sebelah Barat yaiku Kecamatan Ngantang, Pujon dan Kasembon. 3) Daerah rawan tsunami meliputi wilayah Kabupaten Malang bagian Selatan yaitu Donomulyo, Bantur, Gedangan, Sumbermanjing Wetan dan Ampelgading. 2.1.2 Aspek Demografi Jumlah penduduk Kabupaten Malang sebanyak 2.419.889 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 1.230.461 jiwa (50,8%) dan perempuan 1.189.426 jiwa (49,2%). Tingkat pertumbuhan rata-rata 5 tahun terakhir 0,4 %, dan tingkat kepadatan sebesar 685 jiwa/Km². Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Malang 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.1 Perkembangan Kependudukan Tahun 2006-2010 Uraian Satuan 2006 2 Luas wilayah km 3.535 Jumlah penduduk jiwa 2.419.822 Jumlah Laki-laki jiwa 1.218.739 Jumlah Perempuan jiwa 1.201.083 Pertumbuhan % 1,08 penduduk Kepadatan 2 jw/ km 688 penduduk Sumber : BPS Kab. Malang, 2010

2007 3.535 2.401.624 1.221.001 1.180.623

2008 3.535 2.413.779 1.227.297 1.186.482

2009 3.535 2.419.887 1.230.461 1.189.426

2010 3.535 2.443.609 1.233.691 1.191.309

-0,75

0,51

0,25

0.21

679

683

685

686

Dari data diatas pertumbuhan dalam 5 tahun rata-rata sebesar 0,5% namun sebagai konsekuensi daerah penyangga Kota Malang dan Kota Batu serta percepatan pembangunan lingkar Kota Malang, Kota Kepanjen dan wilayah Malang Selatan dengan terbukanya Jalan Lintas Selatan (JLS) maka untuk 5 tahun kedepan diasumsikan pertumbuhan penduduk rata-rata 0,8 % sehingga prakiraan jumlah penduduk dalam 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

14 Tabel 2.2 Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 Uraian

Satuan

2011

2012

2013

2014

2

Luas wilayah km 3.535 3.535 3.535 3.535 Juml penduduk: - BPS jiwa 2.463.158 2.482.863 2.502.726 2.522.748 - Dispenduk jiwa 2.789.336 2.817.229 2.845.402 2.873.856 Kepadatan: 2 - BPS jiwa/km 697 702 708 714 2 - Dispenduk jiwa/km 789 797 805 813 Sumber : BPS dan Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Malang, 2010 diolah

2015 3.535 2.542.930 2.899.805 719 821

Salah satu faktor yang juga berpengaruh terhadap perkembangan jumlah penduduk diatas adalah pelaksanaan program Keluarga Berencana di Kabupaten Malang. Jika dilihat dari perkembangan jumlah peserta KB aktif di Kabupaten Malang Tahun 2006-2010 mengalami peningkatan yang cukup tinggi yang bermakna bahwa tingkat kesadaran masyarakat juga sudah meningkat, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.3 Perkembangan Jumlah Peserta KB dan PUS Tahun 2006 -2010 Uraian

Satuan

2006

2007

PUS pasangan 455.209 465.336 Peserta KB aktif Orang 326.076 336.429 Prosentase Peserta KB dg % 71,63 72,30 PUS Peserta KB orang 175.112 184.706 Mandiri Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2010

2008

2009

2010

471.768 333.585

483.061 353.064

491.481 367.378

70,71

73,09

74,75

187.142

201.320

201.230

Mata pencaharian penduduk hampir 40 % didominasi sektor pertanian, 18% di sektor industri, 11 % di sektor jasa dan sisanya 32 % di sektor yang lain, secara rinci mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.4 Mata Pencaharian Penduduk Tahun 2006–2010 Uraian

Satuan

2006

2007

2008

Pertanian orang 464.171 464.171 462.658 Pertambangan orang 4.489 4.489 4.445 Perindustrian orang 206.585 206.585 219.255 Jasa orang 129.221 129.221 133.103 Lain-lain orang 383.813 383.813 381.934 Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2010

2009 462.658 4.445 219.255 133.103 381.934

2010 462.658 4.445 219.255 133.103 381.934

15 Mayoritas penduduk Kabupaten Malang beragama Islam, Kristen, Katolik serta sarana peribadatan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.5 Perkembangan Jumlah Pemeluk Agama Tahun 2006-2010 Uraian

Satuan

2006

2007

2008

2009

2010

Islam

orang

2.250.321

2.250.321

2.308.854

2.338.170

2.338.170

Kristen

orang

127.479

127.479

62.822

60.543

60.543

Katolik

orang

20.349

20.349

25.417

17.147

17.147

Hindu

orang

9.576

9.576

22.144

16.161

16.161

Buddha

orang

3.112

3.112

5.429

3.034

3.034

Lain-lain

orang

2.873

2.873

43

43

43

Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2010

2 .2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kabupaten Malang merupakan satu Kabupaten yang tergolong memiliki tingkat aktifitas ekonomi yang cukup tinggi, hal ini terlihat dari besarnya jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB Kabupaten Malang yang dalam 5 tahun terakhir selalu masuk 5 besar di Jawa Timur. Secara umum aktifitas ekonomi Kabupaten Malang yang tinggi selama 5 tahun terakhir mengalami trend kenaikan yang positif hal ini dicerminkan dari pertumbuhan PDRB baik Atas Dasar Harga Konstan maupun Atas Dasar Harga Berlaku. Seiring dengan hal tersebut PDRB per kapita ADHB juga meningkat pada Tahun 2006 sebesar Rp. 7.997.915,- sedangkan pada Tahun 2010 sebesar Rp. 12.144.878,-. Kabupaten Malang memiliki jumlah penduduk yang terbesar kedua di Jawa Timur mengakibatkan tingkat PDRB perkapita masih relatif rendah. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang selama 5 tahun terakhir rata-rata sebesar 5,8% dan inflasi pada Tahun 2010 berkisar 6,2-5,8%. Tabel 2.6 Perkembangan PDRB, PDRB Per Kapita, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Tahun 2006-2010 Uraian Satuan 2006 2007 2008 PDRB Juta Rp 19.030.257 21.702.482 27.716.128 ADHB PDRB Juta Rp 11.617.937 12.325.207 13.035.088 ADHK PDRB/K APITA Rp. 7.997.915 9.036.586 10.232.446 ADHB PDRB/K APITA Rp. 4.882.712 5.132.030 5.400.282 ADHK Pertumb. % 5,74 6,09 5,76 Ekonomi Inflasi % 11,76 7,50 7,61 Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2010

2009

2010

31.087.994

31.573.866

14.542.303

14.537.635

11.288.183

12.981.456

5.619.894

5.977.084

5,25

5,97

6,01

7,35

16 Sedangkan untuk proyeksi 5 tahun ke depan, PDRB ADHB Kabupaten Malang pada Tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp. 53.168.244.000.000,- dan PDRB ADHK sebesar Rp. 19.847.571.000.000,- dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5% per tahun. Tingkat inflasi dalam 5 tahun kedepan juga relatif terkendali dengan kisaran 6-7% per tahun. Tabel 2.7 Proyeksi PDRB, PDRB per Kapita, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Tahun 2011-2015 Uraian

Satuan

2011

2012

2013

2014

2015

PDRB ADHB

Juta Rp.

35.574.189

40.302.895

44.231.925

48.839.376

53.168.244

PDRB ADHK

Juta Rp.

15.443.926

16.430.793

17.498.795

18.636.216

19.847.571

17.394.768

19.016.541

20.497.097

6,5

6,6

6,7

6-5,3

5,8-5,2

5,5-4,9

PDRB ADHB 14.862.778 16.008.123 Rp. Perkapita Pertumbuhan 6,2 6,4 % Ekonomi 6,6-5,9 6,3-5,6 Inflasi % Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang , 2010

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang menunjukkan trend positif dalam 5 tahun terakhir, walaupun masih lamban. Hal ini disebabkan karena kontribusi sektor yang dominan di Kabupaten Malang adalah sektor primer yang pada umumnya menghasilkan nilai tambah yang sedikit atau dengan kata lain harga jualnya masih relatif rendah dibanding sektor yang lain. Oleh karena itu kontribusi ekonomi diharapkan bergeser pada sektor industri olahan (agroindustri dan pertambangan). Pertumbuhan ekonomi sektoral secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini dimana sektor yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi dibanding pertumbuhan Kabupaten Malang secara rerata adalah sektor bangunan sebesar 10,3 %, industri pengolahan 8,2 %, pertambangan dan penggalian 7,3 %, disusul, hotel dan restoran. Sedangkan pertumbuhan terendah dan stabil adalah di sektor pertanian dan sektor jasa-jasa yaitu sebesar 4,4 %. Tabel 2.8 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Sektoral PDRB ADHK Tahun 2006-2010 (dalam persen) Uraian

2006

2007

2008

2009

2010

Rerata

Pertumbuhan ekonomi Primer 1. Pertanian

5,74

6,09

5,76

5,25

5,97-6

5,71

4,29

4,28

4,39

4,81

4,9

4,4

2. Pertambangan & Penggalian

7,81

7,89

6,55

7,08

7

7,3

3. Industri Pengolahan

8,37

9,54

8,47

6,41

6,5

8,2

4. Listrik, Gas dan Air Bersih

5,32

3,85

6,30

4,81

5,0

5.1

5. Bangunan Tersier 6. Perdag, Hotel & Restoran

9,14

10,49

10,93

10,68

10,7

10,3

6,54

7,06

5,95

4,72

6,5

6,1

7. Pengangkutan & Komunikasi

4,87

5,37

4,23

3,66

4,2

4,5

8. Keu, Persewaan & Jasa Persh.

6,12

5,14

5,79

5,46

6

5,6

9. Jasa-jasa 3,97 4,07 Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2010

4,59

5,05

5,0

4,4

Sekunder

17 Kontribusi sektoral dalam menopang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang selama 5 tahun ke depan diproyeksikan terus mengalami peningkatan pertumbuhan dengan pertumbuhan terbesar pada sektor sekunder dan sektor tersier, sementara pertumbuhan sektor primer relatif stagnan. Tabel 2.9 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Sektoral PDRB ADHK Tahun 2011-2015 (dalam persen) Uraian 2011 2012 Pertumbuhan ekonomi 6,2 6,4 Primer 1. Pertanian 4,9 4,9 2. Pertambangan & Penggalian 7,2 7,3 Sekunder 3. Industri Pengolahan 6,6 6,7 4. Listrik, Gas dan Air Bersih 5,1 5,2 5. Bangunan 10,7 10,8 Tersier 6. Perdag, Hotel & Restoran 6,7 7,0 7. Pengangkutan & Komunikasi 5,0 5,4 8. Keu, Persewaan & Jasa Persh. 6,3 6,3 9. Jasa-jasa 5,2 5,3 Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2010

2013 6,5

2014 6,6

2015 6,7

5 7,4

5 7,5

5 7,6

6,8 5,3 10,8

6,9 5,4 10,9

7,0 5,6 10,9

8,0 6,1 6,7 5,4

8,3 6,7 6,8 5,5

8,9 7,2 7,1 5,6

Cukup tingginya aktifitas ekonomi di Kabupaten Malang tidak terlepas dari tingginya aktifitas masyarakat dalam masing-masing sektor ekonomi produktif yang ada di Kabupaten Malang. Sektor ekonomi yang memberikan kontribusi paling tinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir adalah pertanian dengan ratarata sebesar 30,77 %, disusul perdagangan, hotel dan restoran sebesar 23,87 %, dan industri pengolahan sebesar 18,04 %, jasa-jasa sebesar 13,17 %. Tumbuhnya perekonomian Kabupaten Malang juga mengundang sektor retail pasar modern seperti Indomart, Alfamart dan sejenisnya menjamur. Sektor ini mulai tumbuh dan mencoba bersaing dengan pasar tradional yang terlebih dahulu berkembang, untuk itu Pemerintah Kabupaten Malang akan menerapkan regulasi yang tepat, guna menyeimbangkan persaingan pasar tradisional dan pasar modern agar dapat bejalan selaras beriringan. Tabel 2.10 Perkembangan Struktur Ekonomi PDRB ADHK Kabupaten Malang Tahun 2006-2010 (dalam persen) Uraian 2006 2007 Primer 34,03 33,54 1. Pertanian 31,40 30,87 2. Pertambangan & Penggalian 2,63 2,67 Sekunder 20,45 21,05 3. Industri Pengolahan 17,34 17,91 4. Listrik, Gas dan Air Bersih 1,57 1,54 5. Bangunan 1,54 1,60 Tersier 45,52 45,41 6. Perdag, Hotel & Restoran 23,71 23,93 7. Pengangkutan & Komunikasi 4,48 4,45 8. Keu, Persewaan & Jasa Persh. 3,89 3,85 9. Jasa-jasa 13,44 13,19 Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2010

2008 33,16 30,47 2,69 21,60 18,37 1,55 1,68 45,24 23,97 4,38 3,85 13,04

2009 33,08 30,34 2,74 21,88 18,57 1,54 1,77 45,04 23,85 4,32 3,86 13,00

2010 32,8 30 2,8 22,1 18,7 1,6 1,9 45,2 24,0 4,4 3,9 13,0

Rerata 33,45 30,77 2,68 21,24 18,04 1,55 1,65 45,30 23,87 4,41 3,86 13,17

18 Untuk 5 tahun ke depan, struktur perekonomian Kabupaten Malang masih didominasi oleh sektor primer dengan perkiraan sebesar 31,1% sekunder 23,1% dan tersier 45,9% pada Tahun 2015. Dari data tersebut terlihat bahwa dalam kurun 5 tahun mendatang secara perlahan struktur ekonomi Kabupaten Malang mengalami pergeseran dengan semakin meningkatnya sektor sekunder dan tersier. Tabel 2.11 Proyeksi Struktur Ekonomi PDRB ADHK Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 (dalam persen) Uraian

2011 2012 Primer 32,4 32,1 1. Pertanian 29,6 29,2 2. Pertambangan & Penggalian 2,8 2,8 Sekunder 22,3 22,5 3. Industri Pengolahan 18,8 18,9 4. Listrik, Gas dan Air Bersih 1,6 1,6 5. Bangunan 1,9 2,0 Tersier 45,3 45,5 6. Perdag, Hotel & Restoran 24,1 24,2 7. Pengangkutan & Komunikasi 4,4 4,4 8. Keu, Persewaan & Jasa Persh. 3,9 3,9 9. Jasa-jasa 12,9 12,9 Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2010

2013 31,7 28,9 2,9 22,7 19,0 1,6 2,1 45,6 24,3 4,4 3,9 12,9

2014 31,4 28,5 2,9 22,9 19,1 1,6 2,2 45,7 24,5 4,5 3,9 12,9

2015 31,1 28,1 2,9 23,1 19,2 1,6 2,3 45,9 24,6 4,5 4,0 12,8

Hal yang sama juga berlaku pada struktur ekonomi ADHB Kabupaten Malang selama kurun waktu 5 tahun terakhir juga masih didominasi oleh sektor pertanian dengan rerata sebesar 29,15% kemudian sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 23,82% dan disusul oleh sektor industri pengolahan sebesar 19,71%. Tabel 2.12 Struktur Ekonomi PDRB ADHB Kabupaten Malang Tahun 2006-2010 (dalam persen) Uraian

2006

2007

Primer 31,97 31,50 1. Pertanian 29,75 29,26 2. Pertambangan & Penggalian 2,22 2,24 Sekunder 22,36 23,24 3. Industri Pengolahan 18,86 19,65 4. Listrik, Gas dan Air Bersih 1,96 1,91 5. Bangunan 1,54 1,68 Tersier 45,67 45,24 6. Perdag, Hotel & Restoran 23,86 23,74 7. Pengangkutan & Komunikasi 5,35 5,08 8. Keu, Persewaan & Jasa Persh. 3,66 3,72 9. Jasa-jasa 12,80 12,70 Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2010

2008

2009

2010

Rerata

31,1 28,88 2,22 23,73 20,09 1,8 1,84 45,17 23,93 4,95 3,73 12,56

31,00 28,74 2,26 23,96 20,26 1,79 1,91 45,04 23,78 4,92 3,74 12,60

30,58 28.26 2,32 24,56 20.62 1.87 2.07 44,86 23.65 4.47 3.90 12.84

31,39 29,15 2,23 23,32 19,71 1,86 1,74 45,28 23,82 5,07 3,71 12,66

19 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa struktur ekonomi Kabupaten Malang apabila dikelompokkan dalam 3 sektor pokok yaitu primer, sekunder dan tersier maka sektor yang memberikan kontribusi paling tinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir adalah sektor tersier dengan rerata sebesar 45,28 %, disusul sektor primer dengan rerata sebesar 31,39 % dan sektor sekunder rerata sebesar 23,32 %. Untuk melihat disparitas wilayah dari aspek ekonomi sekaligus gambaran pemerataan pertumbuhan masih disajikan perbandingan dari 8 Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) belum mengacu pada 6 Wilayah Pengembangan (WP) sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang dikarenakan data yang tersaji pada laporan BPS masih 8 SSWP. Sebagai gambaran tingkat pemerataan ekonomi antar wilayah di Kabupaten Malang dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 2005-2009 kegiatan ekonomi antar SSWP, posisi perbandingannya, dilihat dari sisi besaran nilai nominal PDRB ADHB sedikit mengalami perubahan. Posisi pertama dengan nilai nominal PDRB ADHB tertinggi dibangkitkan oleh SSWP II Lingkar Kota Malang. Ditinjau dari pendekatan produksi, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) SSWP II pada tahun berjalan mencapai Rp 7.916,67 milyar. Pendukung utama PDRB ADHB SSWP II Tahun 2009 adalah sektor industri pengolahan, sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran, yang masing-masing mencapai Rp 2.671,54 milyar, Rp 1.788,57 milyar dan Rp 1.497,31 milyar. Posisi kedua yang sejak Tahun 2000 dipegang oleh SSWP VIII Dampit dan sekitarnya, memasuki Tahun 2009 posisinya belum mengalami perubahan dengan sumbangan sebesar Rp 5.036,45 milyar. Urutan berikutnya SSWP V Kepanjen dan sekitarnya Rp 5.034,81 milyar, SSWP VII Gondanglegi dan sekitarnya Rp 2.784,29 milyar, SSWP I Ngantang dan sekitarnya Rp 1.760,44 milyar serta SSWP III Lawang Rp 1.472,79 milyar. Pada posisi terakhir masih diduduki oleh SSWP VI Donomulyo dengan sumbangan sebesar Rp 663,13 milyar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.13 di bawah ini : Tabel 2.13 PDRB ADHB per SSWP Tahun 2005–2009 (milyar rupiah) Sub Satuan Wilayah Pengembangan 2005 (SSWP) I. Ngantang & 1.014,49 Sekitarnya II. Lingkar Kota Malang 4.523,92 III. Lawang 832,63 IV. Tumpang & sekitarnya 1.796,48 V. Kepanjen & sekitarnya 2.943,51 VI. Donomulyo 397,76 VII. Gondanglegi & 1.620,28 sekitarnya VIII. Dampit & sekitarnya 2.973,22 KAB. MALANG 16.103,30 * Angka diperbaiki ** Angka Sementara

2006

2007

2008*)

2009**)

1.206,72

1.367,13

1.581,28

1.760,44

5.340,51 986,77 2.123,93 3.468,22 467,87

6.101,18 1.136,91 2.400,53 3.923,04 527,66

7.155,37 1.317,78 2.763,32 4.514,05 602,43

7.916,67 1.472,79 3.086,57 5.034,81 663,13

1.912,37

2.163,44

2.495,86

2.784,29

3.523,86 19.030,26

3.975,90 21.595,80

4.558,06 25.026,86

5.036,12 27.754,81

20

Sedangkan dari perkembangan pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan untuk masing masing SSWP, secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.14 Perkembangan PDRB ADHK per SSWP Tahun 2005–2008 (dalam juta rupiah)

SSWP

2005

2008

Primer

Sekunder

Tersier

Primer

Sekunder

Tersier

SSWP I

276.863,25

89.777,88

325.716,67

324.709,64

114.870,58

384.088,70

SSWP II

836.534,87

962.313,11

1.225.991,66

945.999,52

1.229.260,01

1.444.988,31

SSWP III

68.394,09

234.476,37

242.285,04

79.118,02

298.468,43

286.715,50

SSWP IV

438.026,14

147.750,27

634.940,27

504.379,21

189.757.79

746.086,17

SSWP V

780.961,39

262.078,92

944.020,80

886.742,81

340.272,69

116.216,56

SSWP VI

127.265,36

21.578,84

128.552,94

144.544,05

27.529,19

151.367,59

SSWP VII

359.843,23

182.063,11

540.939,05

412.768,35

235.512,92

632.307,22

SSWP VIII

893.452,05

296.781,22

966.461,51

1.024.129,56

379.477,64

1.135.784,08

Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2010

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas kecamatan yang ada di Kabupaten Malang didominasi oleh sektor tersier dan tertinggi pada Tahun 2005 maupun Tahun 2008 adalah di SSWP II (lingkar Kota Malang) dan diikuti SSWP VIII (Turen dan sekitarnya), sedangkan terendah di SSWP VI (Donomulyo). Sektor Sekunder pada Tahun 2005 dan Tahun 2008 tertinggi berada di SSWP II sedang terendah di SSWP VI. Sedangkan sektor primer baik Tahun 2005 tertinggi berada di SSWP VIII diikuti SSWP II, dan pada Tahun 2008 tertinggi pada SSWP II diikuti SSWP VIII. Terendah di Tahun 2005 berada di SSWP III dan pada Tahun 2008 di SSWP VI, namun demikian sektor ini tidak mendominasi di semua SSWP. Untuk membandingkan posisi SSWP dengan wilayah regional Kabupaten Malang maka dipakai analisis typologi Klassen untuk melihat aktifitas ekonomi dan kecenderungan kemajuan suatu wilayah. Analisis typologi Klassen membagi daerah menjadi 4 kwadran yaitu: 1) daerah yang memiliki PDRB per kapita dan laju pertumbuhan lebih tinggi dari Kabupaten Malang disebut daerah maju dan cepat tumbuh, 2) daerah yang PDRB per kapita lebih tinggi tetapi laju pertumbuhan lebih rendah dengan Kabupaten Malang disebut daerah maju tapi tertekan, 3) daerah yang memiliki PDRB per kapita rendah namun laju pertumbuhan tinggi disebut daerah berkembang cepat, 4) daerah yang PDRB per kapita dan laju pertumbuhan rendah dibanding Kabupaten Malang disebut daerah relatif tertinggal. Gambaran analisis typologi Klassen Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

21 Tabel 2.15 Klasifikasi Kinerja Ekonomi SSWP Tahun 2005–2008

PDRB per kapita Laju Pertumbuhan

Tinggi

Rendah

Tinggi

Daerah maju cepat tumbuh: - SSWP II - SSWP III Daerah maju tertekan: - SSWP V

Sumber : Bappekab. Malang, 2010 (data diolah)

Rendah

dan Daerah berkembang cepat: - SSWP I tapi Daerah relatif lamban: - SSWP IV - SSWP VI - SSWP VII - SSWP VIII

SSWP yang berada di kwadran I yaitu SSWP II (lingkar Kota Malang) dan SSWP III (Kecamatan Lawang) merupakan daerah maju dan berkembang cepat dan mampu tumbuh karena adanya aktifitas ekonomi yang cukup tinggi baik disebabkan oleh faktor internal (potensi daerah itu sendiri) maupun eksternal seperti lingkar Kota Malang yang mendapat imbas pertumbuhan Kota Malang. SSWP pada kwadran II yaitu SSWP V (Kepanjen dan sekitarnya) merupakan daerah maju dengan income perkapita tinggi tetapi pertumbuhan ekonomi relatif rendah. Hal ini disebabkan potensi ekonomi wilayah ini didominasi oleh sektor primer yang pada umumnya memiliki produktifitas rendah sehingga pertumbuhan ekonomi rendah. Namun demikian masih memiliki harapan dengan meningkatkan sektor sekunder dan tersier seperti perdagangan, hotel, restoran, angkutan rel, angkutan jalan raya, jasa penunjang angkutan, pos dan telekomunikasi, bank, lembaga keuangan bukan bank, sewa bangunan, jasa perorangan dan rumah tangga. Diharapkan dengan kepindahan ibukota Kabupaten Malang ke Kepanjen akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Kepanjen dan sekitarnya. SSWP pada kwadran III yaitu SSWP I (Kasembon dan sekitarnya) yaitu merupakan daerah yang cepat berkembang dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, wilayah ini memiliki potensi ekonomi primer perikanan, kehutanan, peternakan, perkebunan, ekonomi sekunder listrik dan air bersih, dan ekonomi tersier berupa perdagangan, restoran, jasa penunjang komunikasi, lembaga keuangan bukan bank, sewa bangunan, jasa perusahaan, jasa pemerintahan umum, jasa sosial kemasyarakatan dan jasa perorangan dan rumah tangga. Wilayah ini cepat berkembang karena menjadi poros lalu lintas pertemuan ke tiga kota yaitu Malang Raya, Jombang dan Kediri. Namun demikian, income per kapita wilayah ini masih rendah.

22 SSWP pada kwadran IV adalah SSWP IV (Jabung dan sekitarnya), SSWP VI (Donomulyo), SSWP VII (Bantur dan sekitarnya), SSWP VIII (Turen dan sekitarnya) adalah termasuk daerah tertinggal dengan pertumbuhan ekonomi dan income per kapita rendah, yang secara geografi merupakan daerah dibagian Timur dan Selatan yang memiliki topografi pegunungan sehingga memerlukan biaya tinggi bagi pembangunan sarana prasarananya. Namun demikian diharapkan dengan pembangunan Jalan Lintas Selatan dan Pembangunan Pelabuhan di Sendang Biru dapat lebih meningkatkan aktivitas perekonomian daerah ini. Namun demikian dari ke-8 SSWP tersebut tidak terdapat perbedaan pertumbuhan ekonomi yang sangat mencolok seperti kondisi 5 tahun yang lalu, semua SSWP hampir mendekati rata-rata. Kebijakan pembangunan Kabupaten Malang untuk 5 tahun ke depan yang berorientasi pada potensi 6 WP diarahkan semakin terjadi pemerataan pertumbuhan yang diproyeksikan sebagai berikut: Tabel 2.16 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi per Wilayah Pengembangan Tahun 2011-2015 (dalam persen) URAIAN

2011

2012

2013

2014

2015

Pertumbuhan ekonomi

6,2

6,4

6,5

6,6

6,7

1. WP I Lingkar Kota Malang

6,4

6,5

6,6

6,72

6,75

2. WP II Kepanjen

6,2

6,4

6,55

6,6

6,65

3. WP III Ngantang

6,0

6,1

6,2

6,4

6,5

4. WP IV Tumpang

5,8

5,95

6,25

6,3

6,4

5. WP V Turen dan Dampit 5,9 6,1 6. WP VI Sumbermanjing 5,8 6 Wetan Sumber : Bappekab. Malang, 2010 (data diolah)

6,3

6,35

6,45

6,2

6,3

6,4

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi WP I yang terdiri dari Kecamatan Dau, Karangploso, Lawang, Singosari, Pakisaji, Wagir, Tajinan, Bululawang, Pakis; disamping pertanian pangan, perkebunan, industri, perdagangan dan pariwisata. Dengan pengungkit Bandara Abdulrachman Saleh, perusahaan industri besar dan permukiman. Untuk WP II yang terdiri dari Kecamatan Kepanjen, Wonosari, Ngajum, Kromengan, Pagak, Sumberpucung, Kalipare, Donomulyo, Gondanglegi dan Pagelaran; pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan darat, industri, pariwisata dengan pengungkit Jalan Lintas Selatan, wisata budaya Gunung Kawi dan Kota Kepanjen sebagai pusat pemerintahan. WP III yang terdiri dari Kecamatan Ngantang, Pujon dan Kasembon; pertanian pangan, perkebunan, peternakan, hortikultura, perindustrian, perikanan air tawar dan pariwisata dengan pengungkit Sub Terminal Agrobis Mantung dan wisata Selorejo. WP IV yang terdiri dari Kecamatan Tumpang, Poncokusumo, Wajak dan Jabung; pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, hortikultura,

23 perikanan, pariwisata dan industri dengan pengungkit Kawasan Agropolitan Poncokusumo, Minapolitan Wajak, wisata menuju Bromo. WP V yang terdiri dari Kecamatan Turen, Dampit, Tirtoyudo dan Ampelgading; pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan laut, industri, perdagangan dan pariwisata dengan pengungkit Jalan Lintas Selatan. WP VI yang terdiri dari Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Bantur dan Gedangan; pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan laut, pertambangan, industri, pariwisata dengan pengungkit Jalan Lintas Selatan, Pelabuhan Nusantara Sendang Biru. Selain itu akan dipertajam program-program terkait dengan pengentasan kemiskinan dan desa tertinggal karena sebagian besar kecamatan yang memiliki tingkat kemiskinan dan desa tertinggal yang tinggi cenderung pertumbuhan ekonominya lebih rendah. Gambar 2.1 Peta Wilayah Pengembangan Kabupaten Malang

24 2.2.2 Kesejahteraan Sosial 1. Kemiskinan, Pengangguran, Desa Tertinggal dan IPM Sebagai amanat Milenium Development Goals (MDGs) yaitu komitmen dunia untuk mempercepat pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan, dimana Pemerintah Indonesia termasuk salah satu negara yang menandatangani deklarasi millenium untuk mencapai 8 buah sasaran pembangunan millenium yaitu 1) pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim, 2) pemerataan pendidikan dasar, 3) mendukung adanya persamaan gender dan pemberdayaan perempuan, 4) mengurangi tingkat kematian anak, 5) meningkatkan kesehatan ibu, 6) perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, 7) menjamin daya dukung lingkungan hidup, 8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Begitu juga dengan arahan RPJM Provinsi Jawa Timur maupun Nasional masalah kemiskinan, pengangguran menjadi urusan bersama yang sangat prioritas. Sama halnya dengan Kabupaten Malang yang sudah dimulai dari RPJMD Kabupaten Malang Periode 2006-2010 sudah memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang dikaitkan dengan seluruh program prioritas pembangunan yang pada impact-nya dapat mengurangi angka kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran. Dalam kurun waktu 5 tahun kondisi kemiskinan, pengangguran IPM serta pemberdayaan gender di Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.17 Perkembangan Angka Kemiskinan, Pengangguran dan IPM Kabupaten Malang Tahun 2006-2010 Uraian Satuan Tingkat % Kemiskinan Tingkat % Pengangguran IPM Indeks Harapan Hidup Indeks Pendidikan Indeks Daya Beli Pemberdayaan Gender Pembangunan Gender

2006

2007

2008

2009

2010*

22,98

23,15

23,56

14,7

13,6

5,59

6,44

6,67

4,1

4,1

66,93

69,07

69,55

69,89

70,3

67,30

68,22

68,43

72,56

72,7

73,27

73,50

73,50

74,40

74,6

57,76

65,49

66,72

62,72

63,2

-

-

-

67,4

67,4

-

-

-

65,0

65,7

Sumber : Hasil-hasil pembangunan Kabupaten Malang, 2010 Keterangan: *angka sementara.

Dari data diatas dapat kita lihat tingkat kemiskinan Kabupaten Malang pada level mencapai 13,6 persen di Tahun 2010. Kemudian angka

25 pengangguran sendiri masih tergolong kecil yaitu mencapai 4,1 persen di Tahun 2010. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indeks pembangunan manusia Kabupaten Malang dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 selalu meningkat, yaitu Tahun 2006 sebesar 66,93, Tahun 2007 sebesar 69,07, Tahun 2008 sebesar 69,55, Tahun 2009 sebesar 69,89 dan meningkat menjadi 70,3 di Tahun 2010, hal ini disebabkan karena adanya perbaikan/peningkatan pada bidang kesehatan, pendidikan dan komponen daya beli. Tabel 2.18 Proyeksi Angka Kemiskinan, Pengangguran dan IPM Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 Uraian Sat 2010 2011 Tingkat Kemiskinan 13,6 12,3 % Tingkat % 4,10 3,8 Pengangguran IPM 70,3 70,8 Indeks Harapan Hidup 72,68 73,1 Indeks Pendidikan 74,6 75,2 Indeks Daya Beli 63,2 64 Pemberdayaan 67,6 68,8 Gender Pembangunan 65,7 66,5 Gender Sumber : Bappeda Kabupaten Malang, 2010

2012 11,9

2013 10,1

2014 8,8

2015 6,9

3,58

3,40

3,20

3,00

71,1 73,3 75,5 64,6

71,7 73,7 76 65,3

72,1 73,9 76,4 65,9

72,6 74,3 76,9 66,6

69,5

70,2

71,2

71,4

67,8

68,5

69,6

70,1

Dari gambaran ini trend prediksi angka kemiskinan Kabupaten Malang akan semakin berkurang sejalan dengan target RPJMD Provinsi Jawa Timur dan MDG’s yaitu pada Tahun 2010 sebesar 13,6%, Tahun 2011 sebesar 12,3%, Tahun 2012 sebesar 11,9%, Tahun 2013 sebesar 10,1%, Tahun 2014 sebesar 8,8%, dan Tahun 2015 ditargetkan turun hingga sebesar 6,9%. Sedangkan tingkat pengangguran sebesar 4,10% di Tahun 2010 kemudian Tahun 2011 sebesar 3,8%, Tahun 2012 sebesar 3,58%, Tahun 2013 sebesar 3,40%, Tahun 2014 sebesar 3,20%, dan Tahun 2015 ditargetkan turun hingga sebesar 3%. IPM sendiri dari Tahun 2010-2015 sebesar 70,3 pada Tahun 2010 sebesar 70,8 pada Tahun 2011, 71,1 pada Tahun 2012, 71,7 pada Tahun 2013, 72,1 pada Tahun 2014 dan pada Tahun 2015 ditargetkan 72,6.

26 Tabel 2.19 Daftar Desa Tertinggal Kabupaten Malang NO

KECAMATAN

1

DONOMULYO

2

KALIPARE

3

PAGAK

4

5

6

BANTUR

GEDANGAN

SUMBERMANJING WETAN

7

DAMPIT

8

TIRTOYUDO

9

PONCOKUSUMO

10

WAJAK

DESA 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5

SUMBEROTO TLOGOSARI KEDUNGSALAM BANJAREJO PURWODADI ARJOSARI KALIASRI PUTUKREJO SUMBERPETUNG SUKOWILANGUN PANDANREJO SUMBERKERTO PAGAK BANDUNGREJO SUMBERBENING SRIGONCO WONOREJO BANTUR PRINGGODANI REJOSARI KARANGSARI TUMPAKREJO SINDUREJO GAJAHREJO SIDODADI GIRIMULYO KEDUNGBANTENG TAMBAKASRI TEGALREJO SUMBERAGUNG SUKODONO BATURETNO PURWODADI KEPATIHAN TAMANKUNCARAN DAWUHAN SUMBEREJO PANDANSARI NGADAS SUMBERPUTIH WONOAYU BAMBANG PATOK PICIS NGEMBAL

NO

KECAMATAN

11

TUREN

12

BULULAWANG

13

GONDANGLEGI

14 15

KEPANJEN SUMBERPUCUNG

16

KROMENGAN

17

NGAJUM

18

WONOSARI

19

WAGIR

20

PAKISAJI

21 22

TAJINAN TUMPANG

23

PAKIS

DESA 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 1 2 3 4 5 6 1 2

UNDAAN JERU SANANKERTO TUMPUKRENTENG SUKONOLO GADING BAKALAN SUDIMORO KASRI PRINGU KASEMBON BULUPITU SUKOSARI PANGGUNGREJO PUTAT KIDUL UREK-UREK SUMBERJAYA MOJOSARI JATIGUWI SENGGRENG TERNYANG NGADIREJO JAMBUWER BABADAN BALESARI PLAOSAN BANGELAN SUMBERDEM SUMBERTEMPUR SUMBERSUKO PETUNGSEWU SUKODADI DALISODO JATISARI WADUNG GUNUNGRONGGO NGINGIT KIDAL KAMBINGAN PULUNGDOWO DUWET DUWETKRAJAN KEDUNGREJO PUCANGSONGO

27 2. Perlindungan Sosial Beberapa kecenderungan permasalahan sosial, dibarengi dengan terjadinya perubahan sosial yang sangat cepat, maka persoalan yang dihadapi sampai saat ini di Kabupaten Malang adalah sebagai berikut: 1) masih terbatasnya sarana dan prasarana panti sosial baik milik pemerintah maupun masyarakat; 2) masih minimnya peran serta potensi sumber kesejahteraan sosial dan sektor swasta dalam penanganan PMKS; 3) masih banyaknya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik secara kualitas maupun secara kuantitas, antara lain, kemiskinan, kecacatan, ketunasusilaan, keterlantaran, korban bencana/bencana alam; 4) serta belum efektifnya penanganan bencana baik yang bersifat prefentif, tanggap darurat maupun rehabilitatif. Perkembangan jumlah penduduk rawan sosial Kabupaten Malang Tahun 2006 sampai 2010 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.20 Perkembangan Jumlah Penduduk Rawan Sosial Tahun 2006–2010 Uraian Satuan 2006 2007 2008 2009 2010 Keluarga Fakir jiwa 555.971 555.971 568.591 568.591 568.591 Miskin Balita Terlantar jiwa 1.404 1.435 1.276 677 677 Anak Terlantar jiwa 71.867 72.115 63.225 39.659 39.659 Lanjut Usia jiwa 4.639 5.671 3.380 3.748 3.748 Terlantar Gelandangan jiwa 17 62 22 105 105 Komunitas Adat jiwa 40 0 77 77 Terpencil Penyandang jiwa 8.684 401 908 5.774 5.774 Cacat Korban jiwa 20 124 1.279 628 628 Bencana Alam Korban lain jiwa 0 0 0 1 1 Pengemis jiwa 213 151 81 167 167 Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2010 3. Kesetaraan Gender Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka telah dibentuk lembaga khusus yang menangani pengarusutamaan gender sehingga kesetaraan gender dapat diwujudkan. Perkembangan keterlibatan perempuan dalam organisasi, penanganan kasus KDRT dan perlindungan anak serta program sosialisasi Undang-Undang KDRT dan Perlindungan Anak secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

28 Tabel 2.21 Perkembangan Keterlibatan Perempuan Dalam Organisasi Tahun 2006-2009 Uraian Jumlah Perempuan yang Bekerja Jumlah Perempuan PNS di Pemerintah Kab. Malang Jumlah Perempuan Anggota S DPRD Kab. Malang Jumlah Organisasi Perempuan Jumlah Kelompok Usaha Perempuan

Satuan

2006

2007

2008

2009

orang

424.496

631.020

547.317

547.317

orang

7.705

7.598

8.376

8.483

orang

7

7

7

8

organisasi

26

26

27

28

kelompok

3.678

3.678

4.087

4.280

Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2010

Dari data diatas diketahui bahwa keterlibatan perempuan baik di lembaga swasta maupun di Pemerintahan sudah cukup tinggi. Sebagai contoh di lembaga swasta angka tersebut secara rasio lebih kurang 39 %, di lembaga Pemerintah Daerah 47 % sedangkan di DPRD 20 %. 2 .3 Aspek Pelayanan Umum 2.3.1 Pendidikan Pendidikan merupakan kunci strategi dalam mempersiapkan terwujudnya anak bangsa yang demokratis, berketrampilan, cerdas, kreatif, memperteguh akhlaq serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka menghadapi persaingan global yang tanpa batas. Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan dapat dilihat dari perkembangan indikator Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Indikator APM ini mencerminkan perbandingan jumlah siswa yang bersekolah di jenjang tertentu dengan usia tertentu dibanding dengan jumlah penduduk usia sekolah (usia tertentu untuk jenjang tertentu). Sedangkan indikator APK mencerminkan perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang tertentu dibandingkan jumlah penduduk usia sekolah untuk jenjang tertentu. Indikator APM dari Tahun 2006 sampai dengan 2009 meningkat untuk SD/MI dari 98,91 menjadi 99,13, untuk SMP/MTs dari 63,32 menjadi 72,43, dan untuk SMA/MA dari 28,80 menjadi 34,61, sedangkan untuk indikator APK dari 2006 sampai dengan Tahun 2009 untuk SD/MI dari 114,8 turun menjadi 112,9, untuk SMP/MTs dari 85,32 menjadi 92,26, untuk SMA/MA dari 35,23 menjadi 39,25. Indikator APM dan APK secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.22 di bawah ini: Tabel 2.22 Perkembangan APM dan APK Tahun 2006-2009 2006

2007

2008

Uraian APM APK APM APK APM SD/MI 98,91 114,8 99,01 115,0 99,10 SMP/MTs 63,32 85,32 68,69 89,68 76,64 SMA/MA 28,80 35,23 29,33 35,23 34.61 Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2010

APK 115,22 91,22 37,24

2009 APM 99,10 76,64 32,10

APK 115,0 91,22 37,24

29 Dari data diatas dapat dilihat baik APM maupun APK Tahun 2006 sampai dengan 2009 cenderung meningkat kecuali APM tingkat SMA/MA. Hal ini disebabkan masih banyaknya lulusan SMP/MTs melanjutkan sekolah ke Kota Malang, yang tidak terdata di sekolah-sekolah Kabupaten Malang. Selanjutnya tabel rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Malang dibandingkan dengan Kabupaten/Kota bertetangga dan rata-rata Jawa Timur adalah sebagai berikut : Tabel 2.23 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun Keatas Di Kabupaten Malang dan Sekitarnya Tahun 2005-2010 Uraian

2005

2006

Kab. Blitar 6,47 7,08 Kab. Kediri 6,99 7,01 Kab. Malang 5,96 6,65 Kab. Lumajang 5,10 5,76 Kab. Probolinggo 4,96 4,98 Kab. Pasuruan 6,00 6,16 Kab. Mojokerto 7,38 7,16 Kota Malang 9,56 10,57 Kota Batu 7,72 7,70 Jawa Timur 6,68 6,90 Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2009

2007

2008

2009

2010

7,09 7,45 6,66 5,90 5,00 6,16 7,67 10,80 8,19 6,90

7,09 7,45 6,66 5,90 5,00 6,16 7,67 10,80 8,20 6,95

7,12 7,50 6,69 5,93 5,03 6,25 7,70 10,83 8,30 7,07

7,12 7,50 6,69 5,93 5,03 6,25 7,70 10,83 8,30 7,07

Untuk mendukung peningkatan kualitas anak didik maka upaya peningkatan kualitas dan profesionalisme guru yang dilaksanakan secara bertahap dan terus menerus, di tingkat SD/MI pada Tahun 2006 sebesar 40,35 % menjadi 48,62 % di Tahun 2009, di tingkat SMP/MTs dari 65,83 % di Tahun 2006 menjadi 71,62 % di Tahun 2009, di tingkat SMA/MA dari 86,27 % di Tahun 2006 menjadi 86,98 % di Tahun 2009, secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.24 di bawah ini : Tabel 2.24 Perkembangan Guru yang Berkualifikasi Tahun 2006-2010 Uraian Satuan 2006 2007 SD/MI % 40,35 40,82 SMP/MTs % 65,83 66,23 SMA/MA % 86,27 86,32 Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2009

2008 42,47 71,19 86,50

2009 48,62 71,62 86,98

2010 48,62 71,62 86,98

Keberhasilan di bidang pendidikan ini juga dapat dilihat dari jumlah lulusan SMK yang telah mendapat pekerjaan yang meningkat dari tahun ke tahun, dari jumlah 3.650 orang di Tahun 2006, naik menjadi 4.217 orang di Tahun 2007,

30 meningkat menjadi 4.336 orang di Tahun 2008 dan menjadi 4.802 orang di Tahun 2009. Angka partisipasi sekolah dari tingkatan SD/MI, SMP sederajat, dan SMA sederajat perkembangannya dapat dilihat dari tabel diatas. Tabel 2.25 Perkembangan Partisipasi Sekolah Dibandingkan dengan Jumlah Penduduk Tahun 2006-2009 No Jenjang Pendidikan 2006 2007 I SD/MI 1 Juml murid usia 7-12 th 141.064 251.814 2 Juml penddk usia 7-12 th 143.552 257.415 3 APS SD/MI 0 ,4 0 0 ,2 2 II SMP/MTs 1 Juml murid usia 13-15 th 99.618 81.366 2 Juml penddk usia 13-15 th 129.960 96.601 3 APS SMP/MTs 1 ,3 9 1 ,4 0 Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2010

2008

2009

225.963 228.105 0 ,2 9

273.439 278.851 0,002

95.234 124.267 1 ,0 0

104.055 122.355 0,0075

Sedangkan ditinjau dari ketersediaan infrastruktur sekolah terutama dari banyaknya gedung sekolah terlihat bahwa rasionya masih rendah. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya jumlah penduduk usia sekolah dari waktu ke waktu sedangkan pertumbuhan gedung sekolah tidak sebesar penduduk usia sekolah. Tabel 2.26 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2006-2009 No Jenjang Pendidikan I SD/MI 1 2 3 II 1

Jumlah Gedung Sekolah Juml pddk klp usia 7-12 th Rasio SMP/MTs Jumlah Gedung Sekolah

2006

2007

1.165

1.171

143.552 0 ,8 1

257.415 0 ,4 5

295

302

2 Juml pddk klp usia 13-15 th 129.960 96.601 3 Rasio 0 ,2 3 0 ,3 2 Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2010

2008

2009

1.180 (1.171) 228.105 0 ,5 2

1.170 (1.161) 278.851 0 ,4 2

302 (267) 124.267 0 ,2 4

302 (279) 122.355 0 ,2 5

Sedangkan untuk perbandingan dan perkembangan jumlah murid dan guru pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs dapat dilihat pada tabel berikut.

31 Tabel 2.27 Perkembangan Jumlah Guru dan Murid per Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2006-2009 Jenjang 2006 2007 2008 Pendidikan I SD/MI 1 Jumlah Guru 10.710 10.717 12.986 2 Jumlah Murid 211.330 210.675 207.525 3 Rasio 0.05068 0.05087 0.06289 II SMP/MTs 1 Jumlah Guru 5.963 5.944 5.349 2 Jumlah Murid 71.172 73.452 73.933 3 Rasio 0.08378 0.08092 0.07764 Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2010 No

2009

11.729 207.113 0.05682 5.395 73.290 0.0779

2.3.2 Kesehatan Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dicerminkan melalui indeks harapan hidup yaitu suatu indeks yang dipakai untuk mengukur kualitas sumberdaya manusia melalui meningkatnya derajat kesehatan. Dari data diatas menunjukkan bahwa indeks harapan hidup di Kabupaten Malang Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2009 juga selalu meningkat yaitu 67,30 di Tahun 2006 menjadi 72,56 di Tahun 2009. Kondisi ini diupayakan untuk terus menerus meningkat dan berkesinambungan karena masalah kesehatan yang terjadi sekarang dapat berpengaruh terhadap keturunan berikutnya. Derajat kesehatan ini juga harus terus menerus ditingkatkan seiring dengan memberikan fasilitas kesehatan yang memadai dan meningkatkan kesadaran pola hidup sehat bagi masyarakat secara sinergis. Apabila Indeks Harapan Hidup (IHH) semakin tinggi berarti hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan sosial ekonomi suatu daerah semakin maju. Berikut disajikan tabel IHH Kabupaten Malang dan sekitarnya, adalah sebagai berikut : Tabel 2.28 Perkembangan Indeks Harapan Hidup, Kematian Bayi, Kematian Anak dan Ibu Kabupaten Malang Tahun 2006-2009 No

Satuan

2006

2007

2008

2009

1

Indeks Harapan Hidup

%

67,30

68,22

68,43

72,56

2

Angka Kematian Bayi

orang

160

142

147

154

3

Angka Kematian Anak

orang

28

33

16

18

4

Angka Kematian Ibu

orang

28

25

24

19

Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2010

32 Dari data diatas tampak bahwa IHH Kabupaten secara rerata lebih tinggi dari Kabupaten yang berada di Jawa Timur bagian Selatan dan masih lebih rendah dari rerata Jawa Timur. Salah satu pendukung IHH ini adalah angka kematian bayi. Angka kematian bayi di Kabupaten Malang per 1000 orang penduduk Tahun 2006 sebesar 3,58 dan Tahun 2007 turun menjadi 3,44, tetapi naik di Tahun 2008 sebesar 3,72 dan Tahun 2009 sebesar 4,05, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat masih rendah, namun demikian untuk angka kematian ibu melahirkan per 1000 orang penduduk pada Tahun 2006 sebesar 57,41 naik di Tahun 2007 sebesar 75,07, dan turun cukup signifikan di Tahun 2008 menjadi sebesar 60,68 dan Tahun 2009 menjadi 53,05. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Malang telah berupaya secara terus menerus untuk meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan melalui pengembangan Pondok Kesehatan Desa sebagai pusat penyuluhan dan konsultasi kesehatan termasuk penyuluhan gizi yang program terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Malang. Sedangkan untuk perbandingan jumlah dokter, paramedis dan sarana prasarana kesehatan Tahun 2006-2009 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.29 Perkembangan Jumlah Dokter, Paramedis dan Sarana Prasarana Kesehatan Tahun 2006-2009 No 1 2 3 4 5

Uraian Satuan 2006 2007 Jumlah dokter umum orang 102 133 Jumlah dokter spesialis orang 60 115 Jumlah dokter gigi orang 53 59 Jumlah paramedis orang 181 124 Unit Pelaksana Gizi unit 389 389 dan Kesehatan (UPGK) 6 Posyandu unit 2.733 2.740 7 Puskesmas/Poliklinik/P ustu persatuan unit penduduk 8 Rasio apotik 49.300 44.722 Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2010

2008 136 128 62 245

2009 130 130 63 268

390

390

2.750

2.762

195

197

40.650

32.830

2.3.3 Ketenagakerjaan Kondisi ketenagakerjaan dicerminkan dari jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Malang pada Tahun 2007 sejumlah 1.443.799 orang pada Tahun 2009 menjadi 1.495.743 orang dengan peningkatan rata-rata pertahun sebesar 1,8 %, demikian juga dengan jumlah angkatan kerja sejumlah 1.043.373 pada Tahun 2007 menjadi 1.347.500 orang dengan peningkatan rata-rata pertahun sebesar 14,58 %. Sementara itu jumlah angkatan kerja tertampung disektor formal pada Tahun 2007 sebanyak 6.735 orang, pada Tahun 2009 tertampung 4.358. Jumlah pencari kerja yang terdaftar Tahun 2007 sebanyak 45.110 orang sedangkan pada Tahun 2009 sebesar 47.263 orang.

33 Secara lengkap kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.30 Perkembangan Ketenagakerjaan Kabupaten Malang Tahun 2007–2009 Uraian

Satuan

2007

2008

Penduduk Usia Kerja orang 1.443.799 1.487.523 Angkatan Kerja orang 1.043.373 1.210.549 Angkatan Kerja orang 3.654 6.157 Tertampung Pencari Kerja orang 45.110 47.543 Jumlah Pengiriman 4.529 5.584 TKI Remitansi + (Rp. ) 107,8 M 95 M Kebutuhan Fisik Rp. 769.000 813.000 Minimum UMK Rp. 743.250 802.000 Tingkat pengangguran 7,85 6,44 terbuka Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2010

2009 1.495.743 1.347.500 4.358 47.263 2.008 84, 1 M 975.000 954.500 6,4

Salah satu masalah pemerintah baik pusat maupun daerah adalah ketersediaan lapangan pekerjaan bagi penduduknya yang kerap kali tidak mencukupi kebutuhan sehingga bekerja di luar negeri masih menjadi pilihan sebagian besar pencari kerja di Indonesia pada umumnya dan juga di Kabupaten Malang walaupun dari data yang ada jumlah pengiriman TKI berdasarkan data pemberangkatan TKI ke luar negeri Tahun 2007 sampai Tahun 2009 mengalami penurunan. Pada Tahun 2007 tercatat pemberangkatan TKI sebanyak 4.529 orang dan Tahun 2008 naik menjadi 5.584 orang dan Tahun 2009 turun menjadi 2.008 orang. Kebutuhan fisik minimum dari Tahun 2007 sebesar Rp. 769.000,- naik di Tahun 2008 menjadi Rp. 813.000,- dan Tahun 2009 naik lagi menjadi Rp. 975.000,-, disisi yang lain Upah Minimum Kabupaten juga cenderung meningkat pada Tahun 2007 sebesar Rp. 743.000,-, Tahun 2008 naik menjadi Rp. 802.000,- dan Tahun 2009 naik lagi menjadi Rp. 954.500,-. Menjadi sedikit lebih tinggi dari kebutuhan fisik minimum, dengan demikian daya beli masyarakat diharapkan meningkat. 2.3.4 Pertanian Potensi pertanian di wilayah Kabupaten Malang beraneka ragam dan tersebar di seluruh kecamatan. Bidang pertanian unggulan meliputi tanaman pangan, perkebunan, sayuran, peternakan dan perikanan. Unggulan tanaman pangan padi, jagung, ketela pohon, ubi jalar, dan kacang-kacangan. Sedangkan unggulan perkebunan tebu, kopi, kakao, kelapa. Untuk komoditi sayuran, terdiri

34 dari kentang, kubis, cabe, tomat. Terdapat komoditas khas Kabupaten Malang yaitu: apel, klengkeng, salak Swaru, ketela gunung kawi. Berikut data produksi komoditas pertanian andalan Kabupaten Malang sebagai daerah agro yang merupakan andalan Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut: Tabel 2.31 Produksi Komoditas Andalan Pertanian Tahun 2006–2009 No Uraian Satuan 2006 2007 1 Padi ton 366.271 368.509 2 Jagung ton 265.361 240.445 3 Sayuran ton 155.196 127.974 4 Tebu ton 2.820.500 3.249.096 5 Kopi ton 7.331 8.592 6 Daging ton 13.743 13.882 7 Susu ton 89.841 93.732 8 Ikan ton 9.289 10.092 Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2010

2008 416.396 279.057 146.457 2.974.171 7.248 14.021 97.623 9.439

2009 450.006 296.159 174.751 3.375.125 8.588 14.160 101.515 9.817

2.3.5 Industri dan Perdagangan Bidang industri di Kabupaten Malang berkembang pesat seiring dengan kemudahan aksesibilitas. Bidang industri ini tumbuh pesat khususnya pada wilayah pengembangan lingkar Kota Malang seperti Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Singosari, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Pakis, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Dau dan Kecamatan Wagir. Industri besar umumnya berlokasi pada jalan utama atau kolektor primer sedangkan industri kecil tersebar di kawasan permukiman penduduk. Untuk pengembangan industri pada tahun kedepan harus diprioritaskan pada kawasan Malang Selatan untuk memeratakan pertumbuhan dan perkembangan wilayah. Kegiatan industri nantinya dapat berupa pengolahan hasil tambang berupa bahan dasar bangunan seperti semen, kapur dan marmer dimana bahan bakunya banyak tersedia di kawasan Malang Selatan seperti di Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Pagak, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Dampit, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Kalipare dan Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Berikut data perkembangan industri dan perdagangan: Tabel 2.32 Perkembangan Industri dan Perdagangan Tahun 2006–2009 No 1 2 3 4 5 6 7 8

Uraian Satuan 2006 2007 Jumlah perusahaan Unit usaha 1.229 1.331 industri Jumlah sentra industri Unit usaha 63 50 Tenaga kerja industri Unit usaha 86.122 91.753 Jumlah industri Unit usaha 49.647 50.750 informal Investasi (PMDN/PMA) Juta Rupiah 4.343.788 5.382.522 Jumlah SIUP Perusahaan 11.166 12.952 Nilai Ekspor RibuanUS $ 189.095 262.410 Nilai Impor RibuanUS $ 62.025 67.227 Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2010

2008

2009

1.407

1.475

50 95.778

50 98.781

51.865

52.365

6.106.865 14.245 266.100 60.030

6.119.365 15.695 271.910 51.926

35 Sebagaimana dikemukakan dimuka peran sektor industri dan sektor perdagangan dalam perekonomian Kabupaten Malang cukup dominan. Tahun 2009 kontribusi kedua sektor ini sebesar 44,27 % terdiri dari sektor industri 20,62%, dan sektor perdagangan 23,65 %. Dalam rangka memacu percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang mengandalkan nilai tambah sektor industri dan perdagangan, maka kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan untuk memacu peningkatan sektor industri dan perdagangan secara gradual dengan tetap memperhatikan penguatan UMKM dan Koperasi agar kemajuan industrialisasi dan modernisasi tidak menggerus UMKM yang justru merupakan kekuatan lokal terutama pada saat terjadinya krisis ekonomi global yang menyebabkan melemahnya posisi industri dan perdagangan pada umumnya. 2.3.6 Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Malang memiliki potensi sumberdaya mineral yang cukup besar dan tersebar hampir di seluruh wilayah, namun karena kewenangan pengelolaannya berada di Pemerintah Pusat terkecuali golongan C maka kontribusinya terhadap PDRB masih sangat kecil. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.33 Potensi Mineral di Kabupaten Malang URAIAN Batu gunung/adesit

Pasir

Phosphat

LOKASI Singosari, lawang, Karangploso, Jabung, Tumpang Wajak, Turen, Ampelgading, Dampit, Tumpang, Tirtoyudo, Poncokusumo, Kasembon, Pakis, kalipare Sumbermanjing Wetan

Kalsit

Gedangan, donomulyo, Sbrmanjing pagak,

bantur,

Batu kapur

Kalipare, gedangan, donomulyo, Sbrmanjing Wetan, Pagak, Bantur

Wetan,

MANFAAT

CADANGAN

Sebagai agregat Diperkirakan fondasi dan batu hias jutaan ton

Sebagai campuran beton, plester pasang, Diperkirakan fondasi jalan dan jutaan ton konstruksi

Bahan campuran pembuatan gelas Bahan pemutih dan pengisi cat, gelas, karet, penetral keasaman tanah, bahan pelapis kertas Bahan mentah semen, karbit, bahan pemutih pembuatan soda abu, penetral keasaman tanah, bahan pupuk, industri keramik, bahan bangunan

8,51 10^8

Diperkirakan jutaan ton

4.368,83 10 ^8

36 URAIAN

Felspar

Tanah liat

Marmer

Kaolin

Kuarsa

Bentonit

Tanah urug

Tras

Piropilit

LOKASI Dampit, Gondanglegi, Kepanjen, Sbrmanjing Wetan,

MANFAAT

CADANGAN

Sebagai flug dalam Diperkirakan industri keramik, gelas jutaan ton dan kaca

Sebagai campuran Sumberpucung, beton, plester pasang, Pagak, bantur, fondasi jalan dan singosari, Tirtoyudo konstruksi Sebagai amomen Kalipare, bangunan Ampelgading, (lantai,dinding, Gedangan, Dampit, asesories) Untuk industri Kalipare, Pagak, keramik, kertas, cat, Bantur, dampit, kosmetik dan farmasi, Ampelgading bahan pembuatan karet/ pestisida dll Kalipare, Tirtoyudo, Untuk industri gelas, dampit, optik, keramik, brasive Ampelgading, dan semen Sebagai bahan lumpur pemboran, pencegah kebocoran pada Sumbermanjing bangunan sipil basah, Wetan, Pagak, campuran pembuatan Bantur, Singosari, cat, latex dan tinta Tirtoyudo cetak, bahan penyerap, zat perekat, pelet/makanan ternak Sebagai bahan Singosari urugan Bahan pembuatan PPC, pembuatan semen tras kapur Sumbermanjing untuk batu cetak atau Wetan, Donomulyo, batako, campuran Ampelgading pembuatan beton, campuran plester dan tanah urug Sebagai bahan industri keramik, refraktori, kosmetik, Sumnbermanjing kertas, bahan Wetan, bantur campuran cat dan plastik

49,625 10^8

2.300.000

Diperkirakan jutaan ton

Diperkirakan jutaan ton

3.250

10^8

Diperkirakan jutaan ton

Diperkirakan jutaan ton

45,304

10^8

37 URAIAN Sirtu Gipsum

Zeolit

Oniks

Mangaan

Oker

Toseki

LOKASI

MANFAAT

Urugan , material campuran beton, jalan Bahan kimia dan amomen, bahan agregat ringan, bahan pengembang dan pengisi pasta gigi, Sumbermanjing bahan penjernih air Wetan, Tirtoyudo, limbah dan kolam Gedangan ikan, makan ternak, pemurnian gas metan/ gas alam/gas murni/penyerap zat/ logam beracun

Singosari

Ampelgading

Perhiasan

Kalipare, Gedangan, Dampit, Arang baterai, Sumbermanjing campuran aluminium Wetan Bahan campuran cat, Dampit, interior bangunan Sebagai bahan baku dan campuran Sumbermanjing keramik, refraktori, Wetan, Tirtoyudo isolator dll

Kalipare, Gedangan, dampit, Emas Perhiasan sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo Untuk industri campuran besi, Donomulyo, Pasir besi industri gelas, optik, gedangan keramik, abrasif dan semen Sumber : Dinas ESDM, 2010

CADANGAN Diperkirakan jutaan ton -

3,5

10^6

Diperkirakan jutaan ton Diperkirakan jutaan ton Diperkirakan jutaan ton

Diperkirakan jutaan ton

Diperkirakan jutaan ton

Diperkirakan jutaan ton

2.4. Aspek Daya Saing Daerah 2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah Struktur ekonomi Kabupaten Malang dalam 5 tahun terakhir yang menggambarkan pilar-pilar kemampuan dan potensi perekonomian daerah dapat dilihat dari peran sektoral dalam perekonomian sebagai berikut:

38 Tabel 2.34 Perkembangan Peran Sektoral Dalam Perekonomian Berdasarkan PDRB ADHK Kabupaten Malang Tahun 2006-2010 (dalam persen) Uraian

2006 34,03 31,40 2,63 20,45 17,34 1,57 1,54 45,52 23,71 4,48

2007 33,54 30,87 2,67 21,05 17,91 1,54 1,60 45,41 23,93 4,45

2008 33,16 30,47 2,69 21,60 18,37 1,55 1,68 45,24 23,97 4,38

Primer Pertanian Pertambangan & Penggalian Sekunder Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Tersier Perdag, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keu, Persewaan & Jasa 3,89 3,85 3,85 Persh. Jasa-jasa 13,44 13,19 13,04 Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2010

2009 33,08 30,34 2,74 21,88 18,57 1,54 1,77 45,04 23,85 4,32

2010 32,8 30 2,8 22,1 18,7 1,6 1,9 45,2 24,0 4,4

Rerata 33,45 30,77 2,68 21,24 18,04 1,55 1,65 45,30 23,87 4,41

3,86

3,9

3,86

13,00

13,0

13,17

Untuk 5 tahun ke depan, struktur perekonomian Kabupaten Malang diprediksikan masih akan didominasi oleh sektor primer sebesar 31,1% sekunder 23,1% dan tersier 45,9% pada Tahun 2015. Secara sektoral tetap akan didominasi oleh sektor pertanian primer menyusul sektor perdagangan dan pariwisata, selanjutnya sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa. Sedang sektor yang diharapkan berkembang sektor pertambangan dan sektor bangunan. Dilihat dari ketersediaan potensi di kawasan Malang Raya dan beberapa Kabupaten/Kota yang memiliki sektor andalan yang bersamaan dengan Kabupaten Malang sesungguhnya diperlukan kerjasama kawasan yang dapat mempercepat kemajuan daerah sekaligus menjadi kekuatan daya saing bersama. Berikut gambaran potensi Kabupaten/Kota yang potensinya bersamaan dengan Kabupaten Malang: Tabel 2.35 Daerah yang Potensi Andalannya Sama Dengan Kabupaten Malang

NO. 1 2 3 4 5 6 7

TANAMAN PANGAN Kab. Malang Kab. Probolinggo Kab. Jember Kab. Banyuwangi Kab. Bojonegoro Kab. Blitar Kab. Lamongan

PERKEBUNAN

PETERNAKAN

PERIKANAN

Kab Jember Kab. Blitar Kab. Malang

Kab. Malang Kab. Blitar Kab. Bangkalan

Kab. Gresik Kab. Lamongan Kab. Sidoarjo Kab. Bondowoso

PERTAMBA NGAN Kab. Tuban Kab. Gresik

Sumber :Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2009 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa posisi Kabupaten Malang cukup bersaing untuk sektor tanaman pangan, peternakan, perkebunan namun sektor

39 yang potensi besar yaitu perikanan dan pertambangan belum mampu bersaing dengan Kabupaten/Kota lain di Jawa Timur. Perekonomian Kabupaten Malang juga ditopang oleh sektor industri yang berorientasi ekspor. Berikut data realisasi ekspor Tahun 2009 : Tabel 2.36 Realisasi Ekspor Non Migas Menurut Tujuan Tahun 2009 NEGARA TUJUAN VOLUME (kg) Jepang 34.015.695,32 China 5.801.894,54 Jerman 19.826.540,74 Singapura 7.653.071,13 Inggris 14.762.302,20 Mesir 6.804.735,62 Yunani 9.012.501,48 Perancis 4.739.200,54 Belgia 11.907.532,07 Amerika 11.873.026,82 51 Negara lainnya 45.453.552,32 Total 271.909.691,89 Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

NILAI (US $) 53.294.526,34 10.015.943,64 37.935.266,52 12.682.375,88 26.385.156,55 9.378.249,96 14.874.825,26 7.286.302,10 12.832.450,26 31.799.250,05 55.425.345,33 171.850.052,78

Hal yang sama juga bisa dilihat dari dari perkembangan investasi yang cenderung mengalami kenaikan dari waktu ke waktu baik investasi dalam negeri maupun investasi asing. Hal ini menunjukkan kepercayaan investor pada Kabupaten Malang masih bagus. Tabel 2. 37 Perkembangan Jumlah dan Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2008-2009 NO 1

2

3

URAIAN

SATUAN

2008

2009

-PMDN

buah

20

20

-PMA

buah

17

19

Nilai Investasi

rupiah

6,106,864,874,177.00

6,119,364,874,177.00

-PMDN

rupiah

3,299,051,926,802.00

3,303,051,926,802.00

-PMA

rupiah

2,807,812,947,375.00

2,816,312,947,375.00

Nilai Investasi Non PMA/PMDN

rupiah

4,865,803,229,000.00

5,152,704,436,000.00

- Industri

rupiah

2,179,472,229,000.00

2,298,873,436,000.00

- Perdagangan

rupiah

2,103,200,000,000.00

2,266,200,000,000.00

- Koperasi

rupiah

583,131,000,000.00

587,631,000,000.00

Jumlah Investasi

Sumber : Kantor Penanaman Modal

40 2.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Sarana yang penting dalam mendukung laju pembangunan adalah prasarana jalan. Tersedianya jalan untuk menjangkau semua daerah di suatu wilayah pemerintahan sangat besar pengaruhnya terhadap kecepatan pendistribusian hasil pembangunan. Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang penting guna memperlancar kegiatan pembangunan. Seiring dengan semakin meningkatnya pembangunan jalan yang terbagi atas jalan nasional, jalan provinsi dan kabupaten harus selalu ditingkatkan, baik panjang maupun kualitasnya, agar pembangunan regional/nasional dapat berjalan lancar. Panjang jalan yang ada di Kabupaten Malang mencapai 1.903,19 km terbagi atas jalan negara 115,63 km (1%), jalan provinsi 128,80 km (1%), jalan kabupaten 1.668,76 km (19%) dan jalan desa 6.907,92 km (79%) sehingga total 8.809,66 km. Kondisi jalan yang baik di Kabupaten Malang dari Tahun 2006–2009 meningkat cukup signifikan yaitu Tahun 2006 panjang jalan 1.096 km, Tahun 2007 menjadi 1.205 km, Tahun 2008 menjadi 1.258 km, dan Tahun 2009 menjadi 1.274 km. Jembatan mantap Tahun 2006 sepanjang 1.975 meter, 2007 sepanjang 2.607 meter, 2008 sepanjang 2.668 meter, dan Tahun 2009 meningkat menjadi sepanjang 3.107 meter. Tabel 2.38 Prasarana Jalan Tahun 2006-2009 Uraian

Satuan

2006

2007

2008

2009

Jalan Negara

km

115,63

115,63

115,63

115,63

Jalan Provinsi

km

118,80

118,80

128,80

128,80

Jalan Kabupaten

km

1.667,31 1.667,31

1.667,31

1.668,76

Jalan Desa

km

6.907,90 6.907,90

6.907,90

6.907,90

Sumber : Dinas Bina Marga, 2010

Teknologi komunikasi kini semakin dirasakan penting peranannya dalam penyampaian informasi jarak jauh. Aktifitas pemerintahan, swasta maupun masyarakat sangat erat kaitannya dengan pos dan telekomunikasi sebagai sarana untuk pengiriman informasi. Bahkan ketersediaan teknologi informasi berdampak pada intelektualitas penduduk, karena dengan tersedianya teknologi dan kemampuan sumberdaya manusia maka akan sangat mudah membaca kemajuan yang mutakhir sehingga dapat memacu perkembangan teknologi di daerah. Untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi masyarakat, dari tahun ke tahun semakin banyak bermunculan wartel swasta. Jumlah telpon umum koin dari tahun ke tahun semakin berkurang, sedangkan jasa telekomunikasi dari pemerintah dan rumah tangga berkembang pesat. Data PT. Telkom Kabupaten Malang menunjukkan jumlah pelanggan telpon semakin meningkat dari tahun ke tahun.

41 Tabel 2.39 Perkembangan Telekomunikasi Tahun 2006-2009 Uraian Kapasitas sentral Kapasitas terpasang Kapasitas terpakai Pelanggan Telp koin Wartel/kios/TUT

Satuan SST SST SST SST SST SST

2006 66.898 66.898 60.539 197 3.910

2007 66.898 66.898 60.539 197 3.910

2008 73.299 73.299 66.835 49.997 169 2.753

2009 65.817 65.817 51.372 44.662 144 2.665

Sumber : Telkom Malang

Ketersediaan bank sangat mendorong laju pertumbuhan ekonomi di segala bidang, khususnya dalam penyediaan modal dan lalu lintas uang antar daerah, kepentingan lalu lintas uang di Kabupaten Malang sangat mudah karena telah tersedia bank-bank pemerintah maupun bank swasta. Bank pemerintah yang terdapat di Kabupaten Malang antara lain, BRI, BNI’46 dan Bank Mandiri, sedangkan swasta BCA, CIMB Niaga dan Bank Jatim, serta BPR-BPR yang berkembang pesat beberapa tahun terakhir ini. Selanjutnya perkembangan ketersediaan energi listrik sebagai pendukung penting pembangunan dan perekonomian sebagai berikut: Tabel 2.40 Perkembangan Kelistrikan Tahun 2006-2009 Uraian Distribusi JTM Distribusi JTR

Satuan kms

2006 2.589.630

2007 2.589.630

2008 2.589.630

2009 2.622.990

kms

5.317.290

5.317.290

5.317.290

5.350.950

3.349 9 687.850 1.359.547.399

3.349 9 687.850 1.359.547.399

3.349 9 701.172 1.432.837.083

3.402 9 716.966 1.508.030.540

Distribusi GRD unit Gardu Induk unit SR buah Konsumsi Listrik kwh/th Sumber : PLN Malang, 2010

Sarana dan prasarana strategis dalam rangka mendukung daya saing daerah a) pengembangan Bandar Udara Abdulracman Saleh yang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir berkembang sangat pesat dan kedepan perlu di tingkatkan kapasitasnya lebih besar lagi sehingga dapat menambah maskapai dan jumlah penerbangan sesuai dengan kebutuhan untuk melayani beberapa Kabupaten/Kota di bagian Selatan Tengah Jawa Timur; b) pembangunan jalan tol Pandaan-Malang melanjutkan tol Surabaya-Pandaan sehingga akan terhubung layanan tol antara Kota Surabaya dengan Malang Raya sebagai salah satu pusat pertumbuhan dan Kota Malang sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur; c) pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur dimana wilayah Kabupaten Malang merupakan titik tengah yang akan menghubungkan Malang-Jogjakarta ke Barat dan Malang Denpasar Bali melalui Banyuwangi ke sebelah Timur, dengan demikian potensi yang selama ini belum tergali karena hambatan transportasi di

42 Malang Selatan akan segera berkembang seperti potensi pertambangan perkebunan, dan perikanan laut, serta tidak kalah pentingnya adalah obyek wisata pantai yang cukup banyak di Malang Selatan. 2.4.3 Sarana Transportasi Berikutnya sarana transportasi yang menjamin kelancaran arus orang dan barang dari sentra produksi ke pasar maupun ke obyek-obyek wisata adalah sebagai berikut: Tabel 2.41 Perkembangan Sarana Transportasi Tahun 2006-2009 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Uraian 2006 2007 2008 Mobil Penumpang Umum 725 751 761 Bus umum 2.354 2.402 2.472 Bus bukan umum 122 157 182 Mobil barang umum 3.194 3.709 4.338 Mobil barang bukan umum 11.165 11.935 12.516 Kereta gandengan 177 180 184 Kereta tempelan 20 22 33 Kendaraan khusus 32 34 35 JUMLAH 17.789 19.190 20.521 Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kabupaten Malang, 2010

2009 762 2.620 213 5.244 13.494 192 30 39 22.594

Dari data diatas diketahui bahwa trend perkembangan sarana transportasi Kabupaten Malang dalam 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dimana pada Tahun 2006 hanya sebanyak 17.789 Tahun 2009 meningkat tajam menjadi 22.594 atau terjadi kenaikan rata-rata 8% per tahun. Kedepan peningkatan diprediksi akan lebih tajam lagi dengan selesainya Tol Pandaan-Malang, selesainya Jalan Lintas Selatan Provinsi Jawa Timur semakin besarnya kapasitas penerbangan Bandara Abulrachman Saleh dan pindahnya pusat pemerintahan Kabupaten Malang ke Kota Kepanjen dan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik memberi dampak kepada perkembangan investasi, industri, perdagangan dan perumahan. 2.4.4 Iklim Berinvestasi Iklim berinvestasi sangat ditentukan oleh faktor keamanan dan ketertiban. Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat harus difokuskan pada terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan masyarakat lingkungan masing-masing serta peran aktif masyarakat dalam memberantas kejahatan yang terjadi. Tindak kejahatan terbanyak sebagaimana data Kepolisian Kabupaten Malang terbanyak adalah kasus pencurian dengan pemberatan yaitu sebayak 576 kasus yang dilaporkan namun hanya 372 kasus yang baru diselesaikan, kemudian kasus pencurian kayu jati sebanyak 372 kasus, kasus perjudian sebanyak 210 kasus dan 178 kasus penipuan. Sementara itu, berdasarkan data yang ada masih terdapat kasus demonstrasi pemogokan tenaga kerja, kasus politik dan kasus ekonomi, namun demikian secara umum angka kriminalitas di

43 Kabupaten Malang baik secara kualitas maupun kuantitas kecenderungannya mengalami penurunan. Hal lain yang mendukung terjaminnya keamanan wilayah Kabupaten Malang karena terdapat banyak institusi militer baik dari TNI AD, TNI AU dan TNI AL yang juga berperan aktif dalam mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk juga keamanan berinvestasi. Tabel 2.42 Angka Kriminalitas Tahun 2006-2009 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Uraian Jumlah kasus narkoba Jumlah kasus pembunuhan Jumlah kejahatan seksual Jumlah kasus penganiayaan Jumlah kasus pencurian Jumlah kasus penipuan Jumlah kasus pemalsuan uang Kasus perjudian Kasus pemerasan dan penadahan Bunuh diri Jumlah Jumlah penduduk 11 Angka kriminalitas (8/9) Sumber : Kepolisian, data diolah, 2010

2006

2007

2008

2009

33 5 13 62 351 0 1 158 12 15 640 2.419.822 0.0264482

4 5 14 20 63 0 7 10 0 18 141 2.442.442 0.0057729

0 4 2 19 148 0 0 27 7 0 207 2.413.779 0.0085758

0 0 0 0 3 0 0 2 0 2 7 2.419.887 0.0002893

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumbersumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (money follow function). Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 tahun sebelumnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dalam Peraturan Daerah (Perda). Dalam hubungannya dengan RPJM Daerah, APBD merupakan komitmen politik penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk mendanai strategi pembangunan pada satuan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 tahun. Hubungan antara dokumen perencanaan strategik dengan anggaran, dapat dilihat dalam Gambar 3.1 sebagai berikut: Gambar 3.1 Kerangka Hubungan Antara Kebijakan Keuangan Daerah/APBD dengan RKPD dan Visi, Misi, Strategi RPJMD

RPJMD Visi, Misi, Strategi

RKPD 1

RKPD 2

RKPD 3

RKPD 4

RKPD 5

Kebijakan Keuangan Daerah /APBD

Arah kebijakan keuangan daerah yang diambil oleh Kabupaten Malang mengandung makna bahwa: 1) Arah belanja APBD Kabupaten Malang digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis jangka menengah, 5 tahunan. 2) Untuk menjamin ketersediaan dana maka kebijakan pendapatan diarahkan untuk mendapatkan berbagai sumber pendapatan yang sustain dan jumlah yang memadai. Mengingat kebijakan masing-masing komponen APBD berbeda maka kebijakan Keuangan Daerah juga dirinci pada masing-masing komponen tersebut,

45 meliputi kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Adapun, hubungan strategi dengan (arah kebijakan) komponen APBD dapat dilihat dalam Gambar 3.2 berikut ini: Gambar 3.2 Kerangka Hubungan Antara Strategi dan Komponen APBD A R A H

K E B I J A K A N

Program/ Kegiatan P1 P2 Visi

Misi

Strategi

P3 P4 P5 P~..

P E N D A P A T A N .....

P E M B I A Y A A N

B E L A N J A

(-)

.....

(=)

.....

Gambar diatas menunjukkan hubungan antara proses perencanaan kegiatan dengan keuangan. Satuan terkecil dari perencanaan strategik adalah program dan kegiatan. Melalui analisis belanja, standar pelayanan, dan standar harga atas komponen belanja tiap kegiatan, dapat dihitung kebutuhan belanja. Dengan demikian, arah kebijakan belanja Kabupaten Malang, pada prinsipnya adalah agar belanja dapat mendukung kebutuhan dana seluruh kegiatan. Belanja yang tidak strategik dan tidak memiliki nilai tambah (non value-added) diminimalisir. Pada tahap berikutnya, untuk menutup semua kebutuhan belanja, APBD harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu menutup seluruh kebutuhan belanja. Kebijakan pendapatan diarahkan agar sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD selama ini harus diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi) oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Mengingat bahwa komponen anggaran menggunakan struktur surplus/defisit maka atas selisih antara pendapatan dan belanja dihitung sebagai surplus/defisit dan dialokasikan ke pembiayaan. Dalam hal suatu APBD mengalami defisit maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan kas untuk menutup defisit tersebut (pembiayaan penerimaan). Sebaliknya, apabila APBD mengalami selisih lebih maka atas surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada pos-pos pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

46 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang antara lain menyebutkan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundanganundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, maka semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD, dan selanjutnya APBD tersebut akan dipakai sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta kemampuan keuangan daerah, oleh karena itu prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah. 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2006-2010 memberikan gambaran trend yang positif dengan rata-rata kenaikan sebesar 11,54%, walaupun pada masa itu terjadi kenaikan BBM yang membawa dampak signifikan pada perkembangan ekonomi makro namun karena struktur pendukung ekonomi daerah Kabupaten Malang yang berbasis pada sektor primer mengakibatkan pengaruh perubahan tersebut tidak begitu terasa dampaknya pada perekonomian Kabupaten Malang. Gambaran perkembangan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan Tahun 2006-2010 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

47 Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2006 s/d 2010 NO 1

2

3

URAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Perimbangan dari Provinsi LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemda lainnya Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya

JUMLAH Prosentase Kenaikan Realiasi Pendapatan Pertahun Rata-rata kenaikan 2006-2010 Sumber : DPPKA 2011, diolah

2006 69,651,784 23,684,589 20,842,042

TAHUN (Rp. 000) 2007 2008 84,353,897 100,591,048 26,393,016 30,357,572 36,285,421 18,479,090

2009 153,526,442 33,782,875 24,512,496

2010 133,603,260 39,362,653 29,861,750

3,341,689 21,783,463 946,184,615 52,551,285 795,059,000 35,690,000 62,884,330

4,416,694 17,258,767 1,013,910,110 64,805,110 880,921,000 68,184,000 -

4,844,397 46,909,988 1,134,458,800 77,072,608 967,647,192 89,739,000 -

4,920,768 90,310,302 1,161,789,799 108,708,109 959,098,690 93,983,000 -

6,299,099 58,079,758 1,204,222,085 148,456,036 967,107,349 88,658,700 -

4,362,756 -

67,957,671 991,324

72,706,682 -

111,851,641 -

330,437,924 15,000 -

4,362,756 -

58,686,801 8,279,547

58,413,584 14,174,598

79,883,170 2,127,834

94,532,940 166,702,934

-

-

118,500

29,840,637

69,187,050

1,020,199,155

1,166,221,678 13

1,307,756,530 11 11,54%

1,427,167,882 8

1,668,263,268 14

48 Dilihat dari trend pendapatan yang dalam Tahun 2006 ke 2007 naik sebesar 12,52% Tahun 2007 ke 2008 naik sebesar 10,82% selanjutnya tahun berikutnya naik lagi sebesar 8,37% dan Tahun 2010 naik menjadi 14,45% atau rata-rata dalam 4 tahun naik sebesar 11,54% per tahun, khusus PAD naik rata-rata sebesar 20% per tahun; Dana Perimbangan naik rata-rata sebesar 6,28% per tahun; dan Lain-lain Pendapatan yang Sah naik rata-rata sebesar 428,48% per tahun Tabel 3.2 Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006-2010 NO I 1 2 3 4 5 6 7

II 1 2 3

URAIAN Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Prosentase kenaikan Pertahun Rata-rata kenaikan Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Prosentase kenaikan Pertahun Rata-rata kenaikan

Jumlah Prosentase kenaikan Pertahun Rata-rata kenaikan Sumber : DPPKA 2011, diolah

2006 323,071,250 182,082,219 32,306,195 0 0 0 108,670,336 12,500

2007 638,391,167 507,873,992 97,656 8,186,121 65,593,865 10,158,845 45,560,000 920,688 97.6

585,004,515 302,812,765 140,671,167 141,520,583

537,353,688 44,529,373 117,581,160 375,243,155 -8.15

908,075,765

1,175,744,856 29.48

TAHUN (Rp. 000) 2008 807,679,075 623,113,507 77,319 32,682,445 48,000,848 10,613,409 93,041,547 150,000 26.52 40.94% 530,171,667 50,499,108 147,863,051 331,809,508 -1.34 -3.16 1,337,850,741 13.79 16.75%

2009 903,035,160 713,012,042 56,531 40,420,470 41,983,286 10,702,782 96,399,420 460,629 11.81

2010 1,154,528,709 933,230,894 35,969 67,257,121 46,923,782 11,684,517 95,007,195 389,231 27.85

484,695,872 47,739,226 154,166,147 282,790,499 -8.58

510,892,482 55,284,309 185,801,482 269,806,692 5.4

1,387,731,032 3.73

1,665,421,191 20.01

49 Dilihat dari data tersebut Belanja Tidak Langsung yang Tahun 2006 sebesar 35% Tahun 2010 menjadi 69,2% yang didalamnya termasuk belanja pegawai yang trend setiap tahun mengalami kenaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain kenaikan gaji dan kenaikan penghasilan guru. Sedangkan belanja langsung yang dalam Tahun 2006 sebesar 64% Tahun 2010 menjadi sebesar 30,7%. Terjadinya kenaikan belanja tidak langsung disatu sisi dan disisi lain penurunan porsi belanja langsung karena kenaikan dana perimbangan yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan kenaikan belanja gaji pegawai negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebijakan belanja tentunya mendahulukan belanja wajib (mandatory) terutama gaji pegawai negeri sipil dan tunjangan guru setelah itu sisanya baru diperuntukkan membiayai kebutuhan belanja urusan pembangunan. Tabel 3.3 Rasio Pendapatan dengan Belanja Dalam Tahun Berjalan Tahun Anggaran 2006-2010

NO

URAIAN

1

Pendapatan

2

Belanja

3

Persentase

TAHUN (Rp. 000) 2006

2007

2008

2009

2010

1,020,199,155

1,166,221,678

1,307,756,530

1,427,167,882

1,668,263,268

908,075,765

1,175,744,856

1,337,850,741

1,387,731,032

1,665,421,191

89.01

100.82

102.3

97.24

99.83

Sumber : DPPKA 2011, diolah

Dari data tersebut Tahun 2006 besaran belanja hanya 89,01% dari pendapatan Tahun berjalan; tahun 2007 sebesar 100,82%; Tahun 2008 sebesar 102,3%; Tahun 2009 sebesar 97,24% dan Tahun 2010 sebesar 99,83%. Hal ini menunjukkan apabila besaran belanja lebih kecil dari pendapatan dalam tahun berjalan berarti terjadi SILPA sebaliknya apabila besaran belanja melebih dari pendapatan maka defisit yang ada ditutupi dari SILPA tahun yang lalu.

50 Tabel 3.4 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2006-2010

NO I 1 2 3 4 5 6

URAIAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan SILPA Pencairan dana cadangan Hasil penjualan kekayaan derah yang dipisahkan Penerimaan pinjaman daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang daerah Prosentase kenaikan Pertahun

Rata-rata kenaikan II Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 1 Pembentukan dana cadangan 2 Penyertaan modal (investasi) daerah 3 Pembayaran pokok utang 4 Pemberian pinjaman daerah Prosentase kenaikan Pertahun Rata-rata kenaikan Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Sumber : DPPKA 2011, diolah

TAHUN (Rp. 000) 2006 105,939,477 105,939,477 -

11,930,989 5,000,000 5,000,000 1,930,989 -

94,008,487 206,131,877

2007 206,802,663 206,493,331 309,332

62,636,414 5,000,000 1,999,606 55,636,808 -

144,166,248 134,643,071

2008 138,732,503 134,643,071 4,089,432 -

6,672,599 5,000,000 1,500,000 172,599 -

132,059,904 101,965,693

2009

2010

101,965,693 101,965,693 -

156,082,933 139,228,944 15,000,000 1,853,989 -

2,173,599 2,001,000 172,599 -

2,391,914 1,853,989 537,925 -

99,792,094 139,228,944

153,691,019 156,533,096

` Data ini menunjukkan besaran SILPA yang dipergunakan untuk menutupi pengeluaran pembiayaan yang nilainya dalam Tahun 2006 sebesar Rp. 206,131,877,151; Tahun 2007 sebesar Rp. 134,643,070,789; Tahun 2008 sebesar Rp. 101,965,692,960; Tahun 2009 sebesar Rp. 139,228,943,838 dan Tahun 2010 sebesar Rp. 156,533,095,764 atau apabila dibandingkan dengan besaran APBD setiap tahun SILPA

51 tahunan rata-rata sebesar Rp. 147.700.536.100 atau + 9%-10% dari APBD. Besaran SILPA ini diperoleh dari pelampauan realisasi dari target penerimaan, penghematan belanja program dan pendapatan tidak terduga yang belum dianggarkan dalam tahun berkenaan. Tabel 3.5 Aset Daerah Tahun 2005-2009 Tahun (Rp. 000) Uraian Aktiva lancar Investasi jangka panjang Aktiva tetap Dana cadangan Aktiva lain lain Total

2005

2006

2007

2008

2009

112,568,984

215,228,108

145,899,383

117,853,966

149,198,217

71,579,424

76,579,424

85,184,688

88,892,113

90,137,268

2,267,421,278

2,560,439,604

3,131,828,666

3,469,914,894

3,731,328,942

-

5,000,000

10,231,388

16,105,218

17,367,091

58,918,712

170,612,904

15,142,104

10,707,082

57,939,956

2,510,488,398

3,027,860,040

3,388,286,229

3,703,473,273

4,045,971,473

Sumber : DPPKA 2011, diolah

Data tersebut menunjukkan perkembangan aset daerah dari Tahun 2005 sebesar Rp. 2,510,488,398 dan Tahun 2009 menjadi sebesar Rp.4,045,971,473 atau rata-rata kenaikan dalam 4 tahun terakhir sebesar 12,77%; khusus aktiva lancar naik rata-rata sebesar 16,59% sedangkan aktiva tetap naik rata-rata 13,39% per tahun.

52 Tabel 3.6 Hutang/Kewajiban Tahun 2006-2009

Uraian Kewajiban jangka pendek Kewajiban jangka panjang Total Sumber : DPPKA 2011, diolah

2005 1,247,599 862,994 2,110,592

59 41 100

2006 64,836,475 690,395 65,526,870

99 1 100

Tahun (Rp. 000) 2007 9,446,050 95 517,796 5 9,963,846 100

2008 11,490,492 345,197 11,835,690

97 3 100

2009 16,965,351 172,599 17,137,950

99 1 100

Tabel 3.7 Ekuitas Dana Tahun 2006-2009

Uraian Dana lancar Dana investasi Total Sumber : DPPKA 2011, diolah

2005 24,356,754 2,484,019,053 2,508,375,807

2006 150,391,633 2,806,941,537 2,957,333,170

Tahun (Rp. 000) 2007 135,877,805 3,232,213,190 3,368,090,995

2008 106,363,474 3,569,168,892 3,675,532,365

2009 132,232,865 3,879,233,567 4,011,466,432

Tabel 3.8 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana Tahun 2006-2009

Uraian Total Utang dan Ekuitas Dana Sumber : DPPKA 2011, diolah

Tahun (Rp. 000) 2005 2,510,486,399

2006 3,027,860,040

2007 3,388,286,229

2008 3,703,473,273

2009 4,045,971,473

53 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2006-2010 Pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Malang Tahun 2006-2010 diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Sumber-sumber pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sumber PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha perusahaan milik daerah dan lainlain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan berasal dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, subsidi daerah otonom, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan pembangunan daerah, penerimaan lain-lain. Bagian lain-lain penerimaan berasal dari lain-lain penerimaan yang sah dan lain-lain penerimaan dari provinsi. Untuk mendukung pembelanjaan daerah dalam rangka pelaksanaan berbagai program dan kegiatan strategik berbagai upaya dilakukan untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru. Secara umum, upaya peningkatan pendapatan daerah, lebih khusus diupayakan pada sumber PAD, mengingat controllability-nya yang tinggi dibanding sumber-sumber pendapatan yang lain. Upaya yang dilakukan meliputi: 1. Program intensifikasi dan ekstensifikasi, yaitu dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang berada di wilayah Kabupaten Malang. Indikator keberhasilan program ini adalah berupa peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah dan PBB. 2. Program Koordinasi/Sinkronisasi Lintas Sektoral, yaitu program yang dimaksudkan untuk mendukung program pertama dalam mendukung peningkatan pendapatan pajak daerah dari aspek pembangunan ekonomi. Program ini juga dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan atas rendahnya rasio elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan pajak daerah. Indikator keberhasilan program ini adalah berupa peningkatan pembangunan yang mendukung potensi pajak daerah. 3. Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur, yaitu program yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan atas keterbatasan kualitas aparatur yang berhubungan dengan upaya penggalian dan pelayanan penerimaan pendapatan daerah. Indikator keberhasilan program ini adalah peningkatan kualitas SDM aparat dalam jangka pengelolaan pajak daerah melalui penyelenggaraan pelatihan yang relevan. 3.2.2 Arah Pengelolaan Belanja Daerah Tahun 2006–2010 Suatu arah pengelolaan belanja daerah dimaksudkan untuk menjamin agar seluruh kegiatan (strategik) dapat dibiayai oleh APBD. Belanja daerah diarahkan untuk seefektif mungkin membiayai urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang terformulasikan dalam program dan kegiatan. Belanja diklasifikasikan menjadi belanja aparatur, belanja publik serta belanja tidak langsung. Pos belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja wajib yang dikeluarkan seperti belanja pegawai, belanja bunga, belanja pokok pinjaman, serta

54 belanja barang dan jasa. Selisih antara belanja wajib dikeluarkan merupakan dana yang dialokasikan sebagai pagu indikatif dari masing-masing SKPD. 3.2.3 Arah Pembiayaan Tahun 2006-2010 Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. 3.3

Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2015 Keuangan daerah dalam bentuk PAD menjadi sangat strategis dan menjadi isu sentral tersendiri apalagi kondisi kapasitas dan rasionalitas APBD Kabupaten Malang dibandingkan dengan jumlah penduduk dan tugas-tugas otonomi daerah sangat kecil.

3.3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Tahun 2011-2015 Difokuskan pada upaya penggalian PAD walaupun tetap dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan beban UMKM dan masyarakat secara berlebihan, selain itu perlu dilakukan upaya peningkatan optimalisasi dana perimbangan termasuk bagi hasil dari provinsi serta tidak kalah pentingnya adalah mengembangkan pendapatan dari sumber pendapatan lain-lain yang sah termasuk hibah baik dari internal maupun eksternal Kabupaten Malang. 3.3.2 Arah Kebijakan Belanja Tahun 2011-2015 Difokuskan pada belanja untuk membiayai urusan wajib dan urusan pilihan serta pemberian stimulan ataupun motivasi dalam rangka pengembangan UMKM, pengurangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan serta bantuan kepada organisasi kemasyarakatan yang sinergi dengan program-program pembangunan yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi-misi dan kebijakan pembangunan daerah. Hal yang tidak kalah penting dalam mencukupi kebutuhan pendanaan pembangunan daerah adalah dengan melakukan kemitraan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam bentuk sinergitas program termasuk program dana dekonsentrasi dan hibah/bantuan langsung kepada masyarakat. 3.3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Tahun 2011-2015 Sebagaimana periode yang lalu maka arah kebijakan pembiayaan (financing) masih tetap sama yaitu bahwa seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

55 Berdasarkan analisis keuangan 5 tahun yang lalu yaitu trend kenaikan pada struktur APBD Tahun 2006-2010 baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan serta arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Malang Tahun 2011–2015 maka kondisi rencana pendapatan dan rencana belanja Tahun 2011-2015 dapat diproyeksikan dengan asumsi bahwa kondisi makro dan mikro ekonomi nasional tidak mengalami perubahan yang signifikan serta stabilitas politik tetap terjaga dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

56 Tabel 3.9 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2010-2015

NO 1 2 3

URAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DANA PERIMBANGAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

JUMLAH Prosentase Kenaikan Realiasi Pendapatan Pertahun Rata-rata kenaikan 2010-2015 Sumber : DPPKA 2011, diolah

TAHUN (Rp. 000) 2012 2013 176,690,311 203,193,858 1,378,713,865 1,475,223,835

2010 133,603,260 1,204,222,085

2011 153,643,749 1,288,517,631

330,437,924

350,264,199

371,280,051

393,556,854

1,668,263,268

1,792,425,579

1,926,684,227

2,071,974,547

7.44

7.49

7.54

2014 2015 233,672,936 268,723,877 1,578,489,504 1,688,983,769 417,170,265

442,200,481

2,229,332,706 2,399,908,127 7.59

7.65

7,54%

Komponen Pendapatan Asli Daerah diprediksikan naik 15% per tahun dengan asumsi terjadinya perubahan pengelolaan pajak dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan semakin membaiknya perekonomian daerah yang ditargetkan tumbuh antara 6% - 6,7% selama 5 tahun kedepan. Komponen Dana Perimbangan diprediksikan naik 7% per tahun seiring dengan semakin baiknya perekonomian nasional yang juga ditargetkan tumbuh antara 7% - 7,5% per tahun sampai Tahun 2014 yang berpengaruh positif pada kenaikan APBN dan pada gilirannya akan memperbesar porsi dana perimbangan. Sedangkan komponen Lain-Lain Pendapatan yang Sah diprediksikan naik 6% per tahun dimana disamping sumber-sumber yang sudah ada dapat dikembangkan sumber pendapatan yang baru sejalan dengan peningkatan daya saing daerah yang memungkinkan timbulnya sumber pendapatan daerah lain-lain yang sah tanpa mengakibatkan ekonomi biaya tinggi yang memberatkan investasi.

57

Tabel 3.10 Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010-2015

NO I

TAHUN (Rp. 000)

URAIAN Belanja Tidak Langsung

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1,154,528,708,679

1,235,345,718,287

1,321,819,918,567

1,414,347,312,866

1,513,351,624,767

1,619,286,238,501

7

7

7

7

7

657,627,234,304

715,981,080,787

780,621,888,704

8,7

8,9

9

Prosentase kenaikan Pertahun Rata-rata kenaikan II

Belanja Langsung

7,6% 513,734,559,500

Prosentase kenaikan Pertahun

557,079,860,214

604,864,308,342

9

8,6

Rata-rata kenaikan Jumlah Prosentase kenaikan Pertahun Rata-rara kenaikan

8,8% 1,668,263,268,179

1,792,425,578,500

1,926,684,226,908

2,071,974,547,170

2,229,332,705,554

2,399,908,127,205

7,6

7,5

7,5

7,6

7,7

7,6%

Sumber : DPPKA 2011, diolah

Komponen Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdapat belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga direncanakan naik rata-rata 7% per tahun dengan memperhatikan arahan/ketentuan yang berlaku dan memperketat bantuan-bantuan. Komponen Belanja Langsung yang merupakan selisih dari target pendapatan dengan belanja tidak langsung diperkirakan mengalami kenaikan rata-rata 8% per tahun yang diprioritaskan untuk membiayai program-program SKPD yang merupakan jabaran dari visi-misi dan program strategis RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015.

BAB IV ANALISIS ISU STRATEGIS

4.1

Permasalahan Pembangunan Kabupaten Malang 1. Pendidikan murah dan berkualitas terutama pendidikan bagi warga miskin dan dusun-dusun terpencil. 2. Pelayanan kesehatan yang terjangkau terutama penyediaan pelayanan bagi masyarakat miskin dan dusun-dusun terpencil. 3. Penyediaan infrastruktur yang memadai terutama pembangunan baru dan pemantapan jalan jembatan untuk mendukung aktivitas perekonomian, pariwisata dan dusun terpencil. 4. Perluasan kesempatan kerja dengan mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi besar, peningkatan ketrampilan kerja dan pengembangan semangat kewirausahaan bagi angkatan kerja. 5. Peningkatan produksi dan ketahanan pangan dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi dan menjamin ketahanan pangan masyarakat. 6. Kemudahan pelayanan publik baik pelayanan administrasi kependudukan dan hak-hak masyarakat lainnya maupun pelayanan perijinan dan informasi peluang usaha kepada dunia usaha. 7. Pemenuhan pelayanan dasar dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin terutama kecukupan energi, air bersih dan kesehatan lingkungan terutama di dusun terpencil dan sentra kemiskinan.

4.1.1 Analisis lingkungan Permasalahan Kabupaten Malang dalam 5 tahun mendatang masih terkait dengan tingkat pencapaian 5 tahun sebelumnya termasuk dalam program kegiatan serta dinamika perkembangan baik internal maupun eksternal sehingga akan sangat berperan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah lima tahun mendatang. 1. Kekuatan a. Letak geografis dan tata ruang wilayah yang strategis. b. Tersedia sarana perhubungan darat, laut, udara dan kereta api. c. Tersedia sumber daya alam pertanian pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan yang cukup besar. d. Tersedia perusahaan industri dan perdagangan besar serta obyek wisata. e. Tersedia lembaga/tokoh/pakar keagamaan dan pendidikan keagamaan yang cukup banyak. f. Tersedia sumber daya manusia usia angkatan kerja yang cukup besar. g. Tersimpan peninggalan sejarah dan budaya luhur bukti kejayaan masa lalu. 2. Kelemahan a. Produktifitas hasil pertanian pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan sebagai andalan masih belum optimal dan potensi wisata belum terkelola secara optimal.

59 b. Peran usaha mikro kecil menengah dan koperasi dalam perkonomian daerah masih kecil. c. Kondisi jalan/jembatan untuk menjamin kelancaran arus barang dan jasa sebagian belum mantap dan masih kurang. d. Jumlah pengangguran dan masyarakat miskin masih cukup besar. e. Pelayanan pemerintah kepada masyarakat belum memuaskan. f. Masih sering terjadi gangguan kemanan dan ketertiban masyarakat. g. Terdapat kawasan rawan bencana gunung berapi, tanah longsor, banjir dan tsunami. 3. Peluang a. Adanya political will secara nasional untuk memajukan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui prioritas pembangunan pendidikan dan kesehatan. b. Adanya program nasional percepatan pembangunan infrastruktur wilayah dibidang kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan/perumahan rakyat dan energi. c. Adanya program nasional pengentasan kemiskinan dan percepatan pembangunan daerah tertinggal/desa tertinggal. d. Ditetapkannya Malang Raya sebagai salah satu pusat wilayah pengembangan Provinsi Jawa Timur dimana Kabupaten Malang sebagai andalan pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri dan pariwisata. e. Kapasitas APBD yang rendah masih berpeluang menggali PAD dan mendapatkan bantuan program, dana dekonsentrasi/tugas pembantuan dan bantuan dari lembaga lainnya. f. Terbukanya peluang kerjasama kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintah dan non pemerintah baik antar daerah didalam maupun di luar negeri. 4. Ancaman a. Globalisasi dan perdagangan bebas merupakan tantangan untuk terus kreatif, inovatif dalam memproduksi barang dan jasa yang memiliki daya saing. b. Fluktuasi harga minyak dan perekonomian dunia yang sering kali berdampak negatif bagi perekonomian daerah perlu disikapi dengan penguatan struktur perekonomian yang berbasis lokal dan penguatan ketahanan pangan masyarakat. c. Angka pertumbuhan penduduk masih tinggi sehingga perlu peningkatan kualitas keluarga dan pemasyarakatan kembali norma keluarga sejahtera. d. Dampak kasus sara, kriminalitas dan gangguan keamanan lintas daerah. e. Lingkungan hidup yang rusak sebagai pengaruh dari pemanasan global dan perubahan iklim yang ekstrim.

60 Tabel 4.1 Analisa SWOT

Internal

Eksternal

PELUANG (Opportunities) 1.

2.

3. 4.

5.

6.

Political will nasional untuk memajukan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan. Adanya program nasional percepatan pembangunan infrastruktur wilayah. Adanya program nasional pengentasan kemiskinan. Ditetapkannya Malang Raya sebagai salah satu pusat pertumbuhan. Peluang menggali PAD dan mendapatkan bantuan program, dana dekonsentrasi/tugas pembantuan dan bantuan dari lembaga lainnya Peluang kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak ANCAMAN (Threats)

1. 2.

3. 4.

5.

4.2

KEKUATAN (Strenghts) 1. Letak geografis. 2. Tersedia sarana dan prasarana perhubungan 3. Tersedia sumber daya alam pertanian. 4. Tersedia perusahaan industri dan perdagangan besar serta obyek wisata. 5. Tersedia lembaga/tokoh/pakar keagamaan dan pendidikan keagamaan yang cukup banyak. 6. Tersedia sumber daya manusia usia angkatan kerja yang cukup besar. 7. Tersimpan peninggalan sejarah dan budaya luhur bukti kejayaan masa lalu

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.

STRATEGI (SO) 1. Peran umat beragama dalam pembangunan. 2. Keterjangkauan pendidikan yang bermutu. 3. Kemudahan layanan kesehatan masyarakat 4. Pertumbuhan Ekonomi dan revitalisasi pertanian. 5. Pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian dan investasi

STRATEGI (WO) 1.

2. 3.

STRATEGI (ST)

Globalisasi. 1. Optimalisasi pengelolaan Dampak Fluktuasi harga sumberdaya alam dan minyak dan perekonomian pelestarian fungsi lingkungan dunia. hidup. Angka pertumbuhan penduduk masih tinggi. Dampak kasus sara, kriminalitas dan gangguan keamanan lintas daerah. Lingkungan hidup yang rusak akibat pemanasan global dan cuaca ekstrim

KELEMAHAN (Weakneses) Produktifitas hasil pertanian masih rendah. Peran UMKM dalam perekonomian masih kecil. Kondisi jalan/jembatan dan irigasi belum mantap. Jumlah pengangguran dan kemiskinan masih cukup besar. Pelayanan pemerintah belum memuaskan. Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Terdapat kawasan rawan bencana.

Peningkatan produktivitas enterpreneurship industri kreatif dan daya saing. Good governance dan pelayanan prima. Pengarusutamaan gender dan pengendalian pertumbuhan penduduk

STRATEGI (WT) 1. 2.

Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran. Supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia dan demokrasi

Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Malang Dari analisis lingkungan internal maupun eksternal dapat dirumuskan 11 isu strategis yang penting untuk diperhatikan dalam perencanaan pembangunan

61 lima tahun ke depan sebagai berikut : a. Peran umat beragama dan budaya lokal dalam pembangunan. b. Good Governance dan Pelayanan Prima. c. Supremasi Hukum dan HAM serta Demokrasi. d. Keterjangkauan pendidikan yang bermutu. e. Kemudahan layanan kesehatan masyarakat. f. Pengarusutamaan gender dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk. g. Pertumbuhan ekonomi dan revitalisasi pertanian. h. Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran. i. Infrastruktur penunjang perekonomian dan investasi. j. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. k. Produktivitas, enterpreneurship, industri kreatif dan daya saing daerah. 4.3

Fokus Pembangunan Sektoral Fokus pembangunan sektoral sebagai ikon untuk masing-masing sektor yang telah mulai ditangani sejak 5 tahun yang lalu dikaitkan dengan isu strategis 5 tahun kedepan yang masih perlu dilanjutkan: Tabel 4.2. Hubungan Fokus Pembangunan Sektoral dengan Isu Strategis NO.

FOKUS PEMBANGUNAN SEKTORAL

1.

Pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta ketahanan pangan a. Komoditas pangan andalan b. Lumbung desa modern dan lumbung pangan desa c. Sub Terminal Agribisnis Mantung d. Kawasan peternakan sapi dan kambing e. Kawasan agropolitan Poncokusumo f. Kawasan minapolitan Wajak dan Sendangbiru g. Pelabuhan Perikanan Sendangbiru h. Pengembangan produk unggulan Pengembangan teknologi tepat guna i. Pemanfaatan Pekarangan untuk Tanaman Pangan dan obat keluarga Industri, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal a. Produk unggulan b. Sentra industri kecil

2.

ISU STRATEGIS •

•

•

•

Pertumbuhan ekonomi dan revitalisasi pertanian Pengentasan kemiskinan dan pengangguran produktifitas, enterpreneurship, industri kreatif dan daya saing daerah

infrastruktur penunjang perekonomian investasi

dan

62 NO.

3.

4.

5.

6.

FOKUS PEMBANGUNAN SEKTORAL c. Pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil dan kerajinan Kendedes d. Revitalisasi pasar daerah e. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah f. Koperasi g. Investasi h. Bandara Abdulrachman Saleh i. Pelabuhan Umum Tamban j. Terminal type B Kepanjen k. Jalan tol Pandaan-MalangKepanjen l. Jalan Lintas Selatan Rumah Tangga Miskin a. Bantuan Modal Kepada Usaha Produktif Dasawisma; b. Pembangunan Rumah Tangga Miskin (RTM) berbasis Komoditas. Tenaga Kerja dan Pengangguran a. Padat Karya; b. Informasi Pasar Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja; c. Pemanfaatan CSR. Pariwisata a. Paket Singosari b. Paket Kanjuruhan c. Paket Wisata Wendit d. Paket Pantai Selatan Malang e. Paket Gunung Kawi f. Paket Menuju Bromo

ISU STRATEGIS •

produktifitas, enterpreneurship, industri kreatif dan daya saing daerah

•

Pengentasan kemiskinan pengangguran

dan

Pengentasan kemiskinan pengangguran

dan

•

•

•

Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga • a. Sekolah Unggulan SD, SMP, SMA/SMK di 33 Kecamatan b. Sekolah Satu Atap • c. Budaya Baca d. Kompleks olah raga Kanjuruhan e. Olah raga berprestasi f. Seni Budaya Malangan •

7.

Kesehatan a. Posyandu b. Puskesmas Ideal c. Badan Layanan Umum Kesehatan

• •

Infrastruktur penunjang perekonomian dan investasi Optimalisasi Sumber Daya Alam dan pelestarian Lingkungan Hidup Keterjangkauan pendidikan yang bermutu Pengarustamaan gender dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk Pengentasan kemiskinan dan pengangguran kemudahan layanan kesehatan masyarakat Pengarustamaan gender dan

63 NO.

FOKUS PEMBANGUNAN SEKTORAL

ISU STRATEGIS

•

8.

9.

Keagamaan • a. Pusat Informasi Islam b. Forum Kerukunan Umat Beragama Pelayanan Publik • a. Manajemen Mutu Pelayanan (ISO) b. Pelayanan Satu Atap Perijinan • Usaha c. e-KTP d. Pelayanan Keliling e. Informasi dan penyuluhan hukum f. Pengamanan swakarsa

pengendalian laju pertumbuhan penduduk Pengentasan kemiskinan dan pengangguran peran umat beragama dan budaya lokal dalam pembangunan Good governance dan pelayanan prima Supremasi hukum, HAM dan demokrasi

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders. Visi dapat dikatakan juga semacam tujuan yang dapat mengarahkan dan mendorong semua stakeholders (pemerintah dan non pemerintah) untuk berkontribusi pada pencapaian visi. Visi mempunyai jangkauan 5 tahun atau lebih ke depan dan merupakan keadaan ideal yang sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta posisi (setting) daerah di masa depan. Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Malang saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2010-2015, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang adalah sebagai berikut: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing atau MADEP MANTEB. Penjelasan visi : Pada visi tersebut terdapat 8 kata kunci yaitu mandiri, agamis, demokratis, produktif, maju, aman, tertib dan berdaya saing artinya dalam rangka mencapai tujuan umum pembangunan Kabupaten Malang yaitu masyarakat sejahtera maka dalam 5 tahun yang akan datang ini diperlukan upaya mewujudkan: 1. Mandiri, yang dimaknai dengan pertama : kemandirian pengelolaan daerah berupa kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik. Kedua: Kemandirian Masyarakat berupa sikap dan kondisi masyarakat yang memiliki semangat entrepreneurship untuk semakin mampu memenuhi kebutuhan dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Inti dari pengertian kemandirian adalah semakin berkembangnya jiwa leadership dikalangan pemerintahan dan semangat entrepreneurship di kalangan masyarakat luas. 2. Agamis, yang dimaknai dengan kondisi masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia yang berdampak terhadap keamanan, ketertiban dan produktivitas tinggi. 3. Demokratis, yang dimaknai dengan kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang senantiasa melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan

65 keputusan yang berlandaskan hukum dan keadilan; sedangkan dari sisi masyarakat terwujudnya suatu kondisi masyarakat yang modern dan majemuk, menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan falsafah Negara Pancasila, ditandai dengan perilaku bijaksana, dan melaksanakan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat. 4. Produktif, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas kinerja masyarakat sebagai pilar utama peningkatan perekonomian daerah. 5. Maju, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan hasil-hasil pembangunan yang ditandai dengan semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia. 6. Aman, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya keamanan masyarakat dan terlaksananya penegakan hukum yang berkeadilan tanpa memandang kedudukan, pangkat, jabatan seseorang serta terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia. 7. Tertib, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap berbagai peraturan hukum yang berlaku. 8. Berdaya Saing, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas produk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk bersaing di pasar lokal maupun nasional serta semakin meningkatnya daya saing daerah dalam rangka menarik minat investor. Hal ini sejalan dengan pesan filosofi pembangunan dalam sesanti lambang Kabupaten Malang yaitu: Satata Gama Karta Raharja atau terwujudkan Kabupaten Malang yang adil dan makmur materiil dan spirituil disertai kerukunan beragama atas dasar kesucian yang langgeng (abadi). Dengan kata lain kemakmuran atau kesejahteraan yang ingin diwujudkan bukan hanya kesejahteraan meteriil atau lahiriyah semata namun juga sejahtera secara spiritual atau batiniyah. Kesejahteraan yang utuh itu diyakini dapat dicapai dengan mewujudkan kemajuan secara komprehensif dari 8 kunci tersebut di atas. 5.2 Misi Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten Malang untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat-istiadat dan budaya. 2. Mewujudkan pemerintahan good governance (tata kelola kepemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, dan demokratis. 3. Mewujudkan supremasi hukum dan HAM. 4. Mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan damai. 5. Mewujudkan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur. 6. Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing. 7. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian dan pemberdayaan masyarakat perdesaan.

66 8. Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. 5.3 Tujuan Mengacu pada pernyataan visi misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik maka tujuan yang secara spesifik ingin dicapai dalam 5 tahun kedepan adalah: 1. Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia dan berkesholehan sosial serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya luhur dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan; yang ditandai dengan menurunnya kualitas dan kuantitas bahkan tidak terjadinya kasus SARA. 2. Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah yang ditandai dengan semakin meningkatnya kepuasan masyarakat. 3. Terwujudnya kesadaran dan tertib hukum masyarakat yang ditandai dengan semakin menurunnya kasus hukum dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. 4. Terwujudnya kondisi masyarakat yang aman, tertib dan damai yang ditandai dengan semakin menurunnya kasus kriminal dan semakin terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat. 5. Meningkatnya ketersediaan, kuantitas maupun kualitas infrastruktur kebinamargaan, pengairan dan keciptakaryaan/permukiman serta energi untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya. 6. Meningkatnya kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia yang ditandai dengan semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). 7. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata hingga perdesaan yang ditandai dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi (PDRB, inflasi, pendapatan perkapita) dan menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan. 8. Meningkatnya kualitas fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang ditandai dengan semakin menurunnya kasus pelanggaran lingkungan, meningkatnya luas lahan yang dihutankan kembali dan penghijauan serta meningkatnya sumberdaya alam yang terkelola. 5.4 Sasaran Sasaran umum yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pembangunan Kabupaten Malang dalam kurun waktu 5 tahun kedepan dimana atas keberhasilan target ini diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat yaitu sebagai berikut: 1. Meningkatnya peran lembaga/tokoh agama, pendidikan keagamaan dan sosial budaya dalam pembinaan umat dan kemasyarakatan. 2. Semakin kuatnya kelembagaan SKPD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. 3. Terbangunnya sistem informasi dan komunikasi publik serta terlaksananya sosialisasi dan deseminasi produk hukum. 4. Terciptanya sistem pengamanan swakarsa dan kerjasama pengamanan dengan aparat keamanan.

67 5. Terbangun dan terpeliharanya infrastruktur kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan/permukiman, energi untuk mendorong perekonomian pariwisata dan pengentasan kemiskinan. 6. Semakin mudahnya masyarakat mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu. 7. Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas sebagai basis peningkatan industri, perdagangan dan jasa-jasa; serta meningkatnya pertumbuhan sektor potensi pariwisata, pertambangan dan jasa konstruksi/bangunan yang mengarusutamakan peran UMKM dan koperasi serta pengentasan kemiskinan. 8. Semakin terkendalinya perencanaan dan pemanfaatan tata ruang dan pemberian ijin industri yang rentan pencemaran serta semakin meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam.

BAB VI AGENDA, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1. Agenda dan Prioritas Pembangunan Dari rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran dikelompokkan menjadi 4 agenda besar pembangunan yaitu: 1. Mewujudkan masyarakat yang agamis dan berbudaya, yaitu suatu kondisi masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia yang berdampak terhadap keamanan, ketertiban dan produktivitas tinggi. 2. Mewujudkan pemerintahan dan masyarakat yang demokratis, yaitu suatu kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang senantiasa melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berlandaskan hukum dan keadilan, sedangkan dari sisi masyarakat terwujudnya suatu kondisi masyarakat yang modern dan majemuk, menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan falsafah Negara Pancasila, ditandai dengan perilaku bijaksana, dan melaksanakan prinsipprinsip musyawarah untuk mufakat. 3. Mewujudkan pemerintahan dan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing, yaitu suatu kondisi pemerintahan dan masyarakat yang semakin mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan kemampuan sendiri dan berdaya saing tinggi yang di tandai dengan semakin berkembangnya jiwa leadership dikalangan pemerintahan dan semangat enterpreneurship di kalangan masyarakat luas. 4. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, yaitu masyarakat yang semakin meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidup dan adanya jaminan masa depan yang lebih baik. Selanjutnya dari agenda tersebut diarahkan menjadi 7 prioritas sebagai fokus pembangunan 5 tahun kedepan yang merupakan permasalahan mendasar dan aktual untuk segera ditangani mulai tahun pertama RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 yaitu : 1. Pelayanan kesehatan yang terjangkau; terutama penyediaan pelayanan bagi masyarakat miskin dan dusun-dusun terpencil. 2. Pendidikan murah dan berkualitas; terutama pendidikan bagi warga miskin dan dusun-dusun terpencil. 3. Penyediaan infrastruktur yang memadai; terutama pembangunan baru dan pemantapan jalan/jembatan untuk mendukung aktivitas perekonomian, pariwisata dan dusun terpencil. 4. Perluasan kesempatan kerja; dengan mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi besar, peningkatan ketrampilan kerja dan pengembangan semangat enterpreneurship bagi angkatan kerja. 5. Peningkatan produksi dan ketahanan pangan; dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi dan menjamin ketahanan pangan masyarakat.

69 6. Kemudahan pelayanan publik; baik pelayanan administrasi kependudukan dan hak-hak masyarakat lainnya maupun pelayanan perijinan dan informasi peluang usaha kepada dunia usaha. 7. Pemenuhan pelayanan dasar dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin; terutama kecukupan energi (listrik perdesaan dan pemanfaatan biogas), air bersih dan kesehatan lingkungan terutama di dusun terpencil dan sentra kemiskinan. 6.2. Strategi Pembangunan Strategi merupakan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam rangka mengimplementasikan agenda pembangunan dimana untuk 5 tahun kedepan diperlukan strategi sebagai berikut: 1. Peningkatan akhlak mulia dan kesholehan sosial; strategi diarahkan melalui penguatan lembaga/tokoh agama, sosial budaya dengan memberikan bantuan pembinaan dan pemberdayaan yang sinergi dengan programprogram pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah/pemerintah daerah. Dengan penguatan lembaga/tokoh ini diharapkan peran dan fungsi lembaga/tokoh dalam rangka pembinaan umat dan masyarakat pada umumnya dapat lebih optimal, yang pada gilirannya akan terwujud masyarakat Kabupaten Malang yang berakhlak mulia dan berkesalehan sosial sebagai modal dasar pembangunan. 2. Peningkatan kelembagaan SKPD dan profesionalisme aparatur; strategi diarahkan melalui penguatan wewenang, tugas pokok dan fungsi SKPD, peningkatan profesionalisme aparatur termasuk peningkatan leadership, peningkatan sarana dan prasarana kerja serta penguatan anggaran SKPD. Diharapkan dengan kuatnya SKPD maka akan meningkat pula kemampuan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. 3. Peningkatan sistem informasi hukum dan komunikasi publik; strategi diarahkan melalui penguatan jejaring informasi hukum dan informasi pembangunan termasuk peningkatan kemampuan masyarakat dibidang hukum dan Hak Asasi Manusia melalui penyuluhan hukum dan deseminasi produk-produk hukum daerah untuk disebarluaskan kepada masyarakat. 4. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat; strategi diarahkan melalui penguatan pengamanan swakarsa dengan memperkuat peran dan fungsi satuan perlindungan masyarakat, termasuk sosialisasi mitigasi bencana dan kerjasama bidang keamanan antara pemerintah daerah dengan aparat keamanan. 5. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur; strategi diarahkan melalui pemeliharaan dan pembangunan baru sarana kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan dan tata ruang serta permukiman dengan mengutamakan infrastruktur yang secara langsung mendukung perekonomian yaitu peningkatan produksi dan ketahanan pangan, pengembangan industri, lokasi dan paket wisata, serta desa tertinggal dan sentra kemiskinan. Selain daripada itu dalam rangka mendukung pemanfaatan ruang secara lebih optimal akan ditetapkan ruang terbuka hijau, kawasan industri dan kawasan khusus lainnya. Berkaitan dengan penyediaan infrastruktur strategis seperti jalan tol Pandaan–Malang, Jalan

70 Lintas Selatan Jawa Timur, Bandar Udara Abd. Saleh, Pelabuhan Perikanan Nusantara Sendang Biru dalam 5 tahun ke depan terus akan didorong pembangunannya; khusus untuk transportasi akan dilakukan penataan ulang manajemen transportasi sesuai dengan trend kebutuhan setelah berfungsinya infrastruktur strategis tersebut seperti jalan-jalan sirip dan jalan antar kota kecamatan di wilayah Malang Raya termasuk kawasan-kawasan permukiman dimana wilayah Kabupaten Malang merupakan wilayah tampungan bagi kota Malang dan kota Batu. Untuk percepatan pembangunan prasarana perdesaan dilakukan kemitraan bersama pemerintahan desa dan masyarakat. 6. Peningkatan mutu dan daya saing sumber daya manusia; strategi diarahkan melalui penguatan lembaga pendidikan guna kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang murah dan bermutu, penguatan lembaga pelayanan kesehatan untuk kemudahan masyarakat mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau serta penguatan lembaga dan sarana prasarana olah raga dan seni budaya dalam rangka menunjang olah raga prestasi maupun olah raga masyarakat guna menciptakan masyarakat sehat dan produktif. Selain daripada itu dilakukan pula kemitraan dengan lembaga perguruan tinggi terutama dibidang penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat. 7. Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi; strategi diarahkan melalui peningkatan produksi komoditas andalan seperti pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri pengolahan, perdagangan dan jasa serta mendorong pengembangan produk potensial seperti pertambangan dan pariwisata. Selain itu juga diarahkan melalui peningkatan investasi dan pengembangan produk industri untuk tujuan ekspor. Dari aspek sumberdaya manusia dilakukan pula peningkatan dan pengembangan semangat enterpreneurship terutama pada generasi muda dan angkatan kerja agar mampu menciptakan lapangan kerja lokal. Strategi lainnya ialah mengembangkan produk unggulan 1 desa/kelurahan 1 produk unggulan utama dan 1 kecamatan 1 produk unggulan utama dengan memperkuat basis pasar lokal melalui gerakan “cinta dan bangga mengkonsumsi produk lokal”. 8. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan; strategi diarahkan melalui penataan tata ruang pertambangan, selektif dalam memberikan ijin pengelolaan sumberdaya alam yang rentan pencemaran, menata kembali ruang terbuka hijau dan melaksanakan gerakan penghijauan dan penghutanan kembali bersama masyarakat. 6.3. Arah Kebijakan Umum Dalam rangka melaksanakan strategi pembangunan sebagaimana tersebut diatas dirumuskan arah kebijakan umum sebagai berikut: 1. Mendorong maju dan berkembangnya lembaga keagamaan, lembaga pendidikan keagamaan dan sosial budaya dengan mengajak serta tokoh agama dan budaya dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan mensosialisasikannya kepada masyarakat, dengan rincian:

71 a.

Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan. b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, wakaf, infaq, dan shodaqoh. c. Meningkatkan kualitas penataan dan pengelolaan serta pengembangan fasilitas ibadah, dengan memperhatikan kepentingan seluruh lapisan umat beragama dengan akses yang sama bagi seluruh pemeluk agama. d. Meningkatkan pembinaan keluarga harmonis untuk menempatkan keluarga sebagai pilar utama pembentukan moral dan etika. e. Meningkatkan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, sosial keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat dalam mencegah dan mengevaluasi ketidakadilan, diskriminasi dan ketimpangan sosial sebagai bagian penting dari upaya pembangunan masyarakat sipil yang kokoh. f. Meningkatkan kerjasama intern dan antar umat bergama dibidang sosial ekonomi. g. Mereaktualisasi nilai-nilai budaya daerah sebagai salah satu dasar pengembangan etika sosial. h. Meningkatkan kecintaan kepada masyarakat terhadap budaya daerah. i. Mengembangkan potensi ekonomi lokal yang berbasiskan pengembangan budaya. 2. Memperkuat kelembagaan, tugas pokok, fungsi serta norma standar pelayanan SKPD, meningkatkan kesejahteraan pegawai dan melengkapi prasarana dan prasarana kerja, meningkatkan diklat aparatur, memberikan penghargaan dan sanksi kepada pejabat dan pegawai secara konsisten dengan rincian: a. Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) pada semua tingkat dan lini pemerintahan di semua kegiatan. b. Menyusun rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan secara partisipatif. c. Menata kelembagaan pemerintahan yang lebih efektif. d. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua lini pemerintahan. e. Mengoptimalkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (e-government) dalam penyelenggaraan pemerintahan. f. Meningkatkan pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan. g. Memperkuat peran masyarakat sipil (civil society). h. Memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi. i. Memberikan jaminan bagi pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat. 3. Membangun sistem informasi dan komunikasi publik, sosialisasi dan deseminasi produk hukum serta kunjungan ke desa dan dusun terpencil dalam rangka dialog pembangunan dengan rincian: a. Menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali produk hukum untuk mewujudkan tertib perundang-undangan

72 dengan memperhatikan asas umum dan hirarkhi perundanganundangan dan menghormati serta memperkuat kearifan lokal. b. Membenahi struktur hukum melalui penguatan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme aparat hukum. c. Meningkatkan budaya taat hukum pada masyarakat. d. Meningkatkan hukum secara adil dan tidak diskriminatif. e. Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas dan taraf hidup perempuan. f. Meningkatkan kampanye anti trafficking dan anti kekerasan perempuan dan anak. g. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi perempuan dan anak. h. Meningkatkan kelembagaan dan pemberdayaan perempuan. 4. Mendorong terwujudnya pengamanan swakarsa menggalakkan kembali pos keamanan lingkungan dan kerjasama dengan aparat keamanan membangun sistem keamanan dan ketertiban masyarakat terpadu dan komprehensif dengan mengajak serta tokoh agama, sosial, budaya dan tokoh masyarakat, dengan rincian: a. Meningkatkan kemampuan mencegah, menangkal dan menindak kejahatan melalui deteksi dini dan keterlibatan para tokoh masyarakat. b. Meningkatkan upaya sinergis komprehensif dalam menyeimbangkan dan memadukan pengurangan pemasokan dan pengurangan permintaan narkoba. c. Meningkatkan profesionalisme aparat Satuan Polisi Pamong Praja melalui pembinaan kinerja dengan meningkatkan sumberdaya organisasi dan manajemen serta pemanatapan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja. d. Meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian dalam upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban. e. Meningkatkan pengamanan aset-aset pemerintah daerah. 5. Membangun dan memelihara infrastuktur perhubungan, kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan/permukiman, energi dengan memprioritaskan untuk kepentingan mendorong perekonomian pariwisata dan pengentasan kemiskinan; dengan rincian: a. Menangani seluruh ruas jalan dangan mengutamakan pemeliharaan rutin dan berkala. b. Meningkatkan daya dukung dan kapasitas jalan dan jembatan untuk mengantisipasi pertumbuhan lalu lintas. c. Membangun sistim jaringan jalan yang mendukung kawasan strategis potensial. d. Meningkatkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan sumber daya manusia bidang penyelenggaraan prasarana jalan e. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dan swasta untuk pembiayaan pembangunan prasarana jalan. f. Mengelola sumber daya air yang dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara

73

g.

h.

i.

j.

k. l. m.

n. o. p. q. r.

s. t. u. v.

w. x.

pengelolaan demand dan pengelolaan supply, serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang. Mendayagunakan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi pada 5 tahun ke depan difokuskan pada upaya peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan. Mendayagunakan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis. Mengembangkan dan mengelola sumber daya air dan penataan kelembagaan melalui pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan. Menata dan memperkuat sistem pengolahan data dan informasi sumber daya air dilakukan secara terencana dan dikelola secara berkesinambungan sehingga tercipta basis data yang dapat dijadikan dasar acuan perencanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air. Memantapkan rencana detail tata ruang kota, kecamatan dan kawasan strategis. Menyelesaikan pembangunan gedung perkantoran, dan sarana prasarana pemerintahan terutama di Ibukota Kepanjen. Memberikan dukungan pada Gerakan Nasional Pembangunan Sejuta Rumah (GNPSR) melalui penyediaan hunian rumah sederhana sehat, rumah susun sewa dengan melibatkan semua stakeholders. Memberikan dorongan pada pembangunan perumahan yang bertumpu pada kemandirian (swadaya) kelompok masyarakat. Menciptakan pola subsidi baru pembangunan perumahan yang tepat sasaran. Meningkatkan pemahaman peraturan jasa konstruksi dan pembinaan teknis pengelolaan/pembangunan gedung negara. Mengembangkan teknologi pembangunan bidang perumahan permukiman. Meningkatkan peran serta seluruh stakeholder dalam upaya mencapai sasaran target cakupan pelayanan air minum di perkotaan dan perdesaan. Menunjang pelaksanaan pengendalian kebocoran air minum. Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan air minum. Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah di perkotaan dan perdesaan. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat dalam pelestarian sumber air serta dalam pemeliharaan dan pengelolaan sarana air minum dan air limbah. Mendorong upaya realisasi pembangunan dan pengelolaan sarana air minum dan air limbah dengan mitra usaha swasta. Mendorong terwujudnya sistem pembuangan air limbah terpusat terutama di perkotaan.

74 y. z.

Meningkatkan cakupan pelayanan prasarana sanitasi di perdesaan. Meningkatkan peran serta seluruh stakeholder dalam mencapai sasaran pembangunan persampahan dengan prinsip 3R. aa. Meningkatkan upaya realisasi pembangunan dan pengelolaan sampah dengan mitra usaha swasta. bb. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarana persampahan dan drainase serta peningkatan kesadaran berperilaku hidup dan sehat (PHBS). cc. Mengarahkan kebijakan pembangunan energi pada pemerataan dan pemenuhan distribusi energi yang tepat dan efisien khususnya pada bagian hilir, serta pengembangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan. 6. Meningkatkan aksessibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan, mengembangkan sekolah kejuruan yang mampu menghasilkan SDM yang memiliki daya saing tinggi, mengembangkan Puskesmas sebagai pusat informasi masyarakat sehat, sekolah dan pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin, dengan rincian: a. Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi bidang pendidikan antara Kabupaten, Provinsi dan Nasional. b. Meningkatkan kualitas lulusan melalui peningkatan kualitas pendidikan yang bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya yang mampu mengakomodasikan kepentingan pembangunan dengan cara meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik maupun peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. c. Memberdayakan orang tua siswa dan masyarakat sebagai stakeholder sekolah dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan yang berbasis sekolah, dengan menciptakan iklim kelembagaan yang kondusif yang memungkinkan terciptanya sekolah yang mandiri dan memiliki akuntabilitas yang baik. d. Meningkatkan layanan pendidikan ketrampilan bagi anak luar biasa agar dapat hidup mandiri. e. Mengoptimalkan peran komite sekolah. f. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi kecakapan hidup (PBKH) atau life skill berdasarkan paradigma Broad Based Education (BBE). g. Meningkatkan kompetensi pendidikan kejuruan untuk meningkatkan kualitas lulusan dalam rangka memasuki dunia kerja. h. Memanfaatkan sistem pendidikan jarak jauh/terbuka dengan mendayagunakan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan. i. Mendorong terwujudnya upaya-upaya ke arah pemberdayaan budaya lokal dan tradisional untuk meningkatkan fungsinya sebagai asset pendidikan, maupun ilmu pengetahuan. j. Memperbanyak penyelenggaraan SMK Kecil di Pondok Pesantren. k. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat menuju tercapainya manusia berkualitas tinggi dengan meningkatkan anggaran pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

75 l.

m.

n.

o.

p.

q.

r.

s.

t. u.

v.

w. x.

Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan kecakapan hidup secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen masyarakat agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya. Meningkatkan efisiensi penyelenggaran pendidikan dengan memberdayakan dan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat, didukung oleh sarana dan prasarana untuk menciptakan sistem pendidikan yang efektif dan efisien. Mewujudkan iklim dan sistem pendidikan yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggung jawab, berketrampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia. Mewujudkan suatu sistem pendidikan yang terpadu sesuai dengan tuntutan dunia kerja yang mengutamakan kerjasama sinergi dengan masyarakat. Mengembangkan dan melembagakan pendidikan kecakapan hidup pada berbagai lembaga dan satuan pendidikan baik pada jalur pendidikan sekolah maupun pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah. Mengembangkan program pendidikan kecakapan hidup yang difokuskan pada menyiapkan warga belajar untuk usaha mandiri dan permintaan pasar kerja. Mengembangkan program pendidikan kecakapan hidup yang diorientasikan dan diintegrasikan dengan pengembangan industri dan ekonomi masyarakat tingkat lokal, dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan lokal. Memanfaatkan seoptimal mungkin berbagai potensi dari elemen masyarakat, prasarana dan sarana yang ada di masyarakat untuk pengembangan penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup. Memberikan fasilitas dan insentif pada daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup. Mengintegrasikan pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup dengan berbagai program pembangunan yang dilaksanakan bagi masyarakat desa, kota dan masyarakat terasing. Melakukan sosialisasi program pendidikan keaksaraan kepada masyarakat luas terutama pada masyarakat pedesaan, baik melalui media cetak atau elektronik maupun wadah-wadah pertemuan kegiatan sosial kemasyarakatan. Meningkatkan kualitas pelayanan pada setiap strata pelayanan. Mengembangkan jaminan kesehatan bagi penduduk terutama keluarga miskin. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan pendayagunaan tenaga kesehatan.

76 y.

Meningkatkan kualitas lingkungan sehat dan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta mendorong pemberdayaan masyarakat. z. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan obat dan perbekalan kesehatan. aa. Meningkatkan pemerataan fasilitas atau sarana dan prasarana kesehatan. bb. Mengembangkan manajemen dan regulasi bidang kesehatan. cc. Mempertajam prioritas penelitian, pengembangan dan rekayasa IPTEK yang berorientasi pada permintaan dan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha dan serta berbagai masukan dalam pembuatan kebijakan Pemerintah Daerah. dd. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas IPTEK dengan memperkuat kelembagaan, sumberdaya dan jaringan. ee. Menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ketenagakerjaan yang berkaitan dengan rekruitmen, outsourcing, pengupahan, PHK, serta memperbaiki aturan main yang mengakibatkan perlindungan yang berlebihan. ff. Menciptakan kesempatan kerja melalui investasi. Dalam hal ini Pemerintah akan menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan peningkatan investasi. Iklim usaha yang kondusif memerlukan stabilitas ekonomi, politik dan keamanan, biaya produksi yang rendah, kepastian hukum serta peningkatan ketersediaan infrastruktur. gg. Memperbarui program-program perluasan kesempatan kerja yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain adalah program pekerjaan umum, kredit mikro, pengembangan UMKM dan Koperasi, serta program-program pengentasan kemiskinan. hh. Menyempurnakan kebijakan program pendukung program penempatan dan pengembangan kesempatan kerja dengan mendorong terbentuknya jejaring informasi ketenagakerjaan dan informasi pasar kerja serta Perencanaan Tenaga Kerja Daerah. ii. Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga 7. Memacu pertumbuhan sektor andalan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan dan jasa-jasa; serta mendorong pertumbuhan sektor potensi seperti pariwisata, pertambangan dan jasa kontruksi/bangunan dengan mengarusutamakan peran usaha mikro kecil menengah dan koperasi dan pengentasan kemiskinan dengan rincian: a. Mendorong pemerataan pembangunan dengan percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah tertinggal, strategis dan cepat tumbuh yang mempunyai potensi sumber daya alam dan lokasi yang strategis dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, dunia usaha, dan masyarakat guna mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah termasuk kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pihak-pihak lainnya. b. Menciptakan kawasan ekonomi terpadu yang didasarkan pada keterkaitan antar sektor ekonomi dan kawasan sentra produksi melalui

77

c.

d.

e.

pengembangan sektor unggulan dan potensial serta menciptakan pusat pengembangan baru yang berorientasi pada sektor primer. Kebijakan dalam pengamanan ketahanan pangan diarahkan untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dan meningkatkan ketersediaan pangan hasil ternak dan ikan. Kebijakan pengembangan peternakan diarahkan untuk meningkatkan populasi ternak dan produksi hasil ternak agar ketersediaan dan keamanan pangan hewani dapat lebih terjamin untuk mendukung peningkatan kualitas SDM; melakukan penganekaragaman pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras dengan melakukan rekayasa sosial terhadap pola konsumsi masyarakat. Mendorong peningkatan produksi sektor andalan: pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan, pariwisata, dan jasa serta mendorong percepatan pengembangan sektor potensi seperti kelautan dan perikanan, pertambangan, bangunan dan konstruksi. Mewujudkan peningkatan produksi, efisiensi, produktivitas, daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan diarahkan untuk 1) Pengembangan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep Cooperative Farming. Pendekatan ini akan meningkatkan kelayakan dalam pengembangan/skala ekonomi, sehingga akan lebih meningkatkan efisiensi dan nilai tambah serta mendukung pembangunan pedesaan dan perekonomian daerah. 2) Peningkatkan daya saing produk pertanian dan perikanan, melalui dorongan dan insentif untuk peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian dan perikanan, peningkatan standar mutu komoditas pertanian dan keamanan pangan serta mengupayakan perlindungan petani dan nelayan dari persaingan yang tidak sehat. 3) Penguatan sistem pemasaran dan manajemen usaha untuk mengatasi resiko usaha pertanian maupun dalam mendukung pengembangan agroindustri. 4) Peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan dalam mendukung ekonomi dan tetap menjaga kelestariannya, melalui: a) penataan dan perbaikan lingkungan perikanan budidaya, b) penataan industri perikanan dan kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir, c) perbaikan dan peningkatan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap, terutama di wilayah ZEE, d) peningkatan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan, e) peningkatan kualitas pengolahan dan nilai tambah produk perikanan melalui pengembangan teknologi pasca tangkap/panen, dan f) peningkatan kemampuan SDM, penyuluh, dan pendamping perikanan. Kebijakan dalam meningkatkan kemampuan petani dan nelayan serta pelaku pertanian dan perikanan lain serta penguatan lembaga pendukungnya, diarahkan untuk: 1) Revitalisasi penyuluhan dan pendampingan petani, termasuk peternak, nelayan, dan pembudidaya ikan. 2) Menghidupkan dan memperkuat lembaga pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan akses petani dan nelayan terhadap sumberdaya produktif. 3) Peningkatan kemampuan/kualitas SDM pertanian/ perikanan.

78 f.

g.

h.

i.

j.

k. l.

m. n.

o.

p.

q.

Kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan diarahkan untuk : 1) Optimalisasi pemanfaatan hutan alam dan pengembangan hutan tanaman dan hasil hutan non kayu secara berkelanjutan. 2) Peningkatan nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu, 3) Peningkatan partisipasi kepada masyarakat luas dalam pengembangan hutan tanaman, 4) Peningkatan produksi hasil hutan non kayu untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. 5) Pengawasan peredaran hasil hutan untuk menjamin kelangsungan sistem distribusi legal. 6) Akselarasi rehabilitasi hutan dan lahan didalam dan diluar kawasan hutan. Meningkatkan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian dan perdesaan lainnya untuk meningkatkan kontinuitas pasokan, khususnya ke pasar perkotaan terdekat serta industri olahan berbasis sumber daya lokal. Memperluas akses masyarakat, terutama kaum perempuan, ke sumber daya-sumber daya produktif untuk pengembangan usaha seperti lahan, prasarana sosial ekonomi, permodalan, informasi, teknologi dan inovasi; serta akses masyarakat ke pelayanan publik dan pasar. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan melalui peningkatan kualitasnya, baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan, serta penguatan kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan berupa jaringan kerjasama untuk memperkuat posisi tawar. Menyempurnakan berbagai kebijakan yang merintangi aksesibitas dan lebih berpihak kepada rakyat miskin serta konsisten dalam pelaksanaannya. Mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha melalui kebijakan yang mampu mengentaskan kemiskinan. Menajamkan program pembangunan lintas sektor dan lintas pelaku yang diarahkan pada desa-desa dan kantong-kantong komunitas miskin. Meningkatkan pemenuhan dan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap ketersediaan pangan yang memadai dan bermutu. Menata dan mengembangkan sektor informal perkotaan melalui penyediaan fasilitas tempat usaha yang strategis, sehat dan tidak mengganggu sektor dan penyedia/pengguna jasa lainnya. Meningkatkan akses dan layanan permodalan dan pengembangan usaha bagi masyarakat miskin dengan memberikan skim khusus (bunga rendah) tetapi tetap memperhatikan mekanisme pasar yang ada. Mengembangkan potensi wilayah dan cluster ekonomi perdesaan baik pada daerah pesisir, sekitar hutan, persawahan, pertambakan, dan daerah-daerah sekitar kawasan industri dengan mengembangkan produk unggulan yang spesifik dan kompetitif serta mempunyai dampak langsung terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Mengembangkan kapasitas yang berorientasi pada penguatan peran pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator pembangunan serta

79 mengembangkan secara sinergi dengan kalangan LSM dan Perguruan Tinggi dalam rangka fasilitasi atas pemberdayaan masyarakat miskin. r. Meningkatkan keterlibatan masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan pembangunan terutama yang secara langsung menyangkut kepentingan dan eksistensinya melaui forum dialog yang konstruktif. 8. Mengendalikan arahan perencanaan tata ruang, selektif dalam pemberian ijin industri yang rawan pencemaran, penghutanan/penghijauan lahan kritis dan pembuatan mitigasi bencana untuk antisipasi dini, dengan rincian: a. Mengarahkan pembangunan kehutanan pada 1) Memperbaiki sistem pengelolaan hutan termasuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukumnya dan 2) Mengefektifkan sumber daya yang tersedia dalam pengelolaan hutan. b. Mengarahkan pembangunan kelautan pada 1) Membangun sistem pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, yang disertai dengan penegakan hukum yang ketat, 2) Meningkatkan upaya konservasi pesisir dan laut serta merehabilitasi ekosistem yang rusak seperti mangrove dan terumbu karang, 3) Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir, laut dan perairan tawar dan 4) Menggiatkan kemitraan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. c. Mengarahkan pembangunan lingkungan hidup pada 1) Mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan, 2) Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup, 3) Meningkatkan upaya penegakan hukum secara konsisten kepada pencemar lingkungan, 4) Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup, dan 5) Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperaln aktif sebagai kontrol sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup. d. Kerjasama lintas wilayah dalam penanganan kawasan lindung, kawasan budidaya dan pemanfaatan struktur ruang yang berbatasan. 6.4. Ikon Promotif Dalam perspektif promosi daerah guna meningkatkan daya saing, daya tarik dan daya tahan sebagai salah satu strategi pencapaian visi-misi pembangunan daerah maka melalui RPJMD ini sejak tahun 2011 setidaknya hingga 5 tahun kedepan dicanangkan slogan promosi daerah: Kabupaten Malang sebagai Bumi Agro-Wisata yang terkemuka di Jawa Timur, dengan 2 ikon andalan 1) Agro atau pertanian dalam arti luas meliputi komoditas beras, jagung, sayur mayur, gula, daging, susu dan ikan; 2) Wisata; dengan paketpaket unggulan wisata khas Malangan yaitu: paket Singosari, paket Kawasan Menuju Bromo, paket Gunung Kawi, paket Pantai Selatan Malang, paket Wisata Air Wendit dan paket Kanjuruhan (dalam rangka hari jadi Kabupaten Malang). Mengangkat sektor pertanian dan sektor pariwisata sebagai promosi ekonomi, dilandaskan atas kondisi riil potensi utama Kabupaten Malang, yaitu sektor pertanian dan sektor pariwisata. Apabila kedua sektor ini berkembang pesat maka sektor lainnya seperti industri pengolahan, perdagangan, jasa-jasa akan

80 terpacu berkembang pesat. Begitu juga dengan pariwisata yang disamping akan mendatangkan wisatawan juga akan memajukan perdagangan dan investasi. Pada tahapan berikutnya semua sektor akan berkembang bersama dan pada gilirannya akan berdampak pada perekonomian serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang bahkan hingga ke Malang Raya dan Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Malang begitu beragam maka dicanangkan pula slogan promosi pariwisata yaitu Kabupaten Malang Merupakan Pesona Jawa Timur Yang Sesungguhnya. Selain itu dalam rangka pengembangan produk unggulan dalam 5 tahun kedepan dilaksanakan pula gerakan 1 desa/kelurahan dan 1 kecamatan masing-masing mengembangkan 1 produk unggulan utama dan dalam rangka memperkuat pasar lokal didorong kepada seluruh masyarakat khususnya jajaran pemerintahan dapat mengembangkan aksi “cinta dan bangga mengkonsumi produk lokal”. Dalam implementasinya ikon promotif disamping merupakan program SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi juga akan menjadi gerakan masyarakat dalam rangka meningkatkan daya saing Kabupaten Malang diantara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. 6.5. Kerjasama antar Kabupaten/Kota Kerjasama antar kabupaten/kota terutama diprioritaskan dengan kabupaten/kota bertetangga untuk penanganan bersama wilayah perbatasan yaitu: dengan Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Pasuruan, Lumajang, Probolinggo, Blitar, Kediri, Jombang dan Mojokerto terutama di bidang transportasi, pendidikan, kesehatan, pariwisata, permukiman dan lingkungan hidup, perekonomian, sumberdaya alam, sosial budaya, keamanan lingkungan. Telah dilakukan pembicaraan pendahuluan sebagai rintisan kerjasama anatara lain melalui: rapat koordinasi pembangunan kabupaten/kota wilayah Malang Raya plus dan forum Musrenbang RPJMD, RKPD dan pembahasan RTRW masing-masing kabupaten/kota. Beberapa kegiatan yang sudah mulai dirintis a) Pengembangan agropolitan dan wisata terpadu Bromo (agropolitan Poncokusumo Kabupaten Malang dengan agropolitan Tutur Kabupaten Pasuruan); b) Pengembangan jaringan jalan Kabupaten Malang-Kota Batu– Kota Malang; c) Pemanfaatan sumberdaya air (Kabupaten Malang–Kabupaten Pasuruan–Kabupaten Sidoardjo, Kota Malang, dan Kota Batu). Dalam 5 tahun ke depan kerjasama akan ditingkatkan lagi sehingga lebih kongkrit memberikan manfaat bagi para pihak.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Kebijakan umum adalah arah tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan, yang dirumuskan berdasarkan arahan strategi dan misi dalam rangka mencapai visi pembangunan 5 tahun Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 yang selanjutnya dijabarkan ke dalam program. Sedangkan program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat. Dengan demikian program yang ada didalam RPJMD perlu dijabarkan dan dikembangkan menjadi program dan rencana aksi melalui Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kondisi dan situasi obyektif berdasarkan kajian dan hasil musyawarah pembangunan.

82 Tabel 7.1 Kebijakan Umum dan Program Kabupaten Malang

No 1

TUJUAN/SASARAN

KEBIJAKAN UMUM

INDIKATOR

Tujuan : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia dan berkesholehan sosial serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya luhur dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan.

Mendorong maju dan berkembangnya lembaga agama, lembaga pendidikan keagamaan dan sosial budaya dengan mengajak serta tokoh agama dan budaya dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan mensosialisasikannya kepada masyarakat

Peran serta masyarakat dalam pembangunan dan menurunnya kualitas dan kuantitas bahkan tidak terjadinya kasus sara dan

Memperkuat kelembagaan, tugas pokok, fungsi serta norma standar pelayanan SKPD, meningkatkan kesejahteraan pegawai dan melengkapi

Semakin meningkatnya kepuasan masyarakat dan menurunnya kasus pengaduan masyarakat

Sasaran : Meningkatnya peran lembaga/tokoh agama, pendidikan keagamaan dan sosial budaya dalam pembinaan umat dan kemasyarakatan. 2

Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah Sasaran : Semakin kuatnya kelemba-gaan SKPD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan b. Tidak terjadi konflik dan kasus sara namun perlu terus diwaspadai dan diantisipasi karena Kabupaten Malang merupakan wilayah potensi

KONDISI AKHIR a. Semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan b. Tidak terjadinya konflik dan kasus sara dan tetap terjaganya kondisi kondusif kerukunan masyarakat.

a. Rasio jumlah PNS terhadap jumlah penduduk 1 : 136 b. Masih terdapat kasus pengaduan

a. Rasio jumlah PNS terhadap jumlah penduduk 1 : 120 b. Semakin menurunnya kasus pengaduan

URUSAN

PROGRAM

a. Sosial b. Kebudayaan c. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1. Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan toleransi beragama 2. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 3. Pengelolaan Kekayaan Budaya 4. Pengembangan Nilai Budaya 5. Pengelolaan Keragaman Budaya

• • • • • • •

1. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

• • • • • •

a. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

2. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

SKPD Bag. Kesra Bag. Bintal Bakesbangpol Dinas Sosial Dinas Budpar Lintas SKPD Lintas Wilayah

Bag.Organisasi Bag.Hukum Bag.Tapum Bag.Tapemdes Bag.Pertanahan Bag.Perekonomi an • Bag.Kerjasama

83

No

TUJUAN/SASARAN

KEBIJAKAN UMUM

INDIKATOR

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL

pelayanan kepada masyarakat

prasarana dan prasarana kerja, meningkatkan diklat aparatur, memberikan penghargaan dan sanksi kepada pejabat dan pegawai secara konsisten

terhadap pelayanan pemerintah

URUSAN

PROGRAM

SKPD

KONDISI AKHIR Kepegawaian 3. Pendidikan dan Persandian Kedinasan b. Pertanahan 4. Pembinaan dan c. Kependudukan Pengembangan dan Catatan Aparatur Sipil 5. Peningkatan d. Perencanaan Profesionalisme Pembangunan Tenaga Pemeriksa e. Statistik dan Aparatur, Pengawas 6. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 7. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 8. Penataan Peraturan Perundangundangan 9. Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 10. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 11. Peningkatan Pelayanan Publik 12. Optimalisasi Pemanfaatan

• Bag.Adm.Pemba ngunan • Bag.PDE • Bag. Umum & Protokol • Bag.Humas • Bag. Tata Usaha • BKD • Bandiklat • BAPPEDA • DPPKA • Inspektorat • Balitbang • UPT Perijinan • Dispendukcapil • Dinas Cikartarung • Dinas Kesehatan • Lintas SKPD • Lintas Wilayah

84

No

TUJUAN/SASARAN

KEBIJAKAN UMUM

INDIKATOR

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL

URUSAN

PROGRAM

KONDISI AKHIR Teknologi Informasi 13. Pengembangan Wilayah Perbatasan 14. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Diklat dalam jabatan 16. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 17. Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 18. Penataan administrasi kependudukan 19. Pengembangan Data/Informasi 20. Kerjasama Pembangunan 21. Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 22. Perencanaan Pembangunan Kotakota Menengah & Besar

SKPD

85

No

TUJUAN/SASARAN

KEBIJAKAN UMUM

INDIKATOR

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL

3

Tujuan : Terwujudnya kesadaran dan tertib hukum masyarakat Sasaran : Terbangunnya sistem informasi dan komunikasi publik serta terlaksananya sosialisasi dan deseminasi produk hukum.

Membangun sistem informasi dan komunikasi publik, sosialisasi dan deseminasi produk hukum serta kunjungan ke desa dan dusun terpencil dalam rangka dialog pembangunan

Semakin menurunnya kasus hukum dan pelanggaran Hak Asasi Manusia

a. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga 1 : (KDRT) 500 b. Masih terdapat kasus pelanggaran hukum

URUSAN

PROGRAM

SKPD

KONDISI AKHIR

a. Rasio a. Kesatuan Kekerasan Bangsa dan Dalam Rumah Politik dalam Tangga Negeri, b. Pemberdayaan (KDRT) Perempuan dan 1 : 1000 b. Semakin Perlindungan menurunnya anak kasus c. Komunikasi dan pelanggaran informatika hukum

23. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 24. Perencanaan Pembangunan Daerah 25. Perencanaan Sosial Budaya 26. Perencanaan Pembangunan Ekonomi 27. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 28. Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah 29. Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah 1. Pendidikan Politik Masyarakat 2. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 3. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

• • • • • •

Bag. Hukum Bag. PDE Bag. Humas KP3A Bakesbangpol Satpol PP Linmas • Lintas SKPD • Lintas Wilayah

86

No

TUJUAN/SASARAN

KEBIJAKAN UMUM

INDIKATOR

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL

4.

Tujuan : Terwujudnya kondisi masyarakat yang aman, tertib dan damai Sasaran : Terciptanya sistem pengamanan swakarsa dan kerjasama pengamanan dengan aparat keamanan

Mendorong terwujudnya pengamanan swakarsa menggalakkan kembali pos keamanan lingkungan dan kerja sama dengan aparat keamanan membangun sistem

Semakin menurunnya kasus kriminal dan semakin terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat

a. Rasio Angka Kriminalitas 1 : 30.000 b. Persentase pamswakarsa (kelompok Linmas aktif) 60%

URUSAN

PROGRAM

SKPD

KONDISI AKHIR

a. Rasio Angka Kriminalitas 1 : 40.000 b. Persentase pamswakarsa (kelompok Linmas aktif 80%

4. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 5. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender 6. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 7. Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 8. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 9. Kerjasama Informasi dengan Media Massa 10. Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi a. Kesatuan 1. Peningkatan Bangsa dan Keamanan dan Politik dalam Kenyamanan Negeri Lingkungan b. Sosial 2. Pemeliharaan Kamtrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal 3. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)

• Bag. Kesra • Kesbangpol • Satpol PP Linmas • Dinas Sosial • Lintas SKPD • Lintas Wilayah

87

No

TUJUAN/SASARAN

KEBIJAKAN UMUM

INDIKATOR

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL

URUSAN

PROGRAM

KONDISI AKHIR

keamanan dan ketertiban masyarakat terpadu dan komprehensif dengan mengajak serta tokoh agama, sosial, budaya dan tokoh masyarakat

4.

5. 6.

7. 8.

5.

Tujuan : Meningkatnya ketersediaan, kuantitas maupun kualitas infrastruktur kebinamargaan, pengairan dan keciptakaryaan/ permukiman serta energi untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya Sasaran : Terbangun dan terpeliharanya

Membangun dan memelihara infrastuktur perhubungan, kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan/ permukiman, energi dengan memprioritaskan untuk kepentingan mendorong perekonomian pariwisata dan

semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas infra struktur kebinamargaa, pengairan dan keciptakaryaan/ permukiman

a. Kondisi Jalan Mantap 79% b. Kondisi Jembatan Mantap 97% c. Panjang irigasi mantap 299.403 m d. Pelayanan Air Minum Ibukota Kecamatan 43% e. Pelayanan Air minum

SKPD

a. Kondisi Jalan Mantap 95% b. Kondisi Jembatan Mantap98% c. Panjang irigasi mantap 438.353 m d. Pelayanan Air Minum Ibukota Kecamatan 45% e. Pelayanan Air minum

a. Perhubungan b. Pekerjaan Umum c. Perumahan d. Energi Sumber Daya Mineral

1.

2.

3. 4.

dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pembinaan Anak Terlantar Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma pembinaan panti asuhan/panti jompo Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Peningkatan pelayanan angkutan Pembangunan sarana & prasarana

• Kantor Perumahan • Dinas Cikartarung • Dinas Bina Marga • Dinas Pengairan • Dinas ESDM • Dishubkominfo • Lintas SKPD • Lintas Wilayah

88

No

TUJUAN/SASARAN infrastruktur kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan/permuki man, energi untuk mendorong perekonomian pariwisata dan pengentasan kemiskinan

KEBIJAKAN UMUM pengentasan kemiskinan

INDIKATOR

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL pedesaan 42% f. Pelayanan sanitasi 38 desa g. Persentase desa berlistrik 75%

KONDISI AKHIR pedesaan 48% f. Pelayanan sanitasi 152 desa g. Persentase desa berlistrik 90%

URUSAN

PROGRAM perhubungan 5. Peningkatan kelaikan pengoperasian kendr. bermotor 6. Peningkatan dan pengamanan lalu lintas 7. Pembangunan Jalan dan Jembatan 8. Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong 9. Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong 10. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 11. Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 12. Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan 13. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 14. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 15. Pengelolaan Sistem Informasi/ Database Jalan dan jembatan 16. Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum 17. Pengembangan dan

SKPD

89

No

TUJUAN/SASARAN

KEBIJAKAN UMUM

INDIKATOR

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL

URUSAN

PROGRAM

KONDISI AKHIR

18.

19.

20. 21. 22.

23.

24. 25.

26. 27.

28.

pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Penyediaan dan Pengolahan Air Baku Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Pengendalian Banjir Pengembangan Perumahan Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah Lingkungan sehat perumahan Pemberdayaan Komunitas Perumahan Pengelolaan Areal Pemakaman Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Pengawasan dan Penertiban kegiatan

SKPD

90

No

TUJUAN/SASARAN

KEBIJAKAN UMUM

INDIKATOR

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL

URUSAN

PROGRAM

KONDISI AKHIR

29.

6.

Tujuan : Meningkatnya kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia Sasaran : Semakin mudahnya masyarakat mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu

Meningkatkan aksessibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan, mengembangkan sekolah kejuruan yang mampu menghasilkan SDM yang memiliki daya saing tinggi, mengembangkan puskesmas sebagai pusat informasi masyarakat sehat, sekolah dan pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin

Semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG)

a. IPM 70,3 b. Indeks Pendidikan 74,6 c. Indeks Kesehatan 72,7 d. Indeks Pembangunan Gender 65,7 e. Indeks Pemberdayaan Gender 67,4

SKPD

a. IPM 72,6 b. Indeks Pendidikan 76,9 c. Indeks Kesehatan 74,3 d. Indeks Pembangunan Gender 70,1 e. Indeks Pemberdayaa n Gender 71,4

a. Pendidikan b. Kesehatan c. KB dan Keluarga Sejahtera d. Kearsipan e. Perpustakaan f. Ketenagakerjaan g. Kepemudaan dan Olah Raga h. Transmigrasi

1. 2.

3. 4. 5. 6.

7.

8.

9. 10.

11.

rakyat yang Berpotensi merusak lingkungan Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Pendidikan Anak • Dinas Usia Dini (PAUD) Pendidikan Wajib Belajar • Dinas Pendidikan Dasar 9 Kesehatan Tahun • Dispora Pendidikan • Disnakertrans Menengah • Badan KB Pendidikan Non • RSUD Formal Kanjuruhan Pendidikan Luar • BPM Biasa • Badan Peningkatan Mutu Perpustakaan Pendidik dan dan arsip Tenaga • KP3A Kependidikan • Lintas SKPD Manajemen • Lintas Wilayah Pelayanan Pendidikan Obat dan Perbekalan Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Perbaikan Gizi Masyarakat

91

No

TUJUAN/SASARAN

KEBIJAKAN UMUM

INDIKATOR

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL

URUSAN

PROGRAM

KONDISI AKHIR 12. Pengembangan Lingkungan Sehat 13. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 14. Standarisasi Pelayanan Kesehatan 15. Pengawasan Obat dan Makanan 16. Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 17. Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata. 18. Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 19. Pemeliharaan Sarana &Prasarana Rumah Sakit 20. Keluarga Berencana (KB) 21. Kesehatan

SKPD

92

No

TUJUAN/SASARAN

KEBIJAKAN UMUM

INDIKATOR

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL

URUSAN

PROGRAM

KONDISI AKHIR reproduksi remaja 22. Pelayanan Kontrasepsi 23. pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 24. Pengembangan bahan Informasi tentang Pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 25. Penyiapan tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga 26. Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 27. Peningkatan kualitas Pelayanan Informasi 28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 29. Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah 30. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

SKPD

93

No

TUJUAN/SASARAN

KEBIJAKAN UMUM

INDIKATOR

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL

7.

Tujuan : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata hingga perdesaan

Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas sebagai basis peningkatan industri, perdagangan dan jasajasa; serta meningkatnya pertumbuhan sektor

Memacu pertumbuhan sektor andalan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan dan jasa-jasa; serta mendorong pertumbuhan sektor potensi seperti pariwisata, pertambangan dan jasa kontruksi/ bangunan dengan

Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi (PDRB, inflasi, pendapatan perkapita) dan menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan

a. PDRB-ADHB Rp.31.087.994 juta b. PDRB-ADHK Rp.14.488.474 juta c. Pendapatan Perkapita ADHB Rp. 12.144.878 d. Indeks daya beli 63,2 e. Pertumbuhan Ekonomi 6% f. Inflasi 6,2–5,8 % g. Tingkat

URUSAN

PROGRAM

a. Ketahanan Pangan b. Pertanian c. Kehutanan d. Kelautan dan Perikanan e. Perindustrian f. Perdagangan g. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah h. Pariwisata i. Pemberdayaan masyarakat dan desa j. Penanaman

31. Peningkatan Kesempatan Kerja 32. Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 33. Pengembangan dan Keserasian dan Kebijakan Pemuda 34. Peningkatan Peran serta Kepemudaan 35. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga 36. Peningkatan sarana Prasarana Olahraga 37. Pengembangan Wilayah Transmigrasi 1. Peningkatan Ketahanan Pangan 2. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan lapangan 3. Peningkatan Kesejahteraan Petani 4. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan 5. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

SKPD

KONDISI AKHIR

a. PDRB-ADHB Rp.53.168.244 juta b. PDRB-ADHK Rp.19.847.571 juta c. Pendapatan Perkapita ADHB Rp. 20.497.097 d. Indeks daya beli 66,6 e. Pertumbuhan Ekonomi 6,7% f. Inflasi 5,5–

• Bag.Perekono mian • KPM • BPM • Distanbun • Dinas Kehutanan • Dinas Kelautan Perikanan • Dinas Peternakan dan Keshtn.hewan • Disperidag

94

No

TUJUAN/SASARAN

KEBIJAKAN UMUM

potensi pariwisata, pertambangan dan jasa konstruksi/bangunan yang mengarusutamakan peran UMKM dan koperasi serta pengentasan kemiskinan.

mengarusutamakan peran usaha mikro kecil menengah dan koperasi dan pengentasan kemiskinan

INDIKATOR

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL Kemiskinan 13,6% h. Tingkat Pengangguran 4,1%

KONDISI AKHIR 4,9% g. Tingkat Kemiskinan 6,9% h. Tingkat Pengangguran 3%

URUSAN Modal

PROGRAM 6. Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 7. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 8. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 9. Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 10. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 11. Pemanfaatan potensi sumber daya hutan 12. Rehabilitasi hutan dan lahan 13. Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan 14. Pengembangan Usaha Perhutanan dan Peran Serta Masyarakat 15. Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan 16. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 17. Peningkatan

SKPD Pasar • Diskop dan UMKM • Disbudpar • Lintas SKPD • Lintas Wilayah

95

No

TUJUAN/SASARAN

KEBIJAKAN UMUM

INDIKATOR

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL

URUSAN

PROGRAM

KONDISI AKHIR

18.

19. 20. 21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut Pengembangan Budidaya Perikanan Pengembangan Perikanan Tangkap Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

SKPD

96

No

TUJUAN/SASARAN

KEBIJAKAN UMUM

INDIKATOR

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL

URUSAN

PROGRAM

KONDISI AKHIR Perdagangan 28. Peningkatan Pengembg. Ekspor 29. Pengembangan dan Pengawasan Perdag. Dalam Negeri 30. Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang 31. Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar 32. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 33. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUKM 34. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 35. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 36. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 37. Pengembangan Destinasi Pariwisata

SKPD

97

No

TUJUAN/SASARAN

KEBIJAKAN UMUM

INDIKATOR

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL

URUSAN

PROGRAM

SKPD

KONDISI AKHIR 38. Pengembangan Kemitraan 39. Pengembangan Pemasaran Pariwisata 40. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 41. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

8.

Tujuan : Meningkatnya kualitas fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam

Mengendalikan arahan perencanaan tata ruang, selektif dalam pemberian ijin industri yang rawan pencemaran,

Semakin menurunnya kasus pelanggaran lingkungan, meningkatnya

a. Prosentase perusahaan yang memenuhi baku mutu lingkungan 57% b. Luas lahan

a. Prosentase perusahaan yang memenuhi baku mutu lingkungan 75% b. Luas lahan

42. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 43. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 44. Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan 45. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 46. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi a. Penataan Ruang 1. Perencanaan Tata b. Lingkungan Ruang Hidup 2. Pemanfaatan Ruang 3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang 4. Pengendalian

• Dinas Cikartarung • Dinas ESDM • Dinas Kehutanan

98

No

TUJUAN/SASARAN

KEBIJAKAN UMUM

INDIKATOR

Sasaran : Semakin terkendalinya perencanaan dan pemanfaatan tata ruang dan pemberian ijin industri yang rentan pencemaran serta semakin meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam

penghutanan/ penghijauan lahan kritis dan pembuatan mitigasi bencana untuk antisipasi dini

luas lahan yang dihutankan kembali dan penghijauan serta meningkatnya sumberdaya alam yang terkelola

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL hutan rakyat yang terkelola 1.268 ha

URUSAN

PROGRAM

KONDISI AKHIR hutan rakyat yang terkelola 9.708 ha 5.

c. Lahan 9.639 ha

kritis

c. Lahan 3.932 ha

kritis 6.

7. 8.

9.

SKPD

Pencemaran dan • Badan LH Perusakan • BAPPEDA Lingkungan Hidup • Lintas SKPD Perlindungan dan • Lintas Wilayah Konservasi Sumber Daya Alam Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN PENDANAANNYA

Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Suatu program pembangunan daerah dapat berupa pernyataan yang disamakan atau sekurang-kurangnya mengandung program Kepala Daerah terpilih yang didalamnya berisi program prioritas yang bersifat strategis yang telah dirumuskan berdasarkan kebijakan umum pada masing-masing perspektif dan indikator kinerja (outcome) yang dipersyaratkan. Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala SKPD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategik, menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategik, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program Kepala Daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan. Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan). Selanjutnya, perhitungan pagu indikatif masing-masing program dipisahkan menjadi pagu indikatif untuk program prioritas yang berhubungan dengan program pembangunan daerah (strategik) dan pagu indikatif untuk program-program yang berhubungan dengan pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Setelah pagu setiap kegiatan diketahui kemudian perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Renstra SKPD.

100 Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Malang Tahun 2011–2015

No.

Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (akhir 2010)

1 2 3 4 1.01 PENDIDIKAN a Progam Pendidikan Meningkatnya APK PAUD Anak Usia Dini (PAUD) akses 53,71% pendidikan anak usia 4-6 tahun ke PAUD b Wajib Belajar Meningkatnya APK SMP Pendidikan Dasar 9 akses 92,26% pendidikan13Tahun 15 tahun ke SMP c Program Pendidikan Meningkatnya APK SM Menengah akses 39,25% pendidikan 1618 th ke SM d Program Pendidikan Tuntas buta Angka buta Non Formal aksara & aksara >45 th 0,76% , meningkatnya Kec hdp 72% kecakapan hidup pdd e

f

g

Program Pendidikan Seluruh Luar Biasa penyandang tuna tertampung di PLB Program Peningkatan Meningkatnya Mutu Pendidik dan profesionalism Tenaga Kependidikan e dan kompetensi guru Manajemen Pelayanan Meningkatnya Pendidikan mutu menejemen pelayanan

Tahun 2011 Target Rp. Indikator (dlm jutaan) 5 6 68,974.77 59,58% 929.81

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) 7 8 9 10 11 12 55,315.38 60,140.59 65,477.10 65,45% 905.21 71,32% 984.17 78,19% 1,071.50

Kondisi Kinerja Tahun 2015 pada Akhir Target Rp. Periode RPJMD Indikator (dlm jutaan) 13 14 15 71,388.56 APK PAUD 83,06 1,168.23 83,06%

SKPD Penanggung Jawab 16 DISDIK

94,47%

59,254.06

96,68%

45,685.96

98,89%

49,671.19

101,10%

54,078.71

103,31 %

58,961.09

APK SMP 103,31 DISDIK

45,40%

3,254.32

51,55%

3,230.89

57,7%

3,512.72

63,85%

3,824.42

70,00%

4,169.70

APK SM 70%

DISDIK

0,43%

803.02

0,23%

779.87

0,00%

847.90

0,00%

923.14

0,00%

1,006.48

0,00% Angka buta aksara >45 th 0,76% , Kec hdp 72%

DISDIK

APK PLB 65,54%

69,76%

3,254.32

71,66%

3,230.89

75,56%

3,512.72

77,46%

3,824.42

79,36%

4,169.70

APK PLB 79,36 %

DISDIK

Guru S1 prof 58,49%

66,79%

1,141.13

75,09%

1,132.09

83,39%

1,230.84

91,69%

1,340.06

99,99%

1,461.04

Guru S1 prof 100 %

DISDIK

Sek ber IT 14,20 %

26,68%

338.11

39,16%

350.48

51,64%

381.05

64,12%

414.86

76,60%

452.32

Sek ber IT 76,60%

DISDIK

101

No.

Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program Pembangunan Daerah

1 2 1.02 KESEHATAN

Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (akhir 2010)

3

4

a

Program Obat dan Meningkatnya Perbekalan Kesehatan ketersediaan obat yang berkualitas

b

Program Upaya Meningkatnya Kesehatan Masyarakat cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat Program Pengawasan Meningkatnya Obat dan Makanan perlindungan masyarakat terhadap makanan tidak sehat dan bahan berbahaya Program Promosi Meningkatnya Kesehatan dan jumlah desa Pemberdayaan siaga aktif Masyarakat

c

d

e

f

Masih diperlukan pelayanan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan Masih diperlukan pelayanan kesehatan dasar yang terjangkau Diperlukan keamanan pangan di masyarakat

Tahun 2011 Target Rp. Indikator (dlm jutaan) 5 6 76,244.16

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) 7 8 9 10 11 12 80,824.07 87,874.43 95,671.87

Tahun 2015 Target Rp. Indikator (dlm jutaan) 13 14 104,309.40

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

SKPD Penanggung Jawab

15

16

20%

13,101.82

20%

12,981.78

20%

14,114.19

20%

15,366.59

20%

16,753.93

100% terlaksananya pelayanan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan

Dinas Kesehatan

20%

16,187.09

20%

17,069.09

20%

18,558.04

20%

20,204.77

20%

22,028.91

100% terlaksananya pelayanan kesehatan dasar yang terjangkau

Dinas Kesehatan

20%

126.79

20%

109.64

20%

119.20

20%

129.78

20%

141.50

Dinas Kesehatan

Diperlukan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Program Perbaikan Gizi Meningkatnya Masih Masyarakat cakupan diperlukan pemberian peningkatan makanan status gizi ibu tambahan bagi hamil dan balita masyarakat

14%

4,226.39

14%

5,177.99

14%

5,629.67

14%

6,129.21

14%

6,682.57

20%

1,521.50

20%

1,515.92

20%

1,648.15

20%

1,794.40

20%

1,956.40

100% terlaksananya perlindungan masyarakat terhadap makanan tidak sehat dan bahan berbahaya 70% desa siaga aktif, meningkatnya promkes dan pemberdayaan masyarakat 100%, terlaksananya pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

20%

253.58

20%

248.41

20%

270.08

20%

294.04

20%

320.59

100% terlaksananya pengembangan lingkungan sehat

Dinas Kesehatan

Meningkatnya Masih cakupan lokasi diperlukan pengembanga ODF n lingkungan sehat

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

102

No.

Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Program (outcome)

1 g

2 3 Program Pencegahan Meningkatnya dan Penanggulangan cakupan pemberantasan Penyakit Menular penyakit

h

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

i

Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

j

k

l

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (akhir 2010)

4 Diperlukan pencegahan dan pemberantasa n penyakit menular Meningkatnya Masih menejemen diperlukan kesehatan standar operating prosedur di bidang kesehatan Meningkatnya Belum jumlah optimalnya puskesmas kualitas ideal, pustu pelayanan kesehatan garda, dasar Ponkesdes Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

Belum optimalnya peralatan kesehatan yang ada

Meningkatnya Diperlukan perlindungan penyuluhan masyarakat keamanan terhadap pangan pada IRTP oleh makanan tidak petugas sehat dan kesehatan bahan berbahaya

Program Pemeliharaan Keberlanjutan Sarana dan Prasarana pemeliharaan sarana Rumah Sakit prasarana

Optimalisasi pemeliharaan sarana prasarana

Tahun 2011 Target Rp. Indikator (dlm jutaan) 5 6 20% 4,733.56

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) 7 8 9 10 11 12 20% 5,661.87 20% 6,155.76 20% 6,701.98

Kondisi Kinerja Tahun 2015 pada Akhir Target Rp. Periode RPJMD Indikator (dlm jutaan) 13 14 15 100% 20% 7,307.06 terlaksananya pencegahan penyakit menular

20%

464.90

20%

477.63

20%

519.30

20%

565.37

20%

616.42

20%

7,607.51

20%

7,518.34

20%

8,174.17

20%

8,899.50

20%

20%

27,260.25

20%

29,345.44

20%

31,905.27

20%

34,736.35

20%

42.26

20%

21.10

20%

22.94

20%

718.49

20%

696.88

20%

757.67

20%

SKPD Penanggung Jawab 16 Dinas Kesehatan

100% terlaksananya penyusunan rencana kerja tahunan

Dinas Kesehatan

9,702.97

100%, terbangunnya 30 puskesmas ideal, 30 pustu garda dan 390 Penkesdes

Dinas Kesehatan

20%

37,872.45

100% terlaksananya pengadaan alatalat kesehatan RS, Puskesmas dan jaringannya

Dinas Kesehatan

24.97

20%

27.23

100% terlaksananya penyuluhan keamanan pangan pada IRTP oleh petugas kesehatan

Dinas Kesehatan

824.90

20%

899.38

100% terlaksananya pemeliharaan secara berkelanjutan

Rumah Sakit Daerah

103

No.

Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Program (outcome)

1 2 3 1.03 PEKERJAAN UMUM a Program Pembangunan Meningkatnya Jalan dan Jembatan jalan dan jembatan sesuai standar b Program Pembangunan Meningkatnya Saluran Drainase/ fungsi saluran Gorong - Gorong drainase gorong-gorong c Program Pembangunan Meningkatnya Turap/ Talud/ Bronjong fungsi plengsengan pengaman badan jalan sesuai kebutuhan d Program Rehabilitasi/ Meningkatnya Pemeliharaan Jalan pemeliharaan dan Jembatan jalan dan jembatan secara rutin dan berkala e Program Inspeksi Meningkatnya Kondisi Jalan dan inspeksi terhadap Jembatan kondisi jalan f Program Tanggap Meningkatnya Darurat Jalan dan jumlah jalan Jembatan dan jembatan yang membutuhkan penanganan mendesak g Program Peningkatan Meningkatnya Sarana dan Prasarana sarana dan Kebinamargaan prasarana kebinamargaan h Program Pembangunan Meningkatnya Infrastruktur Perdesaan jumlah jalan dan jembatan perdesaan yang terbangun

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (akhir 2010) 4 Jalan 4,42%

Tahun 2011 Target Rp. Indikator (dlm jutaan) 5 6 111,365.51 3% 49,364.29

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) 7 8 9 10 11 12 120,918.08 131,465.87 143,131.36 3% 53,598.60 3,3% 58,274.06 3,3% 63,444.94

Kondisi Kinerja Tahun 2015 pada Akhir Target Rp. Periode RPJMD Indikator (dlm jutaan) 13 14 15 156,053.66 3,3% 69,172.93 15,9%

Jemb 21,3%

22,13%

Saluran goronggorong belum optimal 18,84%

26%

1,563.77

26%

1,697.90

13%

1,846.01

13%

2,009.81

13%

2,191.27

19,44%

507.17

20,04%

550.67

20,64%

598.71

21,24%

651.83

21,84%

710.68

78,78%

79,07%

27,894.21

79,37%

30,286.88

79,66%

32,928.83

80,55%

35,850.74

39,087.44

0,00%

20%

42.26

20%

45.89

20%

49.89

20%

54.32

Meningka t nya inspeksi terhadap kondisi jalan 20%

0,00%

16%

84.53

16%

91.78

16%

99.78

16%

108.64

16%

118.45

30%

10%

126.79

10%

137.67

10%

149.68

10%

162.96

10%

177.67

Jalan 59,59%

0,62%

5,071.67

1,62%

5,506.71

1,62%

5,987.06

0,62%

6,518.32

0,62%

7,106.81

Jemb 0,92%

0,8%

25,14%

0,8%

28,15%

0,8%

31,15%

0,8%

16 Dinas bina Marga

34,20%

34,20%

0,8%

SKPD Penanggung Jawab

59.22

91%

Dinas bina Marga

21,84%

Dinas bina Marga

100%

Dinas bina Marga

Meningkatnya Dinas bina inspeksi Marga terhadap kondisi jalan 80% Dinas bina Marga

80%

Dinas bina Marga

66,68%

Dinas bina Marga

4,92%

104

No.

1 i

j

k

l

m

n

Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Program (outcome)

2 3 Pengelolaan Sistem Meningkatnya Informasi/ Database ketersediaan data/informasi Jalan dan Jembatan melalui SIM jalan, jembatan dan PJU Program Pengelolaan Meningkatnya Pelengkap Jalan dan ketersediaan Penerangan Jalan dan pemeliharaan Umum pelengkap jalan Program Meningkatnya Pengembangan dan rehabilitasi dan Pengelolaan Jaringan pemeliharaan Irigasi, Rawa dan jaringan irigasi Jaringan Pengairan Lainnya Program Penyediaan Meningkatnya dan Pengolahan Air peran serta Baku masyarakat dalam pengelolaan air baku

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (akhir 2010) 4 15%

PJU 85,10% Drainase 31,96% Trotoar 73,7%

Tahun 2011 Target Rp. Indikator (dlm jutaan) 5 6 15% 126.79

86,8%

4,099.60

36,6% 77,04%

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) 7 8 9 10 11 12 15% 137.67 10% 149.68 10% 162.96

88,5%

4,451.25

38,85% 80,37%

9/,19%

4,839.54

41,/9% 83,7%

91,89%

5,268.97

43,34% 87,04%

Kondisi Kinerja Tahun 2015 pada Akhir Target Rp. Periode RPJMD Indikator (dlm jutaan) 13 14 15 75% 10% 177.67

93,58%

5,744.67

93,58%

SKPD Penanggung Jawab 16 Dinas bina Marga

Dinas bina Marga

45,59% 90,37%

45,59% 90,37%

Diperlukan rehab dan pemeliharaan jaringan irigasi yang ada Diperlukan pembinaan dan penyuluhan pemanfaatan air baku

20%

15,088.23

20%

16,382.45

20%

17,811.51

20%

19,391.99

20%

21,142.75

100% Dinas terlaksananya Pengairan rehabilitasi/peme liharaan jaringan irigasi

20%

2,789.42

20%

3,028.69

20%

3,292.88

20%

3,585.07

20%

3,908.74

100% terlaksananyape mbinaan dan penyuluhan pemanfaatan air baku

Dinas Pengairan

Diperlukan penyusunan program pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya Program Pengendalian Meningkatnya Diperlukan Banjir fungsi bantaran pemeliharaan dan tanggul bantaran dan tanggul sungai sungai

20%

211.32

20%

229.45

20%

249.46

20%

271.60

20%

296.12

100% Terlaksananya penyusunan program pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya

Dinas Pengairan

20%

1,352.45

20%

1,468.45

20%

1,596.55

20%

1,738.22

20%

1,895.15

100% Terlaksananya pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

Dinas Pengairan

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Meningkatnya fungsi dan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya

105

No.

1 o

p

Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Program (outcome)

2 3 Program Meningkatnya Pengembangan ketersediaan Wilayah Strategis dan data dan Cepat Tumbuh pengembangan infra struktur jaringan Program Meningkatnya Pengembangan Kinerja pengelolaan air Pengelolaan Air Minum minum dan air dan Air Limbah Limbah

1.04 PERUMAHAN a Program Pengembangan Perumahan

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (akhir 2010) 4 Diperlukan pengembanga n infra stuktur jaringan serta updating data Optimalisasi pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Meningkatnya 200 Ha / ketersediaan 20000 unit belum rumah layak terbangun huni bagi masyarakat b Program Lingkungan Meningkatnya 1000KK Sehat Perumahan kualitas lingkungan di kawasan permukiman c Program Meningkatnya 1225 KK Pemberdayaan rumah layak Komunitas Perumahan huni untuk KK miskin dan MBR d Program Pengelolaan Terpeliharanya Perlunya Areal Pemakaman 11 TMP dan pemeliharaan pada 11 TMB TMP/TMB e Program Peningkatan Menurunnya Optimalisasi Kesiagaan dan dampak Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Bahaya Kebakaran Pencegahan Kebakaran Bahaya Kebakaran 1.05 PENATAAN RUANG a Program Perencanaan Pemahaman Belum Tata Ruang RTRW dipahaminya RTRW

Tahun 2011 Target Rp. Indikator (dlm jutaan) 5 6 20% 1,183.39

26%

40 Ha/ 4000 unit terbangu n

1,859.61

4,268.66 2,916.21

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) 7 8 9 10 11 12 20% 1,284.90 20% 1,396.98 20% 1,520.94

26%

40 Ha/ 4000 unit terbangun

2,019.13

4,634.81 3,166.36

13%

30 Ha/ 3000 unit terbangun

2,195.26

5,039.11 3,442.56

13%

30 Ha/ 3000 unit terbangun

2,390.05

Kondisi Kinerja Tahun 2015 pada Akhir Target Rp. Periode RPJMD Indikator (dlm jutaan) 13 14 15 100% 20% 1,658.26 terlaksananya pengembangan infra stuktur jaringan serta updating data 3495 buah 13% 2,605.83

5,486.25 3,748.03

5,981.56 4,086.41

200KK

126.79

200KK

137.67

180KK

149.68

180KK

162.96

180KK

177.67

225kk

718.49

225kk

780.12

200KK

848.17

200kk

923.43

200kk

1,006.80

20%

295.85

20%

321.22

20%

349.25

20%

380.24

20%

414.56

26%

211.32

26%

229.45

13%

249.46

13%

271.60

13%

296.12

20%

2,193.50 2,028.67

20%

2,381.65 2,202.68

20%

2,589.40 2,394.82

20%

2,819.17 2,607.33

20%

3,073.69 2,842.72

SKPD Penanggung Jawab 16 Dinas Pengairan

Dinas Pengairan

170 Ha/ 17.000 unit terbangun

Kantor Perumahan

940 KK

Kantor Perumahan

1,150 KK

Kantor Perumahan

Terlaksananya pemeliharaan pada 11 TMP/TMB Peningkatan upaya Pencegahan Bahaya Kebakaran

Dinas Sosial

100% terlaksananya sosialisasi dokumen RTRW

Bappekab, Balitbang

Dinas CKTR

106

No.

Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (akhir 2010)

1

2

3

4

b

Program Pemanfaatan Tersedianya Ruang dokumen Ruang Terbuka Hijau, Ruang Lahan Pertanian Berkelanjutan, dan kawasan khusus. c Program Pengendalian Termanfaatkan Pemanfaatan Ruang nya RuangRuang sesuai denga peruntukannya 1.06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN a Program Tersedianya Pengembangan bahan analisa Data/Informasi dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah

b

Program Kerjasama Meningkatnya Pembangunan fasilitasi bagi dunia usaha/lembaga dan pemerintah daerah dalam pembangunan daerah

Belum tersedianya dokumen RTH, Ruang Lahan Pertanian Berkelanjutan dan kawasan khusus Belum Optimalnya pemanfaatan Ruang

Tahun 2011 Target Rp. Indikator (dlm jutaan) 5 6

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) 7 8 9 10 11 12

Tahun 2015 Target Rp. Indikator (dlm jutaan) 13 14

20%

38.04

20%

41.30

20%

44.90

20%

48.89

20%

53.30

20%

126.79

20%

137.67

20%

149.68

20%

162.96

20%

177.67

2,620.36

2,845.13

3,093.31

3,367.80

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

SKPD Penanggung Jawab

15 16 2009 - 2029 Optimalisasi Dinas CKTR dokumen kawasan khusus.

Optimalisasi pemanfaatan Ruang

Dinas CKTR

Bappekab, Balitbang

3,671.85

Diperlukan koordinasi penyusunan bahan analisa dan evaluasi kinerja ekonomi daerah

20%

338.11

20%

367.11

20%

399.14

20%

434.55

20%

473.79

100% terlaksananya pertemuan rutin Tim ekonomi daerah serta penyusunan bahan analisa dan evaluasi kinerja ekonomi daerah

Diperlukan koordinasi antar SKPD dan pelaku usaha termasuk untuk penyaluran dana CSR

20%

84.53

20%

91.78

20%

99.78

20%

108.64

20%

118.45

100% Bappekab, terlaksananya Bagian Kerjasama fasilitasi bagi dunia usaha/lembaga dalam pembangunan daerah melalui penyaluran dana CSR kepada masyarakat serta keterpaduan program pembangunan

107

No.

Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (akhir 2010)

1

2

3

4

c

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Tersedianya masterplan sarana dan prasarana di kawasan perkotaan Kepanjen serta meningkatnya sosialisasi, koordinasi pemanfaatan ruang antar SKPD

d

Program Perencanaan Pembangunan Kotakota Menengah & Besar

e

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

f

Program Perencanaan Meningkatnya Pembangunan Daerah efisiensi dan efektifitas perencanaan pembangunan daerah

Diperlukan masterplan sarana dan prasarana di kawasan perkotaan Kepanjen serta meningkatnya sosialisasi, koordinasi pemanfaatan ruang antar SKPD Optimalisasi Diperlukanny dokumen a dokumen Perencanaan Perencanaan Kota Menengah Kota Menengah & & Besar Besar Meningkatnya Tersedianya pemahaman dokumen dan perencanaan pemanfaatan jangka dokumen panjang, RPJMD subagai menengah acuan Renstra dan pendek SKPD Diperlukan musrenbang, penyusunan draft RKPD, RPJMD, koordinasi LKPD &LKPJ

Tahun 2011 Target Rp. Indikator (dlm jutaan) 5 6 20%

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) 7 8 9 10 11 12

Tahun 2015 Target Rp. Indikator (dlm jutaan) 13 14

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 15 daerah tersusunnya masterplan sarana dan prasarana di kawasan perkotaan Kepanjen serta meningkatnya sosialisasi, koordinasi pemanfaatan ruang antar SKPD

SKPD Penanggung Jawab 16 Bappekab, Cipta Karya dan Tata Ruang

84.53

20%

91.78

20%

99.78

20%

108.64

20%

118.45

126.79

26%

137.67

13%

149.68

13%

162.96

13%

177.67

Terkendalinya Pemanfaatan Ruang Kota Menengah & Besar

20%

295.85

20%

321.22

20%

349.25

20%

380.24

20%

414.56

100% Bappekab tersedianya dokumen RPJMD serta terlaksananya sosialisasi RPJPD,RPJMD dan RKPD

20%

591.70

20%

642.45

20%

698.49

20%

760.47

20%

829.13

100% Bappekab terlaksananya musrenbang, penyusunan draft RKPD, RPJMD, koordinasi LKPD &LKPJ

Cipta Karya dan Tata Ruang

108

No.

Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (akhir 2010)

Tahun 2011 Target Rp. Indikator (dlm jutaan) 5 6 20% 126.79

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) 7 8 9 10 11 12 20% 137.67 20% 149.68 20% 162.96

Kondisi Kinerja SKPD Tahun 2015 pada Akhir Penanggung Target Rp. Periode RPJMD Jawab Indikator (dlm jutaan) 13 14 15 16 100% Bappekab, 20% 177.67 terlaksananya Balitbang sinkronisasi & koordinasi serta monev perencanaan pembangunan sosbud dan pemerintahan

1 g

2 3 Program Perencanaan Meningkatnya Sosial Budaya keterpaduan perencanaan program pembangunan sosial budaya

4 Diperlukan sinkronisasi & koordinasi serta monev perencanaan pembanguna n sosbud dan pemerintahan

h

Program Perencanaan Meningkatnya Pembangunan keterpaduan Ekonomi perencanaan program pembangunan perekonomian dan kesra

Diperlukan sinkronisasi & koordinasi serta monev perencanaan pembanguna n perekonomia n dan kesra

20%

507.17

20%

550.67

20%

598.71

20%

651.83

20%

710.68

100% terlaksananya sinkronisasi & koordinasi serta monev perencanaan pembangunan perekonomian dan kesra

i

Program Perencanaan Meningkatnya Prasarana Wilayah dan keterpaduan Sumber Daya Alam koordinasi dan perencanaan spasial

Diperlukan sinkronisasi & koordinasi serta monev perencanaan spasial

26%

380.38

20%

413.00

20%

449.03

20%

488.87

20%

533.01

100% Bappekab, terlaksananya Balitbang sinkronisasi & koordinasi serta monev perencanaan spasial

j

Program Peningkatan Keterpaduan Kerjasama Antar Antar Pemerintah Pemerintah Daerah Daerah

Belum Optimalnya Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

20%

84.53

26%

91.78

13%

99.78

13%

108.64

13%

118.45

OptimalisasiKerj a sama Antar Pemerintah Daerah

Bappekab, Bagian Kerjasama

20%

1,601.80 38.04

20%

1,739.20 41.30

20%

1,890.91 44.90

20%

2,058.70 48.89

20%

2,244.57 53.30

100% berfungsinya sarana prasarana perhubungan secara optimal

Dinas perhubungan, komunikasi & informatika

1.07 PERHUBUNGAN a Program Pembangunan Meningkatnya Belum Prasarana dan Fasilitas pelayanan di optimalnya sarana Perhubungan bidang prasarana perhubungan perhubungan darat dan udara

Bappekab, Balitbang

109

No.

Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (akhir 2010)

1 b

2 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)

3 Meningkatnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor serta pemeliharaan prasarana dan fasilitas pendukung perhubungan

4 Belum optimalnya pengujian kendaraan bermotor dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pendukung perhubungan

c

Program Peningkatan Meningkatnya Pelayanan Angkutan disiplin dan ketertiban lalu lintas terhadap pengemudi angkutan

d

Program Pembangunan Meningkatanya Sarana dan Prasarana pelayanan angkutan Perhubungan umum di jalan

31.578 pengemudi belum mendapat pembinaan disiplin berlalu lintas (jumlah semua 31.6780 Masih memiliki 27 halte, Belum ada gedung terminal di Wonosari, Perlu relokasi terminal penumpang Talangagung

e

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Meningkatnya sarana pendukung pelayanan pengujian kendaraan

Kondisi sarana pendukung pelayanan masih 70 %

Tahun 2011 Target Rp. Indikator (dlm jutaan) 5 6 20% 42.26

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) 7 8 9 10 11 12 20% 45.89 20% 49.89 20% 54.32

50 ORANG

338.11

50 ORANG

367.11

50 ORANG

399.14

50 ORANG

434.55

50 ORANG

473.79

terlaksananya pembinaan terhadap 250 orang pengemudi

Dinas perhubungan, komunikasi & informatika

Terbang unnya 4 halte baru

422.64

Terbangu nnya 4 halte baru, Terbangu nnya gedung terminal Wonosari

458.89

Terbangu nnya 4 halte baru, Terbangu nnya relokasi terminal Talangag ung 30 %

498.92

Terbangu nnya 4 halte baru dan Terbangu nnya relokasi terminal talangagu ng 30%

543.19

Terbangu nnya 4 halte baru dan Terbangu nnya relokasi terminal talangagu ng 40%

592.23

Terbangunnya 20 halte baru, Terbangunnya gedung terminal Wonosari, Terbangunnya relokasi terminal talangagung

Dinas perhubungan, komunikasi & informatika

Tersedia nya kompres or, AC dan tool set di

211.32

Tersedian ya 3 unit komputer di talangagu ng

229.45

Tersedian ya 3 unit komputer di Karanglo

249.46

Tersedian ya alat timbang kendaraa n bermotor

271.60

Tersedian ya exhouse di kolong uji

296.12

Kondisi sarana pendukung pelayanan meningkat 90 %

Kondisi Kinerja Tahun 2015 pada Akhir Target Rp. Periode RPJMD Indikator (dlm jutaan) 13 14 15 100% 20% 59.22 tersedianya 10 alat uji kendaraan bermotor yang memenuhi standart serta terpeliharanya 7 terminal, 27 halte serta 2 gedung pengujian kendaraan bermotor

SKPD Penanggung Jawab 16 Dinas perhubungan, komunikasi & informatika

110

No.

Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program Pembangunan Daerah

1

2

f

Indikator Kinerja Program (outcome) 3 bermotor

Program Peningkatan Meningkatnya dan Pengamanan Lalu pengaman lalu Lintas lintas dan tersedianya manajemen trasportasi yang disesuaikan dengan kebutuhan

1.08 LINGKUNGAN HIDUP a Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundangundangan tentang pengendalian lingkungan hidup

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (akhir 2010) 4

Tahun 2011 Target Rp. Indikator (dlm jutaan) 5 6 talangag ung

Belum optimalnya pemasangan rambu. Jumlah yg terpasang rambu 3774 buah, marka 25.803 m2 dan 50 traffic cone dan tersedianya dokumen arahan manajemen trasportasi

Terpasa ngnya: 1000 unit rambu, 50 RPPJ, 100 RPPJ mini, 10 warningl ight, 5000 m2 marka, penggan tian instalasi listrik bawah tanah, 100 traffick cone, 200 papan jalan

35

35

549.43

5,747.90 676.22

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) 7 8 9 10 11 12 portable

Terpasan gnya: 1000 unit rambu, 50 RPPJ, 100 RPPJ mini, 10 warninglig ht, 5000 m2 marka, 1 set APILL led di Karangplo so 200 traffic cone 200 papan nama jalan

53

596.56

13,216.09 1,652.01

Terpasan gnya: 1000 unit rambu, 50 RPPJ, 100 RPPJ mini, 10 warninglig ht, 5000 m2 marka, 200 traffic cone, 200 papan nama jalan, 1 set APILL led di Bululawa ng

62

648.60

14,368.95 1,796.12

Terpasan gnya: 1000 unit rambu, 50 RPPJ, 100 RPPJ mini, 10 warninglig ht, 5000 m2 marka, 200 traffic cone 200 papan nama jalan 1 set APILL led di Turen

71

706.15

15,643.96 1,955.49

Tahun 2015 Target Rp. Indikator (dlm jutaan) 13 14

Terpasan gnya: 1000 unit rambu, 50 RPPJ, 100 RPPJ mini, 10 warninglig ht, 5000 m2 marka, 200 traffic cone 200 papan nama jalan 1 set APILL led di Dampit

80

769.90

17,056.34 2,132.04

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

SKPD Penanggung Jawab

15

16

Terpasangnya: 5000 unit rambu, 250 RPPJ, 500 RPPJ mini, 50 warninglight, 25000 m2 marka, 850 traffic cone 800 papan nama jalan 4 set APILL led di Karangploso, Bululawang, Turen, dampit

Dinas perhubungan, komunikasi & informatika

80 terlaksananya sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundangundangan tentang pengendalian lingkungan hidup

Badan Lingkungan hidup

111

No.

1 b

Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (akhir 2010)

Tahun 2011 Target Rp. Indikator (dlm jutaan) 5 6 38 380.38

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) 7 8 9 10 11 12 4600% 1,330.79 54 1,446.87 6200% 1,575.26

Kondisi Kinerja SKPD Tahun 2015 pada Akhir Penanggung Target Rp. Periode RPJMD Jawab Indikator (dlm jutaan) 13 14 15 16 70 terlaksananya Badan 7000% 1,717.48 peningkatan Lingkungan kualitas dan hidup kuantitas sumber air serta konservasi SDA

2 3 Program Perlindungan Meningkatnya dan Konservasi kualitas dan Sumber Daya Alam kuantitas sumber air serta konservasi SDA Program Peningkatan Meningkanya Kualitas dan Akses ketersediaan Informasi Sumber Daya data dan Alam dan Lingkungan informasi lingkungan Hidup hidup

4 30%

30%

37

42.26

44

596.56

51

648.60

58

706.15

65

769.90

65 terlaksananya penyediaan informasi lingkungan hidup

Badan Lingkungan hidup

d

Program Pengelolaan Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau peran serta (RTH) masyarakat dalam pengelolaan RTH

30%

38

803.02

46

871.90

54

947.95

62

1,032.07

70

1,125.24

76% terlaksananya peningkaan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah

Badan Lingkungan hidup

e

Program Program Pengembangan Kinerja pengembangan kinerja Pengelolaan pengelolaan Persampahan persampahan

Meningkanya pengetahuan, kepedulian, krmandirian masyarakat terhadap pengelolaan sampah

10,374.99

76

11,311.67

76% terlaksananya peningkaan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah

Badan Lingkungan hidup

c

1.09 PERTANAHAN a Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah b Penyelesaian KonflikKonflik Pertanahan

Meningkatkan penataan administrasi pertanahan Meningkatan penyelesaian kasus pertanahan

3,846.02

8,764.84

9,529.40

0%

20%

8,790.90 8,664.11

20%

9,544.96 9,407.29

20%

10,377.57 10,227.90

20%

11,298.41 11,135.46

20%

12,318.47 12,140.80

100%

Bagian Pertanahan

0%

20%

126.79

20%

137.67

20%

149.68

20%

162.96

20%

177.67

100%

Bagian Pertanahan

112

No.

Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Program (outcome)

1 2 3 1.10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL a Program Penataan Meningkatnya Administrasi pelayanan Kependudukan administrasi kependudukan melalui implementasi sistem informasi administrasi kependudukan 1.11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK a Program Peningkatan Meningkatnya Kualitas Hidup dan kualitas hidup Perlindungan dan Perempuan perlindungan perempuan

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (akhir 2010) 4

Diperlukan pelayanan eKTP bagi wajib KTP , dan akte Kelahiran

Tahun 2011 Target Rp. Indikator (dlm jutaan) 5 6 1,014.33 20%

1,014.33

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) 7 8 9 10 11 12 1,101.34 1,197.41 1,303.66 20%

4,141.87

1,101.34

20%

4,497.14

1,197.41

20%

4,889.43

1,303.66

Tahun 2015 Target Rp. Indikator (dlm jutaan) 13 14 1,421.36 20%

5,323.29

1,421.36

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

SKPD Penanggung Jawab

15

16

100% terlayaninya eKTP bagi wajib KTP , dan akte Kelahiran

Dinas Kependuduka n dan Catatan Sipil

Kantor Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan anak Kantor Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan anak Kantor Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan anak Kantor Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan anak

5,803.89

Cakupan perempuan /anak yang akan mendapat penanganan Jumlah pemberdayaa n lembaga berbasis gender

20%

3,592.44

20%

3,900.58

20%

4,240.83

20%

4,617.14

20%

5,033.99

100%

20%

253.58

20%

275.34

20%

299.35

20%

325.92

20%

355.34

100%

b

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

Meningkatnya kapasitas kelembagaan berbasis perempuan

c

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG

Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG

20%

169.06

20%

183.56

20%

199.57

20%

217.28

20%

236.89

100%

d

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Meningkatnya peran masyarakat yang berkeadilan gender

Jumlah lembaga yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan dibidang pemberdayaa n perempuan

20%

126.79

20%

137.67

20%

149.68

20%

162.96

20%

177.67

100%

113

No.

Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Program (outcome)

1 2 3 1.12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA a Program Keluarga Meningkatnya Berencana (KB) pasangan usia subur menjadi persera KB aktif sebesar 73,25 % (PUS dibagi pesera KB aktif x 100%) b Program Kesehatan Menurunnya Reproduksi Remaja usia nikah pertama wanita < 20 tahun, menjadi kurang dari 25% (% perempuan menikah <20% th dibanding jumlah perkawinan c Program Pelayanan Meningkatnya Kontrasepsi jumlah peserta KB baru sebesar 315.000 akseptor KB semua metode kontrasepsi d Program Pembinaan PPKBD Aktif Peran Serta Masyarakat dan mandiri ³ dalam Pelayanan 80% dari 390 KB/KR Yang Mandiri org, Sub PPKBD yang aktif ³ 70% dari 3818 org, 40% dari tokoh masyaraka dan tokoh agama

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (akhir 2010) 4

Tahun 2011 Target Rp. Indikator (dlm jutaan) 5 6 1,732.82

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) 7 8 9 10 11 12 1,656.43 1,800.92 1,960.72

Tahun 2015 Target Rp. Indikator (dlm jutaan) 13 14 2,137.74

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

SKPD Penanggung Jawab

15

16

Peserta KB aktif 72,01 % = 133.563 akseptor. PUS = 185.300 org

72,25%

507.17

72,50%

489.14

72,75%

531.81

73%

579.00

73,25%

631.28

Peserta KB aktif 73,25%

Badan Keluarga Berencana

31,34% (perempuan menikah <20tahun)

29%

84.53

28%

72.40

27%

78.72

26%

85.70

25%

93.44

25% Badan usia nikah Keluarga pertama wanita < Berencana 20% turun menjadi 25%

PUS menjadi pesera KB baru sebesar 60815 aksepor

63000

507.17

63000

489.99

63000

532.74

63000

580.01

63000

632.37

Tercapainya peserta KB baru sebesar 315.000 orang

PPKBD =156 Sub PPKBD =1.270 org TOGA = 936 org TOMA = 156 org

176 Kl 1429 Kl 1053 Kl 176 Kl

126.79

195 Kl 1588 Kl 1170 Kl 195 Kl

106.37

293 Kl 2382 Kl 1755 Kl 293 Kl

115.65

351 Kl 2858 Kl 2106 Kl 351 Kl

125.91

390 Kl 3176 Kl 2340 Kl 390 Kl

137.28

80% 70% 40% 40%

Badan Keluarga Berencana

Badan Keluarga Berencana

114

No.

Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program Pembangunan Daerah

1

2

e

Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

f

1.13 SOSIAL a Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

b

Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (akhir 2010)

3 4 aktif mendukung program KB meningkatnya Sarana sarana pendukung pendukung BKB = 450 kel bagi 700 kelompok BKB Aktif Terbentuknya 679 klp BKB 700 kelompok dan 101 Klp BKR BKB baru dan 80 Kel aktif serta £ 70% ibu balita anggota BKB menjadi peserta KB aktif serta Terbentuknya 130 klp BKR baru dan aktif serta £ 70%

Meningkatnya pembinaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) : fakir miskin, lansia terlantar, wanita rawan sosial ekonomi dan keluarga rentan Program Pelayanan Meningkatnya dan Rehabilitasi pelayanan, perlindungan Kesejahteraan Sosial dan jaminan sosial serta kesetiakawana

Tahun 2011 Target Rp. Indikator (dlm jutaan) 5 6

500

338.11

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) 7 8 9 10 11 12

550

169.06

Diperlukan pembinaan untuk 680 orang PMKS

15%

Diperlukan bantuan bagi 1920 orang/400 OT

250 KK/ 80 OT

4,944.88 803.02

1,775.09

320.86

600

177.66

20%

340 KK/ 80 OT

5,369.04 871.90

1,927.35

348.84

650

193.16

20%

380 KK/ 80 OT

5,837.38 947.95

2,095.47

379.80

Tahun 2015 Target Rp. Indikator (dlm jutaan) 13 14

700

210.30

20%

450 KK/ 80 OT

6,355.36 1,032.07

2,281.41

25%

500 KK/ 80 OT

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

SKPD Penanggung Jawab

15

16

414.09

700 klp BKB

229.28

tersedianya 700 Badan kelompok BKB Keluarga baru dan aktif Berencana serta £ 70% ibu balita anggota BKB menjadi peserta KB aktif serta Terbentuknya 130 klp BKR baru dan aktif serta £ 70%

6,929.14 1,125.24

2,487.38

100% Terlaksananya pembinaan kepada 680 orang PMKS

100% terlaksananya bantuan bagi 1920 orang/ 400 OT

Badan Keluarga Berencana

Dinas Sosial , Bagian Kesra

Dinas Sosial

115

No.

Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program Pembangunan Daerah

1

2

c

Indikator Kinerja Program (outcome)

3 n sosial masyarakat kepada korban bencana orang terlantar Program Pembinaan Meningkatnya Anak Terlantar pembinaan terhadap anak terlantar

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (akhir 2010) 4

Tahun 2011 Target Rp. Indikator (dlm jutaan) 5 6

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) 7 8 9 10 11 12

Tahun 2015 Target Rp. Indikator (dlm jutaan) 13 14

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

SKPD Penanggung Jawab

15

16

100% terlaksananya pembinaan kepada 440 anak terlantar

Dinas Sosial , Bagian Kesra

Diperlukan pembinaan bagi 440 anak terlantar

50 anak

464.90

75 anak

504.78

90 anak

548.81

100 anak

597.51

125 anak

651.46

100 orang

972.07

150 orang

1,055.45

180 orang

1,147.52

220 orang

1,249.34

250 orang

1,362.14

100% Dinas Sosial terlaksananya pembinaan kepada 900 orang penyandang cacat dan trauma

10 panti

338.11

10 panti

367.11

15 panti

399.14

20 panti

434.55

25 panti

473.79

100% Dinas Sosial Terlaksananya pembinaan 43 panti asuhan dan panti jompo

d

Program Pembinaan Meningkatnya Para Penyandang pembinaan Cacat dan Trauma terhadaap para penyandang cacat dan eks trauma

Diperlukan pembinaan bagi 900 orang penyandang cacta dan trauma

e

Program Pembinaan Meningkatnya Panti Asuhan/Panti pembinaan terhadap panti Jompo asuhan dan panti jompo

Diperlukan pembinaan 43 panti asuhan dan panti jompo

f

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

Meningkatnya pembinaan terhadap eks penyandang penyakit sosial (eks napi, PSK, narkoba, penyakit sosial lainnya)

Diperlukan pembinaan kepada 900 orang eks penyandang penyakit sosial (eks napi, PSK, narkoba, penyakit

100 orang

380.38

150 orang

413.00

180 orang

449.03

220 orang

488.87

250 orang

533.01

100% Terlaksananya pembinaan kepada 900 orang eks penyandang penyakit sosial (eks napi, PSK, narkoba, penyakit sosial lainnya)

Dinas Sosial

g

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya pembinaan terhadap potensi dan sumber

Perlunya pembinaan kepada 760 PSM

90 KT /PSM

211.32

120 KT /PSM

229.45

150 KT /PSM

249.46

180 KT /PSM

271.60

220 KT /PSM

296.12

100% Terlaksananya pembinaan kepada 760 PSM

Dinas Sosial , Bagian Kesra

116

No.

Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program Pembangunan Daerah

1

2

Indikator Kinerja Program (outcome) 3 kesejahteraan sosial

1.14 KETENAGAKERJAAN a Program Peningkatan kenaikan Kesempatan Kerja jumlah angkatan kerja yang terserap serta menurunnya jumlah TKI yang bermasalah b Program Perlindungan Menurunnya Pengembangan jumlah angka Lembaga pelanggaran Ketenagakerjaan terhadap UU ketenagakerjaa n 1.15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH a Program Meningkatnya Pengembangan ketrampilan Kewirausahaan dan kewirausahaan Keunggulan Kompetitif bagi KUMKM KUKM b

c

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (akhir 2010) 4

Tahun 2011 Target Rp. Indikator (dlm jutaan) 5 6

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) 7 8 9 10 11 12

Tahun 2015 Target Rp. Indikator (dlm jutaan) 13 14

Diperlukan informasi peluang kerja

20%

1,352.45 803.02

20%

1,342.36 789.85

20%

1,459.45 858.75

20%

1,588.95 934.95

20%

1,732.41 1,019.36

Diperlukan pembinaan dan sosialisasi UU ketenagakerja an

20%

549.43

20%

552.50

20%

600.70

20%

654.00

20%

713.05

1,352.45

1,532.98

1,666.71

1,814.60

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

SKPD Penanggung Jawab

15

16

100% tersedianya informasi peluang kerja serta tertanganinya permasalahan TKI

Disnakertrans

100% terlaksananya pembinaan dan sosialisasi UU ketenagakerjaan

Disnakertrans

1,978.43

Belum optimalnya ketrampilan kewirausahaa n KUMKM

20%

169.06

20%

207.50

20%

225.60

20%

245.62

20%

267.80

100% terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi KUMKm

Dinas Koperasi & UMKM

Meningkatnya promosi produk usaha bagi UMKM

Belum optimalnya pemasaran produk UMKM

20%

591.70

20%

662.17

20%

719.93

20%

783.82

20%

854.58

100% meningkatnya pemasaran produk UMKM

Dinas Koperasi & UMKM

Meningkatnya pemahaman tentang pengelolaan dan pengawasan KSP/USP

Masih rendahnya pemahaman terhadap tatacara pengelolaan dan pengawasan

20%

422.64

20%

477.36

20%

519.00

20%

565.05

20%

616.07

100% terlaksananya sosialisasi permen tentang pengelolaan dan pengawasan

Dinas Koperasi & UMKM

117

No.

1 d

Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Program (outcome)

2 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

3 Meningkatkan kemudahan pelayanan bagi UMKM

1.16 PENANAMAN MODAL a Program Peningkatan Meningkatnya Promosi dan jumlah investor Kerjasama Investasi PMS/PMDN

b

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1.17 KEBUDAYAAN a Program Pengelolaan Kekayaan Budaya b Pengembangan Nilai Budaya c Pengelolaan Keragaman Budaya 1.18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA a Program Pengembangan dan Keserasian dan Kebijakan Pemuda

b

c

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (akhir 2010) 4 Belum optimalnya pelayanan bagi UMKM

Tahun 2011 Target Rp. Indikator (dlm jutaan) 5 6 20% 169.06

591.70 422.64

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) 7 8 9 10 11 12 20% 185.95 20% 202.17 20% 220.11

662.64 480.90

720.44 522.85

784.37 569.24

Kondisi Kinerja Tahun 2015 pada Akhir Target Rp. Periode RPJMD Indikator (dlm jutaan) 13 14 15 100% 20% 239.98 terlaksananya pembinaan bagi KUMKM

855.19 620.63

16 Dinas Koperasi & UMKM, Bagian Perekonomia n

40 PMA/PMDN

1 PMA/PM DN

Rp. 6,3 T

315 M

169.06

315 M

181.74

315 M

197.60

315 M

215.13

315 M

234.55

39%

10%

5%

3,634.70 3,423.38

6%

3,717.03 3,717.03

10%

4,041.27 4,041.27

10%

4,399.86 4,399.86

10%

4,797.10 4,797.10

39%

DISBUDPAR

14%

11%

5%

42.26

2%

45.89

1%

49.89

1%

54.32

2%

59.22

14%

DISBUDPAR

11,8%

2%

169.06

2,2%

183.56

2,4%

199.57

2,4%

217.28

2,5%

236.89

2.9%

DISBUDPAR

Meningkatnya nilai investasi PMA/PMDN

Meningkatnya pemahaman terhadap peran serta pemuda dalam pembangunan Program Peningkatan Meningkatnya Peran serta ketrampilan Kepemudaan dan wawasan kebangsaan pemuda

Masih diperlukan pembinaan Kepemudaan dlm pembangunan Masih diperlukan latihan ketrampilan pada 8210 orang pemuda Program Pembinaan Meningkatnya Diperlukan dan Pemasyarakatan prestasi atlit PORKAB Olah raga dan pelaku OR untuk 22 cabang OR di masyarakat

2%

1 PMA/PM DN

841.05

1 PMA/PM DN

815.63

1 PMA/PM DN

886.78

1 PMA/PM DN

965.46

45 PMA/PMDN

SKPD Penanggung Jawab

7,8 T

Kantor Penanaman Modal, Bagian Perekonomia n Kantor Penanaman Modal

1,052.63

20%

38.04

20%

14.41

20%

15.66

20%

17.05

20%

18.59

100% Dinas terlaksananya Pemuda dan pembinaan OR kepemudaan dlm pembangunan

20%

84.53

20%

86.45

20%

93.99

20%

102.33

20%

111.56

100% terlaksananya pembinaan pada 8210 orang pemuda

Dinas Pemuda dan OR

20%

126.79

20%

111.26

20%

120.96

20%

131.70

20%

143.59

100% Terlaksananya PORKAB untuk 22 cabang olah raga

Dinas Pemuda dan OR

118

No.

1 d

Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Program (outcome)

2 3 Program Peningkatan Meningkatnya Sarana dan Prasarana jumlah dan Olahraga jenis sarana dan prasarana olahraga

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (akhir 2010) 4 Diperlukan pengadaan sarana dan prasarana olahraga (68 jenis dan 1 stadion OR)

Tahun 2011 Target Rp. Indikator (dlm jutaan) 5 6 20% 591.70

1.19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) 7 8 9 10 11 12 20% 603.52 20% 656.16 20% 714.39

12,636.92

13,720.88

14,917.76

16,241.47

Kondisi Kinerja Tahun 2015 pada Akhir Target Rp. Periode RPJMD Indikator (dlm jutaan) 13 14 15 100% 20% 778.88 terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana olahraga (68 jenis dan 1 stadion OR) 17,707.80

SKPD Penanggung Jawab 16 Dinas Pemuda dan OR

a

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Meningkatnya Peran Masyarkat terhadap keamanan

Pdiperlukan rasa aman dan tenteram

26%

1,732.82

26%

1,881.46

13%

2,045.58

13%

2,227.09

13%

2,428.16

Peningkatan Peran Masyarkat terhadap keamanan

Satpol, Linmas dan Bakesbangpo l

b

Program Pemeliharaan Kamtrantipnas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan lingkungan dengan pendekatan kearifan lokal

Diperlukan sosialisasi siskamswakar sa dan sarasehan peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dlam teknik pencegahan kejahatan

20%

2,028.67

20%

2,202.68

20%

2,394.82

20%

2,607.33

20%

2,842.72

100% Bakesbangpo Terlaksananya l sosialisasi siskamswakarsa dan sarasehan peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

c

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Toleransi Beragama

Meningkatnya kesadaran berbangsa, bermasyarakat dan bernegara

Diperlukan sosialisasi pemeliharaan kerukunan umat beragama dan paralegal

20%

4,649.03

20%

5,047.81

20%

5,488.14

20%

5,975.12

20%

6,514.57

100% Terlaksananya sosialisasi pemeliharaan kerukunan umat beragama dan paralegal

Bakesbangpo l

119

No.

Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (akhir 2010)

1 d

2 3 Program Pendidikan Meningkatnya Politik Masyarakat kesadaran politik masyarakat

4 Diperlukan rakor dan sosialisasi pemilukada

e

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Meningkatnya Penanggulanga n Korban Bencana Alam

f

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Meningkatnya Peran Masyarakat terhadap keamanan

Belum Optimalnya Pencegahan dan Penanggulan gan Korban Bencana Alam Diperlukan Peningkatan Peran Masyarakat terhadap keamanan

1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN a Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah b Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Tahun 2011 Target Rp. Indikator (dlm jutaan) 5 6 26% 1,648.29

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) 7 8 9 10 11 12 26% 1,789.68 13% 1,945.79 13% 2,118.45

26%

464.90

26%

504.78

13%

548.81

13%

597.51

20%

2,113.20

26%

2,294.46

13%

2,494.61

13%

2,715.97

67,411.00

Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah Meningkatnya entitas yang diperiksa secara reguler sera menurunnya permasalahan non reguler serta Meningkatnya penanganan kasus secara

20%

Entitas dan permasalahan yang diperiksa baik reguler maupun non reguler dan 8 kasus hukum

20 % dan 10 kasus

73,193.30

79,578.01

Kondisi Kinerja SKPD Tahun 2015 pada Akhir Penanggung Target Rp. Periode RPJMD Jawab Indikator (dlm jutaan) 13 14 15 16 100% Bakesbangpo 13% 2,309.71 terlaksananya l rakor dan sosialisasi pemilukada Terlaksananya 13% 651.46 Satpol, Linmas Pencegahan dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

13%

2,961.17

86,639.28

94,461.32

24,222.37

17,285.96

20%

18,768.69

20%

20,405.90

20%

22,216.59

5,198.47

20 % dan 10 kasus

5,644.37

20 % dan 10 kasus

6,136.74

20 % dan 10 kasus

6,681.27

20 % dan 10 kasus

7,284.48

Meningkatnya Peran Masyarakat terhadap keamanan

Satpol, Linmas

DPPKA

100% terlaksananya pemeriksanaan reguler dan non reguler dan penyelesaian 50 kasus hukum

Bagian Hukum, Inspektorat

120

No.

Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program Pembangunan Daerah

1

2

c

d

Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (akhir 2010)

3 tuntas pada wilayah pemerintahan dibawahnya sesuai prosedur mutu

4

Program Pendidikan Meningkatnya Kedinasan pengetahuan dan kemampuan serta profesionalism e PNS Program Pembinaan Meningkatnya dan Pengembangan kemampuan teknis PNS Aparatur

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) 7 8 9 10 11 12

Tahun 2015 Target Rp. Indikator (dlm jutaan) 13 14

0%

20%

126.79

20%

137.67

0%

149.68

20%

162.96

20%

177.67

0%

20%

4,479.98

20%

4,864.26

20%

5,288.57

20%

5,757.85

20%

6,277.68

Masih diperlukan diklat pemeriksa

20%

380.38

20%

413.00

20%

449.03

20%

488.87

20%

533.01

26%

42.26

20%

45.89

20%

49.89

20%

54.32

20%

59.22

26%

14,834.65

26%

16,107.11

13%

17,512.15

13%

19,066.07

13%

20,787.41

e

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur, Pengawas

f

Program Peningkatan Meningkatnya 0% Kapasitas Sumberdaya wawasan pengetahuan, Aparatur ketrampilan dan profesionalism e aparatur melalui pendidikan dan pelatihan Pendidikan dan Meningkatnya Belum Pelatihan Profesionalism Optimalnya

g

Meningkatnya jumlah pemeriksa yang terkualifikasi

Tahun 2011 Target Rp. Indikator (dlm jutaan) 5 6

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

SKPD Penanggung Jawab

15

16

100% terlaksananya peningkatan kualias dan ketrampilan PNS

BKD

100% terlaksananya peningkatan kemampuan teknis

BKD, Inspektorat

100% mengikutserta kan pemeriksa pada diklat teknis pemeriksaan 100% terlaksananya diklat bagi 6.325 orang

Inspektorat

Profesionalisme Aparatur

BKD, Badan Diklat, Bagian Umum, bagian Perekonomia n, Bagian Hukum

Badan Diklat

121

No.

1

h

i

j

k

l

m

n

o

Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program Pembangunan Daerah 2 Kepemimpinan dalam Jabatan

Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (akhir 2010)

3 Diklat e Aparatur

Tahun 2011 Target Rp. Indikator (dlm jutaan) 5 6

4 Diklat Kepemimpina n Peningkatan Kapasitas Peningkatan Meningkatnya 26% Lembaga Perwakilan Profesionalism Profesionalis Rakyat Daerah e Lembaga me Lembaga DPRD DPRD Program Penataan Meningkatnya Perda 11 650 buah Peraturan Perundang- penataan Perbup 26 undangan perturan Kept Bup 601 perundangundangan Program Penataan dan Belum Meningkatnya 26% Penyempurnaan Optimalnya Penataan Kebijakan Sistem dan Sistem dan Sistem dan Prosedur Pengawasan Prosedur Prosedur Pengawasan Pengawasan Program Peningkatan Meningkatnya 0% 20% Pelayanan Kedinasan kapasitas Kepala Daerah/Wakil pelayanan kedinasan Kepala Daerah

Program Peningkatan meningkatnya Pelayanan Publik pelayanan perijinan Meningkatnya Program Pemanfaatan Teknologi Optimalisasi Pemanfaatan Informasi Teknologi Informasi Program Meningkatnya Pengembangan Pengembangan Wilayah Perbatasan Wilayah Perbatasan

37,409 ijin

Belum Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Belum Optimalnya Pengembang an Wilayah Perbatasan Program Peningkatan Meningkatanny Meningkatann Sarana dan Prasarana a kapasitas ya kapasitas Aparatur sarana dan sarana dan prasarana prasarana aparatur aparatur

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) 7 8 9 10 11 12

Tahun 2015 Target Rp. Indikator (dlm jutaan) 13 14

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

SKPD Penanggung Jawab

15

16

14,792.38

26%

16,061.23

13%

17,462.26

13%

19,011.76

13%

20,728.19

Profesionalisme Lembaga DPRD

Sekretariat DPRD

2,366.78

670 buah

2,569.80

700 buah

2,793.96

725 buah

3,041.88

750 buah

3,316.51

3495 buah

338.11

26%

367.11

13%

399.14

13%

434.55

13%

473.79

Optimalisasi Sistem dan Prosedur Pengawasan

Bagian Hukum, Inspektorat, Bagian Organisasi Inspektorat, Bagian Organisasi

633.96

20%

688.34

20%

748.38

20%

814.79

20%

888.35

100%

5,575 ijin

549.43

6,063 ijin

596.56

6,367 ijin

648.60

6.685 ijin

706.15

7,019 ijin

769.90

37.409 ijin

Bagian Umum., Bagian Tata Pemerintahan Umum, Bagian Humas UPT Perizinan

26%

3,719.23

26%

4,038.25

13%

4,390.51

13%

4,780.10

13%

5,211.66

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Bagian PDE, Bagian Organisasi

26%

126.79

26%

137.67

13%

149.68

13%

162.96

13%

177.67

Wilayah Perbatasan Berkembang

Bagian Kerjasama

20%

2,873.95

20%

3,120.47

20%

3,392.67

20%

3,693.71

20%

4,027.19

100%

Bagian Umum,Bagian Hukum, Inspektorat

122

No.

Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Program (outcome)

1 2 3 1.21 KETAHANAN PANGAN a Program Peningkatan Meningkatnya Ketahanan Pangan ketersediaan pangan masyarakat 1.22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA a Program Peningkatan Meningkatnya Keberdayaan kapasias Masyarakat Perdesaan. /keberdayaan masyarakat pelaku PNPMMP b Program Meningkatnya Pengembangan peran para Lembaga Ekonomi pelaku lembaga Pedesaan. ekonomi dalam pemetaan kegiatan c Program Peningkatan Meningkatnya Partisipasi Masyarakat peran serta Dalam Membangun masyarakat dalam Desa membangun desa d Program Peningkatan Meningkatnya Kapasitas Aparatur kapasitas aparatur desa Pemerintah Desa. e

Program Peningkatan Meningkatnya Peran Perempuan di peran perempuan Perdesaan. dalam membangun desa 1.23 STATISTIK a Program Meningkatnya Pengembangan ketersediaan Data/Informasi/ data dan Statistik Daerah informasi kinerja

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (akhir 2010) 4 0%

Tahun 2011 Target Rp. Indikator (dlm jutaan) 5 6 2,366.78 20% 2,366.78

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) 7 8 9 10 11 12 4,522.11 4,916.58 5,352.85 20% 4,522.11 20% 4,916.58 20% 5,352.85

2,535.84

2,824.28

3,070.64

Kondisi Kinerja Tahun 2015 pada Akhir Target Rp. Periode RPJMD Indikator (dlm jutaan) 13 14 15 5,836.12 100% 20% 5,836.12

3,343.11

SKPD Penanggung Jawab 16 BKP3

3,644.94

Belum optimalnya kapasias masyarakat

20%

1,098.86

20%

1,245.43

20%

1,354.07

20%

1,474.22

20%

1,607.31

100%

BPM

Belum opimalnya peran para pelaku lembaga ekonomi Diperlukan peran serta masyarakat dalam membangun desa Diperlukan peningkatan kapasias aparatur desa Diperlukan peningkatan keberdayaan perempuan di perdesaan

20%

380.38

20%

416.65

20%

453.00

20%

493.19

20%

537.72

100%

BPM

20%

507.17

20%

550.81

20%

598.85

20%

651.99

20%

710.86

100%

BPM

20%

464.90

20%

520.81

20%

566.25

20%

616.49

20%

672.15

100%

BPM

20%

84.53

20%

90.58

20%

98.48

20%

107.22

20%

116.90

100%

BPM

Diperlukan ketersediaan data/informas i kinerja pembanguna

20%

169.06 169.06

20%

183.56 183.56

20%

199.57 199.57

20%

217.28 217.28

20%

236.89 236.89

100%

Bappekab

123

No.

Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program Pembangunan Daerah

1

2

Indikator Kinerja Program (outcome) 3 pembangunan daerah

1.24 KEARSIPAN a Perbaikan Sistem Meningkatnya Administrasi Kearsipan Sistem Administrasi Kearsipan

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (akhir 2010) 4 n daerah

Administrasi Sistem Administrasi Kearsipan belum Optimal b Program Peningkatan Meningkatnya Pelayanan kualitas Pelayanan kualitas Informasi Pelayanan Belum Informasi Informasi Optimal c Program Pemeliharaan Sarana dan Perlu Rutin/Berkala Sarana Prasarana keberlanjutan Rutin/Berkala dan Prasarana Kearsipan terpelihara Sarana dan Kearsipan Prasarana Kearsipan d Program Penyelamatan Meningkatnya 37409 ijin dan Pelestarian penataan, Dokumen/ Arsip penyelamatan Daerah dan pelestarian arsip perijinan 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA a Program Meningkatnya Wav Lan dan Pengembangan infrastruktur cabling 19 dinas, 10 Komunikasi, Informasi jaringan internet dan Media Massa. dan badan, 14 dinas, 10 intranet SKPD, 27 titik speedy kecamatan, 14 titik mini tower BTS, Belum memiliki infras data cent, Belum memiliki infras back

Tahun 2011 Target Rp. Indikator (dlm jutaan) 5 6

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) 7 8 9 10 11 12

Tahun 2015 Target Rp. Indikator (dlm jutaan) 13 14

26%

676.22 126.79

26%

663.85 129.36

13%

721.76 140.64

13%

785.81 153.12

13%

856.75 166.95

26%

42.26

26%

49.20

13%

53.49

13%

58.24

13%

26%

42.26

26%

42.64

13%

46.36

13%

50.47

5.575 ijin

464.90

6.063 ijin

442.66

6.367 ijin

481.27

6.685 ijin

523.98

2,282.25 10 titik mini tower BTS

972.07

2,478.02 10 titik mini tower BTS, 1 sistem aplik back office, 1 sistem aplik front oficce

1,055.45

2,694.18 10 titik mini tower BTS, 1 sistem aplik back office, 1 sistem aplik front oficce

1,147.52

1,249.34

SKPD Penanggung Jawab

15

16

Administrasi Sistem Administrasi Kearsipan Optimal

Badan Perpustakaan d, Arsip dan Dokumentasi

63.49

Optimalnya Pelayanan Informasi

13%

55.03

Sarana dan Prasarana Kearsipan bermanfaat maksimal

Badan Perpustakaan d, Arsip dan Dokumentasi Badan Perpustakaan d, Arsip dan Dokumentasi

7.019 ijin

571.28

37.409 ijin

2,933.24 10 titik mini tower BTS, 1 sistem aplik back office, 1 sistem aplik front oficce

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

UPT Perijinan

3,198.06 10 titik mini tower BTS, 1 sistem aplik back office, 1 sistem aplik front oficce, 1 sistem data center

1,362.14

Wav lan dan PDE cabling untuk 19 dinas, 10 badan, 14 bagian, 3 kantor, 10 SKPD, 54 titik mini tower BTS, 6 sistem aplik back office, 1 sistem data center

124

No.

Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Program (outcome)

1

2

3

b

Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa

c

Program, Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

1.26 PERPUSTAKAAN a Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 2.01 PERTANIAN a Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (akhir 2010)

Tahun 2011 Target Rp. Indikator (dlm jutaan) 5 6

4 off, Belum memiliki infras front off Meningkatnya Belum 26% Kerjasama Optimalnya Informasi Kerjasama dengan Media Informasi dengan Media Massa Massa Meningkatnya 3 orang tek 1 orang kompetensi jaringan, jaringan, 1 orang aparatur bidang 3 org programmer, program, teknologi 1 orang informasi dan 1 orang anima/grafis, GIS komunikasi 1 orang GIS, 6 orang operator

Meningkatnya Minat Baca Budaya Baca perlu dan Pembinaan ditingkatkan Perpustakaan

Meningkatnya produksi pangan

Produksi padi palawijaya = 1490 ribu ton Sayur 174 ribu ton, buah 793 ribu ton

26%

Naik 4% 14,9 rb ton

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) 7 8 9 10 11 12

1,267.92

26%

1,376.68

13%

1,496.77

13%

1,629.58

13%

1,776.70

42.26

1 orang jaringan 1 orang program er 1 orang anima/gr af 1 orang GIS

45.89

1 orang jaringan 1 orang program er 1 orang operator. 1 orang GIS

49.89

1 orang jaringan 1 orang program er 1 orang analis 1 orang operator

54.32

1 orang jaringan 1 orang program er 1 orang anima/gr af 1 orang analis

59.22

422.64 422.64

13,778.05 803.02

3,49rb ton

26%

Naik 4% 14,9 rb ton

431.82 431.82

24,793.34 2,280.84

3,49rb ton

Program Peningkatan Meningkatnya Diperlukan kesejahteraan Petani pemanfaatan rehab sumberdaya jaringan alam dan irigasi 5000Ha

13%

Naik 4% 14,9 rb ton

469.48 469.48

26,956.09 2,479.80

3,49 rb ton

13%

Naik 4% 14,9 rb ton 3,49rb ton

511.14 511.14

29,348.01 2,699.84

1000 Ha

13%

Naik 4% 14,9 rb ton

557.29 557.29

31,997.63 2,943.59

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

SKPD Penanggung Jawab

15

16

Optimalnya Kerjasama Informasi dengan Media Massa

Bagian Humas, Bagian PDE

8 orang jaringan 8 orang programer 3 orang anima/graf 3 orang GIS 10 orang operator

Bagian PDE

Budaya Baca meningkat

Badan Perpustakaan d, Arsip dan Dokumentasi

Naik = 1565rb ton

DISTANBUN, BKP3

182rb ton 3,49rb ton 832rb ton

7,93rb ton

7,93rb ton

7,93rb ton

7,93rb ton b

Tahun 2015 Target Rp. Indikator (dlm jutaan) 13 14

7,93 rb ton 6,719.97

1000 Ha

8,987.49

1000 Ha

9,771.48

1000 Ha

10,638.54

1000 Ha

11,599.01

Terlaksananya rehab jaringan irigasi 5000Ha

DISTANBUN, BKP3

125 Indikator Kinerja Program (outcome)

No.

Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program Pembangunan Daerah

1

2

c

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

d

Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan

e

Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

f

Program Pencegahan Menurunnya dan Penanggulangan jumlah kejadian penyakit Penyakit Ternak

g

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

3 manusia

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (akhir 2010) 4

Meningkatnya Masih ada 5 jumlah lembaga unit pemasaran hasil pertanian dan perkebunan Meningkatnya Pengendalian pengendalian IPT masih organisme 1000Ha pengganggu tumbuhan (OPT) Meningkatnya 3.350 rb ton produksi pertanian/perke bunan

Meningkatnya produksi perternakan h meningkatnya pemanfaatan TTG bidang peternakan i Program Peningkatan Meningkatnya Pemasaran Hasil pemasaran Produksi Peternakan produk dan olahan hasil peternakan 2.02 KEHUTANAN a Program Pemanfaatan Mempertahank Potensi Sumber Daya an kontribusi Hutan hasil hutan terhadap PDRB

Tahun 2011 Target Rp. Indikator (dlm jutaan) 5 6

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) 7 8 9 10 11 12

Tahun 2015 Target Rp. Indikator (dlm jutaan) 13 14

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

SKPD Penanggung Jawab

15

16

2 unit

549.43

2 unit

640.23

2 unit

696.07

2 unit

757.84

2 unit

826.26

Tersedia 15 unit lembaga pemasaran hasil pertanian dan perkebunan

DISTANBUN, BKP3, Bagian Perekonomia n

700 Ha

718.49

700 Ha

3,549.11

700 Ha

3,858.70

700 Ha

4,201.10

700 Ha

4,580.38

Pengendalian meningkat menjadi 4500Ha

DISTANBUN

Naik 10% 335rb ton

422.64

Naik 10% 335rb ton

2,333.44

Naik 10% 335 rb ton

2,536.99

Naik 10% 335rb ton

2,762.11

Naik 10% 335rb ton

3,011.48

Meningkat menjadi 5025rb ton

DISTANBUN

0%

20%

803.02

20%

2,738.25

20%

2,977.11

20%

3,241.28

20%

3,533.91

Dinas Peternakan

0%

20%

3,212.06

20%

3,618.30

20%

3,933.93

20%

4,283.01

20%

4,669.69

100%, terlaksananya pencegahan penyakit ternak 100%

0%

20%

211.32

20%

241.48

20%

262.54

20%

285.84

20%

311.65

100%

Dinas Peternakan

0%

20%

338.11

20%

404.20

20%

439.46

20%

478.46

20%

521.65

100%

Dinas Peternakan

0%

20%

1,310.18 126.79

20%

1,517.16 129.80

20%

1,649.51 141.12

20%

1,795.88 153.64

20%

1,958.01 167.51

Dinas Peternakan

Mempertahankan Dinas kontribusi hasil Kehutanan hutan terhadap PDRB

126

No.

Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (akhir 2010)

1 b

2 3 4 Program Rehabilitasi Mempertahank 0% Hutan dan Lahan an proporsi luasan penutupan lahan berhutan dengan menurunkan luas lahan kritis c Program Perlindungan Meningkatnya 0% dan Konservasi cakupan Sumberdaya Hutan penghijauan d Program Meningkatnya Hasil hutan Pengembangan Usaha produktifitas bukan kayu 1.080 ton Perhutanan dan Peran lahan hutan Serta Masyarakat untuk produksi hasil hutan bukan kayu e Pengembangan Sarana Meningkatnya 0% dan Prasarana kualitas Penyuluhan Kehutanan sumber daya penyuluh kehutanan 2.03 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL a Program Pembinaan Meningkatnya 0% dan Pengawasan pemahaman rendahnya pemahaman Bidang Pertambangan masyarakat terhadap terhadap peraturan peraturan pertambangan pertambanga n b

Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan

Menurunnya jumlah kerusakan lingkungan yang disebabkan penambangan liar

0% masih tingginya kerusakan lingkungan yang disebabkan pertambanga n rakyat

Tahun 2011 Target Rp. Indikator (dlm jutaan) 5 6 20% 803.02

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) 7 8 9 10 11 12 20% 907.73 20% 986.91 20% 1,074.49

Kondisi Kinerja Tahun 2015 pada Akhir Target Rp. Periode RPJMD Indikator (dlm jutaan) 13 14 15 Turun menjadi 20% 1,171.49 12.581 Ha

SKPD Penanggung Jawab 16 Dinas Kehutanan

20%

42.26

20%

69.92

20%

76.02

20%

82.77

20%

90.24

25 sumber air

Dinas Kehutanan

20%

295.85

20%

355.29

20%

386.28

20%

420.55

20%

458.52

6.780 ton

Dinas Kehutanan

20%

42.26

20%

54.43

20%

59.18

20%

64.43

20%

70.25

5 demplot

Dinas Kehutanan, BKP3

Dinas ESDM

1,436.97

1,561.50

1,697.71

1,848.36

2,015.23

20%

507.17

20%

551.94

20%

600.09

20%

653.33

20%

712.32

100% terlaksananya sosialisasi dan pembinaan tentang peraturan pertambangan

20%

84.53

20%

91.78

20%

99.78

20%

108.64

20%

118.45

100% Dinas ESDM terlaksananya pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat penambang

127

No.

Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (akhir 2010)

1 c

2 3 4 Program Pembinaan Meningkatnya Masih ada 14 dan Pengembangan jaringan listrik dusun yang belum Bidang pedesaan berlistrik Ketenagalistrikan (1300KK) 2.04 PARIWISATA a Program 27% 6% Pengembangan Destinasi Pariwisata b Program 39% 2% Pengembangan Kemitraan c Pengembangan 36% 4,1% Pemasaran Pariwisata 2.05 KELAUTAN DAN PERIKANAN a Program Meningkatnya 329 orang Pemberdayaan jumlah Ekonomi Masyarakat pemanfaat Pesisir usaha ekonomi mikro di kawasan pesisir yang produktif b Program Peningkatan Meningkatnya 2 wilayah Kesadaran dan jumlah wilayah 916,6750 dari 12 wilayah Penegakan Hukum pengelolaan pengelolaan dalam Pendayagunaan perikanan perikanan Sumberdaya Laut bebas ilegal, unreported & unregulated (IUU) fishing

c

Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut

Meningkatnya jumlah kawasan pesisir yang siap terhadap ancaman bencana alam laut

0 kawasan

Tahun 2011 Target Rp. Indikator (dlm jutaan) 5 6 20% 845.28

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) 7 8 9 10 11 12 20% 917.78 20% 997.84 20% 1,086.39

Kondisi Kinerja Tahun 2015 pada Akhir Target Rp. Periode RPJMD Indikator (dlm jutaan) 13 14 15 100% 20% 1,184.47 14 dusun

SKPD Penanggung Jawab 16 Dinas ESDM

4%

8,554.22 8,131.58

4%

11,701.51 11,191.95

6%

12,722.25 12,168.23

6%

13,851.14 13,247.96

6%

15,101.66 14,444.03

27%

DISBUDPAR

4%

126.79

9%

153.57

8%

166.96

10%

181.78

6%

198.19

39%

DISBUDPAR

0,2%

295.85

2,5%

356.00

6,3%

387.05

10%

421.40

17%

459.44

36%

DISBUDPAR

3,127.53

3,494.69

3,799.53

4,136.68

4,510.15

20 orang 6,08%

295.85

20 orang 6,08%

354.31

40 orang 12,16%

385.21

40 orang 12,16%

419.40

60 orang 18,24%

457.26

Jumlah Dinas pemanfaat Kelautan dan meningkat 180 Perikanan orang (54,72%) atau menjadi 509 orang

1 wilayah (8,33 %)

126.79

1 wilayah (8,33 %)

123.08

1 wilayah (8,33 %)

133.82

2 wilayah 16,67%

145.69

2 wilayah 16,67%

158.85

1 kawasan 8,33%

42.26

1 kawasan 8,33%

41.59

1 kawasan 8,33%

45.22

2 kawasan 16,67%

49.23

2 kawasan 16,67%

53.68

Jumlah wilayah bebs IUU fishing meningkat 7 wilayah (58,33%) dari 12 wilayah pengelolaan perikanan atau jumlah wilayah menjadi 9 atau 75% Jumlah kawasan pesisir yang siap terhadap ancaman bencana meningkat menjadi 8 kawasan (66,6%

Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan

128

No.

Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (akhir 2010)

1

2

3

4

d

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

e

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

f

Program Meningkatnya Masih Pengembangan Sistem kajian sistem diperlukan kajian sisem Penyuluhan Perikanan penyuluhan penyuluhan di perikanan 33 kecamatan

g

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 2.06 PERDAGANGAN a Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

b

c

d

e

Meningkatnya produksi perikanan budidaya Meningkatnya produksi perikanan tangkap

Meningkatnya produksi ikan olahan

Meningkatnya pengawasan peredaran barang/jasa

Tahun 2011 Target Rp. Indikator (dlm jutaan) 5 6

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) 7 8 9 10 11 12

Tahun 2015 Target Rp. Indikator (dlm jutaan) 13 14

1469,27Ton

1163,73 ton 79,20%

1,521.50

664 ton 45,19 %

1,728.49

659 ton 44,85 %

1,879.26

630 ton 42,88%

2,046.02

643 ton 43,76%

2,230.74

10148,62 ton

315,72 ton 3,10%

887.54

315,72 ton 3,10%

988.98

315,72 ton 3,10%

1,075.25

315,72 ton 3,10%

1,170.66

315,72 ton 3,10%

1,276.35

0%

42.26

20%

24.65

20%

26.80

20%

29.18

20%

31.81

450,76 ton 10%

211.32

450,76 ton 10%

233.59

450,76 ton 10%

253.97

450,76 ton 10%

276.50

450,76 ton 10%

301.46

4507,61 ton

Belum optimalnya pengawasan peredaran barang/jasa

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

SKPD Penanggung Jawab

15 16 dari 12 kawasan pesisir Prod meningkat Dinas 3759,73 ton atau Kelautan dan menjadi 5229 ton Perikanan Produksi meningkat 2253,8 Ton menjadi 6761,41 ton 100 % terlaksananya kajian sisem penyuluhan di 33 kecamatan

Dinas Kelautan dan Perikanan

Prod meningkat 2253,8 ton menjadi 6761,41 ton

Dinas Kelautan dan Perikanan

100% terlaksananya pengawasan peredaran barng/jasa

Dinas Indag dan Pasar, Bagian Perekonomia n

BKP3

20%

1,141.13 42.26

20%

1,285.43 30.08

20%

1,397.56 32.71

20%

1,521.57 35.61

20%

1,658.94 38.82

2%

126.79

2%

165.70

2%

180.16

2%

196.14

2%

213.85

Meningkatnya ekspor rata2 2%

Dinas Indag dan Pasar

20%

507.17

20%

573.76

20%

623.81

20%

679.16

20%

740.48

100%

Dinas Indag dan Pasar, Bagian Perekonomia n Dinas Indag dan Pasar

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Pengembangan dan Pengawasan Perdagangan Dalam Negeri Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang

Meningkatnya Belum ekspor rata2 optimalnya 2% ekspor Meningkatnya 0% ketersediaan barang murah

Meningkatnya pelayanan pasar

0%

20%

253.58

20%

291.13

20%

316.53

20%

344.61

20%

375.73

100% terlaksananya peningkatan pelayanan pasar

Program

Meningkatnya

0%

20%

42.26

20%

54.06

20%

58.77

20%

63.99

20%

69.76

100%

Dinas Indag

129

No.

1

Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program Pembangunan Daerah

2 3 Pengembangan dan pelayanan Pemeliharaan Sarana terhadap dan Prasarana Pasar pedagang di 25 pasar

f

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 2.07 PERINDUSTRIAN a Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau

b

c

d

Indikator Kinerja Program (outcome)

Meningkatnya ketersediaan barang murah

Pengawasan terhadap perusahaan dan industri belum Optimal Program Peningkatan Meningkatnya Kemampuan Teknologi pertumbuhan Industri IKM Program Meningkatnya Pengembangan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Kecil Menengah dan Menengah

Program Pengembangan SentraSentra Industri Potensial 2.08 TRANSMIGRASI a Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Meningkatnya investasi dari IKM

Meningkatnya jumlah keluarga miskin yang siap untuk bertransmigrasi

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (akhir 2010) 4

Tahun 2011 Target Rp. Indikator (dlm jutaan) 5 6

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) Indikator (dlm jutaan) 7 8 9 10 11 12

Tahun 2015 Target Rp. Indikator (dlm jutaan) 13 14

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

SKPD Penanggung Jawab

15 terlaksananya peningkatan pelayanan terhadap pedagang di 25 pasar

16 dan Pasar

Terlaksananya pasar murah sebanyak 14 kali

Dinas Indag dan Pasar

terlaksananya pembinaan terhadap perusahaan industri 100%

Dinas Indag dan Pasar

0%

20%

169.06

20%

170.70

20%

185.59

20%

202.06

20%

220.30

Meningkatnya produktifitas dan kinerja perusahaan industri 0%

20%

5,790.16 5,325.26

20%

6,554.40 6,015.91

20%

7,126.15 6,540.68

20%

7,758.48 7,121.06

20%

8,458.93 7,763.97

20%

84.53

20%

104.84

20%

113.98

20%

124.10

20%

135.30

Industri Kecil dan Menengah belum berkembang Optimal 0%

26%

295.85

26%

316.49

13%

344.09

13%

374.63

13%

408.45

Optimalnya Perkembangan Industri Kecil dan Menengah

Dinas Indag dan Pasar

20%

84.53

20%

117.17

20%

127.39

20%

138.70

20%

151.22

100%

Dinas Indag dan Pasar

0%

20%

464.90 464.90

20%

471.81 471.81

20%

512.97 512.97

20%

558.49 558.49

20%

608.91 608.91

250 KK

Disnakertrans

Dinas Indag dan Pasar

BAB IX INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan, yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Sedangkan apabila dilihat dari aspek misi dan tujuan maka indikator makro kinerja daerah adalah sebagai berikut:

131

Tabel 9.1 INDIKATOR KINERJA DAERAH

NO

1

MISI

Mewujudkan pemahaman & pengamalan nilainilai agama, adatistiadat dan budaya

TUJUAN/SASARAN

Tujuan: Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia dan berkesholehan sosial. Sasaran: Meningkatnya peran lembaga/tokoh agama, pendidikan keagamaan dan sosial budaya dalam pembinaan umat dan kemasyarakatan.

2

Mewujudkan pemerintahan good governance (tata kelola kepemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, dan demokratis

Tujuan: Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah. Sasaran: Semakin kuatnya kelemba-gaan SKPD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat

INDIKATOR KINERJA MAKRO

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan dan menurunnya kualitas dan kuantitas bahkan tidak terjadinya kasus sara

Semakin meningkatnya kepuasan masyarakat dan menurunnya kasus pengaduan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA AWAL TAHUN 2010

KINERJA AKHIR TAHUN 2015

1. Peran masyarakat dalam pembangunan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

2. Jumlah Konflik antar umat beragama dan kasus sara

Tidak terjadi konflik dan kasus sara namun perlu terus diwaspadai dan diantisipasi karena Kabupaten Malang merupakan wilayah potensi

Tidak terjadinya konflik dan kasus sara dan tetap terjaganya kondisi kondusif kerukunan masyarakat.

URAIAN

1. Rasio jumlah PNS terhadap jumlah penduduk. 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 3. Kasus pengaduan masyarakat

1 : 136

1 : 120

Masih terdapat keluhan pelayanan Masih terdapat kasus pengaduan

Menurun Semakin menurunnya kasus pengaduan

132

NO 3

4

5

MISI Mewujudkan supremasi hukum dan HAM

TUJUAN/SASARAN Tujuan: Terwujudnya kesadaran dan tertib hukum masyarakat.

Sasaran: Terbangunnya sistem informasi dan komunikasi publik serta terlaksananya sosialisasi dan deseminasi produk hukum. Mewujudkan kondisi Tujuan: Terwujudnya lingkungan yang kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan aman, tertib dan damai. damai Sasaran: Terciptanya sistem pengamanan swakarsa dan kerjasama pengamanan dengan aparat keamanan Mewujudkan Tujuan: Meningkatnya peningkatan ketersediaan, kuantitas ketersediaan dan maupun kualitas kualitas infrastruktur infrastruktur kebinamargaan, pengairan dan keciptakaryaan/permukima n serta energi untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya Sasaran: Terbangun dan terpeliharanya infrastruktur kebinamargaan, pengairan,

INDIKATOR KINERJA MAKRO

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR URAIAN

KINERJA AWAL TAHUN 2010

KINERJA AKHIR TAHUN 2015

Semakin menurunnya kasus hukum dan pelanggaran Hak Asasi Manusia

1. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 2. Rasio Pelanggaran Hukum/ Hak Asasi Manusia (HAM)

1 : 500

1 : 1.000

Masih terdapat kasus pelanggaran hukum

Semakin kasus hukum

Semakin menurunnya kasus kriminal dan semakin terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat

1. Rasio Angka Kriminalitas 2. Persentase pamswakarsa (kelompok Linmas aktif)

1 : 30.000 60 %

1 : 40.000 80 %

Semakin meningkatnya 1. Kondisi Jalan Mantap kuantitas dan kualitas 2. Kondisi Jembatan Mantap infrastruktur kebinamargaan, 3. Panjang irigasi mantap pengairan dan 4. Pelayanan Air Minum Ibukota keciptakaryaan/permukiman Kecamatan 5. Pelayanan Air minum pedesaan 6. Pelayanan sanitasi 7. Persentase desa berlistrik

79 % 97 % 299.403 m 43 %

95 % 98 % 438.353 m 45 %

42 %

48 %

38 Desa 75 %

152 Desa 90 %

menurunnya pelanggaran

133

NO

6

7

MISI

Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing

Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian dan pemberdayaan masyarakat perdesaan

TUJUAN/SASARAN keciptakaryaan/ permukiman, energi untuk mendorong perekonomian pariwisata dan pengentasan kemiskinan Tujuan: Meningkatnya kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia. Sasaran: Semakin mudahnya masyarakat mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu Tujuan: Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata hingga perdesaan. Sasaran: Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas sebagai basis peningkatan industri, perdagangan dan serta jasa-jasa; meningkatnya pertumbuhan sektor potensi pariwisata, pertambangan dan jasa konstruksi/bangunan yang mengarusutamakan peran UMKM dan koperasi serta pengentasan kemiskinan.

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR

INDIKATOR KINERJA MAKRO

URAIAN

Semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

1. 2. 3. 4. 5.

IPM Indeks Pendidikan Indeks Kesehatan Indeks Pembangunan Gender Indeks Pemberdayaan Gender

Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi (PDRB, inflasi, pendapatan perkapita) dan menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan

1. PDRB-ADHB (Rp.Juta) 2. PDRB-ADHK (Rp.Juta) 3. Pendapatan Perkapita ADHB (Rp) 4. Indeks daya beli 5. Pertumbuhan Ekonomi (%) 6. Inflasi (%) 7. Tingkat Kemiskinan (%) 8. Tingkat Pengangguran (%)

KINERJA AWAL TAHUN 2010

KINERJA AKHIR TAHUN 2015

70,3 74,6 72,7 65,7 % 67,4 %

72,6 76,9 74,3 70,1 % 71,4 %

Rp. 31.087.994 Rp. 14.488.474 Rp. 12.144.878

Rp. 53.168.244 Rp. 19.847.571 Rp. 20.497.097

63,2 6% 6,2 – 5,8 % 13,6 % 4,1 %

66,6 6,7 % 5,5 – 4,9 % 6,9 % 3%

134

NO 8

MISI Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan

TUJUAN/SASARAN Tujuan: Meningkatnya kualitas fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam. Sasaran: Semakin terkendalinya perencanaan dan pemanfaatan tata ruang dan pemberian ijin industri yang rentan pencemaran serta semakin meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam

INDIKATOR KINERJA MAKRO

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR URAIAN

Semakin menurunnya kasus 1. Prosentase perusahaan yang pelanggaran lingkungan, memenuhi baku mutu meningkatnya luas lahan yang lingkungan dihutankan kembali dan 2. Luas lahan hutan rakyat yang penghijauan serta terkelola meningkatnya sumberdaya 3. Lahan kritis alam yang terkelola

KINERJA AWAL TAHUN 2010

KINERJA AKHIR TAHUN 2015

57 %

75 %

1.268 ha

9.708 ha

9.639 ha

3.932 ha

135

Tabel 9.2 RENCANA HASIL RPJMD KABUPATEN MALANG TAHUN 2010 – 2015 MISI PEMBANGUNAN

OUTCOME (KELUARAN)

RENCANA HASIL BENEFIT (HASIL)

1. Mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adatistiadat dan budaya.

Meningkatnya peran lembaga/tokoh agama, pendidikan keagamaan dan sosial budaya dalam pembinaan umat dan kemasyarakatan.

Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia dan berkesholehan sosial ditandai dengan menurunnya kuantitas dan kualitas bahkan tidak terjadinya kasus SARA.

2. Mewujudkan pemerintahan good governance (tata kelola kepemerintahan yang baik), clean yang government (pemerintah bersih), berkeadilan, dan demokratis 3. Mewujudkan supremasi hukum dan HAM

Semakin kuatnya kelembagaan SKPD dalam penyelengaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah yang ditandai dengan semakin meningkatnya kepuasan masyarakat.

Terbangunnya sistem informasi dan komunikasi publik, serta terlaksananya sosialisasi dan deseminasi produk hukum.

4. Mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan damai

Terciptanya sistem pengamanan swakarsa dan kerja sama pengamanan dengan aparat keamanan.

5. Mewujudkan ketersediaan infrastruktur

Terbangun dan terpeliharanya infrastuktur kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan/permukiman, energi untuk mendorong perekonomian pariwisata dan pengentasan kemiskinan. Semakin mudahnya masyarakat mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu

Terwujudnya kesadaran dan tertib hukum masyarakat yang ditandai dengan semakin menurunnya kasus hukum dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Terwujudnya kondisi masyarakat yang aman tertib dan damai yang ditandai dengan semakin menurunnya kasus kriminal dan keamanan dan ketertiban masyarakat Semakin meningkatnya ketersediaan, kuantitas maupun kualitas infrastruktur kebinamargaan, pengairan dan keciptakaryaan/permukiman serta energi untuk menunjang kegiatan pembangunan perekonomian Meningkatnya kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia yang ditandai dengan semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata hingga perdesaan yang ditandai dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi (PDRB, Inflasi, Pendapatan Perkapita) dan menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan.

peningkatan dan kualitas

6. Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing

7. Mewujudkan pertumbuhan berbasis pemberdayaan perdesaan.

peningkatan ekonomi yang pertanian dan masyarakat

8. Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas sebagai basis peningkatan industri, perdagangan dan jasajasa; serta meningkatnya pertumbuhan sektor potensi lainnya seperti pariwisata, pertambangan dan jasa kontruksi/bangunan yang mengarusutamakan peran usaha mikro kecil menengah dan koperasi dan pengentasan kemiskinan; Semakin terkendalinya perencanaan dan pemanfaatan tata ruang dan pemberian ijin industri yang rentan pencemaran serta semakin meningkatnya pengelolaan sumber daya alam.

Meningkatnya kualitas fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam yang ditandai dengan semakin menurunnya kasus pelanggaran lingkungan, meningkatnya luas lahan yang dihutankan kembali dan penghijauan serta meningkatnya sumberdaya alam yang terkelola.

IMPACT (DAMPAK)

Kabupaten Malang Yang Semakin Sejahtera dengan karakteristik

Mandiri Agamis Demokratis Produktif Maju Aman Tertib Berdayasaing

MADEP MANTEB

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1

Pedoman Transisi 1. RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode 2010-2015, yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 dan RPJM Nasional Tahun 20102014 dengan memperhatikan segala potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh Kabupaten Malang. RPJMD Kabupaten Malang ini merupakan pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kabupaten Malang, dan RKPD Kabupaten Malang tahunan. 2. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah Tahun 2016 yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 maka diperlukan penyusunan rancangan program indikatif Tahun 2016 yang mengacu pada program indikatif Tahun 2015 sebagai dasar penyusunan RKPD Tahun 2016 sebelum RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2020 selesai disusun, sebagai bahan dalam penyusunan rancangan APBD harus memperhatikan arahan visi-misi Kepala Daerah terpilih. 3. Dalam implementasi pedoman transisi ini diperlukan komitmen dari semua unsur pemerintahan (governance) yang meliputi Pemerintah Kabupaten, DPRD dan seluruh stakeholders pembangunan. Mengingat kebijakan ini akan dipakai sebagai dasar dan acuan pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan serta akan menjadi landasan kebijakan dan program Tahun 2015-2020. Beberapa kebijakan yang bersifat lintas waktu (multiyears) dan lintas wilayah yang perlu mendapatkan perhatian bersama terutama pada Tahun 2016 sebagai tahun transisi sebelum ditetapkannya RPJMD Tahun 2016-2020 antara lain: a. Pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang-Kepanjen. b. Pembangunan Jalan Lintas Selatan dan sirip-siripnya. c. Pembangunan Kota Kepanjen termasuk jalan lingkar barat, jalan lingkar selatan dan sarana pemerintahan. d. Pengembangan Bandara Abdulrachman Saleh. e. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pondok Dadap Sendangbiru. f. Pengembangan kawasan Agropolitan Poncokusumo. g. Pengembangan kawasan Minapolitan Wajak. h. Pengembangan sarana kepariwisataan andalan. i. Pengamanan lahan pertanian berkelanjutan. j. Pengamanan ruang terbuka hijau.

10.2. Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan diperlukan untuk menjamin terciptanya tata pemerintahan yang baik dan tetap konsisten serta fokusnya arah

137 pembangunan 5 tahun kedepan sebagaimana yang sudah disepakati dan terutama untuk menghindari tumpang tindih (overlapping) pelaksanaan program antar SKPD. Selain itu kaidah pelaksanaan bertujuan agar didalam implementasi program menjadi lebih terukur dampaknya serta tercipta efisiensi dan efektifitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan. Adapun kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut : 1. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, dalam rangka mewujudkan perencanaan yang partisipatif; penyusunannya dimulai dari perumusan Rancangan Awal dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan Kabupaten Malang yang dimulai dari seminar, semiloka dan dialog bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi kemasyarakatan dan pakar diberbagai bidang, dan telah disosialisasikan kepada masyarakat luas melalui media masa dan dalam berbagai kesempatan. Dalam rangka penyempurnaan Rancangan Akhir telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 yang diikuti stakeholders pembangunan seperti perwakilan pemerintah, DPRD, organisasi keagamaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan organisasi pengusaha/bisnis serta tokoh/pakar berbagai bidang termasuk perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota bertetangga; dan telah menghasilkan kesepakatan bersama mengenai visi, misi, tujuan, agenda, strategi, arah kebijakan dan indikator kinerja pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 dan telah pula disosialisasikan kepada masyarakat secara luas melalui media masa dan dalam berbagai kesempatan baik dikalangan pemerintahan maupun organisasi kemasyarakatan untuk mendapatkan tanggapan dan masukan. Selanjutnya Rancangan Akhir telah dikonsultasikan kepada Gubernur Jawa Timur dan mendapatkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dan diajukan ke DPRD Kabupaten Malang guna disepakati menjadi Peraturan Daerah. 2. SKPD berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD dan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahunan, dan menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra SKPD dan Renja SKPD. 3. SKPD, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 dengan sebaik-baiknya. 4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra SKPD dan implementasinya dalam Renja SKPD tahunan; dan SKPD berkewajiban mengevaluasi pelaksanaan program yang dilaksanakan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan rencana kerja secara berkala kepada Bupati Malang.

138 5. RPJMD dipakai sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja 5 tahunan dan tahunan dalam kurun waktu Tahun 2010-2015. Apabila berdasarkan hasil evaluasi diperlukan adanya revisi atau penyesuaian dengan perkembangan situasi pembangunan nasional dan regional Jawa Timur akan dilakukan revisi dan penyesuaian dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku. 6. Dalam rangka mendukung pelaksanaan RPJMD diperlukan regulasi sebagai dasar pelaksanaan yang akan disusun sesuai dengan kebutuhan baik dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati maupun Keputusan Kepala SKPD. Demikian RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 disepakati bersama antara Pemerintah dan DPRD Kabupaten Malang.

BUPATI MALANG,

H. RENDRA KRESNA