PERATURAN DAERAH NO. 07 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH NO. 07 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2013-2018

JL. RAYA DRINGU 901 PROBOLINGGO

SAMBUTAN BUPATI PROBOLINGGO

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat-Nya penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018 dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan bagian tahapan pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025. RPJMD merumuskan tantangan serta strategi kebijakan dan target yang akan diambil untuk menjawab permasalahan dalam 5 tahun ke depan. Dengan demikian, RPJMD merupakan pedoman bagi seluruh komponen baik itu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan secara sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mengamanatkan reformasi penganggaran dilakukan melalui penerapan Anggaran Berbasis Kinerja yang pada akhirnya menghendaki struktur program pembangunan yang berbasiskan pada capaian hasil. Penerapannya dalam perencanaan jangka menengah menghendaki adanya perumusan permasalahan, sasaran serta arah kebijakan pembangunan yang sistematis dan terstruktur. RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018 ditetapkan untuk memberikan petunjuk dan arah bagi penyusunan dokumen rencana tahunan, sehingga dapat dihasilkan suatu produk dokumen yang tersusun dengan alur logika yang strategis, konsisten dan koheren. Dengan demikian, dokumen perencanaan tersebut akan lebih mudah untuk dipahami serta siap untuk dapat dievaluasi capaiannya. Arah kebijakan dan strategi pembangunan yang terukur kinerjanya akan lebih menjamin keberhasilan pencapaiannya. RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang bersinergi dengan visi, misi Nasional serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dengan tetap memperhatikan dinamika kondisi daerah. Secara umum materi RPJMD berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan program kepala daerah. Adapun aspek pembangunan yang dijabarkan meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah bersama-sama menyusun dokumen RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018 dan marilah secara bersama-sama kita implementasikan untuk mewujudkan Kabupaten Probolinggo

yang Sejahtera, Berkeadilan,

Mandiri, Berwawasan Lingkungan dan Berakhlak Mulia. Semoga memenuhi tujuannya. Amin.

BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

NOMOR : 07 TAHUN 2013 TANGGAL : 11 JUNI 2013

BAB I PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG Perencanaan

pembangunan

memainkan

peranan

penting

dalam

upaya

mensuksekan pembangunan di berbagai tingkatan baik nasional maupun daerah. Pembangunan

daerah

merupakan

satu kesatuan dalam sistem

perencanaan

pembangunan nasional sesuai dengan Undang – Undang No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan oleh

pemerintah daerah bersama

berdasarkan

peran dan kewenangan masing-masing. Selain itu, perencanaan

pembangunan

para

pemangku

kepentingan

daerah harus mampu mengintegrasikan rencana tata ruang dengan

rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah dan sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Sesuai dengan kondisi objektif daerah, maka perencanaan pembangunan daerah perlu dirumuskan dengan berdasarkan berbagai prinsip seperti transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Salah satu bentuk dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan satu dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses dan hasil penyusunan dokumen RPJMD. Selain itu seluruh pemangku kepentingan perlu melakukan pemantauan, evaluasi dan review berkala atas implementasinya. Hal ini dikarenakan dokumen RPJMD sangat terkait dengan visi dan misi pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sehingga kualitas penyusunan RPJMD akan mencerminkan sejauh mana kredibilitas Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam memandu, mengarahkan dan memprogramkan perjalanan kepemimpinannya dan pembangunan

daerahnya

mempertanggungjawabkan

dalam hasilnya

masa

5

kepada

(lima)

tahun

masyarakat

ke pada

depan

serta

akhir

masa

kepemimpinannya. RPJMD menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar: (1) ke mana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima tahun) mendatang; (2)

bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Dalam konteks ini, adalah sangat penting bagi RPJMD untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas serta tolok ukur kinerja pencapaiannya dengan berbagai pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam menyusun RPJMD Kabupaten Probolinggo adalah teknokratik, legislasi, dan partisipatif.

Konsultasi dan Diskusi dengan Bupati dan Kepala Bappeda

Gambar 1. 1 Diagram Alur Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018

Proses penyusunan Dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo 2013 – 2018 disusun melalui berbagai pendekatan, meliputi (gambar 1.1) : 1. Pendekatan Teknokratik, dilaksanakan dengan menggunakan

metode dan

kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja dalam hal ini Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang secara fungsional bertugas untuk hal

Kabupaten

Probolinggo

tersebut. Kerangka berpikir yang

digunakan adalah kerangka pemikiran strategis (strategic thinking process) mencakup elemen-elemen dasar sebagai berikut:  Ada rumusan isu dan permasalahan pembangunan yang jelas  Ada rumusan prioritas isu sesuai dengan urgensi dan kepentingan dan dampak isu terhadap kesejahteraan masyarakat banyak  Ada rumusan tujuan pembangunan yang memenuhi kriteria measurable, achievable, reliable, time bound)  Ada rumusan alternatif strategi untuk pencapaian tujuan  Ada rumusan kebijakan untuk masing-masing strategi

SMART (specific,

 Ada pertimbangan atas kendala ketersediaan sumber daya dan dana (kendala fiskal daerah)  Ada prioritas program  Ada tolok ukur dan target kinerja capaian program  Ada pagu indikatif program  Ada kejelasan siapa bertanggung jawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, waktu penyelesaian termasuk review kemajuan pencapaian sasaran.  Ada kemampuan untuk

menyesuaikan dari

waktu ke waktu terhadap

perkembangan internal dan eksternal yang terjadi  Ada evaluasi terhadap proses perencanaan yang dilakukan  Ada

komunikasi

dan

konsultasi

berkelanjutan

dari

dokumen

yang

digunakan

untuk

dihasilkan  Ada

instrumen,

metodologi,

pendekatan

yang

tepat

mendukung proses perencanaan. 2. Pendekatan Legislasi, bahwa proses pemilihan Kepala Daerah merupakan bagian proses penyusunan rencana dan

karena rakyat pemilih

telah menentukan

pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan

yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat

kampanye berupa Visi, Misi dan Program yang kemudian dituangkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Pendekatan politik pula bermakna bahwa penyusunan

RPJMD

melibatkan proses

konsultasi dengan kekuatan

politis DPRD. Cheklis kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :  Ada konsultasi dengan Kepala Daerah Terpilih untuk penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi dan program Kepala Daerah Terpilih ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah  Ada keterlibatan DPRD dalam proses penyusunan RPJMD  Ada pokok-pokok pikiran DPRD dalam proses penyusunan RPJMD  Ada naskah akademis untuk mendukung proses pengesahan RPJMD  Ada review dan evaluasi dari DPRD terhadap rancangan RPJMD  Ada review, saran dan masukan Gubernur Provinsi berkaitan terhadap rancangan RPJMD  Ada pembahasan terhadap Ranperda RPJMD  Ada pengesahan RPMJD sebagai Peraturan Daerah yang mengikat semua pihak untuk melaksanakannya dalam lima tahun ke depan. 3. Pendekatan Partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan,

guna mengakomodasi

aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Proses penyusunan RPJMD dilaksanakan secara transparan,

akuntabel dan melibatkan masyarakat (stakeholder) dalam

pengambilan keputusan perencanaan disemua tahapan perencanaan:

 Ada identifikasi stakeholders yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan perencanaan  Ada kesetaraan antara government dan non government stakeholders dalam pengambilan keputusan  Ada transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan  Ada sense of ownership masyarakat terhadap RPJMD  Ada pelibatan dari media  Ada

konsensus

atau

kesepakatan seperti

pada

pengambilan

keputusan

permasalahan,

perumusan tujuan, strategi

semua

perumusan dan

tahapan prioritas

kebijakan,

dan

penting isu

dan

prioritas

program RPJMD merupakan penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ke dalam tujuan, strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah selama masa jabatan lima tahun. Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam

RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD disusun berdasarkan

pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, serta perencanaan dan penganggaran terpadu; kerangka pendanaan dan pagu indikatif; urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab SKPD. Penggambaran keterkaitan RPJMD Kabupaten Probolinggo dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai berikut : 1. RPJM Daerah Kabupaten Probolinggo merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional; 2. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Guna memaduserasikan antara Rencana Pembangunan Jangka

Panjang

Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo 2005–2025, Visi Misi Kepala Daerah Terpilih, tuntutan aspek legal formal dan dinamika pembangunan lokal, regional, maupun nasional. Maka disusunlah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 – 2018 yang merupakan tahap ke dua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025. RPJMD tahap ke dua melanjutkan visi pembangunan jangka panjang daerah yaitu “Terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang Berdaya Saing”.

1.2

DASAR HUKUM Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Probolinggo Tahun 2013-2018 disusun atas dasar : 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

2.

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Menjadi

Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; 4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

6.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah

Antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Provinsi

dan

Pemerintahan

Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi ; 14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014 ; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 67 Tahun 2012 tentang

Pedoman

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor : 0199/m ppn/04/2010 ; Nomor : pmk 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014 ; 18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur 2005-2025; 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2031 ; 20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005 – 2025; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008-2013 ; 24. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010-2014 ; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029 ;

26. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 ; 27. Peraturan

Bupati

Situbondo

Nomor

85

Tahun

2010

Tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2015 ; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029 ; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2008-2028 ; 30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010-2015 ; 31. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032. 1.3

HUBUNGAN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD (2005-2025) dan RTRW

(2010-2029) kabupaten Probolinggo, memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Timur, RPJMD dan RTRW Kabupaten/Kota tetangga. Rancangan awal RPJMD menjadi pedoman SKPD dalam menyusun Rancangan awal Renstra SKPD. Selanjutnya Rancangan awal Renstra SKPD menjadi masukan bahan penyempurnaan Rancangan awal RPJMD. Rancangan awal RPJMD tersebut kemudian dibahas dalam forum Musrenbang RPJMD yang hasil akhirnya menjadi Rancangan RPJMD yang akan dibahas bersama antara Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Probolinggo untuk ditetapkan

dan disahkan menjadi Peraturan Daerah. RPJMD yang telah

ditetapkan menjadi Peraturan Daerah menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan

Ranwal

RKPD,

serta

digunakan

sebagai

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Gambar 1. 2 Hubungan RPJMD dan RPJPD

instrumen

evaluasi

Berdasarkan gambar hubungan RPJMD dan RPJPD di atas, RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018 merupakan tahap ke dua Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025.

Gambar 1. 3 Hubungan RPJMD dan Rencana Stategis SKPD

Berdasarkan gambar di atas, RPJMD menjadi pedoman dalam Rencana

Strategis

penyusunan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dalam kurun

waktu 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah diverifikasi terlebih dahulu oleh Bappeda

Kabupaten Probolinggo.

Dengan demikian

kesinambungan dan konsistensi perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Gambar 1. 4 Hubungan RPJMD dan RKPD

Berdasarkan gambar di atas, pelaksanaan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 – 2018 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Probolinggo yang

dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan,

kecamatan,

kabupaten/kota hingga provinsi. 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I

Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018 1.3 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya Menjelaskan tentang hubungan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018 dengan dokumen-dokumen perencanaan baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. 1.4 Sistematika Penulisan Memberikan

gambaran

penyusunan

dokumen

RPJMD

Kabupaten

Probolinggo Tahun 2013-2018 terkait pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya. 1.5 Maksud dan Tujuan Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018 BAB II

Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1 Aspek Geografi dan Demografi Menjelaskan dan menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi Kabupaten Probolinggo

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Menjelaskan dan menyajikan aspek kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan social serta seni budaya dan olahraga 2.3 Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan dan menyajikan pelayanan umum dalam segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik 2.4 Aspek Daya Saing Menjelaskan dan menyajikan aspek daya saing Kabupaten Probolinggo baik dari kemampuan ekonomi daerah, infrastruktur, fasilitas berinvestasi serta sumber daya manusia

BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu Menggambarkan kinerja keuangan Kabupaten Probolinggo tahun 2008 sampai dengan 2012 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Menggambakan kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD tahun 2008 sampai dengan 2012 3.3 Kerangka Pendanaan Menjelaskan kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahun ke depan BAB IV Analisis Isu-Isu Strategis 4.1 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Probolinggo Menyajikan permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah 4.2 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Probolinggo Menyajikan permasalahan pembangunan maupun maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional

BAB V

Penyajian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

5.1 Visi Menyajikan Visi Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 - 2018 5.2 Misi Menyajikan Misi Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 - 2018 5.3 Tujuan dan Sasaran

Menyajikan tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan dan sasaran yang ditetapkan untuk mendukung tujuan yang terkait BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan 6.1 Strategi Pembangunan Menjelaskan strategi pembangunan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 – 2018 6.2 Arah Kebijakan Menjelaskan arah kebijakan pembangunan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 - 2018 BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indicator kinerja BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program

yang

menjadi

tanggung

jawab

SKPD

beserta

kebutuhan

pendanaannya BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah Memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan BAB X

Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Bab ini menguraikan masa transisi tahun pertama dan satu tahun setelah akhir periode RPJMD ini, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya. Bab ini juga menguraikan kaidah pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1.5

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018 adalah untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati Probolinggo yang terpilih sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serta memberikan arah dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pelaksanaan pembangunan. Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018

adalah untuk mewujudkan

keadaan yang diinginkan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dalam rangka kelanjutan

pembangunan

jangka

panjang,

sehingga

mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Probolinggo.

secara

bertahap

dapat