PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN AGAM TAHUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN AGAM TAHUN 2010-2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI AGAM, Menimbang

:

a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran visi, misi dan Program Kerja Kepala Daerah; b. bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dengan mempertimbangkan batas kewenangan Pemerintah Daerah dan kemampuan keuangan daerah; c. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Agam yang antara lain menjadi pedoman dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra-SKPD dan Renja SKPD Kabupaten Agam; d. bahwa sesuai amanat Pasal 150 ayat (3) huruf e UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengolahan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2010-2015.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 20. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Agam (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 11); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 ); 26. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Agam (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM dan BUPATI AGAM MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2010-2015

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 Daerah adalah Kabupaten Agam; 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah 3 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 4 Bupati adalah Bupati Agam; 5 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Agam yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Agam; 6 Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia; 7 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun; 8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode waktu 5 (lima) tahun; 9 Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Agam yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Agam untuk periode 5 (lima) tahun; 10 Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun; 11 Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Agam yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

12 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Badan, Dinas, Kantor, Bagian, dan Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam; 13 Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua pelaku pembangunan dalam rangka mewujudkan Visi. 14 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan; 15 Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi; 16 Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi; 17 Kebijakan adalah arah /tindakan yang dicapai untuk mencapai tujan; 18 Program adalah instrumen kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah; 19 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah kabupaten adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BAPPEDA; 20 Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) RPJM Daerah merupakan penjabaran visi, misi dan program kerja Kepala Daerah terpilih yang dilaksanakan pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) langsung Tahun 2010 (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai maksud: a. agar tersedianya dokumen publik yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan, Renstra-SKPD 5 (lima) tahun dan Renja-SKPD; b. agar tersedia landasan bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah; c. agar tersedia program dan kegiatan prioritas yang dapat menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan pembangunan (stakeholders) dalam mengoptimalkan kiprah dan partisipasinya membangun Kabupaten Agam menuju Kabupaten yang Mandiri dan Madani; d. menyediakan acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang dibiayai dengan APBD dan APBN; e. menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap SKPD; f. memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD dalam mencapai tujuan dangan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur serta memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

Pasal 3 RPJM Daerah disusun dengan tujuan untuk: a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah; c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisiensi, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4 Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan yang menjadi wewenang daerah secara terpadu.

BAB IV KEDUDUKAN DAN FUNGSI Pasal 5 (1) RPJM Daerah berfungsi sebagai penjabaran dari RPJP Daerah dan memuat visi, misi, gambaran umum kondisi masa kini, gambaran kondisi yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan ekternal, arah kebijakan, strategi dan indikasi rencana program lima tahunan secara lintas sumber pembiayaan. (2) RPJM Daerah berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKPD dan bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD BAB V SISTEMATIKA Pasal 6 (1) RPJM Daerah disusun dengan Sistematika sebagai berikut: BAB I : Pendahuluan BAB II : Gambaran Umum dan Kondisi Daerah BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan BAB IV : Analisis dan Isu-Isu Strategis BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah BAB X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB VI TATACARA PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN Pasal 7 Penyusunan RPJM Daerah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan memperhatikan RPJM Daerah Propinsi dan RPJM Nasional BAB VII PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA Pasal 8 (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Pasal 9 (1) Pembangunan Daerah Tahun 2010-2015 dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran peraturan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam. Ditetapkan di Lubuk Basung Pada tanggal, 30 Juni 2011 BUPATI AGAM CAP/DTO

INDRA CATRI Diundangkan di Lubuk Basun Pada tanggal, 30 Juni 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM CAP/DTO

SYAFIRMAN, SH NIP.19580524 198611 1 001 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2011 NOMOR 8

NOTA PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM DAN PEMERINTAH KABUPATEN AGAM Nomor 4 tahun 2011 Nomor 4 tahun 2011

TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2010-2011

Tahun 2011

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang....................................................................... I-1 1.2. Dasar Hukum Penyusunan................................................... I-5 1.3. Hubungan Antar Dokumen................................................... I-6 1.4. Sistematika Penulisan.......................................................... I-7 1.5. Maksud dan Tujuan............................................................... I-8

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1

Aspek Geografi dan Demografi.................................. II-1

2.1.1.

Luas dan Batas Wilayah Administrasi....................... II-1

2.1.2.

Letak dan Kondisi Geografis...................................... II-1

2.1.3.

Topografi....................................................................... II-2

2.1.4.

Geologi.......................................................................... II-2

2.1.5.

Hidrologi....................................................................... II-3

2.1.6.

Klimatologi.................................................................... II-3

2.1.7.

Penggunaan Lahan...................................................... II-3

2.1.8.

Potensi Pengembangan Wilayah................................ II-4

2.1.8.1.

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi....................... II-4

2.1.8.2.

Kawasan Peruntukan Pertanian................................. II-5

2.1.8.3.

Kawasan Peruntukan Peternakan.............................. II-5

2.1.8.4.

Kawasan Peruntukan Perkebunan............................. II-5

2.1.8.5.

Kawasan Peruntukan Perikanan................................. II-6

2.1.8.6.

Kawasan Pertambangan.............................................. II-7

2.1.8.7.

Kawasan Peruntukan Industri..................................... II-9

2.1.8.8.

Kawasan Pariwisata..................................................... II-10

2.1.8.9.

Kawasan Pemukiman.................................................. II-11

2.1.8.10.

Wilayah Rawan Bencana............................................ II-12

2.1.9.

Demografi..................................................................... II-16

2.1.9.1.

Jumlah Penduduk ............................................... II-16

2.1.9.2.

Kepadatan Penduduk ......................................... II-17

2.1.9.3.

Proyeksi Penduduk ............................................. II-18

RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015

i

2.2

Aspek Kesejahteraan Masyarakat.............................. II-18

2.2.1.

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi..... II-18

2.2.1.1.

Struktur dan Perkembangan Perekonomian Kabupaten Agam

.............................................. II-18

2.2.1.2.

PDRB Perkapita dan Pengeluaran Perkapita............ II-24

2.2.1.3.

Laju Pertumbuhan Ekonomi....................................... II-25

2.2.1.4.

Prosentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan..... II-25

2.2.2.

Fokus Kesejahteraan Masyarakat............................... II-26

2.2.2.1.

Pendidikan.................................................................... II-26

2.2.2.2.

Kesehatan..................................................................... II-32

2.2.3.

Fokus Seni Budaya dan Olahraga.............................. II-34

2.3

Aspek Pelayanan Umum.............................................. II-36

2.3.1

Fokus Layanan Urusan Wajib..................................... II-36

2.3.1.1

Pendidikan.................................................................... II-36

2.3.1.1.1. Pendidikan Dasar ................................................ II-36 2.3.1.1.2. Pendidikan Menenggah ...................................... II-39 2.3.1.1.3. Fasilitas Pendidikan............................................ II-40 2.3.1.1.4. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ................... II-40 2.3.1.1.5. Angka Putus Sekolah ......................................... II-40 2.3.1.1.6. Angka Kelulusan ................................................. II-41 2.3.1.2

Kesehatan ............................................................ II-41

2.3.1.2.1. Rasio Posyandu Persatuan Balita ..................... II-41 2.3.1.2.2. Rasio Puskesmas, Poli Klinik dan Pustu Persatuan Penduduk .......................................... II-42 2.3.1.2.3. Rasio Dokter Persatuan Penduduk ................... II-43 2.3.1.2.4. Rasio Tenaga Medis persatuan Penduduk ....... II-44 2.3.1.2.5. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan ............................................................ II-45 2.3.1.2.6. Cakupan Nagari Universal Child Immunisation (UCI).............................................. II-45 2.3.1.2.7. Cakupan Gizi Buruk Mendapat Perawatan ....... II-45


ii

2.3.1.2.8. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC/BTA ............................. II-45 2.3.1.2.9. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD ..................................... II-46 2.3.1.2.10. Cakupan Kunjungan bayi .................................. II-46 2.3.1.2.11. Cakupan Puskesmas ....................................... II-46 2.3.1.2.12. Cakupan Pembantu puskesmas ..................... II-46 2.3.1.3.

Pekerjaan Umum .............................................. II-46

2.3.1.3.1.

Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondidisi Baik .................................................................... II-46

2.3.1.3.2.

Rasio Jaringan Irigasi ...................................... II-49

2.3.1.3.3.

Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk ... II-51

2.3.1.3.4.

Rasio Tempat Pembuangan Sampah ............. II-52

2.3.1.3.5.

Rasio Permukiman Layak Huni ....................... II-53

2.3.1.4.

Perumahan ........................................................ II-53

2.3.1.4.1.

Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih ............................................................... II-53

2.3.1.4.2.

Rumah Tangga (RT) Pengguna Listrik ........... II-54

2.3.1.4.3.

Persentase Rumah Tangga Bersanitasi ......... II-55

2.3.1.5.

Penataan Ruang ............................................... II-56

2.3.1.5.1.

Rasio Ruang Terbuka Hijau Persatuan Luas Wilayah ber HPL/HGB ...................................... II-56

2.3.1.5.2.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ..................... II-56

2.3.1.5.3.

Perubahan Pemanfaatan Ruang Publik ......... II-57

2.3.1.6.

Perencanaan Pembangunan .......................... II-58

2.3.1.7.

Perhubungan .................................................... II-59

2.3.1.7.1.

Jumlah Arus penumpang Anglutan Umum .... II-59

2.3.1.7.2.

Rasio Izin Trayek .............................................. II-59

2.3.1.7.3.

Jumlah Uji KIR Angkutan Umum .................... II-60

2.3.1.7.4.

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis .. II-60

2.3.1.7.5.

Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum. II-61

2.3.1.7.6.

Pemasangan Rambu-rambu ............................ II-61


iii

2.3.1.8.

Lingkungan Hidup ............................................ II-62

2.3.1.8.1.

Persentase Penanganan Sampah ................... II-62

2.3.1.8.2.

Persentase Penduduk Berakses Air Minum ... II-63

2.3.1.8.3.

Persentase Luas Pemukiman Yang Tertata ... II-65

2.3.1.9.

Pertanahan ........................................................ II-65

2.3.1.10.

Kependudukan dan Catatan Sipil ................... II-66

2.3.1.11.

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. II-68

2.3.1.11.1. Cakupan Peserta KB Aktif ............................... II-69 2.3.1.11.2. Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera 1........... II-69 2.3.1.12.

Sosial ................................................................. II-69

2.3.1.13.

Ketenagakerjaan ............................................... II-70

2.3.1.13.1. Angka Partisipasi Angkatan Kerja ................. II-70 2.3.1.13.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ................ II-70 2.3.1.14.

Koperasi Usaha Kecil dan Menegah ............... II-70

2.3.1.14.1. Persentase Koperasi Aktif ............................... II-70 2.3.1.15.

Penanaman Modal ............................................ II-71

2.3.1.15.1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) ..................................................... II-71 2.3.1.15.2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) ...................................................... II-72 2.3.1.15.2.1 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja ...................... II-72 2.3.1.15.3. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) ................................................. II-73 2.3.1.16.

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri .. II-74

2.3.1.17.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian .......... II-76

2.3.1.18.

Ketahanan Pangan ........................................... II-77

2.3.1.19.

Statistik ............................................................. II-78

2.3.1.20.

Kearsipan ......................................................... II-79

2.3.1.21.

Komunikasi dan Informatika ........................... II-79

2.3.1.22.

Perpustakaan .................................................... II-80


iv

2.3.2.

Fokus Layanan Urusan Pilihan ....................... II-82

2.3.2.1.

Pertanian.................................................................... II-82

2.3.2.2.

Kehutanan ......................................................... II-86

2.3.2.3.

Energi dan Sumber Daya Mineral ................... II-87

2.3.2.4.

Pariwisata .......................................................... II-88

2.3.2.5.

Kelautan dan Perikanan ................................... II-89

2.3.2.6.

Perdagangan ..................................................... II-90

2.3.2.7.

Perindustrian .................................................... II-91

2.4

Aspek Daya Saing Daerah........................................ II-92

2.4.1.

Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah...................... II-92

2.4.1.1.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Adminitrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian ......... II-92

2.4.1.1.1.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita..................................................................... II-92

2.4.1.1.2.

Pengeluaran Konsumsi Tumah Tangga Makanan dan Non Makanan...................................................... II-93

2.4.1.1.3.

Produktivitas Total Daerah....................................... II-93

2.4.2.

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur...................... II-95

2.4.2.1.

Komunikasi dan Informatika..................................... II-95

2.4.2.1.1.

Rasio Ketersediaan Daya Listrik.............................. II-95

2.4.2.1.2.

Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan HP/Telepon................................................................. II-96

2.4.3.

Fokus Iklim Berinvestasi .................................. II-96

2.4.3.1.

Angka Kriminalitas di Kabupaten Agam selama 2007 – 2010................................................... II-97

BAB III

2.4.3.2.

Jumlah Demonstrasi................................................ II-97

2.4.3.3.

Lama Proses Perizinan............................................ II-98

2.4.3.4.

Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

2.4.3.5.

Jumlah Perda Mendukung Iklim Usaha.................. II-101

II-100

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1.

Kinerja Keuangan Tahun 2005 – 2010 ............ III-1


v

3.1.1.

Kinerja Pelaksanaan APBD 2005 – 2010 ....... III-2

3.1.2.

Neraca Daerah ................................................... III-8

3.2.

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2008 dan 2009 .................................. III-13

3.2.1.

Proporsi Penggunaan Anggaran .................... III-13

3.2.2.

Analisis Pembiayaan ........................................ III-13

3.3.

Kerangka Pendanaan ...................................... III-15

3.3.1.

Analisis Pengeluaran Priodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama ...................... III-15

BAB IV

3.3.2.

Proyeksi Data Masa Lalu ................................. III-18

3.3.3.

Perhitungan Kerangka Pendanaan ................ III-20

ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS 4.1.

Permasalahan Pembangunan ......................... IV-1

4.1.1.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat .................. IV-1

4.1.1.1.

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ............................................................ IV-1

4.1.1.2.

Fokus Kesejahteraan Masyarakat..................... IV-1

4.1.1.2.1.

Pendidikan ........................................................ IV-2

4.1.1.2.2.

Kesehatan .......................................................... IV-6

4.1.1.2.3.

Pertanahan ........................................................ IV-8

4.1.2.

Aspek Pelayanan Umum .................................. IV-9

4.1.2.1.

Pekerjaan Umum .............................................. IV-9

4.1.2.2.

Perumahan ........................................................ IV-10

4.1.2.3.

Penataan Ruang ............................................... IV-10

4.1.2.4.

Perhubungan .................................................... IV-10

4.1.2.5.

Lingkungan Hidup ........................................... IV-11

4.1.2.6.

Kependudukan dan Catatan Sipil ................... IV-12

4.1.2.7.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ................................................................... IV-12

4.1.2.8.

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ........................................................... IV-13


vi

4.1.2.9.

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ............ IV-13

4.1.2.10.

Penanaman Modal ............................................ IV-13

4.1.2.11.

Kepemuadaan dan Olah Raga ........................ IV-14

4.1.2.12.

Kebudayaan ...................................................... IV-14

4.1.2.13.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Adminitrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian ........................ IV-14

BAB V

4.1.2.14.

Ketahanan Pangan ........................................... IV-14

4.1.2.15.

Pemberdayaan Masyarakat Nagari ................. IV-15

4.1.3.

Fokus Layanan Urusan Pilihan ....................... IV-15

4.1.3.1.

Pertanian ........................................................... IV-15

4.1.3.2.

Kahutanan ......................................................... IV-16

4.1.3.3.

Pariwisata ......................................................... IV-16

4.1.3.4.

Kelautan dan Perikanan ................................... IV-16

4.1.3.5.

Perdagangan ..................................................... IV-17

4.2.

Isu – Isu Stategis .............................................. IV-17

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1

Visi Jangka Menengah Daerah................................. V-1

5.2

Misi Jangka Menengah Daerah................................. V-2

5.3

Tujuan dan Sasaran................................................... V-4

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KIBERJA DAERAH

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 10.1.

Pedoman Transisi RKPD Tahun 2016 ............ X-1

10.2

Kaidah Pelaksanaan ........................................ X-1

10.3

Pengendalian dan Evaluasi.............................. X-3


vii

DAFTAR TABEL II.1

Potensi Sumber Daya Mineral dI Kabupaten Agam ..................

II-8

II.2

Bencana gerakan Tanah / Longsor di Kabupaten Agam……...

II-15

II.3

Jumlah Penduduk di Kabupaten Agam………………………….

II-16

II.4

Kepadatan Penduduk di Kabupaten Agam Tahun 2009……...

II-17

II.5

Analisis Kategori Tingkat Kepadatan Penduduk di Kabupaten Agam Tahun 2009…………………………………………….....… II-17

II.6

Proyeksi Jumlah Penduduk di Kabupaten Agam Tahun 2009 -2015.......................................................................... II-18

II.7

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2005 -2009 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Agam…………………….............................................................. II-20

II.8

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2005 – 2009 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Agam ……………............ II-21

II.9

PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Kabupaten Agam Tahun 2005 – 2009 Berdasarkan Harga Berlaku………… II-24

II.10

Jumlah Rumah Tangga Miskin Tahun 2005 dan Rumah Tangga Sasaran Tahun 2008....................................................... II-25

II.11

Angka Melek Huruf Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam Tahun 2006 -2010……………………………………………………

II-27

Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Agam Tahun 2006 – 2010…………………………………………………..

II-27

II.12

II.13

Perkembangan Angka Pertisipasi Kasar (APK) di Kabupeten Agam Tahun 2006 – 2010……………………………………….... II-29

II.14

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Per Kecamatan di Kabupaten Agam Tahun 2010………………… II-31

II.15

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Agam Tahun 2006 -2010........................................................ II-32

II.16

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKBH) di Kabupaten Agam Tahun 2010………………………….................................... II-33

II.17

Balita Gizi Buruk Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam Tahun 2010……………………….....................................…..… II-34


viii

II.18

Perkembangan Seni, Budaya dan Olah Raga Kabupaten Agam Tahun 2006 – 2009…………………………………………………..

II-35

II.19

Perkembangan Seni, Budaya dan Olah Raga di Kabupaten Agam Menurut Kecamatan Tahun 2009………………………...... II-35

II.20

Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Agam Tahun 2006 – 2010…………………................ II-37

II.21

Jumlah Guru dan Murid jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten II-38 Agam Tahun 2006 -2010……………………………………….......

II.22

Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah di II-39 Kabupaten Agam Tahun 2006 -2010……………………………

II.23

Jumlah guru per Kelas Jenjang Pendidikan Menengah di II-40 Kabupaten Agam Tahun 2006 -2010………………………………

II.24

Jumlah Posyandu dan Balita di Kabupaten Agam Tahun 2006 – 2010................................................................................

II.25

Jumlah Puskesmas dan Pustu di kabupaten Agam Tahun 2006-2010………………………………………………..................

II-43

II.26

Jumlah Dokter di Kabupaten Agam Tahun 2006 – 2010……....

II-43

II.27

Jumlah Tenaga Dokter Kecamatan di Kabupaten Agam Tahun 2010……………………................................................................. II-44

II.28

Jumlah Tenaga Para Medis Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam Tahun 2006 – 2010………………...................................... II-44

II.29

Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan kondisi Menurut Kecamatan tahun 2010 Kabupaten Agam…………………….... II-47

II.30

Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2009 s.d 2010 Kabupaten Agam

II.31

Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Tahun 2010 Kabupaten Agam……………...................................................... II-49

II.32

Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Tahun 2010 Kabupaten Agam……………………………………………… II-51

II.33

Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Tahun 2010…………………….................................. II-51

II.34

Rasio Tempat Ibadah Tahun 2008 dan 2009 ….………….........


II-42

II-49

II-52

ix

II.35

Rasio Tempat Ibadah Menurut Kecamatan Tahun 2009 Kabupaten Agam…………………………………………………… II-52

II.36

Rasio Pemukiman Layak Huni....................................................

II.37

Persentase Rumah Tangga (RT) Yang menggunakan Air Bersih Provinsi / Kabupaten Agam Tahun 2010......................... II-54

II.38

Persentase Rumah Tangga (RT) Yang menggunakan Listrik Kabupaten Agam…………………………………………………… II-54

II.39

Persentase Rumah Tangga (RT) Bersanitasi Tahun 2010 Kabupaten Agam…...................................................................

II.40

Persentase Rumah Tangga (RT) Bersanitasi Menurut Kecamatan Tahun 2010 Kabupaten Agam………………….....

II-53

II-55

II-55

II.41

Jumlah Penumpang Angkutan umum Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Agam...................................................................... II-59

II.42

Rasio Ijin Trayek Tahun 2009 dan 2010 Kabupaten Agam……

II-59

II.43

Jumlah uji KIR Angkutan umum Tahun 2006 – 2010 Kabupaten Agam…………………………………………………………………

II-60

II.44

Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum……………………

II-61

II.45

Jenis dan Kebutuhan Rambu-Rambu Tahun 2010………………

II-61

II.46

Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun 2009 dan 2010 Kabupaten Agam (M3 / Hari)……………...................... II-62

II.47

Jumlah Volume Sampah (M3 / Hari) dan Produksi Sampah Menurut Kecamatan Tahun 2010 Kabupaten Agam…………….. II-63

II.48

Proporsi Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minumdan Jumlah Penduduk Tahun 2010 Kabupaten Agam............................................................................................ II-63

II.49

Proporsi Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minum dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2010 Kabupaten Agam………………………………………

II-64

II.50

Persentase Luas Permukiman Yang Tertata Tahun 2010 Kabupaten Agam……………………………………………........... II-65

II.51

Rasio Penduduk Ber KTP per Satuan Penduduk………………

II.52

Kepemilikan Akte Kelahiran Per 1000 Penduduk Tahun 2008 – 2009...................................................................... II-67


II-66

x

II.53

Jumlah Akseptor KB dan Pasangan Usia Subur di Kabupaten Agam Tahun 2006 – 2010…........................................................ II-68

II.54

Jumlah Peserta KB Aktif dan Pasangan Usia Subur di II-69 Kabupaten Agam Tahun 2006 – 2010…………………………….

II.55

Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I di Kabupaten Agam Tahun 2006 – 2010………………………………………….. II-69

II.56

Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Agam Tahun 2005 – 2010............................................................................................. II-70

II.57

Jumlah Investor PMDN / PMA Tahun 2006 – 2010 Kabupaten Agam............................................................................................ II-71

II.58

Jumlah Investasi PMDN / PMA Skala Nasional Tahun 2006 s/d 2010 Kabupaten Agam………...………………………………........ II-72

II.59

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2006 – 2010 Kabupaten Agam…………………………………………………. II-72

II.60

Nilai Investasi Yang Ditanamkan Menurut Institusi Di Kabupaten Agam Tahun 2005 – 2010 sesuai Harga Berlaku (Jutaan Rupiah)............................................................................ II-73

II.61

Nilai Investasi Yang Ditanamkan Menurut Institusi Yang Menanamkan Modal Di Kabupaten Agam Tahun 2005 – 2010 II-73 sesuai Harga Konstan (Jutaan Rupiah)…………........................

II.62

Pelanggaran Perda Pada Tahun 2006 – 2009…………………...

II.63

Rasio Jumlah Pamong Praja Tahun 2007 – 2010 Kabupaten Agam............................................................................................ II-75

II.64

Rasio Jumlah LINMAS Per 10.000 Penduduk Tahun 2007 – 2010 Kabupaten Agam…………………………………………...... II-75

II.65

Jumlah PNS Menurut Golongan dan Tingkat Pendidikan Kabupaten Agam Tahun 2006 – 2009……………………………. II-76

II.66

Jumlah Perpustakaan Tahun 2007 – 2010 Kabupaten Agam................................................................................ II-81

II.67

Jumlah Pelayanan Pustaka Keliling Tahun 2005 2009………………...............................................................

II.68

II-74

– II-82

Luas Tanam, Panen, Produksi dan Produiktifitas Padi Tahun 2006 – 2009………………………………………………………….. II-83


xi

II.69

Perkembangan Luas Tanam dan Produksi Tanaman Pangan Lainnya Di Kabupaten Agam Tahun 2006 – 2009……………… II-84

II.70

Perkembangan Produksi Luas Panen Tanaman Sayur-Sayuran Di Kabupaten Agam Tahun 2006 – 2009………………………… II-84

II.71

Perkembangan Produksi dan Populasi Tanaman Buah-Buahan Di Kabupaten Agam Tahun 2006 – 2009…………………………. II-85

II.72

Perkembangan Populasi Ternak (ekor) Tahun 2006 – 2009……

II.73

Perkembangan Kondisi dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerinthan Daerah Bidang Kehutanan………………………… II-87

II.74

Kondisi Fisik Pasar-Pasar di Kabupaten Agam Tahun 2010….

II-90

II.75

Perkembangan Industri dan Pengrajin Di Kabupaten Agam……

II-91

II.76

Persentase Penduduk Kabupaten Agam Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Per Bulan……………………………….. II-92

II.77

Perkembangan Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Untuk Makanan dan Non Makan Tahun 2006 – 2009……………………................................................................. II-93

II.78

Produktivitas Sektor dan Produktifitas Total Daerah Tahun 2006 – 2009……................................................................................... II-94

II.79

Kebutuhan Beban Tenaga Listrik Provinsi / Kabupaten Agam Tahun 2010.…….......................................................................... II-95

II.80

Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan HP/Telepon Kabupaten Agam Tahun 2010…………………....... II-96

II.81

Angka Kriminalitas Kabupaten Agam Tahun 2007 – 2010……… II-97

II.82

Jumlah Demonstrasi Tahun 2008 – 2010…………………………

II-97

II.83

Lama Proses Perijinan Pelayanan Umum Di Kabupaten Agam

II-99

II.84

Jenis Pajak dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Agam…………

II-100

III.1

Rata – Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2006 – 2009 Kabupaten Agam……………………………

III-3

II-86

III.2

Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Agam Tahun 2008 – 2009.......……………… III-5

III.3

Rasio Belanja Perjenis Belanja Terhadap total Belanja dan Rasio Efisiensi Belanja……………………………......................... III-6


xii

III.4

Proporsi Realisasi Belanja Tahun 2008 dan 2009……………..

III.5

Rata – Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Agam……..................................................................................... III-8

III.6

Proporsi Kelompok Aset Kabupaten Agam Tahun 2006 – 2009….......................................................................................... III-10

III.7

Perkembangan Modal Kerja Kabupaten Agam Tahun 2006 s.d 2009............................................................................................. III-11

III.8

Analisa Rasio Keuangan Kabupaten Agam Tahun 2006 s.d 2009............................................................................................. III-11

III.9

Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Agam…...................................................................... III-13

III.10

Defisit Real Anggaran Kabupaten Agam…................................

III.11

Komposisi Penutup Devisit Real Anggaran Kabupaten Agam...………………………………………………………………... III-14

III.12

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Agam… III-15

III.13

Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Agam.......................…………………………………… III-16

III.14

Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Agam……………….

III.15

Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Priorits Utama Kabupaten Agam……………………............................................................... III-19

III.16

Kapasitas Real Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pebangunan Daerah Kabupaten Agam ……............. III-20

III.17

Sisa Lebih (Real) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Agam…………………………………………………… III-20

III.18

Proyeksi Sisa Lebih (Real) Pembiayaan Anggaran Kabupaten Agam............................................................................................ III-21

V.1

Tujuan dan Sasaran Dalam Mewujudkan Misi 1………………

V-5

V.2

Tujuan dan Sasaran Dalam Mewujudkan Misi 2…………………

V-7

V.3


V-8

V.4


V-10


III-7

III-13

III-18

xiii

V.5


V-14

V.6


V-17

VI.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan Misi 1 .........................

VI-2

VI.2


VI-8

VI.3


VI-10

VI.4


VI-13

VI.5

Proyeksi Perubahan Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Produksi Sawah Tahun 2010 - 2015……………………………… VI-16

VI.6

Rencana Luas Peruntukan Perkebunan di Kabupaten Agam Sampai Tahun 2015..................................................................... VI-19

VI.7


VI-26

VI.8


VII-36

IX.1

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Agam…..

IX-1


xiv

DAFTAR GAMBAR GB.I.1

GB.II.1

GB.II.2

Bagan Proses Penyusunan dan Penetapan RPJM Daerah Menurut Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008.........................

I-4

Hasil Analisa Probabilitas Hazard 2% (Atas) Dan 10% (Bawah) Berdasrkan Gempa Periode Ulang 50 Tahunan……………............

II-12

Sebaran Hasil Letusan Gunung Merapi dan Gunung Tandikat (data PVMBG-DESD).................................................................................

II-13


xv

DAFTAR GRAFIK

Grafik II.1

Luas Hutan Di Kabupaten Agam .......................................................

II-4

II.2

Perkembangan Angka Pendidikan Yang di Tamatkan (APT) di Kabupaten Agam Tahun 2006-2010 (%).............................................

II-30

Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2007 s.d 2010 Kabupaten Agam (KM) ......................................................................

II-47

II.4

Jenis Permukaan Jalan (KM) Kabupaten Agam 2010.......................

II-48

II.5

Jumlah Penduduk ber KTP per satuan Penduduk.............................

II-67

II.6

Produksi dan Konsumsi Beras Kabupaten Agam..............................

II-78

II.7

Perkembangan Produksi Padi Tahun 2006-2009..............................

II-83

II.8

Perkembangan Produksi Hasil ternak (Kg) Tahun 2006-2009...........

II-86

II-9.

Jumlah Kunjungan Wisata kabupaten Agam Tahun 2005-2009.........

II-89

II-10

Perkembangan Produksi Perikanan (Ton) Tahun 2006-2009 ..........

II-89

II.3


xvi

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, memberikan harapan kepada daerah untuk mengurus dan menata wilayahnya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disisi lain pemberlakuan Undang-Undang tersebut merupakan sebuah tantangan, dimana daerah lebih dituntut untuk mengembangkan kreatifitas dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk mencapai hal tersebut daerah harus mampu menggerakkan dan menghimpun berbagai harapan dan kepentingan dengan melibatkan seluruh stake holder. Sebagai langkah awal perwujudan dari harapan ke depan tersebut perlu dituangkan dalam bentuk perencanaan pembangunan. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Sedangkan pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dalam rangka mencapai tujuan. Pelaksanaan pembangunan membutuhkan waktu dan pengalokasian sumberdaya, dan dalam kenyataannya waktu dan sumberdaya yang ada sangat terbatas untuk mencapai suatu tujuan pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan sistem dan periode perencanaan pembangunan sehingga pengalokasian waktu dan sumberdaya dimaksud berjalan secara efektif, efesien dan bersasaran. Sehubungan dengan hal tersebut, sistem perencanaan pembangunan di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa dokumen perencanaan pembangunan yang harus disiapkan baik di tingkat nasional maupun daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) nasional atau daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah


I-1

(Renstra-SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Acuan dimaksud sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional

(SPPN),

dan

Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah. Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, RPJM adalah bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang merupakan dokumen perencanaan induk yang berwawasan waktu 20 tahun. Acuan utama penyusunan RPJM adalah rumusan dari visi, misi, arah kebijakan dan rencana program indikatif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih, yang disampaikan kepada masyarakat pemilih dalam sidang Paripurna DPRD dalam tahapan kampanye pemilihan pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah secara langsung. Disamping itu, penyusunan RPJM Daerah ini juga mengacu pada RPJM Nasional, RPJMD Propinsi, RTRW Nasional, RTRW Propinsi dan RTRW Kabupaten. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda. Selain itu, RPJMD juga disusun dengan memperhatikan statistik regional dan lokal, yang mencakup: (1) statistik berbagai fungsi pemerintahan di bidang ekonomi, seperti lapangan pekerjaan utama, tingkat pendapatan rata-rata masyarakat, potensi sektor unggulan daerah yang dapat dipacu, sektor informal dan kandungan potensi sumberdaya daerah; (2) statistik fungsi-fungsi pemerintahan di bidang sosial,

budaya,

seperti

tingkat

kesehatan

rata-rata

masyarakat,

indeks

pembangunan manusia, angka kemiskinan, tingkat pengangguran, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni pendidikan dasar dan menengah; (3) statistik bidang pemerintahan umum, seperti pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat (4) statistik bidang fisik prasarana, seperti pola-pola penataan ruang dan kawasan andalan, kantong-kantong kemiskinan, kawasan rawan bencana dan kawasan tertinggal serta kondisi ekologi dan lingkungan hidup daerah dan (5) kapasitas fiskal dan keuangan daerah. Selanjutnya, karena RPJM akan berfungsi sebagai dokumen publik yang merangkum daftar rencana kegiatan lima tahunan

dibidang pelayanan umum

pemerintahan, maka proses penyusunannya juga dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif, dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan di daerah.


I-2

Penyusunan

RPJMD

Kabupaten

Agam

Tahun

2010-2015

ini

juga

memperhatikan masukan dari berbagai elemen masyarakat dengan tujuan penyempurnaan dan untuk mendapatkan komitmen para pemangku kepentingan sehingga penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini merupakan hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan daerah Kabupaten Agam, dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis propinsi dan nasional. Dalam rangka memenuhi semua ketentuan normatif aturan perundangundangan mengenai perencanaan pembangunan nasional dan daerah, maka disusun rangkaian dokumen perencanaan daerah sebagai berikut : 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis dalam jangka waktu dua puluh tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang, yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMDaerah setiap lima tahun sekali. 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, berfungsi sebagai penjabaran dari RPJP Daerah dan memuat visi, misi, gambaran umum kondisi masa kini, kondisi yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi dan indikasi rencana program lima tahunan secara lintas sumber pembiayaan. 3) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra-SKPD), befungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah untuk setiap unit kerja daerah, yang memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan yang disusun oleh setiap satuan kerja perangkat daerah. 4) Rencana

Kerja

SKPD

(Renja-SKPD)

yang

merupakan

dokumen

perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah yang disusun berdasarkan Renstra-SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya, yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan dua tahun ke depan.


I-3

5) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) , yang disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan dan merupakan kompilasi kritis atas RenjaSKPD setiap tahun anggaran dan merupakan bahan utama pelaksanaan Musrenbang Daerah yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat nagari, kecamatan, kabupaten dan provinsi.

Gambar I.1 Bagan Proses Penyusunan dan Penetapan RPJM Daerah Menurut Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008

Penetapan RPJM Daerah paling lambat 3 bulan setelah pelantikan

Konsultasi Publik

Penetapan RPJM Daerah

Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah

Pembahasan di DPRD Wilayah legislative Wilayah eksekutif

Sosialisasi Publik

Penyusunan Rancangan awal RPJM Daerah

Musrenbang Jangka Menengah Musrebang Jangka Menengah paling lambat 2 bulan setelah pelantikan Penyusunan Rancangan RPJM Daerah

Penyusunan Rancangan Renstra SKPD

Konsultasi Publik

Penyusunan Rancangan akhir RPJM Daerah

Dokumen Rancangan Akhir RPJM Daerah

Dokumen Rancangan RPJM Daerah yang sudah disepakati

Dokumen Rancangan RPJM Daerah

Dokumen Rancangan Renstra SKPD Dokumen Rancangan Awal RPJM Daerah

Kepala Daerah dilantik Proses yang sudah dilaksanakan


Proses yang dilewatkan / tidak dilaksanakan

Proses yang sedang / belum dilaksanakan

I-4

1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33); 8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4725); 9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 11) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 12) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah

Antara

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);


I-5

13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

Dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 14) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 16) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Agam Tahun 2005-2025.

1.3. Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah mempedomani kepada RPJM Propinsi dan Nasional. Disamping itu RPJM Daerah merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang acuannya adalah RPJP Provinsi dan Nasional. RPJMD merupakan pedoman bagi satuan kerja perangkat daerah untuk menyusun Renstra–SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. RPJMD menjabarkan Rencana Kerja Tahunan Daerah dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diserasikan dengan RKP Provinsi dan Nasional, dan RKPD ini mengacu kepada Renja-SKPD, sementara Renstra-SKPD merupakan pedoman penyusunan kegiatan tahunan SKPD yang disebut Renja-SKPD. Dengan berpedoman kepada RKPD dan Renja SKPD maka disusun Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) Tahunan SKPD, dan RKPD yang selanjutnya dituangkan menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RAPBD yang dibahas bersama DPRD akhirnya akan disahkan menjadi APBD. RPJMD

Kabupaten

Agam

Tahun

2010-2015

merupakan

tahapan

perencanaan pembangunan lima tahunan yang kedua dalam rangka pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Agam Tahun 2006-2025.


I-6

1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015 terdiri dari 10 bab yang terdiri dari : BAB I

PENDAHULUAN Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Sistematika Penulisan, serta Maksud dan Tujuan Penyusunan Dokumen RPJMD.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi Kabupaten Agam meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Informasi yang disampaikan adalah yang menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi.

BAB III.

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV.

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD karena dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima ) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

BAB V.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Bab ini menyajikan Visi, Misi Kepala Daerah terpilih serta uraiannya. Pada bab ini juga diuraikan tujuan dan sasaran serta penjelasan hubungan setiap tujuan dan sasaran yang ditetapkan dengan isu strategis daerah.

BAB VI.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Pada bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi yang dipilih.


I-7

BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Pada bab ini diuraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan yang berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Pada bab ini juga disajikan penjelasan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih. BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITASNYANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Bab ini menguraikan hubungan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab SKPD. Pada bagian ini disajikan pula pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Pada bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab SKPD. Pada bab ini disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Memuat tentang kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Agam sebagai pedoman penyusunan Renstra dan pelaksanaan Program SKPD yang meberikan peluang penguatan peran stakeholder/pelaku dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.

1.5. Maksud dan Tujuan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015 dimaksudkan untuk dapat memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam mendorong proses pembangunan daerah. RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015 juga sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), supaya terwujud proses pembangunan yang bersinergi. Disamping itu RPJMD dimaksudkan juga sebagai pedoman bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari, dalam rangka mewujudkan pembangunan terpadu antar nagari di Kabupaten Agam. RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015

I-8

RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015 bertujuan menetapkan strategi dan

kebijakan

umum

pembangunan

daerah

serta

merumuskan

program

pembangunan selama lima tahun ke depan agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Kabupaten Agam.


I-9

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1

Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi Luas Kabupaten Agam adalah 2.232,30 Km² atau 5,29 persen dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat. Batas wilayah sebagai berikut : -

sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat;

-

sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lima Puluh Kota;

-

sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar; dan

-

sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Wilayah administrasi pemerintahan meliputi 16 Kecamatan dan 82 Nagari,

serta 467 Jorong. Kemudian dalam wilayah tersebut terdapat dua buah pulau yaitu Pulau Tangah seluas 1 Km² dan Pulau Ujung seluas 1 Km², dua buah gunung yaitu Gunung Marapi dengan ketinggian 2.891 meter dan Gunung Singgalang dengan ketinggian 2.877 meter, satu buah danau yaitu Danau Maninjau seluas 9.950 ha dan tiga sungai yaitu Batang Antokan, Batang Kalulutan dan Batang Agam serta mempunyai pantai sepanjang 43 Km. 2.1.2. Letak dan Kondisi Geografis Terletak pada posisi 000 01’ 34” – 000 28’ 43” Lintang Selatan dan 990 46’ 39” – 1000 32’ 50” Bujur Timur. Kabupaten Agam sangat strategis karena dilalui jalur Lintas Tengah Sumatera dan Jalur Lintas Barat Sumatera serta dilalui oleh Fider Road yaitu jalur yang menghubungkan Lintas Barat, Lintas Tengah dan Lintas Timur Sumatera. Kondisi lahan yang terdapat pada wilayah ini merupakan perbukitan/ pegunungan dan pesisir serta kawasan lindung. Basis ekonomi adalah pertanian yang terdiri dari perkebunan, pertanian lahan kering, lahan basah, hortikultura dan peternakan dengan kondisi iklim yang mendukung sepanjang tahun, serta perikanan. Berhubungan

dengan kondisi

tersebut

diatas

Kabupaten

Agam

juga

merupakan daerah rawan bencana dengan potensi gempa bumi, bahaya abrasi, gerakan tanah/longsor, letusan gunung berapi, banjir dan tsunami.


II-1

2.1.3. Topografi Kondisi topografi yang cukup bervariasi, mulai dari dataran tinggi hingga dataran yang relatif rendah, dengan ketinggian berkisar antara 0 sampai 2.891 meter dari permukaan laut. Menurut kondisi fisiografinya, ketinggian atau elevasi wilayah Kabupaten Agam bervariasi antara 2 meter sampai 1.031 meter diatas permukaan laut. Adapun pengelompokan yang didasarkan atas ketinggian adalah sebagai berikut: 1. ketinggian 0-500 m dpl seluas 44,55% sebagian besar berada di wilayah Barat yaitu Kecamatan Tanjung Mutiara, Lubuk Basung, Ampek Nagari dan sebagian Kecamatan Tanjung Raya. 2. ketinggian 500 -1000 m dpl seluas 43,49% berada pada wilayah Kecamatan Baso, Ampek Angkek, Canduang, Malalak, Tilatang Kamang, Palembayan, Palupuh, Banuhampu dan Sungai Pua. 3. ketinggian lebih dari 1000 m dpl seluas 11,96% meliputi sebagian Kecamatan IV Koto, Kecamatan Matur, Canduang dan Sungai Pua. Kawasan sebelah Barat merupakan daerah yang datar sampai landai (0 – 8 %) mencapai luas 71.956 ha, bagian tengah dan timur merupakan daerah yang berombak dan berbukit sampai dengan lereng yang sangat terjal (> 45%) dengan luas kawasan 129.352 ha. Kawasan dengan kemiringan yang sangat terjal (> 45%) berada pada jajaran Bukit Barisan dengan puncak Gunung Marapi dan Gunung Singgalang yang terletak di Selatan dan Tenggara Kabupaten Agam. 2.1.4. Geologi Formasi batuan yang dijumpai digolongkan kepada Pra Tersier, Tersier, dan Kuarter. Batuan ini terdiri dari endapan permukaan, sedimen, metamorfik, vulkanik dan intrusi. Batuan vulkanik terdapat di Gunung Marapi, Gunung Singgalang dan Danau Maninjau. Wilayah Kabupaten Agam ditutupi oleh tiga jenis batuan beku yaitu: 1. ekstrusif dengan reaksi intermediet (andesit dari Gunung Marapi, Gunung Singgalang, Gunung Tandikek, Danau Maninjau, dan Gunung Talamau) seluas 68.555,10 ha (32,43%), 2. batuan beku ekstrusif dengan reaksi masam (pumis tuff) seluas 55.867,90 ha (26,43%), 3. batuan sedimen dengan jenis batu kapur seluas 80.011,80 ha (3,79%), endapan alluvium mencapai luas 48.189 ha (22,79%). Daerah sekitar Tanjung Raya terdapat lekukan besar Kawah Maninjau yang saat ini berisi air merupakan hasil dari ledakan besar erupsi gunung berapi. RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015

II-2

2.1.5. Hidrologi Kondisi hidrologi Kabupaten Agam termasuk kedalam tiga Sistem Wilayah Sungai (SWS) yaitu : SWS Arau, Kuranji, Anai, Mangau, dan Antokan (AKUAMAN), SWS Masang Pasaman dan SWS Indragiri. Berdasarkan pembagian Daerah Aliran Sungai (DAS) terdapat delapan Daerah Aliran Sungai yaitu; DAS Batang Tiku, DAS Andaman, DAS Mangau, DAS Antokan, DAS Masang Kiri, DAS Masang Kanan, DAS Batang Nareh dan DAS Kuantan. 2.1.6. Klimatologi Temperatur udara pada dataran rendah minimum 250C dan maksimum 330C, sedangkan di daratan tinggi temperatur minimum 200C dan maksimum 290C. Kelembaban udara rata-rata 88%, kecepatan angin antara 4-20 km/jam dan penyinaran matahari rata-rata 58%. Musim hujan terjadi antara bulan Januari sampai dengan bulan Mei dan pada bulan September sampai bulan Desember, sedangkan untuk musim kemarau berlangsung antara bulan Juni sampai dengan bulan Agustus. Berdasarkan peta iklim yang dibuat Oldeman (1979) serta data base hidroklimat yang diterbitkan Bakosurtanal (1987), pada wilayah Kabupaten Agam terdapat 4 kelas curah hujan, yaitu: 1. curah hujan lebih dari 4500 mm/tahun tanpa bulan kering (daerah dengan iklim Tipe A), berada di sekitar lereng Gunung Marapi-Singgalang meliputi sebagian wilayah Kecamatan IV Koto dan Sungai Pua. 2. curah hujan 3500 sampai 4500 mm/tahun tanpa bulan kering (daerah dengan tipe A1) mencakup sebagian wilayah Kecamatan Tilatang Kamang, Baso dan Ampek Angkek. 3. curah hujan 3500 sampai 4000 mm/tahun dengan bulan kering selama 1-2 bulan berturut-turut meliputi sebagian Kecamatan Palembayan, Palupuh, dan IV Koto. 4. curah hujan 2500 sampai 3500 mm/tahun dengan bulan kering selama 1-2 bulan berturut- turut, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Lubuk Basung dan Tanjung Raya. 2.1.7. Penggunaan Lahan Penggunaan Lahan di Kabupaten Agam dibagi atas : 1. Kawasan Lindung, terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (hutan lindung, kawasan resapan air),


II-3

kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai, kawasan sekitar danau dan mata air), dan kawasan suaka alam serta kawasan rawan bencana. 2. Kawasan Budidaya, terdiri dari kawasan permukiman di perkotaan dan perdesaan, kawasan pertanian (lahan basah, lahan kering dengan tanaman tahunan, dan lahan kering dengan tanaman semusim), serta kawasan hutan produksi (tanaman tahunan). 2.1.8. Potensi Pengembangan Wilayah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat maka klasifikasi pemanfaatan ruang Kabupaten Agam adalah kawasan budidaya seluas ± 120.022 ha atau 53,7 % dari luas wilayah administrasi. Kawasan

Budidaya

meliputi

kawasan

peruntukan:

hutan

produksi,

perkebunan, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman dan kawasan peruntukan lainnya. 2.1.8.1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Kawasan budidaya Hutan Produksi, dibedakan menjadi Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi. Berdasarkan data Tahun 2010 luas hutan masing-masing peruntukan adalah hutan PPA seluas 27.533,40 hektar, Hutan Lindung seluas 31.560 hektar, Hutan Produksi seluas 6.140 hektar dan Hutan Produksi Terbatas seluas 20.883,40 hektar. Sehingga secara keseluruhan jumlah luas hutan di Kabupaten Agam adalah 82.383,40 hektar. Grafik II-1 Luas Hutan di Kabupaten Agam

Sumber : Dinas Kehutanan & Perkebunan Kabupaten Agam


II-4

2.1.8.2.

Kawasan Peruntukan Pertanian Pembangunan pertanian merupakan sektor utama yang memberikan

kontribusi yang besar terhadap pembangunan daerah. Potensi sumberdaya lahan pertanian terbesar adalah lahan sawah dengan luas lahan baku sawah yaitu ±.28,537 ha, lahan untuk pengembangan tanaman jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai yang luas lahannya mencapai ±.7.047 ha. Rencana pengembangan peruntukan budidaya pertanian diarahkan untuk pemanfaatan secara intensif lahan yang belum dimanfaatkan dan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Agam. 2.1.8.3. Kawasan Peruntukan Peternakan Potensi pengembangan usaha peternakan adalah peternakan sapi potong, kambing, itik dan ayam buras. Potensinya sesuai dengan kondisi topografi pada Wilayah Timur dan Wilayah Barat. Wilayah Timur memiliki suhu udara sejuk, tanah yang subur, curah hujan cukup tinggi, hijauan sebagai pakan utama ternak mudah tumbuh dan berkembang. Banyak tersedia limbah pertanian sebagai pakan tambahan karena sebagian besar masyarakat berusaha dibidang pertanian terutama tanaman pangan dan hortikultura. Potensi pasar sangat baik karena dekat dengan kota Bukittinggi, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung, adanya Balai Penyidik Penyakit Veteriner (BPPV Baso) dan adanya kelompok-kelompok usaha peternakan yang sudah berkembang. Wilayah Barat memiliki suhu udara yang panas dengan curah hujan kurang. Limbah pertanian yang dapat dijadikan pakan ternak kurang tersedia, akan tetapi ketersediaan lahan untuk pengembangan usaha peternakan cukup luas. Kawasan ini berpotensi untuk dijadikan kawasan pengembangan dengan sistem integrasi ternak dengan tanaman perkebunan terutama coklat atau sawit. 2.1.8.4. Kawasan Peruntukan Perkebunan Komoditi tanaman yang dominan dan potensial untuk dikembangkan adalah kelapa sawit, kelapa dalam, kulit manis gambir, tebu dan kakao. Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan untuk pemanfaatan potensi lahan yang memiliki kesesuaian bagi perkebunan yang

berada pada kawasan budidaya,

dan

menghindarkan timbulnya konflik pemanfaatan lahan dengan kawasan lindung,


II-5

kawasan hutan produksi tetap dan produksi terbatas, kawasan industri, serta kawasan permukiman. Sebaran lokasi rencana peruntukan kawasan perkebunan yang ada di Kabupaten Agam meliputi : 1) Karet di Kecamatan Ampek Nagari dan Palembayan; 2) Kelapa di Kecamatan Tanjung Mutiara, Ampek Nagari dan Lubuk Basung; 3) Cengkeh di Kecamatan Tanjung Raya, Matur dan Malalak; 4) Kulit manis di Kecamatan Malalak, Matur dan Tanjung Raya; 5) Pala di Kecamatan Tanjung Raya; 6) Gambir di Kecamatan Palupuh; 7) Kakao tersebar di seluruh Kecamatan dan 8) Kelapa Sawit di Kecamatan Ampek Nagari, Palembayan, Tanjung Mutiara serta Lubuk Basung. 2.1.8.5. Kawasan Peruntukan Perikanan Potensi areal sektor perikanan dan kelautan diantaranya garis pantai sepanjang 43 km, laut seluas 313,04 km2, hutan mangroove 65 ha, terumbu karang 27,5 ha, danau 9.950 ha, sungai, telaga dan perairan umum lainnya seluas 568 ha. 1. Perikanan Tangkap Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 pasal 3, bahwa wilayah Provinsi/Kabupaten, sebagaimana yang dimaksud pasal 2 ayat 1, terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut maka batas wilayah laut termasuk kawasan perikanan tangkap yang pengelolaannya menjadi wewenang Kabupaten Agam adalah sejauh 4 mil. Rencana pengembangan kawasan perikanan tangkap dikembangkan di Kecamatan Tanjung Mutiara tepatnya di kawasan pesisir Tiku yang memiliki panjang pantai 43 Km. Adapun luas laut yang menjadi kewenangan Kabupaten Agam mencapai 313,04 km2. Perikanan tangkap juga terdapat di kawasan Danau Maninjau. 2. Budi Daya Perikanan Sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep 32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan, Kabupaten Agam termasuk salah satu pengembangan kawasan Minapolitan di Indonesia. Rencana pengembangan perikanan budidaya ikan air tawar di Kabupaten Agam meliputi : a. Pusat Kawasan Minapolitan terdapat di Kawasan Maninjau b. Sentra pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Majalaya, Nila dan


II-6

pengembangan budidaya mina padi di Kecamatan Tilatang Kamang dan Kamang Magek. c. Sentra budidaya ikan air tawar: Nila, Patin dan Majalaya serta pengembangan Keramba Jaring Apung (KJA) Ramah Lingkungan dan UPR Nila dan Majalaya di sekitar Kawasan Danau Maninjau. Untuk pengembangan budidaya di sekitar Danau Maninjau, harus mengacu pada Peraturan Bupati No.22 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Danau Maninjau (jarak KJA dari pantai 50-100 m dan 200 m dari objek wisata), dan adanya zonasi. d. Sentra budidaya ikan Patin dan pengolahan Lele di Kecamatan Palembayan. e. Sentra pengembangan Nila, Mas dan Lele serta pengembangan UPR di Kecamatan Lubuk Basung. 3. Pengolahan Ikan Dengan produksi tangkapan ikan laut yang mencapai ± 5.722,78 ton dan produksi perikanan budidaya air tawar yang mencapai ± 55.670,35 ton pada Tahun 2008, Untuk lokasi pengembangan kawasan pengolahan ikan, akan dialokasikan di sekitar Kawasan Pesisir Tiku, dimana kedepannya akan dikembangkan pelabuhan Perikanan Tiku. 2.1.8.6. Kawasan Pertambangan Pemerintah menetapkan Wilayah Pertambangan (WP), yang terdiri dari : 1. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), adalah bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. WUP ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi. Wilayah yang telah mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang selanjutnya disebut WIUP di Provinsi Sumatera Barat terdapat di Kabupaten Agam, yaitu Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 544-211-2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Pasir Besi. Dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat disebutkan bahwa, memberikan Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun kepada PT. Minang Mining Makao (PT.MMM) dengan bahan galian pasir besi dengan luas kuasa pertambangan yang ada di wilayah Kabupaten Agam seluas ± 16.540 ha. 2. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), adalah bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) tempat dilakukannya Usaha Pertambangan Rakyat. WPR ditetapkan oleh Bupati/walikota, sesuai pasal 21, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan.


II-7

Potensi bahan galian tambang golongan B yang dimiliki daerah ini seperti biji besi di Kecamatan Matur, pasir besi di Kecamatan Tanjung Mutiara. Sedangkan potensi bahan galian golongan C seperti andesit, granit, dolomit, dan marmer terdapat di Kecamatan Tilatang Kamang, Kecamatan Palupuh, Kecamatan IV Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kecamatan Matur, Kecamatan Baso dan Kecamatan Lubuk Basung. Tabel dibawah ini memperlihatkan potensi sumber daya mineral Kabupaten Agam. Tabel II-1 Potensi Sumber Daya Mineral di Kabupaten Agam No

Jenis

1

1.

2.

Lokasi

2

Batu Kapur

Marmer

Potensi

3

4

Palembayan, Palupuh dan Padang Tarok

Sumber daya

Simarasok

109.375.000 ton

Kecamatan Baso

9.375.000 ton (hipotetik)

Kamang Mudik, Kecamatan Kamang Magek

25.000.000 ton (hipotetik)

Kamang, Kecamatan Kamang Magek

500.000.000 ton (sumber daya)

Matur

Sumber daya

Kecamatan Palupuh

62.500.000 ton (700 ha) sumber daya

3.

Dolomit

Mudik Pauh, Kecamatan Palupuh

5.900.000 ton (45 ha) sumber daya

4.

Kalsit

Tersebar di Kecamatan Baso

Sumber daya

5.

Fosphat

Ngalau Baja, Biaro, Durian dan Bunian

Sumber daya

6.

Granit

Bukit Cimpago, Malalak Cimpago Kecamatan IV Koto

Sumber daya

Bukit Antokan, Bukit Masang, Bukit Labuhan, dan Bukit Pandih Dusun Durian Kapeh, Kecamatan Tanjung Mutiara

Sumber daya

Batu Kambing, Malabur dan Batang Dareh, Kecamatan Lubuk Basung

Sumber daya

Ladang Hutan dan Parambahan Kecamatan Baso

Sumber daya

Paninggiran Ateh, Paninggiran Bawah dan Bukit Bateh Dagang, Kecamatan Palupuh

Sumber daya

Tersebar di Kecamatan Matur

5.280.000 m

Tersebar di Kecamatan Palupuh

61.600.000 m

Baso, Palembayan, IV Koto, Batu Kambing, Sipisang dan Tilatang Kamang

Sumber daya

7.

8.

Andesit

Trass


3 3

II-8

Sambungan Tabel II.1

No

Jenis

Lokasi

Potensi

1

2

3

4

9.

Balerang

Koto Baru

100 ton (hipotetik)

10.

Tufa

Tersebar di Kecamatan Matur

5.280.000 m

Tersebar di Kecamatan Palupuh

61.600.000 m

Baso, Palembayan, IV Koto, Batu Kambing, Sipisang dan Tilatang Kamang

Sumber daya

3 3

11.

Dunit Harzburgit

Sungai Air, Tigo Koto Silungkang, Kecamatan Palembayan

50 ha (Sumber daya)

12.

Toseki

Tersebar di Kecamatan Palembayan dan Palupuh

Sumber daya

13.

Pasir dan Batu

Tersebar di Sungai Batang Jabur (Baso dan Ampek Angkek), Mancung, Padang Tarok (Baso), Batang Masang (Palembayan), dan Batang Bawan (Lubuk Basung)

Sumber daya

14.

Tanah Liat

Tersebar pada lereng perbukitan sisi utara Danau Maninjau mulai dari Malabur-Lubuk Basung sampai Matur. Dan Komplek perbukitan Gunung Sirabungan dari Pagadih Hilir Ampai Nan Limo, Kecamatan Palupuh

Sumber daya

15.

Pasir Besi

Desa Durian Kapeh dan Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara Diluar sempadan (200 m dari garis pantai)

2.800 m (spekulatif), luas wilayah ± 2.500 ha Pada sempadan pantai ± 80 ha (4 km x 200 m) 3 60.000 m (spekulatif)

16.

Emas

Desa Pagadih Sei. Guntung dan Pasir Laweh Kecamatan Palupuh

337.500 ton (spekulatif)

3

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008

2.1.8.7. Kawasan Peruntukan Industri 1.

Kawasan Peruntukan Industri Besar Peruntukan kawasan industri besar diarahkan di Kecamatan Tanjung Mutiara, Kecamatan Ampek Nagari dan Palembayan. Industri besar yang berpotensi untuk dikembangkan adalah industri hasil tambang dan pengolahan hasil perkebunan.

2.

Kawasan Peruntukan Industri Sedang Peruntukan kawasan industri sedang diarahkan di Kecamatan Baso, Kecamatan Ampek Angkek, Kecamatan Canduang dan Kamang Magek. Industri sedang yang dikembangkan adalah agro industri, batu kapur dan indutri pengolahan kayu. Dengan adanya pemusatan kawasan industri


II-9

sedang (agro industri) diharapkan hasil pertanian dapat diolah dulu sebelum dipasarkan ke luar wilayah Agam, sehingga dapat memberikan nilai tambah yang menguntungkan bagi masyarakat maupun pemerintah setempat. 3.

Kawasan Peruntukan Industri Rumah Tangga Peruntukan kawasan industri rumah tangga dipusatkan di wilayah Timur Agam, yang merupakan sentra industri kecil yang mayoritas merupakan penunjang kegiatan pariwisata dan memiliki karakteristik rendah polutan, seperti industri konveksi, bordir, sulaman, perak dan makanan kecil. Peruntukan lahan diarahkan di Kecamatan Ampek Angkek, IV Koto dan Kecamatan Canduang.

2.1.8.8. Kawasan Pariwisata Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pembangunan kepariwisataan dilakukan melalui pengembangan industri pariwisata, destinasi

pariwisata,

pemasaran

dan

kelembagaan

pariwisata.

Upaya

pengembangan kepariwisataan juga tetap dikaitkan dengan daerah tujuan wisata (destinasi) Provinsi yaitu Kota Bukittinggi dan Kota Padang serta nasional; Jakarta, Yogjakarta, dan Bali sebagai satu kesatuan destinasi wisata nasional sekaligus untuk menarik minat pengunjung, ditujukan terhadap wisatawan nusantara maupun mancanegara. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Pengembangan kepariwisataan untuk masa yang akan datang Kabupaten Agam masuk kedalam Destinasi Pengembangan Pariwisata I (DPP I) dimana DPP I ini meliputi koridor Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Kota Payakumbuh. DPP ini dominasi atraksi Budaya, Belanja, Meeting Incentive Convention Exibition (MICE), kerajinan, kesenian, peninggalan sejarah, danau, pegunungan, serta flora dan fauna dengan pusat layanan di Kota Bukittinggi. Pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Agam secara umum dibagi dalam tiga wilayah dengan rincian sebagai berikut :


II-10

1. Wilayah Barat a. Kawasan Pesisir Tiku : sentra perikanan laut dan darat  salah satu outlet komoditi unggulan perikanan Kabupaten Agam. b. Produk wisata alam dan budaya bahari (rekreasi pantai, pulau, diving/ snorkling, budaya, nelayan dll )  memanfaatkan potensi perikanan, sumber daya alam bahari, dan budaya bahari; pendukung: wisata kuliner. 2. Wilayah Tengah a. Kawasan pariwisata Danau Maninjau, memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan lingkungan alam sekitarnya. b. Produk wisata alam (rekreasi gunung, danau) dan wisata budaya (sejarah dan event), pendukung: kuliner, agrotourism. c. Objek wisata Danau Maninjau, Puncak Lawang, Embun Pagi, Rumah Kelahiran Buya Hamka, core event (paralayang) dan supporting events (seperti off road, pacu biduk dll). 3. Wilayah Timur a. Kawasan Agropolitan Ampek Angkek, Canduang-Baso : sentra pengembangan kegiatan pertanian (agrowisata) b. Produk wisata minat khusus: agrowisata dan wisata perdesaan c. Lahan pertanian  padi, palawija, buah-buahan, perkebunan kakao. 2.1.8.9. Kawasan Permukiman Kawasan permukiman merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian masyarakat yang berada di wilayah perkotaan dan perdesaan, dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan diupayakan tidak melakukan peralihan fungsi terhadap lahan pertanian teknis. Sebagian besar kawasan terbangun berupa permukiman, yang dapat dibedakan dalam dua kelompok yakni permukiman perkotaan, dan permukiman perdesaan. Permukiman perkotaan meliputi kawasan ibukota kecamatan dan kawasan stategis berbatasan yang meliputi 17 nagari disekitar Kota Bukittinggi yaitu : Gadut, Kapau, Biaro Gadang, Ampang Gadang, Balai Gurah, Pasie, Batu Taba, Sekitar Bukit Batabuah, Kubang Putih, Taluak IV Suku, Padang Luar dan Sungai Tanang, Guguak Tabek Sarojo, Koto Gadang, Sianok VI Suku, Koto Panjang. Sedangkan pemukiman non perkotaan adalah seluruh kawasan non perkotaan yang ada di masing-masing wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Agam. Dengan ketentuan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015

II-11

kawasan tersebut diluar dari kawasan lindung dan kawasan bencana serta peruntukan perkebunan, pertanian dan budidaya lainnya yang telah ditetapkan dalam rencana pola ruang. 2.1.8.10. Wilayah Rawan Bencana Kabupaten Agam merupakan daerah rawan bencana, baik bencana alam maupun bencana geologi. Sesuai dengan profil rawan bencana yang disusun pada Tahun 2008, jenis-jenis bencana sebagai berikut: 1. Bahaya Sesar Aktif Bahaya sesar aktif adalah bagian dari lempeng bumi yang mengalami patahan atau tersesarkan dan masih bergerak hingga saat ini. Sesar aktif ditunjukkan oleh bentuk kelurusan topografi dimana lokasi pusat gempa terjadi disekitarnya. Pada wilayah Kabupaten Agam, sesar aktif memotong 6 kecamatan yaitu Kecamatan Palupuh, Palembayan, Matur, IV Koto, Banuhampu dan Sungai Pua. 2. Bahaya Seismisitas Gempa Bahaya seismisitas gempa merupakan bencana yang terjadi disebabkan oleh terlepasnya energi tektonik kerak bumi. Di wilayah Kabupaten Agam zonasi kerusakan akibat terpaan gelombang seismik gempa berdasarkan analisis dapat diperlihatkan pada Gambar II.1. Dari gambar tersebut kemungkinan

zona kerusakan paling tinggi, warna merah, tersebar di

sepanjang Pegunungan Bukit Barisan, kurang lebih daerah yang menghubungkan antara Danau Singkarak, Kota Bukittinggi sampai sekitar Bonjol di sebelah Barat Laut. Zona kerusakan lebih rendah diapit oleh dua sesar/patahan yang diperlihatkan oleh warna merah muda. Gambar II.1 Hasil Analisis Probabilitas Hazard 2 Persen (atas) dan 10 Persen (bawah) Berdasarkan Gempa Periode Ulang 50 Tahunan (Petersen M.D. dkk, 2004).


II-12

3. Bahaya Tsunami Daerah lepas pantai merupakan tempat dimana subduksi tektonik terjadi. Distribusi pusat gempa dilepas pantai berpotensi menyebabkan terjadinya tsunami. Wilayah yang potensial dihempas hantaman tsunami adalah daerah sekitar Jorong Subang-Subang, Jorong Labuhan, Jorong Muaro Putuih, Jorong Masang, Nagari Tiku Selatan dan sebagian Nagari Bawan di Kecamatan Ampek Nagari. 4. Letusan Gunung Api Kabupaten Agam berada pada dua gunung aktif yaitu Gunung Marapi dan Gunung Tandikek. Sebaran produk letusan dari Gunung Marapi cenderung menuju ke arah tenggara sedangkan letusan dari Gunung Tandikek menuju ke arah selatan. Daerah-daerah yang perlu mendapat perhatian dari letusan gunung api antara lain: a. Letusan Gunung Marapi : aliran Batang Sarik, Limo Kampuang, Tabek, Kapalo Koto, Lukok satu, Surau Baru, Padang laweh, Lubuk dan Pulungan.

b. Letusan Gunung Tandikek: letusan ini tidak terlalu membahayakan kecuali di sekitar daerah Toboh. Gambar II.2 Sebaran hasil letusan G. Marapi dan G. Tandikat (data PVMBG – DESD).

Gunung Marapi

Gunung Tandikat

5. Bahaya Gerakan Tanah/Longsoran Gerakan tanah/longsoran adalah proses pemindahan/pergerakan massa tanah dan batuan karena pengaruh gaya gravitasi. Jenis gerakan tanah yang umum dijumpai adalah jatuhan (falls), gelincir (slides), nendatan (slumps), aliran (flows) dan rayapan (creeps). Gerakan tanah/longsoran


II-13

terjadi akibat beberapa faktor seperti jenis dan sifat batuan/tanah, sudut kemiringan lereng, curah hujan, tutupan vegetasi, ulah manusia atau akibat pembangunan fisik dan keteknikan. a. Jatuhan (Debris Falls) Jatuhan merupakan gerakan bebas dari massa atau material tanah atau batuan yang berasal dari lereng curam. Tipe jatuhan yang terdapat di Kabupaten Agam diwakili oleh Batuan Tufa Kuarter seperti yang terdapat di Ngarai Sianok. Batuan penyusunnya adalah pasir tufa yang sangat mudah hancur dan lepas-lepas akibat rekahan-rekahan yang terdapat didalamnya serta membentuk lereng sangat curam dan hampir tegak. Jatuhan terjadi akibat meresapnya air hujan ke dalam batuan tufa yang

porus

sehingga

menambah

berat

massa

batuan

dan

memperlemah ikatan antar rekahan dan pori di dalam batuan tersebut. Proses lain yang dapat mengakibatkan longsoran antara lain karena kikisan atau erosi maupun pekerjaan galian di bagian dasar ngarai. b. Gelinciran (Sliding) Gelinciran adalah gerakan massa tanah atau batuan sepanjang lereng perbukitan dan pegunungan yang terlepas dari ikatan tanah atau batuan asalnya. Gelinciran berlangsung secara cepat dan tiba-tiba dengan kecepatan tinggi. Pergerakan umumnya disebabkan oleh pertambahan massa air yang bercampur dengan rombakan tanah atau batuan dan mengakibatkan massa tanah atau batuan berkurang daya ikatnya dan menjadi berat. Tanah atau batuan yang menyusun tipe gelinciran pada umumnya terjadi dari massa pasiran atau bongkah-bongkah batuan lepas dalam beberapa ukuran mulai dari ukuran kerikil sampai bongkahan berukuran besar lebih dari 5 meter. Tipe gelinciran paling banyak dijumpai pada dinding jalan dan lereng/lembah sungai dalam berbagai ukuran seperti yang terdapat di sekitar Jorong Galapuang Sungai Lintabung sebelah selatan Danau Maninjau. c. Nendatan (Slumps) Longsoran

ini

dikenali

dengan

adanya

retakan

di

permukaan.

Pergerakan longsoran diperlihatkan dari bentuk permukaan berupa lingkaran atau tapal kuda. Longsoran tipe ini terdapat di sekitar lereng luar Gunung Singgalang yaitu di jalan antara Koto Tuo-Balingka (jalan masuk ke stasiun transmisi Telkom) dan di jalan antara MaturPalembayan.


II-14

Tabel II-2 Bencana Gerakan Tanah/Longsor di Kabupaten Agam No

Keterangan

Kecamatan

Nagari

1

2

3

4

1.

Jatuhan (Debris Falls)

        

Tanjung- Sani Sungai Batang Maninjau Baringin Ampek Koto Palembayan Tigo Koto Silungkang Lubuk Basung Batu Kambiang Matua Hilia

        

Balingka Koto Gadang Malalak Timur Koto Rantang Pasia Laweh Pagadih Baringin Ampek Koto Palembayan Tigo Koto Silungkang

Lubuk Basung



Lubuk Basung

Ampek Nagari



Batu Kambing

Matur



Matua Hilir

Palupuh

  

Koto Rantang Pasia Laweh Tigo Balai

Palembayan

 

Baringin Sungai Pua

IV Koto



Balingka

Malalak



Malalak Utara

Tanjung Raya

Palembayan

Lubuk Basung Ampek Nagari Matur IV Koto Malalak Palupuh

2.

3.

Gelinciran (Sliding)

Nendatan (Slumps)

Palembayan

Matur

Sumber : Rancangan RTRW Kabupaten Agam 2011-2030

6. Bahaya Banjir Banjir terjadi apabila ekses atau kelebihan air tidak dapat ditampung pada tempatnya sehingga melimpah keluar. Tempat penyimpanan air secara alamiah adalah sungai, rawa, danau atau bendungan. Daerah banjir terjadi sepanjang aliran sungai seperti Batang Tiku, Batang Pingai, Batang Kalulutan, Batang Dareh, Batang Bawan, Batang Sitanang, bagian hilir dari Batang Simpang Jernih dan Simpang Keruh serta Batang Layah. Banjir pada sungai – sungai tersebut, pada umumnya terbatas pada morfologi dataran banjir (flood plain). Selain dari lokasi-lokasi tersebut banjir juga terjadi pada daerah rawa di sekitar dataran pantai, yang juga berhubungan dengan aliran sungai di bagian hilir.


II-15

Wilayah yang berpotensi banjir adalah 1) Nagari Salareh Aia di Kecamatan Palembayan; 2) Nagari Lubuk Basung di Kecamatan Lubuk Basung; 3) Nagari Bawan, Batu Kambiang dan Sitalang di Kecamatan Ampek Nagari, 4) Nagari Tiku V Jorong di Kecamatan Tanjung Mutiara; 5) Nagari Balingka di Kecamatan IV Koto dan 6) Nagari Pasia Laweh di Kecamatan Palupuah. 7. Abrasi Abrasi merupakan salah satu bagian dari proses perubahan muka air laut setempat yang dalam istilah ilmiah disebut Relative Sea Level Change (RSLC). Abrasi atau erosi garis pantai mengubah garis pantai berpindah ke arah daratan. Lawan dari abrasi adalah akresi atau sedimentasi yang menyebabkan garis pantai maju ke arah laut. Proses yang terlibat dalam perubahan garis pantai diakibatkan oleh banyak hal diantaranya kondisi geologi dan morfologi pantai, kondisi ekologi, klimatologi dan oseanologi. Dari semua faktor tersebut di atas pengaruh gelombang dan arus laut merupakan

faktor

dominan.

Gelombang

berfungsi

menghancurkan

sedimen yang menyusun garis pantai dan arus laut mengangkut hasil rombakan searah dengan arah arus laut. Wilayah yang berpotensi terkena abrasi adalah 1) Masang sepanjang 800 meter; 2) Ujung Masang sepanjang 1.100 meter; 3) Muaro Putuih sepanjang 300 meter; 4) Ujung Labung sepanjang 500 meter; 5) Pasia Paneh sepanjang 200 meter dan 6) Pelabuhan Tiku sepanjang 100 meter. 2.1.9. Demografi 2.1.9.1. Jumlah Penduduk Peningkatan jumlah penduduk selama periode 5 tahun adalah sebesar 15.873 jiwa, yaitu dari 439.611 jiwa pada Tahun 2006 menjadi 455.484 jiwa pada Tahun 2010. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel II-3 Jumlah Penduduk di Kabupaten Agam No

Tahun

Jumlah Penduduk

1. 2. 3. 4. 5.

2006 2007 2008 2009 2010

439.611 443.857 445.387 451.264 455.484

Sumber : Badan Statistik Kabupaten Agam 2010


II-16

2.1.9.2. Kepadatan Penduduk Tingkat kepadatan penduduk masih rendah dengan rata-rata kepadatan 200 2.

jiwa/Km . Beberapa kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Bukittinggi, tingkat kepadatan penduduk relatif tinggi yaitu Kecamatan Banuhampu dan Kecamatan Ampek Angkek. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel II-4 Kepadatan Penduduk di Kabupaten Agam Tahun 2010 No

Luas 2 (km ) 3

Kecamatan

1

2

Penduduk 4

Kepadatan Penduduk 2 (km ) 5

1.

Tanjung Mutiara

250,13

28.311

113

2.

Lubuk Basung

252,31

68.198

270

3.

Ampek Nagari

286,39

22.570

79

4.

Tanjung Raya

236,67

33.307

141

5.

Matur

91,11

16.944

186

6.

IV Koto

80,47

23.036

286

7.

Malalak

99,12

9.299

94

8.

Banuhampu

27,24

36.059

1.324

9.

Sungai Pua

40,41

23.042

570

10.

Ampek Angkek

31,91

43.347

1.354

11.

Canduang

55,52

21.886

394

12.

Baso

76,38

33.016

432

13.

Tilatang Kamang

61,10

34.027

557

14.

Kamang Magek

76,67

19.972

260

15.

Palembayan

351,39

29.426

84

16.

Palupuah

220,99

13.044

59

Jumlah

455.484

204

Sumber : Badan Pusat Statistik 2010

Tingkat kepadatan penduduk dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu kepadatan rendah, kepadatan sedang dan kepadatan tinggi. Hasil analisis kepadatan penduduk di Kabupaten Agam dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel II.5 Analisis Katagori Tingkat Kepadatan Penduduk di Kabupaten Agam Tahun 2010 No

Tingkat Kepadatan Penduduk

Range

Kecamatan 2

1.

Kepadatan Rendah

0-447 jiwa/km

2.

Kepadatan Sedang

447-835 jiwa/km

3.

Kepadatan Tinggi

> 835 jiwa/km

2

Tanjung Mutiara, Lubuk Basung, Ampek Nagari, Tanjung Raya, Matur, IV Koto, Canduang, Kamang Magek, Palembayan, Baso, Malalak. 2

Sungai Pua, Tilatang Kamang. Banuhampu, Ampek Angkek

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2010


II-17

2.1.9.3. Proyeksi Penduduk Proyeksi penduduk dilakukan guna memprediksi tingkat perkembangan penduduk untuk 5 tahun kedepan, sehingga diharapkan dari hasil proyeksi tersebut dapat diketahui kebutuhan-kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan, termasuk kebutuhan lahan yang harus disediakan. Hasil proyeksi yang dilakukan berdasarkan metode eksponensial, dapat diketahui bahwa pada Tahun 2015, diperkirakan penduduk Kabupaten Agam berjumlah 504.629 jiwa. Tabel II.6 Proyeksi Jumlah Penduduk di Kabupaten Agam Tahun 2011 - 2015 No

Tahun

Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa)

1. 2. 3. 4. 5.

2011 2012 2013 2014 2015

469.873 478.331 486.941 495.706 504.629

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2010

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata, memperluas lapangan pekerjaan, pergeseran

meningkatkan

hubungan

kegiatan-kegiatan

ekonomi

ekonomi.

regional

Analisa

dan

mengusahakan

mengenai

perkembangan

perekonomian suatu daerah sangat diperlukan untuk perencanaan pembangunan, khususnya perencanaan pembangunan sektor ekonomi yang akan mewujudkan kemandirian daerah. Pada sub bab ini akan diuraikan mengenai struktur ekonomi Kabupaten Agam berupa analisa peranan sektor-sektor atau lapangan usaha dalam membentuk Produk Domistik Regional Bruto (PDRB), PDRB perkapita dan laju pertumbuhan ekonomi. 2.2.1.1. Struktur dan Perkembangan Perekonomian Dari tahun ke tahun perekonomian Kabupaten Agam terus mengalami perkembangan, walaupun Tahun 2009 dan Tahun 2010 perkembangannya sedikit melemah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi setiap tahun merupakan agregat dari pertumbuhan sektor-sektor lain. Untuk melihat kinerja masing-masing sektor atau sub sektor ekonomi dapat dilihat perkembangan Produk RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015

II-18

Domestik Regional Bruto (PDRB) sektoral. PDRB merupakan hasil penjumlahan dari seluruh nilai tambah (Produk barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah tertentu dalam waktu tertentu). Perkembangan yang terjadi di masing-masing sektor ekonomi dapat lebih pesat atau lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan PDRB secara total. Artinya pertumbuhan nilai tambah masing-masing sektor atau sub sektor yang terjadi selama satu periode tertentu akan menunjang pertumbuhan ekonomi suatu wilayah secara keseluruhan pada periode tersebut. Untuk lebih jelasnya berikut diuraikan perkembangan PDRB Kabupaten Agam Tahun 2005- 2009 baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku adalah PDRB yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun bersangkutan ( harga yang terjadi setiap tahunnya ). PDRB atas dasar harga konstan adalah PDRB yang menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Penghitungan PDRB ini menggunakan Tahun 2000 sebagai tahun dasar.


II-19

Tabel II.7 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2005 – 2009 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Agam (Dalam Jutaan Rupiah). 2005 NO

(Rp. ) 1

Pertanian

2

Pertambangan dan Penggalian

3

Industri Pengolahan

4

Listrik, Gas dan Air Bersih

5

Bangunan

6

Perdagangan, Hotel dan Restoran.

7

Pengangkutan dan Komunikasi

8

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

9

2006

2007

2008

2009

SEKTOR

Jasa-Jasa PDRB

%

(Rp. )

%

(Rp. )

(Rp. )

%

(Rp. )

%

813.823,80

35

884.512,79

35,83

962.825,65

36,66

1.040.225,40

37,25

1.096.917,80

37,44

88.977,89

3,83

93.586,76

3,79

99.280,97

3,78

106.488,76

3,81

110.002,90

3,75

327.923,50

14,10

341.875,08

13,85

356.518,76

13,58

372.027,32

13,32

387.838,48

13,24

21.232,67

0,91

22.752,34

0,92

24.388,51

0,93

24.910,27

0,89

26.426,66

0,90

103.554,88

4,45

108.906,29

4,41

114.550,99

4,36

121.435,50

4,35

130,640,31

4,46

407.574,24

17,53

432.916,64

17,54

460.400,98

17,53

492.154,02

17,62

507.251,21

17,31

102.693,90

4,42

107.251,63

4,34

112,822,25

4,30

119.724,38

4,29

128.143,94

4,37

82.437,83

3,55

86.427,67

3,50

90.581,59

3,45

96.028,49

3,44

100.294,40

3,42

376.942,98

16,21

390.532,61

15,82

404.696,88

15,41

419.893,13

15,03

442.355,98

15,10

2.325.161,69

100

2.468.761,80

100

2.626.066,59

100

2.792.887,28

100

2.929.871,68

100

Sumber : PDRB Kabupaten Agam Tahun 2005 – 2009


%

II-20

Tabel II.8 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2005 – 2009 atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Agam (Dalam Jutaan Rupiah).

2005 NO

2006

2007

2008

2009

SEKTOR (Rp. )

1

Pertanian

2

%

(Rp. )

%

(Rp. )

%

(Rp. )

%

(Rp. )

%

1.230.982,18

36,44

1.533.420,74

39,07

962.825,65

40,78

2.129.236,29

40,90

2.412.971,90

41,38


148.991,21

4,41

93.586,76

4,29

99.280,97

4,13

214.102,03

4,11

239.413,71

4,11

3

Industri Pengolahan

432.553,56

12,81

341.875,08

11,95

356.518,76

11,40

592.565,11

11,38

617.749,13

10,59

4

Listrik, Gas dan Air Bersih

36.115,97

1,07

22.752,34

1,06

24.388,51

1,02

47.884,94

0,92

52.514,57

0,90

5

Bangunan

167.339,59

4,95

108.906,29

4,93

114.550,99

5,09

271.381,14

5,21

307.731,83

5,28

538.188,59

15,93

432.916,64

15,36

460.400,98

15,05

796.698,69

15,30

874.203,11

14,99

171.948,27

5,09

107.251,63

5,09

112.822,25

5,18

270.620,85

5,20

302.877,04

5,19

136.872,63

4,05

86,427,67

4,01

90.581,59

4,02

202.900,41

3,90

225.500,34

3,87

514.965,22

15,24

390.532,61

14,25

404.696,88

13,32

680.546,85

13,07

798.021,41

13,69

3.377.957,22

100

3.924.766,91

100

4.462.495,48

100

5.205.936,30

100

5.830.983,04

100

Perdagangan, Hotel dan 6

7

8

9

Restoran. Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-Jasa PDRB

Sumber : PDRB Kabupaten Agam Tahun 2005 – 2009


II-21

Struktur perekonomian yang terjadi di suatu wilayah menunjukkan besar kecilnya pengaruh sektor perekonomian tertentu terhadap pembentukan PDRB di daerah tersebut. Sebagai daerah agraris struktur ekonomi masih didominasi sektor pertanian dengan sub sektor terdiri dari tanaman pangan dan hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya serta perikanan. Peran sektor pertanian sejak Tahun 2005 hingga Tahun 2009 memperlihatkan trend meningkat. Tahun 2005 peranan sektor pertanian dalam pembentukan PDRB adalah sebesar 36,44 %, meningkat menjadi 40,90 % Tahun 2008, dan pada Tahun 2009 menjadi 41,38 % dari total PDRB menurut harga berlaku. Jika dilihat menurut sub sektor pembentuknya, sub sektor tanaman pangan dan hortikultura memberikan sumbangan yang terbesar. Pada Tahun 2008 sub sektor tanaman pangan dan hortikultura memberi kontribusi sebesar 23 % terhadap PDRB, menjadi 23,63 % pada Tahun 2009. Sektor tanaman perkebunan juga memberikan peranan yang cukup besar terhadap pembentukan PDRB, namun berfluktuatif. Tahun 2005 peranan perkebunan sebesar 10,71 %. meningkat hingga Tahun 2007 menjadi 11,85, pada tahun 2008 peranannya turun menjadi 11,75 % dan kembali turun pada Tahun 2009 menjadi 11,60 %. Sub sektor lainnya yang tergabung dalam sektor pertanian adalah sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya. Tahun 2008 sumbangan sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya terhadap total PDRB adalah 3,17 %, sedangkan pada Tahun 2009 peranannya cenderung sama yaitu 3,18 %. Sub sektor kehutanan memberikan sumbangan terkecil. Tahun 2008 sub sektor kehutanan hanya memberi kontribusi 0,77 %, Tahun 2009 turun menjadi 0,72 %. Sub sektor perikanan Tahun 2005 kontribusinya sebesar 1,82 %, terus meningkat menjadi 1,92 % di Tahun 2006, 2,16 % di Tahun 2007, 2,22 % di Tahun 2008 dan 2,25 % di Tahun 2009. Dengan struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian, Kabupaten Agam mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan. Berbagai jenis produk hasil pertanian dan perikanan sebagai bahan baku menjadi pendorong berkembangnya industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah produk dan menyerap tenaga kerja. Disamping itu meningkatkan produktifitas sektor pertanian juga masih sangat penting untuk menjadi perhatian, karena produktifitas pertanian di Kabupaten Agam masih relatif rendah. Masih banyak lahan-lahan tidur yang tidak dimanfaatkan. Perlu juga dibentuk regulasi yang jelas untuk menekan alih fungsi lahan pertanian. Sektor kedua yang memberikan peranan terbesar dalam membentuk PDRB adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Namun

peranannya dari Tahun

2005 sampai Tahun 2007 menurun yaitu sebesar 15,93 % Tahun 2005, 15,36 %


II-22

Tahun 2006 dan 15,05 % Tahun 2007. Tahun 2008 meningkat menjadi 15,30 % dan Tahun 2009 kembali menurun menjadi 14,99 %. Jika dilihat menurut sub sektor penyusunnya, sub sektor perdagangan besar dan eceran merupakan sub sektor yang mempunyai peranan terbesar dan dominan dalam pembentukan nilai tambah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Tahun 2005 peranannya sebesar 15,14 %, pada Tahun 2006 turun menjadi 14,56 %, Tahun 2007 kembali turun menjadi 14,21.%, Tahun 2008 naik menjadi 14,59 % dan kembali turun pada Tahun 2009 menjadi 14,22 %. Sedangkan pada sub sektor hotel dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2007 terus meningkat yaitu 0,42 % Tahun 2005, 0,44 % Tahun 2006 dan 0,49.% Tahun 2007. Tahun 2008 sebesar 0,46 dan tahun 2009 kembali menurun yaitu sebesar 0,44 %.Sub sektor lainnya yang tergabung dalam sektor perdagangan, hotel dan restoran adalah sub sektor restoran. Sub sektor ini dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009 terus mengalami penurunan, yaitu sebesar 0,38 % Tahun 2005 menjadi 0,33 % Tahun 2009. Sektor ketiga yang memberikan kontribusi terbesar dalam membentuk PDRB adalah sektor jasa-jasa, namun kontribusinya dari taHun 2005 sampai dengan Tahun 2008 terus menurun dan pada Tahun 2009 meningkat kembali, sama halnya dengan kontribusi sub sektornya. Besarnya kontribusi sektor jasa-jasa pada Tahun 2005 yaitu 15,24 %, Tahun 2006 14,25 %, 13,07 dan pada Tahun 2009 13,69 %. Peningkatan kontribusi ini didorong oleh meningkatnya kontribusi sub sektor pelayanan umum dan pertanahan yaitu 11,19 % di Tahun 2008 dan 11,79 di Tahun 2009. Sub sektor jata memberikan kontribusi 1,89 % di Tahun 2008 meningkat menjadi 1,90 % di Tahun 2009. Industri pengolahan merupakan sektor keempat yang peranannya cukup besar dalam pembentukan nilai tambah PDRB. Tahun 2005 kontibusinya 12,81 %, Tahun 2006 sebesar 11,95 %, Tahun 2007 sebesar 11,40 %, Tahun 2008 sebesar 11,38 % dan Tahun 2009 10,59 %. Sektor ini didominasi sub sektor industri non migas. Sektor lainnya yang turut andil dalam pembentukan PDRB adalah sektor bangunan. Peranannya dalam PDRB sedikit mengalami peningkatan yaitu 5,21 % pada Tahun 2008 dan meningkat menjadi 5,28 pada Tahun 2009. Sektor pengangkutan dan komunikasi memberikan peranan cenderung konstan. Pada Tahun 2008 peranan sektor pengangkutan dan komunikasi adalah 5,20 % kemudian pada Tahun 2009 peranannya sedikit menurun menjadi 5,19%. Sektor pertambangan dan penggalian memiliki kontribusi sebesar 4,41 % pada Tahun 2005, 4,29 % Tahun 2006, 4,13 % Tahun 2007, 4,11 % padan Tahun 2008 dan 2009. Sektor keuangan , persewaan dan jasa perusahaan memberikan kontribusi berturut-turut dari Tahun


II-23

2005 yaitu 4,05 %, 4,01 %, 4,02 %, 3,90 % dan 3,87 %, cenderung konstan. Dan sektor yang terkecil memberikan kontribusi dalam membentuk PDRB Kabupaten Agam adalah sektor listrik, gas dan air bersih yaitu 1,07 % Tahun 2005, 1,06 % Tahun 2006, 1,02 % pada Tahun 2007, 0,92 % Tahun 2008 dan 0,90 % Tahun 2009, juga cenderung konstan. 2.2.1.2. PDRB Perkapita dan Pengeluaran Perkapita PDRB perkapita merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun pada masing-masing tahun yang sama. Secara umum PDRB perkapita selalu mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh lebih tingginya peningkatan PDRB dibandingkan dengan peningkatan jumlah penduduk. Tabel berikut memperlihatkan PDRB perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Kabupaten Agam Tahun 2005-2009 berdasarkan harga berlaku. Tabel II.9 PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Kabupaten Agam Tahun 2005 – 2009 Berdasarkan Harga Berlaku. Tahun

PDRB Perkapita (ribuan rupiah)

Perubahan ( % )

1

2

3

Pendapatan regional Perkapita (ribuan rupiah) 4

2005

7.948,47

19,19

7.738,03

19,30

2006

9.196,51

15,70

8.942,05

15,56

2007

10.417,99

13,28

10.132,94

13,31

2008

12.111,84

16,25

11.790,46

16,35

2009

13.566,04

9,25

13.190,67

11,86

Perubahan ( % ) 5

Sumber ; PDRB Kabupaten Agam Tahun 2005-2009

Untuk

menggambarkan

tingkat

kesejahteraan

penduduk

diperlukan

indikator lain yaitu Pendapatan Regional Perkapita dan Pengeluaran Perkapita. Pendapatan Regional Perkapita diperoleh setelah PDRB dikurangi penyusutan pajak tak langsung netto serta transfer netto kemudian dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. Dari Tabel II.10 diatas terlihat bahwa PDRB perkapita Tahun 2009 mencapai 13,56 juta rupiah. Nilai ini meningkat sebesar 1,45 juta rupiah dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 12,11 juta rupiah. Pendapatan Regional Perkapita Tahun 2009 sebesar 13,19 juta rupiah meningkat dari Tahun 2008 yang nilainya hanya 11,79 juta rupiah.


II-24

2.2.1.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Perekonomian Kabupaten Agam Selama kurun waktu 2005 sampai 2008 terus membaik. Hal ini ditunjukkan oleh angka pertumbuhan ekonomi yaitu 6,13 % pada Tahun 2005, 6,18 % Tahun 2006, 6,33 % Tahun 2007 dan 6,38% pada Tahun 2008. Dari Tahun 2006 ke Tahun 2007 merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tertinggi. Pertumbuhan ekonomi pada kurun waktu tersebut diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional. Tetapi pada akhir Tahun 2009 pertumbuhan ekonomi

mengalami

perlambatan

yang

sangat

signifikan,

dimana

angka

pertumbuhan ekonomi hanya mencapai angka 4,9 %. Kondisi ini berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang juga mengalami perlambatan mencapai angka 4,16 % yang disebabkan karena adanya kiris global yang mempengaruhi volume permintaan dan akibat gempa bumi tanggal 30 September 2009. Pada Tahun 2010 laju pertumbuhan ekonomi mencapai angka 5,66 % .

2.2.1.4. Persentase Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan Tabel II.10 Jumlah Rumah Tangga Miskin Tahun 2005 dan Rumah Tangga Sasaran Tahun 2008 NO.

Kecamatan

Jumlah

RTM 2005

RTS 2008

Jumlah

%

Jumlah

%

1.

Tanjung Mutiara

4.900

1.579

32.22

1,029

21

2.

Lubuk Basung

14.021

2.358

16.82

1,608

11.47

3.

Ampek Nagari

4.815

1.081

22.45

920

19.11

4.

Tanjuang Raya

7.229

2.507

34.68

2,126

29.41

5.

Matur

4.259

1.309

30.73

1,167

27.40

6.

IV Koto

5.545

992

17.89

861

15.53

7.

Malalak

2.149

558

25.87

346

16.10

8.

Banuhampu

7.689

1.008

13.11

908

11.81

9.

Sungai Pua

5.310

946

17.82

665

12.52

10.

Ampek Angkek

8.927

1.142

12.79

934

10.46

11.

Canduang

5.242

1.552

29.61

1,305

24.90

12.

Baso

7.518

2.045

27.20

1,621

21.56

13.

Tilatang Kamang

7.520

1.808

24.04

1,185

15.76

14.

Kamang Magek

4.773

1.151

24.11

907

19.00

15.

Palembayan

7.185

2.092

29.12

1,810

25.19

16.

Palupuah

3.483

1.425

40.91

1,294

37.15

100.565

23.551

23.42

18,686

18.58

Jumlah

Sumber: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kab. Agam 2009


II-25

Tabel II.10 menunjukkan bahwa dengan telah dilaksanakannya berbagai koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan oleh

Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) selama 4 tahun, maka sampai dengan Tahun 2008, telah terjadi penurunan angka kemiskinan menjadi 18.666 KK, namun pada Tahun 2009 meningkat menjadi 19.620 KK atau 5,11% dibanding Tahun 2008, yang disebabkan oleh terjadinya bencana gempa yang menghancurkan infrastruktur ekonomi dan sosial masyarakat.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan masyarakat dilakukan terhadap beberapa indikator yang meliputi : Angka Melek Huruf, Angka Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, Angka Pendidikan yang Ditamatkan, Angka Partisipasi Murni, Angka Kelangsungan Hidup Bayi, Angka Usia Harapan Hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja. Berikut ini disajikan hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan sosial, sebagai berikut: 2.2.2.1.Pendidikan 1. Angka Melek Huruf Berdasarkan Profil Pendidikan Kabupaten Agam Tahun 2009/2010, angka melek huruf selama 5 tahun terakhir cenderung menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2006 Angka Melek Huruf sebesar 97,78% meningkat menjadi 97,79% pada Tahun 2007 dan meningkat lagi menjadi 97,82% pada Tahun 2008, Tahun 2009 meningkat menjadi 98,84% dan Tahun 2010 menjadi 99,53%. Walaupun cakupannya cenderung meningkat, namun peningkatannya relatif sangat kecil sehingga masih belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 99,98%. Pada Tahun 2010 masih terdapat sebanyak 1.417 orang masyarakat yang berusia di atas 15 tahun yang belum dapat membaca dan menulis yang tersebar pada 13. Untuk lebih mengetahui Angka Melek Huruf masing-masing Kecamatan dapat dilihat pada tabel II.11 di bawah ini :


II-26

Tabel II.11 Angka Melek Huruf Menurut Kecamatan Di Kabupaten Agam Tahun 2010 No.

Kecamatan

Penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa baca dan tulis

Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas

Angka melek huruf

1

Tanjung Mutiara

18,349

18,770

97.76

2

Lubuk Basung

44,791

45,113

99.29

3

Ampek Nagari

14,576

14,763

98.73

4

Tanjung Raya

22,058

22,082

99.89

5

Matur

11,200

11,233

99.71

6

IV Koto

15,154

15,173

99.87

7

Malalak

6,072

6,165

98.49

8

Banuhampu

23,805

23,805

100.00

9

Sungai Pua

15,156

15,177

99.86

10

Ampek Angkek

28,638

28,638

100.00

11

Candung

14,485

14,510

99.83

12

Baso

21,671

21,689

99.92

13

Tilatang Kamang

22,458

22,458

100.00

14

Kamang Magek

13,214

13,241

99.80

15

Palembayan

19,416

19,508

99.53

16

Palupuh

8,413

8,548

98.42

299,456

300,873

99.53

Kabupaten Agam

Sumber : Profil Dinas Pendidikan Tahun 2009/2010

Dari Tabel II.11 di atas, terlihat bahwa ada 3 Kecamatan yang angka melek hurufnya sudah mencapai 100% yaitu Kecamatan Banuhampu, Kecamatan Ampek Angkek dan Kecamatan Tilatang Kamang. Berdasarkan angka absolut, maka ada beberapa kecamatan yang jumlah penduduk usia di atas 15 tahun yang tidak bisa membaca dan menulisnya masih tinggi, yaitu: Kecamatan Tanjung Mutiara, Kecamatan Lubuk Basung, Kecamatan Ampek Nagari, Kecamatan Malalak dan Kecamatan Palupuh, untuk lebih jelasnya perkembangan Angka Melek Huruf dari Tahun 2006-2010 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel II.12 Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Agam No

Uraian

2006

2007

2008

2009

2010

1

Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis

287,114

288,084

289,164

292,890

294,499

2

Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas

293,624

294,594

295,608

299,356

300,873

3

Angka Melek Huruf

97.78

97.79

97.82

97.84

99,53



II-27

2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Pada awal Tahun 2006 Angka Rata-Rata Lama Sekolah adalah 8,2 tahun dan angka ini stagnan hingga Tahun 2008. Dan pada Tahun 2009 Angka Rata-Rata Lama Sekolah meningkat menjadi 8,3 tahun dan pada Tahun 2010 meningkat lagi menjadi 8,5 tahun. Angka ini masih dibawah target Angka Rata-Rata Lama Sekolah 9 tahun. Dari 16 kecamatan yang ada, belum satupun kecamatan yang sudah mencapai Angka Rata-Rata-Rata Lama Sekolah 9 Tahun. Beberapa kecamatan yang perlu mendapat perhatian khusus adalah Kecamatan Lubuk Basung,

Kecamatan

Tanjung

Raya,

Kecamatan

Malalak,

Kecamatan

Palembayan dan Kecamatan Palupuah. Untuk target Tahun 2015 Rata-Rata Lama Sekolah diharapkan sudah mencapai 12 tahun. 3. Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Kasar selama 5 tahun terakhir ini menunjukkan kecenderungan peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2006 Angka Partisipasi Kasar untuk tingkat pendidikan SD/MI sebesar 99,93% meningkat menjadi 100.10% pada Tahun 2007 dan pada Tahun 2008 meningkat menjadi 103.31% dan meningkat lagi menjadi 105.95% pada Tahun 2009 serta pada Tahun 2010 mencapai 103.87%. Dari 16 kecamatan yang ada, sebanyak 5 (lima) kecamatan dengan Angka Partisipasi Kasar berada dibawah angka Kabupaten Agam yaitu sebanyak 6 (enam) Kecamatan, yaitu : Kecamatan Tanjung Mutiara, Kecamatan Ampek Nagari, Kecamatan Malalak, Kecamatan Banuhampu, Kecamatan Ampek Angkek dan Kecamatan Kamang Magek. Demikian juga halnya dengan Angka Partisipasi Kasar untuk tingkat pendidikan SMP/MTs yang terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2006 Angka Partisipasi Kasar untuk tingkat pendidikan SMP/MTs sebesar 91,96% meningkat menjadi 92,36% pada Tahun 2007 dan pada Tahun 2008 meningkat menjadi 92,93% dan meningkat lagi menjadi 96,36% pada Tahun 2009 serta pada Tahun 2010 mencapai 95,00%. Dari 16 kecamatan yang ada, Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan SMP/MTs berada dibawah angka kabupaten yaitu sebanyak 6 (enam) kecamatan, terdiri dari : Kecamatan Tanjung Mutiara, Kecamatan Ampek Nagari, Kecamatan Malalak, Kecamatan Banuhampu, Kecamatan Ampek Angkek dan Kecamatan Kamang Magek. Angka Partisipasi Kasar untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA selama 5 tahun terakhir menunjukkan kenaikan. Kalau pada Tahun 2006 APK untuk jenjang SMA/SMK/MA adalah sebesar 66,93% dan meningkat menjadi 67,96% pada Tahun 2007, pada Tahun 2008 sebesar 79,78% dan pada Tahun 2009 menjadi


II-28

80,57% sedangkan pada Tahun 2010 menjadi 83,07%. Terdapat 5 (lima) kecamatan yang Angka Partisipasi Kasarnya berada di atas angka Kabupaten Agam yaitu : Kecamatan Lubuk Basung, Kecamatan Tanjung Raya, Kecamatan Sungai Pua, Kecamatan Canduang, dan Kecamatan Kamang Magek. Tabel II.13 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Di Kabupaten Agam Tahun 2006-2010 No 1 1.1. 1.2. 1.3. 2 2.1. 2.2. 2.3. 3 3.1. 3.2. 3.3.

Jenjang Pendidikan

2006

2007

2008

2009

2010

57,439

58,169

60,505

62,282

62,932

57,479

58,111

58,566

59,420

60,767

99.93

100.10

103.31

105.95

103.87

20,927

21,622

23,015

24,280

25,132

22,756

23,411

24,765

26,232

27,052

91.96

92.36

92.93

96.37

95.00

10,939

11,788

13,998

14,773

16,345

17,345

17,545

18,558

18,979

66.93

67.96

79.78

80.57

83.07

SD/MI Jumlah murid usia 7-12 thn Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun APK SD/MI SMP/MTs Jumlah murid usia 13-15 thn Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun APK SMP/MTs SMA/SMK/MAN/MAS Jumlah murid usia 16-18 thn Jumlah penduduk kelompok usia 16 - 18 tahun APS SMA/SMK

15,535


Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa APK untuk tingkat SD/MI relatif lebih tinggi dibandingkan dengan APK tingkat SMP/MTs dan APK tingkat SMA/SMK/MA. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kinerja untuk tingkat SD lebih baik dibandingkan dengan SMP dan SMA. 4. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) adalah angka yang menunjukkan seseorang yang telah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah baik di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah. APT di Kabupaten Agam selama 5 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan peningkatan setiap tahunnya. APT untuk tingkat SD pada Tahun 2006 adalah sebesar 31,98% meningkat menjadi 38.08% pada Tahun 2010. Sedangkan APT untuk tingkat SMP pada Tahun 2006 sebesar 20.77% meningkat menjadi 25,81% pada Tahun 2010. Selanjutnya APT untuk tingkat SMA pada Tahun 2006 sebesar 13.80%


II-29

meningkat menjadi 16.54% pada Tahun 2010. APT untuk Perguruan Tinggi dari 3,65% pada Tahun 2006 menjadi 5,59% pada Tahun 2010. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : Grafik II-2 Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) Di Kabupaten Agam Tahun 2006-2010 (%)

Sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Agam 2009/2010

Berdasarkan Grafik II-2 di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat baru dapat menyelesaikan pendidikan sampai tingkat SD. Kondisi ini menunjukkan bahwa apabila dikaitkan dengan aspek ketenagakerjaan, maka tenaga kerja yang tersedia sebagian besar adalah tamat Sekolah Dasar atau sederajat. 5. Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni atau yang disingkat dengan APM adalah perbandingan penduduk usia 7 hingga 18 tahun yang terdaftar pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA kemudian dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM selama 5 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2006 APM untuk tingkat pendidikan SD/MI sebesar 90,11% meningkat menjadi 91.54% pada Tahun 2010. Dari data tersebut terlihat bahwa kenaikan APM setiap tahunnya relatif lamban, sehingga belum memenuhi target APM tingkat SD/MI sebesar 100%. Demikian juga halnya dengan APM untuk tingkat pendidikan SMP/MTs yang terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2006 APM tingkat SMP/MTs sebesar


II-30

73,88% meningkat menjadi 76,14% pada Tahun 2010. Pergerakan peningkatan APM untuk tingkat SMP/MTs juga termasuk lamban, sehingga belum mampu memenuhi target yang ditetapkan sebesar 85%. Kondisi yang sama juga terjadi pada APM tingkat pendidikan SMA/SMK/MA. Dalam 5 tahun terakhir terjadi peningkatan APM, tetapi masih sangat rendah. Tahun 2006 APM untuk jenjang SMA/SMK/MA ini adalah sebesar 61,67% meningkat menjadi 64,24% pada Tahun 2010. Angka ini masih jauh dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 75%. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut: Tabel II.14 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) per Kecamatan Di Kabupaten Agam Tahun 2010 SD/MI No

Kecamatan

jumlah murid usia 7-12 thn

jumlah penduduk usia 7-12 th

SMP/MTs

APM (%)

jumlah murid usia 13-15 thn


SMA/SMK/MA APM (%)

jumlah murid usia 1618 thn


APM (%)

1

Tanjung Mutiara

4,128

5,252

80.24

1,012

2,067

65.51

576

1,145

52.14

2

Lubuk Basung

8,962

9,477

80.33

2,577

4,459

68.83

1.601

4,345

61.17

3

Ampek Nagari

3,584

4,614

81.45

1,029

1,787

1.15

339

601

50.17

4

Tanjung Raya

3946

4,810

4.05

865

2,133

76.22

465

2,579

57.85

5

Matur

1,893

1,953

93.98

485

890

75.98

317

581

62.15

6

IV Koto

2,647

2,845

2.24

516

1,307

7.62

419

702

62.83

7

Malalak

963

1,374

89.88

237

533

63.55

339

351

46.06

8

Banuhampu

3,743

4,385

102.99

663

2,089

85.95

374

1,035

79.45

9

Sungai Pua

2,5840

2,881

105.40

954

1,269

83.40

238

621

77.59

10

Ampek Angkek

4,145

4,939

103.33

800

2,693

86.25

477

1,733

79.00

11

Candung

2,056

2,472

97.23

704

1,929

75.45

265

988

64.49

12

Baso

3,537

3,970

97.78

804

1,322

76.64

471

939

62.53

13

Tilatang Kamang

3,035

3,253

107.20

910

1,416

85.20

574

1,523

78.78

14

Kamang Magek

1,970

2,490

102.75

431

1,205

2.43

188

559

77.51

15

Palembayan

3,925

4,281

78.19

878

1,406

69.31

151

736

50.42

16

Palupuh

1,653

1,769

4.05

452

548

73.51

205

540

51.52

Kabupaten

54,393

59,420

91.54

19,988

26,252

76.14

11,922

18,558

64.24

Sumber : Profil pendidikan Kabupaten Agam Tahun 2009/2010

Tabel di atas menunjukkan bahwa APM untuk tingkat SD/MI hanya 5 (lima) Kecamatan yang berhasil memenuhi dan melampaui target yaitu : Kecamatan Tilatang Kamang (107,20%), Kecamatan Sungai Pua (105,40%), Kecamatan Ampek Angkek (103,33%), Kecamatan Banuhampu (102,99%) dan Kecamatan Kamang Magek (102,75%). Sebanyak 10 Kecamatan yang capaiannya berkisar antara 80% - 97% dan 1 Kecamatan yang capaiannya dibawah 80% yaitu Kecamatan Palembayan yang hanya mencapai 78,19%. Sedangkan untuk APM tingkat pendidikan SMP/MTs ada 3 Kecamatan yang mencapai target yaitu Kecamatan Ampek Angkek (86,25%), Kecamatan


II-31

Banuhampu (85,95%) dan Kecamatan Tilatang Kamang (85,20%) dan 13 kecamatan lain capaiannya berkisar antara 65,51% - 82,43%. Kecamatan yang terendah tersebut adalah Kecamatan Ampek Nagari sebesar 65,51%. Perkembangan Angka Partisipasi Murni seluruh jenjang pendidikan pada Tahun 2010 tertinggi untuk tingkat SD/MI 91.54, SMP/MTs 76.14 dan SMA/SMK/MA 64.24. Gambaran Perkembangan APM dapat dilihat pada tabel II.15 dibawah ini. Tabel II.15 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Di Kabupaten Agam Tahun 2006-2010 No 1 1.1. 1.2. 1.3. 2 2.1. 2.2. 2.3. 3 3.1. 3.2. 3.3.

Jenjang Pendidikan SD/MI jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang SD/MI jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun APM SD/MI SMP/MTs jumlah siswa kelompok usia 1315 tahun yang bersekolah di jenjang SMP/MTs jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun APM SMP/MTs SMA/MA/SMK jumlah siswa kelompok usia 1618 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK jumlah penduduk kelompok usia 16 - 18 tahun APM SMA/MA/SMK

2006

2007

2008

2009

2010

51,794

52,550

53,143

62,282

62,932

57,479

58,111

58,566

59,420

60,767

90.11

90.43

90.74

91.54

91.54

16,812

17,336

18,405

22,756

23,411

24,765

26,252

27,052

73.88

74.05

74.32

75.72

76.14

10,080

10,775

11,031

16,345

17,345

17,545

18,558

18,979

61.67

62.12

62.87

63.65

64.24

24,280

14,773

25,132

15,535

Sumber : Profil pendidikan Tahun 2009/2010

2.2.2.2. Kesehatan 1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Angka Kelangsungan Hidup Bayi diartikan sebagai probabilitas bayi untuk hidup sampai berusia 1 tahun. Berdasarkan laporan tentang kematian bayi selama Tahun 2010, maka diperoleh Angka Kematian Bayi adalah sebesar 16 per 1.000 kelahiran hidup. Dari Angka Kematian Bayi tersebut maka dapat diketahui Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kabupaten Agam adalah sebesar 984. Dari 16 kecamatan yang ada, ada beberapa kecamatan dengan AKHBnya diatas AKHB Kabupaten, yaitu : Kecamatan Tanjung Raya, Kecamatan Matur, Kecamatan IV Koto, Kecamatan Malalak, Kecamatan Banuhampu, Kecamatan Canduang, RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015

II-32

Kecamatan Tilatang Kamang dan Kecamatan Palembayan. Oleh karena itu ada beberapa kecamatan yang perlu diwaspadai yaitu : Kecamatan Tanjung Mutiara, Kecamatan Lubuk Basung, Kecamatan Ampek Nagari, Kecamatan Sungai Pua, Kecamatan Ampek Angkek, Kecamatan Baso, Kecamatan Kamang Magek dan Kecamatan Palupuah. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat tabel berikut ini: Tabel II.16 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Di Kabupaten Agam Tahun 2010

No

Kecamatan

Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun pada Tahun 2009

Jumlah kelahiran hidup pada Tahun 2009

AKB

AKHB

1

Tanjung Mutiara

12

513

23

977

2

Lubuk Basung

25

1,176

21

979

3

Ampek Nagari

8

443

18

982

4

Tanjung Raya

6

553

11

989

5

Matur

4

281

14

986

6

IV Koto

2

417

5

995

7

Malalak

2

136

15

985

8

Banuhampu

1

522

2

998

9

Sungai Pua

6

328

18

982

10

Ampk Angkek

13

672

19

981

11

Candung

12

Baso

13

3

373

8

992

12

625

19

981

Tilatang Kamang

5

522

10

990

14

Kamang Magek

8

287

28

972

15

Palembayan

9

612

15

985

16

Palupuh

5

259

19

981

Jumlah

121

7.719

16

984


2. Angka Usia Harapan Hidup Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan setiap 10 tahun yang dimulai pada Tahun 1970, maka usia harapan hidup masyarakat cenderung meningkat. Kalau Sensus Tahun 1970 angka harapan hidup masyarakat adalah 47,7 tahun, maka Sensus Tahun 1980 meningkat menjadi 52,2 tahun dan Sensus Tahun 1990 meningkat menjadi 59,8 tahun, selanjutnya Sensus Tahun 2000 Angka Harapan Hidup meningkat lagi menjadi 65,5 tahun dan pada Tahun 2010 ini diperkirakan Usia Harapan Hidup sudah mencapai 68,7 tahun.


II-33

3. Persentase Balita Gizi Kurang Termasuk Gizi Buruk Berdasarkan data dan laporan Dinas Kesehatan, jumlah balita gizi kurang tercatat sebanyak 13,65% dari total 47.904 jumlah balita. Berdasarkan pengelompokan kecamatan dengan prevalensi gizi kurang yang dikeluarkan oleh Badan Kesehatan Sedunia (WHO), maka Kabupaten Agam termasuk dalam kelompok sedang, karena berada pada interval 10-19%. Ada beberapa kecamatan dengan penderita Gizi Kurang diatas angka kabupaten, yaitu : Kecamatan Lubuk Basung, Kecamatan Ampek Nagari, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kecamatan Matur, Kecamatan Sungai Pua, Kecamatan Palembayan dan Kecamatan Palupuah. Untuk lebih mengetahui jumlah penderita gizi kurang pada masing-masing Kecamatan, dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel II.17 Balita Gizi Buruk Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam Tahun 2010 No

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Tanjung Mutiara Lubuk Basung Ampek Nagari Tanjung Raya Matur IV Koto Malalak Banuhampu Sungai Pua Ampk Angkek Candung Baso Tilatang Kamang Kamang Magek Palembayan Palupuh Jumlah

Jumlah balita 2,845 6,683 2,432 3,292 1,998 2,502 1,144 3,572 2,477 4,035 2,493 3,561 3,519 2,216 3,631 1,504 47,904

Jumlah balita gizi kurang 428 1,524 521 395 318 216 112 336 361 164 229 492 252 280 641 271 6,539

Persentase balita gizi buruk 15.05 22.80 21.43 12.00 15.91 8.63 9.78 9.40 14.56 4.07 9.17 13.83 7.17 12.64 17.64 17.99 13.65


2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga Pembangunan Bidang Seni Budaya Dan Olahraga selama 5 tahun (20062010) telah memperlihatkan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya muncul group kesenian dan

klub olahraga baik di

tingkat Kabupaten maupun di tingkat Kecamatan dan Nagari. Perkembangan


II-34

kegiatan seni budaya dan olahraga selama 5 tahun tersebut dapat dilihat dari capaian indikator kinerja seperti : jumlah grup kesenian dan jumlah klub olahraga sebagaimana disajikan pada tabel berikut : Tabel II.18 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Agam Tahun 2006 – 2009 No

Capaian Pembangunan

1

Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.

2

Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.

2006

2007

2008

2009

121

192

234

234

78

87

90

95

Sumber: Dinas Budaya Pariwisata dan Dinas Pemuda dan Olah Raga Tahun 2011

Sebaran perkembangan kegiatan seni, budaya dan olah raga adalah pada seluruh kecamatan. Grup seni budaya per 10.000 penduduk berjumlah 159 grup dan olah raga per 10.000 penduduk berjumlah 95 grup. Kecamatan Tanjung Raya, Kecamatan Candung, Lubuk Basung, Palembayan dan Ampek Angkek memiliki jumlah grup kesenian yang terbanyak dibandingkan kecamatan lainnya. Klub olah raga terbanyak pada Kecamatan Tanjung Mutiara, Lubuk Basung dan Ampek Angkek. Untuk lebih jelasnya digambarkan pada tabel dibawah : Tabel II.19 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga di Kabupaten Agam Menurut Kecamatan Tahun 2009 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kecamatan Tanjung Mutiara Lubuk Basung Ampek Nagari Tanjung Raya Matur IV Koto Malalak Banuhampu Sungai Pua Ampk Angkek Candung Baso Tilatang Kamang Kamang Magek Palembayan Palupuh Jumlah

Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk 7 20 6 47 5 3 1 2 4 11 19 1 7 2 16 1 159

Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk 17 14 2 4 4 6 2 5 4 9 2 9 7 3 3 4 95

Sumber: Dinas Budaya Pariwisata dan Dinas Pemuda dan Olah Raga Tahun 2011


II-35

2.3 Aspek Pelayanan Umum Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai

dengan

ketentuan

perundang-undangan.

Untuk

menganalisis

aspek

pelayanan umum dituangkan dalam bentuk tabel capaian indikator setiap variabel yang dianalisis menurut kecamatan. 2.3.1

Fokus Layanan Urusan Wajib Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-

indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu Bidang Urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Perencanaan

Pembangunan,

Perhubungan,

Lingkungan

Hidup,

Pertanahan,

Kependudukan Dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Ketenagakerjaan, Koperasi

Dan

Usaha

Kecil

Menengah,

Penanaman

Modal,

Kebudayaan,

Kepemudaan Dan Olah Raga, Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian, Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Statistik, Kearsipan, Komunikasi Dan Informatika Dan Perpustakaan. 2.3.1.1 Pendidikan 2.3.1.1.1 Pendidikan dasar 1. Angka Partisipasi Sekolah Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah ukuran daya serap pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk jenjang pendidikan dasar selama 5 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2006 Angka Partisipasi Sekolah untuk tingkat pendidikan SD/MI sebesar 88,80% meningkat menjadi 89,93% pada Tahun 2007 dan pada Tahun 2008 meningkat menjadi 90,10% dan meningkat lagi menjadi 91,31% pada Tahun 2009 serta pada Tahun 2010 mencapai 91,83%. Dari 16 Kecamatan yang ada, sebanyak 5 (lima) kecamatan dengan Angka Partisipasi Sekolah berada dibawah angka Kabupaten yaitu sebanyak 6 (enam) kecamatan, yaitu : Kecamatan Tanjung Mutiara, Kecamatan Ampek Nagari, Kecamatan Malalak, Kecamatan Banuhampu, Kecamatan Ampek Angkek dan Kecamatan Kamang Magek.


II-36

Demikian juga halnya dengan Angka Partisipasi Sekolah untuk tingkat pendidikan SMP/MTs yang terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2006 Angka Partisipasi Sekolah untuk tingkat pendidikan SMP/MTs sebesar 72,25% meningkat menjadi 73,36% pada Tahun 2007 dan pada Tahun 2008 meningkat menjadi 73,97% meningkat lagi menjadi 74,31% pada Tahun 2009 serta pada Tahun 2010 mencapai 75,28%. Dari 16 kecamatan yang ada, Angka Partisipasi Sekolah tingkat pendidikan SMP/MTs berada dibawah angka kabupaten yaitu sebanyak 6 (enam) Kecamatan, yaitu : Kecamatan Tanjung Mutiara, Kecamatan Ampek Nagari, Kecamatan Malalak, Kecamatan Banuhampu, Kecamatan Ampek Angkek dan Kecamatan Kamang Magek. 2. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Selama 5 tahun terakhir terjadi kecenderungan penurunan rasio jumlah gedung sekolah SD/MI dengan jumlah penduduk usia 7- 12 tahun dari 154 pada Tahun 2006 menjadi 150 pada Tahun 2010, walaupun pada Tahun 2007 terjadi peningkatan menjadi 156. Sedangkan ratio jumlah gedung sekolah SMP/MTs dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun cenderung meningkat dari 262 pada Tahun 2006 menjadi 299 pada Tahun 2010. Selengkapnya rasio jumlah gedung sekolah tingkat SD/MI dan tingkat SMP/MTs dengan jumlah penduduk usia sekolah menurut jenjang pendidikan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel II.20 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2006-2010 No

Jenjang Pendidikan

1

SD/MI

1.1.

Jumlah gedung sekolah

1.2.

jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun

1.3.

Rasio

2

SMP/MTs

2.1.

Jumlah gedung sekolah

2.2.

jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun

2.3.

Rasio

2006

2007

2008

2009

2010

457

457

457

457

455

70,479

71,111

70,566

59,420

60,767

154

156

154

151

150

117

117

117

117

120

30,667

32,323

32,299

26,252

27,052

262

276

276

291

299



II-37

3. Rasio Guru/Murid Disamping faktor ketersediaan sarana gedung sekolah, faktor lain yang sangat menentukan dalam pembangunan bidang pendidikan adalah ketersediaan guru untuk masing-masing jenjang pendidikan. Rasio guru dengan murid untuk jenjang pendidikan SD/MI mengalami perkembangan yang berfluktuasi, artinya dari Tahun 2006 sampai Tahun 2008 kecenderungannya mengalami penurunan dari 17 menjadi 14, namun pada 2 tahun berikutnya mengalami peningkatan menjadi 16. Sementara itu rasio guru terhadap murid untuk jenjang pendidikan SMP/MTs rasionya tetap konstan selama 5 tahun yaitu sebesar 12. Untuk lebih mengetahui rasio guru dan murid untuk jenjang pendidikan SD/MI dan jenjang pendidikan SMP/MTs, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.21 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2006-2010 No

Jenjang Pendidikan

2006

2007

2008

2009

2010

1

SD/MI

1.1.

Jumlah Guru

3,596

4,185

4,402

3,313

4,320

1.2.

Jumlah Murid

62,586

63,947

63,582

62,282

62,932

1.3.

Rasio

17

15

14

16

16

2

SMP/MTs

2.1.

Jumlah Guru

1,853

1,959

1,989

2,550

2,973

2.2.

Jumlah Murid

22,158

23,390

23,331

24,280

25,132

2.3.

Rasio

12

12

12

12

12


4. Rasio Guru / Murid per Kelas Rata-rata Rasio guru/murid per kelas rata-rata untuk jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Agam selama 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Hal ini terlihat dari kondisi Tahun 2006 rasio guru/murid per kelas rata-rata adalah 47,58 per 1.000, pada Tahun 2007 meningkat menjadi 52,06 per 1.000 dan meningkat lagi pada Tahun 2008 menjadi 54,41 per 1.000, namun mengalami penurunan pada Tahun 2009 menjadi 50,92 per 1.000 dan naik lagi menjadi 51,72 per 1.000 pada Tahun 2010.


II-38

2.3.1.1.2 Pendidikan Menengah 1. Angka Partisipasi Sekolah Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk jenjang pendidikan menengah selama 5 tahun terakhir ini menunjukkan perkembangan yang fluktuaktif. Pada Tahun 2006 Angka Partisipasi Sekolah sebesar 66,93% meningkat menjadi 70,96% dan cenderung menurun pada tiga tahun berikutnya sehingga menjadi 68,17% pada Tahun 2010. 2. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Selama 5 tahun terakhir terjadi kecenderungan penurunan rasio jumlah gedung sekolah SMA/SMK/MA dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun dari 14,07 per 10.000 pada Tahun 2006 menjadi 13,2 per 10.000 pada Tahun 2007 dan menurun lagi menjadi 13,11 per 10.000 pada Tahun 2008 dan sedikit meningkat menjadi 13,32 per 10.000 pada Tahun 2009 dan akhirnya turun lagi menjadi 12,93 per 10.000 pada Tahun 2010. Tabel II.22 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah Di Kabupaten Agam Tahun 2006-2010

No

Uraian

2006

2007

2008

2009

1

Jumlah Guru

1,285

1,276

1,327

2, 550

2

Jumlah Murid

10,939

12,308

12,240

12,447

3

Rasio

1,175

1,037

1,084

1,183

2010 2,973 9,064 1,262

Sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Agam Tahun 2009/2010

3. Rasio Guru / Murid per Kelas Rata-rata Rasio guru/murid per kelas rata-rata untuk jenjang pendidikan menengah selama 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi, Hal ini terlihat dari kondisi Tahun 2006 rasio guru/murid per kelas rata-rata adalah 869 per 10.000, pada Tahun 2007 menurun menjadi 767 per 10.000 dan meningkat lagi pada Tahun 2008 menjadi 802 per 10.000, meningkat lagi menjadi 876 per 10.000 pada Tahun 2009 dan menjadi 934 per 10.000 pada Tahun 2010. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:


II-39

Tabel II.23 Jumlah Guru Sekolah Per Kelas Jenjang Pendidikan Menengah Di Kabupaten Agam Tahun 2006-2010 No

Uraian

1

Jumlah Guru Kelas

2

Jumlah Murid

3

Rasio

2006

2007

2008

2009

2010

951

944

982

1,090

1,182

10,939

12,308

12,240

12,447

12,651

869

767

802

876

934

Sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Agam Tahun 2009/2010

2.3.1.1.3 Fasilitas pendidikan 1. Bangunan SD/MI Kondisi Baik Sampai kondisi akhir Tahun 2010, gedung sekolah untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) berjumlah 457 unit. Dari jumah tersebut, sebanyak 298 unit ( 65,29%) dengan kondisi bangunan baik dan sebanyak 101 unit (21,99%) dengan kondisi rusak ringan serta 58 unit (12,72%) dengan kondisi rusak berat. 2. Bangunan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Baik Sampai kondisi akhir Tahun 2010, gedung pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA berjumlah 175 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 144 unit (82,32%) dengan kondisi bangunan baik dan sebanyak 23 unit (12,89%) dengan kondisi rusak ringan serta 8 unit (4,79%) dengan kondisi rusak berat. 2.3.1.1.4 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terkait dengan pendidikan anak usia 4-6 tahun telah dikembangkan pendidikan baik melalui jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak maupun Tempat Penitipan Anak. Jumlah penduduk dengan usia 4-6 tahun adalah sebesar 31.829 orang. Sampai akhir Tahun 2010 ini, cakupan anak usia 4-6 tahun yang telah mengikuti pendidikan anak usia dini adalah sebanyak 7.693 orang atau sekitar 24,17%. 2.3.1.1.5 Angka Putus Sekolah 1. Angka Putus Sekolah ( APS) SD/MI Julah siswa SD/MI pada Tahun 2008/2009 adalah sebesar 62.355 orang. Dari siswa sebanyak tersebut, sebanyak 109 orang mengalami putus sekolah atau sekitar 0,17% dari total siswa SD/MI. RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015

II-40

2. Angka Putus Sekolah ( APS) SMP/MTs Jumlah siswa SMP/MTs pada Tahun 2008/2009 adalah sebesar 23.619 orang. Dari siswa sebanyak tersebut, sebanyak 285 orang mengalami putus sekolah atau sekitar 1,21% dari total siswa SMP dan MTs. 3. Angka Putus Sekolah ( APS) SMA/SMK/MA Jumlah siswa SMA/SMK/MA pada Tahun 2008/2009 adalah sebesar 13,904 orang. Dari siswa sebanyak tersebut, 144 orang mengalami putus sekolah atau sekitar 1,04% dari total siswa SMA/SMK/MA. 2.3.1.1.6 Angka Kelulusan 1. Angka Kelulusan SD/MI Jumlah siswa SD/MI yang lulus adalah sebanyak 8.810 orang siswa dari sebanyak 8.728 orang siswa yang berada pada tingkat tertinggi dari siswa SD/MI atau sekitar 99,07%. 2. Angka Kelulusan SMP/MTs Jumlah siswa SMP/MTs yang lulus adalah sebanyak 6.980 orang siswa dari sebanyak 7.581 orang siswa yang berada pada tingkat tertinggi dari siswa SMP/MTs atau sekitar 92,07%. 3. Angka Kelulusan SMA/SMK/MA Jumlah siswa SMA/SMK/MA yang lulus adalah sebanyak 3.936 orang siswa dari sebanyak 4.574 orang siswa yang berada pada tingkat tertinggi dari siswa SMA/SMK/MA atau sekitar 86,05%. 4. Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Dari sebanyak 8.813 orang siswa yang menyelesaikan pendidikan pada tingkat SD/MI, maka sebanyak 8.810 orang atau sekitar 99,97% melanjutkan ke jenjang pendidikan setingkat SMP/MTs atau sekitar 99,97%. 5. Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Dari sebanyak 6.980 orang siswa yang menyelesaikan pendidikan pada tingkat SMP/MTs, maka sebanyak 5.586 orang atau sekitar 80,03% melanjutkan ke jenjang pendidikan setingkat SMA/SMK/MA. 2.3.1.2 Kesehatan 2.3.1.2.1 Rasio Posyandu per Satuan Balita Selama 5 tahun terakhir, rasio posyandu terhadap balita yang pada Tahun 2006 adalah 18.80 per 1.000 turun menjadi 18.00 per 1.000 pada Tahun 2007 dan meningkat lagi menjadi 18,23 per 1.000 Tahun 2008, angka ini sama dengan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015

II-41

Tahun 2009 sedangkan pada Tahun 2010 menurun lagi menjadi 17.28 per 1.000. Walaupun ada kecenderungan penurunan, tetapi berdasarkan rasio tersebut, jumlah Posyandu sudah mencukupi. Namun demikian perlu menjadi perhatian agar Posyandu dapat lebih dioptimalkan fungsi dan keberadaannya di masyarakat sehingga tujuan kegiatan posyandu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat betul-betul dapat dirasakan. Untuk lebih mengetahui rasio posyandu per satuan balita dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel II.24 Jumlah Posyandu dan Balita Di Kabupaten Agam Tahun 2006-2010 No.

URAIAN

1

Jumlah Posyandu

2

Jumlah Balita

3

Rasio

2006

2007

2008

2009

2010

785

795

818

820

828

41,749

44,178

44,862

44,982

47,904

18.80

18.00

18.23

18.23

17.28

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Agam Tahun 2009/2010

2.3.1.2.2 Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per satuan Penduduk Berdasarkan rasio Puskesmas terhadap penduduk, jumlah Puskesmas di Kabupaten Agam sudah mencukupi. Artinya dengan jumlah penduduk sebanyak 455.484 jiwa dengan jumlah Puskesmas sebanyak 22 unit, maka 1 Puskesmas akan melayani sebanyak 20.700 jiwa penduduk, sedangkan standar nasional 1 Puskesmas idealnya melayani sebanyak 25.000 jiwa penduduk. Namun demikian masih perlu dipertimbangkan untuk membangun Puskesmas pada daerah-daerah tertentu dengan pertimbangan seperti : daerah yang terisolir sehingga sulit diakses dengan transportasi umum, dan daerah perkebunan. Selanjutnya

berdasarkan rasio jumlah Puskesmas Pembantu terhadap

jumlah penduduk dapat disimpulkan bahwa jumlah Puskesmas Pembantu sudah mencukupi. Dengan jumlah Puskesmas Pembantu sebanyak 120 unit dan jumlah penduduk sebanyak 455.484 jiwa, maka 1 Puskesmas Pembantu melayani sebanyak 3.796 jiwa, sedangkan standar nasional 1 unit Puskesmas Pembantu idealnya melayani 5.000 jiwa. Sama halnya dengan Puskesmas, maka penambahan Puskesmas Pembantu dapat dilakukan untuk daerah yang sulit dan daerah pemukiman baru. Tabel berikut menggambarkan jumlah Puskesmas dan Pustu Tahun 2010.


II-42

Tabel II.25 Jumlah Puskesmas dan Pustu Di Kabupaten Agam Tahun 2006-2010 No

Uraian

1

Jumlah Puskesmas

2

Jumlah Pustu

3

Jumlah Penduduk

4 5

2006

2007

2008

2009

2010

22

22

22

22

22

113

113

115

120

120

439,611

443,857

445,387

451,264

455,484

Rasio Puskesmas per penduduk

0.050

0.050

0.049

0.049

0.048

Rasio Pustu per penduduk

0.26

0.25

0.26

0.27

0.26


2.3.1.2.3 Rasio Dokter per Satuan Penduduk Perkembangan jumlah dokter selama 5 tahun terakhir sangat lamban. Pada Tahun 2006 jumlah dokter hanya sebanyak 53 orang, kemudian pada Tahun 2007 menjadi 58 orang dan jumlah ini sama dengan Tahun 2008. Pada Tahun 2009 bertambah menjadi 63 orang dan pada Tahun 2010 sebanyak 65 orang. Berdasarkan Standar Pelayanan Kesehatan Terpadu, idealnya 1 orang dokter melayani 2.500 jiwa penduduk. Berdasarkan kondisi tersebut maka dengan jumlah penduduk pada Tahun 2010 sebesar 455.484 jiwa seharusnya memiliki dokter sebanyak 189 orang. Tabel II.26 menunjukkan data Jumlah Dokter Tahun 2006-2010 di Kabupaten Agam. Tabel II.26 Jumlah Dokter Di Kabupaten Agam Tahun 2006-2010 No.

Uraian

1

Jumlah Dokter

2

Jumlah Penduduk

3

Rasio

2006

2007

2008

2009

2010

53

58

58

63

65

439,611

443,857

445,387

451,264

455,484

0.121

0.131

0.130

0.140

0.143


Tabel II.26 menunjukkan bahwa belum meratanya ketersediaan dokter pada 16 kecamaan yang ada, dimana Kecamatan Lubuk Basung mempunyai jumlah dokter terbanyak. Jumlah ini dipengaruhi dengan adanya 2 Rumah Sakit yaitu Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Ibu dan Anak. Pada kecamatan lainnya ketersediaan dokter puskesmas, pada umumnya hanya dokter umum dan sebagian mempunyai dokter gigi terutama pada Puskesmas Rawatan. Sebaran dokter terlihat pada tabel berikut:


II-43

Tabel II.27 Jumlah Tenaga Dokter Kecamatan Di Kabupaten Agam Tahun 2010 No.

Kecamatan

Jumlah Penduduk

Jumlah Dokter

Rasio

1

Tanjung Mutiara

28,311

3

0.106

2

Lubuk Basung

68,198

28

0.411

3

Ampek Nagari

22,570

2

0.089

4

Tanjung Raya

33,307

5

0.150

5

Matur

16,944

3

0.177

6

IV Koto

23,036

2

0.087

7

Malalak

9,299

3

0.323

8

Banuhampu

36,059

3

0.083

9

Sungai Pua

23,042

2

0.087

10

Ampk Angkek

43,347

3

0.069

11

Candung

21,886

2

0.091

12

Baso

33,016

3

0.091

13

Tilatang Kamang

34,027

6

0.176

14

Kamang Magek

19,972

2

0.100

15

Palembayan

29,426

5

0.170

16

Palupuh

13,044

4

0.307

455,484

76

0.167

Kabupaten Agam


2.3.1.2.4 Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Dari tabel II.28 dibawah ini dapat digambarkan rasio tenaga medis perjumlah penduduk, kondisi ini menggambarkan tingkat pelayanan kesehatan yang dilakukan pada masing – masing kecamatan. Kecamatan Malalak dan Palupuh terlihat ketersediaan tenaga medis paling sedikit dan Kecamatan Lubuk Basung memiliki jumlah terbanyak. Tabel II.28 Jumlah Tenaga Paramedis Menurut Kecamatan Di Kabupaten Agam Tahun 2010 No. 1 2 3 4 5 6 7

Kecamatan Tanjung Mutiara Lubuk Basung Ampek Nagari Tanjung Raya Matur IV Koto Malalak


Jumlah Penduduk 28,311 68,198 22,570 33,307 16,944 23,036 9,299

Jumlah Tenaga Medis 28 124 49 36 26 25 14

Rasio 0.989 1.818 2.171 1.081 1.534 1.085 1.506

II-44


No. 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kecamatan

Jumlah Penduduk

Banuhampu Sungai Pua Ampek Angkek Candung Baso Tilatang Kamang Kamang Magek Palembayan Palupuh Kabupaten Agam

Jumlah Tenaga Medis

Rasio

36,059 23,042 43,347 21,886 33,016 34,027 19,972 29,426 13,044

27 18 25 18 34 42 22 24 17

0.749 0.781 0.577 0.822 1.030 1.234 1.102 0.816 1.303

455,484

529

1.161

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Tahun 2010

2.3.1.2.5 Cakupan Petolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Pada Tahun 2010 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sudah mencapai 78,19%. Sebaran tenaga medis kompetensi kebidanan tersebar di seluruh Pustu, Poskesri dan Polindes. 2.3.1.2.6 Cakupan Nagari/ Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Nagari dengan Universal Child Immunization (UCI) selama 5 tahun terakhir ini jauh dibawah target yang ditetapkan. Hal ini terlihat dari cakupan pada Tahun 2006 sebesar 68%, justru pada Tahun 2007 menurun menjadi 66,74% dan bahkan pada Tahun 2008 cakupan semakin menurun dan tercapai sebesar 46,6%. Selanjutnya pada tahun 2009 meningkat lagi menjadi 72,11% dan pada Tahun 2010 ini mencapai 75%. Dari hasil capaian Tahun 2010 tersebut masih dibawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. 2.3.1.2.7 Cakupan Gizi Buruk Mendapat Perawatan Terkait dengan penanganan dan perawatan balita yang menderita gizi buruk dapat ditangani dengan baik. Hal ini terlihat dari cakupan penanganan dan perawatan balita penderita gizi buruk selama 5 tahun adalah semua balita yang menderita gizi buruk mendapat perawatan yang intensif (100% Balita Gizi Buruk mendapat perawatan setiap tahunnya). 2.3.1.2.8 Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC/BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC selama 5 tahun cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2006


II-45

cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC sebesar 86%,

pada Tahun

2007 meningkat tajam mencapai 108,23% dan pada Tahun 2008 turun menjadi 80,61%. Kemudian pada Tahun 2009 meningkat menjadi 93,35% dan pada Tahun 2010 mencapai 98% 2.3.1.2.9 Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Sama halnya dengan hasil cakupan perawatan balita gizi buruk, maka penemuan dan penanganan penderita penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) juga cukup menggembirakan. Artinya semua penderita penyakit DBD dapat ditangani setiap tahunnya.

2.3.1.2.10 Cakupan Kunjungan Bayi Cakupan Kunjungan Bayi selama 5 tahun terakhir memang kurang menggembirakan. Hal ini terlihat rendahnya capaian cakupan kunjungan bayi pada Tahun 2006 yang hanya sebesar 24,03%, walaupun pada Tahun 2007 meningkat secara signifikan mencapai 62,04% dan meningkat lagi pada Tahun 2008 menjadi 66,6% dan menurun lagi menjadi 62,91% pada Tahun 2009 dan pada Tahun 2010 menjadi 65%. Dari capaian dalam waktu 5 tahun masih belum dapat memenuhi target yang ditetapkan pada Tahun 2010 yaitu sebesar 90%. 2.3.1.2.11 Cakupan Puskesmas Sampai akhir Tahun 2010 jumlah Puskesmas di Kabupaten Agam adalah sebanyak 22 unit. Puskesmas ini tersebar pada 16 Kecamatan dan ada beberapa kecamatan yang memiliki 2 unit Puskesmas. Berdasarkan kondisi tersebut, maka cakupan puskesmas adalah sebesar 1,38%. 2.3.1.2.12 Cakupan Puskesmas Pembantu Sampai akhir Tahun 2010 jumlah Puskesmas Pembantu sebanyak 120 unit yang tersebar pada 82 Nagari. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat dihitung Cakupan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Agam adalah sebesar 1,46%. 2.3.1.3 Pekerjaan Umum 2.3.1.3.1 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Proporsi panjang jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dilihat pada tabel berikut :


II-46

Grafik II-3 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2007 s.d 2010 Kabupaten Agam (Km)

Sumber : Dinas PU Kab. Agam.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hampir lebih dari separuh panjang jalan dalam kondisi rusak. Untuk lebih jelasnya, kondisi panjang jalan per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel II.29 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Menurut Kecamatan Tahun 2010 Kabupaten agam NO 1 1

Kecamatan

Kondisi Baik

Kondisi Rusak Sedang

Kondisi Rusak

3

4

5

2 Tanjung Mutiara

33.83

Jalan Secara Keseluruhan

10.85

58.23

7 102.91

2

Lubuk Basung

41.35

11.60

62.28

115.22

3

Ampek Nagari

36.84

13.56

72.79

123.19

4

Tanjung Raya.

38.34

12.05

64.70

115.09

5

Matur .

36.08

11.45

61.47

109.00

6

IV.Koto

39.09

10.70

57.42

107.21

7

Malalak

22.55

17.33

93.01

132.89

8

Banuhampu

74.42

3.77

20.22

98.41

9

Sungai Pua

75.93

3.47

18.60

97.99

10

IV.Angkek

75.18

4.52

24.26

103.96

11

Candung

67.66

4.97

26.69

99.32

12

Baso

52.62

6.03

32.35

91.00

13

Tilatang Kamang

47.36

6.78

36.39

90.54

14

Kamang Magek

46.61

6.33

33.97

86.91

15

Palembayan

33.83

13.86

74.41

122.10

30.07

13.41

71.98 808,77

115.46 1.711,20

16

Palupuh Jumlah

751,76

50,67

Sumber : BPS dan Dinas PU Kab.Agam.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan (nasional,


II-47

provinsi, dan kabupaten/kota).

Hal ini mengindikasikan kualitas jalan dari

keseluruhan panjang jalan. Jenis permukaan jalan sampai Tahun 2010 dapat kita uraikan jenis pengerasan pada grafik berikut : Grafik II-4 Jenis Permukaan Jalan (km) Kabupaten Agam Tahun 2010

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab.Agam Tahun 2010

Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa jenis permukaan jalan di Kabupaten Agam masih banyak perlu ditingkatkan seperti jalan tanah sepanjang 412, 91 km atau 28 % dan jalan kerikil sepanjang 286,38 km atau 19,47 %. Jalan yang memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat sepanjang 80.4 Km dari 92 km panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase yang ada di Kabupaten Agam Tahun 2010. Jumlah jembatan yang melewati ruas Jalan Kabupaten sampai dengan Tahun 2010 sebanyak 226 unit. Dari jumlah tersebut sudah banyak yang perlu dibenahi atau direhabilitasi dan sebagian perlu dibangun baru. Sampai Tahun 2015 ditargetkan pembangunan jembatan baru sebanyak 15 unit. Untuk indikator kemantapan kondisi jalan dan jembatan Tahun 2006-2007, target yang diharapkan tidak bisa direalisasikan sebagaimana mestinya, berturutturut dapat dilihat, target 70,00% terealisasi hanya 68,50%, dan target 73,75% terealisasi sebesar 70,50%, namun periode 2008-2009, menunjukkan realisasi yang melebihi target yang ditetapkan, yaitu Tahun 2008 target sebesar 77,50% direalisasikan sebesar 78,20%, dan tahun 2009 target sebanyak 81,25% dapat direalisasikan sebesar 83,32%.


II-48

2.3.1.3.2 Rasio Jaringan Irigasi Untuk meningkatkan produksi pertanian khususnya tanaman padi dimana pembangunan atau Rehabilitasi Jaringan irigasi sangat berperan sekali. Jumlah Jaringan Irigasi sampai dengan Tahun 2010 sebanyak 885 unit. Sebanyak 149 unit sudah terdaftar atau teregistrasi di Kementerian Pekerjaan Umum, sampai dengan Tahun 2010 Jaringan irigasi sudah terbenahi sebanyak 80 unit dan setiap tahunnya dapat ditargetkan rehabilitasi sebanyak 25 unit. Sampai Tahun 2015 ditargetkan dapat terbenahi sebanyak 125 unit untuk jaringan Irigasi Primer dan Sekunder. Semenjak Tahun 2007 Jaringan tersier sudah ditangani oleh Dinas Pertanian dengan program Jides/Jitut DAK, sampai dengan Tahun 2010 sudah dilaksanakan rehabilitasi sebanyak 43 Unit. Rasio perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel II.30 Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2009 s.d 2010 Kabupaten Agam Panjang Jaringan (Km) NO

Jaringan Irigasi 2009

2010

1.

Jaringan primer

180.151,70

180.151,70

2.

Jaringan Sekunder

195.046,00

195.046,00

3.

Jaringan Tersier

1.500,00

1.500,00

4.

Luas lahan budidaya

22.529,18

22.529,18

5.

Rasio

14,28

14,28

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab.Agam 2010

Dilihat dari rasio jaringan irigasi menurut masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Data ini menunjukkan ketersediaan jaringan irigasi untuk peningkatan produksi pangan tergambar pada Tabel II.36 berikut : Tabel II. 31 Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Tahun 2010 Kabupaten Agam Panjang Jaringan Irigasi NO

Kecamatan Primer

(1)

(2)

1

Tanjung Mutiara

2

(3)

Sekunder Tersier (4)

(5)

Total Luas lahan Panjang budidaya Jaringan (Ha) Irigasi Km (6=3+4+5)

(7)

Rasio (8=6/7)

7.034

16.647

18.86

23,699.86

3,194.05

7.16

Lubuk Basung

63.431

58.756

1.500

123.687

5,955.01

6.67

3

Ampek Nagari

29.423

36.621

3.700

69.744

3,789.55

7.78

4

Tanjung Raya.

61.934

33.406

95.340

3,383.53

6.59


II-49


Panjang Jaringan Irigasi NO

Kecamatan Primer

Sekunder

5

Matur .

62.494

33.008

6

IV.Koto

15.815

33.936

7

Malalak

41.001

57.298

8

Banuhampu

16.962

9

Sungai Pua

10

Tersier

Total Luas lahan Panjang budidaya Jaringan (Ha) Irigasi Km

Rasio

95.502

2,598.55

5.47

4.200

53.951

2,219.60

5.23

4.200

102.499

2,165.46

4.72

21.126

38.088

3,302.33

7.10

22.240

19.140

41.380

3,518.87

6.13

IV.Angkek

27.860

32.074

59.934

3,248.19

7.63

11

Candung

40.442

50.523

90.965

3,139.92

6.96

12

Baso

30.089

26.830

56.919

2,869.23

6.89

13

Tilatang Kamang

16.289

29.507

45.796

4,357.99

7.69

14

Kamang Magek

26.302

28.711

55.013

3,897.83

7.66

15

Palembayan

107.582

72.408

214.768

4,872.28

7.13

16

Palupuh

61.088

43.500

104.588

1,624.09

11.86

379,197.70

54,136.48

14,28

34.778

Jumlah

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab.Agam Tahun 2010

Rasio Jaringan Irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder, tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian. Efektifitas pengelolaan jaringan irigasi ditunjukkan oleh nisbah antara luas areal terairi terhadap luas rancangan. Dalam hal ini semakin tinggi nisbah tersebut semakin efektif pengelolaan jaringan irigasi. Dengan pemahaman seperti itu, di lapangan diidentifikasi rasio atau nisbah luas areal terairi terhadap rancangan luas areal mencapai 91% (0,91). Artinya dari seluruh target areal yang akan diairi hanya ada sekitar 9% saja yang tidak terairi. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya (89%), efektifitas pengelolaan air ini mengalami peningkatan sekitar 2%. Dengan menganalisa indikator-indikator yang tersedia dalam agenda pengembangan infrastruktur pembangunan, dapat dilihat dari kegiatan peningkatan klasifikasi area irigasi, memperlihatkan angka yang cukup baik karena selama periode 2006-2009 pencapaian realisasinya rata-rata yang ditetapkan sebelumnya. Sebaliknya dalam pencapaian target untuk indikator panjang saluran irigasi yang dibangun Tahun 2006-2008 tidak tercapai. Hasil Analisis efisiensi dan efektivitas

pengelolaan jaringan irigasi disajikan dalam tabel sebagai berikut:


II-50

Tabel II.32 Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Tahun 2010 Kabupaten Agam NO

Pasokan Irigasi

Tahun 2010

1.

Pasok Irigasi per Area

1.38

2.

Pasok Irigasi Relatif

0.10

3.

Pasok Air Relatif

0.89

4.

Indek Luas Areal

68.36

5. Rancangan Luas Areal Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab.Agam 2010

54,136.48

Sedangkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan jaringan irigasi menurut masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel II.33 Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Tahun 2010

No

Kecamatan

Luas Rancangan (Ha)

Luas Lahan Terairi (Ha)

Kebutuhan Pasok Air Air Tanaman Irigasi (Ha) (lt/ dtk) 6 683.00

Pasok Air Irigasi Total (lt/ dtk)

Total Pasok Air (lt/ dtk)

7 8 383.29 3,066.29

PIA (lt/ dtk/ha)

PIR (lt/ dtk/ha)

PAR (lt/ dtk/ha)

IA (%)

1 1

2 Tanjung Mutiara

3 4 3,194.05 1,916.43

5 3,832.86

9=6/4 10=7/5 11=8/5 12=4/3 1.40 0.10 0.80 60.00

2

Lubuk Basung

5,955.01 4,466.26

7,146.02 6,788.71 1,429.20 8,217.92

1.52

0.20

1.15 75.00

3

Ampek Nagari

3,789. 2,842.17

4,547.46 3,865.34

454.75 4,320.09

1.36

0.10

0.95 75.00

4

Tanjung Raya.

3,383.53 2,537.65

4,060.24 3,857.22

812.05 4,669.27

1.52

0.20

1.15 75.00

5

Matur .

2,598.55 1,559.13

3,118.26 2,026.87

155.91 2,182.78

1.30

0.05

0.70 60.00

6

IV.Koto

2,219.60 1,553.72

2,663.51 1,997.64

133.18 2,130.81

1.29

0.05

0.80 70.00

7

Malalak

2,165.46 1,515.82

2,598.55 1,948.91

129.93 2,078.84

1.29

0.05

0.80 70.00

8

Banuhampu

3,302.33 2,311.63

3,962.79 3,368.37

594.42 3,962.79

1.46

0.15

1.00 70.00

9

Sungai Pua

3,518.87 2,463.21

4,222.65 3,589.25

633.40 4,222.65

1.46

0.15

1.00 70.00

10 IV.Angkek

3,248.19 1,948.91

3,897.83 2,728.48

389.78 3,118.26

1.40

0.10

0.80 60.00

11 Candung

3,139.92 1,883.95

3,767.90 2,637.53

376.79 3,014.32

1.40

0.10

0.80 60.00

12 Baso

2,869.23 2,008.46

3,443.08 2,582.31

172.15 2,754.46

1.29

0.05

0.80 70.00

13 Tilatang Kamang

4,357.99 3,050.59

5,229.58 3,922.19

261.48 4,183.67

1.29

0.05

0.80 70.00

14 Kamang Magek

3,897.83 2,728.48

4,677.39 3,508.04

233.87 3,741.91

1.29

0.05

0.80 70.00

15 Palembayan

4,872.28 3,166.98

5,846.74 4,092.72

292.34 4,385.05

1.29

0.05

0.75 65.00

16 Palupuh

1,624.09 1,055.66

1,948.91 1,364.24

97.45 1,461.68

1.29

0.05

0.75 65.00

Jumlah

54,136.48 7,009.05

64,963.78 50,960.83 6,549.97 57,510.81

1.38

0.10

0.89 68.36

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab.Agam 2010

2.1.1.1.1 Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Kabupaten Agam mayoritas penduduknya beragama Islam, oleh sebab itu, dilihat dari jumlah masjid, musholla dan langgar yang ada pada Tahun 2009 menurun RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015

II-51

dari jumlah Tahun 2008. Hal ini disebabkan adanya bencana gempa bumi yang banyak menghancurkan fasilitas ibadah. Untuk lebih jelasnya, jumlah bangunan ibadah yang ada Tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel II.34 Rasio Tempat Ibadah Tahun 2008 dan 2009

NO

Bangunan tempat Ibadah

Thn 2009

Jumlah (unit)

Jumlah pemeluk

Rasio

Jumlah (unit)

Jumlah pemeluk

Rasio

(3)

(4)

(5=4/3)

(6)

(7)

(8=7/8)

Mesjid, Musholla, langgar

1.637

448.025

3,92

1.673

443.092

3,73

Jumlah

1.637

448.025

3,92

1.673

443.092

3,73

(1)

1.

Thn 2008

(2)

Sumber : Bagian Kesra Sekretariat Daerah 2010

Untuk lebih jelasnya, jumlah bangunan ibadah Tahun 2009 per Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.35 Rasio Tempat Ibadah Menurut Kecamatan Tahun 2009 Mesjid, mushala NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kecamatan Tanjung Mutiara Lubuk Basung Ampek Nagari Tanjung Raya. Matur . IV.Koto Malalak Banuhampu Sungai Pua IV.Angkek Candung Baso Tilatang Kamang Kamang Magek Palembayan Palupuh Jumlah

Jumlah (unit) 111 213 73 182 81 69 37 91 60 103 102 113 64 102 173 99 1.673

Jumlah pemeluk

Rasio

26.651 67.328 21.639 32.979 16.786 22.822 9.212 35.665 22.826 42.497 21.682 32.667 33.635 19.784 28.938 12.914

4,16 3,16 3,37 5,52 4,83 3,02 4,02 2,55 2,63 2,42 4,70 3,46 1,90 5,16 5,98 7,67

448.025

3,73

Sumber : Bagian Kesra dan Agam Dalam Angka 2009-2010

2.1.1.1.2 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) selalu ada di ruang-ruang publik seperti sekolah, pasar, kantor, kompleks perumahan dll. Sebagian besar sampah diolah sendiri dengan cara membakar dan menimbun, bahkan ada diantara


II-52

masyarakat yang membuang sampahnya ke sungai. Sekitar 771 TPS yang ada disekolah-sekolah diolah dengan cara membakarnya. Sedangkan sampah infeksius yang dihasilkan oleh aktivitas medis pada ± 369 institusi medis antara lain Puskesmas, Pustu, Puskel, Rumah sakit, serta tempat praktek bidan dan dokter, semua memusnahkan sendiri sampahnya dengan jalan membakar dan menimbun. Sedangkan sampah yang terkumpul pada TPS yang ada di 42 pasar diangkut dan dibuang secara open dumping ke ngarai atau tempat-tempat tertentu yang cukup terisolasi dari pemukiman masyarakat. Disamping itu tersedia juga TPS yang diadakan oleh pemerintah daerah dalam jumlah yang sangat terbatas dan lebih diarahkan untuk pelayanan persampahan di kawasan ibukota kabupaten. Sekitar 50 unit TPS dengan volume 1.m3 dan 10 unit kontainer dengan volume 4,5 m3. TPS di seluruh Kabupaten Agam adalah ±1.182 unit dalam berbagai ukuran dan bentuk seperti bak

sampah dari

beton, kontainer besi, ataupun menyerupai tong sampah besar dengan rata-rata volume lebih kurang 4,5 m3. Dari kondisi tersebut dapat dicari jumlah daya tampung TPS di Kabupaten Agam yaitu 53.190 m3. 2.1.1.1.3 Rasio Permukiman Layak Huni Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Rasio permukiman layak huni adalah perbandingan luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman secara keseluruhan. Indikator ini mengukur proporsi luas pemukiman yang layak huni terhadap keseluruhan luas pemukiman, dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Tabel II.36 Rasio Pemukiman Layak Huni Luas Wilayah Permukiman 4.526,43

Luas Permukiman Layak huni 415,00

Jumlah.....

Rasio 9,17 9,17

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan data olahan 2010

2.1.1.2 Perumahan 2.1.1.2.1 Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih


II-53

Sumber air bersih dapat dibedakan atas air hujan, air sungai dan danau, mata air, air sumur dangkal dan air sumur dalam. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Tabel II.37 Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih Provinsi/Kabupaten Agam Tahun 2010 No

Sumber Air Bersih

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Leding (Perpipaan) Sumur Lindung Sumur Tidak Terlindung Mata Air Terlindung Mata Air Tidak Terlindung Sungai Danau/Waduk Air Hujan Lainnya Total Jumlah Rumah Tangga yang 10. menggunakan air bersih 11. Jumlah Rumah Tangga persentase Rumah Tangga yang 12. menggunakan air bersih (11/12)

Jumlah 17.566 22.213 6.326 26.152 12.392 8.681 9.766 543 4.875 34.632 108.514 38.37

Sumber : BPS Kabupaten Agam

2.1.1.2.2 Rumah Tangga Pengguna Listrik Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejateraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melistriki masyarakat tidak mampu dan daerah terpencil. Indikator yang digunakan untuk melihat pencapaian sasaran pemerintah daerah tersebut adalah pesersentase rumah tangga yang menggunakan listrik. Tabel II.38 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kabupaten Agam Tahun 2010 No

Uraian

Tahun 2010

1.

RT dengan daya 450 watt

58.878

2.

RT dengan daya 900 watt

26.495

3.

RT dengan daya 1.300 watt


9.813

II-54

4.

RT dengan daya 2.200 watt

1.963

5.

RT dengan daya > 2.200 watt

6.

Total Jumlah Rumah Tangga menggunakan listrik

108.514

7.

Jumlah Rumah Tangga

119.365

8.

Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik (6)/(7)

981

90,91

Sumber : BPS Kabupaten Agam

2.1.1.2.3 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut fasilitas air bersih, pembuangan tinja, pembuangan air limbah (air bekas) dan pembuangan sampah. Data rumah tinggal berakses sanitasi di Kabupaten Agam disajikan dalam tabel sebagai berikut: Tabel II.39 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Tahun 2010 Kabupaten Agam NO

Uraian

Tahun 2010

1.

Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi

2.

Jumlah rumah tinggal

3.

Persentase

14.500 119,365 12,15

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Agam dan Data Olahan

Secara rinci data persentase Rumah Tangga bersanitasi menurut Kecamatan adalah sebagaimana tabel berikut : Tabel II.40 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Menurut Kecamatan Tahun 2010 Kabupaten Agam No

Kecamatan

(1)

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tanjung Mutiara Lubuk Basung Ampek Nagari Tanjung Raya. Matur . IV.Koto Malalak Banuhampu Sungai Pua IV.Angkek


Jumlah rumah tinggal

Jumlah rumah tinggal persentase berakses sanitasi

(3)

(4)

6,666.0 16,942.2 5,375.7 8,692.2 4,995.1 6,674.8 2,857. 8,928.7 5,927. 10,352.1

3.000. 2.000. 750 4.500.

(5=4/3)

17.71

22.40 12.65 43.47

II-55

11 12 13 14 15 16

Candung Baso Tilatang Kamang Kamang Magek Palembayan Palupuh

6,051.1 9,037.6 9,223.5 5,738.7 8,475.5 3,426.5

1.000. 3.250. -

16.53

Jumlah

119,36

14.500.

12.15

35.24

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Agam dan Data Olahan

2.1.1.3 Penataan Ruang 2.1.1.3.1

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang Terbuka Hijau Kota merupakan kawasan perlindungan, yang ditetapkan dengan kriteria: a. Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi; b. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan c. didominasi komunitas tumbuhan. Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan . Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Penetapan kawasan perkotaan adalah Kawasan Ibu kota Lubuk Basung dan ibu kota kecamatan. Kondisi saat ini belum semua kota mempunyai peruntukan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Penetapan RTH baru hanya di Kota Lubuk Basung dengan peruntukan lokasi seluas 2 Ha. Namun lokasi inipun belum dikelola sebagaimana mestinya. Namun walaupun demikian Kota Lubuk Basung mempunyai arena rekreasi dan olah raga yang juga berfungsi sebagai RTH antara lain disekitar Sport Centre ± 10 Ha, areal sekitar Gedung Olah Raga (GOR) Lubuk Basung ±4 Ha dan taman disekitar Mesjid Raya Lubuk Basung ± 1 Ha. Untuk RTH di ibu kota kecamatan belum dapat ditentukan karena delineasi kota kecamatan belum ditetapkan.


II-56

2.1.1.3.2 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Izin Mendirikan Bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukkannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Dalam hal pelaksanaan perizinan bangunan (IMB) sebagaimana Keputusan Bupati Nomor 182 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kecamatan dan Kecamatan Pembantu. Guna memberikan kemudahan dalam pemberian izin atas pendirian suatu bangunan. Adapun IMB yang menjadi kewenangan kecamatan adalah untuk rumah tinggal yang tidak bertingkat dan tidak berada pada koridor jalan nasional. Sedangkan untuk tingkat kabupaten pelayanan perizinan ini dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Terpadu untuk antara lain bangunan bertingkat, bangunan industri, bangunan pemerintah, bangunan yang berada pada koridor jalan nasional, kompleks perumahan, tower dan bangunan publik. Rasio

bangunan

ber-IMB

per

satuan

bangunan

yang

merupakan

perbandingan jumlah bangunan ber-IMB terhadap jumlah seluruh bangunan yang ada, masih sangat rendah. Pengurusan IMB oleh masyarakat masih sangat terbatas untuk kawasan perkotaan dan koridor jalan nasional atau jalan propinsi. Sebagai sampel perbandingan antara kecamatan yang terletak pada kawasan perkotaan Bukittinggi seperti Kec. Banuhampu dan kec. Ampek Angkek dan Tilatang Kamang pengurusan IMB berkisar pada angka 50 – 150 IMB per tahun. Namun untuk kecamatan yang jauh dari perkotaan seperti Kec. Tanjung Raya dan Tanjung Mutiara pengeluaran IMB berkisar 2 – 20 per tahun. Sementara di Kecamatan Baso dan Matur pengurusan IMB oleh masyarakat sangat rendah sekitar 1 - 5 IMB per tahun. Hal ini merupakan masalah dalam penataan ruang dan lingkungan serta pemasukan daerah dari retribusi IMB. 2.1.1.3.3 Perubahan Pemanfaatan Ruang Publik Pada dasarnya ruang publik sudah dilindungi oleh peraturan perundangundangan dibidang penataan ruang yang selanjutnya dijabarkan secara bertingkat


II-57

sesuai kewenangan kedalam RTR nasional sampai daerah Kabupaten / Kota. Untuk daerah Kabupaten/Kota ruang publik ditetapkan dalam RTRW sebagai kawasan lindung setempat yang meliputi sempadan danau, pantai dan sungai guna memberi akses bagi masyarakat luas atas objek-objek tersebut dan tidak boleh dikuasai secara privat. Begitu juga ruang pada fasilitas publik seperti jalan dan trotoar termasuk Rumija dan Damija yang diperuntukan bagi pengembangan jalan dan pemenuhan prasarana lainnya seperti komunikasi, energi, drainase, air bersih dan lain-lain, juga merupakan ruang publik yang tidak dapat dikuasai dan disalahgunakan bagi kepentingan privat. Walaupun demikian perubahan pemanfaatan ruang publik sudah terjadi dimana-mana. Hal ini disebabkan lemahnya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang dan belum terlaksananya penertiban bangunan dan aktivitas masyarakat pada kawasan tersebut. Untuk itu bidang ini perlu dibenahi guna mewujudkan penataan ruang dan lingkungan yang seimbang dan berkelanjutan dan memastikan semua pihak mendapatkan akses terhadap kekayaan sumberdaya alam dan fasilitas publik secara proporsional. 2.1.1.4

Perencanaan Pembangunan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004

menyatakan

bahwa dokumen

perencanaan pembangunan yang harus disiapkan ditingkat daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) . Untuk

memenuhi amanat undang-undang tersebut Kabupaten Agam telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

yang merupakan

dokumen perencanaan induk untuk waktu 20 tahun ( 2006 – 2025 ), yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 pada tanggal 19 Desember 2005. Untuk pelaksanaan RPJPD dimaksud sudah disusun

Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2006 -2010 yang merupakan dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan tahap pertama pelaksanaan RPJPD. RPJM

Kabupaten Agam Tahun 2006-2010 ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Agam Nomor 24 Tahun 2005 pada tanggal 19 Desember 2005

yang akan

digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sehingga aspek konsistensi antar dokumen perencanaan tersebut dapat dijaga.


II-58

Selanjutnya faktor yang sangat menentukan baik atau tidaknya sebuah perencanaan adalah ketersediaan data yang akurat. Untuk itu kegiatan penyediaan data setiap tahun dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik, diantaranya Penyusunan Buku PDRB, Kabupaten Dalam Angka, Indikator Kesesejahteraan Rakyat, Kecamatan Dalam Angka, ICOR, Tabel Input-Output, Pendataan Rumah Tangga Miskin dan lain sebagainya.

2.1.1.5 Perhubungan 2.1.1.5.1 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Tabel II.41 Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Agam No

Uraian

2006

2007

2008

2009

2010

1.

Jumlah penumpang Bis

978

3.128

3.128

3.221

2.352

2.

Jumlah penumpang Kereta api

-

-

-

-

-

3.

Jumlah penumpang Kapal laut

-

-

-

-

-

4.

Jumlah penumpang Pesawat udara

-

-

-

-

-

5.

Total Jumlah Penumpang

978

3.128

3.128

3.221

2.352

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Agam

2.1.1.5.2 Rasio Izin Trayek Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek.Jaringan trayek terdiri atas: a. jaringan trayek lintas batas negara; b. jaringan trayek antarkota antarprovinsi; c. jaringan trayek antarkota dalam provinsi; d. jaringan trayek perkotaan; dan e. jaringan trayek perdesaan. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Tabel II-42


II-59

Rasio Ijin Trayek Tahun 2009 dan 2010. Kabupaten Agam No

Uraian

2009

2010

1.

Izin Trayek perkotaan

117

117

2.

Izin Trayek perdesaan

763

763

3.

AKDP/AKAP

436

436

3.

Jumlah Izin Trayek

1.316

1.316

4.

Jumlah penduduk

445.387.

455,484

5.

Rasio Izin Trayek

0.3

0.3


2.1.1.5.3 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi: a.

uji tipe yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap dan penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.

b.

uji berkala yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan, meliputi

pemeriksaan

dan

pengujian

fisik

kendaraan

bermotor

dan

pengesahan hasil uji. Tabel II-43 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Agam 2006 No

Angkutan Umum

Jmlh

Jmlh KIR

%

Jmlh

2007

2008

2009

Jmlh

Jmlh

Jmlh

KIR

1.

Mobil penumpang umum

40

80

00,00

47

60

2.

Mobil bus

959

1.606

83,73

981

1.604

3.

Mobil barang

1.744

3.641

100,00

2.092

Jumlah

2.743

5.327

94,58

3.120

%

63,83

Jmlh

KIR

%

Jmlh

KIR

2010**) %

Jmlh

Jmlh

%

KIR

38

50

65,79

45

44

48,89

39

37

47,44

985

1.651

83,81

978

1.696

86,71

936

1.695

0,54

3.637 86,93

2.092

3.818

91,25 2.390 4.179

87,43 2.608

4.480

85,89

5.301

3.115

5.519

3.413 5.919 74,34 3.583

6.212

74,62

81,75

77,50

80,28

Ket : Pelaksanaan KIR 2 kali setahun


2.1.1.5.4 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis


II-60

Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Sampai Tahun 2010 Kabupaten Agam mempunyai dua buah terminal bus yaitu di Lubuk Basung.

2.1.1.5.5 Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum

Tabel II-44 Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum No

Uaraian

1

Biaya Administrasi Retribusi Pengujian

2

Jasa Pengujian

Janis Kendaraan

Biaya (Rp)

Mobil Barang, Kendaraan Umum, Kendaraan khusus, Kend gandengan

7.500.

Mobil Barang, kendaraan Khusus

25.000.

Mobil Penumpang, kendaraan Gandengan

15.000.

3

Pembuatan dan Pengecatan Tanda samping

Mobil Barang, Kendaraan Umum, Kendaraan khusus, Kend. gandengan

15.000.-

4

Biaya Tanda uji kendaraan


6.000.

5

Biaya buku kir


7.500.

Sepeda Motor

25.000.

Mobil Barang, Kendaraan Umum, Kendaraan khusus

50.000.

6

Penilaian teknis


Biaya Pengujian Berdasarkan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2008. Proses lamanya pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) apabila kelengkapan administrasi sudah lengkap dibutuhkan waktu hanya 1 hari kerja.

2.1.1.5.6 Pemasangan Rambu-Rambu Tabel II-45 Jenis dan Kebutuhan Rambu-Rambu Tahun 2010 No 1

Kegiatan Rambu-rambu

Volume 516 Unit


Sumber APBD

Kebutuhan 2295

% 22,48

II-61

2

Cermin Tikungan

16 Unit

APBD

59

27,12

3

Pagar Pengaman

248 m

APBD

1486

16,9

4

Deliniator

280 buah

APBD

621

45,9

5

Marka Lalin

230 M2

APBD

11035

2,08

6

APILL

2 Unit

APBD

5

40


Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa faktor penyebab kecelakaan mempunyai persenase yang besar adalah faktor kesalahan atau kelalaian manusia didalam berlalu lintas sebesar 92%, faktor kelaikan kendaraan 3-4%, faktor lingkungan 3%, Faktor ketersediaan rambu - rambu 2-3%. Faktor manusia sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik, pendidikan, usia dan lain-lain. Faktor jalan dipengaruhi oleh kondisi permukaan jalan, alinyamen jalan, hambatan samping dan cuaca. Faktor kendaraan dipengaruhi oleh kondisi teknis dan kelaikan jalan. Artinya dengan terpenuhinya kebutuhan rambu secara menyeluruh tidak secara otomatis akan menurunkan tingkat kecelakaan seratus persen tapi hanya memberikan kontribusi 2-3%. Paling utama dalam penurunan angka kecelakaan sasarannya adalah pada faktor manusia melalui peningkatan pengetahuan keselamatan lalulintas dan sosialisasi untuk menggugah kesadaran dan penertiban dalam rangka penegakan hukum. 2.1.1.6 Lingkungan Hidup 2.1.1.6.1 Persentase penanganan sampah Berdasarkan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Agam Tahun 2010, tercatat jumlah timbulan sampah untuk seluruh rumah tangga adalah sebesar 910 m3/hari. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Agam sebesar 455,484 orang, maka rata-rata timbulan sampah adalah sebesar 0,0017 m3/orang/hari atau sebesar 1,7 liter/orang/hari. Berdasarkan penelitian Yulianti Pratama (2008) maka rata-rata timbulan sampah untuk kota adalah sebesar 2,25 – 2,5 liter/orang/hari. Jumlah timbulan sampah di Kabupaten Agam lebih kecil dari timbulan sampah rata-rata kota di Indonesia, lebih rinci jumlah timbulan sampah dan persentase kenaikannya Tahun 2009 dan 2010 terlihat pada tabel berikut: Tabel II-46 Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun 2009 dan 2010 Kabupaten Agam (M3/hari)


II-62

NO 1. 2. 3.

Uraian Jumlah sampah yang ditangani Jumlah volume produksi sampah persentase

2009

2010

93,73 891 10,52%

89,09 910 9,79%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Agam

Jika dibandingkan jumlah sampah yang tertangani dibandingkan dengan volume produksi sampah baru mencapai 9,79%, dimana pengangkutan sampah terbesar berada di Kecamatan Lubuk Basung, namun separuh Kecamatan (8 kecamatan) masih belum terlayani dalam pengangkutan sampah. Jumlah volume sampah terangkut dan volume produksi sampah per kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel II-47 Jumlah Volume Sampah (m3/hari) dan Produksi Sampah Menurut Kecamatan Tahun 2010 Kabupaten Agam NO 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Jumlah volume produksi sampah

Kecamatan

Jumlah sampah yang ditangani

2

3

4

5

10.51 39.74 4.37 0.47 4.25 20.03 3.46 3.88 89.09

54 47 125 62 67 40 22 49 68 46 67 42 78 47 67 29 910

0.00% 22.35% 31.79% 7.05% 0.70% 0.00% 0.00% 8.67% 0.00% 43.55% 0.00% 0.00% 4.44% 8.25% 0.00% 0.00% 9.79%

Tanjung Mutiara Ampek Nagari Lubuk Basung Tanjung Raya Palembayan Matur Malalak IV Koto Banuhampu Sungai Puar Tilatang Kamang Kamang Magek Ampek Angkek Canduang Baso Palupuh Total

Persentase


2.1.1.6.2

Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Syarat-syarat air minum menurut Kementerian Kesehatan adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia, terdapat resiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri (misalnya Escherichia coli) atau zat-zat berbahaya. Walaupun bakteri dapat mati dengan memasak air hingga 100 °C, banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak dapat dihilangkan dengan cara ini. RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015

II-63

Untuk menghitung persentase penduduk berakses air bersih dapat disusun tabel sebagai berikut: Tabel II-48 Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum dan Jumlah Penduduk Tahun 2010 Kabupaten Agam NO

Uraian

Jumlah

1.

Penduduk yang mendapatkan akses air minum

73.060

2.

Jumlah penduduk

455,484

3.

Persentase penduduk berakses air bersih

16,19

Sumber : BPS dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Agam

Dari tabel diatas, ternyata masyarakat yang telah mendapatkan akses air bersih sebanyak 73.060 orang dari jumlah penduduk

455,484 atau sekitar 16,19 %.

Akses air Minum yang didapat oleh masyarakat terdiri dari : untuk meningkatkan jumlah masyarakat yang mendapatkan air bersih perlu dilanjutkan Program Pengadaan Sarana Dan Prasarana Air Bersih melalui Program Pamsimas, Pengembangan Pengelolaan PDAM, Pengadaan Sarana Dan Prasarana Air Bersih, baik melalui dana APBD Kabupaten Agam maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Tabel II-49 Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2010 Kabupaten Agam NO

Kecamatan

Jumlah penduduk

Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum

(2)

(3)

(4)

(1)

persentase (5=4/3)

1

Tanjung Mutiara

28.049

11,671.19

41.61

2

Lubuk Basung

67.566

29,798.21

44.10

3

Ampek Nagari

22.361

9,304.41

41.61

4

Tanjung Raya.

32.998

15,850.47

48.03

5

Matur .

16.787

7,872.07

46.89

6

IV.Koto

22.823

10,729.65

47.01

7

Malalak

9.213

638.00

6.92

8

Banuhampu

35.725

332.00

0.93

9

Sungai Pua

22.829

14,299.15

62.64

10

IV.Angkek

42.946

17,869.83

41.61

11

Candung

21.683

11,019.30

50.82

12

Baso

32.710

16,878.63

51.60

13

Tilatang Kamang

33.711

14,027.15

41.61

14

Kamang Magek

19.787

2,568.00

12.98

15

Palembayan

29.153

5,420.00

18.59


II-64

16

Palupuh

12.923 455,484

Jumlah

4,883.00

37.79

173,161

38.37

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Agam.

Persentase penduduk berakses air bersih adalah proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Yang dimaksud akses air bersih meliputi air minum yang berasal dari air mineral, air leding/PAM, pompa air, sumur, atau mata air yang terlindung dalam jumlah yang cukup sesuai standar kebutuhan minimal, Pelayanan air minum PDAM di Kabupaten Agam dilayani oleh 9 unit pelayanan yaitu Unit Pelayanan Lubuk Basung, Batu Kambing, Tiku, Maninjau, Matur, IV Koto, IV Angkat Candung, Sungai Puar, dan Baso.

2.1.1.6.3 Persentase Luas Permukiman Yang Tertata Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan . Untuk menghitung persentase luas permukiman yang tertata dapat disusun tabel sebagai berikut: Tabel II-50 Persentase Luas Permukiman yang Tertata Tahun 2010 Kabupaten Agam NO

Uraian

1.

luas area permukiman tertata

2.

luas area permukiman keseluruhan

3.

persentase Luas Permukiman yang Tertata

2010 415,00 4.526,43 9,17


Dilihat dari luas permukiman yang tertata pada masing-masing kecamatan, ditemui bahwa lebih dari separuh dari jumlah kecamatan masih belum tertata. Persentase Luas Permukiman yang Tertata adalah proporsi luas area permukiman yang sesuai dengan peruntukan berdasarkan rencana tata ruang satuan permukiman terhadap luas area permukiman keseluruhan. Sebagai Indikator permukiman yang tertata adalah terpenuhi kebutuhan dasar Sarana dan Prasana Pemukiman Perumahan seperti: a

Terpenuhi Akses Jalan dan Jembatan, Perumahan Pemukiman


II-65

b

Terpenuhinya Sarana Air Bersih

c

Terpenuhinya Sarana Sanitasi

d

Terpenuhinya Sarana Ibadah

e

Terpenuhinya Sarana Pendidikan

f

Terpenuhi sarana PSU lainnya (Penerangan, Komunikasi, dll) Data yang terhimpun bagi kawasan permukiman yang sudah tertata adalah

kawasan perumahan masyarakat melalui KPR/BTN.

2.1.1.7 Pertanahan Tanah merupakan salah satu komponen utama hidup dan kehidupan yang berpotensi memberikan kesejahteraan bagi umat manusia. Apabila dikelola dengan sempurna akan memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan masyarakat dan bagi kepentingan umum. Sebagai akibat dari meningkatnya pembangunan dan penyebaran penduduk yang tidak merata maka tuntutan kebutuhan akan tanah semakin besar pula. Hal tersebut mengakibatkan permasalahan tanah menjadi semakin kompleks yang memerlukan pengelolaan secara hati-hati, terencana, terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan semua pihak. Dengan

semakin

tingginya

kepentingan

menyebabkan sering terjadi berbagai konflik

masyarakat

terhadap

tanah

pertanahan. Dalam rangka

penyelesaian konflik tersebut telah dilakukan berbagai upaya dengan melibatkan seluruh pihak terkait antara lain Muspida, Kantor Pertanahan, Muspika hingga Pemerintah Nagari. Konflik yang diselesaikan meliputi permasalahan antara pemerintah daerah dengan masyarakat maupun antara masyarakat dengan pihak ketiga. Selanjutnya melalui Program Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang handal telah diupayakan penyediaan data dan informasi pertanahan bagi kepentingan umum, serta terhimpunnya data tanah untuk kepentingan umum yang belum bersertifikat, antara lain: Puskesmas, Sekolah - Sekolah dan Kantor Pemerintahan. Dengan hasil telah dilakukannya pengukuran atas tanah-tanah milik pemerintah oleh Kantor Pertanahan sebanyak 12 titik dan menunggu keluarnya sertifikat.

2.1.1.8 Kependudukan dan Catatan Sipil Pertumbuhan penduduk selang lima tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1 % hal ini terbukti bahwa jumlah penduduk pada Tahun 2006


II-66

sebanyak 431.603 jiwa, tahun 2007 sebanyak 443.857 jiwa, Tahun 2008 sebanyak 445.387 jiwa, Tahun 2009 sebanyak 451.264 jiwa dan sampai dengan semester pertama tahun 2010 peningkatan jumlah penduduk mencapai 455.484 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk usia 17 tahun ( wajib KTP ) yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dapat dilihat Tabel dan Grafik dibawah ini : Tabel II-51 Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk No

Uraian

2007

2008

2009

1.

Jumlah Penduduk Ber KTP

119.841

133.910

150.875

2.

Jumlah Penduduk ber usia >17 Tahun / sudah menikah

294.494

295.608

299.356

3.

Rasio Penduduk ber KTP per-satuan penduduk Wajib KTP

40,69

45.30

50.40

Sumber : Dinas Kependudukuan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam

Grafik II-5 Jumlah Penduduk ber KTP per satuan penduduk

Sumber : Tabel II-51

Dari Tabel dan grafik di atas terlihat bahwa jumlah penduduk yang wajib KTP yang sudah memiliki KTP ternyata masih rendah walaupun beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan. Untuk

mendukung penertiban administrasi kependudukan

Pemerintah Daerah melaksanakan penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

(SIAK).

peningkatan kesadaran

Dengan

menggunakan

SIAK

diharapkan

adanya

masyarakat untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk dan

memperkecil kemungkinan kepemilikan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk ganda. Sampai Tahun 2010

Pemerintah Kabupaten Agam telah membangun

jaringan SIAK yang menghubungkan Pusat Data SIAK di Lubuk Basung ke empat kecamatan yaitu Kecamatan Lubuk Basung, Tanjung Mutiara, Tanjung Raya dan


II-67

Matur. Selanjutnya perkembangan penduduk yang yang memiliki Akte Kelahiran dapat dilihat pada tabel di bawah : Tabel II-52 Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 Penduduk Tahun 2008 - 2009 No

Uraian

1.

Jumlah Penduduk memiliki Akte Kelahiran

2.

Jumlah Penduduk

3.

Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 Per penduduk

2008

2009

2010

65.778

129.642

133.645

445.387

451.264

455.484

147

287

293

Dinas Kependudukuan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam

Dari tabel diatas terlihat bahwa rasio per 1000 penduduk yang memiliki akte kelahiran sangat rendah. Pada Tahun 2008 dari 1000 penduduk hanya 147 yang mempunyai akte, Tahun 2009 sebanyak 287 dan tahun 2010 sebanyak 293. Untuk mendorong peningkatan jumlah penduduk yang memiliki Akte Kelahiran, Pemerintah Kabupaten Agam membebaskan biaya pengurusan Akte Kelahiran yang telah dilaksanakan sejak Tahun 2006. Sebelumnya pada Tahun 2005 Pemerintah Daerah hanya memberikan subsidi Akta Kelahiran kepada Masyarakat Miskin. 2.1.1.9 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Berencana merupakan salah satu cara untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Melalui Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diupayakan untuk memotivasi Pasangan Usia Subur (PUS) sehingga mau menjadi peserta Program Keluarga Berencana. Besarnya partisipasi Pasangan Usia Subur untuk menjadi akseptor KB makin mengindikasikan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk. Perkembangan kepesertaan Program Keluarga Berencana selama 5 tahun terakhir ini menunjukan hasil yang cukup baik. Pada Tahun 2006 rasio akseptor KB adalah sebesar 774.42 per 1.000 PUS, Tahun 2007 meningkat menjadi 777.31 per 1.000 PUS, kemudian tahun 2008 meningkat lagi menjadi 819.01 per 1.000 PUS dan meningkat menjadi 845.68 per 1.000 PUS pada tahun 2009 dan angka ini hampir sama dengan Tahun 2010. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel II-53 Jumlah Akseptor KB dan Pasangan Usia Subur


II-68

Di Kabupaten Agam Tahun 2006-2010 No.

Uraian

2006

2007

2008

2009

2010

1

Jumlah Akseptor KB

45,214

45,846

49,502

52,530

53,539

2

Jumlah PUS

58,384

58,980

60,441

62,116

63,360

3

Rasio Akseptor KB

774.42

777.31

819.01

845.68

845.00

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Agam

2.1.1.9.1

Cakupan Peserta KB Aktif Tabel II-54 Jumlah Peserta KB Aktif dan Pasangan Usia Subur Di Kabupaten Agam Tahun 2006-2010

No.

Uraian

2006

2007

2008

2009

2010

1

Jumlah Peserta KB Aktif

36,135

37,125

39,672

41,597

43,417

2

Jumlah PUS

58,384

58,980

60,441

62,116

63,360

3

Cakupan Peserta KB Aktif

0.62

0.63

0.66

0.67

0.69


2.1.1.9.2

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Selanjutnya pada tabel berikut dapat kita jelaskan bahwa jumlah keluarga

prasejahtera dan sejahtera 1 terjadi penurunan dari 30,056 pada

Tahun 2007 menjadi 24,405 dan cakupan prasejahtera dan KS 1 menurun dari 0.27 menjadi 0.22 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel II-55 Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I Di Kabupaten Agam Tahun 2006-2010 No.

Uraian

1

Keluarga Pra Sejahtera dan KS I


2006

2007

2008

2009

2010

30,056

29,170

26,289

24,405

II-69

2

Jumlah Keluarga (R.Tangga)

3

Cakupan Pra Sejahtera dan KS I

98,986

109,564

104,202

108,514

-

0.27

0.28

0.24

109,544 0.22


2.1.1.10 Sosial Sarana sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi Sarana sosial yang terdapat di Kabupaten Agam adalah seperti : Panti Asuhan sebanyak 20 buah yang tersebar pada 10 Kecamatan, Anak Putus Sekolah Luar Panti sebanyak 48 buah yang tersebar pada 14 Kecamatan.

2.1.1.11 Ketenagakerjaan 2.1.1.11.1 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Sampai akhir Tahun 2009, jumlah penduduk Kabupaten Agam yang berusia 15 tahun ke atas adalah sebanyak 305.070 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 206.201 orang merupakan angkatan kerja. Berdasarkan data tersebut, maka apabila dihitung Angka Partisipasi Angkatan Kerja pada Tahun 2009 adalah sebesar 67, 59%. Dibandingkan dengan Angka Partisipasi Angkatan Kerja pada Tahun 2008, maka terlihat peningkatan Angka Partisipasi Angkatan Kerja. 2.1.1.11.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Jumlah penduduk Angkatan Kerja di Kabupaten Agam pada Tahun 2009 berjumlah 206.201 orang, dengan jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun) sebanyak 263.687 orang. Berdasarkan data tersebut Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Agam yaitu sebesar 78,20%. 2.1.1.12 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2.1.1.12.1 Persentase Koperasi Aktif Perkembangan jumlah koperasi selama

lima tahun terakhir dan

persentase koperasi yang aktif Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel II-56 Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Agam Tahun 2005 – 2010 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015

II-70

NO

URAIAN

TAHUN 2005

2006

2007

2008

2009

2010

1.

Jumlah Koperasi (unit)

263

266

257

264

261

267

2.

Jumlah Koperasi Aktif (unit)

186

187

182

185

185

185

3.

Persentasi Koperasi Aktif (%)

70.7

70.3

70.8

70.1

70.9

69.3

Sumber : Dinas Koprindag Tahun 2010

Dari tabel diatas terlihat bahwa perkembangan %tase koperasi yang aktif sangat kecil bahkan Tahun 2010 menurun. Kondisi ini selayaknya mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah mengingat peranan koperasi sebagai sokoguru perekonomian sangat penting. Diperlukan pembinaan yang intensif sehingga koperasi yang sudah ada tidak mundur dan jumlah koperasi yang aktif ditingkatkan. Disamping koperasi juga terdapat lembaga keuangan mikro syariah Baitul Maal wat Tamwil (BMT ) di 82 Nagari dengan total asset Rp.41.512.257.770,- dan total pembiayaan Rp.30.729.465.965,- 16 diantaranya sudah mempunyai badan hukum, Kedepan diharapkan semua BMT sudah mempunyai badan hukum. Lembaga keuangan mikro ini bertujuan untuk lebih mendekatkan Rumah Tangga Miskin kepada akses permodalan dalam rangka pengembangan usaha rumah tan gga dan peranannya perlu ditingkatkan untuk mendorong ekonomi masyarkat. 2.1.1.13 Penanaman Modal 2.1.1.13.1 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Investasi merupakan selisih antara stok capital pada tahun ke t dengan tahun sebelumnya ( t – 1 ) sebelum dikurangi dengan penyusutan. Investasi dapat dirinci menurut institusi yang menanamkan modal yaitu : Investasi pemerintah, Investasi Swasta dan Investasi rumah tangga Investasi Pemerintah merupakan investasi yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN dan BUMD. Investasi swasta dapat dibedakan atas

Penanaman Modal

Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Sedangkan investasi rumah tangga meliputi investasi fisik, bangunan tempat tinggal, alat-alat produksi dan investasi finansial. Di

Kabupaten Agam kegiatan investasi lebih didominasi oleh investasi

rumah tangga dan investasi swasta berskala lokal yang

mengalami peningkatan

setiap tahunnya. PMDN yang berskala nasional tidak terjadi penambahan selama Tahun 2005-2010. Sedangkan PMA terjadi peningkatan persetujuan investasi setiap tahun masing-masing 1 investor terdiri dari : PT. Pelalu Raya (Malaysia) persetujuan investasinya pada Tahun 2005 telah beroperasi untuk perkebunan kelapa sawit dan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015

II-71

industrinya. PT. Santiang Export (Amerika Serikat) persetujuan investasinya pada Tahun 2007 mengalami kemacetan. PT. Jin Lei Resources and development (Cina), PT. Bukit Ayu Lestari (Korea) dalam tahap persiapan. Persetujuan Penanaman modalnya dikeluarkan berturut turut pada Tahun 2008 dan

2009.

Persetujuan

penanaman modal PMA dan PMDN ini dikeluarkan oleh BKPM Pusat. Kondisi Tahun 2006 sampai dengan 2010 adalah sebagaimana tabel berikut: Tabel II-57 Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2006 s/d 2010 Kab.Agam Tahun

URAIAN

PMDN

PMA

TOTAL

2006

Jumlah Investor

8

3

11

2007

Jumlah Investor

8

3

11

2008

Jumlah Investor

15

4

19

2009

Jumlah Investor

16

4

20

2010

Jumlah Investor

16

4

20

Sumber : KPT Kabupaten Agam Tahun 2010

Dari tabel diatas terlihat jumlah investor PMDN berskala nasional terdapat peningkatan, sedangkan investasi PMA terdapat peningkatan jumlah investor yang mendapat persetujuan penanaman modal, namun di perjalanan mengalami kemacetan dan ada yang masih dalam tahap persiapan. 2.1.1.13.2 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA Nilai Investasi PMDN/PMA di Kabupaten Agam dapat disajikan dalam tabel berikut : Tabel II-58 Jumlah Investasi PMDN/PMA Skala Nasional Tahun 2006 s/d 2010 Kabupaten Agam Persetujuan

Realisasi

Tahun

Jumlah Proyek

2006

-

-

-

-

2007

1

2000

-

-

Macet

2008

1

1500

-

-

Tahap persiapan

2009

1

10.000

10.000

Tahap persiapan

Nilai Investasi (jutaan) rupiah)

Jumlah Proyek

Nilai Investasi

Keterangan


Nilai investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Agam sampai Tahun 2010 adalah sebesar Rp. 1.185.858.680.000,2.1.1.13.2.1

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja


II-72

Raso daya serap tenaga kerja dari tahun 2006 sampai 2010 dapat dlihat pada Tabel II-59 berikut ini; Tabel II-59 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2006 s/d 2010 Kabupaten Agam No

Uraian

1

Jumlah Tenaga Kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN

2

Jumlah seluruh PMA/PMDN

3

Rasio daya serap tenaga Kerja

2006

2007

2008

2009

2010

4.628

4.628

4.631

4.734

4.734

5

5

5

5

5

923.6

923.6

922.2

946.8

946.8


Tabel diatas menunjukkan bahwa daya serap tenaga kerja PMDN dan PMA skala nasional menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi, namun tidak ada peningkatan jumlah tenaga kerja yang diserap, karena selama kurun waktu 5 tahun tidak ada penambahan realisasi investor baru (PMDN dan PMA skala Nasional) yang telah berproduksi komersial selama Tahun 2005-2010. 2.1.1.13.3 Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) Perkembangan nilai investasi Kabupaten Agam Tahun 2005-2010 menurut harga berlaku dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel II-60 Nilai Investasi Yang Ditanamkan Menurut Institusi di Kabupaten Agam Tahun 2005-2010 Sesuai Harga Berlaku (Jutaan Rupiah) Tahun

Investasi Berlaku

Investasi Berlaku Menurut Institusi Pemerintah

Swasta

RT

2005

515,815.91

92,176.30

208,234.88

215,404.72

2006

575,442.25

103,637.15

234,607.81

237,197.30

2007

715,582.84

128,947.96

288,665.97

297,968.54

2008

864,647.58

156,991.47

356,495.93

351,159.32

2009

1,032,176.91

188,487.89

423,810.81

419,878.21

2010

1,185,858.06

217,789,94

484,892,62

483,175,49

Sumber: BPS Kabupaten Agam

Dan perkembangan nilai investasi Kabupaten Agam Tahun 2005-2010 menurut harga konstan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel II-61 Nilai Investasi Yang Ditanamkan Menurut Institusi yang Menanamkan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015

II-73

Modal di Kabupaten Agam Tahun 2005-2010 Sesuai Harga Konstan (Jutaan Rupiah)

Tahun

Investasi Konstan

Investasi Konstan Menurut Institusi Pemerintah

Swasta

RT

2005

358,132.39

63,998.26

144,578.05

149,556.09

2006

371,118.62

66,838.46

151,305.06

152,975.10

2007

405,228.24

73,022.13

163,469.07

168,737.04

2008

437,844.00

79,498.02

180,523.96

177,821.58

2009

478,684.47

87,413.53

196,547.36

194,723.58

2010

513,364.08

94,282.39

209,912.52

209,169.17

Sumber: BPS Kabupaten Agam

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa nilai investasi di Kabupaten Agam terjadi peningkatan, baik investasi pemerintah, swasta (PMDN dan PMA) serta investasi rumah tangga. 2.1.1.14 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Perubahan yang signifikan pada sistim politik khususnya di daerah, semakin memperjelas kedudukan dan fungsi pemerintah daerah sebagai fasilitator dalam pengembangan kehidupan demokratis dan politik melalui lembaga-lembaga infra dan supra struktur politik, organisasi kemasyarakatan (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Hal ini diharapkan dapat menggerakkan lembaga tersebut untuk lebih berperan aktif dalam penerapan Good Governance untuk mewujudkan Clean Government. Peranan Pemerintah daerah dalam upaya pengembangan organisasi sosial kemasyarakatan, politik, LSM, alim ulama dan generasi muda dilaksanakan dalam bentuk pembinaan, sosialisasi, fasilitasi berbagai kegiatan, fasiliatsi pemecahan berbagai permasalahan dan lain-lain. Selanjutnya dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan selalu melibatkan peranan lembaga-lembaga tersebut, termasuk dalam penanggulangan dampak

bencana dan penyelamatan

generasi muda dari berbagai dampak kemajuan teknologi informasi dan bahaya narkoba serta peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan instansi vertikal terkait dengan berbagai permasalahan diatas Tidak kalah pentingnya mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban yang dilakukan dalam bentuk

kegiatan diantaranya

penanggulangan penyakit masyarakat (pekat), penertiban illegal logging, dan penegakan peraturan daerah. Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah yang RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015

II-74

ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja selama Tahun 2006-2009 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel II-62 Pelanggaran Perda pada Tahun 2006-2009 TAHUN JENIS PELANGGARAN

NO

2006

2007

2008

2009

96

104

77

7

1

Penyakit Masyarakat

2

Pornografi

-

14

-

-

3

Salon

-

-

-

2

4

IMB

288

71

51

40

5

PKL/Bangunan liar

9

12

3

5

6

Minuman Keras

17

37

4

2

7

Galian C

-

12

9

3

8

Illegal Logging

29

3

5

2

9

Penertiban Pelajar

-

15

11

9

11

-

-

-

10 SIUP Sumber : Kesbangpolinmas Tahun 2010

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2009 pelanggaran yang terbanyak dilakukan adalah masalah IMB yakni pada Tahun 2006 sebanyak 288 pelanggaran dan pada tahun-tahun selanjutmnya mengalami penurunan yang cukup baik. Dalam

meningkatkan pelayanan

bidang

ketertiban

dan kenyamanan

masyarakat sangat didukung dengan jumlah petugas. Dilihat rasio jumlah Polisi Pamong Praja

dalam melaksanakan tugas penegakan Perda dari Tahun 2007

sampai Tahun 2010 tergambar pada tabel dibawah berikut.

Tabel II-63 Rasio Jumlah Pamong Praja Tahun 2007 s/d 2010 Kabupaten Agam No

Uraian

2007

1.

Jumlah Polisi Pamong Praja

2.

Jumlah Penduduk

3.

Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 Orang

2008

2009

2010

105

110

130

140

443.857

445.387

451.264

455.484

2,36

2,47

2,88

3,07

Sumber : Kesbangpolinmas Tahun 2010

Sedangkan dari tenaga Linmas dalam rangka meningkatkan ketertiban dan kenyamanan wilayah tergambar pada tabel sebagai berikut: Tabel II-64


II-75

Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Tahun 2007 s/d 2010 Kabupaten Agam No

Uraian

1.

Jumlah Linmas

2.

Jumlah Penduduk

2007

2008

2009

2010

3.440

3.574

3.616

3.616

443.857

445.387

451.264

455.484

77,50

80,24

80,13

79,38

Rasio jumlah Linmas per 10.000 Orang Sumber : Kesbangpolinmas Tahun 2010 3.

Berdasarkan data diatas terlihat rasio jumlah Satuan Polisi Pamong Praja dibandingkan dengan per 10.000 jiwa penduduk, Kabupaten Agam dirasakan masih kurang dimana pada Tahun 2010 rasionya hanya 3,07 yang artinya 3 (tiga) orang Satpol PP mengayomi untuk 10.000 jiwa penduduk. Sedangkan rasio jumlah Linmas dibandingkan dengan per 10.000 jiwa penduduk pada Tahun 2010 sebesar 79,38 yang artinya 79 orang Linmas mengayomi untuk 10.000 jiwa penduduk.

2.1.1.15 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Keuangan

Otonomi Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas

pelayanan

masyarakat serta mendorong tumbuhnya prakarsa dan kreatifitas lokal. Karenanya pemerintah daerah perlu memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat melalui

keterlibatan

masyarakat

dalam

berbagai

aktivitas

pembangunan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggungjawab, taat hukum, memiliki wawasan kedepan yang terukur dan transparan akan menumbuhkan rasa percaya masyarakat kepada pemerintah daerah. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2005-2010 sangat

ditentukan

oleh

potensi

sumber

daya

aparatur.

Tabel

di

bawah

memperlihatkan perkembangan kondisi Pegawai Negeri Sipil menurut golongan dan pendidikan. Tabel II-65 Jumlah PNS menurut Golongan dan Tingkat Pendidikan Kabupaten Agam Tahun 2006-2009

No

Tahun

Jumlah PNS ( orang )

Jumlah menurut golongan Golongan

1

2006

7.694


Jumlah

I

146

II

1.381

Jumlah menurut tingkat pendidikan Pendidikan

Jumlah

SD

122

SLTP

139

II-76

2

3

4

2007

7.694

2008

8.519

2009

8.854

III

4.708

SLTA

1.448

IV

1.459

Dimploma

3.008

S1

2.880

I

155

S2

97

SD

153

II

1.767

SLTP

182

III

4.813

SLTA

2.881

IV

1.665

Dimploma

3.131

S1

2.826

S2

126

I

186

SD

168

II

1.821

SLTP

121

III

3.659

SLTA

2.177

IV

2.853

Dimploma

3.010

S1

2.917

S2

125

SD

197

I

341

II

2.305

SLTP

241

III

3.400

SLTA

2.337

IV

2.808

Dimploma

3.022

S1

2.932

S2

142

Sumber : BKD Kabupaten Agam Tahun 2010

Kenaikan jumlah pegawai tersebut disebabkan karena adanya penerimaan PNS setiap tahun berdasarkan formasi yang tersedia, sedangkan peningkatan tingkat pendidikan sebagai hasil dari pengembangan PNS melalui tugas belajar dan izin belajar. 2.1.1.16 Ketahanan Pangan Pangan adalah makanan/minuman yang berasal dari hayati, air dan bahan tambahan dalam proses pengolahan (PP. N0 : 68 Tahun 2002). Sistem pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan dan/ atau pengawasan terhadap kegiatan proses produksi dan peredaran pangan sampai dengan siap di konsumsi masyarakat (PP 28 Tahun 2004). Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah

tangga yang tercermin dari

tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya secara merata dan terjangkau (UU. N0.7/ 1996). Peningkatan ketahanan pangan sebagai suatu sistem bertumpu kepada empat

pilar,

yaitu

produksi,

konsumsi,

distribusi,

dan

penunjang

seperti

kelembagaan. Pengembangan ketahanan pangan adalah untuk terpenuhinya pangan dengan kondisi; Cukup, Berkelanjutan, Beragam, Bergizi, Berimbang, Aman, Merata dan Terjangkau. Selanjutnya meningkatnya mutu dan keamanan pangan melalui RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015

II-77

pengawasan pupuk dan pestisida, terlaksananya penanggulangan serangan hama penyakit yang bersifat eksplosif. Program ketahanan pangan ini juga menghasilkan pengembangan Desa Mandiri Pangan dalam bentuk pembentukan Kelompok Desa Mandiri Pangan sebanyak 32 kelompok pada 8 nagari, yakni Nagari Sitanang, Nagari Sitalang, Nagari Tiku Utara, Nagari Tiku Selatan, Nagari Manggopoh, Nagari Paninjauan, Nagari Batu Kambiang dan Nagari Duo Koto dengan sasaran KK miskin dengan bantuan penguatan modal usaha. Apresiasi diarahkan dalam rangka pengamanan penerapan Harga

Pembelian

oleh

Pemerintah

(HPP)

minimal

Rp.

2.000,-/kg

(GKP),

pengembangan dan peningkatan SDM petugas serta masyarakat tentang keamanan pangan dalam bentuk pembinaan terhadap petugas, masyarakat produsen (kelompok tani dan pengusaha) dan konsumen. Ketersediaan pangan terutama beras Kabupaten Agam sampai Tahun 2009 selalu mengalami surplus. Hal ini terlihat dari hasil penghitungan data yang dilakukan berdasarkan produksi padi Kabupaten Agam sesuai dengan asumsi yang digunakan oleh Kementrian Pertanian, dimana konversi gabah kering giling ke beras sebesar 65 % dan kebutuhan beras/kapita sebesar 130 kg/tahun (Data Bulog). Selama periode 2005 hingga 2009 produksi padi di Kabupaten Agam terus mengalami peningkatan, dimana produksi setiap tahunnya mengalami surplus. Tahun 2005 surplus sebesar 114.765 ton dengan total produksi padi sebesar 170.477 ton. Pada Tahun 2006 ketersediaan beras meningkat . Peningkatan ketersediaan beras yang cukup signifikan dicapai pada Tahun 2009 dimana surplus mencapai 136.781 ton beras dibandingkan Tahun 2008 surplus sebesar 100.290 ton beras.

Hal ini diimbangi

dengan peningkatan konsumsi beras dari 55.712 ton pada Tahun 2005 menjadi 58.664 ton pada Tahun 2009. Gambaran umum perkembangan ketersediaan dan konsumsi beras Tahun 2005 – 2009 dapat dilihat pada Grafik dibawah ini. Grafik : II-6 Produksi dan Konsumsi Beras Kabupaten Agam


II-78

Sampai Tahun 2009, secara umum ketersediaan pangan terutama beras dapat dikatakan surplus. Selanjutnya, bahan pangan penting lainnya seperti daging, ikan dan susu, pada Tahun 2005 produksi daging mencapai 1,164,350 ton, pada Tahun 2006 sebanyak 1,132,504 ton, Tahun 2007 1,157,944 ton, Tahun 2008 1,181,688 ton, Tahun 2009 sebanyak 1,209,749 ton. Produksi ikan 31.243,7 ton, produksi susu Tahun 2009 diproyeksikan sebesar 49,975 ton.

2.1.1.17 Statistik Urusan Statistik dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui program Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik tiap tahun dilaksanakan kegiatan yaitu Penyusunan Buku Agam Dalam Angka, penyusunan PDRB. Penyusunan Buku Agam Dalam Angka bertujuan memberikan informasi yang berkaitan dengan data Kabupaten Agam sedangkan Penyusunan PDRB bertujuan memberikan gambaran perekonomian Kabupaten Agam yang digunakan sebagai referensi perencanaan pembangunan kedepan dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam 9 sektor usaha. Di samping itu juga dilaksanakan kegiatan Pembuatan Data Base Kabupaten Agam (GIS) dengan hasil tersedianya database digitasi Kabupaten Agam sebanyak 9 (sembilan) tema. Kegiatan lainnya adalah survey data base perekonomian pembangunan bertujuan untuk meningkatkan sumber daya (hardware, software, brainware) perencanaan pembangunan bidang perekonomian, dimana tersedianya Data Base Perekonomian Pembangunan. 2.1.1.18 Kearsipan Pengelolaan Arsip memiliki peranan penting dalam pengelolaan dan pelayanan dibidang kearsipan terutama untuk penyelamatan informasi, data dan fisik dari suatu dokumen. Program kegiatan telah dilaksanakan di bidang kearsipan dari Tahun 2005-2009 antara lain Pengadaan sarana dan prasarana kantor, Pembinaan Kearsipan dan Pengelolaan Kearsipan Daerah,.


II-79

Pembinaan Kearsipan bertujuan meningkatkan kemampuan SDM aparatur di Dinas/ Badan/ Kantor/ Bagian/ Kecamatan/ Nagari dalam mengelola kearsipan dengan baik dan benar. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pembinaan terhadap tenaga pengelola kearsipan, evaluasi dan apresiasi kearsipan berupa rapat koordinasi kearsipan kepada kepala SKPD, pengelola kearsipan dan wali nagari sehingga tercipta kesamaan persepsi tentang sistem pengelolaan kearsipan. Disamping itu dengan adanya pengelolaan sistem kearsipan pola baru diadakan pembinaan Kecamatan dan Nagari antara lain Kecamatan Matur, Kecamatan Tanjung Raya, Kecamatan IV Koto, Kecamatan IV Angkek, dan Kecamatan IV Nagari dan dua puluh lima nagari. 2.1.1.19 Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam mendukung dan mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih. Prioritas pembangunan dalam bidang tata pemerintahan yang baik dan bersih sejak Tahun 2005 hingga 2010 diarahkan pada upaya kerjasama dengan pers / media massa, penggunaan teknologi informasi, internet / situs-situs pemerintahan, dan promosi langsung yang semuanya memberikan banyak kemajuan bagi masyarakat. Media massa sebagai salah satu corong Pemerintah Daerah telah memberikan kontribusi bagi terpenuhinya kebutuhan informasi kepada masyarakat. Tersampaikannya informasi pembangunan kepada masyarakat bertujuan agar masyarakat mengetahui hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, sehingga diharapkan ikut berperan aktif dalam pengawasan dan merasa memiliki hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Upaya ini telah menghasilkan informasi berita sebanyak 17.400 berita untuk berita pers yang dimuat ke dalam 25 Media Cetak dalam peliputan dan 6 media elektronik dalam peliputan berita khusus seperti Bi TV, RCTI, SCTV, Metro TV, ANTV, dan RRI. Dalam rangka penggunaan teknologi informasi (TI) untuk mewujudkan pelaksanaan e-Government di Pemerintah Kabupaten Agam sejak Tahun 2005 sampai 2010 telah menghasilkan berbagai layanan yang lebih efektif dan efisien. Penggunaan TI tersebut telah diterapkan di beberapa SKPD sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya yaitu: a. Website Pemerintah Kabupaten Agam (www.agamkab.go.id) b. Jaringan Komputer dengan LAN dan WLAN c. Koneksi Internet RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015

II-80

d. SMS Center (08126612111) e. Media Center Pemerintah Kabupaten Agam (AMC) f. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) g. Sistem Informasi Pelayanan Keuangan Daerah (SIPKD) h. Jejaringan Pendidikan Nasional (JARDIKNAS) i. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) j. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) k. Website BMT Kabupaten Agam (www.bmt.agamkab.go.id) l. Sistem Informasi Laporan BMT Agam m. Sistem Informasi Komunikasi Data Kesehatan 2.1.1.20 Perpustakaan Perpustakaan kehidupan

bangsa.

merupakan Secara

salah

langsung

satu dan

sarana tidak

untuk

mencerdaskan

langsung

mempengaruhi

pembentukan dan pembinaan karakter individu yang matang dalam segala aspeknya serta pembangunan karakter bangsa. Penyediaan perpustakaan yang memadai dan dapat di akses oleh semua warga masyarakat sesuai dengan konndisi dirinya sebenarnya telah diperkuat dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Maka tidak perlu diragukan lagi pentingnya peran perpustakaan dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) secara demokratis menuju masyarakat madani, di samping sebagai pelestari nilai budaya dalam masyarakat yang terus berubah dan berkembang Sehubungan dengan itu Kabupaten Agam

sampai Tahun 2010 baru

memiliki 1 pustaka daerah dan 16 perpustakaan nagari sebagai mana dijelaskan pada tabel berikut : Tabel II-66 Jumlah Perpustakaan Tahun 2007 s/d 2010 Kabupaten Agam No 1.

2.

Uraian Jumlah Perpustakaan Milik Pemerintah a. Perpustakaan Daerah b. Perpustakaan Nagari Jumlah Perpustakaan milik non pemda a. Taman Bacan Masyarakat (TBM) b. Rumah Baca c. Perpustakaan Pribadi d. Perpustakaan Khusus


2007

2008

2009

2010

1

1

1

1

-

-

16

16

3 7 2 -

3 7 2 -

3 7 2 -

3 8 2 1

II-81

Sumber : Perpustakaan Tahun 2010

Disamping itu untuk peningkatan pengetahuan dan wawasan sumber daya manusia serta menumbuhkembangkan minat baca masyarakat terutama yang jauh dari pelayanan kepustakaan diselenggarakan Layanan Pustaka Keliling bagi masyarakat di Kecamatan, Nagari dan Sekolah yang letaknya jauh dari Perpustakaan Kabupaten Agam. Selama Tahun 2005 hingga 2009 dilaksanakan kegiatan ini setiap bulan selama enam hari kerja dengan menggunakan bantuan mobil perpustakaan keliling milik Badan Perpustakaan Provinsi Sumbar hasil kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Agam dengan Badan Perpustakaan Provinsi Sumbar. Adapun pelayanan Pustaka Keliling yang dilakukan selama Tahun 2005 hingga 2009 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-67 Jumlah Pelayanan Pustaka Keliling Tahun 2005-2009 Tahun

Jumlah Pos

Jumlah Kecamatan

Jumlah Buku

Jumlah Anggota

2005

22

6

440

1.440

2006

18

9

620

2.160

2007

24

10

870

3.250

2008

39

11

1.200

3.250

2009 41 12 Sumber : Perpustakaan Tahun 2010

1.200

3.250

Berdasarkan data diatas terlihat adanya peningkatan jumlah pos, buku dan wilayah cakupan pustaka keliling serta anggota yang terlayani. Hal ini merupakan gambaran tentang tingginya minat baca dan semakin baiknya pelayanan yang diberikan oleh petugas kepada masyarakat.Jumlah buku keseluruhan sampai Tahun 2010 sebanyak

8.665 dengan jumlah anggota sebanyak 1.449 dan jumlah

pengunjung pada Tahun 2008 sebanyak 2.543 orang, Tahun 2009 sebanyak 1.928 orang dan pada Tahun 2010 jumlah pengunjung sebanyak 2.905 orang.


II-82

Berdasarkan dengan jumlah penduduk pada Tahun 2010, sesungguhnya membutuhkan perpustakaan dalam jumlah yang relatif cukup banyak sebagai sumber dan media mentranformasikan ilmu pengetahuan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa perpustakaan daerah, perpustakaan nagari dan perustakaan sekolah kurang memadai sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pemakai. Oleh karena itu, pembangunan dan peningkatan perpustakaan sangat diperlukan dalam upaya peningkatan insan manusia dan membangun masyarakat belajar. Hal itu merupakan bagian integral dari pembangunan Sumber Daya Manusia seutuhnya sebagai salah satu rangkaian upaya peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat.

2.1.2

Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.1.2.1 Pertanian Pembangunan pertanian subsektor tanaman pangan dan hortikultura Tahun 2005-2009 difokuskan kepada peningkatan produksi dan produktifitas melalui penerapan teknologi, perlindungan tanaman dan penanganan pasca panen, perluasan

areal

tanam,

peningkatan

kapasitas

kemampuan

kelembagaan

tani/petani. Selama periode Tahun 2006-2009, produksi padi sebagai komoditi utama tanaman pangan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, dapat dilihat pada Tabel II-68 berikut : Tabel II-68 Luas Tanam, Panen, Produksi Dan Produktifitas Padi Tahun 2006-2009 Uraian

2006

2007

2008

2009

Luas Tanam (ha)

52.715

53.449

51.192

54.005

Luas Panen (ha)

49.585

51.157

51.462

52.787

233.490

233.561

243.119

269.382

Produktivitas (Ton/ha)

4,71

4,57

4,72

5,10

Persentase Peningkatan

0,57

0,03

4,09

10,80

182,92

185,46

177,79

184,04

Produksi (Ton)

IP (%)

Sumber : Agam Dalam Angka 2009 dan Hasil Olahan

Grafik II-7 Grafik perkembangan produksi padi Tahun 2005-2009.


II-83

Peningkatan produksi ini telah menempatkan Kabupaten Agam meraih salah satu dari 9 kabupaten/kota di Sumatera Barat yang mencapai peningkatan produksi padi diatas 5%. Hasil ini dapat dicapai disamping sudah semakin baiknya distribusi dan ketersediaan pupuk bersubsidi, penerapan teknologi padi tanam sebatang dan penggunaan pupuk organik sudah semakin memasyarakat dikalangan petani. Selain padi di Kabupaten Agam juga dikembangkan tanaman pangan lainnya seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau dan kacang kedelai. Perkembangan luas tanam dan produksinya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel II-69 Perkembangan Luas Tanam Dan Produksi Tanaman Pangan Lainnya di Kabupaten Agam Tahun 2006 – 2009. 2006 No

Komoditi

Produksi (Ton)

2007 Luas panen (ha)

Produksi (Ton)


Produksi (Ton)


Produksi (Ton)

Luas panen (ha)

1

Jagung

1.253

3.178

16.678

4.223

16.940

3.980

17.260

2

Ubi Kayu

9.361

623

9.964

599

10.653

609

10.882

3.984 621

3

Ubi Jalar

18.721

1.190

18.726

1.218

20.113

1.255

20.172

1.259

4

Kacang tanah

2.093

996

2.255

1.071

2.011

1.009

2.039

1.023

5

Kacang hijau

1.259

670

145

73

100

58

103

60

6

Kacang kedelai

249

142

272

144

290

166

302

172

Sumber : Agam Dalam Angka 2009/2010

Disamping komoditas tanaman pangan, juga memiliki beberapa komoditas hortikultura yang merupakan produk unggulan. Produk unggulan yang diusahakan masyarakat seperti cabe, tomat, kubis, wortel, kentang, pisang, jeruk, pepaya,


II-84

alpukat dan lain-lain. Tingkat produksi tanaman hortikultura ini juga memperlihatkan hasil yang cukup produktif, sebagimana dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel II-70 Perkembangan Produksi Luas Panen Tanaman Sayur-Ayuran di Kabupaten Agam Tahun 2006 – 2009 2006 No

Komoditi

Produksi ( Ton )

2007 Luas panen ( ha )

2008

2009

Produksi ( Ton )

Luas panen ( ha )

Produksi ( Ton )

Luas panen ( ha )

Produksi ( Ton )

Luas panen ( ha )

169

1.621,5

143

1.594

153

1.489

144

1

Kentang

2.194

2

Kubis

1.830

73

2.771,7

121

3.224

135

3.325

139

3

Buncis

3.495

535

6.444,6

1.048

6.844

1.109

7.425

1.159

4

Sawi

4.380

393

4.354,4

369

4.362

341

4.045

311

5

Ketimun

739

61

1.588,6

115

1.462

131

2.777

143

6

Terung

4.958

323

11.116,3

1.318

10.383

1.230

7.594

1.206

7

Kacang panjang

368

54

520

97

459

95

503

100

8

Cabe

4.082

992

7.902,2

2.273

6.739

2.003

6.856

1.979

9

Bawang Merah

475

100

922

107

461

92

574

87

10

Tomat

2.530

252

5.226

534

5.454

391

4.777

362

Sumber : Agam Dalam Angka Tahun 2009/2010

Tabel II-71 Perkembangan Produksi Dan Populasi Tanaman Buah-Buahan di Kabupaten Agam Tahun 2006 – 2009 2006 No

Komoditi

2007

2008

2009

Produksi ( Ton )

Jumlah pohon

Produksi ( Ton )

Jumlah pohon

Produksi ( Ton )

Jumlah pohon

Produksi ( Ton )

Jumlah pohon)

1

Pisang

18.885

105.040

5.385,2

223.138

10.339

173.390

10.691

174.340

2

Jeruk

2.870,4

29.213

6.056

295.109

8.597

64.899

8.817

66.499

3

Pepaya

4.492

3.011

81,10

12.668

962

3.664

962

3.664

4

Rambutan

2.176

16.384

631,9

44.183

1.132,2

44.056

1.132,2

44.056

5

Nenas

26,30

1.930

1,30

3.374

106,8

3.763

106,8

3.763

6

Alpukat

1.162,5

34.859

3.258

118.741

3.054,5

115.009

3.054,5

115.009

7

Mangga

26

468

182,3

3.102

122,86

2.589

183

3.352

8

Durian

555,2

737

4.239,6

263.533

8.617

286.561

4.570

263.533

Catatan : Tahun 2006 ke 2007 Luas area/populasi meningkat tajam tetapi produksi menurun drastis. Sumber : Agam Dalam Angka Tahun 2009/2010


II-85

Sub sektor perkebunan, memiliki potensi yang

cukup besar dalam

meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini didukung oleh lahan yang cukup luas dan iklim yang sesuai. Komoditi tanaman yang dominan dan prospektif dikembangkan di Kabupaten Agam diantaranya adalah kelapa sawit, kelapa dalam, gambir, tebu dan kakao. Untuk perkebunan rakyat Komoditi tanaman perkebunan rakyat terluas yaitu kelapa sawit dengan luas 16.769 ha dengan hasil produksi 150.921 ton. Selanjutnya diikuti oleh kakao perkebunan rakyat seluas 4.832 ha dengan produksi 3.924,50 Ha. Tanaman perkebunan lainnya yang dominan diusahakan masyarakat adalah kelapa dalam, cengkeh, gambir, pinang casiavera, tebu, karet, pala, kemiri, gardamunggu, kopi arabika dan kopi robusta. Tanaman perkebunan ini memberikan kontribusi sebesar 10,71 % pada Tahun 2005 dan meningkat pada Tahun 2009 sebesar 11,60 %. Sub sektor peternakan, pembangunan sub sektor peternakan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani disamping peningkatan perekonomian masyarakat. Ternak besar yang dominan dikembangkan adalah sapi potong, kerbau dan kambing dan ternak unggas yaitu ayam dan itik. Perkembangan populasi ternak dan produksi hasil ternak kurun waktu Tahun 2006-2009 cenderung meningkat, dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel II-72 Perkembangan Populasi Ternak (ekor) Tahun 2006 -2009 No

Jenis Ternak

2006

2007

2008

2009

1.

Sapi potong

28.763

30.057

32.017

32.723

2.

Sapi perah

33

35

40

55

3.

Kerbau

17.959

18.704

17.787

18.634

4.

Kambing

13.506

13.956

13.139

13.089

5.

Ayam kampung

317.941

300.061

432.315

324.747

6.

Ayam Ras Petelur

167.770

162.350

161.548

177.884

7.

Ayam Ras Pedaging

51.390

54.500

53.700

69.481

8.

Itik

103.275

99.978

105.067

109.830

9.

Kelinci

1.302

2.430

7.320

8.847

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Agam.

Grafik II-8 Perkembangan Produksi Hasil Ternak (Kg) Tahun 2006 -2009


II-86

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Agam

Untuk meningkatkan populasi dan produksi telah diupayakan peningkatan distribusi sapi induk, Inseminasi buatan, pelayanan kesehatan hewan dan penyuluhan sehingga keberadaan ternak di kabupaten Agam mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap protein hewani.

2.1.2.2 Kehutanan Luas lahan hutan Kabupaten Agam berdasarkan fungsinya adalah 104,109 ha yang terdiri dari Hutan Lindung seluas 31,560 Ha, Hutan Produksi seluas 6,040 ha, Hutan Produksi Terbatas seluas 20,650 ha dan Hutan yang dapat di konversi seluas 14,130 ha. Dari luasan ini masih terdapat lahan termasuk kedalam kategori lahan kritis sampai sangat kritis yang seluas 52.905,5 Ha adalah luas lahan kritis yang perlu penanganan. Dimana 30.582,5 Ha atau 13,7 % kategori kritis, sedangkan untuk luasan lahan yang sangat kritis seluas 22.323 Ha atau 10 % dari luas Kabupaten Agam. Pembangunan bidang kehutanan diarahkan untuk pengelolaan hutan produksi dan penanganan serta penyelamatan hutan dan sumber daya alam melalui kegiatan reabilitasi hutan dan lahan. Terkait dengan indikator kinerja daerah, yaitu kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB menunjukkan penurunan, pada Tahun 2005 sebesar 0,75 % dan Tahun 2009 sebesar 0,72 %. Selanjutnya indikator luas lahan kritis yang telah dilakukan kegiatan rehabilitasi dan reboisasi sampai Tahun 2010 seluas 7.010 Ha, atau ± 4,5 % dari luasan lahan kritis yang ada. Setiap tahun kemampuan maksimal pemerintah dalam melakukan rehabilitasi adalah dengan luasan 1.500 Ha, karena terkait dengan ketersediaan anggaran. Tabel II-73 Perkembangan Kondisi dan Capaian kinerja Penyelenggaraan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015

II-87

Pemerintahan Daerah Bidang Kehutanan TAHUN NO

URAIAN 2005

2006

2007

2008

2009

2010

1.

Luas Hutan (Ha)

85,883.40

85,883.40

85,883.40

85,883.40

85,883.40

85,883.40

2.

Luas Hutan Kritis (ha)

22,323.00

21.891,75

20,616.75

20,538.00

18,865.50

18,678.00

3.

Luas Lahan dan Hutan yang di Rehabilitasi

575.00

1,700.00

105.00

2,230.00

250.00

2,150.00

4.

Persentase Lahan Kritis yg direhabilitasi

2,58

7,77

0,51

10,86

1,33

11,51

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebubunan Kabupaten Agam 2010

2.1.2.3 Energi dan Sumber Daya Mineral Pelaksanaan urusan bidang Pertambangan dan Energi

diarahkan pada

upaya pemantauan dan pengendalian distribusi bahan bakar minyak bersubsidi, Pengawasan

dan

Pembinaan

Pertambangan

Umum

terutama

dan

Energi,

Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pertambangan umum yang ada di Kabupaten Agam hanya kegiatan usaha penambangan Mineral Logam (pasir besi) dan mineral non logam (dolomite dan batu kapur). Sampai Tahun 2010 Jumlah usaha penambangan Mineral Logam (pasir besi) berjumlah 4 perusahaan dengan luas 17.280 Ha dan mineral non logam (dolomite dan batu kapur) 7 perusahaan.

Permasalahan yang dihadapi adalah

keterbatasan dana dan sumberdaya sehingga tidak semua usaha pertambangan belum

dapat

dipantau bahkan beberapa

lokasi

pertambangan yang

telah

membahayakan belum dapat dihentikan operasinya. Adanya kesulitan dalam mendapatkan data riil hasil pemanfaatan sumberdaya alam dari pengelola. Solusinya adalah dengan mengintensifkan koordinasi dengan pihak terkait dan alternatif untuk mengalihkan usaha masyarakat serta secara intensif

mengupayakan bagaimana

pihak pengelola selalu mengirimkan laporan secara kontinyu. Walaupun belum optimalnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan karena permasalahan di atas, namun kontribusi sektor pertambangan (pertambangan bahan galian C) terhadap PDRB Kabupaten Agam pada Tahun 2005 sebesar 4,41 % dan Tahun 2009 sebesar 4,11 %. Data tersebut menunjukkan bahwa sumbangan dari usaha pertambangan yang ada di Kabupaten Agammengalami penurunan rata-rata 0,06 % pertahun. 2.1.2.4 Pariwisata RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015

II-88

Pembangunan

kepariwisataan

mempunyai

peranan

penting

dalam

mendorong kegiatan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan perluasan kesempatan kerja. Pariwisata juga berperan dalam upaya meningkatkan jati diri bangsa dan mendorong kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap kekayaaan budaya bangsa dengan memperkenalkan produk-produk wisata seperti kekayaan dan keunikan alam, seni dan budaya tradisional. Melalui sektor pariwisata ini diharapkan akan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat terutama dibidang usaha kecil terkait dengan dunia kepariwisataan, karena daerah ini merupakan salah satu tujuan wisata regional, nasional dan manca negara. Sampai saat ini jumlah objek wisata potensial di Kabupaten Agam sebanyak 140 objek yang terdiri dari objek wisata alam 56 objek, objek wisata bahari 1 buah, objek wisata minat dan bakat 4 buah, objek wisata minat khusus 84 objek, dan objek wisata yang paling potensial terhadap daya tarik wisata adalah kawasan Maninjau dan kawasan Pantai Tiku . Pengembangan pariwisata Kabupaten Agam terkendala oleh kondisi objek wisata yang kurang terpelihara dengan baik, tidak didukung dengan fasilitas umum yang memadai seperti MCK, tempat ibadah, air bersih, restoran dan lain-lain serta kurangnya kenyamanan wisatawan. Secara umum perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Agam selama lima tahun terakhir telah megalami kemajuan, hal ini terlihat dari semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke Kabupetan Agam. Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Agam tergambar dari

sebagaimana Grafik

berikut :

Grafik II-9 Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Agam Tahun 2005-2009

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Agam , Tahun 2010


II-89

2.1.2.5 Kelautan dan Perikanan Sebagai salah satu daerah yang memiliki sumber daya perairan yang cukup luas yaitu laut seluas 313,04 km2, hutan mangroove 65 ha, terumbu karang 27,5 ha, danau 9.950 ha, sungai, telaga dan perairan umum lainnya seluas 568 ha, selama lima tahun terakhir ini usaha di bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Agam telah mengalami perkembangan yang cukup baik meliputi usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya air tawar. Sentra perikanan tangkap berada di Kecamatan Tanjung Mutiara, sedangkan untuk budidaya perikanan air tawar berada di Tanjung Raya dan Lubuk Basung dengan jenis kegiatan budidaya Keramba Jaring Apung, Keramba Irigasi, Kolam Air Deras dan Kolam Air Tenang serta Usaha Pembenihan Rakyat (UPR). Secara umum, total produksi perikanan Kabupaten Agam selama Tahun 2005 s/d 2009 ini mengalami peningkatan. Grafik II-10 Perkembangan Produksi Perikanan (Ton) Tahun 2006 -2009

Sumber : Agam Dalam Angka 2009/ 2010

Produksi perikanan budidaya tersebut didukung dengan adanya Balai Benih Induk di Gumarang Kecamatan Palembayan dan BBI Lubuk Basung. Usaha budidaya selama Tahun 2005 s/d 2009 juga terus mengalami peningkatan dimana sampai Tahun 2009 jumlah Keramba Jaring Apung (KJA) mencapai 2.850 unit dengan produksi 7.830 ton, kolam air deras 1.440 unit dengan produksi 5.015 ton, keramba di saluran irigasi 924 unit dengan produksi 1.487,20 ton dan kolam air tenang sebanyak 742,4 ha dengan produksi sebanyak 871,2 ton. Khusus pengembangan keramba di Danau Maninjau perlu dilakukan pembatasan sesuai dengan daya dukung danau sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Terkait dengan indikator pembangunan pada subsektor perikanan dan kelautan selain dengan tingkat produksi dan cakupan bina kelompok, indikator


II-90

konsumsi ikan juga merupakan indikator

yang menggambarkan kinerja daerah.

Sampai Tahun 2010 konsumsi ikan per kapita di Kabupaten Agam mencapai 30,5 kg.

2.1.2.6 Perdagangan Perkembangan bidang perdagangan dapat dilihat dari ketersediaan sarana perdagangan dan jumlah pasar. Jenis sarana perdagangan sudah cukup lengkap, mulai dari mini market, restoran/rumahmakan, warung/kedai makanan minuman sampai dengan took/warung kelontong. Namun secara kewilayahan sarana tersebut masih kurang jika dilihat dari jumlah nagari. Hal ini terlihat dari jumlah nagari yang memiliki mini market baru 15 nagari dari 82 nagari yang ada. Begitu juga dengan jumlah sarana warung/kedai makanan minuman baru 78 nagari. Sedangkan bila dilihat jumlah pasar yang ada, terdapat pasar sebanyak 42 buah yang terdiri dari 12 pasar serikat, 3 pasar Pemda, 1 pasar swasta dan 26 pasar nagari. Pasar yang sudah mempunyai bukti status kepemilikan secara tertulis sebanyak 12 buah, dan 13 pasar sudah mempunyai Badan Pengelola Pasar yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati. 14 pasar sudah mempunyai anggaran pendapatan dan pengeluaran. Tabel berikut memperlihatkan kondisi fisik pasar kondisi Tahun 2010. Tabel II-74 Kondisi Fisik pasar-pasar di Kabupaten Agam Tahun 2010. No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

BANGUNAN Toko Permanen Toko Semi permanen Kios Permanen Kios Semi Permanen LOS Draenase pasar

JUMLAH 529 345 764 164 152 18

RUSAK RINGAN

RUSAK SEDANG

RUSAK BERAT

170 111 74 136

63 30 140 40

116 16 44 24

3

6

3

Sumber : Dinas KOPERINDAG Agam

Sedangkan bila dilihat jumlah pasar yang ada, terdapat pasar sebanyak 37 buah. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pasar tersebut masih jauh kurang dibandingkan jumlah nagari sebanyak 82 nagari arinya 41 nagari belum memiliki pasar permanen/semi permanen, yang berakibat masih sulitnya masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Apalagi jumlah pasar ternak yang hanya terdapat 2 buah pasar dengan daya tamping sebesar 7.200 ekor. Indikator kinerja sector perdagangan yang digunakan adalah Jumlah Kelompok Pedagang / Usaha Informal yang Mendapat Bantuan Binaan, Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB dan Cakupan Bina Kelompok Pedagang.


II-91

2.1.2.7 Perindustrian Bidang industri yang ada di Kabupaten Agam berupa industry kecil. Perkembangan industrl tersebut selama kurun waktu 2005 hingga 2009 terjadi peningkatan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten Agam. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah Industri kecil dan menengah pada Tahun 2005 sebanyak 5.551 buah dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 19.399 orang. Pada Tahun 2009 meningkat menjadi 5.886 buah dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 30.150 orang, dengan pertumbuhan selama lima tahun sebesar 7,39 % (rata pertumbuhan pertahun sebesar 1,85 %). Secara umum pertumbuhan Industri mengalami peningkatan walaupun paa Tahun 2007 terjadi pertumbuhan yang negativ yaitu sebesar 1,29 %. Hal tersebut sebagai bukti bahwa kegiatan ekonomi masyarakat melalui industri semakin meningkatkan taraf kehidupan sehingga minat masyarakat makin meningkat pula, disamping itu banyaknya peluang modal yang disediakan pemerintah. Tabel II-75 Perkembangan Industri dan Pengrajin di Kabupaten Agam TAHUN NO

URAIAN 2005

1

Jumlah Industri

2

Pertumbuhan (%)

3

Kontribusi terhadap PDRB (%)

4

Jumlah Pengrajin

5

Kelompok Pengrajin Binaan

6

Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

2006

5.551

2007

2008

2009

5.565

5.493

5.886

5.961

0.25

- 1,29

7,16

1,27

12,81

11,95

11,40

11,38

10,59

19.399

19.551

12.314

22.670

22.996

21

27

36

48

54

5

6

9

12

6

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Agam Tahun 2010

2.2 Aspek Daya Saing Daerah. 2.2.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita, pengeluaran konsumsi non pangan perkapita dan produktifitas total daerah.

2.2.1.1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Adminitrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 2.2.1.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita


II-92

Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita adalah rata-rata biaya yang di keluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita

merupakan

salah

satu

indikator

penting

dalam

melihat

tingkat

kesejahteraan penduduk, yaitu dengan mengelompokkan suatu daerah berdasarkan besarnya rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita.

Apabila dari

komposisi penduduk tersebut ternyata jumlah penduduk terbesar berada pada golongan pengeluaran yang tinggi, hal ini mencerminkan tingkat ekonomi penduduk yang baik. Sebalikknya apabila sebagian besar penduduk tersebut berada pada golongan pengeluaran nyang rendah mencerminkan tingkat ekonomi yang rendah pula. Tabel berikut memperlihatkan persentase penduduk Kabupaten Agam menurut golongan pengeluaran per kapita per bulan hasil Susenas Tahun 2007 dan 2009. Tabel II-76 Persentase Penduduk Kabupaten Agam Menurut Golongan Pengeluaran Per kapita Per bulan. No

Golongan Pengeluaran ( Rupiah )

persentase Penduduk. 2007 0.65

2009

1

Kurang dari 100.000

0.00

2

100.000 - 149.999

10.10

1,64

3

150.000 - 199.999

20.01

8,07

4

200.000 - 299.999

31.86

32.98

5

300.000 - 499.999

27.55

41.10

6

500.000 dan lebih.

9,83

16.22

Total

100

100

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat.

Dari tabel diatas terlihat bahwa komposisi penduduk Kabupaten Agam berada pada tingkat pengeluaran sedang. Namun apabila dibandingkan hasil Susenas Tahun 2007 dengan Tahun 2009 memperlihatkan bahwa terjadi pergeseran komposisi penduduk yang signifikan kearah yang lebih baik. Pada Tahun 2009 persentase penduduk pada golongan pengeluaran rendah jauh berkurang dan persentase penduduk dengan golongan pengeluaran sedang dan tinggi meningkat. Hal ini menunjukkan daya saing perekonomian Kabupaten Agam juga meningkat. 2.2.1.1.2 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Makanan dan Non Makanan Pengeluaran rumah tangga dapat digolongkan menjadi dua yaitu pengeluaran konsumsi makanan

dan pengeluaran konsumsi non makanan.

Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015

II-93

tembakau dan sirih. Non makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, biaya pendidikan dan sebagainya. Statistik pengeluaran

rumah tangga di Kabupaten Agam menunjukkan

bahwa pengeluaran rumah tangga dari Tahun 2006 – 2007 memperlihatkan peningkatan namun masih terfokus untuk untuk memenuhi kebutuhan makanan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk masih kurang. Hanya sebagian kecil dari pengeluaran rumah tangga yang dialokasikan untuk kesehatan, pendidikan dan lain-lain apalagi untuk tabungan. Pada Tabel dibawah ini memperlihatkan perkembangan pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk pangan dan non pangan . Tabel II-77 Perkembangan Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga untuk Makanan dan Non Makanan Tahun 2006 – 2009. Pengeluaran

Tahun

Konsumsi Makanan

Konsumsi Non Makanan.

2006

60,47

39,53

2007

60,33

39,67

2008

56,25

43,75

61,59

38,41

2009 Sumber : BPS Kabupaten Agam

2.2.1.1.3 Produktifitas Total Daerah Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sector/lapangan usaha per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja itu dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktivitas Total Daerah dapat di ketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor di bagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. Tabel 2.4.2. menunjukkan produktivitas total daerah yang dihitung berdasarkan lapangan usaha PDRB. Tabel II-78 Produktivitas Sektor dan Produktivitas Total Daerah Tahun 2006 – 2009. (Rp. 000.000,- ) No

Lapanngan usaha

1

Pertanian

2


3 4

2006

2007

2008

2009.

20.79

18.77

22.01

26.32

136.62

-

-

-

Industri Pengolahan

14.26

72.86

84.83

25.18

Listrik, Gas dan air bersih

66.72

-

-

-


II-94

5

Bangunan

13.96

82.77

99.04

-

6

Perdagangan, hotel dan restoran.

13.10

33.27

39.47

25.47

7

Pengangkutan dan komunikasi

10.81

42.29

49.49

-

8

Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan

53.38

15.89

18.21

8.82

9

Jasa-jasa

16.15

24.83

28.43

35.80

Produktivitas Total Daerah

17.78

22.90

26.76

29.39

Sumber : Data olahan.

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari Tahun 2006 – 2009 produktivitas total daerah meningkat tetapi kalau dilihat dari laju peningkatannya terjadi perlambatan. Kalau dilihat dari produktivitas per sektor ; sektor jasa, industri pengolahan, transportasi, perdagangan

dan bangunan mempunyai tingkat produktivitas yang

lebih tinggi dari sektor pertanian. Selanjutnya masih terdapat beberapa nilai lebih dari Kabupaten Agam yang merupakan potensi untuk meningkatkan aspek daya saing daerah diantaranya : 1. Posisi Kabupaten Agam yang terletak pada kawasan yang sangat strategis yang dilalui jalur Lintas Tengah Sumatera dan Jalur Lintas Barat Sumatera dan dilalui oleh Fider Road yang menghubungkan Lintas Barat, Lintas Tengah dan Lintas Timur Sumatera yang berpeluang meningkatkan daya saing perekonomian. Disamping itu Kabupaten Agam terletak pada Pantai Barat Sumatera dengan panjang garis pantai ± 43 Km yang dimanfaatkan sebagai sumber daya laut seperti perikanan tangkap, juga terdapat terumbu karang. 2. Kabupaten Agam mempunyai beragam potensi sebagai basis pengembangan kegiatan

ekonomi

seperti

berbagai

macam

potensi

produk

pertanian,

peternakan, perkebunan dan perikanan yang masih dapat dikembangkan produktifitasnya untuk mendorong tumbuhnya industri pengolahan (agroindustri). Juga terdapat bermacam-macam kerajinan dan industri pengolahan yang mendukung berkembangnya industri pariwisata seperti berbagai sulaman tradisional yang bernilai tinggi, konveksi, industri logam dan berbagai jenis makanan ringan yang spesifik. 3.

Dilihat dari struktur perekonomian Provinsi Sumatera Barat kontribusi PDRB Kabupaten Agam menempati posisi ke dua setelah kota Padang, Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan berpengaruh

perekonomian Kabupaten Agam akan

cukup signifikan kepada peningkatan perekonomian Sumatera

Barat. 4.

Beberapa Kecamatan di Kabupaten Agam yaitu Banuhampu, Kecamatan Baso, Kecamatan Tilatang Kamang, Kecamatan Sungai Pua, Kecamatan IV Angkek, Kecamatan Canduang dan Kecamatan IV Koto yang berbatasan


II-95

langsung dengan Kota Bukittinggi lebih berpeluang untuk berkembang berkaitan dengan dekatnya akses pemasaran. 5. Pemanfaatan sumber daya alam seperti Kawasan Danau Maninjau, pantai dan pegunungan, sumber-sumber energi terbarukan, sumber daya air baku, potensi wisata lainnya perlu di dorong secara sinergis sehingga meningkatkan daya saing daerah dan berdampak kepada tingkat kesejahteraan masyarakat 6. Kabupaten Agam juga mempunyai keragaman budaya khas dan even – even internasional, yang apabila keduanya dipadukan akan meningkatkan daya tarik dan daya saing daerah.

2.2.2

Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

2.2.2.1 Komunikasi dan Informatika 2.2.2.1.1 Rasio Ketersediaan Daya Listrik Rasio ketersediaan daya listrik adalah perbandingan daya listrik terpasang terhadap jumlah kebutuhan. Perhitungan ketersediaan daya listrik dan kebutuhannya kedepan dapat mengacu pada dokumen Rencana Umum Kelistrikan Nasional (RUKN) atau Rencana Umum Kelistrikan Daerah (RUKD) yang telah disusun. Tabel II-79 Kebutuhan Beban Tenaga Listrik Provinsi/Kabupaten Agam Tahun 2010 Kebutuhan

GWH

jumlah

- rumah tangga

GWH

98.000

- Komersial

GWH

129

- Public

GWH

200

Suber Data PLN Ranting Lubuk Basung 2010

2.2.2.1.2 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan HP/Telepon Peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang terjadi pada suatu daerah. Salah satu indikator dalam melihat perkembangan teknologi komunikasi adalah dengan melihat seberapa banyak penduduk suatu daerah telah memiliki perangkat komunikasi berupa handphone (HP) dan telepon rumah biasa. persentase penduduk yang menggunakan


II-96

HP/telepon adalah proporsi jumlah penduduk menggunakan telepon/HP terhadap jumlah penduduk. persentase penduduk atau rumah tangga yang memiliki HP dan fasilitas telepon (PSTN) dapat diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan BPS mengenai survei tentang teknologi komunikasi dan informasi. Sajikan persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan HP/Telepon dalam tabel sebagai berikut: Tabel II-80 Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan HP/Telepon Kabupaten Agam Tahun 2010 No

Uraian

Jumlah

1.

Penduduk yang memiliki HP

303.610

2.

Penduduk yang memiliki telepon PSTN

3.

Total Jumlah penduduk yang memiliki HP/Telepon (1) + (2)

334.883

4.

Jumlah penduduk

451.264

5.

Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon (3)/(4)

31.273

74,21

Suber Data : Profil Daerah Kabupaten Agam 2009

2.2.3 Fokus Iklim Berinvestasi Analisis Kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap indikator angka kriminalitas, jumlah demo, lama proses perizinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah dan jumlah perda yang mendukung iklim usaha.

2.4.3.1. Angka Kriminalitas di Kabupaten Agam Tahun Selama Tahun 2007 2010 Tabel II-81 Angka Kriminalitas Kabupaten Agam Tahun 2007 - 2010 No.

Jenis Kriminalitas


2007

2008

2009

2010

II-97

1 1

2 Jumlah Kasus Narkoba

2

Jumlah Kasus Pembunuhan

3

Jumlah Kejahatan Seksual

4

Jumlah Kasus Penganiayaan

5 6 7

Jumlah Kasus Pencurian

3

4

5

6

9

9

20

18

-

-

2

2

29

25

25

29

5

11

-

2

Jumlah kasus Judi

27

50

32

23

Jumlah Kasus Pengrusakan

14

45

29

45

-

-

-

- Curat

113

81

110

106

- Curas

5

7

9

9

- Curanmor

32

5

25

34

8

Jumlah Kasus Penipuan

20

16

34

11

9

Jumlah Kasus Pemalsuan Uang

10

Pem / Kebakaran

11

Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun

12

Jumlah Penduduk

13

Angka Kriminalitas (11)/(12)

-

-

-

-

36

25

11

11

288

272

297

290

443,857

445,387

451,264

455,484

0.000649

0.000611

0.000658

0.000636

Sumber Data : Kesbangpol Linmas 2010

Tabel diatas menunjukkan bahwa angka kriminalitas di Kabupaten Agam berfluktuasi dan cenderung menurun pada Tahun 2010 dibandingkan pada Tahun 2007, dimana kasus yang paling banyak terjadi adalah kasus pencurian.

2.4.3.2. Jumlah Demonstrasi Jumlah kejadian demonstrasi yang terjadi di Kabupaten Agam adalah sebagai berikut: Tabel II-82 Jumlah Demonstrasi Tahun 2008 s/d 2010 No

URAIAN

2006

2007

2008

2009

2010

1

Bidang Politik

-

-

-

-

-

2

Ekonomi

-

-

2

4

2

3

Kasus Pemogokan Kerja

-

-

-

1

Sumber : Kesbangpolinmas Kabupaten Agam Tahun 2010

Tabel diatas menunjukkan demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat adalah karena adanya gugatan atas tanah ulayat dan penyerahan lahan plasma yang belum terealisasi. Sengketa tanah meliputi lahan perkebunan PT Mutiara Agam yang sudah memasuki ranah hukum (perdata) dan diminta untuk menunggu putusan pengadilan. Sedangkan masalah pembagian lahan plasma menunggu pengesahan oleh niniak mamak tentang penetapan anggota, sehingga akhirnya dapat ditetapkan melalui Keputusan Bupati.


II-98

Secara umum kondisi sarana dan prasarana di kabupaten Agam telah cukup memadai dan mampu mendukung berkembangnya investasi dan perdagangan berupa prasarana jalan, air bersih, sumber daya listrik, komunikasi, dan sarana prasarana kesehatan. Faktor pendukung penting lainnya adalah Kabupaten Agam merupakan tempat yang aman untuk berinvestasi. Hal ini tercermin dari masih kecilnya masalah ketertiban dan keamanan yang terjadi. Terkait dengan hal ini, Kabupaten Agam memiliki 2 unit Kantor Polres, yakni Kantor Polres Agam untuk wilayah Barat yang berpusat di Lubuk Basung dan Polresta Bukittinggi yang mencakup wilayah Agam Timur yang berpusat di Kota Bukittinggi. Jaminan keamanan juga didukung oleh keberadaan Kodim 0304 Agam yang berada di Kota Bukittinggi dan Satuan Polisi Pamong Praja yang berpusat di Kota Lubuk Basung dan di setiap Kecamatan. Dalam meningkatkan iklim investasi Pemerintah Kabupaten Agam telah menyusun kebijakan yang mendorong dan mendukung berkembangnya kegiatan investasi diantaranya : a.

Mengatur tata cara pemanfaatan lahan/tanah masyarakat adat (ulayat nagari, suku, kaum), pribadi dan erfacht.

b.

Memberikan jaminan kepastian, kejelasan dan transparansi dalam setiap proses perizinan investasi melalui penetapan prosedur tetap perizinan penanaman modal dan pelayanan perizinan dengan sistem pelayanan satu pintu.

c.

Pemerintah Kabupaten Agam juga memberikan berbagai fasilitas di bidang investasi, antara lain : Fasilitasi informasi potensi dan peluang investasi, Fasilitasi kunjungan ke lokasi dan Fasilitasi pelayanan administrasi perizinan

2.4.3.3. Lama Proses Perizinan Dalam pelayanan investasi, Bupati telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Umum di Kantor Pelayanan Terpadu. Tabel berikut menunjukkan Lama waktu proses perizinan pelayanan umum pada Kantor Pelayanan Terpadu, dimana waktu proses perizinan ini berlaku apabila seluruh persyaratan yang diperlukan telah dipenuhi oleh pemohon izin. Tabel II-83 Lama Proses Perizinan Pelayanan Umum di Kabupaten Agam No.

Jenis Pelayanan


Lama Waktu Proses Perizinan

II-99

1

Izin Pemasangan Reklame

Tanpa Survey Lapangan Maksimal 1 Jam jika butuh survey lapangan maksimal 3 hari

2

Izin Pemanfaatan Aset Daerah

2 ( dua ) hari

3

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Tangkap

2 ( dua ) hari

4

Surat Izin Penangkapan Ikan ( SIPI )

2 ( dua ) hari (setelah survey)

5

Izin Usaha Perikanan/ Pembudidayaan Ikan

2 ( dua ) hari (setelah survey Lapangan)

6

TDI ( Tanda daftar Industri )

selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan TDI secara lengkap dan benar

7

Tanda Daftar Gudang (TGD)

5 Hari Kerja

8

Kartu Pengawasan (KP) Izin Trayek Angkutan Pedesaan a. Pertama / Baru

2 Hari

b. Pembaruan /Perpanjangan (Tiap Tahun)

1 Hari

9

Izin Insidentil Angkutan Pedesaan

1 Jam

10

Izin Trayek Angkutan Pedesaan a. Pertama / Baru

2 Hari

b. Pembaruan /Perpanjangan

2 Hari

11

Izin Penelitaian

1 (satu) hari

12

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Khusus

10 Hari

13

Penyewaan Pemakaian Kendaraan Bermotor & alat berat

7 Hari

14

Izin Pelaksanaan Penanaman Modal (izin Usaha Tetap) IUT

40 Hari

15

Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) Eksploitasi

1 Minggu

16

Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) PengolahanPemurnian

3 Hari

17

Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) PengangkutanPenjualan

3 Hari

18

Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksplorasi

1 Minggu

19

Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi

1 Minggu

20

Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) PengolahanPemurnian

3 Hari

21

Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) PengangkutanPenjualan

3 Hari

22

Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidik Umum

1 Minggu

23

Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi

2 Minggu

24

Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi

21 Hari

25

Kuasa Pertambangan (KP) Pengolahan-Pemurnian

10 Hari

26

Kuasa Pertambangan (KP) Pengangkutan/Penjualan

3 Hari

27

Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah

1 Minggu

28

Izin Pengeboran Air Bawah Tanah

1 Minggu

29

Izin Penurapan mata Air

1 Minggu

30

Izin Pengambilan mata Air

1 Minggu

Sambungan Tabel II-83 No. 31

Jenis Pelayanan Izin Pengambilan air bawah tanah


Lama Waktu Proses Perizinan 1 Minggu

II-100

32

SIIPAT ( Surat Izin Perusahaan Pengeboran air bawah tanah )

3 hari

33

Izin Juru BOR

3 hari

34

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS)

2 Minggu

35

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUKU)

2 Minggu

36

Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik

2 Minggu

37

Izin Pendirian SPBU

2 Minggu

38

Izin Depot BBM

1 Minggu

39

Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas

1 Minggu

40

Persetujuan penggabungan perusahaan (merger)

30 Hari

41

Fasilitas Penanaman Modal ( Import Barang Modal )

30 Hari

42

Fasilitas Import bukan barang baku

30 Hari

43

Izin Prinsip Penanaman Modal

14 Hari

44

Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

14 Hari

45

Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal

14 Hari

Suber Data : KPT Kabupaten Agam 2010

2.4.3.4. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah Dalam

upaya

peningkatan

Peningkatan

Pendapatan

Asli

Daerah,

Pemerintah Kabupaten Agam telah menetapkan jenis pungutan berupa Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana terlihat pada tabel berikut: Tabel II-84 Jenis Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Agam No

Jenis Pungutan

Dasar Hukum Perda

SKPD Penanggung jawab

1

Pajak Hotel

3 Tahun 2003

DPPKA

2

Pajak Restoran

4 Tahun 2003

DPPKA

3

Pajak Hiburan

8 Tahun 2000

DPPKA

4

Pajak Reklame

7 Tahun 2009

DPPKA

5

Pajak Penerangan Jalan

11 Tahun 2003

DPPKA

6

Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C (diganti Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan)

42 Tahun 1997

8

Pajak Air Tanah

DPPKA

9

Pajak Sarang Burung Walet

DPPKA/HUTBUN

10

BPHTB

DPPKA

11

Pajak Bumi dan bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan

DPPKA

BAG. ADM SDA

Retribusi Daerah Sambungan Tabel II-84

No

Jenis Pungutan


Dasar Hukum

SKPD

II-101

Perda

Penanggungjawab

1

Retribusi Pelayanan Kesehatan

8 Tahun 2009

Dinas Kesehatan

2

Izin Praktek Tenaga Medis dan Keperawatan

15 Tahun 2003

RSUD

3

Izin Pedagang Eceran Obat

14 Tahun 2003

4

Retribusi Pelayanan Persampahan

7 Tahun 2000

Dinas PU

5

Retribusi Parkir di tepi jalan umum

10 Tahun 2000

Dinas Perhubungan

6

Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor

10 Tahun 2008

Dinas Perhubungan

7

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran

6 Tahun 2000

BPBD

8

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

5 Tahun 2003

Bagian Umum/DPPKA

9

Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan

4 Tahun 1999

10

Izin Usaha Perdagangan

8 tahun 2005

Koperindag, UMKM, Peternakan, Kelautan dan Perikanan

11

Retribusi terminal

3 Tahun 2001

Dinas Perhubungan

12

Retribusi Tempat Khusus Parkir

10 tahun 2005

Dinas Perhubungan

13

Retribusi Rumah Potong Hewan

11 Tahun 1998

Dinas Peternakan

14

Retribusi Tempat Parkir dan Olahraga

4 Tahun 2000

Dispora dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

15

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

5 Tahun 1999

Bagian Perekonomian, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Pertanian

16

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

7 Tahun 1999

Dinas PU

17

Retribusi Izin Gangguan/ Keramaian

13 tahun 1998

Bagian PAP

18

Retribusi Izin trayek

30 Tahun 1998

Dinas Perhubungan

19

Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

6 Tahun 1999

Bagian Adm Pertanahan

20

Retribusi Izin Usaha Perikanan

3 Tahun 2009

Dinas Kelautan dan Perikanan

21

Retribusi SIUJK

5 Tahun 2009

Dinas Pekerjaan Umum

Suber Data : DPPKA Kabupaten Agam 2010

2.4.3.5. Jumlah Perda yang mendukung Iklim Usaha Dalam rangka mempercepat peningkatan penanaman modal di Kabupaten Agam, Pemerintah telah menetapkan peraturan berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati untuk mendukung investasi daerah sebagai berikut : 1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penanaman Modal. 2. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Umum di Kantor Pelayanan Terpadu. 3. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tatacara Permohonan Penanaman Modal.


II-102

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1 Kinerja Keuangan Tahun 2005-2010 Kebijakan anggaran berdasarkan pada pendekatan kinerja dan berkomitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan. Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan memerlukan pengeluaran dalam suatu sistem pengeluaran keuangan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah telah menetapkan sejumlah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah (PP), Permendagri, serta Keputusan Menteri Keuangan sebagai operasionalisasi

dari Undang-undang

Otonomi Daerah, antara lain sebagai berikut : 1. UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara 2. UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara 4. PP No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 5. PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 6. PP No. 8/2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 7. Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diperbarui dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 8. Kepmenkeu No. 141/KMK.07/2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Sebagai tindak lanjut dari beberapa peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan tersebut diatas, disikapi dengan menerbitkan beberapa regulasi yang bersifat implementasi di daerah, antara lain : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah.


III-1

2. Peraturan Bupati Agam Nomor 6 Tahun 2008 tentang Mekanisme Penatausahaan Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam. 3. Peraturan Bupati Agam Nomor 60 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah bermakna semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk

didalamnya segala bentuk kekayaan

yang

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD 2005-2010 Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan,

penatausahaaan,

pelaporan,

pertangungjawaban,

pengawasan keuangan daerah. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah tersebut, yang menjadi pedoman dalam kegiatan selanjutnya adalah mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien, yang dilaksanakan melalui tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Dengan

adanya

penerapan

prinsip-prinsip

tersebut,

maka

akan

menghasilkan pengelolaan keuangan daerah tertuang dalam APBD yang benarbenar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat serta daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Sehingga nantinya akan melahirkan kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan kinerja kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah pada RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2006-2010, pengelolaan penerimaan daerah diarahkan kepada peningkatan realisasi pendapatan daerah untuk mendukung peningkatan kinerja keuangan secara keseluruhan. Sedangkan belanja daerah yang dialokasikan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib, diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.


III-2

Pada Tahun 2006-2009 rata rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah adalah sebesar 10.18%, untuk gambaran lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel : III-1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2006 s/d Tahun 2009 No

Uraian

2006 (n-5) (Rp. 000,-)

2007 (n-4) (Rp. 000,-)

2008 (n-3) (Rp. 000,-)

2009 (n-2) (Rp. 000,-)

Rata-rata Pertumbuhan (%)

1 PENDAPATAN 1.1 Pendapatan Asli Daerah 1.1.1 Pajak Daerah 1.1.2 Retribusi Daerah 1.1.3 Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan 1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah

422,814,353 17,292,120 4,120,702 3,391,392 1,894,261 7,885,764

507,964,658 24,730,316 4,974,265 4,445,895 1,980,632 13,329,524

548,360,222 24,180,991 5,272,620 5,304,039 2,557,455 11,046,877

561,734,081 25,956,304 7,184,480 6,038,728 3,062,021 9,671,074

10.18 16.05 20.99 21.42 17.80 13.15

1.2 Dana Perimbangan 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 1.2.2 Dana Alokasi Umum 1.2.3 Dana Alokasi Khusus

387,729,946 19,312,946 338,577,000 29,840,000

448,111,626 21,341,626 377,132,000 49,638,000

499,184,206 22,146,458 414,880,748 62,157,000

494,596,497 21,265,207 418,752,290 54,579,000

17,792,287 -

35,122,715 -

24,995,025 -

41,181,281 -

8.68 3.43 7.44 26.46 44.44 -

2,749,000 -

631,290 -

3,939,481 2,500,000

14,427,900 -

237.75 -

12,181,066

12,383,905

14,167,644

16,496,994

10.84

2,862,221

22,107,520

4,387,900 -

10,256,387 -

51.20 (33.33)

1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1.3.1 Hibah 1.3.2 Penerimaan Health Workforce And Services/HWS 1.3.3 Bantuan dana Pilkada dari APBN 1.3.4 Dana darurat 1.3.5 Dana Penyesuaian/Dana Penyeimbang dan Otonomi Khusus 1.3.6 Dana Bencana Alam 1.3.7 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 1.3.8 Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya 1.3.9 Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Pada tabel di atas terlihat realisasi Pendapatan Asli Daerah, selama periode Tahun 2006-2009 tingkat pertumbuhan rata-rata Pendapatan Asli Daerah mencapai 24,48%. Sementara tingkat pertumbuhan rata-rata Dana Perimbangan adalah sebesar 23,15% dan tingkat pertumbuhan rata-rata pendapatan daerah sebesar 21,90%. Artinya tingkat pertumbuhan rata-rata Pendapatan Asli Daerah lebih besar dari tingkat pertumbuhan penerimaan dana perimbangan dan pendapatan secara keseluruhan. Untuk pencapaian target Pendapatan Asli Daerah telah dilakukan upaya sebagai berikut: 1. Upaya intensifikasi yang dilakukan meliputi :


III-3

a. Mengintensifkan pemungutan sumber-sumber PAD, dengan melibatkan Dinas/Instansi terkait. b. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi dalam penerimaan dana perimbangan dan dana bagi hasil. c. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi untuk mewujudkan percepatan dan peningkatan penerimaan dana perimbangan. d. Pemberian insentif kepada Nagari yang berhasil merealisasikan PBB sesuai dengan target yang ditetapkan. e. Kontinuitas monitoring dan evaluasi pencapaian target masing-masing SKPD pengelola pendapatan. f. Melakukan evaluasi peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan melakukan revisi Perda lama, yaitu : 1)

Perda tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan Perda Nomor 10 Tahun 2008;

2)

Perda tentang Pajak Reklame dengan Perda Nomor 7 Tahun 2009;

3)

Perda tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan Perda Nomor 8 Tahun 2009.

2. Sedangkan upaya Ekstensifikasi dilakukan dengan pertimbangan : a. Memenuhi kriteria pajak atau retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Memiliki potensi yang layak dan ekonomis untuk dipungut. c. Tidak menimbulkan efek ekonomi negatif. Sehingga dengan pertimbangan tersebut diatas, hanya 2 jenis sumber Pendapatan Asli Daerah baru yang ditetapkan, yaitu : a. Retribusi Izin Usaha Perikanan yang ditetapkan dengan Perda Nomor 3 Tahun 2009. b. Retribusi Surat izin Usaha Jasa Konstruksi yang ditetapkan dengan Perda Nomor 5 Tahun 2009. Walaupun telah dilakukan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dilihat kontribusinya terhadap total pendapatan daerah belum mengalami peningkatan yang signifikan, selama Tahun 2006-2009 masih berkisar pada angka 4%. Sementara konstribusi Pendapatan Transfer baik yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi terhadap total pendapatan


III-4

daerah sangat tinggi, berkisar pada angka 95% sampai dengan 96%. Hal ini berarti bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Agam sangat besar terhadap Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi. Belanja Daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan, dengan kata lain belanja daerah merupakan salah satu unsur pengeluaran daerah, disamping pembiayaan pengeluaran.

Sebagai pengeluaran daerah, belanja daerah merupakan

perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Pengalokasian belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan

urusan

pemerintahan

yang

menjadi

kewenangan

daerah

kabupaten, baik untuk urusan wajib dan urusan pilihan, maupun urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah, atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja pada Tahun 2008 dan 2009 terlihat pada tabel berikut : Tabel III-2 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Agam Tahun 2008-2009 No

Uraian

A Belanja Tidak Langsung

2008 Realisasi Anggaran Belanja Belanja (Rp. (Rp. 000,-) 000,-)

2009 (%)

Anggaran Belanja Realisasi Belanja (Rp. 000,-) (Rp. 000,-)

(%)

384,590,579

365,963,473

95.16

445,381,120

436,082,941

97.91

340,208,574

324,830,744

95.48

374,046,980

367,954,869

98.37

2 Belanja Bunga

0.00

0.00

0.00

0.00

3 Belanja Subsidi

0.00

0.00

0.00

0.00

500,000

500,000

100.00

23,399,296

22,065,339

94.30

12,021,346

10,903,840

90.70

12,919,748

12,167,353

94.18

1 Belanja Pegawai

4 Belanja Hibah 5 Belanja Bantuan Sosial 6 Belanja Bagi Hasil

590,279

590,279

100.00

650,941

650,941

100.00

29,770,380

28,745,326

96.56

32,392,312

31,572,002

97.47

1,500,000

393,283

26.22

1,971,842

1,672,437

84.82

B Belanja Langsung

277,938,259

209,119,946

75.24

197,482,883

180,368,042

91.33

1 Belanja Pegawai

23,980,982

19,100,842

79.65

20,325,496

18,410,479

90.58

2 Belanja Barang dan Jasa

94,930,903

79,205,034

83.43

71,782,831

64,274,428

89.54

3 Belanja Modal

159,026,375

110,814,071

69.68

105,374,555

97,683,135

92.70

C Total Belanja

662,528,839

575,083,418

86.80

642,864,003

616,450,983

95.89

7 Belanja Bantuan Keuangan 8 Belanja Tidak Terduga


P A n g g

III-5

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2008 realisasi Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar 95,16% dan realisasi Belanja Langsung (BL)

hanya

sebesar 75,24% dari anggarannya. Untuk Tahun 2009, realisasi Belanja Tidak Langsung dan realisasi Belanja Langsung masing-masing adalah 97,91% dan 91,33% dari anggarannya. Hal ini berarti pada Tahun 2009 sistem perencanaan Pemerintah Kabupaten telah semakin baik. Berdasarkan tabel diatas, dapat dilakukan analisis rasio sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut : Tabel III-3 Rasio Belanja Perjenis Belanja Terhadap Total Belanja Dan Rasio Efisiensi Belanja No

Uraian

2008

2009

1

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja

19.27

15.85

2

Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja

36.36

29.26

3

Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja

63.64

70.74

4

Rasio Efisiensi Belanja

86.80

95.89

Keterangan: a. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Pada Tahun 2008 Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja adalah 19,27%, berkurang menjadi 15,85% pada Tahun 2009. b. Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja dan Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja Dari perhitungan rasio yang terdapat pada tabel diatas, dapat kita lihat bahwa rasio Belanja Tidak Langsung lebih besar dari rasio Belanja Langsung. Seharusnya rasio Belanja Langsung harus lebih besar dari rasio Belanja Tidak Langsung, karena Belanja Langsung sangat mempengaruhi kualitas output kegiatan. c. Rasio Efisiensi Belanja Rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Agam. Pemerintah dikatakan telah melakukan efisiensi anggaran jika rasionya kurang dari 100%. Sementara,untuk melihat proporsi realisasi belanja berdasarkan fungsinya dapat kita lihat pada tabel berikut :


III-6

Tabel III-4 Proporsi Realisasi Belanja Tahun 2008 dan 2009 2008

2009

Fungsi Realisasi Pelayanan Umum Ketertiban dan Ketentraman Ekonomi Lingkungan Hidup Perumahan dan Fasilitas Umum Kesehatan Pariwisata dan Budaya Pendidikan Jumlah

%

Realisasi

%

45.058.165.068 3.501.001.289 18.920.964.730 1.870.043.158 49.671.205.362 27.215.429.859 3.554.317.744 52.380.603.117

22,29 1,73 9,36 0,92 24,57 13,46 1,76 25,91

40.117.356.128 4.271.614.744 16.921.462.795 1.268.998.439 70.527.782.562 18.349.510.619 513.958.648 25.035.983.399

22,66 2,41 9,56 0,72 39,84 10,37 0,29 14,14

202.171.730.327

100,00

177.006.667.334

100,00

Pada Tahun 2008, belanja untuk Fungsi Pendidikan sebesar 25,91% dari total belanja merupakan proporsi tertinggi, kemudian diikuti oleh Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum sebesar 24,57%, dan Fungsi Pelayanan Umum sebesar 22,29%. Sementara proporsi yang paling rendah adalah pada Fungsi Lingkungan Hidup sebesar 0,92%. Pada Tahun 2009, belanja untuk Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum sebesar 39,84% dari total belanja merupakan proporsi tertinggi, kemudian diikuti oleh Fungsi Pelayanan Umum sebesar 22,66% dan Fungsi Pendidikan sebesar 14,14. Sementara proporsi yang paling rendah adalah pada Fungsi Pariwisata dan Budaya sebesar 0,29%.


III-7

3.1.2 Neraca Daerah Tabel III-5 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Agam TAHUN

URAIAN ASET ASET LANCAR KAS INVESTASI JANGKA PENDEK PIUTANG PERSEDIAAN JUMLAH ASET LANCAR INVESTASI JANGKA PANJANG INVESTASI NON PERMANEN INVESTASI PERMANEN JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG ASET TETAP TANAH PERALATAN DAN MESIN GEDUNG DAN BANGUNAN JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN ASET TETAP LAINNYA KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP JUMLAH ASET TETAP DANA CADANGAN DANA CADANGAN ASET LAINNYA JUMLAH DANA CADANGAN DAN ASET LAINNYA JUMLAH ASET KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK KEWAJIBAN JANGKA PANJANG JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR EKUITAS DANA INVESTASI EKUITAS DANA CADANGAN JUMLAH EKUITAS DANA JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

2006

2007

2008

PERTUMBUHAN RATA-RATA

2009

104,799,539,819.69 1,155,296,928.00 3,713,584,395.00 109,668,421,142.69

122,758,875,846.20 3,151,348,038.45 2,800,458,994.00 128,710,682,878.65

94,902,923,305.36 5,006,699,918.00 6,153,429,485.48 106,063,052,708.84

39,027,364,597.36 7,259,401,153.00 6,081,667,232.16 52,368,432,982.52

-21.48 0.00 92.21 31.32 -16.95

4,574,420,000.00 13,828,136,281.00 18,402,556,281.00

5,574,420,000.00 15,955,810,341.00 21,530,230,341.00

5,574,420,000.00 16,955,810,341.00 22,530,230,341.00

5,574,420,000.00 16,178,431,460.00 21,752,851,460.00

7.29 5.69 6.06

258,426,009,810.00 67,932,111,019.00 338,637,413,385.00 1,116,704,758,070.00 7,526,416,175.00 1,789,226,708,459.00

262,013,625,313.00 84,767,370,505.00 373,306,217,146.00 1,154,917,113,920.00 9,718,734,399.00 10,101,423,542.00 1,894,824,484,825.00

265,059,684,784.00 266,162,936,665.00 103,013,492,794.00 112,596,807,501.00 405,172,785,101.00 483,868,785,092.00 1,199,886,039,012.00 1,233,269,244,940.00 20,508,508,744.00 20,924,742,074.00 11,487,291,200.00 2,084,591,200.00

0.99 18.54 12.73 3.37 47.39 -22.71

2,005,127,801,635.00 2,118,907,107,472.00

5.80

1,917,297,685,882.69

2,045,065,398,044.65

114,317,100.00 114,317,100.00 2,133,835,401,784.84 2,193,028,391,914.52

-33.33 -33.33 4.59

814,699,322.00 814,699,322.00

37,651,188.00 80,248,315.00 117,899,503.00

109,668,421,142.69 1,806,814,565,418.00 1,916,482,986,560.69 1,917,297,685,882.69

128,673,031,690.65 1,916,274,466,851.00 2,044,947,498,541.65 2,045,065,398,044.65

22,432,511.00 8,664,043.00 31,096,554.00

367,272,222.00 367,272,222.00

106,040,620,197.84 52,001,160,760.52 2,027,763,685,033.00 2,140,659,958,932.00 2,133,804,305,230.84 2,192,661,119,692.52 2,133,835,401,784.84 2,193,028,391,914.52

Pada tabel diatas, selama periode Tahun 2006 samapai dengan Tahun 2009 dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan Aset Lancar sebesar (16,95%), investasi jangka panjang sebesar 6,06%, dan asset tetap sebesar 5,80%. Sementara, ratarata pertumbuhan hutang dan ekuitas/modal masing-masing adalah sebesar 307,31% dan 4,60%. Aset Lancar terdiri dari Kas,Investasi Jangka Panjang,Piutang dan Persediaan. Rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah pada Rekening Piutang sebesar 92,21% yang merupakan Piutang Pajak dan Retribusi serta Piutang Bagi Hasil Pajak Propinsi. Meningkatnya jumlah piutang setiap tahun dikarenakan belum optimalnya


III-8

498.94 -93.12 307.31 0.00 -17.07 5.81 0.00 4.60 4.59

pengelolaan piutang dan pengawasan terhadap objek/wajib pajak dan retribusi. Sementara angka rata-rata pertumbuhan terendah berada pada Rekening Kas sebesar (21,48%) yang ditandai dengan menurunnya saldo kas setiap tahun. Hal ini menandakan bahwa secara keseluruhan kinerja anggaran semakin baik. Investasi Jangka Panjang dapat dibagi menjadi Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Investasi Non Permanen merupakan Investasi Dana Bergulir, dengan tingkat pertumbuhan 21,86% (dari Tahun 2006 ke Tahun 2007) dan rata-rata pertumbuhan: 7,29%. Investasi Permanen merupakan Investasi dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Agam pada: Bank Nagari Sumatera Barat sebesar

Rp.12.533.253.179,-,

Pemerintah

Provinsi

Sumatera

Barat

(untuk

pembangunan Mess Pemda Tahun 2008) sebesar Rp.1.000.000.000,-, PDAM sebesar Rp.2.765.178.281,-, PT.Agam Karya Permai sebesar Rp.660.000.000,-, dan Yayasan Purna Bhakti sebesar Rp.220.000.000,-. Rata-rata pertumbuhan Investasi Permanen adalah 5,69%. Ini memperlihatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Agam telah mulai gencar melakukan dan mengembangkan investasi diberbagai bidang. Aset Tetap merupakan asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik. Aset Tetap terdiri dari : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap lainnya,dan Konstruksi dalam Pengerjaan dengan rata-rata pertumbuhan

masing-masing

sebesar : 0,99%, 18,60%, 12,73%, 3,37%, 47,39%, dan (22,71%). Pada periode Tahun 2006 - 2009, belum ada perhitungan terhadap akumulasi penyusutan asset tetap. Perhitungan terhadap penambahan asset tetap berasal dari pembelian atau berasal dari penerimaan hibah,sementara perhitungan terhadap pengurangan asset tetap berasal dari penghapusan asset karena telah habis masa manfaatnya atau karena hal lain sehingga asset ini tidak bisa digunakan/dioperasionalkan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik. Untuk menilai jumlah asset yang sesungguhnya, dilakukan dengan cara: menghitung saldo awal asset ditambah

dengan

penghapusan

asset.

pembelian Sedangkan

asset/penerimaan Konstruksi

hibah

dalam

dikurangi

pengerjaan

dengan

merupakan

Konstruksi dalam pengerjaan tahun–tahun sebelumnya yang masih belum selesai dan belum dimanfaatkan. Aset Lainnya merupakan alat-alat kantor dan rumah tangga yang rusak, yang untuk sementara waktu ditempatkan di rekening ini menunggu diadakannya penghapusan asset.


III-9

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo kurang dari satu periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek dapat berupa Hutang kepada Pihak Ketiga, dan Hutang SKPD dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 498,94% dimana pada Tahun 2009 terdapat hutang Dinas Pendidikan sebesar Rp.325.322.222,-, dan hutang Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp.41.950.000,- . Kewajiban Jangka Panjang merupakan hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban Jangka Panjang berupa kewajiban/hutang kepada Lembaga Keuangan Bank dengan rata-rata pertumbuhan sebesar (93,12%). Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih jumlah Aktiva Lancar dengan jumlah Hutang Lancar. Ekuitas Dana Lancar terdiri dari : SILPA, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan, dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek. Rata-rata pertumbuhan Ekuitas Lancar periode Tahun 2006 s/d Tahun 2009 adalah sebesar (17,70%). Ekuitas Dana Investasi merupakan selisih antara jumlah Investasi,Aset Tetap, dan Aset lainnya dengan jumlah hutang yang terdiri dari : Dana yang diinvestasikan dalam Investasi permanen, Dana yang diinvestasikan dalam Investasi non permanen, Dana yang diinvestasikan dalam aset tetap, Dana yang diinvestasikan dalam aset lainnya, dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Hutang Jangka Panjang. Rata-rata pertumbuhan Ekuitas Dana Investasi adalah 5,85%. Sebagai tambahan, berdasarkan informasi perkembangan Neraca pada Tabel III-5 diatas, dapat dilihat proporsi kelompok asset seperti tabel berikut: Tabel III-6 Proporsi Kelompok Asset Kabupaten Agam Tahun 2006 s/d 2009 Kategori Aset Aset Lancar Investasi JangkaPanjang Aset Tetap Aset Lainnya Total Aset

2006 2007 Rp. % Rp. 109,668,421,142.69 5.72 128,710,682,878.65 18,402,556,281.00 0.96 21,530,230,341.00 1,789,226,708,459.00 93.32 1,894,824,484,825.00 1,917,297,685,882.69 2,045,065,398,044.65

2008 %

Rp. 6.29 106,063,052,708.84 1.05 22,530,230,341.00 92.65 2,005,127,801,635.00 114,317,100.00 2,133,835,401,784.84

2009 % 4.97 1.05 93.97 0.01

Rp. 52,368,432,982.52 21,752,851,460.00 2,118,907,107,472.00 2,193,028,391,914.52

% 2.39 0.99 96.62

Jika dibandingkan dengan Tahun 2006, maka komposisi asset untuk Tahun 2007 dapat dikatakan lebih baik, yang ditandai dengan penambahan investasi jangka panjang, dan pengurangan proporsi Aset Tetap. Tetapi untuk tahun-tahun berikutnya RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015

III-10

komposisi asset malah kurang baik, terlihat pada berkurangnya Investasi Jangka Panjang dan bertambahnya Asset Tetap. Hal ini menandakan bahwa kondisi keuangan tidak likuid/ tidak sehat. Likuiditas Pemerintah mencerminkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjaga ketersediaan kas dan setara Kas Jangka Pendek (Asset Lancar). Bila dilihat dari Modal Kerja Pemerintah Daerah (pada Tabel III-7 dibawah ini), setiap tahun modal kerja berkurang tetapi masih cukup besar bila dibandingkan dengan hutang/kewajiban lancar. Semakin tinggi modal kerja, berarti likuiditas keuangan semakin baik. Tabel III-7 Perkembangan Modal Kerja Kabupaten Agam Tahun 2006 s/d 2009

Uraian Modal Kerja

2006 109,668,421,142.69

2007 128,673,031,690.65

2008 106,040,620,197.84

2009 52,001,160,760.52

Tetapi bila keseimbangan likuiditas tidak terjaga dengan sangat tingginya nilai asset lancar terutama kas dan setara kas dibandingkan dengan kewajiban maka kondisi keuangan bisa dikatakan tidak sehat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan termasuk asset tetap, Pemerintah Kabupaten Agam belum sepenuhnya menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang disempurnakan dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Diharapkan untuk kedepannya pengelolaan keuangan ini lebih akuntabel dan akurat. Dari Tabel yang memperlihatkan kondisi keuangan daerah, dapat dicari rasio solvabilitas dan rasio likuiditas sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel III-8 Analisa Rasio Keuangan Kabupaten Agam Tahun: 2006 s/d 2009 Tahun No

Uraian

Rasio Likuiditas : a Rasio Lancar b Rasio Quick 2 Rasio Solvabilitas : a Total Hutang terhadap Total Aset b Total Hutang terhadap Modal

2006 (%)

2007 (%)

2008 (%)

2009 (%)

1


-

341,850.26 334,412.35

472,809.54 445,378.69

14,258.75 12,602.85

0.0425 0.0425

0.0058 0.0058

0.0015 0.0015

0.0167 0.0168

III-11

Rasio Likuiditas merupakan rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis Rasio Likuiditas yang digunakan adalah : a. Rasio lancar, merupakan perbandingan/persentase (%) antara aktiva/asset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Pada Tahun 2006 - 2009 kemampuan Pemerintah Kabupaten Agam dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya sangat baik. Ini terlihat dari perhitungan pada Tabel : T-III.C.80 dimana rasionya cenderung naik. Pada Tahun 2009, rasio lancar berkurang karena jumlah hutang jangka pendek juga membengkak

dari

Rp.22.432.511,-

pada

Tahun

2008

menjadi

Rp.367.272.222,- tahun 2009, sementara asset lancar malah berkurang dari Rp.106.063.052.708,84 pada Tahun 2008 menjadi Rp.52.368.432.982,52 pada Tahun 2009, tetapi ini masih sangat baik. b. Rasio Quick, merupakan perbandingan/persentase (%) antara selisih aktiva/aset lancar dan persediaan, dengan kewajiban jangka pendek. Rasio ini menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Agam dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa memperhitungkan nilai persediaan yang ada, dengan asumsi bahwa persediaan merupakan komponen yang paling tidak likuid/sulit untuk diuangkan dengan segera tanpa menurunkan nilainya. Dari Tabel: T-III.C.80, dapat dilihat bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Agam dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya juga sangat baik. Dari perhitungan kedua rasio diatas, dapat disimpulkan bahwa yang sangat berpengaruh adalah nilai kas yang ada. Setiap tahun nilai Kas selalu melebihi nilai kewajiban/hutang jangka pendek, sehingga ini sangat mempengaruhi kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam hal ini kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Agam terlalu likuid (overliquid) dan perlu dilakukan upaya-upaya untuk menjaga dan menciptakan keseimbangan likuiditas keuangan.

Rasio Solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio yang digunakan adalah : a. Rasio Total Hutang terhadap Total Aset, merupakan perbandingan/ persentase

(%)

antaraTotal

Hutang

dengan

Total

Aset.

Rasio

ini

menunjukkan persentase jumlah aktiva/asset yang dibiayai oleh hutang. b. Rasio Total Hutang terhadap Modal, merupakan perbandingan/ persentase (%) antara Total Hutang dengan Total Ekuitas Dana. RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015

III-12

Bila dilihat dari kedua rasio ini, kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dalam memenuhi kewajiban jangka panjang sangat baik, dimana angka rasio yang dihitung cenderung turun. Semakin kecil rasio yang dihitung berarti semakin tinggi kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2008 dan 2009. 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran Untuk belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, kita hanya menggunakan komponen Belanja Pegawai dan Belanja Modal (karena keterbatasan data). Belanja pegawai terdiri dari Belanja Gaji/Tunjangan dan Tambahan Penghasilan serta Belanja Honorarium dan Lembur Pegawai. Sementara Belanja Modal yang kita akomodir sebagai dasar perhitungan hanya belanja pada Program Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Belanja Peralatan Kantor. Tabel III-9 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Agam No

Uraian

Total Belanja untuk Total pengeluaran pemenuhan kebutuhan (Belanja + Pembiayaan aparatur Pengeluaran) (a) (b)

1 Tahun Anggaran 2008 2 Tahun Anggaran 2009

346,423,236,967.00 395,360,716,975.00

Persentase (a)/(b) x 100%

710,098,756,482.36 576,186,627,629.00

48.79 68.62

Pada Tahun 2008, Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur sebesar Rp.346.423.236.967,- atau 48,79% dari Total Pengeluaran. Sedangkan pada Tahun 2009 Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur sebesar Rp.395.360.716.975,- atau 68.62 % dari Total Pengeluaran.

3.2.2 Analisis Pembiayaan Tabel III-10 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Agam No

Uraian

1 Realisasi Pendapatan Daerah

Tahun 2008 (Rp)

Tahun 2009 (Rp)

548,360,221,927.16

561,734,081,203.00

575,083,418,347.00

616,450,982,507.00

1,103,209,282.00

1,225,655,629.00

Dikurangi Realisasi : 2 Belanja Daerah 3 Pengeluaran Pembiayan Daerah Defisit Riil


(27,826,405,701.84)

(55,942,556,933.00)

III-13

Dari Tabel diatas terlihat bahwa Kenaikan Pendapatan Daerah dari Tahun 2008 Rp.548.360.221.927,16 menjadi Rp.561.734.081.203,- pada tahun 2009, diikuti dengan bertambahnya Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Belanja Daerah bertambah dari Rp.575.083.418.347,- pada Tahun 2008 menjadi Rp.616.450.982.507,- pada Tahun 2009. Pengeluaran Pembiayaan Daerah juga bertambah dari Rp. 1.103.209.282,- pada Tahun 2008 menjadi Rp. 1.225.655.629,pada Tahun 2009. Sehingga Defisit Riil tidak berkurang, malah bertambah dari Rp..27.8269.405.701,84 pada Tahun 2008 menjadi Rp. 55.942.556.933,- pada Tahun 2009. Sementara untuk mengetahui seberapa besar komposisi sumber-sumber penerimaan yang dapat menutup defisit riil anggaran, bisa dilihat pada tabel berikut: Tabel III-11 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Agam

No

Uraian

Proporsi dari Total Proporsi Defisit Riildari Total Defisit Riil 2008 2009 (Rp.) (%) (Rp.)

Total Defisit Riil

1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya

27,826,405,701.84

122,677,402,795.20

55,942,556,933.00

440.87 94,873,429,604.36

2 Pencairan Dana Cadangan

-

-

3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

-

-

4 Penerimaan Pinjaman Daerah

-

-

5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

-

-

6 Penerimaan Piutang Daerah

-

-

7 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan

94,850,997,093.36

(%)

340.87 38,930,872,671.36

169.59

69.59

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk penutup defisit riil, sumber dananya hanya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya pengelolaan pendapatan daerah dan keterbatasan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya. Untuk mengetahui nilai dan komposisi realisasi SILPA tahun anggaran sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut:


III-14

Tabel III-12 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Agam 2008 No

Uraian

% dari SILPA

Rp.

1 Jumlah SILPA 2 Pelampauan Penerimaan PAD 3 Pelampauan/(Pengurangan) Penerimaan Dana Perimbangan 4 Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 5 Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya 6 Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan

2009

Rata-rata pertumbuhan

94,850,997,093.36

100.00

38,930,872,671.36

100.00

(58.96)

4,247,378,901.43

4.48

2,585,718,230.00

6.64

(39.12)

584,235,812.00

0.62

(855,992,914.00)

-2.20

(246.51)

2,508,145,840.73

2.64

10,759,235,034.00

27.64

328.97

-

7 Kegiatan Lanjutan

% dari SILPA

Rp.

-

8,664,043.00

0.01

-

-

27,416,000,000.00

28.90

-

-

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa Jumlah SILPA pada Tahun 2009 berkurang menjadi Rp. 38.930.872.671,36 dari Rp. 94.850.997.093,36 pada Tahun 2008 dengan tingkat pertumbuhan sebesar (58,96%). Tahun 2008, pelampauan penerimaan PAD (4,48% dari SILPA), dana perimbangan (0,62% dari SILPA) dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah (2,64% dari SILPA) belum dapat mempengaruhi SILPA secara signifikan. Karena pada tahun ini masih ada kewajiban kepada Pihak Ketiga yang sampai akhir tahun belum terselesaikan sebesar Rp.8.664.043,- (0,01% dari SILPA), dan Kegiatan Lanjutan (pembangunan Sport Centre) sebesar Rp. 27.416.000.000,- (28,90% dari SILPA), yang menjadi beban APBD tahun berikutnya. Sedangkan pada Tahun 2009, pelampauan penerimaan PAD (6,64% dari SILPA), dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (27,64% dari SILPA) cukup berpengaruh terhadap nilai SILPA. Disamping ada pelampauan penerimaan, ternyata

ada

pengurangan

terhadap

Penerimaan

Dana

Perimbangan

dari

anggarannya pada tahun ini sebesar Rp.855.992.914,- atau (2,20%) dari SILPA.

3.3 Kerangka Pendanaan 3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Selain belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, ada lagi belanja periodik yang wajib dan mengikat, dan belanja periodik prioritas utama yang harus diperhitungkan untuk kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan


III-15

yang tidak dapat dihindari, atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Untuk lebih lengkapnya,dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-13 Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Agam No

Uraian

3 4

Belanja Tidak Langsung Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Penerimaan Anggota DPRD serta Operasional KDH/WKDH Belanja Bunga Belanja Bagi Hasil

B

Belanja Langsung

A 1 2

1 C 1 2

Belanja Jasa Kantor (telepon, air, listrik dan sejenisnya) Pembiayaan Pengeluaran Pembentukan Dana Cadangan

Tahun 2007 (Rp)

Tahun 2008 (Rp)

277.633.852.061

353.576.069.540

368.605.810.110

15,80

252.603.601.929

319.182.270.474

362.936.919.125

20,03

451.098.696

5.648.473.338

5.017.950.061

(5,58)

-

-

-

-

24.579.151.436

28.745.325.728

650.940.924

(40,39)

7.750.906.463

6.512.697.142

6.864.803.641

(5,28)

7.750.906.463

6.512.697.142

6.864.803.641

(5,28)

96.206.629

103.209.282

10.550.000

(41,25)

-

-

-

-

96.206.629

103.209.282

10.550.000

(41,25)

285.480.965.153

360.191.975.964

375.481.163.751

15,21

Pembayaran Pokok Hutang Total (A+B+C)

Rata-Rata Pertumbuhan (%)

Tahun 2009 (Rp)

Untuk menghitung pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, komponen yang digunakan pada Belanja Tidak Langsung adalah Belanja Gaji / Tunjangan, Belanja Penerimaan Anggota DPRD serta Operasional KDH / WKH, Belanja Bunga, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Komponen untuk Belanja Langsung yang bisa digunakan hanya Belanja Jasa Kantor yang rutin dibayar setiap bulannya (karena keterbatasan data) seperti : air,listrik, dan telepon. Sementara untuk komponen Pembiayaan Pengeluaran yang digunakan adalah Pembayaran Pokok Hutang. Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa rata-rata pertumbuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama selama kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu : Tahun 2007 - 2009 adalah 19,59%. Tingkat pertumbuhan yang tertinggi terjadi pada Belanja Tidak Langsung, khususnya Belanja Gaji dan Tunjangan. Ini memperlihatkan bahwa kebutuhan terhadap Belanja Gaji dan Tunjangan semakin meningkat setiap


III-16

tahunnya sejalan dengan penerimaan Dana Alokasi Umum. Sementara yang terendah yakni (41,25%), berada pada kelompok Pembiayaan Pengeluaran tepatnya Pembayaran Pokok Hutang.


III-17

3.3.2 Proyeksi Data Masa Lalu Tabel III-14 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Agam No

Uraian

2009 (n-2) (Rp. 000,-)

Rata-rata Pertumbuhan (%)

Proyeksi Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(Rp. 000,-)

(Rp. 000,-)

(Rp. 000,-)

(Rp. 000,-)

(Rp. 000,-)

1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4

PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain PAD Yang Sah

561,734,081 25,956,304 7,184,480 6,038,728 3,062,021 9,671,074

10.18 16.05 20.99 21.42 17.80 13.15

700,028,070 36,050,814 10,517,184 8,902,148 4,249,406 12,382,077

767,624,308 42,549,862 12,724,816 10,808,601 5,005,970 14,010,476

845,380,475 50,269,442 15,395,846 13,123,333 5,897,233 15,853,030

935,362,799 59,446,404 18,627,545 15,933,780 6,947,176 17,937,903

1,040,128,490 70,364,717 22,537,600 19,346,103 8,184,051 20,296,963

1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3

Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

494,596,497 21,265,207 418,752,290 54,579,000

8.68 3.43 7.44 26.46

593,442,034 22,749,933 483,410,453 87,281,649

653,298,201 23,530,729 519,392,242 110,375,231

721,969,664 24,338,322 558,052,270 139,579,072

801,273,389 25,173,632 599,589,888 176,509,868

893,468,965 26,037,611 644,219,284 223,212,069

1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Hibah Penerimaan Health Workforce And Services/HWS Bantuan dana Pilkada dari APBN Dana darurat

41,181,281 -

44.44 -

70,535,222 -

71,776,244 -

73,141,369 -

74,643,007 -

76,294,808 -

14,427,900 -

-

41,628,000 -

41,628,000 -

41,628,000 -

41,628,000 -

41,628,000 -

16,496,994

10.84

16,496,994

16,496,994

16,496,994

16,496,994

16,496,994

10,256,387 -

10.00 -

12,410,228 -

13,651,250 -

15,016,375 -

16,518,013 -

18,169,814 -

Dana Penyesuaian/Dana Penyeimbang dan Otonomi Khusus 1.3.6 Dana Bencana Alam 1.3.7 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 1.3.8 Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya 1.3.9 Lain-lain Pendapatan Yang Sah


III-18

Untuk perhitungan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus digunakan angka dari PPAS Tahun Anggaran 2011 dan diasumsikan sama sampai dengan Tahun 2015, sementara untuk Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya digunakan asumsi bahwa tingkat pertumbuhan dianggap sama setiap tahunnya, yaitu 10%. Tabel III-15 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Agam

No

A

Uraian

Belanja Tidak Langsung 1 Belanja Gaji dan Tunjangan 2 Belanja Penerimaan Anggota DPRD serta Operasional KDH/WKDH

Tingkat RataData Tahun 2009 Rata (Rp) Pertumbuhan (%) 368,605,810,110

C

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

445,726,033,444

490,152,419,236

539,014,442,654

592,755,063,276

651,861,484,501

439,153,672,142

483,069,039,356

531,375,943,292

584,513,537,621

642,964,891,383

5,017,950,061

8.63

5,921,420,378

6,432,438,956

6,987,558,438

7,590,584,731

8,245,652,194

-

-

650,940,924

-

-

-

-

-

650,940,924

650,940,924

650,940,924

650,940,924

650,940,924

6,864,803,641

5.41

7,627,667,371

8,040,324,176

8,475,305,714

8,933,819,753

9,417,139,401

6,864,803,641

5.41

7,627,667,371

8,040,324,176

8,475,305,714

8,933,819,753

9,417,139,401

10,550,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,550,000

-

-

-

-

-

-

453,353,700,814

498,192,743,412

547,489,748,367

601,688,883,029

661,278,623,902

Pembiayaan Pengeluaran 1 Pembentukan Dana Cadangan 2 Pembayaran Pokok Utang Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas

Tahun 2012

10.00

4 Belanja Bagi Hasil Belanja Langsung 3 Belanja Jasa Kantor (telepon, air, listrik dan sejenisnya)

Tahun 2011

362,936,919,125

3 Belanja Bunga

B

Proyeksi ( Rupiah )

375,481,163,751

Berdasarkan tabel

diatas, dengan memperhitungkan tingkat pertumbuhan

pada Tahun 2009 (karena data Tahun 2010 belum tersedia), dapat diprediksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama untuk 5 (lima) tahun yang akan datang dengan asumsi tingkat rata-rata pertumbuhan pada masing-masing komponen adalah sama setiap tahunnya


III-19

3.3.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan Tabel III-16 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Agam No

Proyeksi (Rp.000,-)

Uraian

Tahun 2011

1 Pendapatan

Total Penerimaan Dikurangi ; 4 Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kapasitas Riil Kemampuan Anggaran

Berdasarkan tabel

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

700,028,070

767,624,308

845,380,475

935,362,799

1,040,128,490

-

-

-

-

-

6,587,705

2,707,399

1,112,681

457,287

187,935

706,615,775

770,331,707

846,493,156

935,820,086

1,040,316,425

453,353,701

497,780,087

546,642,110

600,382,731

659,489,152

253,262,074

272,551,621

299,851,046

335,437,355

380,827,273

2 Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda) 3 Sisa Lebih Riil Pembiayaan(Perhitungan) Anggaran

Tahun 2012

diatas, dengan memperhitungkan tingkat pertumbuhan

pada Tahun 2009 (karena data Tahun 2010 belum tersedia), dapat diprediksi Pendapatan, Sisa Lebih Riil Pembiayaan (Perhitungan) Anggaran serta Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan mengikat serta prioritas utama, dengan asumsi tingkat pertumbuhan pada masing-masing komponen adalah sama setiap tahunnya. Untuk melihat seberapa besar nilai Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran yang sesungguhnya, kita dapat melihat pada tabel berikut: Tabel III-17 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Agam

No

Uraian

1 Saldo Kas Neraca Daerah Dikurangi : 2 Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan 3 Kegiatan Lanjutan Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran


2008 (n-3) Rp.

2009 (n-2) Rp.

94,902,923,305.36

39,002,978,546.36

8,664,043.00 27,416,000,000.00 67,478,259,262.36

39,002,978,546.36

III-20

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan saldo kas neraca daerah dari Rp.94.902.923.305,36 pada Tahun 2008 menjadi Rp..39.002.978.546,36 pada Tahun 2009 (sekitar 58,90%). Tahun 2008, nilai Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran tidak sama dengan angka pada Saldo Kas Neraca Daerah. Hal ini disebabkan karena pada tahun ini masih ada kewajiban kepada Pihak Ketiga yang belum terselesaikan sampai dengan akhir tahun, dan kegiatan lanjutan. Sehingga nilai Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran yang dapat dipergunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah menjadi berkurang. Sementara untuk Tahun 2009, nilai Saldo Kas Neraca Daerah langsung menjadi nilai dari Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran. Kemudian, untuk mendapatkan gambaran Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran untuk beberapa tahun kedepan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel. III-18 Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kabupaten Agam No

Data Tahun Tingkat 2009 (Rp) Pertumbuhan ( % ) Tahun 2011

Uraian

1 Saldo Kas Neraca Daerah

39,002,978,546

(58.90)

Dikurangi ; 2 Kewajiban Kepada Pihak ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan

-

-

3 Kegiatan Lanjutan

-

-

Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran

39,002,978,546

Proyeksi (Rupiah)

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

6,587,704,982

2,707,399,384

1,112,680,584

457,286,830

187,934,658

6,587,704,982

2,707,399,384

1,112,680,584

457,286,830

187,934,658

Berdasarkan tabel diatas, dengan memperhitungkan tingkat pertumbuhan Tahun 2009 (karena data Tahun 2010 belum tersedia), dapat diprediksi saldo kas neraca, kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan sampai dengan akhir tahun dan kegiatan lanjutan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang dengan asumsi tingkat pertumbuhan pada masing-masing komponen adalah sama setiap tahunnya. Berhubung pada Tahun 2009 kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan sampai dengan akhir tahun dan kegiatan lanjutan tidak ada, maka yang dapat dihitung adalah saldo kas neraca daerah. Dari Rp. 39.002.978.546,- pada Tahun 2009 dengan asumsi tingkat pertumbuhan/(pengurangan) sama setiap tahunnya sebesar

(58.90%),

pada

Tahun

2015

saldo

kas

neraca

daerah

menjadi

Rp.187.934.658,-.


III-21

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1

Permasalahan Pembangunan Sesuai gambaran umum daerah dan hasil evaluasi pelaksanaan RPJM

Kabupaten Agam Tahun 2006 – 2010, ditemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian sehingga permasalahan – permasalahan ini tidak menjadi penghambat untuk perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Agam lima tahun ke depan. Beberapa

permasalahan

tersebut

akan

diuraikan

menurut

aspek-aspek

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Permasalahan pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut : 4.1.1.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1. Pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2009 melemah dari 6,38 persen menjadi 4,9 persen. Tahun 2010 terjadi pertumbuhan sebesar 5,66. 2. Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) pada Tahun 2010 sebanyak 18.686. atau 17,23% dari jumlah rumah tangga.

4.1.1.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia memiliki arti penting dan strategis dalam proses pembangunan. Sasaran peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia secara menyeluruh tercermin dari: 1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan. 2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. 3. Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial. 4. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga berkualitas. Sasaran peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia secara menyeluruh tercermin dari kecenderungan semakin membaik dan meningkatnya Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

1 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015

IV-1

4.1.1.2.1

Pendidikan

1. Angka Melek Huruf Kondisi Tahun 2010 penduduk usia di atas 15 tahun yang belum dapat membaca dan menulis terdapat sebanyak 1.417 orang, tersebar pada 13 kecamatan. Kecamatan Banuhampu, Ampek Angkek dan Tilatang Kamang sudah mencapai angka melek huruf 100 %. Sementara itu, Kecamatan Tanjung Mutiara, Lubuk Basung, Ampek Nagari, Malalak dan Palupuh jumlah penduduk usia di atas 15 tahun yang tidak bisa membaca dan menulis masih tinggi. 2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Angka rata-rata lama sekolah yang ditargetkan selama 9 tahun ternyata sampai akhir Tahun 2010 baru mencapai 8,5 tahun. Dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Agam, belum satupun kecamatan yang sudah mencapai angka ratarata lama sekolah 9 tahun. Oleh karena itu perlu upaya yang lebih konkrit, sehingga target angka rata-rata lama sekolah 9 tahun ini dapat dicapai. Beberapa kecamatan yang perlu mendapat perhatian khusus adalah Kecamatan Lubuk Basung, Tanjung Raya, Malalak, Palembayan dan Palupuah. 3. Angka Partisipasi Kasar (APK) Dari 16 kecamatan terdapat 5 (lima) kecamatan memiliki APK Tingkat SD/MI masih rendah, yaitu : Kecamatan Tanjung Mutiara, Ampek Nagari, Malalak, Banuhampu, Ampek Angkek dan Kamang Magek. APK tingkat SMP/MTs masih rendah pada 6 (enam) kecamatan, yaitu : Kecamatan Tanjung Mutiara, Ampek Nagari, Malalak, Banuhampu, Ampek Angkek dan Kamang Magek. APK Tingkat SMA/SMK/MA yang masih rendah terdapat di 11 (sebelas) kecamatan dan hanya 5 (lima) kecamatan yang APK nya termasuk tinggi yaitu : Kecamatan Lubuk Basung, Tanjung Raya, Sungai Pua, Canduang, dan Kamang Magek. Dapat disimpulkan bahwa APK untuk tingkat SD/MI relatif lebih tinggi dibandingkan dengan APK tingkat SMP/MTs dan APK tingkat SMA/SMK/MA. 4. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) dari Tahun 2006 sampai dengan 2010 meningkat dari 31,98 % menjadi 38,08 % pada tingkat SD. Sedangkan tingkat SMP pada Tahun 2006 sebesar 20.77% meningkat menjadi 25,81% pada Tahun 2010. Selanjutnya pada tingkat SMA Tahun 2006 sebesar 13.80% meningkat menjadi 16.54% pada Tahun 2010. APT untuk perguruan tinggi dari 3,65% pada Tahun 2006 menjadi 5,59% pada Tahun 2010. Data tersebut


IV-2

menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat hanya dapat menyelesaikan pendidikan

sampai

tingkat

SD.

Apabila

dikaitkan

dengan

aspek

ketenagakerjaan, sebagian besar tenaga kerja yang tersedia baru tamat Sekolah Dasar atau sederajat. Oleh karena itu, dalam menghadapi tingkat persaingan yang semakin ketat dan kompetitif, upaya untuk mewujudkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi mutlak menjadi prioritas untuk 5 tahun ke depan. 5. Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan penduduk usia 7 hingga 18 tahun yang terdaftar pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA kemudian dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah ditingkat pendidikan tertentu. APM di Kabupaten Agam selama 5 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2006 APM untuk tingkat pendidikan SD/MI sebesar 90,11% meningkat menjadi 91.54% pada Tahun 2010. Dari data tersebut terlihat bahwa kenaikan APM setiap tahunnya relatif lamban, sehingga belum mampu memenuhi target APM tingkat SD/MI sebesar 100%. Dilihat dari kecamatan, hanya 5 (lima) kecamatan yang berhasil memenuhi dan melampau target yaitu : Kecamatan Tilatang Kamang (107,20%), Kecamatan Sungai Pua (105,40%), Kecamatan Ampek Angkek (103,33%), Kecamatan Banuhampu (102,99) dan Kecamatan Kamang Magek (102,75%). Sebanyak 10 kecamatan yang capaiannya berkisar antara 80% - 97% dan 1 kecamatan yang capaiannya dibawah 80% yaitu Kecamatan Palembayan yang hanya mencapai 78,19%. Demikian juga halnya dengan APM untuk tingkat pendidikan SMP/MTs yang terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2006 APM tingkat SMP/MTs sebesar 73,88% meningkat menjadi 76,14% pada Tahun 2010. Pergerakan peningkatan APM untuk tingkat SMP/MTs ini juga termasuk lamban, sehingga belum mampu memenuhi target yang ditetapkan sebesar 85%. Untuk APM tingkat pendidikan SMP/MTs ini, hanya ada 3 Kecamatan yang mencapai target yaitu Kecamatan Ampek Angkek (86,25%), Kecamatan Banuhampu (85,95%) dan Kecamatan Tilatang Kamang (85,20%) dan 13 kecamatan lainnya capaiannya berkisar antara 65,51% - 82,43%. Kecamatan yang terendah capaiannya adalah Kecamatan Ampek Nagari sebesar 65,51%. Kondisi yang sama juga terjadi pada APM tingkat pendidikan SMA/SMK/MA. Dalam

5

tahun

terakhir

memang

terjadi

peningkatan

APM,

namun

peningkatannya masih sangat rendah. Tahun 2006 APM untuk jenjang


IV-3

SMA/SMK/MA adalah sebesar 61,67% hanya meningkat menjadi 64,24% pada Tahun 2010. Sebanyak 5 (lima) kecamatan capaian APM nya di atas 75% yaitu : Kecamatan Banuhampu (79,45%), Kecamatan Ampek Angkek (79,00%), Kecamatan Tilatang Kamang (78,78%), Kecamatan Sungai Pua (77,51%) dan Kecamatan Kamang Magek (77,51%). Sementara itu sebanyak 10 kecamatan capaian APM berkisar antara 50,42% - 64,49% dan 1 kecamatan dengan capaian dibawah 50% yaitu Kecamatan Malalak yang hanya sebesar 46,06%. 6. Angka Partisipasi Sekolah Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah ukuran daya serap pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk jenjang pendidikan dasar selama 5 Tahun terakhir menunjukkan kecendrungan peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2006 Angka Partisipasi Sekolah untuk tingkat pendidikan SD/MI sebesar 88,80% meningkat menjadi 89,93% pada Tahun 2007. Pada Tahun 2008 meningkat menjadi 90,10% dan meningkat lagi menjadi 91,31% pada Tahun 2009 sedangkan pada Tahun 2010 mencapai 91,83%. Dari 16 kecamatan yang ada, sebanyak 5 ( lima ) kecamatan dengan Partisipasi Sekolah berada dibawah angka Kabupaten Agam yaitu sebanyak 6 (enam) kecamatan, yaitu : Kecamatan Tanjung Mutiara, Kecamatan Ampek Nagari, Kecamatan Malalak, Kecamatan Banuhampu, Kecamatan Ampek Angkek dan Kecamatan Kamang Magek. Demikian juga halnya dengan Angka Partisipasi Sekolah untuk tingkat pendidikan SMP/MTs yang terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2006 Angka Partisipasi Sekolah untuk tingkat pendidikan SMP/MTs sebesar 72,25%, meningkat menjadi 73,36% pada Tahun 2007, meningkat menjadi 73,97% pada Tahun 2008 dan menjadi 74,31% pada Tahun 2009 sedangkan pada Tahun 2010 mencapai 75,28%. Dari 16 kecamatan yang ada, Angka Partisipasi Sekolah Tingkat Pendidikan SMP/MTs berada dibawah angka Kabupaten Agam yaitu sebanyak 6 (enam) kecamatan, yaitu : Kecamatan Tanjung Mutiara, Kecamatan Ampek Nagari, Kecamatan Malalak, Kecamatan Banuhampu, Kecamatan Ampek Angkek dan Kecamatan Kamang Magek. Selanjutnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk jenjang pendidikan menengah selama 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang berflutuasi. Pada Tahun 2006 Angka Partisipasi Sekolah

sebesar 66,93%

meningkat menjadi 70,96% dan cendrung menurun pada tiga tahun berikutnya sehingga menjadi 68,17% pada Tahun 2010. Kondisi ini perlu menjadi perhatian


IV-4

yang lebih serius untuk menghindari terjadinya penurunan APS pada tahuntahun mendatang. 7. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana pelayanan pendidikan, antara lain gedung sekolah. Selama 5 tahun terakhir terjadi kecenderungan penurunan rasio jumlah gedung sekolah SD/MI dengan jumlah penduduk usia 7- 12 tahun dari 154 pada Tahun 2006 menjadi 150 pada Tahun 2010, walaupun pada tahun 2007 terjadi peningkatan menjadi 156. Sedangkan rasio jumlah gedung sekolah SMP/MTs dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun cenderung meningkat dari 262 pada Tahun 2006 menjadi 299 pada Tahun 2010. Secara umum rasio gedung sekolah SD/MI dan SMP/MTs dengan jumlah penduduk usia untuk masing-masing tingkatan pendidikan tersebut sudah memenuhi standar ideal, namun untuk beberapa kecamatan masih mengalami kekurangan Unit Sekolah Baru yaitu di Kecamatan Banuhampu dan Tanjung Mutiara. Sedangkan untuk tingkat SMA/SMK/MA kekurangan Unit Sekolah Baru di Kecamatan Lubuk Basung, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kecamatan Matur dan Kecamatan Malalak. 8. Rasio Guru dan Murid Disamping faktor ketersediaan sarana gedung sekolah, faktor lain yang sangat menentukan dalam pembangunan bidang pendidikan adalah ketersediaan guru untuk masing-masing jenjang pendidikan. Rasio guru dengan murid untuk jenjang pendidikan SD/MI mengalami perkembangan yang berfluktuasi, artinya dari Tahun 2006 sampai Tahun 2008 kecenderungannya mengalami penurunan dari 17 menjadi 14, namun pada 2 tahun berikutnya mengalami peningkatan menjadi 16. Sementara itu rasio guru terhadap murid untuk jenjang pendidikan SMP / MTs rasionya cenderung konstan selama 5 tahun, yaitu pada angka rasio 12. Dilihat dari segi kelayakan mengajar, maka sebanyak 500 orang atau sekitar 15,1% dari 3.313 guru SD/MI yang ada termasuk kategori guru yang tidak layak mengajar, karena hanya mempunyai ijazah SLTA ke bawah. Seharusnya guru yang mengajar di tingkat sekolah SD/MI ini adalah guru yang memiliki ijazah Diploma 2 PGSD dan yang lebih tinggi; Kemudian sebanyak 80 orang atau sekitar 3,4% dari 2.550 orang guru SMP/MTs yang tidak layak mengajar, karena hanya memiliki ijazah Diploma I ke bawah.


IV-5

Seharusnya guru yang mengajar ditingkat sekolah ini minimal memiliki ijazah Diploma III Keguruan; Selanjutnya sebanyak 72 orang atau sekitar 3,7 % dari 1.940 orang guru SMA/SMK/MA yang tidak layak mengajar, karena hanya memilki ijazah Diploma II dan yang lebih rendah. Seharusnya guru yang mengajar ditingkat SMA/SMK/MA adalah guru yang memiliki ijazah minimal Sarjana Keguruan dan yang lebih tinggi; Sarana dan prasarana pendidikan masih perlu ditingkatkan terutama di nagarinagari yang jauh dari pusat kota kecamatan, disamping penempatan guru yang belum merata.

4.1.1.2.2

Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu urusan wajib yang sangat menentukan dalam pembangunan sumber daya manusia. Seiring dengan prioritas pembangunan dibidang kesehatan merupakan salah satu sektor yang mendapat perhatian. Kondisi pembangunan sektor kesehatan ditandai dengan beberapa indikator yaitu : Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu, Umur Harapan Hidup dan penderita Gizi Kurang. Pembangunan dibidang kesehatan selama kurun waktu 2005-2009 telah menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Hal ini terlihat dari hasil cakupan program dan kegiatan bidang kesehatan yang cenderung meningkat dibandingkan dengan kondisi pada 5 tahun sebelumnya. Dari beberapa indikator utama di bidang kesehatan, jelas terlihat peningkatan cakupan yang sangat signifikan. Disamping keberhasilan yang telah dicapai, pada sisi lain masih ada beberapa cakupan indikator kegiatan yang belum mencapai sasaran antara lain: 1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Angka Kelangsungan Hidup Bayi diartikan sebagai probabilitas bayi untuk hidup sampai berusia 1 tahun. Berdasarkan laporan tentang Kematian Bayi di Kabupaten Agam selama Tahun 2010, diperoleh Angka Kematian Bayi sebesar 16 per 1.000 Kelahiran Hidup. Dari Angka Kematian Bayi tersebut diketahui Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kabupaten Agam adalah sebesar 984. Dari 16 kecamatan yang ada, terdapat beberapa kecamatan dengan AKBH-nya diatas AKBH Kabupaten Agam, yaitu : Kecamatan Tanjung Raya, Kecamatan Matur, Kecamatan IV Koto, Kecamatan Malalak, Kecamatan

Banuhampu,

Kecamatan

Canduang,

Kecamatan

Tilatang


IV-6

Kamang dan Kecamatan Palembayan. Oleh karena itu ada beberapa kecamatan yang perlu diwaspadai yaitu: Kecamatan Tanjung Mutiara, Kecamatan Lubuk Basung, Kecamatan Ampek Nagari, Kecamatan Sungai Pua, Kecamatan Ampek Angkek, Kecamatan Baso, Kecamatan Kamang Magek dan Kecamatan Palupuah. 2. Angka Usia Harapan Hidup Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan sekali setiap 10 tahun yang dimulai pada Tahun 1970, maka usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Agam cenderung meningkat. Kalau Sensus Tahun 1970 Angka Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Agam adalah 47,7 tahun, maka sensus Tahun 1980 meningkat menjadi 52,2 tahun dan sensus Tahun 1990 meningkat menjadi 59,8 tahun, selanjutnya Sensus Tahun 2000 Angka Harapan Hidup meningkat lagi menjadi 65,5 tahun dan pada Tahun 2010 diperkirakan Usia Harapan Hidup mencapai 68,7 tahun. 3. Balita Gizi Kurang Berdasarkan data dan laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, jumlah Balita Gizi Kurang di Kabupaten Agam tercatat sebanyak 47.904 orang atau sekitar 13,65% dari total jumlah balita. Berdasarkan pengelompokkan kecamatan dengan Prevalensi Gizi Kurang yang dikeluarkan oleh Badan Kesehatan Sedunia (WHO), maka Kabupaten Agam termasuk dalam kelompok sedang, karena berada pada interval 10-19%. 4. Rasio Posyandu per-satuan Balita Selama 5 tahun terakhir, rasio posyandu terhadap balita pada Tahun 2006 adalah 18.80 per 1.000 kemudian turun menjadi 18.00 per 1.000 pada Tahun 2007 dan meningkat lagi menjadi 18,23 per 1.000 Tahun 2008 dan angka ini sama dengan Tahun 2009 sedangkan pada Tahun 2010 menurun lagi menjadi 17.28 per 1.000. Walaupun ada kecendrungan penurunan, tetapi berdasarkan rasio tersebut, jumlah Posyandu di Kabupaten Agam sudah mencukupi. Namun demikian yang perlu menjadi perhatian adalah agar Posyandu tersebut dapat lebih dioptimalkan fungsi dan keberadaannya di masyarakat sehingga tujuan kegiatan posyandu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat betul-betul dapat dirasakan. 5. Rasio Puskesmas dan Pustu per Satuan Penduduk Berdasarkan rasio Puskesmas terhadap penduduk Kabupaten Agam, jumlah Puskesmas di Kabupaten Agam sudah mencukupi. Artinya dengan jumlah


IV-7

penduduk Kabupaten Agam sebanyak 455.484 jiwa dengan jumlah Puskesmas sebanyak 22 unit, maka 1 Puskesmas akan melayani sebanyak 20.700 jiwa penduduk, sedangkan standar nasional 1 Puskesmas idealnya melayani sebanyak 25.000 jiwa penduduk. Namun demikian masih perlu dipertimbangkan untuk membangun Puskesmas pada daerah-daerah tertentu dengan pertimbangan seperti : daerah yang terisolir dan daerah perkebunan karena sulit diakses dengan transportasi umum,. Selanjutnya dengan jumlah Puskesmas Pembantu terhadap jumlah penduduk dapat disimpulkan bahwa secara jumlah Puskesmas Pembantu sudah mencukupi. Dengan jumlah Puskesmas Pembantu sebanyak 120 unit dan jumlah penduduk sebanyak 455.484 maka 1 Puskesmas Pembantu melayani sebanyak 3.796 jiwa, sedangkan standar nasional 1 unit Puskesmas Pembantu idealnya melayani 5.000 jiwa. Sama halnya dengan Puskesmas, maka penambahan Puskesmas Pembantu dapat dilakukan untuk daerah yang sulit dijangkau dan daerah pemukiman baru. 6. Rasio Dokter per Satuan Penduduk Perkembangan jumlah dokter di Kabupaten Agam selama 5 tahun terakhir sangat lamban. Pada Tahun 2006 jumlah dokter hanya sebanyak 53 orang, kemudian pada Tahun 2007 menjadi 58 orang dan jumlah ini sama dengan Tahun 2008. Kemudian pada Tahun 2009 bertambah menjadi 63 orang dan pada Tahun 2010 sebanyak 65 orang. Apabila dikaitkan dengan standar pelayanan kesehatan terpadu, idealnya 1 orang dokter melayani 2.500 jiwa penduduk. Berdasarkan kondisi tersebut maka Kabupaten Agam dengan jumlah penduduk pada Tahun 2010 sebesar 455.484 jiwa seharusnya memiliki dokter sebanyak 189 orang. Dari data yang ada tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah dokter di Kabupaten Agam belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk. Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian untuk perencanaan pengadaan tenaga dokter untuk tahun mendatang.

4.1.1.2.3

Pertanahan

Masalah yang sering dihadapi adalah sengketa tanah yang terjadi antar kelompok masyarakat, antara masyarakat dengan perusahaan/investor ataupun antara masyarakat dengan pemerintah. Seperti sengketa tanah ulayat, HGU Perkebunan, klaim tanah hibah atas fasilitas publik dan lain sebagainya.


IV-8

Disamping itu sengketa tapal batas antar nagari maupun antar daerah juga sering terjadi. Beberapa kasus yang belum dapat diselesaikan antara lain batas Nagari Salareh Aia dan Nagari Sitalang, Nagari Lubuk Basung dan Nagari Kampung Pinang dan Nagari Simarasok dengan Nagari Sungai Janiah. Segenap permasalahan tersebut, lebih banyak menyangkut persoalan ulayat/adat. Kondisi tersebut secara langsung berpengaruh terhadap upaya fasilitasi penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

4.1.2 Aspek Pelayanan Umum 4.1.2.1 Pekerjaan Umum 1. Total panjang jaringan jalan di Kabupaten Agam adalah 1.711,20 km. Sepanjang 751,76 km atau 43,93 % dengan kondisi mantap dan lebih dari 50% dalam keadaan rusak berat dan ringan. 2. Rasio jaringan irigasi dibandingkan dengan luas lahan budidaya Tahun 2010 adalah 14,28. yang berarti 1 km jaringan irigasi melayani 14,28 km2 lahan pertanian. 3. Persentase rumah tinggal bersanitasi Tahun 2010 sebesar 12.15 %, lebih separuh tidak bersanitasi. 4. Rasio tempat pembuangan sampah Tahun 2010 hanya sebesar 116,78 m3 per 1000 jumlah penduduk. 5. Panjang jalan yang dilalui roda empat per jumlah penduduk adalah sebesar 0,38 %, berarti tidak sampai 1 % dari jumlah penduduk yang terlayani dengan yang dilalui kendaraan roda empat. 6. Panjang jalan yang mempunyai trotoar dan drainase sebesar 6,26 %. Untuk jaringan jalan perkotaan, karena tidak semua jaringan jalan membutuhkan trotoar dan drainase. 7. Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik (bendung dan jaringan) Tahun 2010 hanya 9,04 % dari total jumlah jaringan irigasi, lebih separuhnya tidak dalam kondisi baik. 8. Rasio rumah layak huni Tahun 2010 adalah 98,45 %, yang berarti 1,55 % yang tidak layak huni. Secara fisik rumah yang ada di Kabupaten Agam sudah layak huni.


IV-9

9. Rasio permukiman layak huni Tahun 2010 baru hanya 9,17 %, berarti sebagian besar permukiman belum layak huni atau belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai.

4.1.2.2 Perumahan 1. Rasio rumah tangga pengguna jaringan air bersih (PDAM dan Pamsimas) adalah sebesar 38.37% dari jumlah rumah tangga, berarti sebagian besar penduduk belum menggunakan jaringan air bersih. 2. Rasio rumah tangga pengguna listrik adalah sebesar 90,91 %, berarti masih ada 9,09 % yang belum teraliri listrik. 3. Rasio rumah tangga bersanitasi adalah 12,15 % dari rumah tangga yang ada, berarti sebagian besar rumah tangga belum mempunyai sanitasi.

4.1.2.3 Penataan Ruang 1. Belum optimalnya penerapan konsep tata ruang. Kendali penerapan konsep tata ruang berada pada instansi/pejabat yang berwenang mengeluarkan perizinan untuk setiap aktivitas pembangunan dan usaha. Sementara pihak - pihak yang berwenang tersebut banyak yang belum memahami konsep tata ruang dan arti penting penerapannya untuk menjaga dan mempertahankan kualitas lingkungan. Di sisi masyarakat sendiri, kesadaran untuk mengurus perizinan baik untuk membangun atau berusaha sangat rendah dengan alasan ketidaktahuan, biaya, bahkan manfaatnya untuk mereka sendiri. 2. Rasio ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan ibukota Kabupaten Agam (Lubuk Basung), dalam penataan ruangnya telah diperuntukkan 17 Ha namun belum dikelola. 3. Ketataan terhadap RTRW masih rendah, dimana realisasi RTRW per rencana peruntukannya hanya berkisar 15%. (Penerapan Tata Ruang yang belum optimal).

4.1.2.4 Perhubungan Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan


IV-10

dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi: 1.

Uji tipe yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap dan penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.

2.

Uji berkala yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji. Rasio uji kir adalah 74,62 % dari jumlah kendaraan wajib uji (3.583). seyogyanya seluruh kendaraan wajib mengikuti uji kir.

4.1.2.5 Lingkungan Hidup Beberapa permasalahan di Bidang lingkungan yang dihadapi adalah: 1.

Rusaknya hutan lindung di kawasan Danau Maninjau seluas 1.500 Ha akibat gempa bumi pada Tahun 2009 yang diiringi dengan longsor;

2.

Meningkatnya luas lahan kritis yang mencapai 87.174 Ha (± 39%) dari luas Wilayah Kabupaten Agam;

3.

Pemanfaatan sumberdaya alam yang belum terkelola dengan baik sehingga

menyebabkan

penurunan

kualitas

lingkungan

seperti

pemanfaatan Kawasan Danau Maninjau, sumber energi terbarukan dan pengembangan potensi wisata belum berjalan secara sinegis; 4.

Seringnya terjadi banjir dan longsor yang disebabkan oleh tingginya curah hujan sementara daerah tangkapan air mulai berkurang;

5.

Lemahnya penanggulangan sampah;

6.

Penurunan luas kawasan hutan dan kawasan resapan air serta meningkatnya luas DAS kritis sekitar 650 Ha yang disebabkan alih fungsi lahan untuk perkebunan, pertanian dan pemukiman serta adanya penebangan liar;

7.

Pemanasan global dan perubahan iklim merupakan masalah dunia yang mempengaruhi sistem pertanian secara langsung dan berdampak timbulnya bencana alam lainnya.


IV-11

8.

Pemanasan

global

merupakan

bencana

yang

terjadi

karena

terganggunya keseimbangan alam dan kesemuanya murni akibat perbuatan

manusia.

Diantaranya

adalah

kegiatan

industrialisasi,

pertanian, transportasi, perubahan tata guna lahan, pembangkit energi, peningkatan produksi gas metan yang dihasilkan oleh sampah terbuka, pemakaian freon, emisi gas buang dll menghasilkan timbulan gas rumah kaca seperti CO2 , CH4 dan N2O. Selanjutnya gas rumah kaca tersebut menyebabkan peningkatan suhu di muka bumi (pemanasan global). 9.

Pemanasan global pada prosesnya menyebabkan terjadinya perubahan seperti meningkatnya suhu air laut yang selanjutnya meningkatkan penguapan di udara dan berubahnya pola curah hujan serta tekanan udara.

10. Tekanan lingkungan hidup yang cukup berarti juga adalah faktor kependudukan dan kemiskinan yang menimbulkan permasalahan sanitasi, penyediaan air bersih, persampahan dan lain-lain menyebabkan potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan serta penurunan kualitas kesehatan masyarakat. Disamping itu aktivitas pertanian, perkebunan, perikanan, transportasi, industri, pertambangan dan kegiatan lainnya juga memberi kontribusi yang tidak dapat dipandang ringan terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan. Berdasarkan hal tersebut diatas dapat ditarik issu strategis sebagai berikut: 1. Penerapan tata ruang yang belum optimal 2. Penurunan kualitas lingkungan 3. Kabupaten Agam merupakan daerah rawan bencana

4.1.2.6 Kependudukan dan Catatan Sipil Berdasarkan data Agam Dalam Angka 2010, rasio penduduk yang bekerja adalah sebesar 96 %, ini berarti bahwa sebanyak 7.793 orang penganggur (angkatan kerja Kabupaten Agam masih menganggur).

4.1.2.7 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Perlindungan anak masih belum mendapatkan perhatian yang memadai ditandainya tidak adanya data dan program kegiatan menyangkut perlindungan anak pada tahun belakangan ini.


IV-12

4.1.2.8 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran Kabupaten Agam masih tergolong tinggi dibanding angka Nasional. TFR Kabupaten Agam 3,4 sedangkan nasional 2,1. Sementara pemerintah menargetkan TFR Tahun 2010 sebesar 1,3. Ini berarti Pemerintah daerah belum berhasil dalam bidang keluarga berencana.

4.1.2.9 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 1. Produk usaha kecil dan menengah kurang mempunyai daya saing di pasaran karena teknik pengemasan yang kurang menarik. Jaminan halal, kebersihan dan higienis masih perlu ditingkatkan serta kontinuitas produksi. 2. Rendahnya

pemanfaatan

teknologi.

Pemanfaatan

teknologi

dalam

produksi dan pemasaran masih sangat terbatas sehingga efisiensi rendah dan upaya peningkatan kualitas sulit dilakukan yang berakibat pada rendahnya daya saing. 3. Kesulitan modal. Sebagian besar usaha kecil mengalami kesulitan modal untuk mengembangkan usahanya sementara akses terhadap lembaga pembiayaan

terutama

perbankan

juga

sangat

terbatas.

Karena

mengandalkan akumulasi keuntungan sebagai sumber dana, maka pertumbuhan usaha menjadi lambat sekali. 4. Lemahnya manajemen usaha. Usaha kecil yang dibangun dengan spirit wirausaha yang kuat biasanya tidak didukung oleh perencanaan yang baik dan pengusahanya tidak dibekali dengan keterampilan manajemen yang baik sehingga mengalami berbagai kesulitan dalam pengembangan usahanya

seperti

pengendalian

mutu,

pengelolaan

personil,

pengembangan pasar dll. 5. Lingkungan usaha yang kurang kondusif. Dalam pemasaran, seringkali usaha kecil dan koperasi menghadapi persaingan yang tidak seimbang dengan usaha skala lebih besar yang sudah memanfaatkan teknologi dengan baik.

4.1.2.10 Penanaman Modal Masih rendahnya investasi yang disebabkan oleh permasalahan lahan dan kurangnya infrastruktur untuk menunjang kegiatan tersebut.


IV-13

4.1.2.11 Kepemudaan dan Olah Raga Belum tersedianya sarana dan prasana olah raga untuk mendukung kegiatan kepemudaan dalam rangka pengembangan bakat, hal ini disebabkan karana terbatasnya sumberdaya dalam mewujudkannya.

4.1.2.12 Kebudayaan 1.

Belum adanya wadah yang melakukan pengkajian terhadap penerapan nilai sosial budaya

2.

Belum dapatnya masyarakat mengenal secara mudah adat salingka nagari

3.

Masih kurangnya peran tokoh adat dalam penerapan nilai adat dan budaya ditengah masyarakat

4.

Masih kurangnya pemeliharaan benda cagar budaya

5.

Masih perlunya pengembangan benda cagar budaya untuk daya tarik wisata

6.

Belum

adanya

dokumen

kebijakan

pengembangan

nilai

dan

pengelolaan kekayaan budaya 7.

Masih kurangnya pembinaan terhadap sanggar kesenian anak nagari

8.

Belum

tersedianya

sarana

dan

prasarana

pendukung

dalam

pengelolaan keragaman budaya 9.

Masih kurangnya penampilan seni dan budaya anak nagari baik ditingkat daerah, nasional maupun internasional .

4.1.2.13 Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi

Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Penyelenggaraan pemerintahan masih memiliki keterbatasan dalam hal memahami peraturan perundang-undangan dalam mengelola administrasi keuangan, pemerintahan, perencanaan serta pelaksanaan kegiatan

4.1.2.14 Ketahanan Pangan 1.

Masih

rentannya

ketersediaan

pangan

dalam

pemenuhan

gizi

masyarakat, hal ini disebabkan karena masyarakat sangat tergantung dengan beras.


IV-14

2.

Produksi pangan masyarakat sering mengalami penurunan nilai karena belum memiliki gudang penyimpanan

3.

Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung produksi pangan serta belum optimalnya pemanfaatan lahan.

4.

Terjadinya alih fungsi lahan produktif menjadi areal pemukiman baru, dan tidak adanya cetak sawah baru pengganti lahan yang hilang.

5.

Terjadinya iklim yang ekstrim yang menyebabkan terancamnya produksi pangan masyarakat.

4.1.2.15 Pemberdayaan Masyarakat Nagari 1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan nagari 2. Masih kurangnya sarana dan prasarana transportasi di nagari 3. Terbatasnya modal untuk peningkatan perekonomian masyarakat nagari 4. Masih kurangya keterlibatan kaum perempuan dalam pengambilan keputusan di nagari. 5. Belum tersedianya profil nagari 6. Belum optimalnya partisipasi masyarakat untuk pembangunan nagari

4.1.3 Fokus Layanan urusan Pilihan 4.1.3.1 Pertanian 1. Belum optimalnya produktifitas pertanian, peternakan dan perikanan. Kondisi ini dipengaruhi oleh masih rendahnya sumber daya pelaku usaha pertanian rakyat, rendahnya skala usaha, masih rendahnya adopsi dan penerapan teknologi pertanian, masih kurang optimalnya peranan lembaga-lembaga pertanian. 2. Masih rendahnya produktifitas petani dan skala usahanya serta terbatasnya sumber modal. 3. Panjangnya rantai pemasaran produk pertanian dari sumber produksi menuju pasar. 4. Masih rendahnya nilai tukar produk pertanian dibanding dengan biaya produksi. 5. Masih rendahnya inovasi petani dalam penggunaan iptek 6. Berkurangnya luas kepemilikan lahan yang dikelola petani


IV-15

7. Masih rendahnya kesejahteraan petani, tercermin dari rendahnya peningkatan nilai tukar petani dan masih rendahnya produktifitas petani.

4.1.3.2 Kehutanan Tingginya kerusakan pada kawasan hutan yang meliputi kawasan hutan konversi dan hutan produksi serta hutan kemasyarakatan yang disebabkan adanya perambahan hutan, pembukaan lahan baru dan perlakuan lahan yang tidak sesuai dengan kontur.

4.1.3.3 Pariwisata 1. Masih kurangnya promosi potensi pariwisata 2. Masih

kurangnya

pelaksanaan

event-event

pariwisata

dalam

meningkatkan arus kunjungan dan lama tinggal wisatawan 3. Belum terpeliharanya objek-objek wisata secara optimal 4. Belum tersedianya objek wisata yang representatif 5. Belum lengkapnya dokumen pendukung pengembangan kepariwisataan. 6. Masih rendahnya kemampuan sumberdaya manusia dalam pengelolaan kepariwisataan.

4.1.3.4 Kelautan dan Perikanan 1. Masih belum optimalnya pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau serta padang lamun. 2. Belum optimalnya pembinaan nelayan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan terbatasnya alat-alat penangkap ikan. 3. Terbatasnya sumberdaya manusia dalam penggunaan iptek 4. Belum

optimalnya fungsi tempat

pelelangan ikan dalam

upaya

perlindungan harga ikan. 5. Terbatasnya ketersediaan bibit unggul yang sesuai dengan kondisi daerah. 6. Berkurangnya jumlah kolam masyarakat sebagai sarana pembesaran ikan. 7. Belum adanya pabrik pakan ikan di daerah untuk memenuhi kebutuhan petani.


IV-16

8. Pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya dan perikanan tangkap belum maksimal, karena masih sangat banyak potensi budidaya yang belum dimanfaatkan, sarana prasarana tangkap dan pendukungnya perlu ditingkatkan.

4.1.3.5 Perdagangan 1. Masih kurangnya industri rumah tangga yang memiliki standar minimal kualitas produksi. 2. Terbatasnya akses permodalan untuk pengembangan usaha serta lemahnya jejaring usaha. 3. Masih kurangnya sarana dan prasarana pasar. 4. Belum optimalnya pengelolaan dan manajemen pasar

4.2

Isu-isu strategis Analisis isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan

dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dimasa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi penting yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknyaakan menghilangkan peluang ap[abila tidak dimanfaatkan, oleh karemna itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Dari berbagai permasalahan yang telah diuraikan diatas, diakumulasikan menjadi tujuh isu strategis yang selanjutnya akan mempengaruhi / mendasari perumusan strategi dan arah kebijakan. 1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bidang Pemerintahan Pembagunan Pemerintahan harus berorientasi pada upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan akuntabel dengan menjalin kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat serta menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik antar pemerintah (Provinsi, Kabupaten dan Kota serta


IV-17

Pusat), perwujudan supremasi hukum dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dalam

pelaksanaan

reformasi

Birokrasi

di

bidang

pemerintahan diarahkan pada kepemimpinan yang dialogis disetiap tingkatan. Kepemimpinan yang dialogis ini merupakan pengejewantahan dari sifat kepemimpinan demokratis serta merupakan implementasi dari konsep aspiratif yang dianut. Pemerintahan yang bersih, tanpa korupsi dan berkeadilan bermakna bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan baik, transparan bebas KKN, akuntabel menggambarkan kemampuan untuk menjawab harapan masyarakat berupa pemerintahan yang bersih , profesional dan mampu memberikan pelayanan yang bailk. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good overnance), tranparan dan bebas dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 2. Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Pembangunan sumber daya manusia dilakukan melalui optimalisasi pelayanan bidang pendidikan dan Kesehatan. Pendidikan adalah kebutuhan dasar yang harus mendapatkan perhatian pemerintah dan selalu harus teridentifikasi

kondisinya

untuk

melakukan

pembangunan

yang

berkelanjutan. Pelayanan pendidikan harus dilakukan dengan profesional dan dikelola oleh sumberdaya yang berkompeten. pendidikan merupakan penanaman investasi masa depan bangsa yang tidak dapat dikelola dengan asal-asalan karena sangat mahal nilainya. Sama halnya pendidikan kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia, Pencapaian status kesehatan dan gizi masyarakat merupakan kinerja sistem kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah serta berbagai komponen masyarakat. Kinerja pembangunan kesehatan dicapai melalui pendekatan yaitu; upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumberdaya manusia kesehatan, ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, manajemen dan informasi kesehatan serta pemberdayaan kesehatan. Keenam pendekatan ini saling terkait dengan berbagai sitem lain antara lain dengan sistem pendidikan, sestem ekonomi dan sistem budaya. Status kesehatan dan gizi masyarakat diukur dari umur harapan hidup, angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan prevalensi kekurangan gizi pada balita.


IV-18

3. Penerapan Tata Ruang yang belum optimal Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Agam Tahun 2004-2014 belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada perencanaan, sehingga terjadi inkonsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana tata ruang wilayah serta lemahnya pengendalian dan penegakan hukum terhadap pemanfataan tata ruang, untuk itu dalam rencana pembangunan Kabupaten Agam lima tahun kedepan ditetapkan sasaran dan arah kebijakan penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2015-2030. Sasaran yang akan dicapai dalam dalam penerapan tata ruang di Kabupaten Agam adalah terlaksananya pemanfaatan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang daerah melalui pengawasan dan pengendalian. Arah kebijakan adalah (1) peningkatan peran aktif masyarakat dalam penataan ruang dan pertanahan, (2)pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukan dan (3) penertiban penyalahgunaan peruntukan ruang. 4. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Pemberdayaan masyarakat adalah aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan

pembangunan

kedepan,

fungsi

pemberdayaan

harus

diterapkan secara bertahap dan untuk mengurangi tumbuhnya sifat konsumtif masyarakat, dan menumbuhkan sifat produktif, inovatif dan kreatif. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang unggul dengan memperhatikan pertanian, pariwisata, industri kecil menengah dan koperasi. Tapi pembangunan ekonomi tidak bisa hanya memperhatikan komponen pertumbuhan ekonomi saja, tatapi juga harus memperhatikan pemerataan pendapatan. Untuk itu, pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan produktivitas dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Sementara itu, untuk menjamin

keberlanjutan

pertumbuhan

ekonomi,

terus

diupayakan

pergeseran struktur ekonomi primer atau pertanian ke sektor sekunder dan tersier

atau

industri

dan

jasa

guna

menanggulangi

keterbatasan

ketersediaan lahan dan kejenuhan input.


IV-19

5. Masih tingginya angka kemiskinan Dalam pelaksanaan penurunan angka kemiskinan, dibagi kedalam 3 kluster: (1) program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya individu atau keluarga yang mencakup bantuan langsung keluarga sasaran, bantuan pendidikan

dan

bantuan

kesehatan;(2)

program

kemiskinan

yang

sasarannya adalah masyarakat atau program kemiskinan pemberdayaan masyarakat bertujuan meningkatkan keberdayaan kelompok-kelompok masyarakat agar dapat memaksimalkan fungsinya yang akan berdampak pada menurunkan kemiskinan dan pengangguran (3) penanggulangan kemiskkinan yang sasarannya adalah usaha mikro dan kecil dengan tujuan peningkatan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi usaha mikro dan kecil. 6. Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup Sumber daya alam dan lingkungan hidup mempunyai dua fungsi penting sebagai penyedia bahan baku bagi pembangunan ekonomi dan sebagai pendukung sistem kehidupan. Untuk itu agar pembangunan dan kehidupan manusia dapat terus berlanjut, maka pengelolaan dan pemanfaatan LH harus dilakukan secara rasional, efisien, bijaksana dan berkelanjutan. Dengan menelaah kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup saat ini apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan dan tindakan yang tepat akan dihadapkan pada tiga ancaman yaitu krisis pangan, krisis air dan krisis energi, dan ini perlu diwaspadai agar tidak berdampak buruk pada masyarakat. 7. Kabupaten Agam yang Rawan Bencana Alam

Selanjutnya berdasarkan isu-isu strategis tersebut ditetapkan delapan agenda utama yang merupakan pengelompokan secara garis besar dari prioritas yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi. Agenda 8 ( delapan ) Utama : 1. Peningkatan Kemampuan Pelayanan Lembaga Pemerintahan Daerah 2. Penguatan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Rangka Pembiayaan Pembangunan 3. Peningkatan

Pembangunan

Sarana

dan

Prasarana

Wilayah

dan

Pengembangan Kawasan Perkotaan 4. Penerapan Norma Agama dan Adat


IV-20

5. Peningkatan Kompetensi dan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan 6. Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 7. Peningkatan

Pembangunan

Sarana

dan

Prasarana

Wilayah

dan

Pengembangan Kawasan Perkotaan 8. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, kesempatan kerja, kesejahteraan masyarakat. 9. Perbaikan dan pemeliharaan lingkungan hidup Dari masing-masing agenda utama dirumuskan prioritas sebagai berikut : 1. Peningkatan kemampuan pelayanan lembaga pemerintahan daerah a.

Meningkatkan kapasitas aparatur dan budaya kerja untuk peningkatan kinerja aparatur

b.

Pelaksanaan supremasi hukum

c.

Sinkronisasi kebijakan bagi perwujudkan pakta integritas dalam urusan pemerintah.

d.

Perbaikan koordinasi dan sinkronisasi program untuk pemberdayaan masyarakat.

2. Penguatan kemampuan Keuangan daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan a.

Peningkatan sumber pembiayaan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

b.

Peningkatan pengelolaan potensi PAD

3. Peningkatan penerapan Norma Agama dan Adat a.

Meningkatkan peran tokoh agama dan adat serta cerdik pandai dalam pembangunan

b.

Memberdayakan kelembagaan masyarakat adat

c.

Peningkatan pendidikan keagamaan dan adat

4. Peningkatan kompetensi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. a.

Pengembangan Model pembangunan partisipatif untuk peningkatan partisipasi

b.

Peningkatan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat

c.

Pengembangan kelompok masyarakat peduli untuk mediasi dalam partisipasi publik

5. Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.


IV-21

a.

peningkatan mutu pelayanan kesehatan untuk mencapai target MDGs

b.

peningkatan mutu pendidikan untuk mencapai target MDGs

c.

peningkatan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan pemuda

6. Peningkatan

pembangunan

sarana

dan

prasarana

wilayah

dan

pengembangan kawasan perkotaan a.

Pemantapan pusat-pusat pengembangan kawasan untuk percepatan pembangunan

b.

Peningkatan akses pemukiman dan Perbaikan akses ke pusat-pusat pelayanan

c.

Pengembangan model kerjasama pembangunan antar lembaga dan antar daerah

d.

Peningkatan infrastruktur ibukota kabupaten dan ibukota Kecamatan

e.

Peningkatan penataan ruang daerah

f.

Pembenahan sistem transportasi daerah

7. Peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal dan jaringan usaha a. Revitalisasi pasar b. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi c. Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian dan kelautan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani serta mendukung ketahanan dan keamanan pangan d. Peningkatan akses permodalan dan penguatan lembaga keuangan e. Pengembangan Pariwisata Daerah f. Pembangunan Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8. Perbaikan dan pemeliharaan lingkungan hidup a. Peningkatan perlindungan dan konservasi

Sumber Daya Alam dan

lingkungan. b. Peningkatan kapasitas dalam mitigasi dan penanggulangan bencana. Kelemahan 1. Kabupaten Agam merupakan kawasan yang rawan bencana alam 2. Kesenjangan pertumbuhan antar wilayah, terutama antara Agam wilayah barat dengan Agam wilayah timur 3. Ketersediaan infra struktur yang belum memadai


IV-22

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi Jangka Menengah Daerah Untuk meletakkan landasan yang lebih kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Agam, maka ditetapkanlah Visi Daerah untuk jangka waktu 2010-2015 sebagaimana tertera dibawah ini :

Mewujudkan Kabupaten Agam Yang Agamais, Lestari, Adil, Mandiri, dan Indah (ALAMI) dalam Rangka Memperkokoh Landasan Mencapai Agam Mandiri, Berprestasi yang Madani

Dalam Visi tersebut terkandung 5 (lima) nilai untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, yaitu sebagai berikut : Nilai yang pertama adalah “ Agamais “ yang maksudnya adalah Kabupaten Agam menjunjung tinggi nilai-nilai Agama dan Adat serta konsisten dalam melaksanakannya. Nilai yang kedua adalah “ Lestari ”, dengan maksud terwujudnya kondisi lingkungan yang lestari dan memiliki daya dukung untuk kehidupan hari ini dan dimasa yang akan datang. Juga menjunjung tinggi tatanan masyarakat yang berbudaya luhur sebagai modal dasar dalam membangun pranata sosial. Nilai yang ketiga adalah “ Adil ”, nilai ini merupakan pola pelaksanaan pemerintahan. baik dalam konteks kewilayahan, perbedaan topografi, maupun semangat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Nilai yang keempat adalah “ Mandiri ”, hal ini diperlukan sebagai semangat dan karakter masyarakat Kabupaten Agam yang tangguh dan ulet sehingga mampu mengatasi permasalahannya dengan arif dan bijaksana. Nilai yang kelima adalah “ Indah ”, nilai ini diterjemahkan bagaimana upaya kita mewujudkan keindahan sebagai bentuk kebersamaan, persaudaraan, kekerabatan, serta kepedulian kepada lingkungan hidup dan pengabdian kita kepada Allah.


V-1

5.2 Misi Jangka Menengah Daerah Sesuai dengan harapan mewujudkan Kabupaten Agam Yang “ALAMI” maka ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Agam Tahun 2010-2015 sebagai upaya dalam mewujudkan Visi sebagai berikut : 1.

Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional. Misi mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional adalah merupakan persyaratan penting untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata. Hal ini sesuai dengan harapan seluruh masyarakat. Dalam kondisi demikian, tata pemerintahan berjalan secara demokratis, taat hukum, transparan, menerapkan sistem perencanaan, penganggaran dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotime (KKN). Dengan cara demikian diharapkan akan dapat diwujudkan pola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat secara keseluruhan.

2.

Mewujudkan Masyarakat yang Agamais dan Beradat. Misi mewujudkan masyarakat yang Agamais dan Beradat bertujuan untuk mencapai Kabupaten Agam yang Agamais, yaitu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Agama dan Adat serta konsisten dalam melaksanakannya. Landasan filosofis ini sudah dimiliki sejak lama, sehingga kedepan perlu terus dipelihara dan diterapkan dalam tata kehidupan masyarakat. Ciri-ciri tata kehidupan yang demikian antara lain adalah : taat beragama, berakhlak mulia, jujur, peduli sesama manusia, serta peduli terhadap masa depan dan keselamatan masyarakat dan bumi ciptaan Tuhan.

3.

Mewujudkan Kemandirian Sosial dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Misi untuk mewujudkan kemandirian sosial dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berkualitas tinggi merupakan prasyarat mutlak untuk dapat mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera. Sumber daya manusia yang berkualitas tersebut akan dapat diwujudkan melalui tiga pilar utama yaitu : pendidikan yang bermutu


V-2

tinggi disemua strata, pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan derajat kesehatan yang tinggi dan merata keseluruh pelosok daerah dan lapisan masyarakat. Termasuk dalam kualitas sumber daya manusia ini adalah adanya disiplin dan etos kerja yang baik sehingga tingkat efisiensi dan produktivitas tenaga kerja menjadi cukup tinggi serta terdapatnya kesetaraan gender. 4.

Mewujudkan Kemajuan Daerah dan Keseimbangan Pembangunan Antar Kawasan Dan Wilayah. Misi mewujudkan kemajuan daerah dan keseimbangan pembangunan antar kawasan dan wilayah merupakan unsur penting yang perlu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan, memacu

pertumbuhan

ekonomi

dalam

rangka

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. 5.

Mewujudkan Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Misi

untuk

mewujudkan

peningkatan

laju

pertumbuhan

ekonomi,

kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan unsur penting untuk mewujudkan kemandirian daerah dengan mendorong peningkatan produktifitas masyarakat dan daya saing daerah melalui pengembangan ekonomi agribisnis dan agroindustri serta industri jasa. Usaha ekonomi yang demikian akan dapat diwujudkan dengan penciptaan persaingan yang sehat dalam dunia usaha, mencegah timbulnya monopoli dan monopsoni serta ketidakadilan dalam berusaha, mengembangkan kewirausahaan

daerah,

menyediakan

prasarana

dan

sarana

pembangunan yang berkualitas secara merata ke seluruh pelosok daerah dan mewujudkan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif bagi para investor. 6.

Mewujudkan

Pembangunan

yang

Berkelanjutan,

Berwawasan

Lingkungan dan Ramah Bencana. Misi

untuk

mewujudkan

pembangunan

yang

berkelanjutan

dan

berwawasan lingkungan juga tidak kalah pentingnya untuk dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan dalam jangka panjang, serta menyiapkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat


V-3

dalam menghadapi bencana. Kualitas lingkungan hidup yang baik dan menyenangkan akan dapat diwujudkan melalui pencegahan polusi udara, pengotoran air, mengupayakan lingkungan yang bersih dan segar, serta menerapkan rencana tata-ruang secara konsekuen. Termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang dapat diupayakan dengan memelihara kawasan hutan lindung, mencegah eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, memelihara cadangan air, memelihara biota laut dan meningkatkan konservasi alam serta reboisasi hutan secara teratur dan terus menerus.

5.3 Tujuan dan Sasaran Adapun tujuan yang ditetapkan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi dan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: Misi.1 : Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional Tujuan misi RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015 dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik adalah ; 1. Meningkatkan Kemampuan Pelayanan Lembaga Pemerintah Daerah. Kemampuan memberikan pelayanan oleh lembaga-lembaga pemerintah daerah kepada masyarakat adalah merupakan salah satu tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan suatu pemerintahan yang baik, ini sangat berkaitan dengan fungsi pemerintah sebagai unsur pelayanan publik. Walaupun dalam pelaksanaan RPJMD 2005 – 2010, unsur pelayanan publik sudah mendapatkan penghargaan, namun untuk RPJMD 2010-2015 kemampuan pelayanan lembaga pemerintah daerah perlu lebih ditingkatkan dan dimaksimalkan. 2. Meningkatkan Kemampuan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pembiayaan Pembangunan. Dukungan finansial dalam pelaksanaan roda pemerintahan

terutama

dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, adalah sangat penting dan

menentukan,

disamping

kemampuan

pelayanan

itu

sendiri.


V-4

Dukungan keuangan ini terutama ditujukan untuk meningkatkan sarana prasarana

pendukung

pelaksanaan

pemerintahan

daerah

dan

operasional pelayanan pemerintahan. Dengan kondisi dan potensi keuangan daerah Kabupaten Agam yang sangat terbatas dan masih mengandalkan subsidi dana dari pusat, maka efisiensi dan efektifitas penggunaan dan pengelolaan keuangan daerah harus terus ditingkatkan sehingga bermanfaat maksimal untuk kepentingan masyarakat . 3. Meningkatkan Penegakan Supremasi Hukum Dengan hasil pelaksanaan pembangunan, sejalan dengan perubahan era pemerintahan demokratis ditambah dengan kemajemukan kondisi kemasyarakatan, penegakkan supremasi hukum semakin dibutuhkan dan penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, tertib dan adil serta bebas dari segala tindakan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) Sesuai dengan Visi dan Misi Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan 3 (tiga) tujuan yang hendak dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagaimana dirinci pada tabel berikut :

Tabel V.1 Tujuan dan Sasaran dalam Mewujudkan Misi 1 MISI

TUJUAN

1

2

Misi I : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.

SASARAN 3

1. Meningkatkan Kemampuan Pelayanan Lembaga Pemerintahan Daerah

1.

Meningkatnya kapasitas kinerja dan aparatur Pemerintah daerah

2

Terwujudnya pelayanan yang profesional dalam mendukung kegiatan DPRD

3

Penataan SKPD sejalan dengan prinsip structure follow function

4

Meningkatnya pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan pemerintahan

5

Perbaikan kualitas pelayanan publik

6

Terwujudnya tertib administrasi kependudukan

7

Terlaksananya penyelesaian permasalahan dalam masyarakat melalui pendekatan persuasif dan musyawarah


V-5

Sambungan Tabel V-1

MISI

TUJUAN

2.

SASARAN


8

Penyediaan tanah untuk kepentingan umum dan pemerintah

9

Meningkatnya tata administrasi pemerintahan dan otonomi daerah

10

Mensinkronkan kebijakan Nasional, Kebijakan Pemerintahan Provinsi dengan Kebijakan Kabupaten dalam meningkatkan pemantapan sistem perencanaan daerah yang terpadu dan berkelanjutan

11

Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penelitian dan pengembangan

12

Terwujudnya perpustakaan dan kearsipan daerah sebagai sumber rujukan informasi

1

2

3

Meningkatkan kemampuan dan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan

Melakukan pengkajian dan penyesuaian produk hukum daerah/peraturan daerah dan produk hokum nagari sebelum ditetapkan sehingga produk hukum tersebut lebih aspiratif dan akomodatif sesuai dengan kewenangan/urusan dan norma hukum yang berlaku

. Terlaksananya penegakan perda, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

1

Terwujudnya optimalisasi pendapatan daerah dan pendapatan nagari

2

Tersedianya dokumen dan pertanggungjawaban anggaran

3

Terwujudnya pengelolaan aset daerah dan nagari yang akurat dan akuntabel


V-6

Misi.2 : Mewujudkan Masyarakat yang Agamais dan Beradat Tabel V.2 Tujuan dan Sasaran dalam Mewujudkan Misi 2 MISI Misi II: Mewujudkan masyarakat yang Agamais dan Beradat

TUJUAN

SASARAN

1. Meningkatkan peran dan fungsi alim ulama dalam penerapan kehidupan sesuai dengan norma agama

1. 80% para Da'i, Imam dan Khatib sudah mendapatkan pembekalan dan pelatihan sampai akhir tahun 2015

2. Meningkatkan peran dan fungsi ninik mamak dalam penerapan kehidupan masyarakat yang dilandasi dengan ABS-SBK

2. 80% para ninik mamak, bundo kanduang dan pemuda sudah mendapatkan pelatihan sampai akhir tahun 2015

3. Meningkatkan pembinaan akhlakul karimah diseluruh lapisan masyarakat Agam

3. Terlaksananya pelatihan/training ESQ pada 50% pimpinan dan staf SKPD

4. Meningkatkan dan memantapkan program MDW/MDA plus dalam upaya pembinaan ABSSBK

5. Terlaksananya serifikasi guru terhadap 10% dari guru MDA/TPA

5. Meningkatkan peran pondok pesantren dan Islamic center sebagai pencetak kader ulama/Dai

7. Berdirinya 2 unit pondok pesantren/Islamic Boarding school bertaraf nasional sharing dengan perantau

4. Terlaksananya pesantren kilat remaja /pemuda dan pesantren Ramadan/ESQ disetiap sekolah sebanyak 75% dari sekolah yang ada

6. Terentaskannya buta huruf Alquran sebesar 25% sampai tahun 2015

8. Berdirinya 1 unit Islamic center daerah yang bertaraf nasional


V-7

Misi.3 : Mewujudkan Kemandirian Sosial dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Tabel V.3 Tujuan dan Sasaran dalam Mewujudkan Misi 3 MISI Misi III: Mewujudkan kemandirian sosial dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia

TUJUAN 1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai MDGs 2015

SASARAN 1. Meningkatnya Angka Kelangsungan Hidup Bayi dari 969/1.000 pada tahun 2010 menjadi 983/1.000 pada tahun 2015 2. Meningkatnya umur harapan hidup dari 68,7 tahun pada tahun 2010 menjadi 72 pada tahun 2015 3. Menurunnya persentase balita gizi buruk dari 13,65% pada tahun 2010 menjadi 9,75% pada tahun 2015 4. Menurunnya angka kematian

ibu melahirkan dari 150 pada Tahun 2010 menjadi 102 pada Tahun 2015 5. Meningkatnya Indikator Pelayanan; BOR dari 36,72% Pada Tahun 2010 menjadi 75% pada tahun 2015,LOS dari 3 hari tahun 2010 menjadi 6 hari tahun 2015,TOI dari 3,06 hari tahun 2010 menjadi 3 hari tahun 2015,BTO dari 58 kali tahun 2010 menjadi 40 kali tahun 2015 6. Menurun prevalensi gizi kurang dari 17% pada Tahun 2010 menjadi < 15% pada Tahun 2015

2. Meningkatkan mutu pendidikan untuk mencapai Target MDGs 2015

1. Meningkatnya Angka Melek Huruf dari 99.53% pada tahun 2010 menjadi 99.98% pada tahun 2015 2. Meningkatnya Angka rata-rata lama sekolah (Tahun) dari 8.3 tahun pada tahun 2010 menjadi 12 tahun pada tahun 2015 3. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar dari 94,21% pada tahun 2010 menjadi 94,51% pada tahun 2015 4. Meningkatnya Angka Pendidikan yang Ditamatkan dari 21,51% pada tahun 2010 menjadi 30,60% pada tahun 2015 5. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) dari 77,31% pada tahun 2010 menjadi 90% pada tahun 2015


V-8

Sambungan Tabel V-3

MISI

TUJUAN

SASARAN 6. Meningkatnya angka partisi-pasi murni (APM) jenjang : SMA/ SMK/MA/Paket C dari 64,24 % pada Tahun 2010 menjadi 69.24 % pada Tahun 2015 7. Meningkatnya angka partisi-pasi kasar (APK) jenjang SMA/AMK/MA/Paket C dari 80,57% pada Tahun 2010 menjadi 85,37 % pada Tahun 2015 8. Meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS) dari 81,46% pada Tahun 2010 menjadi 91,46% pada Tahun 2015

3. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, Pengarusutamaan Gender dan Anak

1. Meningkatnya persentase perempuan di lembaga pemerintah dari 18.30% pada tahun 2010 menjadi 24.90% tahun 2015 2. Menurunnya angka pengangguran terbuka perempuan dasri 7 % tahun 2010 menjadi 6% tahun 2015 3. Meningkatnya akses dan kualitas layanan perempuan dan anak korban tindak kekerasan dari 5 orang tahun 2010 menjadi 17 orang tahun 2015 4. Terfasilitasinya forum anak daerah kebupaten agam 5. Terkoordinasinya upaya kesejahteraan dan perlindungan anak dengan SKPD terkait dalam rangka pemenuhan hak-hak anak

4. Meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1. Menurunnya raata-rata jumlah anak per keluarga dari 3,8 pada tahun 2010 menjadi 3,4 pada tahun 2015 2. Meningkatnya rasio akseptor KB dari 845/1.000 pada tahun 2010 menjadi 870/1.000 pada tahun 2015 3. Meningkatnya cakupan peserta KB aktif dari 63,21% pada tahun 2010 menjadi 66,00% pada tahun 2015 4. Menurunnya jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dari 28,351 pada tahun 2010 menjadi 26,926 pada tahun 2015


V-9

Sambungan TabelV-3

MISI

TUJUAN

SASARAN

5. Meningkatkan cakupan pelayanan angkatan kerja

1. Meningkatnya angka partisipasi angkatan kerja dari 67,59% pada tahun 2010 menjadi 75.00% pada tahun 2015 2. Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja dari 78,20% pada tahun 2010 menjadi 85.00% pada tahun 2015

Misi 4 :

Mewujudkan Kemajuan Daerah dan Keseimbangan Pembangunan Antar Kawasan Dan Wilayah. Makna kata Mandiri dalam kalimat Visi, mengungkapkan suatu daerah dalam mencapai kemajuan harus mampu meningkatkan kemandirian, sesuai dengan arah dari Otonomi Daerah. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dengan tabel dibawah ini : Tabel V.4 Tujuan dan Sasaran dalam Mewujudkan Misi 4 Misi

Misi IV:Mewujudkan kemajuan daerah dan keseimbangan pembangunan antar kawasan dan wilayah

Tujuan 1. Meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah dan kawasan

Sasaran 1. Meningkatnya pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh 2. Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur daerah 3. Meningkatnya infrastruktur ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan 4. Meningkatnya pengembangan perumahan dan permukiman

2. Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, kawasan dan pusat pelayanan

1. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana perhubungan 2. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi 3. Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal


V-10

Untuk mencapai Misi Mewujudkan kemajuan daerah dan keseimbangan pembangunan antar kawasan dan wilayah telah ditetapkan 2 (dua) tujuan. Berdasarkan tabel sesuai dengan isu-isu strategis Infrastruktur dimana masih adanya kesenjangan antar wilayah dalam Kabupaten Agam. Ketimpangan pembangunan antara Agam Wilayah Timur dan Barat, dimana Agam Wilayah Timur dipengaruhi oleh perkembangan Kota Bukittinggi. Masih terbatasnya penyediaan prasarana dan sarana dalam mendukung pengembangan wilayah. Untuk mencapai tujuan Daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan Sarana maupun Prasarana Wilayah. Pengembangan kawasan perkotaan merupakan salah satu faktor yang menonjol dalam menentukan indikator keberhasilan pembangunan. Sebab tolok ukur kemajuan pembangunan suatu daerah akan terlihat dari seberapa cepat pertumbuhan kota-kotanya. Untuk itu, guna mewujudkan pengembangan kawasan perkotaan baik Ibukota Kabupaten maupun Ibu Kota Kecamatan, Pemerintah Kabupaten telah memprogramkan langkah-langkah pengembangan untuk menyikapi kondisi yang ada seperti terbatasnya sarana prasarana insfrastrustur perkotaan. Menjadikan kota sebagai pusat jasa, perdagangan dan industri dengan penumbuhan dan peningkatan lembaga pendidikan baik formal maupun non formal 1. Pengembangan Kawasan Perkotaan Secara umum, sarana dan prasarana infrastruktur perkotaan di Kabupaten Agam masih sangat terbatas. Disamping itu penataan kota juga masih belum semua dituangkan dalam bentuk peraturan daerah yang dapat mengikat semua komponen pelaksana pembangunan. Pada tahap awal RPJP Kabupaten Agam yang dituangkan pada RPJM 2010-2015 pengembangan kawasan perkotaan bertujuan mewujudkan kawasan perkotaan yang representatif melalui : a. Mengembangkan kawasan perkotaan Ibukota Kabupaten b. Mengembangkan kawasan perkotaan Ibukota Kecamatan Sasaran yang harus dicapai : a. Terwujudnya pengembangan Kota Lubuk Basung sebagai Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan b. Terwujudnya pengembangan Ibukota Kecamatan se - Kabupaten Agam


V-11

Kegiatan pokok pendukung program ini adalah Pengadaan infrastruktur kota baik sebagai Ibukota Kabupaten maupun sebagai Ibukota Kecamatan. Idealnya seluruh jalanan harus telah tertata jaringan listrik, air bersih, drainase dan trotoarnya seiring dengan pembangunan jalan itu sendiri. Berarti persentase yang belum terbenahi masih sangat tinggi. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pemerintah. Pada program ini telah dilaksanakan beberapa kegiatan untuk melengkapi sarana dan prasarana Kota. Dengan telah terbangunnya beberapa gedung Kantor di Ibukota Kabupaten di Lubuk Basung, berarti telah tersedia gedung kantor sebagai Prasarana Pelayanan Pemerintahan + 40% dan masih 60% lagi yang belum memenuhi standar pelayanan minimal dan harus dibenahi baik pembangunan gedung baru maupun rehab/penambahan ruang. 2. Perhubungan Darat Pada akhir RPJMD Kabupaten Agam 2006 – 2010, peningkatan infrastruktur untuk mendorong percepatan pembangunan bidang angkutan jalan raya di Kabupaten Agam, dihadapkan pada kondisi adalah sebagai berikut: a. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas prasarana laulintas. b. Masih terbatasnya jangkauan pelayanan transportasi umum. c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat berlalu lintas. d. Masih terbatasnya SDM. Dalam rangka peningkatan infrastruktur untuk mendorong percepatan pembangunan bidang jalan adalah : a. Meningkatkan kondisi Prasarana LLAJ. b. Meningkatkan kelayakan dan jumlah sarana LLAJ; c. Menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas serta meningkatkan kualitas pelayanan angkutan. d. Meningkatkan jangkauan pelayanan transportasi umum. e. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. f.

Meningkatkan

SDM

dalam

perencanaan

pembinaan

dan

penyelenggaraan LLAJ. 3. Perumahan dan Pemukiman Peningkatan Infrastruktur untuk mendorong Percepatan Pembangunan bidang perumahan dan permukiman di Kabupaten Agam, dihadapkan pada kondisi sebagai berikut:


V-12

a. Masih banyak masyarakat yang belum mempunyai hunian yang layak b. Masih terbatasnya prasarana dan sarana dasar bagi kawasan perumahan Dalam rangka peningkatan infrastruktur untuk mendorong Percepatan Pembangunan bidang perumahan dan permukiman, sasaran yang hendak dicapai berdasarkan RPJMD Kabupaten Agam adalah : a. Memberikan pelayanan bagi masyarakat untuk mempergunakan kredit kepemilikan rumah sehingga terpenuhinya kebutuhan hunian bagi masyarakat. b. Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana dan sederhana sehat c. Meningkatkan fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah dalam penyediaan lahan, prasarana dan sarana lingkungan d. Penyediaan bantuan perbaikan rumah bagi keluarga miskin Pembangunan di bidang perumahan merupakan urusan wajib yang dilaksanakan bersamaan dengan urusan pekerjaan umum oleh Dinas Pekerjaan Umum. Melalui program peningkatan sarana dan prasarana telah dilaksanakan pembangunan prasarana perumahan dan pemukiman seperti pembangunan jalan lingkungan pada kawasan tertentu. Tujuannya untuk membuka kawasan dan akses perhubungan antar daerah, antar kawasan pendidikan, kawasan pertanian dan antar kawasan pemukiman penduduk pada daerah dan kawasan pertumbuhan, sehingga dapat membuka keterisolasian

suatu

kawasan.

Pelaksanaan

program

pengembangan

perumahan ini memerlukan adanya standar Harga Satuan Pokok Pekerjaan (HSPK).

Misi.5 : Mewujudkan Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja, dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Terkait dengan Visi untuk mewujudkan Kabupaten Agam yang Mandiri dan berdasarkan isu-isu strategis yang ada di Kabupaten Agam diantaranya : 1. Melambatnya pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2007 dan 2008 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam 6,37 % dan 6,38 %.


V-13

Tahun 2009 melambat menjadi 4,9 % dan pada tahun 2010 sedikit membaik menjadi 5,2 % (angka sementara). 2. Masih tingginya angka kemiskinan, berdasarkan data sampai tahun 2009 jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Agam yaitu 18.686 KK atau 17,23 % dari jumlah rumah tangga di Kabupaten Agam atau 18,63 % dari jumlah penduduk.

Untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis tersebut ditetapkan tiga tujuan pokok dari misi Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat yaitu 1) Mewujudkan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, 2) Mewujudkan peningkatan kesempatan kerja, dan 3) Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sasaran pokok misi tersebut adalah : 1) Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dari 5,2 pada tahun 2010 menjad 7,2 pada tahun 2015; 2). Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, industri, perdagangan, sektor hotel dan restoran terhadap PDRB; 3) Meningkatnya serapan tenaga kerja di berbagai lapangan usaha; 4) Meningkatnya pendapatan perkapita; dan 5) Mengurangi angka kemiskinan. Selanjutnya tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan lebih rinci sesuai dengan sektor dan sub sektor yang secara akumulasi akan mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pokok

sebagaimana

dapat dilihat pada

Tabel V.5. dibawah ini :

Tabel V.5. Tujuan dan Sasaran dari Misi 5 MISI 1 Misi V: Mewujudkan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

TUJUAN

SASARAN

2 3 1. Meningkatkan produksi 1. Meningkatnya produksi dan dan produktivitas produktivitas komoditi tanaman pertanian, perikanan pangan dan kelautan dalam 2. Meningkatnya kawasan sentra rangka meningkatkan produksi sayuran, buah-buahan kesejahteraan petani dan tanaman hias serta mendukung 3. Meningkat dan berkembangnya ketahanan dan kelompok usaha pengolahan keamanan pangan hasil pertanian 4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat petani miskin


V-14

Sambungan Tabel V-5 MISI

TUJUAN

SASARAN 5. Meningkatnya penerapan manjemen pembangunan pertanian yang akuntabel dan good governance 6. Meningkatnya produksi perkebunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan 7. Meningkatkan pengelolaan pasca panen dan akses pemasaran hasil produksi perkebunan 8. Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok usaha tani perkebunan 9. Meningkatnya PNBP sektor perkebunan 10. Meningkatnya populasi dan produksi daging 11. Meningkatkan mutu bahan pangan asal hewan 12. Meningkatkan usaha pengolahan dan pemasaran komoditi peternakan 13. Meningkatkan sumberdaya dan kelembagaan peternakan 14. Perlindungan masyarakat dari resiko penyakit Zoonosis 15. Meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan daerah

2. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

16. Peningkatan kesejahteraan dan kelembagaan petani 17. Meningkatkan produksi perikanan budidaya dan tangkap 18. Meningkatkan pelestarian dan pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan 19. Meningkatkan pengelolaan pasca panen 1. Meningkatnya keterampilan dan kewirausahaan pelaku usaha (kemampuan manajerial, kualitas produk, packaging , TTG dll) 2. Meningkatnya kemitraan antara UMKM dengan pengusaha besar 3. Meningkatnya jumlah pelaku usaha kecil pengolahan sehingga meningkatkan nilai tambah produk dan penyerapan tenaga kerja 4. Meningkatkan akses pemasaran produk UMKM


V-15

Sambungan Tabel V-5 MISI

TUJUAN

SASARAN 5. Meningkatkan akses pelaku usaha terhadap permodalan 6. Tersusunnya Road Map industri kecil dan menengah dan dibentuknya kawasan sentrasentra produksi. 7. Meningkatnya peran koperasi dalam mendukung usaha kecil dan ekonomi rakyat di Nagari 8. Meningkatnya pemberdayaan koperasi

3. Revitalisasi Pasar Tradisonal

1. Meningkatnya sarana prasarana pasar 2. Meningkatnya peran pengelola pasar dalam memanajemen pasar. 3. Meningkatnya perlindungan konsumen

4. Pengembangan Pariwisata Daerah

1. Meningkatnya jumlah wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung ke Agam. 2. Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan di Kabupaten Agam .

5. Peningkatan Investasi Daerah

1. Meningkatnya jumlah investor yang tertarik menanamkan modalnya di Kabupaten Agam 2. Meningkatnya nilai investasi di Kabupaten Agam

6. Penurunan jumlah Rumah tangga miskin

1. Berkurangnya jumlah rumah tangga miskin Kabupaten Agam.


V-16

MISI.6

:

Mewujudkan Pembangunan Yang Lingkungan dan Ramah Bencana

Berkelanjutan,

Berwawasan

Tabel V.6 Tujuan dan Sasaran dalam Mewujudkan Misi 6

Misi VI : Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan ramah bencana

SASARAN

TUJUAN

MISI

Meningkatkan penataan ruang daerah

Terwujudnya peningkatan kelestarian sumber daya alam

Terwujudnya kebersihan dan keindahan lingkungan

Meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam mitigasi dan penanggulangan bencana

1

Pemantapan regulasi penataan ruang daerah sebagai acuan pelaksanaan pembangunan

2

Terwujudnya konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan perencanaan daerah

3

Terlaksananya pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang daerah melalui pengawasan dan pengendalian Tercapainya peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam dalam rangka menanggulangi pemanasan global dan dampak perubahan iklim

1 2

1

Terpeliharanya kebersihan lingkungan melalui peningkatan pengelolaan persampahan

2

Terwujudnya kota hijau yang asri dan produktif

1

terlaksananya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana

2

terlaksananya penanganan tanggap darurat bila terjadi bencana

3

meningkatnya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca bencana

4

Penanganan pengungsi pasca bencana

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan hubungan antara tujuan dan sasaran yang ditetapkan dengan isu strategis daerah. Bahwa isu-isu strategis bidang lingkungan hidup adalah 1) Penerapan tata ruang yang belum optimal, 2) Penurunan kualitas lingkungan dan 3) Kabupaten Agam merupakan daerah rawan bencana. Isuisu ini juga berkaitan erat dengan visi kepala daerah yaitu lestari dan indah. Berdasarkan hal tersebut maka ditetapkan 4 tujuan pembangunan bidang lingkungan untuk dapat melaksanakan misi keenam yaitu Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan ramah bencana. Masing-masing tujuan akan lebih diarahkan pada sasaran-sasaran yang telah ditetapkan seperti tercantum pada tabel diatas.


V-17

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan Visi RPJP Kabupaten Agam untuk mewujudkan Kabupaten Agam yang Mandiri, Berprestasi yang Madani, yang mengandung dua tujuan utama yaitu untuk mewujudkan Kabupaten Agam yang Mandiri dan Kabupaten Agam yang Berprestasi dengan landasan masyarakat yang Madani. Visi ini sejalan dengan amanat UUD 45 untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Maka sesuai dengan prioritas pembangunan, secara garis besarnya strategi pembangunan Kabupaten Agam Tahun 2010-2015 sebagai berikut: 1. Membangun, mengembangkan dan memelihara seluruh asset dan sumber daya Kabupaten Agam mencakup sumber daya manusia, sosio-kultur, nilainilai intelektual dan kreatifitas lingkungan hidup dan infrastruktural. 2. Peningkatan kearifan lokal sebagai basis bagi penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang dilandasi oleh falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. 3. Pemerataan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah guna mendorong kemandirian melalui peningkatan keunggulan dan daya saing sesuai dengan semangat otonomi daerah. 4. Pengembangan kapasitas daerah sesuai dengan potensi daerah dan peluang

dasar

yang

dilandasi

oleh

mekanisme

untuk

penguatan

kelembagaan dan sumber daya manusia. 5. Pengembangan jejaring kerjasama (networking) regional, nasional dan internasional dalam kerangka peningkatan daya saing produktivitas daerah. Visi, misi, tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Agam periode Tahun 2010-2015, strategi dan arah kebijakan tergambar dalam tabel di bawah ini.

VI - 1 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015

Tabel VI.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Misi 1: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik Bersih dan Profesional TUJUAN 1.1

Meningkatkan Kemampuan Pelayanan Lembaga Pemerintahan Daerah

SASARAN

STRATEGI

Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur pemerintah daerah

Peningkatkan kapasitas aparatur dan budaya kerja untuk peningkatan kinerja aparatur

KEBIJAKAN Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, dan ketatalaksanaan Meningkatkan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan SDM Aparatur

Terwujudnya pelayanan yang profesional dalam mendukung kegiatan DPRD

Peningkatan pelayanan yang profesional dalam mendukung kegiatan DPRD

Meningkatkan dan Menguatkan kapasitas pelayanan pada kegiatan DPRD

Penataan SKPD sejalan dengan prinsip structure follow function

Peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Meningkatkan ketatalaksanaan organisasi pemerintahan yang efektif dan efisien Meningkatkan pelayanan kedinasan KDH

Meningkatnya pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan pemerintahan

Peningkatan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan pemerintahan

Meningkatan akuntabilitas kinerja SKPD Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM Pemeriksaan Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pembangunan

Perbaikan kualitas pelayanan publik.

Peningkatan kualitas pelayanan publik secara efektivitas dan akuntabilitas

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik

Peningkatan pelayanan publik melalui penggunaan teknologi dalam penyampaian informasi

Meningkatkan transparansi, partisipasi dan mutu layanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi

Menyusun standar pelayanan yang cepat, murah dan mudah dalam setiap produk layanan pemerintah

Meningkatkan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informasi Menyiapkan kelompok informasi masyarakat di setiap kecamatan Terwujudnya tertib administrasi kependudukan

Penataan kelembagaan dan sistem informasi administrasi kependudukan dan catatan sipil


Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil

Sambungan Tabel VI-1 TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

Meningkatnya penyelesaian permasalahan dalam masyarakat melalui pendekatan persuasif dan musyawarah

Meningkatkan penyelesaian konflik dengan dan diantara masyarakat

Peningkatan penyelesaian konflik di tengah masyarakat

penyediaan tanah untuk kepentingan umum dan pemerintah

Pembangunan fasilitas pelayanan pemerintah dan umum di atas lahan milik pemerintah

Menyediakan dan membangun fasilitas pelayanan pemerintah dan umum

Meningkatnya tata administrasi pemerintahan dan otonomi daerah

Peningkatan pengelolaan tata administrasi pemerintahan dan otonomi daerah

Meningkatkan pengelolaan tata administrasi pemerintahan dan otonomi daerah

Penguatan administrasi tata pemerintahan nagari

Meningkatkan administrasi tata pemerintahan nagari

Mensinkronkan kebijakan Nasional, Kebijakan Pemerintah Provinsi dengan Kebijakan Kabupaten, meningkatnya pemantapan sistem perencanaan daerah yang terpadu dan berkelanjutan

Sinkronisasi kebijakan bagi perwujudan pakta integritas dalam urusan pemerintahan

Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan / pembangunan

Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan

Meningkatkan penelitian dan pengembangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan

Mewujudkan perpustakaaan dan kearsipan sebagai sumber rujukan informasi.

Peningkatan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan

Melaksanakan pembinaan teknis kearsipan secara profesional

Menjadi fasilitator mediator penyelesaian konflik di tengah masyarakat

Meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan pembangunan dengan instansi vertikal

Melaksanakan pelatihan petugas kearsipan SKPD/Kec/ Nagari Menyusun Jadwal Retensi Arsip (JRA) Kepegawaian, Keuangan dan Umum



1.2


SASARAN

STRATEGI

Melakukan pengkajian dan penyesuaian produk hukum daerah/peraturan daerah dan produk hokum nagari sebelum ditetapkan sehingga produk hukum tersebut lebih aspiratif dan akomodatif sesuai dengan kewenangan/urusan dan norma hukum yang berlaku

Peningkatan pengkajian dan pembuatan produk hukum yang aspiratif dan akomodatif

Terlaksananya penegakan perda, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

Peningkatan penerapan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

KEBIJAKAN Menyusun dan menata produk hukum daerah dan produk hokum nagari yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan nasional Mewujudkan supremasi hukum dan hak azazi manusia dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Menyusun, menyiapkan dan melengkapi Peraturan/ ketentuan, SDM dan sarana prasarana pendukung terhadap penyelenggaraan kententraman dan ketertiban umum Meningkatkan koordinasi, sosialisasi, patroli dan razia terhadap peraturan dan ketentuan yang menyangkut dengan ketentraman dan ketertiban umum,

1.3

Meningkatkan kemampuan dan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan

Terwujudnya optimalisasi pendapatan daerah dan pendapatan nagari

Peningkatan PAD dan pengelolaan keuangan

Meningkatkan pengelolaan PAD dan nagari, Keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel

Tersedianya dokumen dan pertanggungjawaban anggaran

Menyiapkan dokumen dan pertanggungjawaban anggaran

Menyediakan dan melengkapi dokumen dan petanggungjawaban anggaran

Terwujudnya pengelolaan aset daerah dan nagari yang akurat dan akuntabel

Peningkatan Pengelolaan aset daerah sesuai aturan perundang-undangan

Meningkatkan pengelolaan asset daerah dan nagari secara benar dan akurat


6.1 Strategi

Misi 1: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik Bersih dan Profesional

Dari tabel yang akan dipaparkan berikut telihat bahwa dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Agam Tahun 2010-2015 sesuai dengan Visi dan Misi Bupati kepala daerah terpilih, khusus misi pertama untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik, Bersih dan Profesional dengan 3 tujuan dan 15 sasaran. Untuk mencapai tujuan pertama yaitu meningkatkan kemampuan pelayanan lembaga pemerintahan daerah dilakukan dengan strategi : 1.

Peningkatan kapasitas dan budaya kerja aparatur.

2.

Peningkatan pelayanan profesional dalam mendukung kegiatan DPRD.

3.

Peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tupoksi.

4.

Peningkatan

pengawasan

internal

dan

pengendalian

pelaksanaan

pemerintahan. 5.

Peningkatan kualitas, efektifitas dan akuntabilitas pelayanan publik.

6.

Peningkatan sarana, prasarana dan sistem pelayanan publik.

7.

Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil.

8.

Peningkatan pendekatan persuasif dan musyawarah dalam mengatasi konflik di tengah masyarakat.

9.

Penyediaan bangunan sarana parasarana fasilitas pelayanan pemerintah dan umum.

10. Peningkatan pengelolaan tata administrasi pemerintahan dan otonomi daerah. 11. Peningkatan sinkronisasi kebijakan bagi perwujudan pakta integritas dalam urusan pemerintahan. 12. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Sedangkan untuk tujuan kedua meningkatkan kemampuan dan pengelolaan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan dilakukan dengan strategi antara lain ; 1. Peningkatan pengelolaan perpustakaan dan kearssip an daerah 2. Peningkatan pengelolaan dan pengawasan pengunaan keuangan daerah secara efisien dan efektif 3. Peningkatan pendataan dan pengelolaan sumber pendapatan keuangan daera 4. Peningkatan pendataan dan pengelolaan asset daerah secara akurat 5. Penyediaan dokumen administrasi keuangan daerah


Sementara untuk mecapai tujuan ketiga dalam meningkatkan pelaksanaan supremasi hukum dilakukan dengan strategi ; 1. Peningkatan pengkajian dan pembuatan produk hukum yang aspiratif dan akomodatif 2. Penegakan supermasi hukum dan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat 3. Peningkatan kemampuan profesionalisme aparat penegak ketentraman dan ketertiban 4. Peningkatan kerjasama dengan kepolisian dalam penegakan perda dalam upaya perlindungan masyarakat

Dengan strategi yang telah ditetapkan dalam menjalan misi mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional dilakukan dengan arah kebijakan sebagai berikut ; 1. Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dalam aspek kelembagaan dan ketatalaksanaan 2. Meningkatkan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan aparatur 3. Meningkatkan dan menguatkan kapasitas pelayanan pada kegiatan DPRD 4. Meningkatkan ketatalaksnaan organisasi perangkat pemerintah daerah yang lebih efektif dan efisien 5. Meningakatkan akuntabilitas kinerja SKPD 6. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM pengawas/pemeriksa 7. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan dengan evaluasi pelaksanaan pembangunan 8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik secara prima dan profesional 9. Melengkapi dan memperbaiki standar pelayanan publik yang cepat, mudah dan murah 10. Membentuk kelompok-kelompok pelayanan dan akses informasi masyarakat 11. Meningkatkan tranpormasi atau akses dan tranparansi layanan melalui elektronik 12. Meningkatkan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informasi pelayanan 13. Menata kelembagaan dan sistem informasi administrasi kependudukan dan catatan sipil 14. Meningkatkan sosial kontrol untuk mengurangi komflik di tengah masyarakat


15. Menjadi fasilitator dan mediator penyelesaian komflik di tengah masyarakat 16. Membangun

dan

menyediakan

sarana

prasarana faslitas

pelayanan

pemerintahan dan umum 17. Meningkatkan pengelolaan tata administrasi pemerintahan danotonomi daerah 18. Meningkatkan administrasi tata pemerintahan nagari 19. Meningkatkan

koordinasi

integritas

dan

singkronisasi

perencanaan/

pembangunan daerah dengan seluruh perangkat daerah dan pelaku pembangunan daerah 20. Meningkatkan koordinasi perencana an, pelaksanaan pembangunan daerah dengan instansi vertikal 21. Meningkatkan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah 22. Meningkatkan

dan

menggalakkan

animo

baca

masyarakat

melalui

perpustkaan daerah 23. Mempersiapkan dan meningkatkan kemampuan petugas kearsipan di SKPD dan Nagari 24. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan pengunaan keuangan daerah secara efisien dan efektif 25. Meningkatkan pendataan dan pengeolaan sumber - sumber pendapatan keuangan daerah 26. Meningkatkan pendataan dan pengelolaan asset-asset daerah secara akurat 27. Menyediakan dan melengkapi dokumen-dokumen administrasi keuangan daerah 28. Menyusun dan mendata produk hukum daerah sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 29. Meningkatkan penerapan supermasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam mewujutkan masyarakat yang adil dan aman 30. Meningkatkan kemampuan profesionalisme aparat penegak ketentraman dan ketertiban umum 31. Meningkatkan kerjasama dengan kepolisian dalam penegakan perda dalam upaya perlindungan Masyarakat


Tabel VI.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Misi 2: Mewujudkan Masyarakat Agamis Dan Beradat Tujuan

Sasaran

2.1 Meningkatkan peran dan fungsi alim ulama dalam penerapan kehidupan sesuai dengan norma agama

80% Para Da'i, Imam dan Khatib yang mendapat pembekalan dan pelatihan sampai akhir tahun 2015

2.2 Meningkatkan peran dan fungsi ninik mamak dalam penerapan kehidupan masyarakat yang dilandasi dengan ABS-SBK

80% para ninik mamak, bundo kanduang dan pemuda sudah mendapatkan pelatihan sampai akhir Tahun 2015

2.3 Meningkatkan pembinaan akhlakul karimah diseluruh lapisan masyarakat Agam

Strategi

Arah Kebijakan

Peningkatan peran tokoh agama dalam aspek pembangunan derah

mewujudkan peningkatan kapasitas tokoh agama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat

Peningkatan dan pemberdayaan lembaga keagamaan

mewujudkan peningkatan fungsi dan peran lembaga keagamaan

Peningkatan peran tokoh adat, cerdik pandai dalam pembangunan

mewujudkan peningkatan kapasitas tokoh adat dalam memberikan pemahaman adat kepada masyarakat

Peningkatan dan pemberdayaan lembaga adat

mewujudkan peningkatan fungsi dan lembaga adat

Terlaksananya pelatihan/training ESQ pada 50% pimpinan dan staf SKPD

Peningkatan pemahaman nilai-nilai moral dan agama bagi aparatur pemerintah daerah

Mewujudkan peningkatan nilai-nilai moral dan agama bagi aparatur pemerintah

Terlaksananya pesantren kilat remaja /pemuda dan pesantren Ramadan/ESQ disetiap sekolah sebanyak 75% dari sekolah yang ada

Peningkatan pemahaman nilai-nilai moral dan agama bagi remaja dan pemuda

Mewujudkan peningkatan nilai-nilai moral dan agama bagi remaja/pemuda


Sambungan Tabel VI-2 Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

2.4 Meningkatkan dan memantapkan program MDW/MDA plus dalam upaya pembinaan ABSSBK

Terlaksananya sertifikasi guru 10% dari guru MDA/TPA

Peningkatan kompetensi guru MDA/TPA

Mewujudkan peningkatan kompetensi guru MDA/TPA melalui ujian sertifikasi

Terentaskannya buta huruf Alquran sebesar 25% sampai tahun 2015

Peningkatan kemapuan baca Alquran bagi masyarakat

Mewujudkan peningkatan dan pengembangan MDA/TPA

2.5 Meningkatkan peranpondok pesantren dan Islamic center sebagai pencetak kader ulama/Dai

Berdirinya 2 unit pondok pesantren/Islamic Boarding school bertaraf nasional sharing dengan perantau

Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan

Mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan yang bertaraf nasional dan bermutu

Berdirinya 1 unit Islamic center daerah yang bertaraf nasional


Tabel VI.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Misi 3: Mewujudkan Kemandirian Sosial Dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia TUJUAN 3.1

Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai MDGS 2015

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

Meningkatnya Angka Kelangsungan Hidup Bayi dari 969/1.000 pada Tahun 2010 menjadi 983/1.000 pada Tahun 2015

Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak balita serta keluarga

mewujudkan peningkatan pembinaan dan pelayanan kesehatan masyarakat

Meningkatnya umur harapan hidup dari 68,5 pada Tahun 2010 menjadi 72 Tahun 2015;

Peningkatan promosi kesehatan dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat

mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan

Menurunnya persentase balita gizi buruk dari 13,65% pada Tahun 2010 menjadi 9,75% pada Tahun 2015

Peningkatan Status Gizi Masyarakat

mewujudkan peningkatan pembinaan dan penyuluhan gizi bagi masyarakat

Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 150 pada Tahun 2010 menjadi 102 pada Tahun 2015

Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak balita serta keluarga

Meningkatnya Indikator Pelayanan; BOR dari 36,72% Pada Tahun 2010 menjadi 75% pada tahun 2015,LOS dari 3 hari tahun 2010 menjadi 6 hari tahun 2015,TOI dari 3,06 hari tahun 2010 menjadi 2,5 hari tahun 2015,BTO dari 58 kali tahun 2010 menjadi 40 kali tahun 2015

3.2

Meningkatkan mutu pendidikan untuk mencapai Target MDGs 2015

Menurun prevalensi gizi kurang dari 17% pada Tahun 2010 menjadi < 15% pada Tahun 2015

Peningkatan Status Gizi Masyarakat

Meningkatnya Angka Melek Huruf dari 99.53% pada Tahun 2010 menjadi 99.98% pada Tahun 2015

Peningkatan dan Perluasan Jangkauan Pelayanan Pendidikan

mewujudkan peningkatan ketersediaan layanan pendidikan

Meningkatnya Angka rata-rata lama sekolah (Tahun) dari 8.3 tahun pada Tahun 2010 menjadi 12 tahun pada Tahun 2015

Peningkatan Kualitas, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan

mewujudkan peningkatan keterjangkauan layanan pendidikan

Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar dari 94,21% pada Tahun 2010 menjadi 94,51% pada Tahun 2015

Peningkatan Profesionalisme dan Distribusi Tenaga Guru

mewujudkan peningkatan kualitas/mutu dan relevansi pelayanan pendidikan

Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) dari 77,31% pada tahun 2010 menjadi 90% pada Tahun 2015

Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Yang Berkualitas

mewujudkan peningkatan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan

Meningkatnya Angka Pendidikan yang Ditamatkan dari 21,51% pada tahun 2010 menjadi 30,60% pada tahun 2015



SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

Meningkatnya angka partisi-pasi murni (APM) jenjang : SMA/ SMK/MA/Paket C dari 64,24 % pada Tahun 2010 menjadi 69.24 % pada Tahun 2015 Meningkatnya angka partisi-pasi kasar (APK) jenjang SMA/AMK/MA/Paket C dari 80,57% pada Tahun 2010 menjadi 85,37 % pada Tahun 2015 Meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS) dari 81,46% pada Tahun 2010 menjadi 91,46% pada Tahun 2015 3.3

Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, Pengarus utamaan Gender dan Anak

Meningkatnya persentase perempuan di lembaga pemerintah dari 18.30% pada tahun 2010 menjadi 24.90% tahun 2015

Peningkatan efektivitas kelembagaan PUG dalam manajemen kebijakan program pembangunan yang responsif gender

Peningkatan pemahaman para pemangku kepentingan terkait akan pentingnya pembangunan responsif gender.

Menurunnya angka pengangguran terbuka perempuan dasri 7 % tahun 2010 menjadi 6% tahun 2015

Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam sektor pembangunan

Mewujudkan peningkatan akses dan kualitas layanan perlindungan terbaik perempuan

Meningkatnya akses dan kualitas layanan perempuan dan anak korban tindak kekerasan dari 5 orang tahun 2010 menjadi 17 orang tahun 2015

Peningkatan upaya pendidikan pelatihan dan peran serta kesejahteraan gender dalam pembangunan

Terfasilitasinya forum anak daerah kebupaten agam

Peningkatan upaya pemenuhan hak anak untuk hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi dalam proses keberlangsungan kehidupan anak serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Meningkatnya peran forum anak dalam pembangunan

Terkoordinasinya upaya kesejahteraan dan perlindungan anak dengan SKPD terkait dalam rangka pemenuhan hak-hak anak

Peningkaatan koordinasi pelaksanaan dan sinkronisasi kebijakan yang terkait dengan upaya kesejahteraan dan perlindungan anak

Mewujudkan anak yang berakhlakmulia, cerdas, sehat, berkualitas dan mampu berperan serta secara optimal dalam pembangunan


Sambungan Tabel VI-3 TUJUAN 3.4

3.5

Meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Meningkatkan cakupan pelayanan angkatan kerja

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

Menurunnya rata-rata jumlah anak per keluarga dari 3,8 pada Tahun 2010 menjadi 3,4 pada Tahun 2015

Pengendalian laju pertum-buhan dan pertambahan jumlah penduduk

Mewujudkan peningkatan pengendalian pertambahan penduduk

Meningkatnya rasio akseptor KB dari 845/1.000 pada Tahun 2010 menjadi 870/1.000 pada Tahun 2015

Peningkatan kepesertaaan dan akses pelayanan serta penyediaan pelayanan KB bagi penduduk miskin

mewujudkan peningkatan mutu pelayanan KB terutama bagi penduduk miskin

Meningkatnya cakupan peserta KB aktif dari 63,21% pada Tahun 2010 menjadi 66,00% pada Tahun 2015

Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan penyediaan layanan KB dan kesehatan reproduksi.

mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana dan pelayanan kesehatan reproduksi

Menurunnya jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dari 28,351 pada Tahun 2010 menjadi 26,926 pada Tahun 2015

Peningkatan akses dan kualitas keluarga pra sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

mewujudkan peningkatan kesejahteraan bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I

Meningkatnya angka partisipasi angkatan kerja dari 67,59% pada Tahun 2010 menjadi 75.00% pada Tahun 2015

Peningkatan kesempatan kerja bagi tenaga kerja

Mewujudkan peningkatan peluang kesempatan kerja bagi penduduk usia produktif

Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja dari 78,20% pada Tahun 2010 menjadi 85.00% pada Tahun 2015

Peningkatan partisipasi angkatan kerja

Mewujudkan dan mendorong pembentukan peluang kerja bagi masyarakat


Tabel VI.4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Misi 4: Mewujudkan Kemajuan Daerah Dan Keseimbangan Pembangunan Antar Kawasan Dan Wilayah Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

4.1 Meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah dan kawasan

Meningkatnya Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh

Pemantapan pusat-pusat pengembangan kawasan untuk percepatan pembangunan

Pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh

Meningkatnya Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur daerah

Peningkatan infrastruktur Daerah

Pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan

Meningkatnya infrastruktur ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan

Peningkatan akses pemukiman dan Perbaikan akses ke pusat-pusat pelayanan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jalan dan jembatan

Meningkatnya pengembangan perumahan dan permukiman

Pengembangan perumahan dan permukiman.

Peningkatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana kebinamargaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Irigasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan/ perkantoran Pembangunan sarana dan prasarana Drainase perkotaan Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi perkotaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air bersih Perkotaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perkotaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Perkotaan : (Jaringan penerangan Umum, Telekomunikasi, Listrik) Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan/pemukiman Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pemukiman pembangunan sarana dan prasarana sanitasi pemukiman


Sambungan Tabel VI-4 Tujuan 4.2 Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, kawasan dan pusat pelayanan

Sasaran Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana perhubungan

Strategi Pembenahan sistem transportasi daerah

Arah kebijakan Penyusunan pedoman dan arahan perencanaan pembangunan perhubungan daerah

Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi

Meningkatkan ketersediaaan sarana dan prasarana Lalu lintas

Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal

Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Membangun sistem pelayanan perizinan yang memperlancar, mempermudah dan memberi kepastian Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan perintis Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan Perbaikan sistem dan manajemen Transportasi


MISI.4: Mewujudkan Kemajuan Daerah Dan Keseimbangan Pembangunan Antar Kawasan Dan Wilayah. Berdasarkan tabel diatas Untuk Mewujudkan kemajuan daerah dan keseimbangan pembangunan antar kawasan dan wilayah. Secara ringkas strategi dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Pemantapan pusat-pusat pengembangan kawasan untuk percepatan pembangunan, 2. Peningkatan Infrastruktur untuk mendorong Percepatan Pembangunan bidang jalan di Kabupaten Agam, dihadapkan pada kondisi adalah sebagai berikut: a.

Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas prasarana jalan dan jembatan

b.

Masih adanya wilayah yang masih terisolir, yang belum bisa ditempuh kendaraan roda 4.

c.

Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan prasarana jalan.

3. Peningkatan akses pemukiman dan Perbaikan akses ke pusat-pusat pelayanan, Dalam rangka peningkatan infrastruktur untuk mendorong Percepatan Pembangunan bidang jalan 4. Pengembangan

perumahan

dan

permukiman,

Pengembangan

perumahan dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (bedah rumah). Melalui program peningkatan sarana dan prasarana telah dilaksanakan pembangunan prasarana perumahan dan pemukiman seperti pembangunan jalan lingkungan pada kawasan tertentu 5. Pembenahan sistem transportasi daerah, Dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana perhubungan khususnya pembangunan terminal Simpang Gudang Manggopoh, karena lahan masih belum seluruhnya bebas, maka diupayakan fasilitasi penyelesaian pembebasan tanah dengan pemilik lahan, namun sampai akhir Tahun Anggaran 2009 masih dapat terselesaikan. Sedangkan untuk Tempat Pengujian Kendaraan bermotor, sebagaimana disampaikan diatas, fasilitas yang ada sekarang di Gadut merupakan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dipinjamkan ke Pemerintah Kabupaten Agam. Pemerintah Kabupaten Agam sudah merencanakan untuk pembangunan Tempat Pengujian sendiri, namun masih terkendala dengan pembebasan lahan. VI - 15 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015

Misi.5: Mewujudkan Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyakat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam periode 2005 – 2010 pernah mencapai tingkat yang cukup baik, bahkan melampaui target nasional, namun kemudian kembali melambat disebabkan karena pengaruh ekonomi global dan dampak bencana alam yang menimpa Sumatera Barat. Untuk mengembalikan tingkat pertumbuhan ekonomi ke 6,3 sampai 7,2 pada Tahun 2015 Pemerintah Daerah harus mampu merumuskan strategi yang jelas, logis dan berdampak nyata terhadap peningkatan produksi dan nilai tambah

produk

yang

selanjutnya

akan

meningkatkan

pendapatan

masyarakat, lebih luas diharapkan ndapat mendukung kemandirian daerah. Melihat potensi berbagai sektor dan kenyataan bahwa Kabupaten Agam

adalah

daerah

Agraris

maka

aspek

peningkatan

produksi,

produktifitas dan nilai tambah sektor pertanian dengan sub-sub sektornya menjadi fokus pengembangan ekanomi. Disamping itu pengembangan usaha mikro, industri kecil dan menengah terutama yang bergerak dalam pengeolahan hasil pertanian diharapkan akan mampu meningkatkan nilai tambah produk yang didukung dengan peranan

koperasi dan lembaga-

lembaga keuangan masyarakat. Selanjutnya pengembangan industri ini diharapkan juga mampu mendukung berkembangnya industri pariwisata dan jasa-jasa lainnya. 1. Strategi dan Arah Pengembangan Sektor Pertanian. Sektor pertanian sebagai sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam

membentuk

PDRB

mempunyai

potensi

yang

besar

untuk

dikembangkan. Selama kurun waktu 2005 – 2009 meskipun pertumbuhan ekonomi berfluktuasi namun kontribusi sektor pertanian terus meningkat oleh karena itu peningkatan nilai tambah sektor pertanian akan memberi dampak yang nyata terhadap total nilai PDRB dan produktivitas Daerah. Disamping peningkatan kontribusi terhadap PDRB pembangunan sector pertanian diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan pangan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

khusunya

petani,

serta untuk

mendorong

tumbuhnya industri pengolahan sehingga meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk serta menyerap tenaga kerja. Dari segi penyerapan tenaga kerja pada Tahun 2009 sektor pertanian menyerap 46,22 persen penduduk yang bekerja.


Hampir semua sub sektor lingkup pertanian berpeluang besar untuk dikembangkan seperti tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Intensifikasi, ekstensifikasi dan optimalisasi penggunaan lahan pekarangan, lahan tidur serta pengaturan alih fungsi lahan merupakan langkah-langkah yang perlu terus ditingkatkan dan didukung dengan peningkatan sarana prasarana serta ifrastruktur. 2. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan (lahan basah) erat kaitannya dengan ketersediaan air yang diperoleh secara alamiah maupun teknis. Rencana peruntukan lahan pertanian lahan basah di Kabupaten Agam hingga Tahun 2015 tersebar di berbagai kecamatan, yaitu : 1) Kecamatan Lubuk Basung, 2) Kecamatan IV Nagari, 3) Kecamatan Palembayan. 4) Kecamatan Tanjung Raya, 5) Kecamatan IV Koto, 6) Kecamatan Banuhampu, 7) Kecamatan Sei Puar, 8) Kecamatan Tilatang Kamang, 9) Kecamatan Kamang Magek, 10) Kecamatan Baso, 11) Kecamatan IV Angkek, 12) Kecamatan Canduang Dari hasil analisis terkait kebutuhan lahan pertanian, memperlihatkan berdasarkan asumsi laju perubahan fungsi lahan sawah 0,40 % per tahun, IP 0,80 % /tahun, peningkatan produktifitas 0,1 KU/HA, peningkatan luas panen 15,44 Ha/Th dan peningkatan luas tanam 16,99 ha/Th maka pada Tahun 2015 dapat diproyeksi bahwa perubahan fungsi lahan terhadap produksi Tahun 2010 – 2015 sebagai berikut : Tabel VI.5 Proyeksi Perubahan Fungsi Lahan Pertanian terhadap Produksi Sawah Tahun 2010-2015 Tahun

Luas Baku Sawah (Ha)

Luas Tanam (Ha)

Luas Panen (Ha)

IP

Produktivitas (KU/Ha)

Produksi (Ton)

2008

28,682

51,471

51,462

179,42

47,22

243,004

2009

28,652

54,005

52,787

184,23

51,03

269,372

2010

28,537

58,084

52,803

185,03

51,13

269,984

Sumber : Hasil analisa data Dinas Pertanian Pangan dan Hortikultura

Dari Tabel diatas terlihat bahwa penyusutan luas baku sawah pasti terjadi sepanjang tahun, maka perlu regulasi tentang alih fungsi lahan dan antisipasi penyusutan produksi, karena kebutuhan akan bahan pangan tidak akan menurun tetapi akan selalu meningkat. Disamping itu kebutuhan akan stok bahan pangan terutama beras menjadi sangat penting disebabkan VI - 17 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015

adanya perubahan iklim yang ekstrim yang dapat mempengaruhi pola tanam dan untuk antisipasi kebutuhan bahan pangan ketika terjadi bencana alam yang datang tidak terduga. Oleh karena itu peningkatan produktifitas menjadi fokus pengembangan pertanian melalui pemanfaatan teknologi, penggunaan bibit unggul serta penggunaan pupuk yang tepat, diringi dengan usaha menekan kehilangan hasil pasca panen. Pengembangan tanaman hortikultura yang meliputi tanaman sayursayuran, buah-buahan dan bunga-bungaan diarahkan ke Kecamatan Ampek Angkek, Baso, Canduang, Sungai Pua, Banuhampu, IV Koto dan Matur, juga diarahkan

untuk

pembentukan

kawasan

sentra

produksi,

kawasan

pengembangan pertanian organik, pemanfaatan lahan terlantar, pemanfaatan pekarangan. Pemanfaatan lahan pekarangan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga terhadap kebutuhan pangan dan gizi. Pengembangan

kawasan

sentra

produksi

diantaranya

kawasan sentra produksi jagung di Kecamatan IV Nagari,

adalah

kangkung di

Kecamatan Lubuk Basung, ubi jalar di Kecamatan Baso . 3. Peternakan. Pembangunan sub sektor peternakan pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan asal hewan yang ASUH ( Aman, Sehat, Utuh dan Halal), meningkatkan mutu genetik, populasi dan produksi daging ternak. Disamping itu juga diharapkan untuk dapat meningkatkan tabungan masyarakat, karena pada umumnya di Kabupaten Agam usaha peternakan lebih bersifat sampingan karena waktu yang digunakan untuk usaha ini tidak banyak, namun karena itu pula kebanyakan berskala kecil. Pengembangan peternakan menyebar hampir merata di wilayah Kabupaten Agam. Kawasan peruntukan peternakan dapat dibagi menurut jenis ternak sebagai berikut : a. Ternak besar (sapi, kerbau dan kuda) Ternak sapi berkembang di seluruh Kabupaten Agam terutama di Kecamatan Tanjung Mutiara, Lubuk Basung dan IV Nagari merupakan kawasan pengembangan Sapi Bali. Kecamatan IV Angkek, Tilatang Kamang dan Baso, lebih banyak dikembangkan sapi hasil persilangan yaitu

Simental,

Brahman,

PO

(Peranakan Ongole),

Limousine,

sedangkan di Kecamatan Tanjung Raya dan Malalak dikembangkan Sapi PO dan Brahman. Ternak kerbau dikembangkan di Kecamatan Tanjung Mutiara, Matur, Palembayan,

Lubuk Basung

dan IV Koto.

Kuda di Palupuh, VI - 18


Palembayan (digunakan untuk kuda beban) Tilatang Kamang, dan IV Angkek banyak digunakan untuk transportasi/bendi dan sebagai kuda pacu. b. Ternak kambing dikembangkan di Kecamatan Kamang Magek, IV Nagari dan Lubuk Basung. c. Ternak Unggas Ayam buras dikembangkan di Kecamatan Tilatang Kamang, Baso, Lubuk Basung dan Tanjung Mutiara, Ayam ras petelur dikembangkan di Kecamatan Tilatang Kamang, Baso dan IV Angkek, Ayam ras pedaging dikembangkan di Kecamatan Tilatang Kamang, Baso, Kamang Magek dan Lubuk Basung, Itik dikembangkan di Kecamatan Tilatang Kamang dan Kamang Magek dengan sistem mina juga mempunyai peluang besar untuk lebih dikembangkan. Sistem integrasi peternakan dengan perkebunan terutama di wilayah Barat Agam dan integrasi peternakan dengan kebun sayuran di wilayah Timur Agam. Program

pengembangan

usaha

peternakan

khususnya

usaha

peternakan sapi, dalam peningkatan populasi secara umum dapat dilakukan melalui

bioteknologi

reproduksi

kawin

suntik/inseminasi

buatan

(IB),

merupakan upaya penerapan teknologi tepat guna yang dalam peningkatan mutu genetik dan jumlah ternak serta pembentukan bibit ternak yang berkualitas. Fokus pengembangan ternak di Kabupaten Agam diarahkan untuk pengembangan sapi, kambing dan itik, dengan alasan sistem pengembangannya berbasis masyarakat Pembangunan peternakan di Kabupaten Agam dikembangkan melalui kebijakan pengembangan kawasan/wilayah, yaitu : 1. Kawasan Integrasi ternak – sayuran 2. Kawasan Integrasi ternak – sawit 3. Kawasan Village Breeding Center (VBC) Kawasan Integrasi ternak dengan sayuran, yaitu pengembangan usaha peternakan yang dilakukan untuk kecamatan-kecamatan yang merupakan penghasil sayuran, antara lain Baso, Ampek Angkek, Tilatang Kamang, Canduang, Kamang Magek, Banuhampu dan Sungai Puar. Kawasan Integrasi ternak dengan sawit, yaitu pengembangan usaha peternakan yang dilakukan untuk kecamatan-kecamatan yang merupakan penghasil sawit, antara lain Lubuk Basung, Tanjung Mutiara dan Ampek Nagari.


4. Perkebunan Sub sektor perkebunan di Kabupaten Agam potensinya cukup besar karena didukung oleh lahan yang cukup luas dan iklim yang sesuai. Komoditi tanaman yang dominan dan prospektif untuk dikembangkan di Kabupaten Agam diantaranya adalah kelapa sawit, kelapa dalam, gambir, tebu dan kakao.

Namun

untuk

perkebunan

rakyat

yang

terus

diupayakan

pengembangannya adalah untuk komoditi adalah kelapa dalam, kelapa sawit, kakao, kulit manis dan gambir. Pembudidayaan komoditi perkebunan Kabupaten Agam selain diusahakan oleh masyarakat, juga dikelola oleh Perusahaan Perkebunan Besar swasta nasional (PBSN) yaitu untuk kelapa sawit dan kakao. Sebaran lokasi rencana peruntukan kawasan perkebunan di Kabupaten Agam yaitu : Karet di Kecamatan Ampek Nagari, Palembayan; Kelapa dalam di Kecamatan Tanjung Mutiara, Ampek Nagari, Lubuk Basung; Cengkeh di Kecamatan Tanjung Raya, Matur, Malalak; Casiavera di Kecamatan Tanjung Raya, Matur, Malalak; Pala di Kecamatan Tanjung Raya; Gambir di Kecamatan Palupuh; Kakao tersebar di seluruh Kabupaten Agam. Tabel VI.6

Rencana Luas Peruntukan Perkebunan di Kabupaten Agam Sampai Tahun 2015. komoditi

luas ( ha )

Karet Kelapa Dalam Kelapa Sawit Cengkeh Casivera Kopi Pala Gambir Kakao Vanile

perkebunan rakyat

973 11.363 31.571 418 7.585 3.394 1.046 348 4.682 200

973 11.363 16.738 418 7.585 3.394 1.046 348 3.003 0

PBSN 0 0 14.833 0 0 0 0 0 1.629 0

Sumber ; Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Agam.

5. Perikanan Pengembangan perikanan terutama perikanan budidaya baik di laut maupun di darat sangat berpeluang karena Kabupaten Agam telah ditetapkan sebagai kawasan sentra produksi perikanan untuk Propinsi Sumatera Barat dengan target produksi perikanan budidaya 90.837 ton dan perikanan tangkap sebesar 3.136 ton pada Tahun 2015. Mengoptimalkan pemanfaatan kolam-kolam rakyat yang selama ini dibiarkan terlantar, air payau, daerah VI - 20 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015

aliran sungai dan lain-lain berpeluang hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Agam terutama kecamatan Tanjung Raya. Sistem Mina Padi dikembangkan dalam rangka mendukung program Nasional ; Mina Padi Satu Juta Hektar diarahkan ke kecamatan Tilatang Kamang, Kamang Magek, Palupuah, Baso, Lubuk Basung dan Palembayan, dan system Mina Kebun Rakyat diarahkan di Kecamatan Tanjung Mutiara, Lubuk Basung dan Palembayan. Perikanan tangkap di Kecamatan Tanjung Mutiara dengan panjang pantai 43 Km dan luas laut yang menjadi kewenangan Kabupaten Agam 313,04 Km2 dapat ditingkatkan dengan pembenahan sarana prasarana alat tangkap. Rencana pengembanngan perikanan budidaya ikan air tawar di Kabupaten Agam meliputi ; a. Pusat Kawasan Minapolitan terdapat di kawasan Maninjau b. Sentra pengembangan unit pembenihan rakyat (UPR) Majalaya, Nilem dan pengembangan budidaya minapadi di Kecamatan Ampek Angkek. c. Sentra Budidaya Ikan Air tawar: nila, patin dan majalaya serta Pengembangan Keramba Jaring Apung (KJA) Ramah Lingkungan dan UPR Nila dan Majalaya di sekitar kawasan Danau Maninjau. Untuk pengembangan budidaya di sekitar Danau Maninjau, harus mengacu pada Peraturan Bupati No.22 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Danau Maninjau (jarak KJA dari pantai 50-100 m dan 200 m dari objek wisata), dan adanya zonasi. d. Sentra budidaya ikan patin dan pengolahan lele di Kecamatan Tanjung Raya. e. Sentra pengembangan nila, mas dan lele serta pengembangan UPR di Kecamatan Lubuk Basung Secara

keseluruhan

sektor

pertanian,

perikanan

dan

kelautan

diharapkan dapat tumbuh mencapai 62.% sehingga akan mendorong tumbuhnya sektor lain seperti industri pengolahan, transportasi, perdagangan dan jasa. Diharapkan dapat meningkatkan peyerapan tenaga kerja sampai 50.% dari jumlah penduduk yang bekerja. Pencapaian sasaran dan target-target pembangunan pertanian dan perikanan sebagaimana diuraikan lebih rinci pada BAB VII akan sangat ditentukan oleh peranan Penyuluh Pertanian dan Perikanan. Oleh karena itu VI - 21 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015

pemberdayaan penyuluh baik dari segi sumber daya manusianya maupun dukungan

operasionalnya

menjadi

sangat

penting.

Disamping

itu

perberdayaan kelompok tani serta lembaga-lembaga lainnya seperti P3A, HKTI, Taruna Tani dan lain-lain juga perlu ditingkatkan. 6. Industri Pengolahan Selanjutnya sektor yang juga sangat potensial untuk dikembangkan adalah sektor industri pengolahan. Sektor ini potensial karena ketersediaan bahan baku, tenaga kerja dan diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk terutama produk pertanian. Penumbuhan unit usaha pengolahan hasil perikanan dan peternakan sangat penting seiring dengan peningkatan target produksi, serta penumbuhan industri pengolahan sawit untuk menampung hasil kebun rakyat. Pengembangan industri juga diarahkan pada industri makanan ringan dan industri pengolahan tekstil menjadi barang jadi. Walaupun di Kabupaten Agam industri pengolahan masih di dominasi oleh industri kecil dan rumah tangga tetapi industri ini terbukti lebih tahan terhadap gejolak ekonomi global. Perhatian dan dorongan dari pemerintah daerah sangat penting terutama untuk aspek promosi, peningkatan kemampuan manajerial dan kerwira usahaan serta fasilitasi permodalan. Kebijakan yang mengarahkan masyarakat untuk menggunakan produksi sendiri sangat baik untuk membantu peningkatan produksi dan sekaligus media promosi. Penyerapan tenaga kerja pada sektor ini di Tahun 2009 sebesar 12,36.% dari total jumlah penduduk yang bekerja diharapkan meningkat menjadi 20 persen di Tahun 2015. Peningkatan skala industri dari kecil menjadi menengah menjadi indikator sasaran RPJM. 7. Perdagangan dan Pasar. Sub sektor perdaganngan dikelompokkan ke dalam dua jenis kegiatan yaitu perdagangan besar dan perdagangan eceran. Perdagangan besar meliputi kegiatan pengumpulan dan penjualan kembali barang baru atau bekas oleh pedagang dari produsen atau importer ke pedagang besar lainnya, pedagang eceran, perusahaan dan lembaga lainnya yang tidak mencari untung. Sedangkan perdagangan enceran mencakup kegiatan pedagang yang umumnya melayani konsumen perorangan atau rumah tangga tanpa merubah sifat, baik barang baru maupun barang bekas. Kontribusi sector perdagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB


Kabupaten Agam Tahun 2009 menurut harga berlaku sebesar 14,99.% didominasi oleh sub sector perdagangan yaitu sebesar 14,22 %. Pengembanngan perdagangan sangat penting dan diarahkan untuk mendukung kelangsungan produksi, diantaranya peningkatan nilai ekspor produk-produk perkebunan seperti casiavera, gambir, pinang, kakao dan produk pertanian lainnya dan perikanan serta produk-produk industri rumah tangga dan kerajinan. Dukungan tersebut berupa fasilitasi akses pemasaran produk ke luar negeri maupun dalam negeri, promosi, pengawasan peredaran barang, informasi harga dan perlindungan konsumen. Untuk meningkatkan daya saing produk di pasar regional maupun internasional diperlukan peningkatan dan pengawsan kualitas seperti kadar air, bebas dari mikroorganisme, standar gizi, keamanan dari bahan-bahan kimia berbahaya, kebersihan dan diiringi dengan pengepakan/kemasan yang baik dan menarik dengan informasi produk yang lengkap serta sertifikasi halal. Pasar

merupakan infrastruktur perdagangan yang sangat penting.

Pada umumnya pasar-pasar tersebut masih tradisional. Peranan lembaga pengelola pasar sangat mempengaruhi perkembangan pasar. Sampai tahun 2010 baru 13 pasar yang sudah mempunyai Badan Pengelola Pasar. Pembinaan

terhadap

pengelola/pengurus

pasar

perlu

ditingkatkan

diantaranya bagaimana memanajemen pasar dengan baik seperti penataan tempat berdagangan, aspek kebersihan, kesehatan dan kehalalan barang dagangan, keamanan dan kenyamanan, pemeliharaan pasar, pengelolaan sampah, parkir, pemungutan retribusi, pengelolaan keuangan pasar dan lain sebagainya.

Namun terhadap pembangunan sarana fisik pasar intervensi

Pemerintah Daerah pada umumnya terkendala oleh kepemilikan asset. Mendorong partisipasi pihak ke tiga untuk membangun pasar merupakan salah satu strategi yang perlu ditingkatkan serta memanfaatkan sumbersumber dana lainnya. 8. Koperasi dan Lembaga Keuangan Masyarakat Koperasi adalah badan usaha dan organisasi yang modern yang dikendalikan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Berbagai ketentuan pemerintah tunduk kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992. Pengelolaan koperasi yang mengikuti kaidah-kaidah tersebut akan menjadikan koperasi yang sehat dan kompetitif di tengah beragamnya VI - 23 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015

badan usaha. Di tengah kehidupan masyarakat koperasi berfungsi sebagai alat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan bidang koperasi diarahkan agar koperasi dapat berperan dalam berbagai program pembangunan seperti pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, penyediaan kebutuhan masyarakat local dan alat pengendalian harga untuk stabilisasi dan dinamisasi perekonomian. Pengembangan koprasi dilakukan dalam bentuk pembinaan dan pelatihan terhadap pengurus. Selanjutnya peranan perbankkan dan Lembaga Keuangan Masyarakat perlu terus dibina dan didorong agar mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Kabupaten Agam telah mempunyai BMT (Baitul Mal Watamwil ) di 82 Nagari, 16 diantaranya sudah mempunyai badan hukum. Ke depan diharapkan semua BMT sudah mempunyai badan hukum dan peranannya perlu ditingkatkan untuk mendorong ekonomi masyarkat. Peranan pemerintah terutama dalam bentuk pembinaan dan pengawasan sangat penting dan perlu ditingkatkan. 9. Pariwisata Pengembangan sektor industri pengolahan haruslah diringi dengan pengembangan sektor perdagangan , hotel dan restoran. Sektor ini saling berkaitan terutama dari apek pemasaran produk dan daya tarik terhadap wisatawan. Dari aspek pemasaran Kabupaten Agam diuntungkan dengan letaknya yang strategis di tengah propinsi Sumatera Barat dan keberadan kota Bukittinggi di pusat Kabupaten Agam. Industri

pariwisata

Kabupaten

Agam

seharusnya

sudah

dapat

memberikan nilai tambah yang semakin besar terhadap PDRB Kabupaten Agam, karena sudah menjadi prioritas destinasi wisata Propinsi Sumatera Barat. Namun Pemerintah Kabupaten Agam harus memberikan perhatian yang lebih terhadap aspek pelayanan dan kenyamanan wisatawan. Sarana prasarana pariwisata harus dibenahi sehingga meningkatkan daya tarik wisatawan untuk tinggal lebih lama di Kabupaten Agam. Tidak hanya menjadi persinggahan saja. Pembenahan lingkungan Danau Maninjau sebagai icon Pariwisata Kabupaten Agam bahkan Sumatera Barat harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan, dengan memperhatikan keterkaitan fungsifungsi Danau Maninjau sebagai destinasi wisata alam dan budaya, sentra produksi perikanan budidaya dan tangkap, sentra produksi tanaman pangan, sumber energi pembangkit listrik dan kelestarian lingkungan serta sumber air VI - 24 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015

untuk daerah bagian hilirnya, sehingga pengembangan salah satu fungsi tidak mengganggu atau kontra produktif dengan fungsi yang lain. Kerja sama dengan daerah tetangga terutama Kota Bukittinggi dapat mengangkat peluang promosi pariwisata Kabupaten Agam. 10. Investasi Perkembangan nilai investasi PMDN dan PMA skala nasional sampai Tahun 2010 sebesar Rp. 1.441.507.5490.000,- dan jumlah investor PMDN dan PMA skala nasional yang telah berproduksi komersial sebanyak 7 investor, sedangkan yang dalam tahap persiapan sebanyak 2 perusahaan, dengan rasio daya serap tenaga kerja 676.3, maka untuk percepatan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan terbukanya kesempatan kerja, diperlukan strategi dan kebijakan yang mendukung agar investor berminat berusaha dan menanamkan modalnya di Kabupaten Agam. Kebijakan yang dikembangkan untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif diantaranya adalah peningkatan jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi investor dan pemberian insentif, fasilitasi dan informasi potensi investasi bagi investor. Disamping itu untuk mengatasi rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penting serta manfaatnya investasi dalam peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, perlu

dilakukan

upaya-upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap investasi di daerah. Pemerintah disamping mendorong investasi PMDN dan PMA skala Nasional juga akan terus mendorong investasi PMDN skala lokal . 11. Penanggulangan Kemiskinan. Pada periode pembangunan lima tahun yang lalu (RPJMD 2006-2010) telah

banyak

program-program

pengentasan

kemiskinan

yang

telah

dilaksanakan. Jumlah rumah tangga miskin hasil pendataan BPS Tahun 2007 sebanyak 22.647 telah berkurang menjadi 18.686 rumah tangga di Tahun 2010. Tetapi pada kenyataannya angka kemiskinan tersebut belum benarbenar berkurang. Diantara rumah tangga miskin menurut data tersebut (yang masuk Data Base) memang ada yang sudah meningkat taraf hidupnya, namun banyak pula rumah tangga yang dulu hampir miskin sekarang ini malah menjadi miskin. Untuk itu diperlukan pemutakhiran data rumah tangga miskin.


Dalam perumusan strategi penanggulangan kemiskinan Tahun 2011 – 2015 digunakan data rumah tangga miskin dari BPS sebagai angka awal (Tahun 2010) yaitu sebanyak 18,686 KK . Penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab semua pihak. Tidak mungkin dikatakan bahwa pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab sebuah SKPD. Karena itu untuk efektifnya program-program pengentasan kemiskinan sangat diperlukan sinergisitas dan keterpaduan agar program-program tersebut tepat sasaran. Pemerintah Nagari menjadi ujung tombak suksesnya program pengentasan kemiskinan. Perusahaan perusahaan melalui CSR nya (Coorporate Social Responsibility) dan perantau selama ini ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan. Ke depan peranan ini harus tetap didorong untuk lebih aktif. Target penurunan angka kemiskinan lima tahun ke depan sebesar 2,5% pertahun dari data awal 18.686 KK diharapkan dapat tercapai. Beberapa program yang sudah dilaksanakan selama ini dapat dilanjutkan seperti penanggulangan kemiskinan berbasis masjid, pembebasan biaya berobat, beasiswa, jaminan kesehatan, beras murah, rehab rumah dan lain-lain. Tetapi yang lebih utama adalah bagaimana program-program yang disusun pemerintah daerah mampu meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin, sehingga tidak selalu atau terbiasa bergantung kepada berbagai macam bantuan.


Tabel VI.7 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Misi 5 : Merwujudkan Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tujuan 5.1

Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian, perikanan dan kelautan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani serta mendukung ketahanan dan keamanan pangan

Sasaran Meningkatnya Produksi dan produktivitas komoditi Tanaman Pangan

Meningkatkan kawasan Sentra Produksi Sayuran, Buah- buahan dan tanaman hias

Meningkatnya kelompok usaha pengolahan hasil pertanian

Strategi

Arah Kebijakan

Penerapan sistem pertanian modern, intesifikasi dan optimalisasi pemanfaatan lahan terlantar dan pekarangan serta penerapan berbagai teknologi pertanian

Mengembangkan sistem pertanian modern, intesifikasi dan optimalisasi pemanfaatan lahan terlantar dan pekarangan serta penerapan berbagai teknologi pertanian

Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta sarana dan prasana pendukung lainnya.

Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta sarana dan prasana pendukung

Meningkatkan kemampuan usaha tani

Penguatan akses petani terhadap IPTEK dan Permodalan

Meningkatkan peranan penyuluh , dalam penerapan IPTEK serta pembinaan kelembagaan petani

Pemberdayaan penyuluh dan kelembagaan petani

Penumbuhan dan pengembangan Kawasan hortikultura

Pengembangan pertanian organic

Pembangunan sentra-sentra pupuk organik berbasis kelompok tani.

Pembangunan kawasan komoditas unggulan

Pembinaan dan pendampingan bagi kelompokkelompok usaha pengolahan

Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil Penguatan akses petani terhadap iptek, pasar dan permodalan

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat petani miskin

Memberikan bantuan sarana produksi, pelatihan dan pendampingan

Pemberdayaan masyarakat petani miskin

Meningkatnya penerapan manjemen pembangunan pertanian yang akuntabel dan good governance

Penyediaan dokumen rencana pembangunan pertanian daerah

Meningkatkan manajemen pembangunan pertanian



Sasaran Meningkatnya produksi perkebunan yang berkelnjutan dan berwawasan lingkungan

Strategi Pembinaan dan penyuluhan terhadap petani pekebun

Arah Kebijakan Meningkatkan luas panen, peremajaan dan perbaikan teknologi budidaya tanaman perkebunan rakyat Peningkatan dan penyediaan infrastruktur perkebunana Meningkatkan dan mendukungpenggunaan bibit unggul dan bersertifikat

Meningkatkan pengelolaan pasca panen dan kases pemasaran hasil produksi perkebunan

Peningkatan dan pengembagan pengolahan produk perkebunan

Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok usaha tani perkebunan Meningkatnya PNBP sektor perkebunan

Meningkatkan nilai tambah komoditi perkebunan Penguatan akses petani terhadap iptek, pasar dan permodalan

Optimalisasi PNBP sektor perkebunan

Adanya regulasi dalam optimalisasi PNBP sektor perkebunan

Meningkatkan kulaitas dan penyediaan infrastruktur peternakan Meningkatnya populasi dan produksi daging

Pemantauan bahan pangan asal hewan di pasar-pasar

Meningkatkan bahan pangan asal hewan

Pengendalian dan pengawasan produksi dan peredaran bahan pangan asal hewan

Meningkatkan usaha pengolahan dan pemasaran komoditi peternakan

Optimalisasi rumah potong hewan dan pasar ternak

Meningkatkan sumberdaya dan kelembagaan peternak

Pembinaan dan pelatihan bagi petani peternak

Memberdayakan peternak dan kelembagaanya

Perlindungan masyarakat dari resiko penyakit Zoonosis

Penyuluhan dan pemberantasan penyakit rabies dan flu burung

Peningkatan upaya pencegahan & penanggulangan rabies dan flu burung

Meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan daerah

Program Pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam berbagai jenis tanaman

Peningkatan produksi komoditi pangan utama

Meningkatkan sarana prasarana pengolahan dan penyimpanan bahan pangan

pengawasan dan Pengendalian terhadap mutu pangan, distribusi dan pengolahan bahan pangan


Penyediaan cadangan pangan daerah yang berkualitas


Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Peningkatan kesejahteraan dan kelembagaan petani

Penumbuhan kelembagaan tani

peningkatan peranan penyuluh pertanian

Meningkatkan produksi perikanan budidaya dan

Optimalisasi kawasan budidaya ikan

Penyediaan bibit ikan unggul

Pemanfaatan pekarangan untuk budidaya peningkatan luas sarana

Optimalisasi usaha perikanan tangkap

Pembedayaan masyarakat dalam menjaga kelestarian sumberdaya dan ekosistem laut

Peingkatan peranan masyarakat dalam pengwelolaan dan pengawasan kelestarian ekosisten kelatan

Peningkatan upaya perbaikan ekosistem laut yang rusak

Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka pelestarian sumberdaya keklautan dan periukanan

Membina dan pendampingan usaha pengolahan hasil ikan

Penumbuhan usaha pengolahan hasil ikan

Peningkatan kelas kemampuan kelompok tani

tangkap

Meningkatkan pelestarian dan pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan

Meningkatkan pengelolaan pasca panen

5.2

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, menengah dan Koperasi

Meningkatnya keteranpilan dan kewirausahaan pelaku usaha (kemampuan manajerial, kualitas produk, pakcaging , TTG dll) Meningkatnya kemitraan antara UMKM dengan pengusaha besar

Peningkatan keterampilan pelaku usaha dan mendorong semangat kewirausahaan pelaku usaha Meningkatkan kemampuan SDM dan Finansial UKM melalui Fasilitasi Kerjasama dengan BUMN dan perusahaan swasta

Meningkatnya jumlah pelaku usahakecil pengolahan sehingga meningkatkan nilai tambah produk dan penyerapan tenaga kerja Meningkatkan akses pemasaran produk UMKM

Mendorong terbentuknya bapak angkat dari usaha besar terhadap UMKM. ( alih teknologi, penyerapan produk, pelatihan, magang dll Mendorong dan memfasilitasi usaha kecil untuk meningkat menjadi usaha menengah.

Peningkatan fasilitasi bagi UMKM untuk dapat mengikuti event-event promosi dalam dan luar negeri

Mencari informasi/peluang dan memfasilitasi UMKM untuk dapat mengikuti even-even promosi baik di dalam negeri maupun luar negeri dan membuka akses promosi melalui jaringan teknologi informasi Mendorong kalangan menengah ke atas untuk menggunakan produk UMKM



Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatkan akses pelaku usaha terhadap permodalan

Mendorong lembaga keuangan yang ada untuk menyediakan kredit dengan persyaratan dan bunga yang ringan

Tersusunnya Road Map industri kecil dan Menengah dan dibentuknya kawasan sentrasentra produksi.

Tersusunnya Road Map industri kecil dan menengah untuk memfasilitasi bantuan dari sumber-sumber dana lainnya.

Meningkatnya peran koperasi dalam mendukung usaha kecil dan ekonomi rakyat di Nagari

Meningkatkan pemberdayaa

Membina dan mendorong berperannya koperasi dalam mendukung UMKM

Meningkatnya pemberdayaan koperasi

Mendorong peranan koperasi dalam mendukung UMKM

Mendorong peranan koperasi dalam mendukung UMKM

Peningkatan pembinaan dan pengawasan koperasi Meningkatknya peranan Lembaga Keuangan Masyarakat dalam mendukung peningkatan usaha rumah tangga/kelompok masysyarakat

5.3

Revitalisasi pasar tradisional

Meningkatkan peranan BMT dan LKM dalam mendukung ekonomi rumah tangga dan kelompok masyarakat.

Peningkatan fasilitasi akses masyarakat terhadap BMT LKM lainnya.

Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap BMT dan LKM lainnya

Peningkatan Pembinaan dan pengawasan BMT dan LKM lainnya

Meningkatkan kapasitas BMT dan LKM lainnya.

Peningkatan akses permodalan BMT dan LKM dan jaminan pembiayaan oleh BMT dan LKM lainnya.

Meningkatnya peran pengelola pasar dalam memanajemen pasar.

Mendorong dan memfasilitasi pembentukan Lembaga Pengelola Pasar.

Peningkatan pembinaan dan mendorong pengelola pasar untuk mampu mengelola pasar dengan baik.

Meningkatnya sarana prasarana pasar

Mendorong partisipasi pihak ketiga untuk membangun pasar dan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi terkait pendanaan pembangunan pasar.

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pasar

Meningkatkan perlindungan konsumen


Peningkatan perlindungan dan keamanan bagi konsumen

Meningkatkan pengawasan terhadap distribusi barang dan jasa.


Sambungan Tabel VI-7 Tujuan 5.4

Pengembangan pariwisata Daerah

Sasaran Meningkatnya jumlah wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung ke Agam

Strategi Meningkatkan manajemen dan rencana pengelolaan pariwisata Daerah

Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan di Kabupaten Agam

Arah Kebijakan Pembenahan obyek wisata unggulan

Peningkatan promosi melalui pameran serta event kebudayaan dan pariwisata. peningkaran sarana dan prasarana kepariwisataan

5.5

Peningkatan Investasi daerah

Meningkatnya jumlah investor yang masuk ke Kabupaten Agam

Mewujudkan iklim investasi yang kondusif

Peningkatan jaminan keamanan dan kepastian hokum bagi investor

Meningkatnya nilai investasi

Meningkatkan pelayanan investasi melalui penyederhanaan dalam proses perizinan

Pemberian insentif, fasilitasi dan informasi potensi investasi bagi investor

Menyediakan bahan promosi investasi yang tepat dan akurat 5.6

Penurunan jumlah Rumah tangga miskin

Berkurangnya jumlah rumah tangga miskin Kabupaten Agam

Melaksanakan program terpadu penanganan rumahtangga miskin

Peningkatan keakuratan arah sasaran program-program penanggulangan kemiskinan.

Meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pendampingan, dan bantuan sarana usaha / produk

Peningkatan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan.


Misi. 6: Mewujudkan

Pembangunan

Yang

Berkelanjutan

Berwawasan

Lingkungan Dan Ramah Bencana Sehubungan visi Kepala Daerah terpilih yang menyatakan ”lestari” dan kata ”Indah” sangat erat kaitannya dengan masalah lingkungan dan penataan. Disatu sisi proses pembangunan Kabupaten Agam relatif cepat baik yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun pemerintah, disisi lain percepatan pembangunan tersebut tidak diiringi dengan kesiapan daerah dalam mengawasi dan mengendalikan laju pembangunan sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah maupun isu pembangunan berkelanjutan. Hal ini lebih diperparah dengan seringnya Daerah Kabupaten Agam dilanda bencana alam mulai dari gempa, abrasi pantai, bahkan tanah longsor dan banjir sudah menjadi langganan tahunan yang sering melanda beberapa kawasan di Kabupaten Agam. Sehubungan dengan hal tersebut dan mengingat keterbatasan daerah serta beratnya beban pembangunan yang harus diemban maka tidak semua strategi dapat dilaksanakan. Namun dalam periode RPJMD Tahun 20102015 ini pembangunan bidang lingkungan lebih banyak dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat untuk turut berpartisipasi secara aktif dalam mengatasi dan menanggulangi permasalahan lingkungan yang muncul dalam proses pembangunan dimaksud. Lebih lanjut RPJM menititikberatkan pembangunan bidang lingkungan dengan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut. 1. Strategi dan Arah Pembangunan dalam Penataan Ruang Beberapa hal yang menjadi fokus kebijakan penataan ruang adalah mengatasi permasalahan yang menjadi hambatan saat ini. Mulai dari regulasi, kelembagaan, sampai pada pengawasan dan pengendalian yang juga harus disertai dengan penertiban. Kondisi produk tata ruang saat ini belum lagi mengacu pada peraturan perundangan terbaru. Karena RTRW sebagai regulasi induk penataan ruang di daerah masih dalam proses legalisasi. Sampai akhir Tahun 2010 tahapan yang dilalui baru pada pembahasan di tingkat BKPRD Propinsi. Saat ini masih menunggu rekomendasi Gubernur Sumatera Barat untuk dapat dilanjutkan dalam proses persetujuan substansi di Ditjen Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum. Setelah ini dokumen perencanaan tata VI - 32 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015

ruang lainnya akan diperbaharui guna menyelaraskan dengan amanat UU Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007. Disisi kelembagaan, Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) juga akan diubah sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan ruang Daerah. Selanjutnya BKPRD ini akan bekerja secara ad-hoc dalam merencanakan, mengawasi dan mengendalikan pemanfaatan ruang guna menjamin pelaksanaan pembangunan mengacu pada produk perencana daerah. Permasalahan lain yang dihadapi adalah tidak efektifnya pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan secara administratif. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain: 1. masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinan pemanfaatan ruang. 2. lemahnya pertimbangan aspek-aspek teknis penataan ruang dan lingkungan

dalam

sistem

perizinan

pemanfaatan

ruang

yang

disebabkan lemahnya SDM petugas pengelola perizinan dalam memahami

aspek-aspek

teknis

yang

seharusnya

menjadi

pertimbangan pengeluaran izin. 3. Sistem

dan

mekanisme

perizinan

IMB

yang

kurang

mempertimbangkan luas kawasan sehingga tidak terjangkau oleh petugas yang jumlahnya terbatas. 4. Lebih lanjut tindakan pengawasan, pemantauan dan pengendalian ini belum dibarengi dengan tindakan penertiban untuk lebih menguatkan sikap Pemerintah Daerah dalam menjamin terlaksananya penataan ruang dan lingkungan, sehingga tercapai kondisi ideal yang diinginkan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Semua itu bermuara pada rendahnya rasio ketaatan terhadap rencana tata ruang dan rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan. 2. Strategi dan Arah Pembangunan dalam Pelestarian Sumberdaya Alam dalam

rangka

Melaksanakan

Pembangunan

Berkelanjutan

dan

Berwawasan Lingkungan Lingkungan yang lestari pada hakekatnya adalah mengelola interaksi antara manusia dan lingkungan , dalam suatu proses koordinasi dengan VI - 33 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015

melakukan

pendekatan

secara

holistik

dan

adaptif,

dalam

konteks

desentralisasi, globalisasi dan good environment governance dengan tujuan akhir keseimbangan antara kualitas lingkungan dan kehidupan. Untuk mencapai lingkungan yang lestari diperlukan proses yang menerus,

intervensi

publik

dalam

pengalokasian

dan

pemanfaatan

lingkungan dan sumber daya alam, untuk memecahkan persoalan lingkungan saat ini dan untuk menuju pembangunan yang berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan kelestarian lingkungan hidup guna mendukung pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan ada beberapa aspek yang menjadi fokus perhatian pemerintah daerah. Beberapa strategi dan kebijakan bidang lingkungan dititikberatkan pada pelaksanaan program-program penanggulangan permasalahan yang sedang terjadi diantaranya adalah upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup seperti penanggulangan pencamaran Danau Maninjau dan sungai-sungai utama Kabupaten Agam yaitu Batang Agam, Batang Sianok, Batang Antokan, Batang Kalulutan, Batang Tiku, Batang Masang dan Batang Dareh. Permasalahan penurunan tingkat kualitas lingkungan di kawasan Danau Maninjau sudah sampai pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Hal ini tidak terlepas dari beratnya beban yang harus ditanggung oleh danau, yang telah melebihi daya dukungnya. Mulai dari pencemaran air oleh aktivitas ekonomi yang ada di danau dan sekitar sampai pada rusaknya cacthmen area yang disebabkan bencana gempa dan longsor. Kemudian dalam rangka antisipasi dampak pemanasan global dan perubahan iklim dilakukan peningkatan konservasi dan mengurangi tekanan terhadap

lingkungan.

Upaya-upaya

yang

harus

dilakukan

dalam

mengantisipasi dampak pemanasan global tersebut antara lain adalah melaksanakan pengelolaan pemanfaatan air; pengadaan sistem transportasi masal dalam rangka mengurangi emisi gas buang; mencegah kerusakan hutan (penebangan dan kebakaran), melaksanakan penghijauan kembali lahan kritis, serta peningkatan sistem pengolahan sampah. Penanggulangan

lahan

kritis

yang

secara

akumulatif

berada

dikawasan hutan dan non hutan seluas 87.174 Ha perlu mendapatkan perhatian semua pihak dan semaksimal mungkin memberdayakan seluruh sumberdana kegiatan yang ada pada SKPD terkait antara lain Kehutanan, Perkebunan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan lain-lain.


Kemudian dalam rangka pemeliharaan dan perlindungan sumberdaya alam, strategi yang dilaksanakan adalah konservasi sumberdaya air, hutan serta ekosistem laut , pesisir dan pulau-pulau kecil. 3. Strategi dan Arah Kebijakan Dalam Mewujudkan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Merujuk pada visi kepala Daerah yang dengan jelas menyebutkan kata ”Indah” tentu tidak terlepas dari masalah kebersihan, pertamanan dan perilaku

seimbang

masyarakat

dalam

kehidupan

sehari-hari.

Untuk

mewujudkan hal tersebut perlu dorongan dan arahan pembentukan perilaku masyarakat melalui regulasi dan sosialisasi serta pengawasan yang intens tentang pola hidup bersih dan indah. Peningkatan sistem pengelolaan persampahan perlu dibenahi dan ditingkatkan. Hal ini dapat dilaksanakan melalui pembenahan manajemen persampahan,

peningkatan

kemampuan

personil

pengelola,

serta

pemenuhan prasarana dan sarana yang memadai guna mendukung terciptanya lingkungan yang bersih. Menfasilitasi penyediaan TPS dan membudayakan pengolahan sampah ditempat secara mandiri merupakan upaya mengurangi timbulan sampah yang harus diangkut ke TPA. Disamping itu melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga secara mandiri merupakan sebuah keharusan. Memisahkan sampah organik dan non organik agar dapat didaur ulang sehingga dapat menjadi barang produktif. Kemudian dalam rangka mewujudkan kota hijau yang asri dan produktif dilaksanakan dengan strategi pembuatan taman kota dan menggerakkan masyarakat guna memanfaatkan semua lahan yang ada untuk menanam tanaman produktif seperti buah-buahan bebagai jenis. Gerakan ini termasuk salah satu cara mewujudkan OBIT (one billion tree) dengan menggalakkan penanaman pohon buah dimanapun dan oleh siapapun. Disamping itu ditingkat rumah tangga juga ditingkatkan kesadaran menanam bunga untuk mewujudkan keindahan lingkungan serta dapur dan apotik hidup untuk mengurangi pengeluaran rumah tangga. 4. Strategi dan Arah Kebijakan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten Agam merupakan daerah yang sangat rawan bencana, dimana terdapat potensi bencana gempa, gunung meletus, abrasi, akresi, tsunami dan yang paling sering terjadi adalah banjir dan tanah longsor yang VI - 35 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015

hampir selalu ada setiap tahun. Untuk itu permasalahan penanggulangan bencana merupakan hal yang mutlak bagi Kabupaten Agam. Strategi penanggulangan bencana disasarkan pada tiga tahapan yaitu kesipsiagaan dan mitigasi, pelaksanaan koordinasi dan tindakan kedaruratan pada saat kejadian bencana serta pelaksanaan recovery pasca bencana berupa rehabilitasi dan reconstruksi prasarana dan sarana ekonomi dan sosial serta rumah-rumah masyarakat. Kebijakan penanggulangan bencana lebih dititk beratkan pada kesiapsiagaan dan mitigasi, dimana 70% dari bobot program penanggulagan bencana merupakan tindakan prefentif antara lain kesiapan bidang regulasi, penguatan kelembagaan peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur dalam menghadapai potensi bencana serta pemenuhan prasarana dan sarana kebencanaan. Sementara 30% lainnya terbagi dalam programprogram kedaruratan serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Tabel berikut menyajikan sistematika dan hubungan simetris antar strategi dan arah kejiakan daerah bidang lingkungan hidup


Tabel VI.8 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Dan Ramah Bencana TUJUAN 6.1 Meningkatkan penataan ruang daerah

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

Pemantapan regulasi penataan ruang daerah sebagai acuan pelaksanaan pembangunan

Peningkatan penataan ruang daerah

Penyusunan regulasi penataan ruang daerah

Terwujudnya konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan perencaan daerah

Penataan kebijakan daerah

Penerapan kebijakan daerah yang mengacu pada perencanaan Meningkatkan ketaatan terhadap rencana tata ruang

Terlaksananya pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang daerah melalui pengawasan dan pengendalian

Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang

peningkatan peran aktif masyarakat dalam penata ruang dan pertanahan Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukan Penertiban penyalahgunaan peruntukan ruang

6.2 Terwujudnya peningkatan kelestarian sumber daya alam

Tercapainya peningkatan kualitas lingkungan hidup

Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Melakukan pemantauan kualitas lingkungan Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan berkelanjutan Penyediaan data dan informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup Penyusunan regulasi bidang lingkungan hidup Pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan

Peningkatan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dalam rangka menanggulangi pemanasan global dan dampak perubahan iklim

Penanggulangan lahan kritis

Rehabilitasi lahan kritis melalui reboisasi/penghijauan kembali Pengembangan kebun bibit dan tanaman hutan rakyat Peningkatan pengamanan dan perlindungan hutan



SASARAN

STRATEGI Konservasi sumberdaya air

KEBIJAKAN Memelihara daerah tangkapan air dan menjaga kelangsungan fungsi resapan air Membangun tampungan air guna menahan air hujan dan mengurangi air limpasan Peningkatan pengelolaan danau, sungai dan rawa

Konservasi sumberdaya hutan

Penataan batas kawasan hutan

Konservasi ekosistim laut, pesisir dan pulaupulau kecil

Mencegah kerusakan terumbu karang Pelestarian hutan mangrove Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara ekosistim laut, pesisir dan pulau-pulau kecil

6.3 Terwujudnya kebersihan dan keindahan lingkungan

Terpeliharanya kebersihan lingkungan melalui peningkatan pengelolaan persampahan

Konservasi kawasan rawa gambut

Perlindungan kawasan gambut

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah domestik

Penetapan regulasi tentang pengelolaan persampahan masyarakat Peningkatan pengawasan terhadap pembuangan sampah ke sungai Pemberian penghargaan atas upaya penciptaan keindahan dan kebersihan lingkungan Peningkatan kemampuan pelayanan persampahan (pengangkutan sampah ke TPA)

Pemenuhan sarana prasarana persampahan

Pembangunan TPA sampah modern Pengadaan utilitas/sarana persampahan

Terwujudnya kota hijau yang asri dan produktif

Pembuatan taman kota

Pembangunan Ruang Terbuka hijau Pembuatan taman pada lokasi-lokasi strategis kota

Menggerakkan masyarakat memanfaatkan lahan yang tersedia dengan menanam tanaman produktif


Membudayakan penanaman pohon/buah-buahan disetiap tanah yang tersedia Membudayakan penanaman bunga, dapur hidup dan apotik hidup di tingkat rumah tangga

Sambungan Tabel VI-8 TUJUAN 6.4 Meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam mitigasi dan penanggulangan bencana

SASARAN terlaksananya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana

STRATEGI Menyiapkan acuan dan pedoman penanggulangan bencana

KEBIJAKAN Penyusunan regulasi pengurangan resiko kebencanaan Penyusunan kajian dan pembuatan peta resiko

Melaksanakan upaya Mitigasi /Pengurangan Resiko

Penyusunan kontigensi bencana Penguatan kelembagaan dan sistem koordinasi Peningkatan kesiapsiagaan dan kemampuan SDM pelaksana penanggulangan bencana Penyediaan prasarana dan sarana kebencanaan

terlaksananya penanganan tanggap darurat bila terjadi bencana

Melaksanakan koordinasi tindak tanggap darurat

Penyelamatan korban Pendistribusian logistik, peralatan dan bahan Pelaksanaan pencatatan


Membangun kembali infrastruktur yang rusak

Pelaksanaan rehab rekon, rumah, infrastruktur, sosial budaya dan ekonomi pada wilayah pasca bencana


Mengupayakan relokasi dalam daerah atau transmigrasi ke daerah lain

Menfasilitasi pelaksanaan relokasi dalam daerah secara swadaya atau transmigrasi


BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN VISI

: Terwujudnya Kabupaten Agam yang Agamis, Lestari, Adil, Mandiri dan Indah. ` :

MISI 1

Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik Bersih dan Profesional

NO

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

4

5

Meningkatnya - Peningkatkan kapasitas kapasitas dan aparatur dan budaya kinerja dan aparatur kerja untuk peningkatan pemerintah daerah kinerja dan aparatur

- Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, ketatalaksanaan

- Meningkatkan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan SDM Aparatur

Terwujudnya - Peningkatan pelayanan pelayanan yang yang profesional dalam profesional dalam mendukung kegiatan mendukung kegiatan DPRD DPRD

- Peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

7

1 Dokumen

- Pengembangan kapabilitas aparatur 45 125 - Diklat Teknis 20 100 - Diklat Fungsional 432 948 - diklat struktural - menurunnya jumlah - 121 teguran tahun - 32 teguran tahun teguran 2010 2015 pelanggaran disiplin yang dikeluarkan

- Rekruitmen aparatur sesuai dengan Terfasilitasinya agenda - Meningkatkan dan Menguatkan kapasitas kegiatan DPRD dalam pelayanan pada pelaksanaan fungsikegiatan DPRD fungsi DPRD dalam Bentuk

- Meningkatkan ketatalaksanaan organisasi pemerintahan yang efektif dan efisien

6

- Terselenggaranya analisis kebutuhan pegawai

- Fungsi legislasi ( Perda ) - Fungsi Anggaran - Fungsi Pengawasan

penataan SKPD sejalan dengan prinsip structure follow function

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL KONDISI AKHIR

- tertatanya SKPD yang optimal ( sesuai dengan urusan dan potensi daerah )

Rasio pegawai terhadap jumlah

12

BIDANG URUSAN

8

9

- Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

SKPD 10

Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan persandian.

BKD

- Program Pendidikan Otonomi daerah, Kedinasan Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Otonomi daerah, - Program Pembinaan dan Pemerintahan Pengembangan Umum, Administrasi Aparatur Keuangan Daerah, Kepegawaian dan persandian.

BKD

BKD

- menjadi 2,5 % pada tahun 2015 - Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah


Set. DPRD

- Program peningkatan Pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan


Bag. Organisasi

60

100% 100%

100% 100%

100%

100%

__________________________________________________________________ VII - 1 RPJMD Kabupaten Agam tahun 2010-2015

PROGRAM

NO

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

- Meningkatkan pelayanan kedinasan KDH

meningkatnya - Peningkatkan - Meningkatan pengawasan internal pengawasan internal dan akuntabilitas kinerja dan pengendalian pengendalian pelasanaan SKPD pelaksanaan pemerintahan pemerintahan

INDIKATOR KINERJA


- Terlaksananya kegiatan pelayanan kedinasan KDH

100%

100%

- jumlah cakupan pembinaan dan pengawasan lembaga pemerintahan daerah

15%

100%

- Tercapai Wajar Tanpa Pengecualian

0%

100%

- meningkatnya kemampuan dalam penanganan kasus - Tersusunnya buku LAKIP dan Penetapan Kinerja Kab. Agam tiap tahunnya - Tersusunnya IKU Pemda - Tersusunnya IKU SKPD

80%

100%

100%

100%


1 Dokumen 52 Dokumen

PROGRAM

BIDANG URUSAN

Peningkatan Kinerja Otonomi daerah, Pelayanan Publik Pemerintahan Pemerintah Daerah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan persandian. Program Penataan Otonomi daerah, Kelembagaan, Pemerintahan ketatalaksanaan san Umum, Administrasi Pengawasan setda Keuangan Daerah, Kepegawaian dan persandian. - Program Penataan Otonomi daerah, Kelembagaan Pemerintahan Ketatalaksanaan Umum, Administrasi dan Kepegawaian Keuangan Daerah, Kepegawaian dan persandian. Otonomi daerah, - Program peningkatan Pemerintahan pelayanan Umum, Administrasi kedinasan kepala Keuangan Daerah, daerah/ wakil kepala Kepegawaian dan daerah persandian.

SKPD Bag. Organisasi

Bag. Organisasi

BKD

Bag. Umum/ Bag. APUM

- Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH


Inspektorat

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH


Bag. Organisasi

NO

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN - Meningkatkan kapasitas dan kapabalitas SDM Pemeriksaan

perbaikan kualitas pelayanan publik,

- Peningkatan kualitas pelayanan publik secara efekttivitas dan akuntabilitas

- Peningkatan pelayanan publik melalui penggunaan teknologi dalam penyampaian informasi

INDIKATOR KINERJA - Jumlah auditor

- Meningkatkan - Terlaksananya pengendalian dan pengendalian evaluasi pembangunan program/kegiatan pembangunan secara berkala - Terlaksananya Rapat evaluasi program/kegiatan pembangunan setiap bulannya - Meningkatkan kualitas - Peningkatan indeks dan kuantitas kepuasan pelayanan publik masyarakat dalam pelayanan publik

- Meningkatkan - Terinformasikannya transparansi, partisipasi potensi-potensi dan mutu layanan hasil pelaksanaan melalui peningkatan pembangunan dan akses dan sebaran pemerintahan informasi daerah - Meningkatkan sarana - Persentase SKPD dan prasarana yang memberikan telekomunikasi dan kontribusi pada informasi website Pemkab Agam sesuai standar data pokok masing-masing SKPD - Persentase komunikasi dan informasi melalui radio komunikasi amatir pada SKPD

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL KONDISI AKHIR 15 orang

35 orang

60%

85%

100%

100%

60 %

100%

75%

90%

40%

100%

25%

100%


PROGRAM

BIDANG URUSAN

Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan persandian. Program Koordinasi Otonomi daerah, Pengendalian Pemerintahan Pembangunan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan persandian.

Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

SKPD Inspektorat

Bag. AP

Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan persandian. Program kerjasama Komunikasi dan informasi dengan Informasi mass media.

Kantor Penanaman Modal dan PT/ Bag. Organisasi

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan Informasi


NO

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

- Persentase efektifitas, efisiensi dan estetika lingkungan dalam penggunaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dalam pembangunan menara telekomunikasi seluler. - Menyiapkan kelompok - Terbentuknya informasi masyarakat di kelompok informasi setiap kecamatan masyarakat ( KIM ) Kab. Agam. - Menyusun standar pelayanan yang cepat, murah dan mudah dalam setiap produk layanan pemerintah Terwujudnya tertib administrasi kependudukan

- Penataan kelembagaan dan sistem informasi administrasi kependudukan dan catatan sipil

- Meningkatan kualitas pelayanan kepdundudukan dan catatan sipil

- Kecamatan yang sudah mengoperasionalka n SIAK secara terpadu - Meningkatnya jumlah tenaga pengelola SIAK yang telah dilatih - Meningkatnya persentase cakupan penduduk yang telah memiliki kartu Keluarga dari 80 % pada tahun 2010 menjadi 100% pada tahun 2015. - Meningkatnya persentase cakupan penduduk yang telah memiliki akte kelahiran - Meningkatnya persentase cakupan penduduk yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk kelahiran

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL KONDISI AKHIR 0%

PROGRAM

BIDANG URUSAN

SKPD

60%

2

16

Penyebarluasan Komunikasi dan informasi yang Informasi bersifat penyuluhan bagi masyarakat.


0

16

Program Penataan Administrasi kependudukan

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

12

80

80%

100%

50%

90%

60%

100%


Kependudukan dan Catatan Sipil

NO

SASARAN penyediaan tanah untuk kepentingan umum dan pemerintah

meningkatnya tata administrasi pemerintahan dan otonomi daerah

STRATEGI - Pembanguna fasilitas pelayanan pemerintah dan umum di atas lahan milik pemerintah

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA


PROGRAM

BIDANG URUSAN

SKPD

- Menyediakan dan - tersedianya lahan membangunan fasilitas untuk pelayanan pemerintah pembangunan dan umum fasilitas kepentingan umum dan pemerintah

3 bidang

20 bidang

Program Penataan Pertanahan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Bag. Pertanahan

- penyediaan sertifikasi tanah (400 persil tanah pemerintah yang belum ada sertifikat tahun 2010) dan data base pertanahan milik pemerintah - Tersusunnya dokumen pengendalian kebijakan kepala daerah berupa LKPJ, LPPD dan memori serah terima Kepala Daerah

40 Persil

350 persil

Program Pengembangan sistem informasi pertanahan

Pertanahan

Bag. Pertanahan

15 dokumen

Program pengendalian kebijakan kepala daerah


Bag. APUM

2 kali

Program peningkatan pelayanan kedinasan KDH/Wakil KDH Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan persandian.

Bag. APUM

- Peningkatan pengelolaan - Meningkatkan tata administrasi pengelolaan tata pemrintahan dan otonomi administrasi daerah pemerintahan dan otonomi daerah

- terlaksananya koordinasi pemeritahan Kabupaten Agam setiap tahun

2 Dokumen

1 kali

- terlaksananya penataan tapal batas administrasi Kabupaten Agam dari 15 Km tahun 2011 menjadi 82 Km tahun 2015 : - Dengan Kab. Tanah Datar - dengan kab. Limapuluh kota - dengan Kab. Pd. Pariaman - dengan Pasaman - pasaman barat - Penyelesaian tapal batas antar nagari


Penataan Daerah Otonomi Baru

10 km 17 km 20 km 20 km 10 km 5 km

NO

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA - Terselenggaranya penyelengaraan pemerintahan dan pelayanan umum di kecamatan

- Penguatan administrasi - Meningkatkan tata pemerintahan nagari administrasi tata pemerintahan nagari

Mensinkronkan - Sinkronisasi kebijakan kebijakan Nasional, bagi perujutan fakta Kebijakan integritas dalam urusan Pemerintahan pemerintah Provinsi dengan Kebijakan Kabupaten meningkatnya pemantapan sistem perencanaan daerah yang terpadu dan berkelanjutan

- Meningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan / pembangunan

- Meningkatkan kemampuan aparat pemerintahan nagari melalui: - terlatihnya sekretaris nagari dalam menyusun APB Nagari dan RPJM Nagari - Terfasilitasinya pemilihan wali nagari periode berikutnya - pembinaan rutin walinagari - Pembinaan rutin bamus - terlaksananya penilayan kompetensi walinagari - terlaksananya penyerahan urusan kabupaten kepada nagari sesui dengan peraturan - Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan mekanisme per-UUan terdiri dari: - RPJMD Kab. Agam tahun 2011-2015 - RKPD tiap tahunnya

- KUA dan KUA-P tiap tahunnya - PPAS dan PPAS-P tiap tahunnya

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL KONDISI AKHIR 16 kecamatan

16 kecamatan

-

82 nagari

18 nagari

64 nagari

82 nagari

82 nagari

16

PROGRAM

BIDANG URUSAN

Program Pelayanan Umum Pemerintahan di Kecamatan

Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan persandian. Program Otonomi daerah, Peningkatan Pemerintahan Kapasitas Aparatur Umum, Administrasi Pemerintahan Desa Keuangan Daerah, Kepegawaian dan persandian.

SKPD 16 Kecamatan

BPMPN

16

220 urusan

Program perencanaan pembangunan daerah

0

1

1

5

1

5

1

5


Perencanaan Pembangunan

Bappeda

NO

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA - Evaluasi pelaksanaan RPJMD 2011-2015 ( Tahun III dan V RPJM) - Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan bid. Ekonomi tiap tahunnya

- Meningkatkan sistem akurasi statistik perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penelitian dan pengembangan Mewujudkan perpustakaaan dan kearsipan sebagai sumber rujukan informasi.

- Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan

- meningkatkan penelitian dan pengembangan dibidang penyelenggaraan pemerintahaan - Peningkatan pengelolaan - melaksanakan perpustakaan dan pembinaan teknis kearsipan kearsipan dan perpustakaan secara profesional

- Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bid. Sosbud tiap tahunnya - Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan bid. Prasarana Wilayah tiap tahunnya - Tersusunya data statistik daerah tiap tahunnya terdiri dari : - Penyusunan dan pengumpulan data PDRB - Penyusunan Agam Dalam Angka - Penyusunan dan pengumpulan data ICOR - Penyusunan dan pengumpulan data IPM

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL KONDISI AKHIR 0

PROGRAM

SKPD

100%

100%

Program perencanaan pembangunan ekonomi


Bappeda

100%

100%

Program Perencanaan Perencanaan Sosial Pembangunan dan Budaya

Bappeda

100%

100%

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam


Bappeda

Program Pengembangan Data/ Informasi / Statistik daerah

Statistik

Bappeda

Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan persandian. Kearsipan

Bappeda

1

5

1

5

1

5

1

5

- Tersedianya data dan informasi bahan dan hasil penelitian/kajian

- Terlaksannya pedataan dan penataan arsip

BIDANG URUSAN

2

7 uk


56 uk

Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Kantor Arsip & Pustaka

NO

SASARAN

STRATEGI

Melakukan - Peningkatan pengkajian pengkajian dan dan pembuatan produk penyesuaian produk hukum yang aspiratif, hukum akomodatif daerah/peraturan daerah dan prosuk hukum nagari sebelum ditetapkan sehingga produk hukum tersebut lebih aspiratif dan akomodatif sesuai dengan kewenangan/urusan dan norma hukum yang berlaku

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA


PROGRAM

BIDANG URUSAN

SKPD

- Terbangunnya data base informasi kearsipan

0

100%

Perbaikan sistem administrasi kearsipan

Kearsipan


- Terlaksananya pemeliharaan rutin//berkala sarana dan prasarana kearsipan tiap tahunnya

60%

100%

Program Kearsipan pemeliharaan rutin//berkala sarana dan prasarana kearsipan


- Terlaksanya kegiatan perpustakaan keliling untuk pengembangan minat baca (jumlah Kunjungan pustaka keliling pertahun ) - Terlaksananya layanan perpustakaan umum daerah - Bertambahnya koleksi buku perpustakaan - Terlaksanya pengadaan buku bantuan untuk perpustakaan nagari

48 pos

84 pos

Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Perpustakaan


280 orang

Peningkatan kualitas pelayanan informasi

kearsipan

Arsip dan Pustaka

5 paket

Peningkatan kualitas pelayanan informasi

kearsipan

Arsip dan Pustaka

50 perda

Program Penataan Peraturan Perundangundangan


Tiap hari kerja

Tiap hari kerja

374

3374 exemplar

-

3280 exemplar

- terlaksanaanya pelatihan petugas pengelola arsip SKPD, Kecamatan dan Nagari dan pelatihan pengelola perpustakaan

37 orang

- Pengadaaan Sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan

masih kurang

Menyusunan dan - Tersusunnya penataan produk peraturan perda hukum daerah dan sesuai dg produk hukum nagari kebutuhan hukum yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat yang mengacu kepada peraturan perundangundangan nasional

10 perda


Bagian Hukum

Melakukan pengkajian dan produk NO penyesuaian SASARAN hukum daerah/peraturan daerah dan prosuk hukum nagari sebelum ditetapkan sehingga produk hukum tersebut lebih aspiratif dan akomodatif sesuai dengan kewenangan/urusan dan norma hukum yang berlaku

Peningkatan pengkajian dan pembuatan produk hukumSTRATEGI yang aspiratif, akomodatif

Menyusunan dan penataan produk INDIKATOR hukum KEBIJAKAN daerah dan ARAH KINERJA produk hukum nagari yang disesuaikan - tersedianya buku lembaran daerah dengan perkembangan dan buku informasi dan kebutuhan hukum hukum masyarakat yang mengacu kepada - sosialisasi peraturan daerah dan peraturan perundangperaturan pusat undangan nasional - dihasilkannya keputusan bupati dan peraturan bupati - terbentuknya nagari sadar hukum

- bantuan dan advokasi hukum

Terlaksananya penegakan perda, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

- Peningkatan penerapan - Menyusun, menyiapkan - meningkatnya dan penyelenggaraan dan melengkapi cakupan pelayanan ketentraman dan Peraturan/ ketentuan, pengawasan ketertiban umum serta SDM dan sarana peraturan daerah perlindungan masyarakat prasarana pendukung pada 16 kecamatan terhadap penyelenggaraan kententraman dan - Terfasilitasnya penerbitan Perna ketertiban umum Pekat - Bertambahnya tenaga keamanan dan pengendalian dan ketertiban dan ketentraman - Meningkatkan - Terlaksananya koordinasi, sosialisasi, kegiatan patroli dan razia pelaksanaan dan terhadap peraturan dan pengawasan ketentuan yang penertiban dan menyangkut dengan penindakan ketentraman dan pelanggaran perda - PAM Piket kantor - PAM Tamu dan pejabat negara - PAM Poskotis - PAM unjuk rasa dan kerusuhan - PAM duka dan bencana

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL KONDISI AKHIR 500 buku/tahun

500 buku/tahun

pada 16 kecamatan

pada 16 kecamatan

650/tahun

650/tahun

10

5 bantuan hukum

30%

Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi BIDANG URUSAN Keuangan Daerah, Kepegawaian dan persandian.

Bagian Hukum

SKPD

50

50 bantuan hukum

100%

16 Nagari

82 Nagari

0 orang

60 orang

600 kegiatan

365 hari 12 kali

365 hari 16 kali

15 hari/tahun

19 hari 16 kali

30kali/tahun

34 kali


Program Penataan Peraturan PerundangPROGRAM undangan

Program Kesatuan Bangsa peningkatan dan Politik Dalam pemberantasan Negeri penyakit masyarakat

Badan Kesbang linpol/ Satpol PP

Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindakan kriminal

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Badan Kesbang linpol

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Badan Kesbang linpol/ Satpol PP

NO

SASARAN

STRATEGI

Meningkatnya - Meningkatkan penyelesaian penyelesaian konflik permasalahan dalam dengan dan diantara masyarakat melalui masyarakat pendekatan persuasif dan musyawarah

Terujudnya optimalisasi pendapatan daerah dan pendapatan nagari

Tersedianya dokumen dan pertanggungjawaban anggaran Terujudnya pengelolaan aset daerah dan aset nagari yang akurat dan akuntabel

MISI 2

- Peningkatan PAD, pengelolaan keuangan dan aset daerah

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA


- Memfasilitasi dan mediasi penyelesaian komplik di tengah masyarakat

- Terselesainya permasalahan konfik pertanahan antara pemerintah dan masyarakat dari 20 kasus Tahun 2010 menjadi 0 kasus pada tahun 2015

20 kasus

- Melakukan koordinasi forum diskusi politik serta memfasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik

- Terwujudnya koordinasi dengan Parpol tiap tahunnya dan terfasilitasi penyelesaiaanya perselisihan partai politik

100%

- Pembekalan unsur pimpinan ormas, LSM dan OKP - Meningkatkan - peningkatan pengelolaan realisasi penerimaan PAD,keuangan, aset PAD dari Tahun daerah dan aset nagari 2010 yang transparan dan akuntabel - peningkatan cakupan pengelolaan aset daerah dari tahun 2010

Menyediakan dokumen - Menyediakan dan dan pertanggungjawaban melengkapi dokumen anggaran dan petanggung jawaban anggaran - Peningkatan pengelolaan - Meningkatkan aset daerah dan aset pengelolaan aset nagari sesuai dengan daerah dan nagari peraturan perundangsecara benar dan undangan akurat

- tersedianya dokumen dan pertanggungjawaba n anggaran - peningkatan cakupan pengelolaan aset daerah dari tahun 2010

100 orang

15%

6 Perda

10%

PROGRAM

BIDANG URUSAN

SKPD

0 kasus

Program Pertanahan penyelesaian konflikkonflik pertanahan

Bag.Pertanaha n

100%

Program pendidikan Kesatuan Bangsa politik masyarakat dan Politik Dalam Negeri

Badan Kesbang linpol

1000 orang

80%

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah


DPPKA

30 Perda

60%

Program Peningkatan Mananjemen Asset Daerah

: Mewujudkan Masyarakat yang Agamais dan Beradat CAPAIAN KINERJA

NO

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

KONDISI AWAL


KONDISI AKHIR

PROGRAM

BIDANG URUSAN

SKPD

NO

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

Da'i, Imam dan Khatib sudah mendapatkan pembekalan dan pelatihan

- Peningkatan peran tokoh - mewujudkan agama dalam aspek peningkatan kapasitas pembangunan derah tokoh agama dalam memberikan pemahaman keagamaan kepada masyarakat Ninik mamak, bundo - Peningkatan peran tokoh - mewujudkan kanduang dan adat, cerdik pandai dalam peningkatan kapasitas pemuda sudah pembangunan tokoh adat dalam mendapatkan memberikan pelatihan pemahaman adat kepada masyarakat Terlaksananya Peningkatan pemahaman Mewujudkan pelatihan/training nilai-nilai moral dan peningkatan nilai-nilai ESQ pada 50% agama bagi aparatur moral dan agama bagi pimpinan dan staf pemerintah daerah aparatur pemerintah SKPD


PROGRAM

BIDANG URUSAN

SKPD

- Persentase da'i, Imam dan Khatib sudah mendapatkan pembekalan dan pelatihan

10%

80%

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Nagari

Pemberdayaan Bagian Kesra masyarakat dan desa

- persentase ninik mamak, bundo kanduang dan pemuda sudah mendapatkan pelatihan persentase aparatur pemerintah yang dilatih ESQ

10%

80%

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Nagari

Pemberdayaan Bagian Kesra masyarakat dan desa

8%

50%

program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

kepegawaian

BKD, Korpri, BPM-PN

Terlaksananya pesantren kilat remaja /pemuda dan pesantren Ramadan/ESQ disetiap sekolah sebanyak 75% dari sekolah yang ada

Peningkatan pemahaman nilai-nilai moral dan agama bagi remaja dan pemuda

Mewujudkan peningkatan nilai-nilai moral dan agama bagi remaja/pemuda

persentase remaja/ pemuda yang dilatih ESQ

0%

75%

Pemberdayaan Sosial kelembagaan kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan

Bagian kesra, Dinsosnaker

Terlaksananya sertifikasi guru 10% dari guru MDA/TPA

Peningkatan kompetensi guru MDA/TPA

Mewujudkan peningkatan kompetensi guru MDA/TPA melalui ujian

persentase guru MDA/TPA yang lulus sertifikasi

0%

10%

Bagian kesra, Dinsosnaker, disdik

Terentaskannya buta huruf Alquran sebesar 75% sampai tahun 2015

Peningkatan kemapuan baca Alquran bagi masyarakat

Mewujudkan peningkatan dan pengembangan MDA/TPA

persentase masyarakat yang bisa baca Alquran

Berdirinya 2 unit pondok pesantren/Islamic Boarding school bertaraf nasional sharing dengan perantau

Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan

Mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan yang bertaraf nasional dan bermutu

jumlah pondok pesantren/islamic Bording school yang dibangun

Pemberdayaan Sosial kelembagaan kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan Pemberdayaan Sosial kelembagaan kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan Pemberdayaan Sosial kelembagaan kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan

MISI 3 NO

INDIKATOR KINERJA

SASARAN

6%

-

75%

2 unit

: Mewujudkan Kemandirian Sosial dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia INDIKATOR CAPAIAN KINERJA STRATEGI ARAH KEBIJAKAN KINERJA KONDISI AWAL KONDISI AKHIR


PROGRAM

BIDANG URUSAN

Bagian kesra, Dinsosnaker, Disdik

Bagian kesra, Dinsosnaker, Disdik

SKPD

NO

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA


PROGRAM

BIDANG URUSAN

SKPD

Meningkatnya Angka - Peningkatan pelayanan - mewujudkan Kelangsungan Hidup kesehatan bagi ibu, bayi, peningkatan Bayi dari 969/1.000 dan anak balita serta pembinaan dan pada tahun 2010 keluarga pelayanan kesehatan menjadi 984/1.000 masyarakat pada tahun 2015

- Angka Kelangsungan Hidup Bayi

969/1.000

983/1.000

Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Meningkatnya Angka - Peningkatan promosi - mewujudkan usia harapan hidup kesehatan dan peningkatan sarana dari 68,7 tahun penerapan perilaku hidup dan prasarana pada tahun 2010 bersih dan sehat penyuluhan menjadi 71 pada tahun 2015

- Angka Usia Harapan Hidup

68,7 tahun

72 tahun

Upaya Kesehatan Masyarakat

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Menurunnya - Peningkatan Status Gizi persentase balita gizi Masyarakat buruk

- Persentase balita gizi buruk

9,75%

Perbaikan Gizi Masyarakat

Kesehatan

Dinas Kesehatan

102

Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 155 pada Tahun 2010 menjadi 130 pada Tahun 2015 Meningkatnya Indikator Pelayanan RS

- mewujudkan peningkatan pembinaan dan penyuluhan gizi bagi masyarakat Peningkatan pelayanan mewujudkan kesehatan bagi ibu, bayi, peningkatan dan anak balita serta pembinaan dan keluarga pelayanan kesehatan masyarakat

jumlah kematian ibu melahirkan

- 1. Peningkatkan - 1. Mewujudkan - BOR,LOS,TOI, Kualitas&Kuantitas SDM Peningkatan Kualitas & BTO 2. Peningkatan Sarana & Kuantitas SDM 2. Prasarana Fisik maupun Mewujudkan Penunjang. Peningkatan Sarana & Prasarana Fisik maupun Penunjang

13,65%

150

- 36,72 %; 3 hari; - 75 %; 6 hari; 3 - 3,06 hari; 58 kali hari; 40 kali


- Program Pengadaan,Peningk atan Sarana & Prasarana RS; Program Pemeliharaan Sarana & Prasarana RS; Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat; Program Standarisasi pelayanan Kesehatan ; Program Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

BIDANG PELAYANAN,PENU NJANG,PROMLITBA NG.

RSUD

NO

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA


PROGRAM

BIDANG URUSAN

SKPD

Program Pemeliharaan Sarana & Prasarana RS Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat Program Standarisasi pelayanan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Meningkatnya Angka - Peningkatan dan Melek Huruf Perluasan Jangkauan Pelayanan Pendidikan Meningkatnya Angka - Peningkatan Kualitas, rata-rata lama Relevansi dan Daya sekolah Saing Pendidikan Meningkatnya Angka - Peningkatan Partisipasi Kasar Profesionalisme dan Distribusi Tenaga Guru

- mewujudkan - Angka Melek Huruf peningkatan ketersediaan layanan pendidikan - mewujudkan - Angka rata-rata peningkatan lama sekolah keterjangkauan layanan pendidikan - mewujudkan - Angka Partisipasi peningkatan Kasar kualitas/mutu dan relevansi pelayanan pendidikan

Meningkatnya Angka - Peningkatan - mewujudkan Pendidikan yang Ketersediaan Sarana dan peningkatan Ditamatkan Prasarana Pendidikan kesetaraan dalam Yang Berkualitas memperoleh layanan pendidikan Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) Meningkatnya - Peningkatkan persentase pemaham-an para perempuan di pemangku kepen-tingan lembaga pemerintah terkait akan penting-nya pembangunan yang responsif gender.

99,53%

99,98%

Program Pendidikan Pendidikan Non Formal

8,3 tahun

12 tahun

Program pendidikan Pendidikan menengah

94,21%

94,51%

Program Wajib Belajar pendidikan dasar 9 Tahun

- Angka Pendidikan yang Ditamatkan

21,51%

30,60%

Dinas Pendidkan Pemuda dan Olah Raga

- Angka Partisipasi Murni (APM)

77,31%

0.9

Program Pendidikan Peningkatan Mutu Pendidikan dab tenaga kependidikan Program pendidikan Pendidikan menengah

18,30%

24,90%

Program Keserasian Pemberdayaan Kebijakan Perempuan dan Peningkatan Perlindungan Anak Kualitas Anak dan Perempuan

BPPKB

- Peningkatan - persentase pemahaman para perempuan di pemangku kepentingan lembaga pemerintah terkait akan pentingnya pembangunan responsif gender.


Pendidikan

Dinas Pendidkan Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidkan Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidkan Pemuda dan Olah Raga

Dinas Pendidkan Pemuda dan Olah Raga

NO

SASARAN Menurunnya angka pengangguran terbuka perempuan

Meningkatnya akses dan kualitas layanan perempuan dan anak korban tindak kekerasan Terfasilitasinya forum anak daerah kebupaten agam

Terkoordinasinya upaya kesejahteraan dan perlindungan anak dengan SKPD terkait dalam rangka pemenuhan hak-hak anak

STRATEGI Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam sektor pembangunan

Peningkatan upaya pemenuhan hak anak untuk hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi dalam proses keberlangsungan kehidupan anak serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Peningkaatan koordinasi pelaksanaan dan sinkronisasi kebijakan yang terkait dengan upaya kesejahteraan dan perlindungan anak

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA


SKPD

Peningkatan upaya pendidikan pelatihan dan peran serta kesejahteraan gender dalam pembangunan Meningkatnya peran forum anak dalam pembangunan

Jumlah akses dan kualitas layanan perempuan dan anak korban tindak kekerasan Terfasilitasinya forum anak daerah kabupaten agam sebagai pemenuhan hak partisipasi anak

5 orang

17 orang

1 forum

1 Forum

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Mewujudkan anak yang berakhlakmulia, cerdas, sehat, berkualitas dan mampu berperan serta secara optimal dalam pembangunan

Terlaksannya pelatihan TOT SDM Pelayanan dan Pendampingan korban KDRT

-

5 sasaran kelompok

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

3,4

Program Keluarga Berencana

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

BPPKB

870/1.000



BPPKB

66,00%



BPPKB

Meningkatnya - Peningkatan Komunikasi, - mewujudkan - Cakupan peserta cakupan peserta KB Informasi dan Edukasi penyediaan sarana dan KB aktif aktif (KIE) dan penyediaan prasarana dan layanan KB dan pelayanan kesehatan kesehatan reproduksi. reproduksi

3,8

845/1.000

63,21%


6%

BIDANG URUSAN

Persentase Angka Pengangguran perempuan

Menurunnya rata- Pengendalian laju pertum- - Mewujudkan - Rata-rata jumlah rata jumlah anak per buhan dan pertambahan peningkatan anak per keluarga keluarga jumlah penduduk pengendalian pertambahan penduduk Meningkatnya rasio - Peningkatan - mewujudkan - Rasio akseptor KB akseptor KB kepesertaaan dan akses peningkatan mutu pelayanan serta pelayanan KB terutama penyediaan pelayanan bagi penduduk miskin KB bagi penduduk miskin

7%

PROGRAM

Mewujudkan peningkatan akses dan kualitas layanan perlindungan terbaik perempuan

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

NO

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

Menurunnya jumlah - Peningkatan akses dan Keluarga Pra kualitas keluarga pra Sejahtera dan sejahtera dan Keluarga Keluarga Sejahtera I Sejahtera I

- mewujudkan - Jumlah Keluarga peningkatan Pra Sejahtera dan kesejahteraan bagi Keluarga Sejahtera I keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I Meningkatnya angka - Peningkatan kesempatan - Mewujudkan - Meningkatnya partisipasi angkatan kerja bagi tenaga kerja peningkatan peluang angka partisipasi kerja kesempatan kerja bagi angkatan kerja dari penduduk usia 67,59% pada tahun produktif 2010 menjadi 75.00% pada tahun 2015 Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja

MISI 4 NO

SASARAN

- Peningkatan partisipasi angkatan kerja

- Mewujudkan dan - Meningkatnya mendorong tingkat partisipasi pembentukan peluang angkatan kerja dari kerja bagi masyarakat 78,20% pada tahun 2010 menjadi 85.00% pada tahun 2015


PROGRAM

BIDANG URUSAN

SKPD

28.351

26.926

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Sosial

BPPKB

67,59%

75,00%

Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Ketenagakerjaan

Sosnakertrans

78,20%

85,00%

Program Peningkatan kwualitas dan produktivitas Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan

Sosnakertrans

: Mewujudkan Kemajuan Daerah dan Keseimbangan Pembangunan antar Kawasan dan Wilayah INDIKATOR CAPAIAN KINERJA STRATEGI ARAH KEBIJAKAN KINERJA KONDISI AWAL KONDISI AKHIR

Meningkatnya Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh

- Pemantapan pusat-pusat - Pengembangan - Terlaksananya pengembangan kawasan wilayah strategis cepat pengembangan untuk percepatan tumbuh kawasan strategis pembangunan dan cepat tumbuh

- Terlaksananya pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh

Meningkatnya Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur daerah

- Peningkatan infrastruktur Daerah

PROGRAM Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh

BIDANG URUSAN

SKPD

Pekerjaan Umum

Dinas PU

- Pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan

- Terlaksananya Pembangunan infrastruktur Jalan dan Jembatan

- Telah terbangunnya jalan Kabupaten dan jalan Kecamatan dengan kondisi baik sepanjang 511,36 km sampai dengan tahun 2010

Terbangunnya jalan Kabupaten dan jalan Kecamatan smpai tahun 2015 sepanjang 30 km

Program Pekerjaan Umum Pembangunan Jalan Dan Jembatan

Dinas PU

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jalan dan jembatan

- Terlaksananya Pemeliharaan infrastruktur Jalan dan Jembatan

- Telah tepelliharanya jalan sepanjang 125,41 km sampai dengan tahun 2010

Terpeliharanya jalan kabupaten sampai tahun 2015 sepanjang 625 km

Program Pekerjaan Umum Pembangunan Jalan Dan Jembatan

Dinas PU


NO

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA


- Pembangunan Sarana - Terlaksananya dan Prasarana Irigasi Pembangunan infrastruktur Irigasi

- Telah terlaksanya pembangunan/Re habilitasi Irigasi sebanyak 80 unit Daerah irigasi sampai dengan tahun 2010 Meningkatnya - Pembangunan - peningkatan akses - Pembangunan Sarana - Terlaksananya infrastruktur ibukota pemukiman dan dan Prasarana pembangunan Sarana dan kabupaten dan Perbaikan akses ke pusat- Pemerintahan/perkanto Sarana dan Prasarana ibukota kecamatan pusat pelayanan ran Prasarana Pemerintahan/Per Pemerintahan/Perka kantoran ntoran Kabupaten Kabupaten Agam Agam : belum mencukupi atau memadai sampai dengan tahun 2010

PROGRAM

BIDANG URUSAN

SKPD

Terbangun dan terpeliharanya Irigasi sebanyak 150 unit sampai dengan tahun 2015

Program Pekerjaan Umum Pembagunan Irigasi

Dinas PU

Terbangunnya Semua Sarana dan Prasarana perkantoran Kabupaten Agam sampai dengan tahun 2015

Peningkatan Sarana Pekerjaan Umum dan Prasaarana kebinamargaan

Dinas PU

- Pembangunan - Terlaksananya Pembangunan Drainase infrastruktur Perkotaan sampai Drainase Perkotaan dengan tahun 2010 belum sempurna

Terbangunnya Semua Jaringan Darainase Perkotaan Kabupaten Agam sepanjanhg 10 km sampai dengan tahun 2015

Pengembangan Pekerjaan Umum Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan Jariangan pengairan lainnya

Dinas PU

- Pembangunan - Pembangunan sarana - Terlaksananya dan prasarana sanitasi Pembangunan Sanitasi Perkotaan perkotaan infrastruktur Sanitasi sampai dengan Perkotaan tahun 2010 belum baik

Terbangunnya Semua Jaringan Sanitasi perkotaan sepanjang 10 km sampai dengan tahun 2015

Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan

Pekerjaan Umum

Dinas PU

- Pembangunan Sarana - Terlaksananya dan Prasarana Air Pembangunan bersih Perkotaan infrastruktur Air Bersih Perkotaan

Terbangunnya Semua Jaringan Air Bersih perkotaan sepanjang 10 km sampai dengan tahun 2015


Pekerjaan Umum

Dinas PU

- Pembangunan sarana dan prasarana Drainase perkotaan

- Pembangunan Air Bersih Perkotaan sampai dengan tahun 2010 belum memncukupi


NO

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN - Pembangunan Jalan dan Jembatan Perkotaan

INDIKATOR KINERJA - Terlaksananya Pembangunan infrastruktur Jalan dan jembatan Perkotaan

- Pembangunan Sarana - Terlaksananya dan Prasarana Utilitas Pembangunan Perkotaan : (Jaringan Sarana dan penerangan Umum, Prasarana dan Telekomunikasi, Listrik) Utilitas Perkotaan

Meningkatnya pengembangan perumahan dan permukiman

- Pengembangan perumahan dan permukiman

- Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan/pemukiman

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL KONDISI AKHIR - Pembangunan Jaringan Jalan dan jembatan Perkotaan belum baik

- Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Utilitas Perkotaan belum lengkap sampai dengan tahun 2010

- Terlaksananya Pembangunan infrastruktur Jalan dan jembatan Pedesaan dan pemukiman

- Sudah terbangunnya Jalan dan jembatan Pedesaan sampai dengan tahun 2010 sepanjang 60 km - Telah - Pembangunan sarana - Terlaksananya dan prasarana air Pembangunan terbangunnya bersih pemukiman Sarana dan jaringan air bersih Prasarana air bersih untuk masyarakat pemukiman sebanyak 34.632.KK sampai dengan tahun 2010 - Telah - pembangunan sarana - Terlaksananya dan prasarana sanitasi Pembangunan terbangunnya pemukiman Sarana dan Sarana dan Prasarana sanitasi Prasarana sanitasi Pemukiman Pemukiman sebanyak 14.500. rumah tinggal


PROGRAM

Terbangun dan terpeliharanya semua Jalan perkotaan sepanjang 25 km dan Jembatan sebanyak 15 unit serta trotoar sepanjang 10 km sampai dengan tahun 2015 Terbangun dan terpeliharanya semua Sarana dan Prasaran serta Utiltas perkotaan (untuk jaringan penernag jalan sebanyak 100 unit) sampai dengan tahun 2015 Terbangunnya Jalan dan jembatan pedesaan sepanjang 15 km sampai dengan tahun 2015

Pembangunan Infrastruktur Perkotaan

BIDANG URUSAN

SKPD

Pekerjaan Umum

Dinas PU

Pekerjaan Umum

Dinas PU


Pekerjaan Umum

Dinas PU

Terbangunnya Jaringan air bersih sebanyak 50.000.KK sampai dengan tahun 2015


Pekerjaan Umum

Dinas PU

Terbangunnya sarana dan Prasarana sanitasi sebanyak 25.000. unit rumah sampai dengan tahun 2015


Pekerjaan Umum

Dinas PU

NO

SASARAN Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana perhubungan

STRATEGI - Pembenahan sistem transportasi daerah

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA


- Penyusunan pedoman - Tersusunnya dan arahan dokumen perencanaan Perencanaan pembangunan Jaringan perhubungan daerah perhubungan darat kab.Agam

- Belum tersusunnya dokumen Perencanaan Jaringan perhubungan darat kab.Agam dengan baik sampai dengan tahun 2010

- Meningkatkan kelaikan - Terlaksananya sarana & prasarana Peningkatan LLAJ & angkutan kelaikan sarana & danau prasarana LLAJ & angkutan danau

- Belum sempurnannya kelaikan sarana & prasarana LLAJ & angkutan danau

- Meningkatkan ketersediaaan sarana dan prasarana Lalu lintas

- Meningkatnya ketersediaaan sarana dan prasarana Lalu lintas

- Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

- Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

PROGRAM

BIDANG URUSAN

SKPD

Tersusunnya Dokumen pedoman dan arahan perencanaan pembangunan perhubungan daerah sebanyak 9 dokumen sempurna sampai dengan tahun 2015 Meningkatnya kelaikan sarana & prasarana LLAJ & angkutan danau dengan sempurna sampai dengan tahun 2015

Program Pembagunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Perhubungan


Mewujudkan Jaringan Infrastruktar perhubungan yang handal dan terintegrasi antar wilayah

Perhubungan


- Belum lengkapnya ketersediaaan sarana dan prasarana Lalu lintas

Terpenuhinya kelaikan sarana & prasarana LLAJ & angkutan danau dengan sempurna sampai dengan tahun 2015

Program Pembagunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Perhubungan


- Terlaksananya Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

- Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Terpeliharanya semua sarana & prasarana LLAJ & angkutan danau dengan sempurna sampai dengan tahun 2015

Program rehabilitasi Perhubungan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan


- Terlaksananya Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

- Telah terlaksananya uji Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor sebanyak 6.212. unit kendaraan

terlaksananya uji Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor sebanyak 7.500. unit kendaraan sampai dengan tahun 2015

Program rehabilitasi Perhubungan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan



NO

SASARAN Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi

Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal

MISI 5 NO

SASARAN Meningkatnya produksi dan produktifitas tanaman pangan.

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN - Membangun sistem pelayanan perizinan yang memperlancar, mempermudah dan memberi kepastian

INDIKATOR KINERJA


- Terciptanya sistem - Telah terbitnya izin pelayanan perizinan trayek sebanyak yang memperlancar, 1.316 unit mempermudah dan kendaraan sampai memberi kepastian dengan tahun 2010

PROGRAM

BIDANG URUSAN

Peningkatan Pelayanan Angkutan

Perhubungan


Peningkatan Pelayanan Angkutan

Perhubungan



- Meningkatkan - Meningkatnya aksesibilitas pelayanan aksesibilitas dan kepada masyarakat akuntabilitas melalui pelayanan pelayanan kepada perintis masyarakat melalui pelayanan perintis

- Peningkatan keterjangkauan pelayanan transportasi umum yang terpadu dengan pengembangan wilayah

Terlaksananya Peningkatan keterjangkauan pelayanan transportasi umum yang terpadu dengan pengembangan wilayah hingga ± 75 % dari populasi

- Meningkatkan - Meningkatnya kerjasama dan kerjasama dan kemitraan dengan kemitraan dengan pemangku kepentingan pemangku kepentingan

- Meningkatnya kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan

Menurunnya pelanggaran, jumlah kecelakaan dan fatalitas kecelakaan lalu lintas di jalan sebesar ± 25 %

Perhubungan

- Perbaikan sistem dan manajemen Transportasi

- Belum terciptanya personil yang menguasai manajemen transportasi darat yang andal sampai dengan tahun 2010

Peningkatan jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan dan pendidikan ± 29 0rang

Pendidikan

- Terciptanya Perbaikan sistem dan manajemen Transportasi

: Mewujudkan Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Peningkatan Pendapatan INDIKATOR CAPAIAN KINERJA STRATEGI ARAH KEBIJAKAN KINERJA KONDISI AWAL KONDISI AKHIR - Penerapan sistem - Mengembangkan pertanian modern, sistem pertanian intensifikasi dan modern. Intensifikasi optimalisasi lahan dan ekstensifikasi, terlantar dan pekarangan penerapan berbagai serta penerapan berbagai teknologi pertanian teknologi pertanian

- Meningkatnya produksi Padi (ton/thn) - Jagung (ton/thn)

269,000

24,500


SKPD

Terbitnya izin trayek sebanyak 2.500. unit kendaraan sampai dengan tahun 2015

PROGRAM

282,450 - Program peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura 282,450

BIDANG URUSAN Pertanian

BKD

SKPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

NO

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA


- Pembangunan dan - Peningkatan pemeliharaan infrastruktur pembangunan dan serta sarana prasarana pemeliharaan serta pendukung infrastruktur, serta sarana prasarana pendukung - Meningkatkan peranan - Penguatan akses penyuluh dalam petani terhadap IPTEK penerapan IPTEK serta dan Permodalan pembinaan kelembagaan Petani - Pemberdayaan kelembagaan petani

Meningkatkan Kawasan sentra produksi Sayuran, buah-buahan dan tanaman hias

- Penumbuhan dan - Pembangunan pengembangan kawasan kawasan komoditas sentra produksi unggulan terpadu hortikultura

- Pembangunan sentrasentra pertanian organik berbasis kelompok tani.

Meningkat dan berkembangannya kelompok usaha pengolahan hasil pertanian.

- Pengembangan pertanian organik.

PROGRAM

BIDANG URUSAN

SKPD

- Program Pertanian peningkatan penerapan teknologi pertanian.

- Program penerapan Pertanian sistem pertanian organik.

- Program Pertanian pemberdayaan penyuluh pertanian / perkebunan lapangan. - Meningkatnya luas kawasan sentra produksi sayuran, buah-buahan dan tanaman hias

- Program Pertanian peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

- Program Pertanian pemberdayaan penyuluh pertanian / perkebunan lapangan.

BP4K2P

- Program Pertanian Pengembangan kawasan komoditas unggulan.


- sayuran organik (ha)

50

70

- buah-buahan (ha)

187

247

- tanaman hias (ha)

1

5

- Jumlah kelompok usaha pengolahan hasil pertanian yang dibina (kelompok)

5

12

- Program Pengembangan pengolahan dan pemasaran produk pertanian.

Pertanian


40 Jenis

- Program fasilitasi alat pengolahan panen dan pasca panen.

Pertanian


- Pembinaan dan pendampingan bagi kelompok-kelompok usaha pengolahan

- Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil

- Memberikan bantuan sarana produksi, pelatihan dan pendampingan

- Penguatan akses - Jumlah Jenis petani terhadap iptek, Produk Olahan Hasil pasar dan permodalan Pertanian

20 Jenis


NO

SASARAN

STRATEGI

Meningkatnya - Penyediaan dokumen penerapan rencana pembangunan manjemen pertanian daerah pembangunan pertanian/perkebuna n yang akuntabel dan good governance

ARAH KEBIJAKAN - Peningkatan manajemen pembangunan pertanian

INDIKATOR KINERJA - Tersedianya Dokumen perencanaan pembangunan pertanian

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL KONDISI AKHIR 2 dokumen

3 dokumen

- Meningkatnya penerapan - Peningkatan dan - Tersedianya Data manajemen penerapan manajemen Base dan Dokumen pembangunan pembangunan perencanaan perkebunan yang perkebunan yang pembangunan perkebunan akuntabel dan good akuntabel dan good governnance governnance

Meningkatnya - Mengembangkan teknik produksi perkebunan budidaya tanaman yang berkelanjutan perkebunan. dan berwawasan lingkungan

- Peningkatan luas - Meningkatnya panen, peremajaan dan produksi dan perbaikan teknologi prduktifitas komoditi budidaya tanaman prioritas tanaman perkebunan rakyat perkebunan : - Peningkatan dan Kelapa Dalam (ton) mendukungpenggunaa Karet (ton) n bibit unggul dan bersertifikat - Kelapa Dalam (ton)

32,916

- Kelapa Sawit (ton)

182,740

- Kakao (ton)

- Komoditi Spesifik ( Kulit Manis,gambir dan Pala)

10,648

20%

- Peningkatan dan penyediaan infrastruktur perkebunana


BIDANG URUSAN Perencanaan Pembangunan

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

Kepegawaian

SKPD Bappeda, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Dinas Perkebunan

- Program Pertanian peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

- Program pengadaan Pertanian bibt unggul perkebunan.


- Program Pertanian peningkatan produksi pertanian / perkebunan


- Program Pertanian peningkatan penerapan teknologi 5% dri total produksi pertanian / tahun 2009 (182.740 perkebunan ton)


32,916 913

PROGRAM - Program Pengembangan data dan informasi.

34,561 3% dari total produksi tahun 2009 ( 913 ton ) 34,561

75% dari total produksi tahun 2009 (1.064,8 ton )

20%

- Program pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur perkebunan.

Pertanian


NO

SASARAN

STRATEGI

Meningkatkan - Peningkatan dan pengelolaan pasca pengembagan panen dan akses pengolahan produk pemasaran hasil perkebunan produksi perkebunan

Peningkatan - Peningkatan Kapasitas Kapasitas Kelembagaan kelompok Kelembagaan usaha tani perkebunan kelompok usaha tani perkebunan

Meningkatkan PNBP - Meningkatkan PNBP sektor Perkebunan sektor Perkebunan

Peningkatan dan penyediaan ARAH KEBIJAKAN infrastruktur perkebunana

- Meningkatkan nilai tambah komoditi perkebunan

INDIKATOR KINERJA

- Meningkatnya nilai tambah produksi komoditi perkebunan (10 komoditi)

- Penguatan akses - Meningkatnya petani terhadap iptek, kapasitas kelompok pasar dan permodalan. usaha tani perkebunan


10 komoditi

5 kelompok

- Peningkatkan - Meningkatnya Pengelolaan jumlah pendapatan Sumberdaya Pertanian daerah dari sektor Perkebunan untuk perkebunan PNBP

20 komoditi

20 kelompok

Program pembangunan, PROGRAM rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur perkebunan.

Dinas Kehutanan dan BIDANG URUSAN Perkebunan SKPD

- Program Pertanian Peningkatan pengolahan produksi Pertanian/Perkebun an - Program peningkatan sarana prasarana pengolahan produksi pertanian / perkebunan - Program Pertanian pemberdayaan penyuluh pertanian / perkebunan lapangan Program Pemberdayaan masyarakat petani miskin - Program Pertanian peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan.

10%


BP4K2P


- Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan Meningkatnya populasi dan hasil produksi ternak

- Meningkatkan populasi - Pengembangan - Meningkatnya ternak dan hasil produksi wilayah sentra produksi populasi ternak ternak. ternak melalui komoditi unggulan dan hasil unggulan. produksi ternak - Peningkatan kualitas dan penyediaan infrastruktur perternakan.

- Sapi (ekor) - Kambing (ekor) - Kerbau (ekor)

- program peningkatan produksi hasil peternakan. 32,723 13,089 18,634

43,393 14,232 19,726

- Produksi daging (kg)

1,649,243

2,455,655

- telur

2,104,797

2,370,495


- Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak. - Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

Pertanian


NO

SASARAN

STRATEGI

INDIKATOR KINERJA

ARAH KEBIJAKAN


- Susu

Meningkatkan mutu - Meningkatkan sarana bahan pangan asal prasarana produksi hewan bahan pangan asal hewan yang ASUH dan SDM pelaku usaha pengolahan hasil.

- Pengendalian dan pengawasan produksi dan peredaran bahan pangan asal hewan.

Menumbuh - Menumbuh kembangkan - Peningkatan SDM kembangkan usaha usaha pengolahan dan petugas dan pelaku pengolahan dan pemasaran komoditi usaha peternakan. pemasaran komoditi peternakan. peternakan. - Peningkatan pengembangan kegiatan pemasaran komoditi peternakan.

- Tersedianya sarana prasarana pengolahan bahan pangan asal hewan yang asuh : - RPH yang mempunyai NKV

214,629

243,540

- Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian / perkebunan). 0

1 unit

- Terbangunnya TPH

0

2 unit

- tersedianya los daging higienis

0

3 unit

- Tersedianya tukang potong terlatih

3

5 orang

- Pelatihan pedagang sapi - Berkembangnya unit pengolahan komoditi peternakan (Unit)

0

20 orang

1

6

-

18 22 6 14

23 27 11 20

- Peningkatan pengembangan kegiatan pemasaran komoditi peternakan.

Meningkatkan sumber daya manusia dan kelembagaan peternakan.

Menurunnya kasus penyakit hewan zoonosis.

- Meningkatkan sumber - Peningkatan mutu daya manusia dan SDM petugas dan kelembagaan peternakan. pelaku usaha peternakan.

- Surveyleance penyakit hewan, pencegahan dan pengobatan penyakit ternak.

- Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis

Program Pengawasan Obat dan makanan

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan. - Meningkatnya skala usaha kepemilikan sapi/KK peternak ( 2010, 2-5 ekor) - Meningkatnya jumlah kelembagaan dan kelas kelompok - Berkurangnya kasus penyakit ternak

BIDANG URUSAN

Pertanian

2 -5

3000


5 - 10

7520

SKPD

- Program peningkatan kesejahteraan petani. - program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak - program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dan SKPD terkait.

Kesehatan

- Program Pertanian peningkatan ketahanan pangan.

- Dendeng Kerupuk Kulit Dadiah Tunjang/Kikil Susu

PROGRAM - Program peningkatan ketahanan pangan / perkebunan

BP4K2P dan SKPD Teknis terkait

Pertanian

Pertanian

BPK2P

Pertanian

Sdina Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan

NO

SASARAN

STRATEGI - Penyuluhan dan pemberantasan penyakit rabies dan flu burung.

Meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan daerah.

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

Peningkatan upaya - Berkurangnya kasus pencegahan dan flu burung (kasus) penanggulangan rabies dan flu burung Berkurangnya kasus rabies


- Kualitas bahan pangan ( beras ) - Jumlah lumbung pangan Nagari - Terpenuhinya Jumlah cadangan pangan (15 % dari kebutuhan bahan pangan setempat) 100 %. - Peningkatan - Terpenuhi standar pengawasan dan sertifikasi produk pengendalian terhadap tanaman pangan mutu pangan, distribusi yang dihasilkan oleh dan pengolahan bahan kelompok tani.( 3 pangan kelompok yang sudah ada yang diukur dengan jumlah kasus ). Peningkatan - Meningkatkan peranan - Peningkatan peranan - Penumbuhan kapasitas dan Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian kelembagaan tani kelembagaan petani perikanan dan kehutanan dalam rangka dalam rangka pemberdayaan pemberdayaan kelompok tani dan alih kelembagaan tani. teknologi pertanian.

SKPD

- Program upaya kesehatan masyarakat

Kesehatan

Dinas Kesehatan

27

0

- Program promosi Kesehatan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat - Program Pertanian peningkatan ketahanan pangan (pertanian / perkebunan). - Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan

Dinas Kesehatan

- Program pengawasan obat dan makanan

Dinas Kesehatan

- Tersedianya bahan pangan dalam jumlah, jenis dan kualitas yang baik : - Tersedianya bahan pangan dalam jumlah, jenis dan kualitas yang baik :

BIDANG URUSAN

0

- Meningkatkan ketahanan - Penyediaan cadangan - Tersedianya bahan dan keamanan pangan bahan pangan yang pangan dalam daerah. berkualitas. jumlah, jenis dan kualitas yang baik : - Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan penyimpanan bahan pangan. - Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan penyimpanan bahan pangan.

PROGRAM

8

90%

4

16

Kesehatan

BP4K2P dan SKPD teknis terkait

90% 4

16 100%

82 Nagari


82 Nagari

- Program Pertanian Perberdayaan Penyuluh Pertanian / perkebunan lapangan

BP4K2P

NO

SASARAN

Meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan budidaya dan perikanan tangkap.

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

- Meningkatkan peran dan - Pemberdayaan petani fungsi Gapoktan. dan Kelembagaan Petani

- Peningkatan kelas kemampuan kelompok tani.

- Meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan budidaya dan perikanan tangkap.

- Meningkatnya produksi dan produktifitas perikanan budidaya dan tangkap

- Peningkatan penyediaan bibit ikan unggul.


37.479,8 ton

90.837 ton

Meningkatkan pengelolaan pasca panen hasil perikanan.

- Meningkatnya keteranpilan dan kewirausahaan pelaku usaha (kemampuan manajerial, kualitas produk, pakaging , TTG dll)

SKPD BKD, SKPD terkait

Dinas Perikanan dan Kelautan

- Perikanan Budidaya (Air payau (tambak), air tawar, laut )

- Program pengembangan perikanan tangkap


- Produksi perikanan tangkap

- Program Kelautan dan Pengembangan Perikanan Kawasan Budidaya laut, air payau, dan air tawar - Program Pertanian pemberdayaan penyuluh pertanian / perikanan.

- Pengembangan Usaha - Penumbuhan usaha Pengolahan Hasil pengolahan hasil Perikanan perikanan (unit)

- Total produksi olahan hasil perikanan ( ton )

Meningkatnya keteranpilan dan kewirausahaan pelaku usaha (kemampuan manajerial, kualitas produk, pakaging , TTG dll)

BIDANG URUSAN Kepegawaian

- Program Kelautan dan pengembangan Perikanan budidaya perikanan,

- Peningkatan pendampingan kepada kelompok tani pembudidaya ikan dan nelayan. Meningkatkan pengelolaan pasca panen hasil perikanan.

PROGRAM - Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur

- Peningkatan - Jumlah pelaku keterampilan pelaku usaha UMKM usaha dan mendorong terlatih 120 orang semangat per tahun kewirausahaan pelaku usaha

251

692.76

600


Kelautan dan Perikanan

BP4K2P

350

- Program Kelautan dan optimalisasi Perikanan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan


1235,25

- Program Koperasi dan UKM pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah

Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian dan Perdagangan

720

- Program Koperasi dan UKM pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah.

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

NO

SASARAN Meningkatnya kemitraan antara UMKM dengan pengusaha besar

STRATEGI - Meningkatnya kemitraan antara UMKM dengan pengusaha besar

ARAH KEBIJAKAN

- Mendorong - Fasilitasi pertemuan terbentuknya bapak pelaku UMKM angkat dari usaha dengan pengusaha besar terhadap UMKM. 2 kali setahun ( alih teknologi, masing-masing 40 penyerapan produk, orang pelatihan, magang dll

Meningkatnya - Meningkatkan jumlah - Mendorong dan jumlah pelaku pelaku usahakecil memfasilitasi usaha usahakecil terutama terutama di bidang usaha kecil untuk meningkat di bidang usaha pengolahan sehingga menjadi usaha pengolahan meningkatkan nilai menengah. sehingga tambah produk dan meningkatkan nilai penyerapan tenaga kerja tambah produk dan penyerapan tenaga kerja

Meningkatkan akses - Meningkatkan akses pemasaran produk pemasaran produk UMKM UMKM

Meningkatkan akses - Meningkatkan akses pelaku usaha pelaku usaha terhadap terhadap permodalan permodalan

INDIKATOR KINERJA


- Bertambahnya jumlah usaha kecil 6 % dari 5.961 Tahun 2009.

- Mencari - Meningkatnya informasi/peluang dan kontribusi sub memfasilitasi UMKM sektor industri untuk dapat mengikuti pengolahan even-even promosi baik terhadap PDRB di dalam negeri dari 10,59 % maupun luar negeri menjadi 12.00 %. dan membuka akses promosi melalui jaringan teknologi informasi - Mendorong masyarakat - Diikutinya even-even Kab. Agam terutama promosi sebanyak kalangan menengah 25 kali dan promosi keatas untuk melalui teknologi memanfaatkan informasi /memakai produk daerah sendiiri

400

5,961

10,59 %

5 kali

- Mendorong lembaga - jumlah bantuan keuangan yang ada modal, dan kredit untuk menyediakan usaha yang kredit dengan diberikan persyaratan dan bunga yang ringan


6,049

12.00 %.

25 kali

PROGRAM - Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah.

BIDANG URUSAN

SKPD

Koperasi dan UKM


- Program Koordinasi Koperasi dan UKM Pengembangan Ekonomi Daerah dan masyarakat

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dan SKPD terkait

- Program Pengembangan data/informasi


Bappeda, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.

- Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah.

Perdagangan,


Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah.

NO

SASARAN Tersusunnya Road Map industri kecil dan Menengah dan dibentuknya kawasan sentrasentra produksi.

STRATEGI - Tersusunnya Road Map industri kecil dan Menengah dan dibentuknya kawasan sentra-sentra produksi.

ARAH KEBIJAKAN - Tersusunnya Road Map industri kecil dan menengah untuk memfasilitasi bantuan dari sumber-sumber dana lainnya.

INDIKATOR KINERJA - Tersusunya Road Map industri kecil dan menengah sebanyak 1 paket.

Meningkatnya peran - Meningkatnya peran koperasi dalam koperasi dalam mendukung usaha mendukung usaha kecil kecil dan ekonomi dan ekonomi rakyat di rakyat di Nagari Nagari

- Membina dan mendorong berperannya koperasi dalam mendukung UMKM

Meningkatkan akses - Meningkatkan akses pemasaran produk pemasaran produk UMKM UMKM

- Mencari - Meningkatnya informasi/peluang dan kontribusi sub memfasilitasi UMKM sektor industri untuk dapat mengikuti pengolahan even-even promosi baik terhadap PDRB di dalam negeri dari 10,59 % maupun luar negeri menjadi 12.00 %. dan membuka akses promosi melalui jaringan teknologi informasi - Mendorong masyarakat - Diikutinya even-even Kab. Agam terutama promosi sebanyak kalangan menengah 25 kali dan promosi keatas untuk melalui teknologi memanfaatkan informasi /memakai produk daerah sendiiri

Tersusunnya Road Map industri kecil dan Menengah dan dibentuknya kawasan sentrasentra produksi.

- Tersusunnya Road Map industri kecil dan Menengah dan dibentuknya kawasan sentra-sentra produksi.

- Tersusunnya Road Map industri kecil dan menengah untuk memfasilitasi bantuan dari sumber-sumber dana lainnya.

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL KONDISI AKHIR 1 paket buku.

- Jumlah koperasi yang mendukung kegiatan ekonomi di masyarakat ( data menyusul )

- Tersusunya Road Map industri kecil dan menengah sebanyak 1 paket.

10,59 %

0 kali

0


12.00 %.

PROGRAM

BIDANG URUSAN

SKPD

- Program Penciptaan Koperasi dan UKM iklim usaha kecil, menengah yang kondusif.




- Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

Koperasi dan UKM

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan


Koperasi dan UKM


- Program Penciptaan Koperasi dan UKM iklim usaha kecil, menengah yang kondusif.


25 kali

2 dokumen

NO

SASARAN

STRATEGI

Meningkatnya peran - Meningkatnya peran koperasi dalam koperasi dalam mendukung usaha mendukung usaha kecil kecil dan ekonomi dan ekonomi rakyat di rakyat di Nagari Nagari

Meningkatkan pemberdayaan koperasi

- Meningkatkan pemberdayaan koperasi

Meningkatnya peran - Meningkatnya peran pengelola pasar pengelola pasar dalam dalam memanajemen pasar. memanajemen pasar.

Meningkatnya sarana prasarana pasar

- Meningkatnya sarana prasarana pasar

ARAH KEBIJAKAN

- Membina dan mendorong berperannya koperasi dalam mendukung UMKM

INDIKATOR KINERJA


- Jumlah koperasi yang mendukung kegiatan ekonomi di masyarakat

- Meningkatnya jumlah volume usaha melalui KUD 5 % pertahun dari volume usaha Rp.1.4 M,- di tahun 2009. - Meningkatnya jumlah koperasi yang berbadan hukum

Rp.1.4 M

- peningkatan Jumlah koperasi yang berkualitas

30

- Membina dan - Terbentuk dan mendorong pengelola terbinanya pasar untuk mampu Pengelola pasar di memanajemen pasar 38 pasar. dengan baik seperti penataan administrasi pasar, penataan pasar, sanitasi dan pengelolaan limbah, keamanan lingkungan, keamanan dan kebersihan bahan pangan serta pendistribusian pendapatan pasar. - Meningkatkan - Terbangunnya pembangunan sarana saluran draenase . dan prasarana pasar dan mendorong partisipasi pihak ketiga dalam pembangunan sarana prasarana pasar.

Rp.1,7 M

16

35

PROGRAM

BIDANG URUSAN



- Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

Koperasi dan UKM

- Program Koperasi dan UKM pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah.

SKPD Bappeda, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan


25 - Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah.

Koperasi dan UKM



Koperasi dan UKM


38 pasar

38 pasar

- program Pembinaan Perdagangan Pengurus/Pengelola Pasar Nagari


0

15 pasar

- Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar.



Perdagangan

Meningkatkan

NO

SASARAN


STRATEGI

3 Meningkatkan perlindungan konsumen

pembangunan sarana ARAH KEBIJAKAN

dan prasarana pasar dan mendorong partisipasi pihak ketiga dalam pembangunan sarana prasarana pasar. - Peningkatan perlindungan terhadap konsumen.

INDIKATOR KINERJA - Tersedianya tempat penampungan sampah sementara - Terbangunnya los - Dilaksanakannya terra ulang di 38 pasar Nagari.

Meningkatnya - Meningkatnya jumlah - Peningkatan promosi - Jumlah wisatawan jumlah wisatawan wisatawan domestik dan melalui pameran serta meningkat (orang) domestik dan mancanegara yang event kebudayaan dan mancanegara yang berkunjung ke Agam pariwisata. berkunjung ke Agam Meningkatnya rata- - Meningkatnya rata-rata - Peningkatan sarana - Rata-rata lama rata lama tinggal lama tinggal wisatawan di prasarana objek tinggal di wisatawan di Kabupaten Agam yang wisata. Kabupaten Agam ( Kabupaten Agam berimplikasi pada hari) yang berimplikasi meningkatnya - Meningkatnya Pad pada meningkatnya - pengeluaran wisatawan di dari sektor pengeluaran Kabupaten Agam. pariwisata 10 % dari wisatawan di Rp. Tahun Kabupaten Agam. 2010' - Mewujudnya Iklim - Peningkatan jaminan - Jumlah Investor Meningkatnya Investasi yang kondusif di keamanan dan yang mengajukan jumlah investor yang Kabupaten Agam kepastian hukum bagi permohonan tertarik investor penanaman modal menanamkan (investor) modalnya di Kabupaten Agam

Meningkatnya nilai - Meningkatkan pelayanan - Pemberian insentif, - Nilai Investasi di investasi Kabupaten fasilitasi dan informasi Kabupaten Agam investasi melalui Agam potensi investasi bagi (dalam juta rupiah) kemudahan, investor penyederhanaan perizinan penanaman modal - Menyediakan bahan promosi potensi investasi yang lengkap dan akurat.


38 pasar

0

20 pasar

4pasar

38 pasar

25,000

1

100,000

3

8

58

1,185.858

1,977.344

886,531

75,000


Pembangunan, rehabilitasi dan PROGRAM pemeliharaan sarana dan prasarana pasar.

Dinas Koperasi,

BIDANG URUSAN UMKM, SKPD

Perindustrian dan Perdagangan

- Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.

Perdagangan

- Program pengembangan pemasaran pariwisata.

Pariwisata

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

- Program Pariwisata pengembangan destinasi pariwisata.


- Program pengembangan kemitraan pariwisata.


Pariwisata


- Program Penanaman Modal Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Bappeda dan Instansi terkait

- Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi


Penanaman Modal

- Program Kerjasama Perencanaan Pembangunan Pembangunan

- Program Pengembangan Data dan Informasi



Bappeda

NO

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA


Penanganan Rumah - Meningkatnya - Peningkatan - Menurunnya jumlah Tangga Miskin. kesejahteraan masyarakat keakuratan arah rumah tangga miskin. sasaran programmiskin 12,5 % dari program jumlah rumah penanggulangan tangga miskin tahun kemiskinan. 2010 - Peningkatan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan programprogram pengentasan kemiskinan.

MISI 6 NO

SASARAN Pemantapan regulasi penataan ruang daerah sebagai acuan pelaksanaan pembangunan

menurunnya pesentase rumah tangga miskin sebesar 12,5%

: Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan dan Ramah Bencana CAPAIAN KINERJA INDIKATOR STRATEGI ARAH KEBIJAKAN KONDISI AWAL KONDISI AKHIR KINERJA - Peningkatan penataan ruang daerah

- Penyusunan regulasi - Tersedianya payung penataan ruang daerah hukum penataan ruang daerah

PROGRAM - Program perencanaan Pembangunan Ekonomi

PROGRAM

Dokumen - Tersusunnya - Perencanaan Tata penataan ruang regulasi penataan Ruang yang ada belum ruang sesuai mengacu pada peraturan peraturan perundangan yang perundangan berlaku sebanyak : terbaru (RTRW 1. Legalisasi sedang direvisi RTRW Kabupaten dan dokumen lain - 2. RDTRK perkotaan Lubuk Basung sebagai PKL - 3. RDTRK Perkotaan Baso sebagai PKLp - 4. RTR Kawasan Srategis Pesisir - 5. RTR Kawasan Strategis Agropolitan - 6. RTR Kawasan Strategis Nagari tertinggal - 7. RTR Kawasan Strategis berbatasan - 8. RTR Kawasan Strategis dari sudut kepentingan lingkungan (Kawasan Maninjau)


BIDANG URUSAN Perencanaan Pembangunan

BIDANG URUSAN Penataaan Ruang

SKPD Bappeda, SKPT terkait

SKPD Dinas PU

NO

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA


PROGRAM

BIDANG URUSAN

- terkoordinasikannya Penataan ruang - Program Pemanfaatan Ruang produk perencanaaan daerah (RTRW, RPJMD, RKPD, RDTR, Master Plan)untuk dipedomani dalam penetapan kebijakan pembangunan - Meningkatkan ketaatan - Meningkatnya rasio - Masih rendahnya - terkoordinasikannya terhadap rencana tata ketaatan terhadap aplikasi program produk perencanaaan ruang produk tata ruang yang mengacu daerah (RTRW, pada perencanaan RPJMD, RKPD, tata ruang (15%) RDTR, Master Plan)untuk dipedomani dalam penetapan kebijakan pembangunan 70% Terlaksananya Peningkatan pengawasan peningkatan peran aktif peningkatan Masih rendahnya Meningkatnya Penataan Ruang - Pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian masyarakat dalam kesadaran kesadaran ketaatan thd pemanfaatan ruang sesuai dengan pemanfaatan ruang penata ruang dan masyarakat dalam masyarakat dalam RTRW dan produk rencana tata ruang pertanahan pengurusan pengurusan tata ruang lainnya daerah melalui perizinan perizinan menjadi 30% pengawasan dan pemanfaatan ruang pemanfaatan pengendalian ruang (15%) - Pengawasan dan - Meningkatnya rasio - Pengurusan IMB oleh - Meningkatkan pengendalian bangunan ber-IMB ketataatan masyarakat masih pemanfaatan ruang per satuan pengurusan IMB rendah berkisar 1-20 sesuai peruntukan bangunan bangunan pertahun utk wilayah Pemerintah 100% pedesaan dan 50-150 dan bangunan IMB utk wilayah masyarakat 30% perkotaan - Penertiban - Terlaksananya - Banyak bangunan yang - Meningkatnya ketaatan penyalahgunaan penertiban didirikan areal publik thd Perda RTRW dan peruntukan ruang pelanggaran dan kawasan lindung produk tata ruang PERDA tata ruang lainnya menjadi 30% melalui program penertiban Tercapainya Pengendalian Lingkungan Hidup - Pengendalian - Melakukan - Terpenuhinya baku - Aktivitas yang ada di - Danau dapat di peningkatan kualitas pencemaran dan pemantauan kualitas mutu pada pencemaran dan danau sudah melebihi fungsikan kembali lingkungan hidup perusakan lingkungan lingkungan lingkungan perusakan daya dukung dan untuk pariwisata dan hidup bermasalah (air, lingkungan hidup bahan pencemar aktivitas lainnya secara tanah dan udara) sudah melebihi daya berimbang Terwujudnya konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan perencaan daerah

- Penataan kebijakan daerah

- Penerapan kebijakan daerah yang mengacu pada perencanaan

- Meningkatnya rasio - Belum semua ketaatan terhadap kebijakan produk perencanaan mengacu pada produk perencanaan daerah

- Terlaksananya operasional labor

tampung. - Belum terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan secara akurat dan berkelanjutan


- Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan (air, tanah dan udara) 50%

SKPD Bappeda / Dinas PU

Dinas PU

Kecamatan, KPT, Dinas PU

Tim SK4 ; Pol PP

BPLH

NO

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN - Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan berkelanjutan

INDIKATOR KINERJA


- Keikutsertaan - Terwujudnya kesadaran Agam dalam masyarakat tentang peraihan adipura pengelolaan belum lingkungan berkelanjutan

- Penyediaan data dan - Peningkatan informasi tentang kualitas dan akses sumber daya alam dan informasi lingkungan hidup sumberdaya alam dan lingkungan hidup

- Penyusunan regulasi bidang lingkungan hidup

- Pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan

Peningkatan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dalam rangka menanggulangi pemanasan global dan dampak perubahan iklim

- Penanggulangan lahan kritis

- Meningkatnya kesadaran masyarakat yang dibuktikan dengan peraihan Adipura, Adiwiyata dan Kalpataru - Tersedianya data dan informasi yang dapat di akses umum berbasis internet

- Penyediaan data dan informasi tentang lingkungan hidup berupa dokumen SLHD yang dikeluarkan setiap tahun - Tersedianya payung - Perda Pengelolaan - Tersedianya hukum pengelolaan Lingkungan Hidup peraturan lingkungan hidup pendukung perda lingkungan hidup 3 paket - Terbina dan - Terbina dan terawasinya - Terdapat 38 perusahaan yang usaha dan atau kegiatan terawasinya seluruh memiliki izin dan dalam pengelolaan perusahaan yang dokumen lingkungan memiliki izin dan lingkungan dokumen lingkungan serta perusahaan lain yang menimbulkan dampak lingkungan

PROGRAM

SKPD

Peningkatan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup

Lingkungan Hidup

BPLH


Lingkungan Hidup

BPLH


Lingkungan Hidup

BPLH

Lingkungan Hidup

BPLH/Dinas Kesehatan

- Terlaksananya - Terdapat 369 institusi penanganan medis dan sampah infeksius …..perusahaan dan limbah B3 pengelola B3 - Rehabilitasi lahan kritis - Berkurangnya lahan - Luas areal lahan melalui kritis kritis 87.314 Ha reboisasi/penghijauan atau ± 39,17 % kembali dari luas wilayah Kab.Agam

- Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan limbah infeksius dan B3 50 % - Tertanggulanginya lahan sangat kritis yang berada di hulu DAS 7500 Ha melalui Program Kehutanan

Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Rehabilitasi hutan dan lahan

- Pengembangan kebun - Berkurangnya lahan bibit dan tanaman kritis hutan rakyat

- Tertanggulanginya lahan sangat kritis melalui kegiatan lainya (kebun bibit rakyat, kebun hortikultura dll) 7500 Ha

Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan


BIDANG URUSAN

Kehutanan

Kehutanan dan Perkebunan

NO

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA


- Peningkatan pengamanan dan perlindungan hutan - Konservasi sumberdaya air

- Tingkat laju - Menurunnya laju - Berkurangnya degradasi hutan dan degradasi hutan degradasi hutan lahan dan lahan saat dan lahan 8000 ini??? Ha - Memelihara daerah - terpelihara dan - Terdapat 4 DAS Utama tangkapan air dan terlindunginya (Indragiri, Masang, menjaga kelangsungan sumber air Antokan dan Mangau ) fungsi DAS dan 18 Embung - Membangun - Mengurangi tampungan air guna fluktuasi debit menahan air hujan dan sungai dengan mengurangi air mengurangi rasio limpasan Qmax dan Qmin - Peningkatan pengelolaan sumberdaya air

- Konservasi sumberdaya hutan

- Penataan batas kawasan hutan

- Menekan ganguan keamanan hutan

- Konservasi ekosistim laut, - Mencegah kerusakan pesisir dan pulau-pulau terumbu karang kecil

- Pelestarian hutan mangrove

- rata-rata rasio - Menurunnya rasio debit 7 sungai debit max dan utama 13,03 debit min menjadi (Qmax = 54.91 9.12 m3/dt dan Qmin = 1.59 m3/dt) - terkelolanya 18 embung - 4 embung belum - terlaksananya dan 7 sungai utama medapat sentuhan normalisasi sungai, pembangunan dan 7 pembangunan sungai memerlukan turap/bronjong penanganan - terjaminnya - Batas kawasan yang - Tertatanya batas perlindungan dan sudah ditata 12 Km dari kawasan hutan pengelolaan 350 km sepanjang 60 Km kawasan hutan (17%) - Terpelihara dan - Penanggulangan - Penanggulangan terlindunginya hutan dari gangguan keamanan gangguan keamanan kebakaran, illegal loging hutan 70% hutan 75% serta berkurangnya konversi hutan - Terjaga dan terpeliharanya terumbu karang

- Terlindunginya tutupan dan kerapatan hutan mangrove

- Peningkatan kesadaran - Terciptanya sinergi masyarakat dalam pemeliharaan menjaga dan ekosistem laut, memelihara ekosistim pesisir dan pulaulaut, pesisir dan pulaupulau kecil antara pulau kecil masyarakat dan pemerintah

- Tutupan terumbu - rehabilitasi karang ± 33 Ha di terumbu karang Kecamatan dan ekosistem Tanjung Mutiara pulau-pulau kecil dalam kondisi 30% 100% rusak - Luas hutan - Meningkatnya mangrove 65 Ha tutupan hutan (bds. Dok. SLHD mangrove Th.2010) terutama pada kawasan rawan abrasi 10 Ha - Rusaknya - Meningkatnya terumbu karang kesadaran dan hutan masyarakat pesisir mangrove oleh dan nelayan kegiatan dalam masyarakat pemeliharaan lingkungan 70%


PROGRAM

BIDANG URUSAN

SKPD

Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan Pengembangan, Pengelolaan, dan konservasi Sungai, Danau, dan sumberdaya air lainnya Pengembangan, Pengelolaan, dan konservasi Sungai, Danau, dan sumberdaya air lainnya Pengembangan, Pengelolaan, dan konservasi Sungai, Danau, dan sumberdaya air lainnya Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan

Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan sumberdaya Alam



Pekerjaan Umum

Dinas PU

Pekerjaan Umum

Dinas PU

Pekerjaan Umum

Dinas PU


DKP

NO

SASARAN Terpeliharanya kebersihan lingkungan melalui peningkatan pengelolaan persampahan

STRATEGI - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah domestik

ARAH KEBIJAKAN - Penetapan regulasi tentang pengelolaan persampahan masyarakat

INDIKATOR KINERJA


- Tersedianya payung - Belum ada hukum tentang regulasi tentang manajemen aturan pengelolaan pengelolaan persampahan persampahan

- Peningkatan pengawasan terhadap pembuangan sampah ke sungai

- 21,8% Rumah - meningkatnya kesadaran tangga membuang masyarakat tentang sampah ke sungai kebersihan lingkungan - 80% masyarakat - Pemberian - Meningkatnya penghargaan atas kesadaran perkotaan upaya penciptaan masyarakat menimbun keindahan dan perkotaan dalam sampah di TPS kebersihan lingkungan mengelola sampah yang domestik menghasilkan timbulan 910 m3/Hari Peningkatan Meningkatnya Sampah terangkut kemampuan pelayanan frekwensi 9,79% dari persampahan pengambilan timbulan perhari (pengangkutan sampah di TPS dan sampah ke TPA) meningkatnya volume terangkut - Peningkatan pengelolaan - Terolahnya sampah - Pembuangan sampah persampahan melalui menjadi barang produktif belum terpisah pemisahan sampah organik dan non organik - Pemenuhan sarana prasarana persampahan

- Pembangunan TPA sampah modern

- Pengadaan utilitas/sarana persampahan

BIDANG URUSAN

SKPD

Pengembangan Lingkungan Hidup kinerja Pengelolaan Persampahan

Dinas PU

- Menurunnya pencemaran sungai karena sampah 80%


Dinas PU

- Menurunnya timbulan sampah yang harus diangkut 50%


Dinas PU


Dinas PU


Dinas PU


Dinas PU dan Bagian pertanahan


Dinas PU

- Meningkatnya kemampuan pengelolaan sampah menjadi 50% dari timbulan perhari - Terpilahnya sampah sesuai jenis sehingga dapat didaur ulang dan menjadi barang produktif 50% - 1 TPA Manggis - Terbangunnya 2 - Terlaksananya sistem pengolahan sdh habis masa unit TPA sampah sampah secara sewa dan masih modern untuk modern bersifat open kawasan Agam dumping Timur dan Agam Barat - Jumlah Truk 8 - Terpenuhinya utilitas - Jumlah Truk 4 persampahan unit, ekscavator unit, ekscavator sesuai kebutuhan sampah 0, sampah 2, gerobak sampah , gerobak sampah , TPS 1.182 unit, TPS 1.182 unit, incenerator 1 unit, incenerator 3 unit, container 12 unit container 30 unit


PROGRAM

- Terciptanya sinergi pengelolaan sampah oleh masyarakat dan pemerintah

NO

SASARAN Terwujudnya kota hijau yang asri dan produktif

STRATEGI - Pembuatan RTH dan taman kota

- Menggerakkan masyarakat memanfaatkan lahan yang tersedia dengan menanam tanaman produktif

terlaksananya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana

- Peningkatan kapasitas dalam mitigasi dan penanggulangan bencana

terlaksananya kesiapsiagaan bencana

- Menyiapkan acuan dan pedoman penanggulangan bencana

ARAH KEBIJAKAN - Pembangunan Ruang Terbuka hijau

INDIKATOR KINERJA


- Tertatanya RTH yang sudah diperuntukkan dalam RTRW

- 2 Ha RTH sesuai - Meningkatnya peruntukan RTRW pengelolaan 17 Ha belum dikelola areal yang sebagaimana diperuntukkan mestinya sebagai RTH, taman rekreasi dan olahraga, serta taman mesjid Terciptanya produktivitas Luas lahan kosong dan Tertanamnya 4,75 jt lahan terlantar ± 30.000 Ha* pohon melalui gerakan OBIT (One Billion (data estimasi) dengan Tree) kebutuhan bibit 22,5 jt btg

- Pembuatan taman pada lokasi-lokasi strategis kota

- Terciptanya wajah kota yang asri di Ibukota Kabupaten dan Ibukota kecamatan

- Taman bunga hanya ada dikoridor jalur 2 dan halaman perkantoran

- Membudayakan penanaman pohon/buah-buahan disetiap tanah yang tersedia

- Terciptanya produktivitas lahan

- Banyak lahan kosong dan terlantar

- terciptanya taman bunga di ruangruang publik (koridor jalan dan 17 Ha kawasan yang diperuntukkan sebagai RTH) - Tertanamnya 25 juta pohon melalui gerakan OBIT (One Billion Tree)

- Membudayakan - Terciptanya - Tingginya - Terciptanya keindahan penanaman bunga, keindahan dan ketergantungan rumah dan berkurangnya dapur hidup dan apotik berkurangnya tangga thd bumbu pengeluaran hidup di tingkat rumah pengeluaran dapur dipasaran rumahtangga tangga rumahtangga - Penyusunan - Penyusunan regulasi - Penyusunan pengurangan resiko regulasi regulasi kebencanaan pengurangan resiko pengurangan kebencanaan resiko kebencanaan - Penyusunan regulasi - Tersedianya payung - Belum ada aturan - Tersusunnya Perda pengurangan resiko hukum kebencanaan khusus di daerah, PB, rencana aksi PB kebencanaan masih mengacu pada dan Protap peraturan per-UU pelaksanaan PB secara nasional dan propinsi - Penyusunan kajian dan - Tersedianya dokumen - Baru ada profil daerah - tersusunnya dokumen pembuatan peta resiko kajian resiko bencana rawan bencana kajian dan peta resiko bencana bencana (6 jenis bencana)


PROGRAM

BIDANG URUSAN

Pengelolaan Ruang Lingkungan Hidup Terbuka Hijau

SKPD Dinas PU dan BPLH

Peningkatan produktivitas lahan dan pekarangan

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Kehutanan

Dinas Kehutanan dan Perkebunana

Penataan Pertamanan

Pertamanan dan Kebersihan

Keiapsiagaan penanggulangan bencana

Penanggulangan Bencana

BPBD

Keiapsiagaan penanggulangan bencana


BPBD

Dinas PU /BPLH

NO

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

- Melaksanakan upaya Mitigasi - Penyusunan kontigensi /Pengurangan Resiko Bencana bencana (PRB)

INDIKATOR KINERJA - Kesiapan menghadapi bencana

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL KONDISI AKHIR - Belum ada

PROGRAM

BIDANG URUSAN

SKPD


BPBD

- Keiapsiagaan penanggulangan bencana


BPBD



BPBD

- Tersusunnya - Keiapsiagaan kontigensi 7 typologi penanggulangan bencana (banjir, tanah bencana longsor, pemanasan global, keracunan ikan, gunung meletus, abrasi pantai dan tsunami)

- Penguatan kelembagaan dan - Terbentuknya lembaga - Telah terbentuk 5 KSB - Terbentuknya 82 KSB sistem koordinasi Penanggulangan (Kelompok Siaga di tingkat Nagari bencana yang kuat dan Bencana) Tingkat jaringan kerja yang solid Nagari sampai ke tingkat jorong - terpenuhinya jumlah petugas secara kualitas maupun kuantitas

- Tersedia 45 org petugas terlatih di BPBD

- Peningkatan kesiapsiagaan dan kemampuan SDM pelaksana penanggulangan bencana

- Terlatihnya petugas kebencanaan dan terbinanya masyarakat peduli bencana

- Tersedia 45 org - Terlatihnya masy. petugas terlatih di Peduli bencana BPBD dan 125 orang sebanyak 25 org masyarakat peduli /nagari bencana pada 4 nagari di Kab. Agam



BPBD

- Penyediaan prasarana dan sarana kebencanaan

- Terlaksananya penyelamatan korban

- Tempat evakuasi masih - Terbangunnya 6 jalur - Keiapsiagaan menggunakan fasilitas evakuasi (15km) dan penanggulangan sosial dan rumah 20 tempat evakuasi bencana masyarakat (untuk mitigasi tsunami, longsor, banjir dan gempa)


BPBD

- Tersedia 1 perahu karet, 2 unit sepeda motor, 20 baju pelampung

- Tersedianya sarana - Keiapsiagaan penyelamatan korban penanggulangan (perahu karet 4 unit, bencana kendaraan untuk SAR 2 unit mobil dan 10 unti Sepeda motor)


BPBD

- Tersedianya 4 unit alat - Keiapsiagaan berat berbagai jenis penanggulangan untuk tanggap darurat bencana


BPBD


BPBD

- Pulihnya fingsi - Sudah tersedia 2 unit infrastruktur vital (jalan, alat berat di Dinas PU jembatan, pipa air minum dan infrastruktur lainnya) - Tersedianya sistem peringatan dini dan komunikasi

- Terlibatnya 150 org aparat terlatih dari SKPD terkait dalam satuan reaksi cepat

- Tersedia 10 unit HT di - Tersedianya 8 unit BPBD, 3 unit EWS EWS longsor, banjir, gempa, longsor, gunung meletus, dan tsunami dan kualitas air jaringan internet danau



NO

SASARAN terlaksananya penanganan tanggap darurat bila terjadi bencana

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

- Melaksanakan koordinasi tindak - Penyelamatan korban tanggap darurat

INDIKATOR KINERJA


PROGRAM - Tanggap Darurat

BIDANG URUSAN

SKPD


BPBD

- terlaksananya penyelamatan dan evakuasi pada wilayah bencana - Terlayaninya kebutuhan korban dan tersedianya fasilitas penanganan bencana

- Terselamatkan korban bencana 100 %

- terdistribusinya logistik, peralatan kebencanaan, bahan penanganan sementara pada wilayah bencana 100%

BPBD

- Pelaksanaan pencatatan

- tersusunnya perhitungan kerusakan dan kerugian serta kebutuhan penanganan bencana

- tersedianya data kerusakan dan korban

BPBD

- pulihnya infrastruktur publik

- Pendistribusian logistik, peralatan dan bahan penanganan sementara kejadian bencana


- Membangun kembali infrastruktur yang rusak

- Pelaksanaan rehab rekon, rumah, infrastruktur, sosial budaya dan ekonomi pada wilayah pasca bencana


- Mengupayakan relokasi dalam daerah atau transmigrasi

- Pelaksanaan relokasi dalam - Semua pengungsi daerah secara swadaya atau terelokasi transmigrasi

- Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana

- pengungsi yg harus direlokasi di Kec. Tj. Raya


- Semua pengungsi terelokasi


BPBD

BPBD

BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Agam

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

1

2

1 1 01

URUSAN WAJIB Pendidikan

1 01 01 Program Pendidikan Anak Usia Dini

1 01 02 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Capain Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (.000.000 )

Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 (Out Come) 3

jumlah kelompok belajar Pendidikan Anak Usia Dini

159 klp

2012

2013

2014

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

15 klp

170

105 klp

1,050

60 klp

600

60 klp

600

60 klp

600

Rp 16

300 klp

-

150

80

150

88

150

97

-

-

-

-

450

-

80

100

100

150

100

175

100

200

100

225

480

44 sek

44 sek

507 sek

terselenggaranya UN dan UAS setiap tahunnya

SKPD Penanggung Jawab

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

2015

Target 4

jumlah Kepala Sekolah dan Guru yang mendapatkan sosialisasi tentang PAUD Jumlah guru yang telah mengikuti pelatihan kompetensi

Tersedianya biaya operasional madrasah setiap tahunnya terwujudnya pembinaan minat, bakat dan krerativitas siswa SD/MI setiap tahunnya

2011

3,020 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga 265

850 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga 8,880

1,380

44 sek

1,500

44 sek

1,750

44 sek

2,000

44 sek

507 sek

270

507 sek

273

507 sek

276

507 sek

280

507 sek

284 507 sek

1,383

446 sek

446 sekolah

600

446 sekolah

606

446 sek

612

446 sek

618

446 sek

624 446 sek

3,060

terselenggaranya lomba olimpiade sains setiap tahunnya

507 sek

507 sekolah

115

507 sekolah

125

507 sekolah

138

507 sekolah

152

507 sekolah

167 507 sekolah

Tersedianya gedung sekolah SD yang sesuai dengan standar

297

60

21,000

60

21,000

60

21,000

60

21,000

60

21,000

597

105,000

Terehabilitasinya ruang kelas SD yang rusak berat

324

61

5,490

61

6,100

61

6,710

61

7,320

61

7,930

324

33,550

Terehabilitasinya ruang kelas SD yang rusak ringan

560

112

4,480

112

5,040

112

5,600

112

6,160

112

6,720

560

28,000

Meningkatnya biaya operasional untuk SD/MI setiap tahunnya

457

457

4,000

457

4,500

457

5,000

457

5,500

457

6,000

2,742

25,000

Tersedianya gedung sekolah SMP yang sesuai dengan standar

82

7

5,000

7

5,000

7

5,000

7

5,000

7

5,000

117

25,000

Terehabilitasinya ruang kelas SMP yang rusak berat

53

11

990

11

1,100

11

1,210

10

1,200

10

1,300

53

5,800

Terehabilitasinya ruang kelas SMP yang rusak ringan

152

30

1,200

30

1,350

30

1,500

31

1,705

31

1,860

152

7,615

Meningkatnya biaya operasional untuk SMP/MTs setiap tahunnya

117

117

3,000

117

3,500

117

4,000

117

4,500

117

5,000

117

20,000

__________________________________________________________________ VIII - 1 RPJMD Kabupaten Agam tahun 2010-2015

2,250 44 sek

17

697

KODE


1 01 03 Program Pendidikan Menengah


Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 (Out Come) Target Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan sekolah

Jumlah guru yang sudah mengikuti penyusunan kurikulum KTSP Jumlah sekolah yang memberikan beasiswa bagi keluarga tidak mampu Jumlah kelompok penyelenggara Paket C terwujudnya pembinaan minat, bakat dan krerativitas siswa SMP / SMA/SMK setiap tahunnya

1 01 04 Program Pendidikan Non Formal

1 01 05 Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

2011

2012

507 sekolah

507 sekolah

Rp 110

Target 507 sekolah

150 org

150 org

55

150 org

51sekolah

112 51sekolah

Rp 120

Target 507 sekolah

60

150 org

123 51sekolah

2014 Target

Rp 132

507 sekolah

146

Target 507 sekolah

65

150 org

70

150 org

135

Rp

51sekolah


2015

148

51sekolah

Target

Rp

Rp

160 507 sekolah

75 600 org

162


51sekolah

668 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga 325

680

51sekolah

5 klp

200

5 klp

209

5 klp

229

5 klp

259

5 klp

0

100 sekolah

130

100 sekolah

143

100 sekolah

157

100 sekolah

172

100 sekolah

189 100 sekolah

791

terselenggaranya UN / Try Out SMP dan SMA setiap tahunnya

100 sekolah

100 sekolah

516

100 sekolah

567

100 sekolah

624

100 sekolah

686

100 sekolah

754 100 sekolah

3,147

Tersedianya gedung sekolah SMA/ SMK/MA sesuai dengan standar Terehabilitasinya ruang kelas SMA/ SMK/MA yang rusak berat

10

2

600

2

660

2

700

2

750

2

800

10

3,510

15

3

375

3

450

3

525

3

600

3

675

15

2,625

Terehabilitasinya ruang kelas SMA/ SMK/MA yang rusak ringan

31

6

240

6

270

6

300

6

330

6

360

30

1,500

Meningkatnya biaya operasional SMA/SMK/MA setiap tahunnya

58

58

3,000

58

3,500

58

4,000

58

4,500

58

5,000

58

20,000

Jumlah kelompok pengembangan pendidikan keaksaraan

0

5 klp

62

5 klp

67

5 klp

74

5 klp

81

5 klp

Jumlah peserta yang sudah mengikuti sosialisasi pendidikan non formal Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan non formal sudah mengikuti pelatihan kompetensi

0

90 org

70

90 org

77

90 org

84

90 org

92

90 org

101

450


0

70 org

100

70 org

77

70 org

84

70 org

92

70 org

101

350

454

1.459 org

500 org

32

500 org

35

500 org

38

500 org

42

500 org

46 2.500 org

0

40 org

42

-

-

40 org

44

-

40 org

46 120 org

1 pt

121

Jumlah guru telah mengikuti sertifikasi pendidik Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sudah mengikuti uji kompetensi Terwujudnya sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan setiap tahunnya

5 klp

2013

1 pt

1 pt

100

1 pt

110


-

1 pt

132

1 pt

284 5 klp

1,181

89 5 klp

145 1 pt

193 Dinas Pendidikan Pemuda dan 132

608

KODE


1 01 06 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Kesehatan 1 02 1 02 01 Program Upaya Kesehatan Masyarakat


Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 (Out Come) Target

1 02 07 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Target

Rp

Rp

Target

32

1 pt

35

0

1 pt

39

1 pt

0

1 pt

60

88 org

60

10 Nagari

64 14 Nagari

64 14 Nagari

64 14 Nagari

64 14 Nagari

64 82 Nagari

320

10 Nagari

Target 56 1.600 org


2015

1 pt

88 org

Rp

2014

1 pt

Termonitornya proses belajar dan mengajar untuk semua jenjang pendidikan

Rp

2013

Target 51 1.600 org

1.500 org

Terselenggaranya penilaian kinerja Puskesmas dan kinerja tenaga kesehatan setiap tahunnya

2012

1.600 org

Jumlah tenaga pendidik mendapat penghargaan dan perlindungan Tersusunnya sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga pendidik untuk semua jenjang pendidikan Terpilih dan teridentifikasinya kinerja bidang pendidikan untuk semua jenjang pendidikan

Terbetuknya Forkom Nagari Siaga, Terlatihnya kader Nagari Siaga, kader UKK, petugas UKS, guru UKS, Pengelola Posyandu,

1 02 04 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

2011

62 1.600 org

Target 68 1.600 org

Rp

1 pt

38

1 pt

42

1 pt

47 1 pt

42

1 pt

45

1 pt

48

1 pt

51 1 pt

1 pt

66

1 pt

73

1 pt

79

1 pt

86 1 pt

88 org

60

88 org

60

88 org

60

88 org

Rp 311 Dinas Penidikan Pemuda dan Olah Raga 194 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

74 8.000 org

60



440

300 Dinas Kesehatan

Terawasi dan terkendalinya kualitas air minum setiap tahun

16 Kec

16 Kec

44

16 Kec

48

16 Kec

52

16 Kec

56

16 Kec

60 16 Kec

260

Jumlah kecamatan yang melaksanakan makanan tambahan serta vitamin bagi masyarakat, terutama balita gizi buruk, ibu hamil anemia dan KEK

16 Kec

16 Kec

59

16 Kec

65

16 Kec

71

16 Kec

78

16 Kec

85 16 Kec

358 Dinas Kesehatan

Jumlah kecamatan yang melaksanakan penanggulangan Kekurangan Energi Protein (KEP) pada balita, kekurangan zat besi bagi ibu hamil, kekurangan vitamin A dan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)

16 Kec

16 Kec

80

16 Kec

88

16 Kec

97

16 Kec

108

16 Kec

119 16 Kec

492 Dinas Kesehatan

Jumlah Pos Imunisasi yang melaksanakan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah setiap tahunnya Jumlah Puskesmas yang melaksanakan penanggulangan penyakit menular endemik/ epidemik setiap tahunnya

820 pos

820 pos

31

820 pos

34

820 pos

38

820 pos

42

820 pos

22 Pusk.

22 Pusk.

57 22 Pusk.

63 22 Pusk.

69

22 Pusk.

76 22 Pusk.


46 820 pos

191 Dinas Kesehatan

83 22 Pusk.

348

KODE


1 02 07 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1 02 12 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1 02 02 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 1 02 09 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat



dan Pemberdayaan Masyarakat

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

2012

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pemusnahan dan karantina sumber penyakit menular setiap tahunnya

22 Pusk.

22 Pusk.

Target 37 22 Pusk.

Jumlah kecamatan yang melaksanakan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah setiap tahunnya Jumlah Puskesmas yang menyediakan informasi dan data dasar bidang kesehatan Jumlah masyarakat yang menjadi peserta jaminan kesehatan daerah Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan bagi ibu melahirkan dan anak Tersebarnya informasi kesehatan kepada masyarakat terutama dalam Pola Hidup Bersih & Sehat

16 Kec

16 Kec

59

22 Pusk.

22 Pusk.

64 22 Pusk.

6.000 org

6.000 org

900

22 Pusk.

22 Pusk.

118 22 Pusk.

16 Kec

1 02 10 Program Obat dan Perbekalan Tersedianya obat generik dan 1 Pt Kesehatan non generik untuk 22 Puskesmas 1 02 11 Program Pengawasan dan Terawasi dan terkendalinya 16 Kec Pengendalian Kesehatan Industri Rumah Tangga Pangan, Makanan Toko Obat dan Kosmetika, Tempat Penjualan Makanan secara rutin setiap tahunnya 1 02 06 Program Pengadaan, Terbangun dan tersedianya 120 unit Peningkatan dan Perbaikan Poskesri Sarana & Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu & Jaringannya 1 02 16 Pengadaan, peningkatan Terwujudnya RS Lubuk Basung 10% sarana dan prasarana RS/RS sebagai rumah sakit yang paru/RS mata melaksanakan pelayanan PONEK tahun 2015 1 02 04 Program Upaya Kesehatan persentase pemenuhan 100% Masyarakat kebutuhan gizi pasien, petugas dan pendonor 1 02 23 Program Promosi Kesehatan

2011

16 Kec

1 Pt

Rp

49

2,100

16 Kec

70.318 org

16 Kec

1 Pt

2013 Rp

Target 41 22 Pusk.

65

16 Kec

70 22 Pusk.

9,159

70.318 org

129 22 Pusk.

54

2,500

16 Kec

1 Pt

2014 Target

Rp 45

22 Pusk.

Target 46 22 Pusk.

71

16 Kec

78

77

22 Pusk.

85 22 Pusk.

9,159 70.318 org

142

22 Pusk.

60

16 Kec

3,000

1 Pt


2015 Rp

9,159

16 Kec

70.318 org

157 22 Pusk.

66

3,500

16 Kec

1 Pt

Target

Rp


Rp

51 22 Pusk.

220

85 16 Kec

358

91 22 Pusk.

387 Dinas Kesehatan

9,159 281.271org

7,740 Dinas Kesehatan

173 22 Pusk.

719 Dinas Kesehatan

72 16 Kec

301 Dinas Kesehatan

4,000 1 Pt


16 Kec

59

16 Kec

64

16 Kec

70

16 Kec

77

16 Kec

85 16 Kec

2 unit

800

2 unit

800

2 unit

800

2 unit

800

2 unit

800 22 Pusk.


30%

150

80%

175

90%

200

95%

225

100%

250 100%

1,000 RSUD

100%

680

100%

735

100%

790

100%

800

100%

839

90%

1 Paket

65

1 Paket

75

1 Paket

100

1 Paket

125

1 Paket

150

5 Paket

300

150 Org

300

150 org

300

620 Org

tingkat ketersediaan sarana/media promosi

1 Paket

jumlah petugas yang sudah mendapatkan peltihan teknik medis dan manajemen jenis pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar

70 Org

70 Org

230 100 Org

250 150 Org

5 Pelayanan

5 Pely

113 12 Pely

20 12 Pely


20 12 Pely

150 16 Pely

200 16 Pely

355 Dinas Kesehatan

3,844 RSUD

515 RSUD

1,380

503 RSUD

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit



2012 Rp

Target 1 Unit

2013 Rp 4,500

Target

-

1 Unit

-

-

-

tersedianya ruangan VIP dan Klas 1 tersedianya bagsal kulit dan THT

-

-

-

-

-

-

1 Unit

3,500

-

tersedianya bangsal paru dan reonologi

-

-

-

1 Unit

3,500

-

tersedianya bangunan instalasi gizi tersedianya bangunan instalasi laboratorium tersedianya bangunan kamar operasi tersedianya selasar RS tersedianya bahan obat-obatan dan bahan habis pakai tersedianya area parkir dan pagar pengaman RS persentase peserta jamkesmas yang memanfaatkan RS

08 02 Pekerjaan Umum 1 1 1 Program Pembangunan Jalan Terlaksananya Pembangunan Dan Jembatan infrastruktur Jalan Terlaksananya Pembangunan infrastruktur Jembatan Penyelesaian pembangunan jalan utama dua (2) jalur Kota Lubuk Basung. Pembangunan Jalan lingkar Utara dan lingkar Selatan Lubuk Basung. Pembangunan jalan baru Taluak Cingkariang (Lanjutan Jalan Bypass Bukittinggi)

5 Unit

-

2014 Target

Rp

tersedianya instalasi IGD dalam rangka mendukung PONEK

tersedianya rumah dokter spesialis tersedianya bangunan ipal dan jaringan air bersih tersedianya bangunan loundry dan CSSD tersedianya gudang obat rumah sakit dan medical record tersedianya poliklinik yang reprensentatif tesedianya kamar jenazah

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

2011

-

Rp

Target

Target

Rp

-

-

-

- 1 Unit

5,000

-

-

-

- 1 Unit

5,000

-

-

-

-

- 1 Unit

3,500

-

-

-

-

- 1 Unit

3,500

2,200

-

-

-

- 12 Unit

4,000

-

-

-

-

- 1 Unit

1,200

-

-

-

-

- 1 Unit

250

2,500

-

-

-

- 1 Unit

2,500

-

-

6 Unit

1,800

-

-

1 Unit

1,200

-

-

-

1 Unit

-

-

-

-

-

-

1,500

-

-

-

-

- 1 Unit

1,500

-

-

-

-

-

-

-

1 Unit

800

-

- 1 Unit

800

-

-

-

-

-

-

-

1 Unit

350

-

- 1 Unit

350

-

-

-

-

-

-

-

1 Unit

750

-

- 1 Unit

750

1,500 1 Unit

1,500

250 -

1 Unit

-

1 Unit

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Paket 1 Paket

450 1,300

1 Paket

2,200

1 Paket

2,500

1 Paket

2,700

1 Paket

- 1 Paket 2,700 5 Paket

450 11,400

-

-

-

1 Paket

7,500

-

-

-

-

-

- 1 Paket

7,500

1 Paket

-

-

950 61%

1,000 67%

1,200 73%

1 Unit

1,300 80%

1,400 80%


Rp 4,500 RSUD

-

-

-

6 Unit


2015

48%

55%

751,76

20 km

15,000

20 km

15,000

20 km

15,000

20 km

15,000

25 km

20,000 25 km

20,000 Dinas PU

5 unit

5,000

5 unit

5,000

5 unit

5,000

5 unit

5,000

7 unit

7,000 7 unit

7,000 Dinas PU

11,000

27 km

15,000

27 km

20,000

27 km

20 km 9 km 8 km

4,000


10 km

5,000

5,000

5,850 RSUD

81 km

46,000 PU Kab dan Propinsi

20 km


27 km


10,000

KODE



Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 (Out Come) Target Pembangunan jalan lokal atau lingkungan, sebagai akses bagi masyarakat yang berada pada kavling bagian belakang sepanjang Jalan Utama. Pembangunan jalan Ambun Pagi – Puncak Lawang – Simpang Kandih – Muko-muko sebagai alternatif kelok 44. Pembangunan gedung (escape building ) dan jalan penyelamat/ evakuasi serta penyediaan peralatan peringatan dini terhadap bahaya gempa dan tsunami Penyelesaian pembangunan jalan Sicincin – Malalak – Bukittinggi yang melewati Kecamatan IV Koto. Pembangunan Rest Area pada ruas jalan Sicincin – Malalak.

1 1

1 1

1 1

2

3

4

2011

Penataan koridor jalan nasional Batas Kota Bukittinggi – Baso. Rencana pembangunan jalan Kolektor Primer (K2): 1. Sicincin – Malalak – Bukittinggi dan Jembatan Ngarai Sianok Rencana Pembangunan jalan kolektor primer (K3) Ambun Pagi – Puncak Lawang – Smp. Kandih – Muko Muko (jalan retribusi alternatif kelok 44) Pembangunan Jalan 1. Pasar Durian – Mutiara Agam 2. Malalak – Sungai Batang 3. Kubu Labuah – Nagari – Padang Galanggang. Program Terlaksananya Pemeliharaan Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur Jalan Terlaksananya Pemeliharaan Jalan dan jembatan infrastruktur Jembatan Program Peningkatan sarana Terpenuhi dan terpeliharanya dan prasarana kebinamargaan sarana dan prasarana alat-alat berat Penguatan lereng pada daerah rawan longsor di sepanjang sisi jalan raya; Program pengembangan dan Terlaksananya Rehabilitasi pengelolaan jaringan irigasi, Jaringan Irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya

2012 Rp

Target

2013 Rp

Target

2014 Rp

10 km

4,000

10 km

45,000

7 km

4,000

7 km

4,000

7 km

4,000

7 lokasi

3,500

7 lokasi

3,500

7 lokasi

3,500

6 km

6,000

6 km

6,000

6 km

5 lokasi

2,500

4 km

2,000

25 km

20,000

25 km

20,000

Target


2015 Rp

Target

Target

Rp


20 km

Rp 49,000 PU Kab dan Propinsi

21 km

12,000 PU Propinsi

7 lokasi

3,500

6,000.00

2 km

2,000

209 km

5 lokasi

2,500.00

5 lokasi

2,500

5 lokasi

4 km

2,000.00

14,000

8 km 50 km

20,000

7,500 Dinas PU/Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 4,000 Dinas PU 40,000 PU Propinsi

Dinas PU

125,41 km

7 unit

10 km

15,000.00

10 km

15,000

5 km 8 km 7 km

5,000 7,000

5 km 8 km

150 km

2,000

7 km 150 km

7,000 2,000

7 km 150 km

7,000.00 2,000

150 km

7,000 2,000

7 km 200 km

10 unit

1,000

10 unit

1,000

10 unit

1,000

10 unit

1,000

20 unit

2,000 20 unit

5,000

1 unit

2,000

1 unit

2,000

1 unit

2,000

1 unit

2,000

2 unit

3,000 2 unit

9,000 Dinas PU

2,500

5 km

2,500

5 km

2,500

5 km

2,500

5 km

1,000

10 unit

1,000

10 unit

1,000

10 unit

1,000

15 unit

10 unit

5,000 7,000

5 km 8 km

5,000.00 7,000.00

30,000

5,000 20 km 7,000 32 km 28 km 7,000 3,000 200 km

5 km

5 km 8 km

20 km


2,500

1,500 15 unit

20,000 28,000 28,000 9,000 Dinas PU

10,000

4,500 Dinas PU

KODE

1 1

5

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Irigasi


Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 (Out Come)

2011 Target

2012

2013

2014 Target


2015

Target Rp 4,000 125 unit


Rp 4,000

Target 25 unit

Rp 4,000

Target 25 unit

Rp 4,000

25 unit

Rp 4,000

Target 25 unit

30 DI

9,000

30 DI

9,000

30 DI

9,000

30 DI

9,000

30 DI

9,000 150 DI


54 DI

1200

54 DI

1200

54 DI

1,200

54 DI

1,200

54 DI

1,200 54 DI


Jumlah irigasi yang dibangun dengan memanfaatkan sungai dan danau Panjang normalisasi alur sungai

1 Unit

3000

2 unit

6000

1 Unit

3000

1 Unit

3000

1 Unit

3,000 6 Unit


1 km

5000

1 km

5000

1 km

5000

1 km

5000

1 km

5,000 5 km

20,000 Dinas PU

Panjang Identifikasi titik abrasi

2km

2500

2km

2500

2km

2500

2km

2500

2km

2,500 10

10,000 Dinas PU

1 unit

1000

1 unit

1000

1 unit

1000

1 unit

1000

2 unit

1000m

1000

2500 m

2500

2500 m

2500

jumlah Pembangunan infrastruktur Irigasi jumlah DI dengan fasilitas embung waduk, bendung, pintu air jumlah DI yang mendapatkan perawatan dan pemeliharaan

80 unit

25 unit

1 1

6

Program Pembangunan Gedung kantor

Jumlah Sarana dan Prasarana Pemerintahan/Perkantoran Kabupaten Agam yang dibangun

1 1

7

500 m

500

8

1.000 m

500 m

500

600 m

500

700 m

700

800 m

1 1

9

Panjang infrastruktur Drainase Perkotaan yang dibangun Panjang infrastruktur Sanitasi Perkotaan yang dibangun Terlaksananya Pembangunan infrastruktur Air Bersih Perkotaan

1.000 m

1 1

Program Peningkatan sarana dan prasarana Drainase Program Peningkatan sarana dan prasarana Sanitasi Program Peningkatan sarana dan prasarana Air Bersih

100 kk

500

100 kk

500

100 kk

500

100 kk

1 1

10 Program Peningkatan Sarana dan prasarana Jalan dan Jembatan

Terlaksananya Pembangunan infrastruktur Jalan dan jembatan Perkotaan Peningkatan Ruas Jalan Provinsi Baso-Batusangkar Peningkatan ruas Jalan Padang Lua – Kubang Putiah – Simpang Bukik Batabuah – Lasi – Baso (Promosi menjadi Kolektor Primer). Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan secara berkala Peningkatan jalan strategis yang menghubungkan Palembayan – Simpang Patai. Peningkatan jalan strategis yang menghubungan Matur – Sitingkai

20 km

15 km

7000

15 km

7000

15 km

7000

-

7 km

3,500

7 km

8 km

4,000.00

10 km

5,000

460 km

1,500.00

460 km

Peningkatan ruas jalan Palupuh – Suliki. Rencana peningkatan jalan arteri primer (K1): Padang Luar – Batas Kota Padang Panjang Padang Sawah – Manggopoh Manggopoh – Batas Kota Pariaman Batas Kota Payakumbuh – Baso Baso - Batas Kota Bukittinggi

0

rusak berat

9 km

9,000.00

Rp 16,000 Dinas PU

2,000 2 unit

5,000 Dinas PU

2000 m

2,000 10000 m

8,000 Dinas PU

800

1000 m

1,000 1.000 m

3,000 Dinas PU

500

400 kk

900 500 kk

2,400 Dinas PU

15 km

7000

20 km

9,000 20 km

30,000 Dinas PU

4,000

7 km

5,000

0

- 21 km

10 km

6,000

15 km

6,500

0

43 km

1,500

460 km

2,000

460 km

2,000

260 km

6 km

4,800

6 km

4,800

4 km

3,000

0

- 16 km

4 km

4,000

4 km

4,000

4 km

5,000

0

- 12 km

13,000 Dinas PU/propinsi

10 km

8,000

10 km

8,000

10 km

8,000

4 km

4,000 40 km

9 km

9,000

9 km

9,000

9 km

9,000

9 km

9,000 45 km

28,000 Dinas PU/propinsi 36,000 Pusat/PU Propinsi


2,500

12,500 Dinas PU/propinsi 17,500 Dinas PU/propinsi

8,000 Dinas PU/propinsi 12,600 Dinas PU/propinsi

KODE




2011 Target

Rencana peningkatan jalan Kolektor Primer (K2): Baso – Batusangkar Lubuk Basung (Manggopoh) – Kota Bukittinggi (Padang Luar). Lubuk Basung – Sungai Limau Simpang Padang Luar – Baso (promosi) Rencana Peningkatan jalan kolektor primer (K3) Palupuh – Suliki Lingkar Danau Maninjau Lingkar Utara Kota Lubuk Basung Lingkar Selatan Kota Lubuk Basung Ruas Jalan Kabupaten (K4) Peningkatan : Simpang Patai – Palembayan Matur – Sitingkai Durian Kapeh – Muaro Putuih Muaro Putuih – Subang Subang Padang Koto Gadang – Koto Alam Lubuk Basung – Simpang Ampu SP. Ampu – SP. Puduang SP. Puduang – Sp Batu Kambiang SP. Koto Alam – Sp. Batu Kambiang Palembayan – SP. Koto Alam Sp. Sei Pua – Palembayan Sp. Pudiang – Sp. Sei Pua Pasar Lawang – Sp. Pudiang Surau Jua - Pasar Lawang Sp. Matur – Surau Jua Sp. Gadut – Pasa Dama Pasa Dama – S. Pincuran Sp. Pincuran – Air Tabik Sp. Air Tabik – Sei Dareh Sei Dareh – Sngai Guntung Subang-Subang – Tompek Harapan Lapau Andung – Masang Batu Hampa - Kubu Anau Malalak – Hulu Banda Sp. Tj. Alam – Sp. Bukik Batabuah Sp. Bukik Batabuah – Koto Baru

20 km

2012 Rp 20,000

2013 Target


2015


Target 20 km

Rp 20,000

Target 20 km

Rp 20,000

20 km

Rp 20,000

Target 20 km

Target Rp 20,000 100 km

Rp 80,000 PU Propinsi

17 km

15,000

17 km

15,000

17 km

15,000

17 km

15,000 68 km

60,000 Dinas PU

10 km 8 km 8 km 10 km

8,000 6,400 5,600 8,000

10 km 8 km 8 km 10 km

8,000 6,400 5,600 8,000

10 km 8 km 8 km 10 km 12 km

8,000 6,400 5,600 8,000

10 km 8 km 8 km 10 km

12 km 5 km 4 km

12,000 4,000 3,500

12 km 5 km 4 km

12,000 4,000 3,500

12,000 4,000 3,500

12 km 5 km 4 km

6 km

4,800

6 km

4,800

4,800

Dinas PU

5 km 4 km 6 km

8,000 6,400 5,600 8,000

40 km 32 km 32 km 40 km 48 km

32,000 25,600 22,400 32,000 48,000

6 km

12,000 4,000 20 km 3,500 14 km 4,800 24 km

16,000 14,000 19,200

24 km

19,200

4,800 7,000 10,000 5,000 5,000 5,000 4,000 7,000 5,000 5,000 7,000 7,000

6 km 8 km 10 km 5 km 5 km 5 km 4 km 8 km 5 km 5 km 8 km 8 km

4,800 7,000 10,000 5,000 5,000 5,000 4,000 7,000 5,000 5,000 7,000 7,000

9,000 7,000 4,000 7,000

10 km 8 km 4 km 8 km

28,000 40,000 20,000 20,000 20,000 16,000 28,000 20,000 20,000 28,000 28,000 36,000

4,000

4 km

4,000

4 km

32 km 40 km 20 km 20 km 20 km 16 km 32 km 20 km 20 km 32 km 32 km 9,000 40 km 7,000 32 km 4,000 16 km 7,000 32 km 16 km 4,000 4,000 16 km

6 km 6 km 8 km 10 km 5 km 5 km 5 km 4 km 8 km 5 km 5 km 8 km 8 km

4,800 7,000 10,000 5,000 5,000 5,000 4,000 7,000 5,000 5,000 7,000 7,000

6 km 8 km 10 km 5 km 5 km 5 km 4 km 8 km 5 km 5 km 8 km 8 km

4,800 7,000 10,000 5,000 5,000 5,000 4,000 7,000 5,000 5,000 7,000 7,000


9,000 7,000 4,000 7,000


9,000 7,000 4,000 7,000

4 km

4,000

4 km

4,000

4 km

4,000

4 km

4,000

Jl. Koto Panjang-Batang Silasiah (Ruas 394) Jl. Kubu Apa - Gobah (Ruas 228) Palembayan – Data Munti Pasa Bawan – Batu Kambing Anak Aie Dadok – Padang Kajai

2014

8 km 10 km 5 km 5 km 5 km 4 km 8 km 5 km 5 km 8 km 8 km 10 km 8 km 4 km 8 km 4 km 4 km 2 km

4 km 3 km 4 km

4,000 3,000 4,000


2km

2,000

4 km 3 km 4 km

4,000 3,000 4,000

2 km

28,000 16,000 28,000 16,000 16,000 4,000

2,000 4 km 3 km 4 km

4,000 3,000 4,000

2 km 4 km 3 km 4 km

2,000 4,000 3,000 4,000

2 km

2,000

16 km 12 km 14 km

16,000 12,000 16,000

KODE




2011 Target

2012 Rp

Durian Kapeh – Bukik Sariak Durian Kapeh – SP. Mangkua; Sp. Cacang – Cacang Tinggi Kampung Darek – Simpang IV Cacang, Pasar Tiku – Simpang IV Cacang,

1 1

11

1 1

12

1 1

13

1 1

14

1 04

Banda Gadang – Padang Tui, Jalan Gasan Kaciak – Padang Tui, Program Pembangunan Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Sarana dan Prasarana dan Kawasan Utilitas Perkotaan Pembangunan shelter sebagai tempat pengungsian sementara untuk setiap kantong-kantong pemukiman; Program Pembangunan jalan Terlaksananya Pembangunan dan jembatan Pedesaan infrastruktur Jalan dan jembatan Pedesaan dan pemukiman Program Peningkatan sarana Terlaksananya Pembangunan dan prasarana Air Bersih Sarana dan Prasarana air bersih pemukiman Program Peningkatan sarana Terlaksananya Pembangunan dan prasarana Sanitasi Sarana dan Prasarana sanitasi Pemukiman Pembagunan sarana sanitasi sekolah

Lampu jalan

148 km

50 unit

500

2013

2014


2015

Target 5 km 5 km 5 km 5 km

Rp 5,000 5,000 5,000 5,000


Rp 5,000 5,000 5,000 5,000


Rp 5,000 5,000 5,000 5,000


5 km

5,000

5 km

5,000

5 km

5,000

5 km 5 km

5,000 5,000

5 km 5 km

5,000 5,000

5 km 5 km

5,000 5,000

50 unit

500

50 unit

500

50 unit

500

2 unit

7,500

2 unit

8,000

2 unit

9,000


Rp 20,000 20,000 20,000 20,000

5 km

5,000 20 km

20,000

5 km 5 km

5,000 20 km 5,000 20 km

20,000 20,000

50 unit

Rp 5,000 5,000 5,000 5,000

500 100 unit


2,500 Dinas PU

24,500

15 km

5000

15 km

5000

15 km

5000

15 km

5000

20 km

8000 20 km

28,000 Dinas PU

100 kk

500

100 kk

500

100 kk

500

100 kk

500

400 kk

900 500 kk

2,900 Dinas PU

500 m

500

600 m

700

700 m

700

800 m

800

1000 m

1000 1.000 m

3,700 Dinas PU

30 unit

300

30 unit

300

30 unit

300

30 unit

10 rmh/kec

200

10 rmh/kec

300

Dinas PU

Perumahan Program Pembangunan Perumahan

pembangunan perumahan pegawai pada daerah tertinggal (Kecamatan Malalak, Palembayan, Palupuah

200 10 rmh/kec

200 30 Rmh/kec

600 Dinas PU

Penataan Ruang

1 05 1 05 01 Program Perencanaan Tata Ruang

Jumlah Perda tentang RTRW

1 doc

Jumlah Perda tentang RDTR

1doc (RDTR Kec.)

300 275

1 Perda 2 doc (RDTR Kec.)

1000

2 doc (RDTR Kec.)

2 doc (RDTR Kec.)

1doc (RDTR Kec.)

3,375

150 25%

450 Bappeda / Dinas PU

150 25%

350 Dinas PU

5%

75 5%

1 05 03 Program Pengendalian pemanfaatan ruang

Menurunnya pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang

20%

5%

50

Meningkatnya rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan

10%

10%

50 10%

50 10%

50 10%

50 10%

50 50%

250 Kecamatan, KPM dan PT, Dinas PU

0

5%

75

75

75

75

75 25%

375 Tim SK4 ; Pol PP

5%

50


5%

5%

50

75 5%

500 8 Perda

5%

5%

75 5%

800

1 05 02 Program Pemanfaatan Ruang Rasio ketaatan terhadap produk perencanaan

Prosentase penertiban pelanggaran PERDA tata ruang

75 5%

800

300 Dinas PU

5%

5%

50

5%

10%

KODE




2011 Target

2012 Rp

Target

2013 Rp

Target

2014 Target

Rp


2015 Rp

Target

Target

Rp


Rp

Perencanan Pembangunan

1 06 1 06 01 Program Perencanaan Pembangunan daerah

Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan mekanisme per-UU-an terdiri dari: RPJMD Kab. Agam tahun 20102015 RKPD KUA dan KUA-P

1 06 02 Program Perencanaan pembangunan ekonomi

PPAS dan PPAS-P Evaluasi pelaksanaan RPJMD Evaluasi Program/kegiatan Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bid. Ekonomi tiap tahunnya

550

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

1 07

525

525

2,975 Bappeda

850

1

1

0

0

0

1

2

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

5

1 0 0 1 Paket

Menurunnya jumlah rumah tangga miskin 12.5% dari jumlah rumah tangga miskin 2010 1 06 10 Program Perencanaan sosial budaya

525

1 0 1 1 Paket

1 0 2 312 1 Paket

2,5%

1 1 2 325 1 Paket

2,5%

1 0 2 350 1 Paket

2,5%

1 1 2 375 1 Paket

2,5%

5 2 9 400 5 paket

2,5%

1,762 Bappeda

12.50%

Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bid. Sosbud tiap tahunnya

1 Paket

1 Paket

250 1 Paket

250 1 Paket

275 1 Paket

275 1 Paket

280 5 paket

1,330 Bappeda

Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bid. Prasarana Wilayah tiap tahunnya

1 Paket

1 Paket

300 1 Paket

320 1 Paket

350 1 Paket

360 1 Paket

375 5 paket

1,705 Bappeda

Program Pengembangan Data Tersedianya Dokumen dan Informasi perencanaan pembangunan pertanian Program Kerjasama Tersedianya Data Base dan Pembangunan Dokumen perencanaan pembangunan perkebunan

0

-

1 dok

200

-

-

-

0

-

1 dok

60

-

65

-

70

-

2 Dok

500

2 Dok

500

2 Dok

500

2 Dok

75

1 dok

200 Bappeda

1 dok

270 Bappeda

Perhubungan 1 2

1

1 2

2

Program Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Tersusunnya dokumen Perencanaan Jaringan perhubungan darat kab.Agam Meningkatnya ketersediaaan sarana dan prasarana Perhubungan Meningkatnya ketersediaaan sarana dan prasarana Transportasi darat Meningkatnya ketersediaaan sarana dan prasarana Transportasi danau: pembangunan dermaga pendukung di Muko-muko, Linggai dan Sungai Batang

2 Dok

Pemb 1 unit terminal Pengadaa n Rambu lalin 100 unit

500

4000

300 Pengadaa n Rambu lalin 100 unit

Pemb 1 unit terminal 300 Pengadaa n Rambu lalin 100 unit Pembang unan dermaga 1 unit


4000

300 Pengadaa n Rambu lalin 100 unit 3000 Pembangu nan dermaga 1 unit

300 Pengadaa n Rambu lalin 100 unit 3000 Pembang unan dermaga 1 unit

500 2 Dok

2,500 Dishubkom info

Pemb 1 unit terminal


300 Pengadaan Rambu lalin 100 unit


3000 3 dermaga

9,000 Propinsi

KODE




2011 Target

1 2

3

Program Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

pembagunan pelabuhan perikanan serta pelabuhan barang dan jasa terutama sebagai pelabuhan pengumpan di Tiku Terlaksananya Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana Transportasi darat

1 2

4

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

1 2

5

1 2

2012 Rp

Target

2013 Rp

Target

2014 Target

Rp

1 paket


2015 Rp 5000

Target

Rp

Target


Rp 5,000 Propinsi

Rehab Rambu Lalin 100 unit

200


200


200


200


Terlaksananya Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Uji Kir 3.000 Kend

500

Uji Kir 3.000 Kend

500

Uji Kir 3.000 Kend

500

Uji Kir 3.000 Kend

500

Uji Kir 3.000 Kend

Program Peningkatan sistem pelayanan perizinan

Terciptanya sistem pelayanan perizinan yang memperlancar, mempermudah dan memberi kepastian

Pelayana n perizian tepat waktu

100 Pelayana n perizian tepat waktu


100 Pelayanan perizian tepat waktu


100 Pelayanan perizian tepat waktu

6

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Meningkatnya aksesibilitas dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan perintis

Peningkat an pengelola an terminal angkutan darat

500 Peningkat an pengelola an terminal angkutan darat


500 Peningkata n pengelolaa n terminal angkutan darat


500 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat


1 2

7

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Meningkatnya kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan

Sosialisasi / Penyuluh an Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

200 Sosialisasi / Penyuluh an Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan


200 Sosialisasi/ Penyuluha n Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan


200 Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan


1 2

8

Program Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah

Terciptanya Perbaikan sistem dan manajemen Transportasi

Diklat Teknis 1 Akt

200

200

200

200

200 Diklat Teknis 1 Akt


Penetapa n regulasi Pengelola an Danau 2 paket

140 Penataan pemanfaa tan lingk. kawasan danau 1 paket

1 08

Diklat Teknis 1 Akt

Diklat Teknis 1 Akt

Diklat Teknis 1 Akt

Diklat Teknis 1 Akt

200 Rehab Rambu Lalin 100 unit


500 Uji Kir 3.000 Kend


500 Dishubkom info

Lingkungan Hidup Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Terpenuhinya baku mutu pada lingkungan bermasalah (air, tanah dan udara)

Aktivitas yang ada di danau sudah melebihi daya dukung dan bahan pencemar sudah melebihi daya tampung.

1000 Penuruna n sumber pencemar an 30 %


100 Pemulihan kualitas air 20%

150 Pemuliha n kualitas air 40%

150 Danau dapat di fungsikan kembali untuk pariwisata dan aktivitas lainnya secara berimbang

1,540 BPLH

KODE




2011 Target

Terlaksananya operasional labor

Belum terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan secara akurat dan berkelanjutan

operasinal labor utk pemantau an kualitas air

Terwujudnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan lingkungan berkelanjutan

Keikutsertaan 1 paket Agam dalam peraihanan penghargaan bidang lingkungan belum ada prestasi

2012 Rp

Target 436 operasinal labor utk kalibrasi alat dan pemantau an kualitas air dan tanah

10

2 paket

125 1 dok

2013 Rp Target 1000 operasinal labor, pengadaa n alat, kalibrasi dan pemelihar aan utk pemantau an kualitas air, tanah dan udara 100 3 paket

Target Rp 1000 operasinal labor, pengadaan alat, kalibrasi dan pemelihara an utk pemantaua n kualitas air, tanah dan udara 150

3 paket

Rp Target 1000 operasinal labor, pengadaa n alat, kalibrasi dan pemelihar aan utk pemantau an kualitas air, tanah dan udara 150 3 paket

tersusunnya dokumen SLHD

0

1 dok


Tersedianya perda tentang pengelolaan lingkungan hidup

0

1 perda

20

Terbina dan terawasinya usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan

Terdapat 38 perusahaan yang memiliki izin dan dokumen lingkungan

Pembinaa n 15 perusaha an

45 Pembinaa n 38 perusaha an (dan perusaha an lain sesuai penamba han)


120 Pembinaan 38 perusahaa n (dan perusahaa n lain sesuai penambah an)


Terlaksananya penanganan sampah infeksius dan limbah B3

Terdapat 369 institusi medis dan …..perusahaan pengelola B3

Pengawas an sumber limbah

45 Penyediaa n incenerato r untuk melayani Agam Barat

500 Penyediaa n incenerato r untuk melayani AgamTim ur

500 Pengelolaa n limbah 50 %

200 Pengelola an limbah 50 %

100


1 perda

170 1 dok

2015

Peningkatan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup

2 perda

170 1 dok

2014

70

-

170 1 dok

-

-



Target Rp 1000 Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan (air, tanah dan udara) 50%

Rp 4,436 BPLH

150 Meningkatnya kesadaran masyarakat yang dibuktikan dengan peraihan Adipura, Adiwiyata dan Kalpataru

560 BPLH

170 5 dok

805 BPLH

4 perda 120 Terbina dan terawasinya seluruh perusahaan yang memiliki izin dan dokumen lingkungan serta perusahaan lain yang menimbulkan dampak lingkungan 200 Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan limbah infeksius dan B3 50 %

190 BPLH

525 BPLH

1,445 BPLH dan Dinkes

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Rehabilitasi hutan dan lahan



2011 Target

Berkurangnya lahan kritis

Berkurangnya degradasi hutan dan lahan 20%

Pengembangan, Pengelolaan, Mengurangi fluktuasi debit sungai dan konservasi Sungai, dengan mengurangi rasio Qmax Danau, dan sumberdaya air dan Qmin lainnya terkelolanya 18 embung dan 7 sungai utama

terjaminnya perlindungan dan pengelolaan kawasan hutan

2014


Rp 6,750

Target 1500 Ha

Rp 6,750

1500 Ha

Rp 6,750

Target 1500 Ha

Target Rp 6,750 Tertanggulangi nya lahan sangat kritis yang berada di hulu DAS 7500 Ha melalui Program Kehutanan dan

Rp 33,750 Kehutanan dan Perkebunan

1500 Ha

6,750

1500 Ha

6,750

1500 Ha

6,750

1500 Ha

6,750

1500 Ha

33,750 Kehutanan dan Perkebunan

750 Ha

3,375

750 Ha

3,375

750 Ha

3,375

3,375

750 Ha

6,750 Tertanggulangi nya lahan sangat kritis melalui kegiatan lainya (kebun bibit rakyat, kebun hortikultura dll) 7500 Ha 3,375 3750 ha

rata-rata rasio debit 7 sungai utama 13,03 (Qmax = 54.91 m3/dt dan Qmin = 1.59 m3/dt) 4 embung belum normalisa medapat si sungai sentuhan Batang pembangunan Tiku 1 km dan 7 sungai (Proyek memerlukan Multiyear penanganan Th ke 3)

- Pembang unan embung 1 Unit 1,500

normalisa si sungai Batang Tiku (Proyek Multiyear Th ke 4) dan anak sungainya

Batas kawasan Penataan yang sudah ditata batas 20 12 Km dari 350 km km

75

Penataan batas 10 km

1200 Pembang unan embung 1 Unit 10,000

normalisa si sungai Batang Tiku (Proyek Multiyear Th ke5) dan anak sungainya

12000 Perbaikan tebing sungai dan pembangun an bronjong

45 Penataan batas 10 km


Target


2015

Target 1500 Ha

Perbaikan tebing sungai dan pembangun an bronjong

Perlindungan dan konservasi sumberdaya alam

2013

Rp 6,750

Luas areal lahan 1500 Ha kritis 87.314 Ha atau ± 39,17 % dari luas wilayah Kab.Agam

2000 Ha

2012

750 Ha

1200 Pembangu nan embung 1 Unit 10,000 normalisasi sungai Batang Agam dan anak sungainya

1500

Perbaikan tebing sungai dan pembanguna n bronjong

45

Penataan batas 10 km

1200 Pembang unan embung 1 Unit 10,000

normalisa si sungai Batang Agam dan anak sungainya

2000 Perbaikan tebing sungai dan pembangun an bronjong


1,200 Menurunnya rasio debit max dan debit min menjadi 9.12 10,000 terlaksananya normalisasi sungai….

2,000

45 Tertatanya batas kawasan hutan sepanjang 60 Km (17%)

16,875 Kehutanan dan Perkebunan dan BPLH 4,800 Dinas PU

41,500 Dinas PU

17,500 Dinas PU

255 BPLH

KODE



Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 (Out Come) Target Terpelihara dan terlindunginya hutan dari kebakaran, illegal logging serta berkurangnya konversi hutan

Terjaga dan terpeliharanya terumbu karang

Pengembangan kinerja Pengelolaan Persampahan

2011

Penanggulangan gangguan keamanan hutan 70%

Penanggu langan gangguan keamanan hutan 75% Tutupan terumbu 1 paket karang ± 33 Ha dengan kondisi 70% rusak

Rp

Target 84 Penanggula ngan gangguan keamanan hutan 75%

50

2 paket

Rp

Target

2014 Target

Rp

Target 120 Penanggula ngan gangguan keamanan hutan 75%

100

100

100

2 paket

20

2 paket

Luas lahan gambut 1.835 Ha

-

Penanam an kaswarina pada kawasan gambut berpasir 20 Ha

20

Terciptanya sinergi pemeliharaan ekosistem laut, pesisir dan pulaupulau kecil antara masyarakat dan pemerintah

Rusaknya terumbu karang dan hutan mangrove oleh kegiatan masyarakat

Sosialisasi perlindun gan lingkunga n kepada masyarak at pesisir dan nelayan

-

Gerakan peduli terumbu karang 5 Ha

150 Gerakan peduli mangrove 15 Ha

150

-

-

1 Perda Persampa han

25 1 Protap penangan an sampah

25

Sosialisasi peduli lingkunga n bersih dan indah

- Sosialisasi penangan an sampah mandiri thd masy. 2 kali

50 Operasion al Pengawas an dan Pembersi han sampah sungai

75 Operasion al Pengawas an dan Pembersih an sampah sungai

21,8% Rumah tangga membuang sampah ke sungai

Rp

120 Penanggulan gan gangguan keamanan hutan 75%

Terlindunginya kawasan gambut

meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan

2015

120 Penanggula ngan gangguan keamanan hutan 75%

Luas hutan mangrove 65 Ha (bds. Dok. SLHD Th.2010)

Belum ada regulasi tentang aturan pengelolaan persampahan masyarakat

20

2013

Terlindunginya tutupan dan kerapatan hutan mangroove

Tersedianya payung hukum tentang manajemen pengelolaan persampahan

Rehabilita si hutan mangrove 2 Ha

2012


20 Rehabilita si hutan mangrove 2 Ha


-

2 paket

20 Rehabilitas i hutan mangrove 2 Ha


- peningkata n vegetasi mangrapve pada kawasan rawa gambut 20 Ha

20 peningkat an vegetasi bakau pada kawasan rawa gambut 20 Ha 150 Gerakan peduli mangrove 15 Ha

Gerakan peduli terumbu karang 5 Ha

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Rp 120 Penanggulang an gangguan keamanan hutan 75%

Rp 564 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

100 rehabilitasi terumbu karang dan ekosistem pulau-pulau kecil 27 % 20 Meningkatnya tutupan hutan mangrove terutama pada kawasan rawan abrasi sepanjang 10 Ha 20 terlindunginya kawasan gambut sebagai penyerap CO2

450 BPLH

150 Meningkatnya kesadaran masyarakat pesisir dan nelayan dalam pemeliharaan lingkungan pesisir 70%

600 BPLH

Terciptanya sinergi pengelolaan sampah oleh masyarakat dan pemerintah 75 Operasion al Pengawas an dan Pembersi han sampah sungai


75 Menurunnya pencemaran sungai karena sampah 80%

100 BPLH

60 Hutbun, DKP, BPLH

50 Dinas PU

275 Dinas PU

KODE




2011 Target

Meningkatnya kesadaran masyarakat perkotaan dalam mengelola sampah domestik

80% masyarakat perkotaan menimbun sampah di TPS yang menghasilkan timbulan 910 m3/Hari

Meningkatnya frekwensi pengambilan sampah di TPS dan meningkatnya volume terangkut

Sampah terangkut 9,79% dari timbulan perhari

Terolahnya sampah menjadi barang produktif

Terlaksananya sistem pengolahan sampah secara modern

Terpenuhinya sarana dan utilitas persampahan sesuai kebutuhan

Sosialisasi penangan an sampah mandiri thd masy.

2012 Rp

Target 50 menggala kkan pengolah an sampah mandiri

2013 Rp

Target 50 Penilaian dan pemberia n pengharg aan budaya hidup bersih pada masyarak at 650 Meningkat kan volume sampah terangkut mjd 1x sehari

2014 Rp

Target 75 Penilaian dan pemberian pengharga an budaya hidup bersih pada masyaraka t

Rp

Target 75 Penilaian dan pemberia n pengharg aan budaya hidup bersih pada masyarak at 1000 Meningkat kan volume sampah terangkut mjd 1x sehari

Rp

Target 75 Menurunnya timbulan sampah yang harus diangkut 50%

1000 Meningkatnya kemampuan pengangkutan sampah menjadi 50% dari timbulan perhari


Rp 325 Dinas PU

Meningkat kan frekwensi pengangk atan sampah dari TPS dari 2x1 mgg mjd 3x1 mgg Pembuangan Penyediaa sampah belum n tong terpisah sampah dgn pemisaha n jenis sampah + mesin pengolah sampah 1 unit 1 TPA Manggis Penyediaa sdh habis masa n lahan sewa dan masih TPA bersifat open Agam dumping Barat 20 Ha

380 Meningkat kan frekwensi pengangk atan sampah dari TPS menjadi 1x2 hari 100 Penyediaa n tong sampah dgn pemisaha n jenis sampah + mesin pengolah sampah 1 unit 125 Penyediaa n lahan TPA Agam Barat 20 Ha (lanjutan)

100 Sosialisasi dan pelaksana an Pengolah an sampah 3R pada 2 lokasi percontoh an 300 Penyediaa n lahan TPA Agam Timur 20 Ha

100 Melaksana kan 3R pada masyaraka t 15%

20 Melaksan akan Pengolah an 3R pada masyarak at mjd 30%

20 Terpilahnya sampah sesuai jenis sehingga dapat didaur ulang dan menjadi barang produktif 50%

300 Pendampi ngan Pembangu nan TPA Modern (Multiyear) tahun I

350 Pendampi ngan Pembang unan TPA Modern (Multiyear) tahun II

350 Terbangunnya 2 unit TPA sampah modern untuk kawasan Agam Timur dan Agam Barat

1,425 Dinas PU dan Bagian pertanahan

Jumlah Truk 4 Pengadaa unit, ekscavator n 1 unit sampah 0, betor ambrol sampah 2 unit , TPS 1.182 unit, container 12 unit

300 Pengadaa n betor sampah 4 unit, ambrol 1 unit, tiper 1 unit, container 5 unit

840 Penamba han ambrol 1 unit, tiper 1 unit, TPS 50 unit

850 Penyediaa n betor 6 unit, escavator 1 unit

1510 pengadaa n dan pemelihar aan container menjadi 30 unit

900 Jumlah Truk 6 unit, ekscavator sampah 2, gerobak sampah , TPS 1.182 unit,container 30 unit

4,400 Dinas PU


1000 Meningkat kan volume sampah terangkut mjd 1x sehari


2015

4,030 Dinas PU

340 Dinas PU

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Peningkatan produktivitas lahan dan pekarangan

Keiapsiagaan dan mitigasi penanggulangan bencana



2011 Target

2012 Rp

Target 20 Perlindun gan dan pengelola an RTH 2 Ha

2013 Rp

Target 50 Penanam an Pohon di areal RTH SC

2014 Rp

Target

Rp

Target 50 Perlindun gan dan pemelihar aan RTH

Tertatanya RTH yang sudah diperuntukkan dalam RTRW

2 Ha RTH sesuai peruntukan RTRW belum dikelola sebagaimana mestinya

Menggala kkan penanam an pohon pada koridor jalan kota

Terciptanya wajah kota yang asri di Ibukota Kabupaten dan Ibukota kecamatan

Taman bunga hanya ada dikoridor jalur 2 dan halaman perkantoran

Menggala kkan penanam an bunga di seluruh halaman kantor

20 Pembuata n taman bunga dihalaman mesjid

80 Pembuata n taman bunga pada areal parkir GOR

250 Perlindung an dan pemelihara an taman

650 Perlindun gan dan pemelihar aan taman

Terciptanya produktivitas lahan

Luas lahan kosong dan terlantar ± 30.000 Ha* (data estimasi) dengan kebutuhan bibit 22,5 jt btg

Jumlah rumah tangga yg memanfaatkan pekarangan 60%

Belum ada aturan khusus di daerah, masih mengacu pada peraturan per-UU secara nasional dan propinsi

9000 Menggala kkan penanam an pohon pada lahan yang tersedia 1 juta pohon 25 Meningkat nya jumlah rumah tangga yg memanfaa tkan pekarang an mjd 70% 50

9000 Menggala kkan penanam an pohon pada lahan yang tersedia 1 juta pohon 25 Meningkat nya jumlah rumah tangga yg memanfaa tkan pekarang an mjd 80%

Tersedianya payung hukum kebencanaan

6750 Menggala kkan penanam an pohon pada lahan yang tersedia 1 juta pohon 20 Meningkat nya jumlah rumah tangga yg memanfaa tkan pekarang an mjd 65% 25 1 Perda PB

9000 Menggalak kan penanama n pohon pada lahan yang tersedia 1 juta pohon

Terciptanya keindahan dan berkurangnya pengeluaran rumahtangga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dgn tanaman hias, bumbu dapur dan tanaman obat

Menggala kkan penanam an pohon pada lahan yang tersedia 750.000 pohon Menggala kkan penanam an bunga dan bumbu dapur di tingkat rumah tangga 2 paket dok (Protap dan rencana aksi PB)


50 Penanama n Pohon di areal RTH SC

25 Meningkat nya jumlah rumah tangga yg memanfaat kan pekaranga n mjd 75%


2015 Rp

Target 50 Meningkatnya pengelolaan 17 Ha areal yang diperuntukkan sebagai RTH, taman rekreasi dan olahraga, serta taman mesjid 650 terciptanya taman bunga di ruang-ruang publik (koridor jalan dan 17 Ha kawasan yang diperuntukkan sebagai RTH)

9000 Tertanamnya 4,75 jt pohon melalui gerakan OBIT (One Billion Tree)

25 Terciptanya keindahan dan berkurangnya pengeluaran rumahtangga

Tersusunnya Perda PB, rencana aksi PB dan Protap pelaksanaan PB


Rp 220 Dinas PU

1,650 Dinas PU

42,750 Hutbun, PU, Pertanian dan seluruh SKPD beserta masyarakat

120 Pertanian, BP4K2P, TPPKK

75 BPBD

KODE




2011 Target

2012 Rp

Target 70 Penyusun an kajian dan peta resiko dampak pemanasa n global

2014 Target

Rp

Sosialisasi Kajian meteorolo gi oleh BMKG

Target 10 Penyusun an kajian dan peta resiko banjir dan longsor

Belum ada

kontijensi banjir dan tanah longsor

150 kontijensi dampak pemanasa n global

150 kontijensi abrasi pantai dan tsunami

150 kontijensi keracunan ikan dan gunung meletus

Terbentuknya lembaga Telah terbentuk 5 Pembentu Penanggulangan bencana yang KSB (Kelompok kan 10 kuat dan jaringan kerja yang solid Siaga Bencana) KSB di sampai ke tingkat jorong Tingkat Nagari Tk. Nagari

50 Pembentu kan 16 KSB di Tk. Nagari




terpenuhinya jumlah petugas Tersedia 45 org Pelatihan secara kualitas maupun kuantitas petugas terlatih di koordinasi BPBD tindak tanggap darurat thd 30 petugas Pembangunan shelter sebagai Kawasan Tiku V tempat pengungsian sementara Jorong yang untuk setiap kantong-kantong berkontur landai pemukiman sejauh ±4 km dari garis pantai belum memiliki shelter Pembangunan jalur-jalur Jalur evakuasi 7 lokasi evakuasi tsunami belum optimal

150 Pelatihan koordinasi tindak tanggap darurat thd 30 petugas 2 unit

150 Pelatihan koordinasi tindak tanggap darurat thd 30 petugas 7,500.00 2 unit

150 Pelatihan koordinasi tindak tanggap darurat thd 30 petugas 8,000.00

2 unit

150 Pelatihan koordinasi tindak tanggap darurat thd 30 petugas 9,000.00 -

3,500.00

3,500.00

7 lokasi

70 Penyusuna n kajian dan peta resiko keracunan ikan dan gunung meletus


2015

Baru ada profil daerah rawan bencana

Tersedianya dokumen kajian resiko bencana

Rp

2013

Rp

Target 70 Penyusun an kajian dan peta resiko abrasi dan tsunami

Target

Rp

tersusunnya dokumen kajian dan peta resiko bencana (7 jenis bencana : banjir, tanah longsor, pemanasan global, keracunan ikan, gunung meletus, abrasi pantai dan tsunami)


Rp 290 BPBD

70 Kesiapan rencana aksi menghadapi bencana

3,500.00

7 lokasi


7 lokasi

150

3,500.00

Tersusunnya kontigensi 7 typologi bencana (banjir, tanah longsor, pemanasan global, keracunan ikan, gunung meletus, abrasi pantai dan tsunami) 50 Terbentuknya 82 KSB di tingkat Nagari

600 BPBD

150 Terlibatnya 150 org aparat terlatih dari SKPD terkait dalam satuan reaksi cepat

750 BPBD

-

250 BPBD

24,500 BPBD/PU

14,000 BPBD/PU

KODE




2011 Target

Terlatihnya petugas kebencanaan dan terbinanya masyarakat peduli bencana

Tersedia 45 org petugas terlatih di BPBD dan 125 orang masyarakat peduli bencana pada 4 nagari di Kab. Agam

Pelatihan masy. Siaga bencana ± 400 org

Terlaksananya penyelamatan korban

Tempat evakuasi masih menggunakan fasilitas sosial dan rumah masyarakat

Pemb. 2 Jalur evakuasi tsunami (5km) danpenet apan tempat evakuasi

Tersedia 1 perahu karet, 2 unit sepeda motor, 20 baju pelampung

Pengadaa n 1 unit perahu karet

Pulihnya fungsi infrastruktur vital (jalan, jembatan, pipa air minum dan infrastruktur lainnya)

Sudah tersedia 2 unit alat berat di Dinas PU

Tersedianya sistem peringatan dini dan komunikasi

Tersedia 10 unit HT di BPBD, 3 unit EWS gempa, longsor, tsunami dan kualitas air danau

Pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana terlaksananya penyelamatan dan evakuasi pada wilayah bencana

Terlayaninya kebutuhan korban dan tersedianya fasilitas penanganan bencana

-

-

Pemasan gan 1 unit EWS longsor dan sistem informasi berbasis internet Disediaka n sesuai kemampu an Disediaka n sesuai kemampu an

2012 Rp

Target 175 Pelatihan masy. Siaga bencana ± 400 org

2 000

Pemb. / penetapa n tempat evakuasi banjir

100 Pengadaa n 1 unit perahu karet dan 1 unit mobil SAR; 2 sepeda motor - Pengadan 1 paket alat berat

150

-

5000 Disediaka n sesuai kemampu an 5000 Disediaka n sesuai kemampu an

2013 Rp


500

Pemb. / penetapa n tempat evakuasi banjir

600 Pengadaa n 1 unit perahu karet dan 1 unit mobil SAR; 2 sepeda motor 2000

-

2014 Target

Rp

175 Pelatihan masy. Siaga bencana ± 400 org

500

Rp


Rp

Target 175 Terlatihnya masy. Peduli bencana sebanyak 25 org /nagari


Rp 875 BPBD

Pemb. 2 Jalur evakuasi tsunami (5km) danpeneta pan tempat evakuasi

2 000 Pemb. 2 Jalur evakuasi tsunami (5km) danpenet apan tempat evakuasi

2 000 Terbangunnya 6 jalur evakuasi (15km) dan 20 tempat evakuasi (untuk mitigasi tsunami, longsor, banjir dan gempa)

600 Pengadaa n 3 unit sepeda motor

75 Pengadaa n 3 unit sepeda motor

75 Tersedianya sarana penyelamatan korban (perahu karet 4 unit, kendaraan untuk SAR 2 unit mobil dan 10 unti Sepeda motor) - Tersedianya 4 unit alat berat berbagai jenis untuk tanggap darurat 150 Tersedianya 8 unit EWS longsor, banjir, gunung meletus, dan jaringan internet

1,450 BPBD

5000 Terselamatkan korban bencana 100 %

25,000 BPBD

5000 terdistribusinya logistik, peralatan kebencanaan, bahan penanganan sementara pada wilayah bencana 100%

25,000

- Pengadan 1 paket alat berat

2000

-

- Pemasan gan 2 unit EWS gunung meletus

500 Pemasang an 1 unit EWS banjir

150 Pemasan gan 1 unit EWS longsor


5000 Disediakan sesuai kemampua n 5000 Disediakan sesuai kemampua n




2015

7,000 Dinas PU

4,000 Dinas PU

950 BPBD

KODE



Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 (Out Come) Target tersusunnya perhitungan kerusakan dan kerugian serta kebutuhan penanganan bencana

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana

Dilaksana kan sesuai keadaan terlaksananya rehab rekon, rumah rusak 27 pelaks. rumah, infrastruktur publik, pada ribu unit , jalan Rehabwilayah pasca bencana 959,44 km rusak, rekon jembatan 12 unit rumah, rusak, irigasi 45 jalan, unit rusak jembatan dan irigasi terfasilitasinya pelaksanaan relokasi pengungsi

1 09

-

Terdapat 2998 orang pengungsi yg harus direlokasi di Kec. Tj. Raya dan Malalak

2012 Rp

Target 200 Dilaksana kan sesuai keadaan 50000 pelaks. Rehabrekon rumah, jalan, jembatan dan irigasi -

1 paket

2013 Rp

Target 200 Dilaksana kan sesuai keadaan 50000 pelaks. Rehabrekon rumah, jalan, jembatan dan irigasi 100

2014 Target

Rp

200 Dilaksanak an sesuai keadaan 50000

pelaks. Rehabrekon rumah, jalan, jembatan dan irigasi


2015 Rp

Target 200 Dilaksana kan sesuai keadaan 50000 pelaks. Rehabrekon rumah, jalan, jembatan dan irigasi

1 paket

100

1 paket

100

1 paket

10000 2 bidang

10000

2 bidang

10000 2 bidang

50 10 bidang

50 10 bidang

Rp

Target 200 tersedianya data kerusakan dan korban


Rp 1,000

50000 Terlaksananya rehab rekon infrastruktur publik dan rumah-rumah masyarakat

250,000 BPBD

100 terlaksananya relokasi 2998 org pengungsi

400 BPBD

Pertanahan Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Program Pengembangan sistem informasi pertanahan

tersedianya lahan untuk pembangunan fasilitas kepentingan umum dan pemerintah

1 bidang

penyediaan tanah untuk kawasan perumahan pegawai di Kecamatan Malalak. Palembayan, Palupuh

0

penyediaan sertifikasi tanah (650 persil tanah pemerintah yang belum ada sertifikat tahun 2010) dan data base pertanahan milik pemerintah

22 persil sudah terbit 65

10 Kasus

Program penyelesaian konflik- Terselesaikannya permasalahan konflik pertanahan konfik pertanahan antara pemerintah dan masyarakat dari 10 kasus Tahun 2010 menjadi 0 kasus pada tahun 2015

1 10

2011

0

500 2 bidang

0

0

0 10 bidang

26 sertifikat

65

150 sertifikat

375

200 sertifikat

500

200 sertifikat

500

10 kasus

150

2 kasus

150

2 kasus

150

2 kasus

150

2950

1 Set Tower + 12 Unit PC

200

0

10000 9 bidang

40,500 Bag. Pertanahan

50 30 bidang

150 Bag. Pertanahan

75 sertifikat

187.5 650 persil

1,628 Bag. Pertanahan

2 kasus

150 18 kasus

0

0 18 Set

750 Bag. Pertanahan


1 10 01 Program Penataan administrasi Kependudukan

Tersedianya Sarana dan Prasarana operasional SIAK secara terpadu (tower, Acess Point, Komputer, dll) Meningkatnya jumlah tenaga pengelola SIAK yang telah dilatih Persentase cakupan penduduk yang telah memiliki Kartu Keluarga dari 80 % pada tahun 2010 menjadi 100% pada tahun 2015. Meningkatnya persentase cakupan penduduk yang telah memiliki akte kelahiran

5 Set

17 Set

0

0

0


12 orang

70 Orang

70

85 orang

100

25 orang

50

25 orang

50

25 orang

50.000 KK

28.250 KK

534

19800

79

23760

95

28512

114

34214

35.000 Akta

245 45.000 Akta

200.234 Akta

3,150 Dinas

315 45.000 Akta


315 50.000 Akta

350 40.000 Akta

50 85 orang 137 131.000 KK

280 412.000 Akta

320 959

1,505

Program Penataan administrasi Kependudukan

KODE




2011 Target

Persentase cakupan penduduk yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)

0

370.803 org

2012 Rp

Target

2013 Rp

4700 58.000 org

Target

1740

2014 Target

Rp

9000 org

Rp

270 10000 org


2015 Target

Target

Rp

300

12000

360 400.000 Orang

35

2 kelompok


Rp 7,370

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 03 1 Program Keserasian Kebijakan Tersosialisasinya Pogram Peningkatan Kualitas Anak keserasian kebijakan peningkatan dan Perempuan kesejateraan dan perlindungan anak kepada kelompok masyarakat

3 Kelompok

Terkoordinasinya program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan dengan SKPD terkait Terfasilitasinya forum anak daerah kabupaten Agam sebagai pemenuhan hak partisipasi anak

1 03 2 Program Peningkatan Peran Meningkatnya fungsi dan peran Serta dan Kesetaraan Gender lembaga terkait dengan gender dalam Pembangunan dan anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Terfasilitasinya perempuan dan anak korban tindak kekerasan tahun 2010

1 Forum

2 kelompok

25

20 SKPD

10 20 SKPD

15 20 SKPD

15 20 SKPD

15 20 SKPD

15 20 SKPD

15

1 Forum

75

1 Forum

35

1 Forum

30

1 Forum

75

50

6.904 orang

55

6.884 orang

55

6.864 orang

75

6.844 orang

1 Forum

6944 orang

6.924 orang

5 orang

1 03 3 Program Peningkatan Kualitas Terlaksananya pelatihan TOT Hidup dan Perlindungan SDM Pelayanan dan Perempuan Pendampingan korban KDRT 5 sasaran

-

2 kelompok

-

-

3

-

- 2 sasaran

- Pengurus P2TP2A

v

- Guru BP

v

35

25

1 03 2 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Meningkatnya persentase organisasi perempuan dalam pengarustamaan gender dan anak

3

150 1 sasaran

- SKPD dan Instansi Vetikal - TKSK Kecamatan - LSM/LSOM terkait Meningkatnya fungsi dan peran lembaga terkait dengan dengan dan anak

2 kelompok

35

2 kelompok

25

3

60 1 sasaran

25

3

60 1 sasaran

35

10 kelompok

1 Forum

165 BPP-KB

70

230

75 6.844 orang

310 BPP-KB

25 12 orang

100 BPP-KB

75

345 BPP-KB

5 sasaran

v v 16 Kec

40%

16 Kec

85

16 Kec

90

16 Kec

95

16 Kec

100

v 16 Kec

50%

44

60%

50

70%

60

80%

70

90%


105 16 Kec

80 90%

475 BPP-KB

304 BPP-KB

KODE




1 03 3 Program Peningkatan Peran Menurunnya angka Serta dan Kesetaraan Gender pengangguran dan dalam Pembangunan meningkatnya keterampilan perempuan

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1 12 1 04 1 Program Keluarga Berencana Meningkatnya cakupan pelayanan KB Aktif 1 04 2 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 1 04 3 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri 1 04 4 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri 1 04 5 Program DAK Bidang Keluarga Berencana 1 04 5 Program Pelayanan kontrasepsi

1 13

2011

16 Kec

16 Kec

72%

75%

2012 Rp 52

Target 16 Kec

120

2013 Rp 55

Target 16 Kec

80%

150

2014 Target

Rp


2015

60

16 Kec

Rp 65

Target 16 Kec

85%

175

90%

200

95%

Target

Rp

70 16 Kec

225 95%


Rp 302 BPP-KB

870 BPP-KB

Meningkatnya penyebarluasan informasi kesehatan reproduksi remaja Meningkatnya fasilitasi terhadap masyarakat peduli KB

16 Kec

16 Kec

15

16 Kec

20

16 Kec

25

16 Kec

30

16 Kec

35 16 Kec

125 BPP-KB

16 Kec

16 Kec

135

16 Kec

150

16 Kec

165

16 Kec

180

16 Kec

215 16 Kec

845 BPP-KB

Meningkatnya pengelolaan data dan informasi Program KB

16 Kec

16 Kec

110

16 Kec

115

16 Kec

120

16 Kec

125

16 Kec

130 16 Kec

600 BPP-KB

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan Keluarga Berencana terlayaninya peserta aseptor

1 pt

1 pt

80%^/16 kecamatan

1,215

100%^/16 kecamata n

1 pt

120 100%^/16 kecamata n

1,500

1 pt

120 100%^/16 kecamata n

1,750

1 pt

120

100%^/16 kecamatan

2,000

1 pt

120 100%^/16 kecamata n

2,500 5 pt

120

100%^/16 kecamatan

8,965 BPP-KB

600 BPP-KB

Sosial

1 05 1 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1 05 2 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan

Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan korban bencana yang mendapat pelayanan psikologis Persentase KK yang mendapat pelayanan peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial Tertanggulanginya korban bencana alam secara optimal Persentase KK miskin yang mendapat bantuan KUBE Jumlah pelaku usaha kesejahteraan sosial yang mendapat pembinaan Jumlah pejuang dan perintis kemerdekaan yang diayomi setiap tahunnya persentase aparatur pemerintah yang dilatih ESQ persentase remaja/ pemuda yang dilatih ESQ

100%

100%

30

100%

30

100%

30

100%

30

100%

10%

50

20%

500

30%

750

40%

1,000

50%

100%

55

100%

250

100%

350

100%

400

100%

450 100%

-

10%

11

20%

25

30%

50

40%

75

50%

100 75%

-

90 org

30

90 org

40

90 org

50

90 org

60

90 org

70 450 org

250

110 org

65

110 org

70

110 org

75

110 org

80

110 org

85 110 org

375

8%

-

-

18%

50

28%

50

39%

55

50%

60 50%

215 BKD, Korpri, BPM-PN

0%

-

-

20%

52

40%

52

60%

52

75%

50 75%

206 Bagian kesra, Dinsosnaker

-

100%

110 org


30 100%

1,250 75%

150 Dinsosnakert rans

3,550

1,505 261 Dinsosnakert rans

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan

1 14

2011 Target

2012

persentase guru MDA/TPA yang lulus sertifikasi

0%

-

Rp -

Target 2,5%

persentase masyarakat yang bisa baca Alquran

6%

-

-

23%

jumlah pondok pesantren/Islamic Boarding School yang dibangun

0

2013 Rp 15

Target 5%

25

40%

1 Unit

2014 Target

Rp


2015

15

7,5%

Rp 15

Target 10%

25

57%

25

75%

2,500

Target

Rp 15 10%

25 75%

1 unit

2,500 2 unit


Rp 60 Bagian kesra, Dinsosnaker 100 Bagian kesra, Dinsosnaker 5,000 Bagian kesra, Dinsosnaker

Ketenagakerjaan

1 06 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

1 15



Persentase pencari kerja yang mendapatkan informasi tentang bursa tenaga kerja

-

50%

18

60%

50

70%

75

80%

100

90%

150 90%

393 Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi

Persentase perusahaan yang melaksanakan perlindungan hukum dan jaminan sosial bagi tenaga kerja setiap tahunnya

-

50%

15

60%

20

70%

25

80%

30

90%

35 90%

125 Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi

Persentase perusahaan yang melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

-

50%

35

60%

40

70%

45

80%

50

90%

60 90%

230

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha UMKM.(Jumlah UMKM 11958 UMKM) meningkatnya jumlah UMKM yang bermitra dengan BUMN

150 UMKM

0

0

100 UMKM

75

100 UMKM

75

100 UMKM

80

100 UMKM

80

550 UMKM

310

135 UMKM

0

0

90 UMKM

40

90 UMKM

40

90 UMKM

50

90 UMKM

50

180

Penyelenggaraan pelatihan manajemen usaha bagi UMKM

60 UMKM

0

0

90 UMKM

40

90 UMKM

55

90 UMKM

56

90 UMKM

Penjajakan pasar produk UMKM komoditi agro.

15 UMKM

0

0

6 kali

60

6 kali

60

6 kali

60

6 kali

Terfasilitasinya kemitraan usaha bagi 450 UMKM. Penyelenggara an pelatihan manajemen usaha bagi 450 UMKM Penjajakan pasar produk UMKM komoditi agro 30 kali.

Fasilitasi peningkatan mutu packaging produk UMKM

22 UMKM

0

0

20 UMKM

30

20 UMKM

35

20 UMKM

40

20 UMKM

Fasilitasi peningkatan mutu packaging produk 80 UMKM

155

60

211

255

75

50


Dinas Koperasi, UMKM, Perindustria n dan Perdaganga n.

n.

KODE



Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 (Out Come) Target Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi dalam mendukung UMKM

Program pengembangan Penyelenggaraan pembinaan sistem pendukung usaha bagi terhadap UMKM dan Pedagang usaha mikro kecil dan Mikro/PKL. menengah.

Penyelenggaran promosi produk UMKM.

jumlah pedagang kaki lima /UMKM yang mendapatkan sarana pengembangan pemasaran Penyusunan kebijakan tentang usaha kecil menengah.

Fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah.

Program Peningkatan Kualitas Peningkatan sarana dan Kelembagaan Koperasi. prasarana pelatihan perkoperasian.

Program Peningkatan Kualitas Meningkatnya jumlah koperasi Kelembagaan Koperasi dan yang berbadan hukum LKM

jumlah koperasi berkinerja sehat

2013

2014

Target 30 koperasi

Rp 90

Target 30 koperasi

Rp 90

150 UMKM

75

150 UMKM

75

150 UMKM

75

0

0

1 Paket

150

0

0

0

18 UMKM

250

0

0

40 UMKM

0

0

0

0

0

0

1475 PKL

0

19 UMKM

0

30 PKL/UMKM

267

Target


2015 Rp 100

Target 30 koperasi

Rp 100

150 UMKM

85

150 UMKM

90

0

0

0

0

0

18 UMKM

250

18 UMKM

250

18 UMKM

250

65

40 UMKM

75

40 UMKM

80

40 UMKM

85

30 PKL/UMK M

150

30 PKL/UMK M

150

30 PKL/UMK M

150

30 PKL/UMK M

150

0

0

0

1 dokumen

150

-

150 UMKM

69

150 UMKM

69

150 UMKM

69

150 UMKM

69

150 UMKM

69

0

0

1 koperasi

10

1 koperasi

10

1 koperasi

10

1 koperasi

10

5%

50

10%

50

15%

50

20%

50

50%

250

20

12 koperasi

35

18 koperasi

38

24 koperasi

41

30 koperasi

45

0

Peningkatan jaringan kerja sama antar lembaga

2012 Rp 0

30 koperasi

Pembuatan data base Produk UMKM

Program Penciptaan iklim usaha kecil, menengah yang kondusif.

2011

135 4 koperasi


30 koperasi

-

-

0

Target Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi dalam mendukung UMKM 120 kperasi Penyelenggara an pembinaan terhadap 450 UMKM dan Pedagang Mikro/PKL. Pembuatan data base Produk UMKM 1 paket Penyelenggara n promosi produk UMKM 96 kali. Peningkatan jaringan kerja sama antar lembaga Pengembanga n sarana produk UMKM


Rp 380

400

150

Dinas Koperasi,UM KM, Perindustria n dan Perdaganga n.

1000

305

600

tersedianya dokumen kebijakan tentang usaha kecil menengah

150

750 UMKM yang mendapatkan fasilitasi 6 koperasi

345

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.

40

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustria n dan Perdaganga n.

333

450

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.

165

179

KODE



Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 (Out Come) Target Jumlah BMT yang berbadan hukum

1 16

Jumlah Investor yang mengajukan permohonan penanaman modal

Fasilitasi dan Informasi Potensi Investasi bagi Investor Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Nilai Investasi Kabupaten Agam

Program kerjasama Pembangunan Realisasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah

16

Rp 0

Target 20

2013 Rp 150

Target 40

2014 Target

Rp 200

60


2015 Rp 250

Target 82

Target

Rp 300


Rp

8

16

Profil dan master 0 plan 6 sektor usaha 1,185,858 1.344.155

20

32

20

40

30

48

40

56

0

1

100

2

100

4

100

6

220

1.502.452

3 paket

250

1.660.750

75

3 paket

250

1.819.047

75

3 paket

250

1.977.344

75

3 paket

40 56

100 6 profil dan master plan 250

1.977.344

75 12 Paket

150 KPT dan Penanaman Modal 400

1,220 KPT dan Penanaman Modal 300 KPT dan Penanaman Modal

0

0

0

Program Pengembangan Nilai terbinanya Kelompok kajian Nilai Budaya Budaya/Adat Jumlah nagari yang telah menyusun buku adat selingka nagari tersedianya dokumen kebijakan pengembangan nilai-nilai budaya daerah jumlah tokoh adat dan budaya yang dilatih

0

0

0

0

0 4 Kelompok 0 16 nagari

0

0

0 1 Dokumen

50

0

0

0 600 orang

75 600 orang

75 600 orang

75 600 orang

75 2400 orang

300 Dis Bubpar

program pengelolaan kekayaan budaya

Jumlah Benda Cagar Budaya, museum dan rumah baca yang Mendapat Pemeliharaan

0

5 BCB

65 37 BCB

285

Jumlah Benda Cagar Budaya yang dikembangkan

0

Tersedianya dokumen kebijakan pengelolaan kekayaan budaya daerah

Kebudayaan

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1 18

16

2012

Penanaman Modal Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1 17

2011


0


0

0


0

0

25

8 BCB

65

8 BCB

65

8 BCB

65

8 BCB

0

0

2 BCB

200

2 BCB

200

2 BCB

200

2 BCB

0

0

0

1 Dokumen

50

0

Jumlah Sanggar Seni dan budaya Anak Nagari yang dibina

0

15 Sanggar

23

36 Sanggar

350

36 Sanggar

350

36 Sanggar

Tersedianya sarana panggung kesenian medan nan balinduang di setiap kecamatan

0

0

0

2 unit

300

2 unit

300

2 unit

0

0

0

40 16 kelompok 160 64 nagari

0 1 Dokumen

200 8 BCB

160 Dis Bubpar 640

50

800

0

0 1 Dokumen

50

350

36 Sanggar

350 159 Sanggar

1,423 Dis Bubpar

300

2 unit

300 8 unit

1,200

Kepemudaan Dan Olahraga Pengembangan kebijakan dan meningkatnya jumlah klub olah raga 95 klub manajemen olah raga dari 82 Klub thn 2010 menjadi 132 Klub pada thn 2015 82 unit peningkatan sarana dan prasaran meningkatnya jumlah sarana olah olah raga raga dari 82 unit thn 2010 menjadi 162 Unit pada thn 2015

95 klub

0

75 102 klub

0

126 unit

75 112 klub

20,000


140 unit

75 122 klub

30,000

158 unit

75 132 klub

40,000

162 unit

75 132 klub

375 Disdikpora

50,000 162 unit

140,000 Disdikpora

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Peningkatan Peran serta kepemudaan

1 19



2011 Target

terinventarisasinya potensi pemuda di 16 Kecamatan

0

jumlah kelompok pemuda pelopor yang dibina

2 kelompok

4 kec 0

2012 Rp 20

Target 4 kec

0 4 Kelompok

2013 Rp 20

Target 4 kec

20 4 Kelompok

2014 Target

Rp 20

4 kec

20 4 Kelompok

Rp 20

Target 4 kec

20 4 Kelompok



2015

Target

Rp

20 16 kec 20 16 Kelompok

Rp 100 Disdikpora 80

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindakan kriminal

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat

Program pendidikan politik masyarakat

Program Kesiapsiagaan penanggulangan bencana

Terlaksananya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Terlaksananya kegiatan pelaksanaan dan pengawasan penertiban dan penindakan pelanggaran perda PAM Piket kantor PAM Tamu dan pejabat negara PAM Poskotis PAM unjuk rasa dan kerusuhan PAM duka dan bencana Terlaksananya cakupan pelayanan pengawasan peraturan daerah pada 16 kecamatan tiap tahunnya. Terfasilitasinya penerbitan Perna Pekat Terwujudnya koordinasi dengan Parpol tiap tahunnya dan terfasilitasinya penyelesaian perselisihan partai politik Pembekalan unsur pimpinan ormas, LSM dan OKP Tersedianya payung hukum kebencanaan

Tersedianya dokumen kajian resiko bencana

12 bulan

365 hari 12 kali 15 hari/tahun ….. 30kali/tahun 100%

16 perna 100%

100 orang

12 bulan

1389 12 bulan

120

720

365 hari 12 kali 15 hari 12 kali 30 kali 100%

365 hari 13 kali 16 hari 13 kali 31 kali 140 100%

16 perna

120

750

154

100%

70 orang

150 70 orang

120


16 perna

100%

Belum ada aturan 1 Perda khusus di daerah, PB masih mengacu pada peraturan per-UU secara nasional dan propinsi Baru ada profil daerah rawan bencana

1389 12 bulan

1389

12 bulan

775

120

150

365 hari 15 kali 18 hari 15 kali 33 kali 100%

16 perna 160

100%

155 70 orang

1389 12 bulan

850


16 perna 165

100%

160 70 orang

120

18 perna 179

100%

165 70 orang

2 paket dok (Protap dan rencana aksi PB) Penyusun an kajian dan peta resiko banjir dan longsor


Penyusun an kajian dan peta resiko dampak pemanasa n global

Penyusuna n kajian dan peta resiko keracunan ikan dan gunung meletus

Penyusun an kajian dan peta resiko abrasi dan tsunami

1389 60 bulan

850

6,945 Kesbangpol

3,945 Satpol PP

165 100%

82 perna

760 Satpol PP

- Satpol PP

179 100%

837 Kesbangpol

170 350 Orang

800

Tersusunnya Perda PB, rencana aksi PB dan Protap pelaksanaan PB

- BPBD

tersusunnya dokumen kajian dan peta resiko bencana (7 jenis bencana : banjir, tanah longsor, pemanasan global, keracunan ikan, gunung meletus, abrasi

- BPBD

penanggulangan bencana

KODE



Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 (Out Come) Target Kesiapan menghadapi bencana

Progam Kesiapsiagaan penanggulangan bencana

2011

2012 Rp

Target kontijensi banjir dan tanah longsor

Belum ada

2013 Rp

Target 70 kontijensi dampak pemanasa n global

2014 Target

Rp


2015

80 kontijensi keracunan ikan dan gunung meletus

Rp

Target 90 kontijensi abrasi pantai dan tsunami

Rp

Target

320 BPBD

458 BPBD





terpenuhinya jumlah petugas Tersedia 45 org Pelatihan secara kualitas maupun kuantitas petugas terlatih di koordinasi BPBD tindak tanggap darurat thd 30 petugas Terlatihnya petugas Tersedia 45 org Pelatihan kebencanaan dan terbinanya petugas terlatih di masy. masyarakat peduli bencana BPBD dan 125 Siaga orang masyarakat bencana ± peduli bencana 400 org pada 4 nagari di Kab. Agam Terlaksananya penyelamatan Tempat evakuasi Pemb. korban masih Jalur menggunakan evakuasi fasilitas sosial tsunami dan rumah dan 4 masyarakat tempat evakuasi Tersedia 1 perahu karet, 2 unit sepeda motor, 20 baju pelampung

90 Pelatihan koordinasi tindak tanggap darurat thd 30 petugas 150 Pelatihan masy. Siaga bencana ± 400 org




98 Terlibatnya 150 org aparat terlatih dari SKPD terkait dalam satuan reaksi cepat 150 Terlatihnya masy. Peduli bencana sebanyak 25 org /nagari

200

200

200

Pemb. Jalur evakuasi longsor dan 4 tempat evakuasi 300 Pengadaa n 1 unit perahu karet dan 1 unit kend SAR

210

0 Pengadan 1 paket alat berat

1590

230 Terbangunnya 10 jalur evakuasi dan 20 tempat evakuasi untuk mitigasi tsunami, longsor, banjir 300 Tersedianya sarana penyelamatan korban (perahu karet 4 unit, kendaraan untuk SAR 4 unit) 0 Tersedianya 2 unit alat berat berbagai jenis untuk tanggap darurat

Pulihnya fungsi infrastruktur vital (jalan, jembatan, pipa air minum dan infrastruktur lainnya)

Sudah tersedia 2 0 unit alat berat di Dinas PU

Pengadaa n 1 unit perahu karet dan 1 unit kend SAR

0 Pengadan 1 paket alat berat

Pemb. Jalur evakuasi longsor dan 4 tempat evakuasi 300 Pengadaa n 1 unit perahu karet dan 1 unit kend SAR

1500


0

Pemb. Jalur evakuasi gempa dan 4 tempat evakuasi 300 Pengadaa n 1 unit perahu karet dan 1 unit kend SAR

0

Rp

80 Tersusunnya kontigensi 7 typologi bencana (banjir, tanah longsor, pemanasan global, keracunan 75 Terbentuknya 82 KSB di tingkat Nagari

Terbentuknya lembaga Telah terbentuk 5 Pembentu Penanggulangan bencana yang KSB (Kelompok kan 10 kuat dan jaringan kerja yang solid Siaga Bencana) KSB di sampai ke tingkat jorong Tingkat Nagari Tk. Nagari

Pemb. Jalur evakuasi banjir dan 4 tempat evakuasi


350 BPBD

750 BPBD

1,040

1,200

3,090 Dinas PU

KODE




2011 Target

Tersedianya sistem peringatan dini dan komunikasi

terlaksananya penyelamatan dan evaluasi pada wilayah bencana

Tersedia 10 unit HT di BPBD, 3 unit EWS gempa, longsor, tsunami dan kualitas air danau

-

Terlayaninya kebutuhan korban dan tersedianya fasilitas penanganan bencana

Pemasan gan 1 unit EWS longsor dan sistem informasi berbasis internet Disediaka n sesuai kemampu an Disediaka n sesuai kemampu an

2012 Rp 150

Target 0

2013 Rp

Target 0 Pemasan gan 2 unit EWS gunung meletus

2014 Target

Rp


2015

300 Pemasang an 1 unit EWS banjir

Rp

Target 300 Pemasan gan 1 unit EWS longsor

Disediaka n sesuai kemampu an Disediaka n sesuai kemampu an


Disediakan sesuai kemampua n Disediakan sesuai kemampua n


Dilaksana kan sesuai keadaan


Dilaksanak an sesuai keadaan


Target

Rp

300 Tersedianya 5 unit EWS longsor, gunung meletus, jaringan internet

-


terlaksananya rehab rekon, rumah, infrastruktur, sosial budaya dan ekonomi pada wilayah pasca bencana

terlaksananya relokasi pengungsi

1 20

0

0

0

100%

200

0

0

0

0

0

Rp 1,050 BPBD

Terselamatkan korban bencana 100 %

BPBD

terdistribusinya logistik, peralatan kebencanaan, bahan penanganan sementara pada wilayah bencana 100% tersedianya data kerusakan dan korban

tersusunnya perhitungan kerusakan dan kerugian serta kebutuhan penanganan bencana


Terlaksananya rehab rekon infrastruktur publik dan rumah-rumah masyarakat 0 100%

BPBD

200 BPBD

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan,Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan persandian Program peningkatan Terfasilitasinya agenda kegiatan kapasitas lembaga perwakilan DPRD dalam pelaksanaan fungsirakyat daerah fungsi DPRD dalam Bentuk

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

8000

- Fungsi legislasi ( Perda ) - Fungsi Anggaran - Fungsi Pengawasan Terlaksananya kegiatan pelayanan kedinasan KDH

12 100% 100% 100%

8800

1150

12 100% 100% 100%

9600

1300

12 100% 100% 100%

12000

1600

12 100% 100% 100%

125000

1900

12 100% 100% 100%

60 100% 100% 2000

163,400 Sek.DPRD

60

7,950 Bag. Umum

terlaksananya rakor pemda kab. Agam peningkatan realisasi penerimaan PAD dari Tahun 2010

100%

100%

75

100%

150

100%

175

100%

200

100%

225 100

15%

15%

2300

15%

2500

15%

2800

15%

2900

20%

3000 80%

13,500 DPPKA

peningkatan cakupan pengelolaan aset daerah dari tahun 2010

15%

15%

2300

15%

2500

15%

2800

15%

2900

20%

3000 80%

13,500 DPPKA


825 Tapum

KODE



Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 (Out Come) Target tersedianya dokumen dan pertanggungjawaban anggaran (Perbub dan Perda)

Program Peningkatan Mananjemen Asset Daerah

peningkatan cakupan pengelolaan aset daerah dari tahun 2010 Program peningkatan sistem jumlah cakupan pembinaan dan pengawasan internal dan pengawasan lembaga pengendalian pelaksanaan pemerintahan daerah kebijakan KDH Tercapai Wajar Tanpa Pengecualian meningkatnya kemampuan dalam penanganan kasus Tersedianya buku LAKIP dan TAPKIN Kabupaten Tersusunnya IKU Pemda Tersusunnya IKU SKPD

Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur Program Koordinasi Pengendalian Pembangunan

Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Daerah

Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Setda

2011

100%

1 Perda dan 1 Perbub

131

Target 1 Perda dan 1 Perbub

20%

10%

490

15%

15%

750

0%

0%

80%

80%

100%

Rp

100%

2013 Rp 167


10%

490

10%

800

90% 116

100%

120

2014 Target

Rp

Rp

Target

202

1 Perda dan 1 Perbub

220


Rp

10%

490

10%

490

10%

490 70%

2,450 DPPKA

10%

825

40%

850

25%

875 100%

4,100 Inspektorat

240

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

150 100%

100%

150

100%

150

1 Dokumen

0

52 Dokumen

52 Dokumen

Terlaksananya pengendalian program/kegiatan pembangunan secara berkala Terlaksananya Rapat evaluasi program/kegiatan pembangunan setiap bulannya Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan metode manual praktis berbasis partisipasi masyarakat Terwujudnya prestasi daerah dibidang pelayanan publik Tersedianya Standar Pelayanan Minimal bagi perangkat daerah Tersedianya Standar Pelayanan Publik bagi unit pelayan publik Tersusunnya SOP (Standar Operating Procedure) Terlaksananya monitoring dan evaluasi bagi unit pelayanan publik yang telah mengaplikasikan metode manual praktis Terevaluasinya organisasi perangkat daerah serta uraian tugas dan fungsi SKPD

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80

250

100%

300

100%

10

100

100%

320

100%

15

100%

345

100%

Rp 960 DPPKA

1 Dokumen

8



2015

0

Jumlah auditor yang mengikuti diklat

Tersusunnya dan tersedianya Buku Analisis Jabatan seluruh SKPD

2012

150

686 Bagian Organisasi

330 Inspektorat

100%

400 100%

100%

100%

-

73 100%

135

100%

135

100%

140

100 %

100%

45

100%

65

100%

65

100 %

65 4 Penghargaan

240

100%

25

100%

15

100 %

105

100%

15

100%

15

100 %

65 13 Bidang pada 10 SKPD 15 16 Kecamatan

100%

80

100%

60

56 SKPD

140

100%

15 100%

15

100%

15

4 Bidang

45

100%

100

35 100%

100

100%

100

100%

170

100%

170


100%

150 44 unit

1,615 Bag. AP

100

633 Bag. Org

45

435 Bag. Org

340

KODE


Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Penataan Daerah Otonomi Baru

Program pengendalian kebijakan kepala daerah

Program Pelayanan Umum Pemerintahan di Kecamatan

1 21 01 Program Pendidikan 1 21 Kedinasan

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur



2011 Target

Terlayaninya PNS, PTT dan Pegawai Sukarela dilingkungan Setda Tersusunnya perda sesuai dg kebutuhan hukum tersedianya buku lembaran daerah dan buku informasi hukum sosialisasi peraturan daerah dan peraturan pusat dihasilkannya keputusan bupati dan peraturan bupati terbentuknya nagari sadar hukum

100%

100%

100%

10

terlaksanannya bantuan dan advokasi hukum terlaksananya penataan tapal batas administrasi Kabupaten Agam dari 15 Km tahun 2011 menjadi 82 Km tahun 2015 : Dengan Kab. Tanah Datar dengan kab. Limapuluh kota dengan Kab. Pd. Pariaman dengan Pasaman Pasaman Barat Penyelesaian tapal batas antar nagari Pembangunan Gapura disetiap perbatasan dengan kota/kabupaten lain Tersusunnya dokumen pengendalian kebijakan kepala daerah berupa LKPJ, LPPD dan memori serah terima Kepala Daerah Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum di kecamatan Pengembangan kapabilitas aparatur melalui : Diklat Teknis Diklat Fungsional Diklat struktural menurunnya jumlah teguran pelanggaran disiplin yang dikeluarkan Rekruitmen aparatur sesuai dengan kebutuhan daerah

70% 0

15 km

2012 Rp

Target 11 100%

2013 Rp 5

Target 100%

2014 Target

Rp 5

100%

Rp 5

Target 100%



2015

Target

Rp

5 Pegawai

Rp 31

750 10 perda

760 10 perda

790 10 perda

960 10 perda

1060 50 perda

0

500 buku /tahun

500 buku /tahun

500 buku /tahun

500 buku /tahun

500 buku /tahun

500 buku /tahun

0

16 kec./thn 650/tahun



16 kec./thn


16 kec./thn

-

0

650/tahun

-

0

10 nagari

10 nagari

10 nagari

10 nagari

50 nagari

-

100%

100%

100%

100%

100%

130

20 km

250

20

650/tahun 10 nagari 100% 250

10 km

140

17 km

250 82

10 10 20 10 10 5 belum tertata

2 laporan

1

2 laporan

16 kec.

100 2 laporan

150

1

125 2 laporan

5280

16 kec.

Rasio pegawai 2,1 % terhadap jumlah penduduk 1,99% pada Tahun 2010

150 2 laporan

16 kec.

1

175 4 laporan

549

60 40 100 25

200 190 400 600

60 60 112 18

210 210 450 630

70 80 125 11

250 340 480 670

90 100 100 5

150

2,2 %

160

2,3 %

170

2,4 %

180

2,5 %


5440

150

16 kec.

1000

33

1

5120

45 Orang 20 Orang 432 Orang 121 teguran tahun 2010

150

1160

5760

16 kec.

1375

1,020 Bag. Tapum

10 km 15 km 20 km 20 km 10 km 5 km

5

10

4,320 Bagian Hukum -

150 1

600

350 15 laporan

900 Bag. Tapum

5920 16 kec.

1450 3200 400 400 710

125 Orang 100 Orang 948 Orang 32 teguran tahun 2015

190 menjadi 2,5 % pada tahun 2015

27,520 Kecamatan

4,985 BKD 3,860 1,140 1,730 3,159

850 -

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Penataan Kelembagaan Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Mengintensifikasikan Penanganan Pengaduan Masyarakat Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Standarisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (SPTSP)



2011 Target

2012

Tersedianya data kepegawaian

100%

100%

82

Target 100%

Terselenggaranya analisis kebutuhan pegawai

100%

100%

1655

Pelaksanaan Pelayanan Publik berbasis teknologi informasi. Tersedianya SIMpel Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat secara intensif terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pelayanan terpadu meningkatnya kualitas pelayanan perizinan/non perizinan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

Rp

10 perizinan

0%

2013 Rp 100

Target 100%

100%

1700

50%

2014 Target

Rp


2015 Rp

Target

120

100%

150

Target 100%

Rp

100%

1735

100%

1740

100%

250

70%

50

80%

50

100%

60 100%

75%

25

80%

30

90%

35

100%

50 100%

10

30 perizinan

30

40 perizinan

40

50 perizinan

50

so

0

1 buku

105

1 buku

120

1 buku

130

1 buku

170 100%

1800 1 Dokumen

50 180 perizinan

140 5 buku


Rp 622 Bag.Org

8,630 BKD

410 Kantor Penananam an Modal 140 dan Pelayanan Terpadu 180

495

Ketahanan Pangan Program peningkatan Meningkatnya pengetahuan ketahanan pangan Pertanian / masyarakat terutama masyarakat perkebunan miskin tentang keamanan pangan dan penganeka ragaman pangan melalui Terlaksananya / diikutinya lombalomba cipta menu dan ketahanan pangan tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat setiap tahun(4 paket)

2 paket

4 paket

Beroperasinya lumbung pangan. ( unit )

2 unit

Terpantaunya / terpenuhinya cadangan pangan daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan.

15 % dari Kebutuhan pangan daerah

Terjaminnya keamanan bahan pangan asal komoditi peternakan dengan pemeriksaan ternak..

Pemeriksaan sampel bahan pangan asal hewan 5 paket.

50

2 paket

80

2 paket

85

2 paket

70

2 paket

75

-

4 paket

150

4 paket

200

4 paket

250

4 paket

250

4 paket

250

2 unit

50

2 unit

50

2 unit

60

2 unit

60

2 unit

75

15 % dari Kebutuha n pangan daerah 4250 ekor

65


76


78

15 % dari Kebutuhan pangan daerah 5250 ekor

80


80

1 paket

75

75

1 paket

75

75


1 paket

90

80

1 paket

90

80

1 paket

100

100

Terlaksananya sosialisasi 10 paket.

Terlaksananya / diikutinya lomba-lomba cipta menu dan ketahanan pangan tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Beroperasinya lumbung pangan. ( unit ) Terpenuhinya kebutuhan stok cadangan bahan pangan. Pemeriksaan ternak potong pada RPH dan luar RPH 23.750 ekor..

BP4K2P 360

1100

295

379

430

410


KODE




2011 Target

2012 Rp

Target

2013 Rp

Target

2014 Rp

Target


2015 Rp

Target

Rp

Target

Rp

Tersedianya sarana prasarana pengolahan bahan komoditi unggulan . RPH yang mempunyai NKV

0

0

0

1 unit

500

0

0

0

0

0

0

Terbangunnya tempat pemotongan hewan Tersedianya los daging yang hygienis

0

0

0

1 unit

200

1 unit

200

0

0

0

0

0

0

0

1 unit

200

1 unit

200

1 unit

200

0

0

Tersedianya tukang potong terlatih.

3

0

0

1

10

1

10

1

10

0

0

Pelatihan pedagang daging

0

0

0

10

20

0

0

10

20

0

0

1

1

15

1

15

1

15

1

15

1

15

Susu/dadiah. (unit)

22

1

15

1

15

1

15

1

15

1

15

Kulit/kerupuk.( unit)

18

1

15

1

15

1

15

1

15

1

15

6

1

15

1

15

1

15

1

15

1

15

2 unit

65

2 unit

65

2 unit

75

2 unit

75

2 unit

75

60 Org

50

60 Org

75

60 Org

75

60 Org

100

60 Org

100

Peningkatan RPH L.Basung berstandar NKV. Terbangunnya TPH 2 unit. Terbangunnya los daging yang hygienis 3 unit Tersedia tukang potong terlatih 5 orang Tersedia pedagang daging terlatih 20 orang.


500


200 600

30

40

Berkembangnya unit usaha pengolahan komoditi peternakan: Daging/dendeng. (unit)

Tulang dan tunjang.(unit)

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Terpeliharanya lumbung pangan sehingga dapat berfungsi dengan baik. Pembinaan, Pelatihan dan Pendampingan Gapoktan Terlaksananya temu lapang, temu wicara, Temu Teknis, Rembug Tani dan mimbar Terlaksananya Seleksi Kelembagaan Kelompok Tani Tk. Kec, Kab, Prop & Nasional Pendirian Pustaka SDM BP4K2P

Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyuluh (Tingkat Ahli/Terampil/Alih Jenjang)

60 Org

100% 100%

0%

50%

5 Kali 4 paket

0

160 Org

20 50

0

250

5 Kali 4 paket

1 Unit

160 Org

40 75

100

250


5 Kali 4 paket

1 Unit

160 Org

40 75

150

300

5 Kali 4 paket

1 Unit

160 Org

50 100

200

350

5 Kali 4 paket

1 Unit

160 Org

50 100

250

350

Jumlah unit usaha pengolahan dendeng 6 unit Jumlah unit usaha pengolahan susu 27 unit Pengolah kulit 23 unit Pengolah tunjang/kikil 11 unit

75

75

75 75

355

Meningkatnya pengetahuan Gapoktan ttg Pengelolaan Terlaksananya temu lapang, temu wicara, Terlaksananya Seleksi Kelembagaan Terbangunnya Pustaka SDM BP4K2P Terfasilitasnya Pendidikan dan Pelatihan bagi

400 200 400

700

1500

BP4K2P dan SKPD teknis terkait.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

KODE


BP4K2P dan SKPD teknis terkait.


Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 (Out Come) Target Study Banding/Magang Petani

Program Perberdayaan Penyuluh Pertanian.

1 22

2011

Pengembangan Demplot Teknis Usaha Agribisnis Penilaian Penyuluh dan Petani Berprestasi/Teladan Terlaksananya kunjungan lapangan penyuluh pertanian 100 %. Terlaksananya penilaian kredit point penyuluh pertanian ( % ). Tersusunnya programa kegiatan tahunan Penyuluh Pertanian. Kecamatan dantraining kabupaten Terlaksananya penyuluh pertanian di tingkat BPP se Kabupaten Agam. Meningkatnya sarana prasarana penyuluh ( % ).

2012

2013

2014 Target

50%

10 Org

Rp 25

Target 20 Org

Rp 50

Target 25 Org

Rp 75

25 Org

Rp 75

Target 40 Org

Rp 100

1 Paket

1 Paket

20

4 Paket

40

4 Paket

60

4 Paket

100

4 Paket

100

100%

4 paket

50

4 paket

100

4 paket

100

4 paket

150

4 paket

150

100%

100%

450

100%

450

100%

475

100%

475

100%

480

100%

100%

50

100%

60

100%

60

100%

75

100%

75

2 paket

2 paket

90

2 paket

90

2 paket

90

2 paket

90

2 paket

25

2 kali 16 kec

2 kali 16 kec 30

20

2 kali 16 kec 30

30

2 kali 16 kec 20

35

2 kali 16 kec 20

50

2 kali 16 kec 0

50

50%

45

100

150

100



2015

Target Terlaksananya Study Banding/Magan Bertambahnya Demplot Teknis Usaha Terlaksananya Penilaian Penyuluh dan Tersedianya biaya operasinal Adanya dokumen perencanaan Pelaksanaan Training penyuluh 2 kali

100

Rp 325 320 550 BP4K2P

2330 320 385 185 495

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1 22 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Meningkatkan kemampuan aparat pemerintahan nagari melalui: terlatihnya sekretaris nagari dalam menyusun APB Nagari dan RPJM Nagari Terfasilitasinya pemilihan wali nagari periode berikutnya pembinaan rutin walinagari

200

200

200

200

200

BPMPN 1,000

12 nagari

0

0 82 nagari

18 nagari

2 nagari

2 nagari

82 nagari

82 nagari

75

0

0

0

0

0 82 nagari 75

Pembinaan rutin bamus terlaksananya penilaian kompetensi walinagari terlaksananya penyerahan urusan kabupaten kepada nagari sesuai dengan peraturan

16 16 nagari

60 nagari 82 nagari

64 nagari

82 nagari

82 nagari

82 nagari 16

16 nagari

16 nagari

16 nagari

16 nagari

88

44

44

44

-

220 urusan -

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Pemberdayaan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Nagari Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Diperolehnya Nagari mandiri dan berprestasi Pembinaan Perangkat Nagari

16 Nagari

16 Nagari

107.5 16 Nagari

110 16 Nagari

115 16 Nagari

117 16 Nagari

120 64 Nagari

570 BPMPN

82 Nagari

82 Nagari

50 82 Nagari

55 82 Nagari

60 82 Nagari

65 82 Nagari

70 82 Nagari

300 BPMPN

Nagari Dapat Mengelola Keuangan Nagari

82 Nagari

82 Nagari

35 82 Nagari

40 82 Nagari

45 82 Nagari

55 82 Nagari

60 82 Nagari

235 BPMPN

Terlaksananya Pemberdayaan RTM dan UMKM Melalui SPMN, UEM - SP dan Pasar Nagari

45 nagari

45 Nagari

75 45 Nagari

75 45 Nagari

75 45 Nagari

75 45 Nagari

75 45 Nagari

375 BPMPN

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Terlaksananya Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Kegiatan PNPM dan P2SPP Sesuai PTO Persentase Da'i imam dan khatib sudah mendapatkan pembekalan dan pelatihan

10000 82 Nagari

87,000 BPMPN

16 kec

10%

18,000 16 kec

50%

24000 16 kec

100


60%

20000 16 kec

120

70%

15000 16 kec

130

80%

150 80%

500 Bagian Kesra

KODE

1 23


2012 Rp

Target 50%

2013 Rp 100

Target 60%

2014 Target

Rp 120

70%


2015 Rp 130

Target 80%

Target

Rp

Persentase ninik mamak, bundo kanduang dan pemuda sudah mendapatkan pelatihan

10%

Tersusunya data statistik daerah tiap tahunnya terdiri dari :

1

Penyusunan dan pengumpulan data PDRB Penyusunan Agam Dalam Angka

1

1 doc/thn

1 doc/thn

1 doc/thn

1 doc/thn

1 doc/thn

5 doc/thn

1

1 doc/thn

1 doc/thn

1 doc/thn

1 doc/thn

1 doc/thn

5 doc/thn

Penyusunan dan pengumpulan data ICOR Penyusunan dan pengumpulan data IPM

1

1 doc/thn

1 doc/thn

1 doc/thn

1 doc/thn

1 doc/thn

5 doc/thn

1

1 doc/thn

1 doc/thn

1 doc/thn

1 doc/thn

1 doc/thn

5 doc/thn

150 80%


Rp 500 Bagian Kesra

350

400

400

425

435

2,010

Bappeda

Kearsipan Penyelamatan dan pelestarian Terlaksannya pendataan dan dokumen/arsip daerah penataan arsip (Unit Kerja) Perbaikan sistem administrasi kearsipan Program pemeliharaan rutin//berkala sarana dan prasarana kearsipan

1 25

2011

Statistik Program Pengembangan Data/ Informasi / Statistik daerah

1 24



Terbangunnya data base informasi kearsipan Terlaksananya pemeliharaan rutin//berkala sarana dan prasarana kearsipan tiap tahunnya terlaksananya pelatihan petugas pengelola arsip SKPD, kecamatan, dan nagari pengadaan sarana dan prasarana kearsipan

7 uk

0

7 uk

0 60%

37

kurang

70

13

19

75

100%

30

100%

14

28

100%

80

15

47

100%

85

16

56 uk

100%

90 56 uk

310 Kantor Arsip Pustaka

100%

30

17 100%

58

40 orang

100 41 orang

101 41 orang

101 42 orang

102 42 orang

102 200orang

406

1paket

120

1paket

120

1paket

120

120

120 5 paket

480

75%

160

80%

168

80%

176.4

85%

185.22

90%

-

4 Kec

60

4 Kec

60

4 Kec

60

4 Kec

1paket

1paket

Komunikasi dan Informasi 15 Program kerjasama informasi dengan mass media.

16 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

Terinformasikannya potensipotensi dan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan daerah

60%

Jumllah Kecamatan yang membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

0

Persentase media mitra yang menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah pada masyarakat melalui media cetak dan media elektronik

65%

75%

680

100%

800

100%

1000

100%

1200

100%

1500 100%

Persentase SKPD yang memberikan kontribusi pada website Pemkab Agam sesuai standar data pokok masingmasing SKPD

40%

60%

23

80%

50

100%

50

100%

50

100%

50 100%

-


194.481 90%

60 16 Kec

884 Bagian Humas

240 Dinas Perhubunga n, Komunikasi dan Informatika 5,180 Bagian Humas

223 Dinas Perhubunga n, Komunikasi dan Informatika

KODE

1 27




2012

Persentase SKPD yang tersambung jaringan komputer

70%

70%

50

Target 73%

Rp

persentase layanan akses internet untuk SKPD

75%

75%

30

pembinaan warnet saesuai aturan norma adat dan agama

0%

25%

Persentase komunikasi dan informasi melalui radio komunikasi amatir pada SKPD

0

Persentase efektifitas, efisiensi dan estetika lingkungan dalam penggunaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dalam pembangunan menara telekomunikasi seluler.

0

2013

100

Target 77%

85%

50

5

50%

25%

20

5%

Rp

48 pos

53 pos

Bertambahnya koleksi buku perpustakaan

13400

374 buku

Terlaksanya pengadaan buku bantuan untuk perpustakaan nagari terlaksananya pelatihan pengelola perpustakaan

13400

0

pengadaan srana dan prasarana perpustakaan

1 paket

2014 Target

Rp


2015 Rp

Target

Rp


100

80%

100

Target 86%

90%

50

100%

50

100%

50 100%

5

70%

5

100%

5

100%

5 100%

50%

30

75%

20

100%

20

100%

20 100%

12

20%

200

30%

5

40%

5

50%

5 50%

85

63 pos

90

73 pos

95

84 pos

84 pos

100 84 pos


100 86%

Rp 450 Dinas Perhubunga n, Komunikasi dan Informatika 230 Dinas Perhubunga n, Komunikasi dan Informatika 25 Dinas Perhubunga n, Komunikasi dan Informatika 110 Dinas Perhubunga n, Komunikasi dan Informatika 227 Dinas Perhubunga n, Komunikasi dan Informatika

Perpustakaan Pengembangan budaya baca Terlaksanya kegiatan perpust dan pembinaan perpustakaan keliling untuk pengembangan minat baca (jumlah Kunjungan pustaka keliling pertahun )

2 01

2011

37

16 orang 1paket

100

100 510 buku

100 700 buku

100 800 buku

100 100 buku

100 3374 exemplar


0 820 buku

820 buku

820 buku

820 buku

3280 exemplar

Kantor Arsip Pustaka

75 16 orang

75 16 orang

75 16 orang

75 16 orang

120

1paket

120

URUSAN PILIHAN Pertanian


1paket

120

1paket

120

1paket

75 80 orang 120 5 paket

300 Kantor Arsip Pustaka 480 Kantor Arsip Pustaka

KODE




2 01 01 Program peningkatan produksi Meningkatnya ketersediaan dan 50% pertanian tanaman pangan penggunaan bibit unggul dan hortikultura tanaman pangan dan hortikultura oleh petani melalui pembuatan demplot.

Ketersediaan bersih unggul 50 % dari luas sawah

Tersertifikasinya bibit unggul tanaman pangan sebanyak 10 jenis.

1 Jenis

Terawasinya peredaran pupuk dan pestisida untuk kebutuhan petani.

75%

360 Unit

2012

2013

2014

Rp 20

Target 4 paket

Rp 25

Target 4 paket

Rp 25

2 kelompok.

150

2 kelompok.

150

2 kelompok.

200

0

0

3

75

3

80%

80

85%

85

5 unit

150

5 unit

185

4 paket

Meningkatnya produksi ketersediaan benih pada penangkar benih 75 %

Meningkatnya jumlah alsintan yang dapat dimanfaatkan oleh petani / kelompok tani. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian.

2011

Target


2015 Rp 27

Target 4 paket

Rp 27

2 kelompok.

250

2 kelompok.

175

75

2

80

2

80

90%

90

95%

95

100%

100

5 unit

200

5 unit

300

5 unit

300

4 paket

Target Terlaksananya pembuatan demplot tanaman pangan 20 paket.

Rp 124

Bertambahnya jumlah penangkar benih sebanyak 10 kelompok. Jumlah bibit unggul yang telah bersertifikasi 30 jenis.

925

Terpenuhinya kebutuhan pupuk dan pestisida untuk kebutuhan petani 75 %. Jumlah Alsintan pada tingkat petani : unit

450


310

1135


Meningkatnya pengetahuan dan penggunaan teknologi pertanian terpadu oleh petani/kelompok tani melalui :

SLPHT

384 unit/Keltan

515 unit

1802.5

484 unit

1694

450 unit

1575

500 unit

1750

500 unit

1750

Penyediaan sarana prasarana pengendalian OPT.

0

1 paket

0

1 paket

150

1 paket

200

1 paket

225

1 paket

250

Terselenggaranya gerakan Pengendalian OPT

30%

1 paket

50

1 paket

65

1 paket

75

1 paket

85

1 paket

100

2500 Ha

800 Ha

800

750 Ha

750

900 Ha

900

1200 Ha

1200

1200 Ha

1200

Program peningkatan produksi Meningkatnya luas lahan yang pertanian tanaman pangan memanfaatkan JITUT . dan hortikultura



2500 unit

8571.5

825 5 paket 5 paket Luas lahan yang memanfaatkan JITUT 2.500 ha.

375 4850


Program peningkatan produksi pertanian tanaman pangan Bidang Urusan dan hortikultura KODE

Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan



2011 Target

2012

2013

2014 Target


2015

600 Ha

Rp 600

Target 750 Ha

Rp 750

Target 900 Ha

Rp 900

1200 Ha

Rp 1200

Target 1200 Ha

Rp 1200

meningkatnya luas lahan yang 300 Ha memanfaatkan cadangan air dari embung/dam parit.

50 Ha

100

50 Ha

100

50 Ha

100

50 Ha

150

50 Ha

150

Meningkatnya luas lahan yang memanfaatkan irigasi air permukaan.

50 Ha

1200

50 Ha

1200

50 Ha

1400

50 Ha

1500

50 Ha

2000

5 Km

900

5 Km

900

5 Km

1200

5 Km

1200

5 Km

1250

0

0

50 Ha

2500

50 Ha

2500

50 Ha

3000

50 Ha

3000

Maningkatnya luas lahan yang memanfaatkan JIDES.

1250 Ha

200 Ha

lancarnya pengangkutan sarana produksi dan hasil pertanian dengan dibangunnya jalan usaha tani. Meningkatnya produksi dengan 50 Ha mencetak sawah baru

50%

Target Luas lahan yang memanfaatkan JIDES 2. Ha. Luas lahan yang memanfaatkan cadangan air dari embung/dam parit 500 Ha. Luas lahan yang memanfaatkan irigasi air permukaan 500 Ha. Dibangunnya jalan usaha tani sepanjang 25 km. Luas sawah yang dicetak baru (Ha)

Rp 4650

600

7300

5450

11000

Program fasilitasi alat meningkatnya pemanfaatan alat pengolahan panen dan pasca pengolahan panen panen.

Program peningkatan teknologi,penerapan sistem pertanian organik.

- Power threser.

210 Unit

10 unit

10 unit

10 unit

10 unit

10 unit

- Corn Seller.

70 Unit

4 unit

4 unit

4 unit

4 unit

4 unit

- Terpal pasca panen.

1000 Lembar

200 lembar

200 lembar

200 lembar

200 lembar

200 lembar

Jumlah pengadaan penggiling padi .

6 Unit

2 unit

1000

2 unit

1000

2 unit

1500

2 unit

2000

2 unit

2000

Pelaksanaan bimbingan teknis penekanan kehilangan hasil panen .

70 %

2 paket

50

2 paket

75

2 paket

75

2 paket

80

2 paket

90

4 paket

90

4 paket

90

4 paket

90

4 paket

150

4 paket

150

meningkatnya kemampuan petani 45 Unit/Keltan melalui sekolah lapang pertanian organik.

75000


Power threser 50 unit. Corn Seller 20 unit Terpal pasca panen 1000 lembar. Jumlah pengadaan penggiling padi 10 unit. Pelaksanaan bimbingan teknis penekanan kehilangan hasil panen 10 paket. Jumlah sekolah lapang pertanian organik 20 paket.

Dinas Pertanian Tanaman SKPD Pangan, Penanggung Hortikultura dan Jawab Peternakan

75000 0


0

7500

370

570


KODE



Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 (Out Come) Target Meningkatnya luas tanam sayuran organik.

100 Ha

0

maningkatnya jumlah demplot pertaniann organik .

12 Demplot

meningkatnya jumlah kelompok tani yang disertifikasi.

Terolahnya limbah pertanian dengan adanya rumah kompos.

6 Unit

Kembali dan meningkatnya 100 Ha produksi lahan yang direklamasi.

Program pengembangan Meningkatnya populasi jeruk 200 Ha kawasan komoditas unggulan. madu di kawasan sentra produksi 50 ha/th.

2012 Rp 0

2 paket

0

Meningkatnya jumlah petani yang 65 Orang mengikuti magang

Program Pengembangan pengolahan dan pemasaran produk pertanian.

2011

2013

2014 Target


2015

Target 100 Ha

Rp 45

Target 100 Ha

Rp 55

100 Ha

Rp 60

Target 100 Ha

Rp 60

2 paket

75

2 paket

75

2 paket

80

2 paket

80

Rp 220

Jumlah demplot pertaniann organik 10 Jumlah kelompok tani yang disertifikasi 50 kelompok.

310

10 klp

15

10 klp

50

10 klp

75

10 klp

75

10 klp

75

50 orang

15

50 orang

75

50 orang

75

50 orang

75

50 orang

75

Jumlah petani yang mengikuti magang 250 orang)

315

3 Unit

75

3 Unit

75

3 Unit

90

3 Unit

120

3 Unit

150

510

100 Ha

600

100 Ha

600

100 Ha

650

100 Ha

650

100 Ha

750

50 ha

150

50 ha

150

50 ha

155

50 ha

160

50 ha

175

Terolahnya limbah pertanian melalui rumah kompos ebanyak 20 unit. Luas lahan yang direklamasi 5000 Ha. Luas areal kawasan sentra produksi jeruk madu (250 ha).

Meningkatnya ketersediaan bibit buah durian kamang dan manggis .

0

10.000 batang

100

10.000 batang

100

10.000 batang

150

10.000 batang

150

10.000 batang

150

Berkembangnya kelompok pembudidaya tanaman hias raphis dan bunga potong 2 kelompok per tahun.

0

2 kelompok

20

2 kelompok

25

2 kelompok

50

2 kelompok

50

2 kelompok

60

75%

1 paket

20

1 paket

30

1 paket

30

1 paket

50

1 paket

50

Meningkatnya pengetahuan petani dalam penanganan pasca panen melalui pelatihan.

Target Luas tanam pengenbangan sayuran organik 500 Ha.


Jumlah pengadaan bibit buah unggulan daerah sebanyak 50.000 batang. Jumlah kelompok pengembang raphis dan bunga potong. Terlaksananya pelatihan petani 5 paket.

Dinas Pertanian Tanaman SKPD Pangan, Penanggung Hortikultura dan Jawab Peternakan

290

3250

790


650

205

180


KODE




Program pemberdayaan mayarakat petani miskin

2012

2013

2014


2015

2

Rp 60

Target 2

Rp 75

Target 2

Rp 80

Target

75%

2

Rp 80

Target 2

Rp 80

Meningkatkan peran kelembagaan UP3HP 5 unit. Terpantaunya perkembangan harga pasar.

9 UP3HP

3

75

3

75

3

75

3

75

2

75

75%

10 lokasi

50

10 lokasi

50

10 lokasi

65

10 lokasi

65

10 lokasi

70

Terbentuk dan terbinanya LKMA 10 unit. Terlaksananya bimbingan teknis LM3.

75 LKMA

5 unit

35

5 unit

40

-

0

1 paket

50

1 paket

50

1 paket

50

1 paket

50

1 paket

60

Meningkatnya permodalan usaha tani melalui fasilitasi permodalan.

20%

1 paket

75

1 paket

100

1 paket

150

1 paket

200

1 paket

250

Meningkatnya pemasaran produk unggulan daerah dengan mengikuti even promosi.

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian.

2011

Meningkatnya Jumlah petani miskin yang mendapat bantuan 1000 KK.

3125 KK Miskin

200 KK

200 KK

-

200 KK

-

200 KK

200 KK

Terlaksananya pelatihan petani miskin 5 paket.

75%

1paket

0

1paket

50

1paket

60

1paket

75

1paket

75

Tersedianya informasi mengenai kelembagaan petani..

20%

0

0

1 paket

150

0

0

0

0

1 paket

150

Meningkatnya ketersediaan data/informasi pertanian. Meningkatnya jumlah profil pertanian 2 paket. Program peningkatan sumber Meningkatnya pengetahuan dan daya aparatur. keterampilan petugas teknis dan non teknis.

75%

1

15

1

25

1

25

1

30

1

30

0

1.

15

0

60

0

60

0

60

1

0.75

75%

10

25

10

75

10

75

10

75

10

80

Program peningkatan produksi Meningkatnya Produksi 5 komoditi strategis perkebunan Komoditi unggulan perkebunan dan 2 Komoditi spesifik Kabupaten Agam

10%

Program Penyusunan data base pertanian.

500

5%

1500

5%


1500

5%

2000

5%

2000

5%

Target Jumlah even promosi yang diikuti.

Rp 375

Berkembangny a 15 UP3HP Jumlah pasar sentra produksi 10 lokasi..

375

Jumlah LKMA 10 unit Terlaksananya bimbingan teknis LM3 5 paket. Memfasilitasi permodalan usaha tani 5 paket Jumlah petani miskin yang mendapat bantuan 1000 KK.

75

Terlaksananya pelatihan petani miskin 5 paket.

300

DinasSKPD Penanggung Pertanian Jawab Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Peternakan

260

775


0

260

300

Tersedianya data /informasi pertanian 95 %

320.75

Terlatihnya 80 petugas taknis

330

Peningkatan Produksi 5 Komoditi unggulan perkebunan

0.25

Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura Dinas

Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan. Dinas Kehutanan dan Pariwisata.

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Progam peningkatan penerapan teknologi perkebunan

Program pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur perkebunan.


Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 (Out Come) Target Meningkatnya upaya pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan 5 % setiap tahun.

50%

5%

Meningkatnya peremajaan tanaman kelapa .

75%

150 Ha

2012 Rp 75

2013

2014


2015

Target 5%

Rp 150

Target 5%

Rp 150

Target 5%

Rp 150

Target 5%

Rp 150

150 Ha

150

150 Ha

175

150 Ha

200

150 Ha

300

Target Terlaksananya pengendalian OPT perkebunan sampai 75 %. Terlaksananya peremajaan tanaman kelapa seluas 750 Ha.

Meningkatnya kelancaran proses produksi dan pemasaran hasil perkebunan dengan : 15 Km

750

20 Km

0

0

2 unit

5 paket

500

5 paket

500

5 paket

500

5 paket

500

5 klp

75

5 klp

75

8 klp

120

10 klp

5 unit

5 unit

150

5 unit

150

Meningkatnya nilai tambah hasil tanaman gambir dengan pengadaan UPH Meningkatnya nilai tambah kelapa.

2 unit

2 unit

150

2 unit

3 unit

3 unit

45

Meningkatnya nilai tambah hasil tanaman kakao rakyat. Meningkatnya pemeliharaan rutin / berkala sarana prasarana teknologi tepat guna perkebunan.

3 unit

3 unit 100%

Pembangunan irigasi tanah dangkal Meningkatnya penggunaan bibit unggul tanaman perkebunan (Kelapa, kakao, pala, kelapa sawit, karet).

belum optimal

Terbinanya kelompok tani/petani penangkar komoditi perkebunan

5 klp

Program pengadaan sarana Meningkatnya nilai tambah hasil pengolahan hasil perkebunan. tanaman tebu dengan pengadaan UPH 5 unit pertanun.

Rp 675

100%

100

100

25 Km

125

2000

terpelihara dan terbangunnya jalan produksi 105 Km

5 paket

500

25 paket

150

12 klp

200

5 unit

175

5 unit

175

200

2 unit

200

2 unit

3 unit

75

3 unit

75

75

3 unit

100

3 unit

100

100%

100

100%

2 unit


25 KM

1500

4 unit

30 Km

SKPD Penanggung Jawab Dinas Kehutanan dan Perkebunan

825

0

Pemeliharaan dan pembangunan 10 Km jalan produksi

Program pengadaan bibt unggul perkebunan.

2011

Dinas Kehutanan dan Pariwisata.

4 unit

2500

Terbinanya 12 klp tani penangkar. Jumlah UPH tebu 25 unit.

620

200

Jumlah UPH gambir 10 unit.

750

3 unit

75

UPH kelapa terpadu 15 unit.

270

100

3 unit

100

100%

100

UPH kakao 15 unit. Persentase terpeliharanya sarana prasarana teknologi tepat guna perkebunan .

375

100

650

500

Dinas Kehutanan dan Perkrbunan .


KODE





Meningkatnya akses petani dan kelompok tani dalam pemodalan untuk pengembangan perkebunan komoditi unggulan


Meningkatnya investasi dalam pengembangan komodti perkebunan

Pengelolaan Potensi Sumberdaya Perkebunan

Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Sektor Perkebunan

Program Pengembangan perencanaan perkebunan.

Tersusunnya Produk hukum setingkat Perda tentang PNBP sektor Perkebunan Meningkatnya ketersediaan data/informasi perkebunan.

2013

2014 Target


2015

Target

Rp 130

Target 8 Klp

Rp 140

Target 4 klp

Rp 150

16 klp

Rp 170

Target 20 klp

Rp 190

3

90

3

90

3

90

3

90

3

90

Terfasilitasinya usaha investasi penanaman modal 3 komoditi unggulan perkebunan

2%

60

4%

60

6%

70

8%

80

10%

90

0

1 judul

50

2 judul

50

3 judul

50

-

1 paket

1

25

1

25

1

30

1

30

1

35

Meningkatnya 360 penerimaan daerah dari pengelolaan sektor PNBP sektor perkebunan Lahirnya 3 150 judul Perangkat Hukum Buku 145 statistikperkebu nan 5 paket,

2

150

4

150

6

160

8

190

10

200

1,000

10,000

1,000

10,000

Jumlah sapi yang didistribusikan 3.900 ekor

15

Jumlah kambing yang didistribusikan 1170 ekor.

40

Jumlah itik yang didistribusikan 11.550 ekor.

2012

4 klp

Profil produk unggulan perkebunan dan profil peluang investasi perkebunan 10 komoditi.

Program Peningkatan produksi Peternakan.

2011

0

800

8,000

-

600

6,000

500

5000

300

600

300

600

210

420

210

420

150

300

1,980

30

1,980

30

2,475

60

2,475

60

2,640

60


Terfasilitasinya petani dan kelompok tani pekebun dalam kegiatan Revitalisasi Perkebunan 20 kelompok tani/koperasi

Profil produk unggulan perkebunan dan profil peluang investasi perkebunan 10 komoditi. Jumlah sapi yang didistribusikan 3.900 ekor Jumlah kambing yang didistribusikan 1170 ekor. Jumlah itik yang didistribusikan 11.550 ekor.

Rp 780

SKPD Penanggung Jawab Dinas Kehutanan dan Perkebunan

450 Dinas Kehutanan dan Perkebunan


Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan

850

39000 Dinas Pertanian Tanaman Pangan, 2340 Hortikultura dan Peternakan

240

Program Peningkatan produksi Peternakan.

KODE



Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 (Out Come) Target Terpeliharanya ternak sapi, kambing dan itik dengan optimal.

50

Terpeliharanya dan terpantaunya perkembangan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat.

bimbingan secara bekala

Tersedianya dan terpeliharanya bibit sapi 3.900 ekor, kambing 1.170 ekor, itik 11.550 ekor dan bantuan kandang kepada masyarakat miskin Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.

2012

Terlaksananya pemeliharaan dan 75 kali pencegahan penyakit ternak. Meningkatnya pencegahan penularan penyakit rabies.

1500 ekor

Meningkatnya pencegahan penularan penyakit menular flu burung.

75 unit

2013

2014

Rp 75

Target 50

Rp 120

Target 40

Rp 150

Target

80


80


80


80%

Meningkatnya pengetahuan 2 kali petani peternak tentang penyakit zoonosis. Program pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur peternakan.

2011

80%

80%

30

Rp 150

Target 30

Rp 200

80


80

80%



2015

Target

Rp

Jumlah kandang sapi yang didistribusikan sebanyak 200 unit.

695

400

80%

0

100 kali

100

100 kali

100

120 kali

100

120 kali

120

135 kali

135

4500 ekor

50

3000 ekor

40

3000 ekor

45

4500 ekor

60

3000 ekor

75

100 unit

10

100 unit

10

100 unit

15

100 unit

15

100 unit

20

-

0

2 kali

40

2 kali

40

2 kali

50

2 kali

60

Pemeriksaan penyakit ternak 575 kali. Pemusnahan hewan pembawa rabies dan penguburan Penyemprotan kandang ayam pada wilayah kasus flu burung 100 unit pertahun Pelaksanaan sosialisasi 8 kali.

555

270

70

190

Pemeliharaan dan rehabilitasi UPT Matur .

0

1 paket

75

1 paket

75

1 paket

100

1 paket

100

1 paket

100

Sarana prasarana pembibitan ternak 1 unit.

450

Meningkatnya kelancaran transportasi barang dan jasa.

0

2 km

2000

-

0

2 km

2000

0

2000

2 km

2500

8500

Meningkatnya ketersediaan air untuk pembibitan ternak dan kebun rumput.

0

-

0

1 unit

100

-

0

1 unit

100

-

0

Panjang jalan produksi yang dibangun 6 Km. Pembangunan

Meningkatnya ketersediaan air untuk pembibitan ternak dan kebun rumput.

0

200

irigasi tanah dangkal 2 unit. 1 unit

600

-

Kehutanan


1 unit

600

-

1 unit

600

Pembangunan irigasi air permukaan 3 unit.


1800


KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Rehabilitasi hutan dan lahan



2011 Target

Berkurangnya lahan kritis

Luas areal lahan 1500 Ha kritis 87.314 Ha atau ± 39,17 % dari luas wilayah Kab.Agam

1500 Ha

Program Perlindungan dan Berkurangnya degradasi hutan konservasi sumberdaya hutan dan lahan

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan sumberdaya Alam

2 04

2012

2013

2014 Target

2015

Rp 6,750

Target 1500 Ha

Rp 6,750

Target 1500 Ha

Rp 6,750

1500 Ha

Rp 6,750

Target 1500 Ha

6,750

1500 Ha

6,750

1500 Ha

6,750

1500 Ha

6,750

1500 Ha

Rp Dinas Kehutanan dan Perkebunan


Penuruna n laju degradasi 1500 Ha


terjaminnya perlindungan dan pengelolaan kawasan hutan 350 km

Batas kawasan Penataan yang sudah ditata batas 20 12 Km dari 350 km km





45 Tertatanya batas kawasan hutan sepanjang 25 Km (7%)


Terpelihara dan terlindunginya hutan dari kebakaran, illegal loging serta berkurangnya konversi hutan

Penanggulangan gangguan keamanan hutan 70%

84 Penanggu langan gangguan keamanan hutan 75%


120 Penanggul angan gangguan keamanan hutan 75%


120 Penanggulang an gangguan keamanan hutan 75%


Terjaga dan terpeliharanya terumbu karang

Tutupan terumbu 1 paket karang 70% dari 27,5 Ha di Kecamatan Tanjung Mutiara

50

100

100

100

100 rehabilitasi terumbu karang dan ekosistem pulau-pulau kecil 30%

450 Dinas DKP dan BPLH

Terlindunginya tutupan dan kerapatan hutan mangrove

Luas hutan Rehabilita mangrove 65 Ha si hutan (bds. Dok. SLHD mangrove Th.2010)

2 paket

-

2 paket


Pariwisata


2 paket



Target Rp 6,750 Tertanggulangi nya lahan sangat kritis yang berada di hulu DAS 7500 Ha melalui Program Kehutanan 6,750 Tertanggulangi nya lahan sangat kritis melalui kegiatan lainya (kebun bibit rakyat, kebun hortikultura dll) 7500 Ha Menurunnya laju degradasi hutan dan lahan 8000 Ha


jumlah Penuruna penurunan n laju degradasi hutan degradasi 1500 Ha

Penanggu langan gangguan keamanan hutan 75%

Penurunan laju degradasi 1500 Ha


2 paket

50 Rehabilitas i hutan mangrove 5 Ha


50 Meningkatnya tutupan hutan mangrove terutama pada kawasan rawan abrasi sepanjang 20 Ha


200

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program pengembangan pemasaran pariwisata.

Program pengembangan destinasi pariwisata.


Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 (Out Come) Target Tersedianya bahan pendukung promosi pariwisata.

2 05

0

Jumlah Frekwensi promosi pariwisata melalui mas media dan teknologi informasi ( internet )

2 kali

Jumlah frekwensi event-event promosi pariwisata baik di dalam maupun di luar negeri .

2 event

Jumlah objek wisata unggulan yang representatif. Jumlah objek wisata yang terpelihara.

Program Pengembangan Kemitraan

2011

0

4 Objek Wisata

2012 Rp

1 paket

17.5

Target 1 paket

15

40 kali

9 kali

2 event

2013 Rp

275 13 event

0

0

8 Objek Wisata

1 objek wisata

Target 1 paket

41

40 kali

16000

1 objek wisata

Target

Rp


2015 Rp

Target

50

1 paket

50

Target 1 paket

41

40 kali

41

40 kali

870

13 event

870 13 event

870 54 event

1000

1 objek wisata

500

1 objek wisata

500 4 Objek Wisata

18,000

640

870 13 event

70 10 Objek wisata 100

50

2014

Rp

50 5 paket

Rp 218

41 169 kali

179

125 14 Objek wisata

150 16 objek wista

175 16 objek wisata

1 dokumen

150

2 dokumen

250 2 dokumen

250

2 dokumen

250 8 dokumen RIPDA 1,000

0

1 dokumen

Jumlah Pembinaan kemitraan kepariwisataan

0

0

0

4 kali

200

4 kali

200

4 kali

200

4 kali

Jumlah kelompok sadar wisata yang dibina

0

0

0

10 Pok Darwis

50

10 Pok Darwis

50

10 Pok Darwis

50

10 Pok Darwis

200 8 kali

50 20 Pok Darwis


3,755

120 12 Objek wisata

Jumlah dokumen kepariwisataan


800

200

Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan Budidaya Perikanan

program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut dan Payau

Meningkatnya ketersediaan bibit bibit ikan unggul

340 juta ekor bibit (Nila,mas, lele)

Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya Meningkatnya pendapatan Kepala Keluarga Miskin

38.480 ton

Berkembangannya Usaha Budidaya Laut dan Payau

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Meningkatnya pendapatan masyarakat pesisir melalui kegiatan KUB Program Peningkatan Mitigasi Berkurangnya Dampak Bencana Bencana Alam Laut dan terhadap masyarakat pesisir perkiraan iklim laut Meningkatnya luasan hutan mangrove dan terumbu karang

435 KK miskin berusaha pada sektor kelautan dan perikanan Belum ada budidaya laut dan payau

393 juta

125

428

150

470

175

530

200

600

225

600 juta ekor

875

48011

75

60020

100

73802

125

90837

150

100000

175

100.000 ton

625

50

500

50

525

50

550

50

575

50

600

Rp. 2 juta / KK / bulan

2650

0

0

1 paket

100

1 paket

100

2 paket

200

3 paket

300

8 Paket

800

3 KUB

160

4 KUB

180

4 KUB

200

3 KUB

150

34 KUB

810

2 Ha

300

2 Ha

200

2 Ha

300

2 Ha

400

Penghijauan Pesisir 8 Ha

1.4

20

2 Ha

20

2 Ha

20

2 Ha

25

Meningkatnya Luasan Hutan

85

2 Ha

18 KUB

Penghijauan Kawasan Pesisir dengan cemara laut 5 Ha Mangrove 65 Ha 0

0


Dinas Kelautan dan Perikanan.

Dinas Kelautan dan Perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan.

KODE




2011

2012

2013

2014


2015

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

0 0

0 0

1 dokumen

150

0

0

0

0

0

0

2 paket

125

3 paket

200

1 paket

1 paket

100

2.966,1

1600

3.534,5

1600

3.841

4.654

1800

4.768 ton

7000

1 unit

3.000

3.000

1 unit

12000

Terumbu karang 27,5 Ha+E63 yang baik 30% Tersedianya Dokumen Pengelolaan Wilayah Pesisir.

Peningkatan Kegiatan Budaya Meningkatnya Peran serta Kelautan dan Wawasan Masyarakat dalam Pelestarian Maritim Kepada Masyarakat budaya laut

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

0

Tingkat peran serta masyarakat dalam pelestarian budaya laut baru 30 %

Meningkatnya produksi perikanan 2.723,30 ton melalui motorisasi alat tangkap

2.826,7

200

,- Laut = PPI ,- Danau = PUD Terpeliharanya sarana dan prasarana TPI Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan Program Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pelestarian sumber daya kelautan.

Meningkatnya Pelayanan sektor Kelautan dan perikanan kepada Masyarakat Terjaganya Kelestarian SDKP

Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana

Tersedianya PPNS Perikanan Tersedianya Sarana Prasarana Pengawasan

3.000

1800

3.000

Target Rp Mangrove dan terumbu karang dalam keadaan baik. Tersedianya 150 Dokumen Pengelolaan Wilayah Pesisir. 11 paket (550 725 orang) ,@ 1 paket 50 orang

1 unit

750

2

1500

4

6000

4

6000

1 1 unit

14250

1 paket

50

3 paket

160

4 paket

200

3 paket

175

2 paket

120

13 paket

705

4 pkt

4000

5 pk

5000

6 pkt

6500

8 pkt

8000

9 pkt

9500

32 pkt

2 Kelompok POKMAS

0

0

10 klp

200

10 klp

200

10 klp

200

10 klp

200

50 klp

Belum Terbentuk Forum Penanganan Tindak Pidana Perikanan Kab.Agam Belum ada PPNS Perikanan 1 Unit Kapal Pengawas perikanan 2 Lokasi

0

0

1

100

0

0

0

0

0

0

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

0

0

2

400

2

400

2

400

2

400

Terbentuknya 100 Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kab.Agam Terdapatnya 10 350 orang PPNS 1600

2

45

3

150

3

150

3

150

3

150

14 Angkatan

600

6 Aktn

270

8 Aktn

45

12 Aktn

45

12 Aktn

45

38 Aktn

4950

4

60

4

60

4

45

3

45

19 unit

270

5 kali

75

5 kali

75

5 kali

75

5 kali

75

25 kali

375

1 unit

Terlaksananya Sosialisasi penegakan hukum dan perikanan dan kelautan Program Pengembangan Peningkatan SDM Penyuluh Saat ini belum Sistem Penyuluhan Perikanan perikanan dan pengolahan ikan. tersedia Peningkatan Sarana Penyuluh Perikanan

5 unit Honda

Lomba Kelompok Perikanan (PENAS)

Juara II Lomba Pengolahan Ikan tingkat nasional

4

60


33000

800





Dinas Kelautan dan Perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan.


KODE




Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi Meningkatnya perikanan. Sarana dan Prasarana pemasaran produksi perikanan. Promosi Hasil Produk Perikanan Produk bernilai tambah

2 06

2011

2012

2013

2014 Target


2015

Target

Belum tersedia dana

32 unit

Rp 90

Target 5 unit

Rp 500

Target 7 unit

Rp 700

10 unit

Rp 1000

Target 10

Rp 1000

34 Unit

329

Satu Pameran IFE

0

0

4 pkt

200

5 pkt

250

5 pkt

250

5 pkt

250

22 paket

950

Belum terlaksana

0

0

5 klp

500

6 klp

600

5 klp

500

5 klp

500

25 KLP

2500

40 orang

75

50 orang

75

50 orang

80

50 orang

80


Rp Dinas Kalautan dan Perikanan

Perdagangan Pembinaan Pengurus/Pengelola Pasar Nagari

jumlah pengurus pasar yang mendapatkan pelatihan

0

0

Terlaksananya 310 pembinaan terhadap pengelola pasar sebanyak190 orang. Terbentuk 285 nya lembaga Pengelola Pasar di 41 pasar. Tersusun 300 nya anggaran pendapat an dan pengeluar an keuangan dan aset di 41 pasar. 3000 9 pasar sesuai 12000 standart

Terbentuknya Lembaga 12 pasar Pengelola pasar dengan Surat Keputusan.

14

10

20

50

25

75

35

75

42

75

Tersusunnya anggaran pendapatan dan pengeluaran pasar serta tertatanya aseet pasar dengan baik.

14 pasar

16

20

20

50

28

75

35

75

42

80

Program Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar.

tersedianya pasar nagari sesuai dengan standart

1 pasar

0

0

2 pasar

3000

2 pasar

3000

2 pasar

3000

2 pasar

Rehabilitasi sarana prasarana pasar. Meningkatnya Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar.

3 paket

0

0

2 paket

750

3 paket

1200

3 paket

1500

4 paket

1800

12 paket

5250

0%

0

2 paket

750

3 paket

1200

3 paket

1500

4 paket

1800

12 paket

5250

Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen melalui tera ulang .

38 pasar

25

38 pasar

75

38 pasar

80

38 pasar

90

38 pasar

100

Terlaksananya 370 tera ulang di 38 pasar.

Meningkatnya pengawasan terhadap barang dan jasa.

38 pasar

25

38 pasar

75

38 pasar

80

38 pasar

90

38 pasar

100

Terlaksananya 370 pengawasan peredaran barang di 38 pasar.

Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.

3 paket%





KODE




2011 Target

Program peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

tersosialisasinya perdagangan dan tercatatnya harga sembako

Program pengembangan pasar dan distribusi barang/produk

terlaksanya bazar di ibukota kabupaten dan kecamatan

2012

2013

2014 Target


2015

Target


16 pasar

0

Rp 0

Target 16 pasar

Rp 70

Target 16 pasar

Rp 85

16 pasar

Rp 90

Target 16 pasar

Rp 100

16 pasar

345

Rp Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

8 kecamatan

4 kecamatan

93

6 kec.

125

6 kec.

140

8 kec

175

8 kec

175

16 kec

708

Dinas Koperindag

Perindustrian Pengembangan sistem inovasi jumlah kelompok IKM yang teknologi industri menerapkan teknologi tepat guna

1 unit

Program peningkatan kapsitas jumlah pelaku usaha IKM dengan IPTEK sistem produksi pengembangan sistem teknologi industri

15 kelompok

15 unit

46

20 unit

55

30 unit

80

40 unit

95

50 unit

110 155 unit

2 kel.

21

5 kel

125

6 kel

200

7 kel

250

8 kel

300 28 IKM

15 IKM

60

20 IKM

75

30 IKM

110

40

150 105 IKM

250

10keg.

300

15 keg.


386 Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

896 pengembangan IKM

jumlah IKM yang difasilitasi terhadap pemanfaatan sumber daya

0

0

0

jumlah IKM yang bermitra dengan pihak swasta

0

0

0 5 kegiatan

Jumlah IMKM yang mendapatkan pembinaan dalam rangka memperkuat kluster Peningkatan kemampuan Jumlah IKM yang mendapat pemanfaatan teknologi industri pembinaan kemampuan teknologi industri

150 8 kegiatan


395 1,150

450 38 Kegiatan

1 IKM

1 IKM

4.5

2 IKM

10

4 IKM

20

6 IKM

30

10 IKM

50 23 IKM

115

12 IKM

10 IKM

46

25 IKM

90

40 IKM

120

50 IKM

180

60 IKM

210 197 IKM

646

-



KODE




2011 Target

2012 Rp

Target

2013 Rp


Target

2014 Rp

Target


2015 Rp

Target

Rp

Target

Rp


BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Agam No.

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

(1) NO

(2) BIDANG URUSAN/INDIKATOR

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.1 Pertumbuhan PDRB (%)

5,2

6,3

6,5

6,6

6,9

7,2

7,2

13,700,000

14,700,000

15,200,000

16,300,000

17,000,000

17,000,000

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

12,5%

99.53%

99,75

99,81

99,87

99,93

99,99

99,99

8,3

8,44

8,58

8,72

8,86

9

9

1.3 PDRB per kapita 1.7 persentase penurunan Rumah tangga miskin 1.8 Angka kriminalitas yang tertangani Fokus Kesejahteraan Masyarakat 1 Pendidikan 1.1 Angka melek huruf (%) 1.2 Angka rata-rata lama sekolah (tahun) 1.3 Angka partisipasi kasar tingkat semua tingkat 103,87

103,90

103,93

103,96

104,00

104,03

104,03

Angka partisipasi kasar tingkat SMP/MTs (%)

95,00

95,05

95,10

95,15

95,20

95,25

95,25

Angka partisipasi kasar tingkat SMA/SMK/MA (%)

83,77

83,87

83,97

84,07

84,17

84,24

84,24

21,51

21,55

21,60

21,65

21,70

21,75

21,75

Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI (%)

38,08

39,97

41,86

43,75

45,64

47,53

47,53

Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs (%)

25,81

27,07

29,59

31,48

33,37

25,26

25,26

Angka pendidikan yang ditamatkan SMA/SMK/MA (%)

16,54

18,43

20,32

22,21

24,10

25,28

25,28

5,59

6,77

8,66

10,55

12,44

14,33

14,33

77,31

79,85

82,38

84,92

87,46

90

90

1.5.1 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)

91,54

93,23

94,92

96,62

98,31

100

100

1.5.2 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)

76,14

77,91

79,68

81,46

83,23

85

85

1.5.3 Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C (%)

64,24

66,39

68,54

70,70

72,85

75

75

969/1000

979/1000

980/1000

981/1000

982/1000

983/1000

983/1000

68,7

69

69.9

70.6

71.2

72

72

13,65

12,87

12,09

11,31

10,53

9,75

9,75

Angka partisipasi kasar tingkat SD/MI (%)

1.4 Angka pendidikan yang ditamatkan (%)

Angka pendidikan yang ditamatkan PT (%) 1.5 Angka Partisipasi Murni (%)

2 Kesehatan 2.1 Angka kelangsungan hidup bayi /1000 2.2 Angka usia harapan hidup (tahun) 2.3 Persentase balita gizi buruk (%) 3 Pertanahan

__________________________________________________________________ IX - 1 RPJMD Kabupaten Agam tahun 2010-2015

No.


Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010

Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


Fokus Seni Budaya dan Olahraga 1 Kebudayaan 1.1 Jumlah grup kesenian

159

159

159

159

159

159

159

2 Pemuda dan Olahraga 2.1 a.

Jumlah klub olahraga

82

92

102

112

122

132

132

2.2 b.

Jumlah sarana dan prasarana olahraga

95

95

126

140

158

162

162

ASPEK PELAYANAN UMUM Fokus Layanan Urusan Wajib 1 Pendidikan 1.1 Pendidikan dasar: 853/1000

873/1000

892/1000

911/1000

931/1000

950/1000

950/1000

1.1.2 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah per 10000

55,4/10000

56,3/10000

57,3/10000

58,2/10000

59,1/10000

60/10000

60/10000

1.1.3 Rasio guru/murid per 10000

27,3/10000

28,9/10000

30,4/10000

31,9/10000

33,5/10000

35/10000

35/10000

1,05/1000

1.24/1000

1,43/1000

1,62/1000

1,81/1000

2/1000

2/1000

1.1.1 Angka partisipasi sekolah per 1000

1.1.4 Rasio guru/murid per kelas rata-rata /1000 1.2 Pendidikan menengah:

682/1000

695/1000

709/1000

723/1000

736/1000

750/1000

750/1000

31,3/10000

33/10000

34,8/10000

36,5/10000

38,3/10000

40/10000

40/10000

7,6/10000

8,6/10000

8,5/10000

9/10000

9,5/10000

10/10000

10/10000

0,9/1000

1.0/1000

1,2/1000

1,3/1000

1.4/1000

1,5/1000

1,5/1000

99.53

99.98

100

100

100

100

65,29%

72,23%

79,17%

86,12%

93,06%

100%

100%

82,32

85,86

89,39

92,93

96,46

100

100

1.5.1 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)

0,17

0,15

0,12

0,10

0,07

0,05

0,05

1.5.2 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)

1,21

0,14

0,11

0,07

0,04

0,01

0,01

1.5.3 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA (%)

1,04

0,84

0,64

0,44

0,24

0,04

0,04

1.6.1 Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)

99,07

99,28

99,44

99,63

99,81

100

100

1.6.2 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)

92,07

92,66

93,24

93,83

94,41

95

95

1.6.3 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%)

86,05

86,84

87,63

88,42

89,21

90

90

1.6.4 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)

99,97

99,98

99,99

100

100

100

100

1.6.5 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)

80.03

82,02

84,02

86,01

88.01

90

90

1.2.1 Angka partisipasi sekolah per 1000 1.2.2 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah per 10000 1.2.3 Rasio guru terhadap murid /10000 1.2.4 Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata per 1000 1.2.5 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%) 1.3 Fasilitas Pendidikan: 1.3.1 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik 1.3.2 Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik (%) 1.4 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): 1.5 Angka Putus Sekolah:

1.6 AngkaKelulusan:


No.




Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


2 Kesehatan 2.1 Rasio posyandu per satuan balita 2.2 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

17.28/1000

17.82/1000

18.37/1000

18.91/1000

19.96/1000

20/1000

20/1000

0.05/1000

0.07/1000 1

0.08/1000 1

0.09/1000 1

0.1/1000 1

0.1/1000 1

1

0.06/1000 1

2.4 Rasio dokter per satuan penduduk

0.143/1000

0.145/1000

0.147/1000

0.148/1000

0.149/1000

0.150/1000

0.150/1000

2.5 Rasio tenaga medis per satuan penduduk

0.151/1000

0.152/1000

0.154/1000

0.156/1000

0.158/1000

0.160/1000

0.47

2.6 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)

92.66

93.13

93.6

94.07

94.54

95

2.34

2.7 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)

78.19

80

83

86

88

90

16.81

2.8 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)

72.11

75

85

90

95

100

3.36

100

100

100

100

100

100

100

93.35

93.5

93.75

94

94.25

9500

9500

2.11 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)

100

100

100

100

100

100

100

2.12 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)

100

100

100

100

100

100

100

62.91

65

72

75

77

80

80

2.14 Cakupan puskesmas (%)

1.38

1.4

1.42

1.44

1.46

1.48

1.48

2.15 Cakupan pembantu puskesmas (%)

1.46

1.48

1.5

1.52

1.54

1.56

1.56

2.3 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

2.9 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%) 2.10 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)

2.13 Cakupan kunjungan bayi (%)

3 PekerjaanUmum 3.1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 3.2 Rasio Jaringan Irigasi

751,76

798

825

900

1090

1150

1150

14,28

19,28

24,28

29,28

34,28

39,28

39,28

3,73

3,73

3,73

3,73

3,73

4,73

4,73

3.4 Persentase rumah tinggal bersanitasi

12,15

17,15

22,15

27,15

32,150

37,15

37,15

3.7 Rasio rumah layak huni

98,45

98,45

98,45

98,45

98,45

99,00

99,00

14,31

17,31

20,31

23,31

26,31

26,31

3.3 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

3.8 Rasio permukiman layak huni 3.9 Panjang jalan dilalui Roda 4 3.10. Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4) 3.11 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) 3.12 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m)

9,17 11,31 160.6

200

230

265

288

300.5

751,76

801,76

851,76

901,76

951,76

1.001,76

1.001,76

11,26

16,26

21,26

26,26

31,26

31,26

6,26

4 Perumahan 4.1 Rumah tangga pengguna air bersih (%)

38.37 90,91

48,37

58,37

68,37

78,37

88,37

88,37

4.2 Rumah tangga pengguna listrik (%)

91,91

92,91

93,91

94,91

95,91

95,91

4.3 Rumah tangga ber-Sanitasi (%)

12,15

17,15

22,15

27,15

32,150

37,15

37,15

4.4 Lingkungan pemukiman kumuh


No.


4.5 Rumah layak huni

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Tahun 2010 117.515.

Tahun 2011 121.04

Tahun 2012 124.672

Tahun 2013 128.412

Tahun 2014 132.264

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2015 136.232 136.232

5 Penataan Ruang 6 Perencanaan Pembangunan 6.1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

6.2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

6.3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

100

100

100

100

100

100

2352

2400

2430

2500

2555

2700

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,8

7.3 Jumlah uji kir angkutan umum

74,62

78,62

82,62

86,62

90,62

94,62

94,62

7.6 Kepemilikan KIR angkutan umum

2.743

3.12

3.115

3.413

3.583

3.800.

3.800.

1

1

1

1

1

1

1

76.000.

76.000.

80.000.

80.000.

80.000.

80.000.

80.000.

1.292

1.357

1.424

1.496

1.57

1.600.

1.600.

19,17

29,17

39,17

49,17

59,17

59,17

9.1 Persentase luas lahan bersertifikat

26

50

75

79

100

350

9.2 Penyelesaian kasus tanah Negara

4

4

4

4

4

20

6.4 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD 7 Perhubungan 7.1 Jumlah arus penumpang angkutan umum 7.2 Rasio ijin trayek

7.7 Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (hari) 7.8 Biaya pengujian kelayakan angkutan umum 7.9 Pemasangan Rambu-rambu 8 Lingkungan Hidup 8.2 Persentase Penduduk berakses airminum

16,19

8.3 Persentase Luas pemukiman yang tertata

9,17

9 Pertanahan

9.3 Penyelesaian izin lokasi

2

10 Kependudukan dan Catatan Sipil 10.1 Rasio bayi penduduk berKTP per satuan penduduk 10.2 berakte kelahiran (%)

58

60

70

80

85

90

100

10.4 Kepemilikan KTP (%)

60

70

80

85

100

100

100

10.5 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

292

600

700

800

850

900

900

10.6 Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

75% Sudah

80% Sudah

100% Sudah

100% Sudah

100% Sudah

100% Sudah

100% Sudah

845/1000 PUS

889/1000 PUS

900/1000 PUS

935/1000 PUS

945/1000 PUS

945/1000 PUS

960/1000 PUS

10.7 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 12.2 Rasio akseptor KB 12.3 Cakupan peserta KB aktif 12.4 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

72%

75%

80%

85%

90%

95%

95%

24405

23,795

23,195

22,575

21,965

20,744

20,744


No.




Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


13 Sosial 14 Ketenagakerjaan 14.1 Angka partisipasi angkatan kerja (%)

67.59

69.07

70.55

72.03

73.51

75

14.3 Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)

78.2

79.56

80.92

82.28

85.64

85

15 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 15.1 Persentase koperasi aktif 15.4 Usaha Mikro dan Kecil

69,3

70

71

73

76

80

80

5961

0,5%

1,5%

3%

4%

6%

6318

16 Penanaman Modal 16.1 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 16.2 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) 16.3 Rasio daya serap tenaga kerja 16.4 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

20

21

22

23

24

25

25

4,848,926.21

5,473,306.22

6,092,294.63

6,705,874.84

7,314,078.46

7,916,890.48

7,916,890.48

279

279

285

285

290

290

290

63.298

65.383

65.593

66.800

66.000

66.210

393.284

19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 19.1 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 19.2 Kegiatan pembinaan politik daerah (Paket)

100 1

100 1

150 1

200 1

200 1

300 1

1000 1

3.07

3.34

3.62

4.79

3.79

4.17

4.17

79.38 5.2

70.6

77.65

79.96

79.96

79.36

79.36

Ada

6.3 Ada

6.5 Ada

6.6 Ada

6.9 Ada

7.2 Ada

7.2 Ada

365

100% 365

100% 365

100% 365

100% 365

100% 365

100% 365

36.6

36.6

36.6

36.6

37.96

37.96

37.96

60

60

60

60

60

60

20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 20.1 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 20.2 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 20.4 Pertumbuhan ekonomi (%) 20.6 Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah 20.7 Penegakan PERDA 20.8 Cakupan patroli petugas Satpol PP 20.10 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten 20.14 Sistim Informasi Manajemen Pemda (%) 20.15 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat 21 Ketahanan Pangan 21.1 Regulasi ketahanan pangan

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

21.2 Ketersediaan pangan utama (%)

100

100

100

100

100

100

100

23.1 Buku ”kabupaten dalam angka”

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

23.2 Buku ”PDRB kabupaten”

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 23 Statistik

24 Kearsipan


No.


24.1 Pengelolaan arsip secara baku (%)

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010 17.5


Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014


Tahun 2015

17.5

33.9

50

83.9

100

100

12.000

0,045 12.000

0,050 12.250

0,055 12.500

0,060 12.750

0,065 13.000

0,065 13.250 25

25 Komunikasi dan Informatika 25.1 Rasio warnet terhadap penduduk 25.2 Jumlah penyebaran informasi penyelenggaraan Pemda

0,044 25

25

26

28

29

30

25.4 Web site milik pemerintah daerah

1

1

1

1

1

1

1

25.5 Pameran/expo

2

2

4

4

4

4

18

25.6 Kelompok Informasi Masyarakat

1

1

2

3

4

6

16

25.7 Dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah

1

1

1

1

1

1

5

25.3 Jumlah surat kabar nasional/lokal (buah)

26 Perpustakaan 31

35

35

37

40

45

35

26.2 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

2.985

3.11

3.421

3.832

4.164

4.628

4.623

26.3 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

8.655

374

510

700

800

800

12.039

13

26.1 Jumlah perpustakaan

Fokus Layanan Urusan Pilihan 1 Pertanian 1.1 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (%) 1.2 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%) 4.1 Kunjungan wisata

11.6

15.85

12

12.1

12.35

23.63

24.5

25.7

26.5

26.5

27

25000

40000

55000

70000

85000

100000

100000

48011

60020

73802

90000

90831

90837

90837

2628

2765

2931

3136

3136

3136

3136

5 Kelautan dan Perikanan 5.1 Produksi perikanan 5.2 Produksi Konsumsiperikanan ikan 5.4 kelompok nelayan


BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2010-2015, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Agam Tahun 20052025, Rancangan RTRW Kabupaten Agam Tahun 2010-2030, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Sumatera Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, yang memuat Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Tahun 2010-2015.

10.1

Pedoman Transisi RKPD Tahun 2016 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015 dapat digunakan sebagai

pedoman penyusunan dan acuan RKPD Tahun 2016. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan dan program pembangunan dapat berlanjut, sedangkan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015 telah habis masa berlakunya. Untuk mengisi kekosongan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2016, dimana tahun yang bersangkutan pemerintah daerah sudah diharuskan menyusun RKPD Tahun 2016 sebagai pedoman dan acuan rancangan KUA APBD Tahun 2016 yang diperlukan sebagai pedoman dan acuan rancangan KUA APBD Tahun 2016 yang diperlukan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Proses penyusunan RPJMD Tahun 2016-2020 memerlukan waktu cukup lama berdasarkan masa jabatan bupati terpilih hasil Pilkada Tahun 2015. Selanjutnya Bupati sebagai kepala daerah terpilih dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2015 tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan rancangan RKPD Tahun 2015 berikut penyusunan RKPD Tahun 2015.

10.2

Kaidah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Agam Tahun 2011-2015, merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah


X-1

(SKPD)

dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD), perencanaan penganggaran serta merupakan pedoman bagi pemerintah Nagari dalam menyusun RPJM Nagari. RPJMD Kabupaten Agam akan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Agam untuk Tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015. Sehubungan dengan ini ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1.

RPJMD

Kabupaten

Agam

Tahun

2010-2015

dilaksanakan

dengan

mengarahkan semua potensi dan kekuatan daerah yang sepenuhnya dijalankan secara bersama dan diarahkan oleh Bupati dalam kewajiban menyelenggarakan pemerintahan daerah; 2.

RPJMD Kabupaten Agam

Tahun 20110-2015 dilaksanakan dengan

koordinator Sekretaris Daerah, sebagai pelaksana harian penyelenggaraan pemerintahan daerah; 3.

RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Agam.

4.

Program-Program yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015 dilaksanakan secara operasional oleh SKPD

di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Agam yang didukung instansi vertikal yang ada di wilayah Kabupaten Agam, Pemerintah Nagari, serta masyarakat termasuk dunia usaha. Oleh karena itu, SKPD Kabupaten Agam wajib menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. 5.

RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015 merupakan panduan pemerintah nagari dalam menyusun RPJM Nagari yang selanjutnya berfungsi untuk menyusun Rencana Strategis Nagari.

6.

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015 perlu mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam agar terwujud prinsip keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah.

10.3 Pengendalian dan Evaluasi 1.

Dalam

rangka

meningkatkan

efektivitas

pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Agam Tahun 20102015, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi terhadap penjabaran


X-2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 ke dalam Rencana Strategis SKPD Kabupaten Agam. 2.

Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015 dilakukan pada tahun ketiga dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survey yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Agam.

BUPATI AGAM,

INDRA CATRI


X-3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN AGAM TAHUN

Recommend Documents